Post on 19-May-2019
Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta 2019
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2
GAMBARAN UMUM
Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
I. Luas Wilayah 7.660 km2, terdiri dari :
− Daratan 662 km2 (termasuk daratan pada Kepulauan Seribu)
− Lautan 6.998 km2
II. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, DKI Jakarta terdiri dari :
− 5 kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi,
− 44 kecamatan,
− 267 kelurahan,
− 2.728 RW dan 30.337 RT.
III. Jumlah Penduduk sebanyak 10.467.629 jiwa, terdiri dari
− Laki-laki sebanyak 5.244.690 jiwa
− Perempuan sebanyak 5.222.939 jiwa.
Sumber : Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030
Gambar I.1
Peta Pembagian Wilayah DKI Jakarta
3
DASAR HUKUM
LKPJ BERDASARKAN PP No. 3/2007
Merupakan laporan pencapaian (progress report) penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1
(satu) tahun anggaran.
LKPJ disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir
LKPJ dibahas oleh DPRD paling lambat 30 hari
setelah disampaikan oleh Gubernur
Hasil pembahasan DPRD berupa rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk perbaikan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun berikutnya
Rekomendasi dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan
DPRD, dan tidak terdapat istilah DPRD menerima atau menolak LKPJ
Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak
ada rekomendasi untuk penyempurnaan
2
3
5
1
4
6
ACUAN PENYAMPAIAN
Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
4/6/2019 4
ALUR PROSES PENYUSUNAN Penyusunan LKPJ
SKPDBidang Perencanaan
Bappeda dan Kanppeko/kab
Bidang PPPPBidang PPPP, Bidang
Perencanaan Bappeda, Kanppeko/Kab dan SKPD
Sekretaris DaerahAsisten Sekda
Kepala BappedaInspektur
Kepala BPKAD
DPRDPencetakan
Pers
iapa
nPe
lapo
ran
Pela
ksan
aan
Sosialisasi Panduan Penyusunan LKPJ
Penyusunan Panduan dan SK Tim Penyusun
LKPJ
Template LKPJ
SK Tim Penyusun LKPJ
Input Realisasi Pelaksanaan APBD
pada Template LKPJ
Draft LKPJ Per Program Prioritas
dan Urusan
Monitoring dan Kompilasi Materi
dari SKPD
SE Sekda Pengumpulan
Materi
Draft LKPJ
Rapat Pembahasan Draft LKPJ dari SKPD
Draft Final LKPJ Per Program Prioritas dan
Urusan
Review dan Revisi Draft LKPJ oleh Wakil Kepala
Bappeda, Kepala Bidang PPPP dan Perencanaan
Bappeda
Draft I LKPJ
Review dan Revisi Draft LKPJ oleh:
· Sekda · Asisten Sekda · Kepala Bappeda· Inspektur · Kepala BPKAD
Draft Final LKPJ
Pencetakan
Buku LKPJ
Penyerahan Buku LKPJ kepada:
· Sekretariat DPRD
· Kemendagri
Penjadwalan Sidang Paripurna DPRD
Sidang Paripurna
DPRD Penyampaian LKPJ
oleh Gubernur
Sidang Paripurna
DPRD Penyampaian
Hasil Rekomendasi
DPRD atas LKPJ
Rekomendasi DPRD atas LKPJ
5
SISTEMATIKA
I. PENDAHULUAN
(Dasar Hukum Penyusunan LKPJ, Dasar Hukum Pembentukan Provinsi DKI Jakarta dan Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta)
II. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
(Visi & Misi dan Prioritas Pembangunan Daerah)
III. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, Pengelolaan Pembiayaan Daerah, Ikhtisar APBD Provinsi DKI Jakarta dan Perhitungan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA))
IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
(Program Unggulan, Program prioritas Menurut Urusan Pemerintahan dan Pencapaian Indikator Kinerja Daerah)
V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI
(Dasar Hukum Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan yang Diterima, Tugas Pembantuan yang Diberikan dan Dekonsentrasi)
VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
(Kerjasama Antar Daerah / Kota, Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Kerjasama Luar Negeri)
VII. PENUTUP
Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA
TERIMA KASIH