Post on 19-Feb-2021
PEMERINTAH DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2019
0
20
40
60
80
100
1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
East
West
North
PERATURAN DESA PEJAMBON NOMOR 06 TAHUN 2019
Tentang
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa) Tahun 2020
PEMERINTAH DESA PEJAMBON
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
KEPALA DESA PEJAMBON
KABUPATEN BOJONEGORO
PERATURAN DESA PEJAMBON
NOMOR 06 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) PEJAMBON
TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PEJAMBON,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
Pejambon Tahun 2020;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun
2010 tentang Desa;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018
tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018
tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
12. Peraturan Desa Pejambon Nomor 04 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Bersakala Desa;
13. Peraturan Desa Pejambon Nomor Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-
Desa) Pejambon Tahun 2020 - 2025;
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON
Dan
KEPALA DESA PEJAMBON
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKP DESA) PEJAMBON TAHUN 2020
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah Desa Pejambon yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
5. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai
tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga
yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa,
adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam)
tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran
dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA
Pasal 2
(1) RKP Desa Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Visi dan Misi
b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
A. Kebijakan Pendapatan Desa
B. Kebijakan Belanja Desa
C. Kebijakan Pembiayaan Desa
c. BAB III : EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2019
A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP
Desa Tahun 2019
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan
Keadaan Darurat
d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA
A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa
C. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang
dibiayai APBD dan APBN
e. BAB V : DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN
f. BAB VI : PENUTUP
g. LAMPIRAN :
1. Berita Acara Musyawarah
2. SK Tim Penyusun RKP Desa
3. Matriks RKP Desa (Form 21 Permendagri 114 Tahun 2014)
(2) Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Desa ini.
BAB III
PENUTUP
Pasal 3
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pejambon.
Ditetapkan di Pejambon
Pada tanggal 23 September 2019
KEPALA DESA PEJAMBON
ABD. ROKHMAN
Diundangkan di Pejambon
Pada tanggal 23 September 2019
SEKRETARIS DESA PEJAMBON
ALVIN MUJAHID
LEMBARAN DESA PEJAMBON TAHUN 2019 NOMOR 06
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020. Sebagaimana kita ketahui bahwa
pembangunan merupakan sarana yang menjembatani masyarakat menuju masa
depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi
masyarakat dengan azas dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Pemerintahanan yang terbuka (Open Government) adalah motivasi untuk
merencanakan penyusunan RKP yang harus dilakukan dengan transparan serta
adanya keterlibataan dari masyarakat (partisipatif) hingga pada saatnya perencanaan
bisa dilaksanakan dengan terarah dan pelaksanaanya bisa dipertanggungjawabkan
(akuntabel) serta bermanfaat untuk masyarakat.
Dalam penyusunan RKP Desa, cara yang digunakan adalah dengan menggali
gagasan, potensi, dan masalah yang ada di masyarakat melalui kegiatan musyawarah
desa dan juga melalui identifikasi masalah pembangunan yang telah dilaksanakan dan
berdasarkan kondisi darurat. RKP Desa mencakup rencana kerja pembangunan
tahunan desa sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam
perencanaan pembangunan yang lebih baik.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para pihak baik Pemerintahan
Desa, Pemerintah Kecamatan, BPD, Lembaga Desa, Pendamping Desa, masyarakat,
dan semua pihak yang mendukung penyelesaian RKP Desa ini. Semoga RKP Desa ini
dapat bermanfaat bagi keberlangsungan Pembangunan di Desa Pejambon.
Pejambon, 23 September 2019
Kepala Desa
ABD. ROKHMAN
ii
DAFTAR ISI
Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020 .......................................................................
Kata Pengantar ............................................................................................................................ i
Daftar isi ...................................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .................................................................................................................. 1
1.2 Dasar Hukum .................................................................................................................... 1
1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................................................................... 2
1.4 Visi dan Misi ...................................................................................................................... 3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN
2.1 Kebijakan Pendapatan Desa ............................................................................................ 5
2.2 Kebijakan Belanja Desa .................................................................................................... 6
2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa ........................................................................................... 8
BAB III EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019
3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2019 ........... 10
3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa ........................................................... 10
3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat ....... 11
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
DESA
4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa .............................................................. 13
4.2 Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa ................................. 13
4.3 Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang dibiayai oleh APBD dan
APBN ................................................................................................................................ 14
BAB V DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN MASING-MASING BIDANG ............ 15
BAB VI PENUTUP .................................................................................................................. 16
Lampiran :
1. Lembar Persetujuan BPD
2. Berita Acara Musyawarah
3. SK Tim Penyusun RKP Desa
4. Matrik RKP Desa (Form 21 Permendagri 114 Tahun 2014)
5. Foto Dokumentasi Pelaksanaan Musyawarah Penyusunan RKP Desa
6. Daftar Hadir Musyawarah Desa
7. Undangan Musyawarah Desa
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang
berdasarkan partisipasi, transparansi, serta demokrasi yang berkembang di desa.
Untuk itu, desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJM Desa). RPJM Desa adalah rencana pembangunan untuk jangka 6
(enam) tahun. RPJM Desa ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak
pelantikan kepala desa.
Selain itu, desa harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa). RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1
(satu) tahun. RKP Desa disusun dengan maksud agar pembangunan menjadi lebih
terarah dan runtut, sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara
berurutan dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas
kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di desa, serta sebagai
bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa
sehingga pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien.
RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang ditetapkan paling
lambat bulan September. RKP Desa memuat rancangan program kerja Pemerintah
Desa dengan mempertimbangkan pagu indikatif desa, pencermatan dokumen
RPJM Desa, daftar usulan Musrenbang Desa, evaluasi kegiatan RKP Desa tahun
sebelumnya, dan juga rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah
provinsi, atapun Pemerintah Daerah Kabupaten yang masuk ke desa.
1.2. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa;
9. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata
Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musayawarah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan
Kepala Desa dan Perangkat Desa;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil
Pengelolaan Tanah Bengkok;
13. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa
berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Desa Pejambon Nomor Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 - 2025;
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) disusun dengan maksud
sebagai berikut :
1. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun kegiatan tahunan untuk
mewujudkan tercapainya visi & misi yeng telah ditetapkan dalam RPJM
Desa.
2. Desa memiliki rencana pembangunan tahun 2020 yang merupakan
penjabaran RPJMDesa tahun pertama yang berkesinambungan dalam jangka
waktu enam tahun.
3. Memberikan gambaran kondisi umum desa sekarang, sekaligus
menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2020 dalam
rangka mewujudkan visi dan misi desa.
3
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan
pemerintah desa.
5. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa serta menampung
aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat.
6. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.
Selain maksud di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya perencanaan tahunan desa dalam upaya terwujudnya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
2. Tercapainya pemanfaatan potensi desa secara maksimal, efisien, dan efektif
dalam pembangunan desa menuju desa yang maju dan sejahtera.
3. Agar desa memiliki dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan
pembangunan di desa.
4. Sebagai dokumen tertulis rencana kerja pemerintah desa tahun 2020 yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan desa serta
dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berupa SDM, SDA,
dan sumber daya yang lain se-optimal mungkin.
6. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
1.4. Visi dan Misi
Tantangan birokrasi Pemerintah Desa di masa depan meliputi berbagai
aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya,
Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.
Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan
bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Desa yang berkualitas
dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-
benar mewujudkan Pemerintahan yang Good Government dan Open Government.
Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintahan Desa harus
memiliki visi dan misi ke depan.
Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal),
dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu
mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan
dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Desa
Pejambon dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan
Pemerintahan Desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat dengan
mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di
masyarakat.
4
VISI DAN MISI
A. Visi Desa
“Hadir Lebih Terbuka Menuju Pejambon Sejahtera”
B. Misi Desa
Untuk merealisasikan Visi Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro menjadi kegiatan nyata yang secara langsung dapat
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka diperlukan perumusan misi
sebagai berikut :
1. Layanan administrasi secara prima kepada masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan desa secara lebih terbuka.
3. Pelaksanaan pembangunan secara lebih transparan dan partisipatif
dengan pertimbangan skala prioritas.
4. Peningkatan sarana prasarana pertanian demi kemakmuran petani.
5. Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat melalui Desa Wisata.
6. Mewadahi aspirasi pemuda, lembaga desa, dan kelompok ekonomi desa
agar terwujud masyarakat yang sejahtera.
5
BAB II
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung
jawaban dan pengawasan keuangan desa.
Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada
kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus
dikelola secara transparan, akuntabel, partsipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran sesuai amanah peraturan perundangan-undangan, salah satunya
adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
Alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa mencerminkan
keterpihakan terhadap kebutuhan masyarakat, dan setiap tahunnya Pemerintah Desa
bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan
yang proses penyusunanya dimulai dengan dialog desa, konsultasi publik dan rapat
umum BPD untuk penetapanya.
RAPBDesa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang
pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan
desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran.
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa
yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar
kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi
realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan
berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana
perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten, hibah, dan sumbangan pihak ke tiga.
Adapun asumsi pendapatan Desa Pejambon Tahun 2020 sebesar
Rp4.518.001.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Seribu Rupiah)
yang berasal dari :
6
KODE
REKENING URAIAN
PERKIRAAN
(Rp.)
1 2 3
1 PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Desa
Hasil Usaha Desa (BUMDesa) 2.000.000
Hasil Aset Desa (Pengelolaan TKD) 415.350.000
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong -
Lain-lain Pendapatan Asli Desa -
1.2 Pendapatan Transfer
Dana Desa 783.010.000
Bagi Hasil Pajak & Retribusi 29.195.000
Alokasi Dana Desa 1.497.200.000
Bantuan Keuangan Kabupaten, Provinsi, Pusat 1.891.246.000
1.3 Pendapatan Lain-lain
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah -
JUMLAH PENDAPATAN 4.618.001.000
2.2. Kebijakan Belanja Desa
Belanja desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk
kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa guna
mensejahterakan masyarakat. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20
Tahun 2018 terdiri dari :
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
c. Pembinaan Kemasyarakatan;
d. Pemberdayaan Masyarakat;
e. Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa.
Untuk Tahun Anggaran 2020 total Belanja Desa sebesar Rp 4.588.001.000,-
dengan komposisi sebagai berikut :
KODE
REKENING URAIAN
PERKIRAAN
(Rp.)
1 2 3
2 BELANJA
01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
01.01.01. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 72.000.000
01.01.02. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat
Desa 299.400.000
01.01.03. Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat 6.830.000
7
Desa
01.01.04. Operasional Pemerintah Desa 70.000.000
01.01.05. Tunjangan BPD 33.000.000
01.01.06. Operasional BPD 5.270.000
01.01.07. Insentif/Operasional RT/RW 9.000.000
01.01.92. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa 273.828.000
01.01.93. Penghasilan Staf Pemerintah Desa 47.450.000
01.01.94. BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa 17.172.000
01.01.95. Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB 1.246.000
01.02.01. Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 175.000.000
01.02.90. Pembangunan Sarana Kantor Desa 100.000.000
01.02.91. Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Desa 250.000.000
01.03.01. Pelayanan Administrasi Umum dan
Kependudukan 4.000.000
01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran
Profil Desa 500.000
01.04.01. Penyelenggaraan Musrenbangdes 3.700.000
01.04.02. Jandom Bareng Kepala Desa 6.000.000
01.04.03. Penyusunan RKPDesa 2.000.000
01.04.04. Penyusunan APBDesa, P-APBDesa, dan LPJ
APBDesa 1.500.000
01.04.05. Penyelenggaraan Sewa Tanah Kas Desa 8.000.000
01.04.07. Penyusunan LPPD, LKPPD, dan Informasi
Kepada Masyarakat 500.000
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 60.000.000
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
02.01.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/Madrasah 45.500.000
02.01.06. Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana PAUD,
TK, TPQ, Madrasah 1.370.000.000
02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes
Milik Desa 11.500.000
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu 27.000.000
02.02.09. Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana
Ponkesdes 20.000.000
02.03.10. Pembangunan/Rehab Jalan Poros Desa 83.000.000
02.03.11. Pembangunan/Rehab Jalan Lingkungan 70.000.000
02.03.12. Pembangunan Jalan Usaha Tani 100.000.000
02.03.13. Pembangunan/Rehab Jembatan Milik Desa 60.000.000
02.03.14. Pembangunan/Rehab Prasarana Jalan Desa 170.010.000
02.03.15. Pembangunan/Rehab Gedung PKK 10.000.000
02.03.19. Pembangunan Embung Desa 500.000.000
02.03.20. Pembangunan/Rehab Tapal Batas Desa 10.000.000
8
02.04.01. Program Lantai Rumah Sehat 15.000.000
02.04.16. Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah 80.000.000
02.04.17. Pembangunan/Peningkatan Taman Bermain
Milik Desa 40.000.000
02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster,
Baliho, dll) 4.195.000
02.06.03. Abunement Wifi dan Sewa Hosting 7.500.000
02.08.02. Pembangunan Alun-Alun 40.000.000
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
03.01.01. Pembangunan/Rehab Poskamling 15.000.000
03.01.02. Kegiatan Satlinmas Desa 25.000.000
03.02.01. Kegiatan Lembaga Kebudayaan Desa 10.000.000
03.02.03. PHBN & PHBI 11.500.000
03.02.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Sarana dan Prasarana Keagamaan Milik Desa 40.000.000
03.02.92. Santunan Dhuafa 6.600.000
03.02.93. Pelestarian Adat/Sedekah Bumi 5.000.000
03.03.02. Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa 5.000.000
03.03.05. Pembangunan Lapangan Sepak Bola 150.000.000
03.03.06. Kegiatan Karang Taruna 30.000.000
03.04.02. Kegiatan LPMD 5.000.000
03.04.03. Kegiatan PKK 50.000.000
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
04.02.01. Kegiatan Kelompok Tani 2.000.000
04.02.02. Kegiatan Kelompok Ternak 2.000.000
04.02.06. Pembangunan Saluran Irigasi
Tersier/Sederhana 100.000.000
04.03.90. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan
Desa 10.800.000
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan
Mendesak Desa
05.01.01. Kegiatan Penanggulangan Bencana 10.000.000
JUMLAH BELANJA 4.588.001.000
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan
yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.
9
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :
a. Sisa lebih perhitungan anggaran ( SILPA ) tahun sebelumnya;
b. Pencairan Dana Cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :
a. Pembentukan Dana Cadangan;
b. Penyertaan Modal Desa; dan
Berikut adalah anggaran tahun 2020 untuk pembiayaan :
KODE
REKENING URAIAN
PERKIRAAN
(Rp.)
1 2 3
3 PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan
SILPA Tahun Sebelumnya -
Pencairan Dana Cadangan -
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang
Dipisahkan
-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya -
3.2 Pengeluaran Pembiayaan -
Pembentukan Dana Cadangan -
Penyertaan Modal Desa (BUMDesa) 30.000.000
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya -
JUMLAH PEMBIAYAAN 30.000.000
10
BAB III
EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2019
Setiap program atau kegiatan harus dievaluasi pelaksanaannya. Hal tersebut
dilakukan agar jika terdapat masalah, maka permasalahan tersebut bisa diminimalisir.
Selain itu, dengan adanya evaluasi tersebut, kita bisa mengidentifikasi sumber
permasalahannya sehingga dapat dijadikan pembelajaran agar tidak terulang kembali
di kemudian hari. Rumusan permasalahan di tingkat desa bukan hanya semata-mata
disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan baik di
tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun pusat. Dalam RKP Desa tahun 2020,
evaluasi program kegiatan dikelompokkan menjadi 3 yaitu :
a. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2019.
b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
c. Identifikasi masalah berdasarkan kebutuhan aktual dan keadaan darurat.
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2019
Pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 ada beberapa
kendala yang dapat menjadi acuan untuk pembangunan di tahun berikutnya,
antara lain terbatasnya anggaran desa yang menyebabkan kegiatan
pembangunan tidak bisa dilakukan secara merata, kurang taraturnya masa
pencairan dana dari pusat maupun daerah juga mengakibatkan terhambatnya
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Selain itu, pemilihan waktu yang
kurang tepat juga bisa mengakibatkan pembangunan tidak bisa berjalan secara
optimal.
a. Untuk Bidang Pembangunan Fisik
Kegiatan pembangunan yang belum terlaksana di tahun 2019, dikerjakan
pada tahun 2020.
b. Untuk Bidang Ekonomi
Lebih mengoptimalkan peran BUMDesa untuk meningkatkan perekonomian
masyarakat.
c. Untuk Bidang Sosial & Budaya
Melestarikan budaya lokal desa dan kegiatan gotong-royong di masyarakat.
3.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
prioritas masalah yang harus diselesaikan pada tahun 2020 meliputi:
a. Bidang Fisik Prasarana
1. TPT jalan desa
2. Paving jalan lingkungan
11
3. Paving jalan poros desa
4. Pembangunan saluran irigasi tersier
5. SPA jalan desa
6. Pembangunan jitut dan jides
7. Pembangunan lapangan sepak bola
b. Bidang Ekonomi
1. Pelatihan home industri
2. Peningkatan kelompok tani
3. Peningkatan kelompok ternak
4. Pengembangan dan peningkatan permodalan BUMDesa
5. Pengembangan dan peningkatan dan permodalan UPKu
6. Modal usaha perdagangan kecil (UKM)
7. Pengembangan Wisata Desa
c. Bidang Sosial Budaya
1. Bantuan dana sosial dan bencana alam
2. Perayaan hari besar nasional dan agama
3. Santunan anak yatim, janda, dhuafa
4. Program plesterisasi
5. Peningkatan lembaga kebudayaan desa
3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat
Pembangunan memprioritaskan pada hal-hal yang dianggap memiliki
sifat mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini sangat perlu dilakukan pengkajian
lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya kondisi yang ada sehingga
membutuhkan penanganan serius. Kondisi dikatakan darurat untuk segera
dilaksanakan pembangunan apabila menyangkut infrastruktur desa, terutama
jalan yang digunakan oleh petani karena pertanian merupakan mata pencaharian
utama penduduk. Selain itu segala hal yang berhubungan dengan infrastruktur
pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas. Berdasarkan analisa
pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa
masalah mendesak yang harus diatasi oleh pemerintah desa.
Masalah tersebut meliputi :
1. Pembangunan gedung sarana pendidikan
2. Rehab gedung sarana kesehatan (ponkesdes)
3. Rehab paving jalan poros desa dan jalan lingkungan
4. Pembangunan jalan usaha tani
5. Pembangunan saluran irigasi
6. Pembangunan check dam untuk penampungan air pertanian
7. Pembangunan embung desa
8. Pembangunan jembatan
9. Pembangunan TPT dan SPA
12
10. Pembangunan sarana olahraga
11. Pelatihan lifeskill sebagai bekal berwirausaha
12. Pembangunan destinasi wisata untuk meningkatkan perekonomian warga
13
BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA
Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Pejambon yang tersusun
dalam RKP Desa Tahun 2020 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan
yang ada. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2020 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk
menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keterpihakan
pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan,
kesehatan, dll.
Rumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Pejambon
dikelompokkan sebagai berikut :
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa adalah rencana pembangunan
yang bisa didanai dan dilaksanakan oleh desa. Rencana pembangunan yang
mampu didanai oleh desa adalah pembangunan yang berskala kecil (biayanya
tidak terlalu besar), bisa diambil dari dana APBDesa. Beberapa kegiatan prioritas
yang bisa didanai oleh desa antara lain pembangunan balai desa, rehab jalan
paving poros desa dan lingkungan, pembangunan SPA, pembangunan TPT,
perawatan PJU, bantuan kegiatan pendidikan, operasional kegiatan PKK, dll.
4.2. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa
Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan
kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang
bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana
Desa (DD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2020.
Penetapan perkiraan anggaran dalam RKP Desa tahun 2020 dilakukan
melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musyawarah RKP Desa. Hasil
kesepakatan tersebut sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Desa (PAD) Rp 417.350.000,-
b. Dana Desa (DD) Rp 783.010.000,-
c. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 1.497.200.000,-
d. BHP & BHR Rp 29.195.000,-
e. Bantuan Kabupaten, Provinsi, dan Pusat Rp 1.891.246.000,-
Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi & misi
desa terutama dalam upaya peningkatan infrastruktur dan pertumbuhan
perekonomian masyarakat bisa segera terwujud.
14
4.3. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang Dibiayai APBD dan APBN
Prioritas program dan kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN adalah
rencana pembangunan yang tidak bisa didanai oleh desa/APBDesa sehingga
harus diajukan ke tingkat yang lebih tinggi seperti Kabupaten/Propinsi/Pusat.
Hal ini disebabkan :
a. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa.
b. Secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena dananya terlalu
besar.
c. Secara sumber daya di desa tidak mencukupi, baik SDM maupun prasarana
pendukung lainnya. Misalnya pembangunan embung, JUT, chek dam dan
lain-lain.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut
akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat
kecamatan (Musrenbangcam).
Adapun usulan kegiatan tersebut adalah :
1. Bidang Pemerintahan Desa
a. Pembangunan balai desa
b. Pembuatan aplikasi yang mendukung transparansi desa
c. Pengadaan sarana prasarana kantor desa
d. Pembangunan gedung BUMDesa
2. Bidang Pembangunan Desa
a. Pembangunan lapangan sepak bola
b. Pembangunan TPT poros desa
c. Pembangunan jembatan desa
d. Pembangunan gedung SD
e. Pembangunan gedung MI & RA
f. Pembangunan gedung TK PKK
g. Pembangunan gedung PAUD
h. Pembangunan gedung TPQ
i. Pembangunan chek dam
j. Pembangunan embung desa
3. Bidang Pembinaan Masyarakat
a. Program bedah rumah bagi RTLH
b. Bantuan bibit bawang merah
c. Bantuan alat-alat pertanian
d. Pengandaan rumah burung hantu
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Pemberdayaan terhadap kegiatan PKK dan lembaga perempuan
b. Peningkatan kapasitas dan pelatihan lifeskill untuk pemuda
c. Peningkatan pelestarian budaya melalui lembaga kebudayaan desa
d. Bantuan untuk lembaga BUMDesa, KUB, UPKu, kelompok tani, dll
15
BAB V
DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN
MASING-MASING BIDANG
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
a. Ketua : Sufyan (Kaur Umum)
b. Sekretaris : Ali Suhadi (Staff TU)
c. Anggota : Yesi Nofitasari (Staff Tenaga Administrasi)
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
a. Ketua : Dedy Andriansah (Kasi Kesejahteraan)
b. Sekretaris : Muhdori (Tenaga Teknis)
c. Anggota : Siti Khusnul Muasyaroh (Kaur Perencanaan)
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
a. Ketua : Iswanto (Kasi Pelayanan)
b. Sekretaris : Kambali (Kepala Dusun)
c. Anggota : Ngadenan (Kepala Dusun)
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Ketua : Siti Khusnul Muasyaroh (Kaur Perencanaan)
b. Sekretaris : Munasir (Ketua LPMD)
c. Anggota : Siti Farida (Ketua TP PKK)
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa
a. Ketua : Siti Khusnul Muasyaroh (Kaur Perencanaan)
b. Sekretaris : Kambali (Kepala Dusun)
c. Anggota : Ngadenan (Kepala Dusun)
16
BAB VI
P E N U T U P
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) akan terlaksana dengan baik jika
antara pemerintah pusat, daerah, desa, serta masyarakat bekerja sama untuk
mendapatkan hasil yang terbaik. Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk
keberhasilan RKP Desa untuk 1 (satu) tahun.
Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi, serta mencari usulan berdasarkan
prioritas yang ada, mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Desa
bisa terdanai dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta adanya
kesinambungan. Jadi RKP Desa ini bukan hanya sekadar dokumen yang harus dibuat,
tetapi juga sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa ke depan.
Melihat kenyataan dunia semakin sulit ini, perlu sekali adanya partisipasi dan
peran aktif dalam pembangunan. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan akan bisa
berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa) akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.
Untuk penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini perlu
sekali kritik dan saran yang membangun agar Desa Pejambon yang tercinta ini bisa
semakin maju dan sederajat dengan desa-desa hebat lain yang ada di wilayah
Indonesia.
Demikian RKP Desa ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat
bisa bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang diidam-
idamkan.
Pejambon, 23 September 2019
Kepala Desa
ABD. ROKHMAN
LAMPIRAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2020
DESA PEJAMBON KEC. SUMBERREJO KAB. BOJONEGORO
Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur pada :
Hari : Selasa
Tanggal : 17 September 2019
Jam : 09.00 - 11.30 WIB
Tempat : Balai Desa Pejambon
Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur
Perangkat Desa, BPD, Pemerintah Kecamatan, lembaga desa, Ketua RT/RW, dan
kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur
pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A. Materi
Penyusunan RKP Desa Tahun 2019
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin musyawarah : ABD. ROKHMAN dari Kepala Desa Pejambon
Notulis : ALVIN MUJAHID dari Sekretaris Desa Pejambon
Narasumber : 1. SAHLAN, S.Ag.,MM. dari Sekretaris Kecamatan
2. RULY VIRDAUS dari Ketua BPD
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa :
1. Penetapan usulan prioritas kegiatan tahun 2020.
2. Penetapan tempat lokasi kegiatan, jumlah alokasi dana, dan tim pelaksana.
Demikmian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk digunakan
sebagaimana mestinya.
Pejambon, 17 September 2019
Kepala Desa Pejambon Notulis
ABD. ROKHMAN ALVIN MUJAHID
KABUPATEN BOJONEGORO
KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2020
KEPALA DESA PEJAMBON,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan
Rencana Kerja Pemerintah Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa) Pejambon Tahun 2020;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Kewenangan Berdaarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010
tentang Desa;
10. Peraturan Desa Pejambon Nomor Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
Tahun 2020-2025;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2020.
KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai
tugas:
1. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun
2020.
2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada
Kepala Desa.
KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun 2019.
KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pejambon Pada tanggal 9 September 2019
KEPALA DESA PEJAMBON
ABD. ROKHMAN
Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pejambon
Nomor : 36 Tahun 2019
Tanggal : 9 September 2019
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO
TAHUN 2020
No Nama Jabatan dalam Dinas Jabatan Dalam Tim
1 ABD. ROKHMAN Kepala Desa Pembina
2 ALVIN MUJAHID Sekretaris Desa Ketua
3 SITI KHUSNUL M. Kaur Perencanaan Sekretaris
4 SUFYAN Kaur Umum Anggota
5 DEDY ANDRIANSAH Kasi Kesejahteraan Anggota
6 ISWANTO Kasi Pelayanan Anggota
7 NGADENAN Kasun Jambon Anggota
8 KAMBALI Kasun Tanggungan Anggota
9 NURUL ARIFIN Kaur Keuangan Anggota
10 MUNASIR Ketua LPMD Anggota
11 SITI FARIDA Ketua TP PKK Anggota
12 ALI SUHADI Staff TU Anggota
KEPALA DESA PEJAMBON
ABD. ROKHMAN
FORMAT RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
DESA : Pejambon
KECAMATAN : Sumberrejo
KABUPATEN : Bojonegoro
PROVINSI : Jawa Timur
Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber SwakelolaKerjasama Antar
Desa
Kerjasama
Pihak Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala
DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 72.000.000Rp ADD √ Sufyan
2Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat
DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 299.400.000Rp ADD √ Sufyan
3Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan
Perangkat DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 6.830.000Rp ADD √ Sufyan
4 Operasional Pemerintah Desa Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 70.000.000Rp ADD √ Sufyan
5 Tunjangan BPD Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 33.000.000Rp ADD √ Sufyan
6 Operasional BPD Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 5.270.000Rp ADD √ Sufyan
7 Insentif/Operasional RT/RW Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 9.000.000Rp ADD √ Sufyan
8Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 273.828.000Rp PAD √ Sufyan
9 Penghasilan Staf Pemerintah Desa
- Insentif Staf Tata Usaha Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 6.600.000Rp PAD √ Sufyan
- Insentif Tenaga Perawatan Taman Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 3.600.000Rp PAD √ Sufyan
- Insentif Ketua HIPPA Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 2.850.000Rp PAD √ Sufyan
- Insentifr Juru Rawat Jenazah Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.350.000Rp PAD √ Sufyan
MATRICK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)TAHUN 2020
No
Bidang/ Jenis Kegiatan
Lokasi VolumeSasaran/
Manfaat
Waktu
Pelaksanaan
Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola PelaksanaanRencana
Pelaksana
Kegiatan
1 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber SwakelolaKerjasama Antar
Desa
Kerjasama
Pihak Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
No
Bidang/ Jenis Kegiatan
Lokasi VolumeSasaran/
Manfaat
Waktu
Pelaksanaan
Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola PelaksanaanRencana
Pelaksana
Kegiatan
- Insentif Juru Rawat Makam Dusun Jambon Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.200.000Rp PAD √ Sufyan
- Insentif Juru Rawat Makam Dusun
TanggunganDesa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.200.000Rp PAD √ Sufyan
- Insentif Juru Rawat dan Kebersihan Masjid
Dusun JambonDesa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.650.000Rp PAD √ Sufyan
- Insentif Kyai Masjid Dusun Tanggungan Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.750.000Rp PAD √ Sufyan
- Insentif Tenaga Tekhnis Pembangunan Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 3.000.000Rp PAD √ Sufyan
- Tambahan Tunjangan Ketua RT Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 12.800.000Rp PAD √ Sufyan
- Insentif P3N Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.000.000Rp PAD √ Sufyan
- Insentif Tenaga Kebersihan Kantor Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 3.000.000Rp PAD √ Sufyan
- Insentif Tenaga Administrasi Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 3.600.000Rp PAD √ Sufyan
- Insentif Kasatlinmas Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 2.350.000Rp PAD √ Sufyan
- Insentif Ketua LPMD Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.500.000Rp PAD √ Sufyan
10BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan
Perangkat DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 17.172.000Rp PAD √ Sufyan
11 Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 1.246.000Rp APBD √ Sufyan
12Sarana (Aset Tetap)
Perkantoran/PemerintahanDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 175.000.000Rp ADD √ Sufyan
13 Pembangunan Sarana Kantor Desa Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 100.000.000Rp ADD √ Sufyan
14Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai
DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 250.000.000Rp ADD √ Sufyan
15Pelayanan Administrasi Umum dan
KependudukanDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 4.000.000Rp ADD √ Sufyan
16Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran
Profil DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 500.000Rp ADD √ Sufyan
17 Penyelenggaraan Musrenbangdes Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 3.700.000Rp ADD √ Sufyan
18 Jandom Bareng Kepala Desa Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 6.000.000Rp BHP/BHR √ Sufyan
1 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber SwakelolaKerjasama Antar
Desa
Kerjasama
Pihak Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
No
Bidang/ Jenis Kegiatan
Lokasi VolumeSasaran/
Manfaat
Waktu
Pelaksanaan
Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola PelaksanaanRencana
Pelaksana
Kegiatan
19 Penyusunan RKPDesa Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 2.000.000Rp ADD √ Sufyan
20Penyusunan APBDesa, P-APBDesa, dan LPJ
APBDesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 1.500.000Rp ADD √ Sufyan
21 Penyelenggaraan Sewa Tanah Kas Desa Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 8.000.000Rp PAD √ Sufyan
22Penyusunan LPPD, LKPPD, dan Informasi
Kepada MasyarakatDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 500.000Rp ADD √ Sufyan
23 Pengembangan Sistem Informasi Desa Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 60.000.000Rp ADD √ Sufyan
1.446.396.000Rp
1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/Madrasah
- Bantuan PAUD/KB (Jambon) Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 11.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah
- Bantuan TK/PAUD/KB (Tanggungan) Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 12.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah
- Bantuan RA Islamiyah Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 3.500.000Rp PAD √ Dedy Andriansah
- Bantuan MI Islamiyah Pejambon Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 8.000.000Rp PAD √ Dedy Andriansah
- Bantuan SDN Pejambon Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 5.000.000Rp PAD √ Dedy Andriansah
- Bantuan TPQ Al-Fattah Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 2.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah
- Bantuan TPQ Nurul Hidayah Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 2.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah
- Bantuan TPQ Sabilul Hikmah Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 2.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah
2Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana
PAUD, TK, TPQ, Madrasah
- Pembangunan Gedung PAUD Jambon Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 80.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah
- Pembangunan Gedung SD Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 500.000.000Rp APBD √ Dedy Andriansah
- Pembangunan Gedung MI & RA Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 500.000.000Rp APBD √ Dedy Andriansah
- Pembangunan Pagar MI & RA Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 30.000.000Rp APBD √ Dedy Andriansah
1 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2 Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa
Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber SwakelolaKerjasama Antar
Desa
Kerjasama
Pihak Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
No
Bidang/ Jenis Kegiatan
Lokasi VolumeSasaran/
Manfaat
Waktu
Pelaksanaan
Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola PelaksanaanRencana
Pelaksana
Kegiatan
- Rehab Gedung TK PKK Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 80.000.000Rp APBD √ Dedy Andriansah
- Pembangunan Pagar TK PKK Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 30.000.000Rp APBD √ Dedy Andriansah
- Pembangunan Gedung, Pagar, & Tempat
Wudhu TPQDesa 1 tahun Lembaga Jan-Des 150.000.000Rp APBD √ Dedy Andriansah
3 Kegiatan PPKBD dan SUB PPKBD Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 10.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah
4 Kegiatan Jumantik Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.500.000Rp ADD √ Dedy Andriansah
5 Kegiatan Posyandu Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 25.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah
6 Kegiatan Bumil Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 2.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah
7Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
PoskesdesDesa 1 tahun Lembaga Jan-Des 20.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah
8 Rehab Jalan Poros Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 83.000.000Rp DD √ Dedy Andriansah
9 Rehab Jalan Lingkungan Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 70.000.000Rp DD √ Dedy Andriansah
10 Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 100.000.000Rp APBD √ Dedy Andriansah
11 Pembangunan Jembatan Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 60.000.000Rp DD √ Dedy Andriansah
12 Pembangunan PJU Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 20.010.000Rp DD √ Dedy Andriansah
13 Pembangunan TPT Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 150.000.000Rp DD √ Dedy Andriansah
14 Rehab Gedung PKK Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 10.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah
15 Pembangunan Embung Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 500.000.000Rp APBD √ Dedy Andriansah
16 Pembuatan Tapal Batas Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 10.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah
17 Program Lantai Rumah Sehat Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 15.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah
18 Pembangunan SPA Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 80.000.000Rp DD √ Dedy Andriansah
19 Pembangunan Taman Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 40.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah
2 Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa
Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber SwakelolaKerjasama Antar
Desa
Kerjasama
Pihak Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
No
Bidang/ Jenis Kegiatan
Lokasi VolumeSasaran/
Manfaat
Waktu
Pelaksanaan
Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola PelaksanaanRencana
Pelaksana
Kegiatan
20 Media Informasi Luar Ruang Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 4.195.000Rp BHP/BHR √ Dedy Andriansah
21 Abunement Wifi dan Sewa Hosting Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 7.500.000Rp BHP/BHR √ Dedy Andriansah
22 Pembangunan Alun-Alun Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 40.000.000Rp DD √ Dedy Andriansah
2.663.705.000Rp
1 Pembangunan Poskamling Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 15.000.000Rp ADD √ Iswanto
2 Kegiatan Satlinmas Desa Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 25.000.000Rp ADD √ Iswanto
3 Kegiatan Lembaga Kebudayaan Desa Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 10.000.000Rp ADD √ Iswanto
4 PHBN Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 10.000.000Rp BHP/BHR √ Iswanto
5 PHBI Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 1.500.000Rp BHP/BHR √ Iswanto
6 Bantuan Masjid Jambon Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 25.000.000Rp PAD √ Iswanto
7 Bantuan Masjid Tanggungan Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 8.000.000Rp PAD √ Iswanto
8 Pengadaan Terop Kuburan Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 7.000.000Rp ADD √ Iswanto
9Santunan Anak Yatim, Janda, Duda, Lansia
DuafaDesa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 6.600.000Rp PAD √ Iswanto
10 Sedekah Bumi Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 5.000.000Rp ADD √ Iswanto
11 Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 5.000.000Rp ADD √ Iswanto
12 Pembangunan Lapangan Sepak Bola Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 150.000.000Rp DD √ Iswanto
13 Kegiatan Karang Taruna Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 30.000.000Rp ADD √ Iswanto
14 Kegiatan LPMD Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 5.000.000Rp ADD √ Iswanto
15 Kegiatan PKK Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 50.000.000Rp ADD √ Iswanto
353.100.000Rp
2 Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa
Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3 Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan
Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber SwakelolaKerjasama Antar
Desa
Kerjasama
Pihak Ketiga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
No
Bidang/ Jenis Kegiatan
Lokasi VolumeSasaran/
Manfaat
Waktu
Pelaksanaan
Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola PelaksanaanRencana
Pelaksana
Kegiatan
1 Kegiatan Kelompok Tani Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 2.000.000Rp PAD √Siti Khusnul
Muasyaroh
2 Kegiatan Kelompok Ternak Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 2.000.000Rp PAD √Siti Khusnul
Muasyaroh
3Pembangunan Saluran Irigasi
Tersier/PertanianDesa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 100.000.000Rp DD √
Siti Khusnul
Muasyaroh
4Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 10.800.000Rp PAD √
Siti Khusnul
Muasyaroh
114.800.000Rp
5 Bidang Penanggulangan
Bencana, Darurat dan
Mendesak1 Kegiatan Penanggulangan Bencana Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 10.000.000Rp ADD √
Siti Khusnul
Muasyaroh
10.000.000Rp
30.000.000Rp DD √Siti Khusnul
Muasyaroh
4.618.001.000Rp
Pejambon, 23 September 2019
Mengetahui, Disusun oleh:
Kepala Desa Pejambon Ketua Tim Penyusun RKP Desa
ABD.ROKHMAN ALVIN MUJAHID
Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
Penyertaan Modal BUMDesa
JUMLAH TOTAL
4 Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
DOKUMENTASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON Jalan : R. A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
Pejambon, 13 September 2019 Nomor : 005/ 610 /412.51.4.2015/2018 Sifat : Penting Perihal : Undangan
Sesuai dengan amanat Permendagri No. 114 Tahun 2014,
bahwasanya desa diwajibkan menyusun RKP Desa tiap tahunnya paling
lambat bulan September. Maka dari itu kami mohon dengan hormat
kehadiran Bapak/Ibu/Sdr besok pada:
H a r i : SELASA
Tanggal : 17 September 2019
J a m : 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa Pejambon
Acara : Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan RKP Desa
Tahun 2020
Catatatn : Peserta dimohon datang tepat waktu
Demikian undangan kami, atas perhatian dan kehadirannya
disampaikan terima kasih.
Kepala Desa Pejambon
ABD. ROKHMAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KECAMATAN SUMBERREJO
DESA PEJAMBON Jalan : R. A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191
Pejambon, 13 September 2019 Nomor : 005/ 610 /412.51.4.2015/2018 Sifat : Penting Perihal : Undangan
Sesuai dengan amanat Permendagri No. 114 Tahun 2014,
bahwasanya desa diwajibkan menyusun RKP Desa tiap tahunnya paling
lambat bulan September. Maka dari itu kami mohon dengan hormat
kehadiran Bapak/Ibu/Sdr besok pada:
H a r i : SELASA
Tanggal : 17 September 2019
J a m : 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa Pejambon
Acara : Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan RKP Desa
Tahun 2020
Catatatn : Peserta dimohon datang tepat waktu
Demikian undangan kami, atas perhatian dan kehadirannya
disampaikan terima kasih.
Kepala Desa Pejambon
ABD. ROKHMAN
Kepada
Yth. Bapak/Ibu/Sdr
......................................................
di-
T e m p a t
Kepada
Yth. Bapak/Ibu/Sdr
......................................................
di-
T e m p a t