Post on 10-Apr-2019
Republik Indonesia
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Draft
Dokumen Standar
Pelelangan Umum
Jasa Lainnya
Dengan Prakualifikasi
Metode Evaluasi Gugur
Kontrak Harga Satuan
(Status : 20 Agustus 2009)
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
3
[kop surat satuan kerja Panitia/ULP Pengadaan/ULP]
D O K U M E N P R A K U A L I F I K A S I
Nomor: __________
Tanggal: __________
untuk
Pengadaan
__________
Satuan Kerja: __________
Departemen/Lembaga/Pemda: __________
Tahun Anggaran: __________
Dokumen Prakualifikasi
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
5
Daftar Isi
BAB I. PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI .............................................................. 6
BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA PRAKUALIFIKASI (IKPPRA) ........... 9
DAFTAR KLAUSUL ....................................................................................................... 12
BAB III. LEMBAR DATA PRAKUALIFIKASI (LDPRA) ...................................... 28
KETERANGAN ............................................................................................................... 28
BAB IV. DOKUMEN KUALIFIKASI ......................................................................... 32
KETERANGAN ............................................................................................................... 32
Bab I. Pengumuman Prakualifikasi
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
7
Bab I. Pengumuman Prakualifikasi
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
Bab I. Pengumuman Prakualifikasi 9
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
[kop surat satuan kerja, Panitia/ULP Pengadaan/ULP]
PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI *)
Nomor: __________tgl____________
Satuan Kerja _________ Departemen/Lembaga/Pemda __________ akan melaksanakan
Prakualifikasi untuk paket pekerjaan jasa lainnya sebagai berikut:
1. Paket Pekerjaan: Nama paket pekerjaan : __________
Lingkup pekerjaan : __________
Perkiraan nilai pekerjaan : Rp__________ (__________)
Sumber pendanaan : APBN/APBD tahun anggaran ____
2. Persyaratan Peserta: Paket pekerjaan ini terbuka untuk penyedia jasa yang memenuhi persyaratan
kualifikasi sebagaimana diatur dalam Dokumen Prakualifikasi.
3. Jadwal dan Tempat Pengambilan Dokumen Prakualifikasi: Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi
Nama Petugas : [nama petugas untuk memperoleh informasi]
Tempat dan alamat : [ruang, gedung, lantai, jalan, dst]
Hari/tanggal/jam mulai pengambilan dokumen prakualifikasi:
_____________________________
Hari/tanggal/jam batas akhir pengambilan dokumen prakualifikasi:
_________________________
Pemasukan Dokumen Kualifikasi: tanggal ___________ s.d. __________ pada hari/
jam kerja.
[Jika metode pemilihan yang digunakan adalah Pelelangan Terbatas/Pemilihan
Langsung maka ditambahkan]:
4. Prakualifikasi ini akan dilaksanakan terhadap penyedia jasa sebagai berikut:
__________[nama-nama penyedia jasa yang mampu]. Penyedia jasa lain yang
berminat dapat mendaftarkan diri ke alamat tersebut di atas.]
[Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadan]
[tanda tangan, nama lengkap dan NIP/NRP]
*) Pengumuman untuk media elektronik/website
Bab I. Pengumuman Prakualifikasi 10
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
[ kop surat Satuan Kerja, Panitia Pengadaan/ULP]
PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI **)
Nomor: __________tgl________________
Satuan Kerja _________ Departemen/Lembaga/Pemda __________ akan melaksanakan
Prakualifikasi untuk paket pekerjaan jasa lainnya sebagai berikut:
1. Paket Pekerjaan: Nama paket pekerjaan : __________
Lingkup pekerjaan : __________
Perkiraan nilai pekerjaan : Rp __________ (__________)
Sumber pendanaan : APBN/APBD tahun anggaran ____
2. Persyaratan Peserta: [Gambaran persyaratan usaha peserta seleksi, pengalaman, modal, tenaga ahli,
peralatan dan lain-lain yang sangat relevan dengan kemampuan menyediakan jasa
konsultan]
3. Jadwal dan Tempat Pengambilan/Pemasukan Dokumen Prakualifikasi: Nama Petugas : [nama petugas untuk memperoleh informasi]
Tempat dan alamat : [ruang, gedung, lantai, jalan, dst]
Tanggal : ___________ s.d. __________
[Jika metode pemilihan yang digunakan adalah Pelelangan Terbatas/Pemilihan
Langsung maka ditambahkan:
4. Prakualifikasi ini akan dilaksanakan terhadap penyedia pekerjaan jasa lainnya
sebagai berikut: __________[nama-nama penyedia pekerjaan jasa lainnya yang
mampu]. Penyedia pekerjaan jasa lainnya yang berminat dapat mendaftarkan diri ke
alamat tersebut di atas.]
[Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadan]
[tanda tangan, nama lengkap dan NIP/NRP]
**) Pengumuman untuk surat kabar
Bab II. Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra) 10
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
Bab II. Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra) 11
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
Bab II. Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi
(IKPPra)
Bab II. Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra) 12
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
Daftar Klausul
A. UMUM..................................................................................................................... 13
1. LINGKUP PRAKUALIFIKASI ................................................................................ 14
2. SUMBER DANA ................................................................................................... 14
3. PESERTA PRAKUALIFIKASI YANG LAYAK.......................................................... 14
4. LARANGAN KORUPASI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENIPUAN ... 15
5. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN DAN PEMBATASAN LAINNYA.........16
6. SATU DOKUMEN KUALIFIKASI TIAP PESERTA PRAKUALIFIKASI ...................... 16
B. DOKUMEN PRAKUALIFIKASI ................................................................................ 17
7. ISI DOKUMEN PRAKUALIFIKASI ......................................................................... 17
8. BAHASA DOKUMEN PRAKUALIFIKASI ............................................................... 17
9. PERUBAHAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI.............................................................17
10. BERLAKUNYA PRAKUALIFIKASI ........................................................................ 18
11. BIAYA PRAKUALIFIKASI .................................................................................... 18
C. PENYIAPAN DOKUMEN KUALIFIKASI .................................................................. 18
12. DOKUMEN KUALIFIKASI ................................................................................... 18
13. BENTUK DOKUMEN KUALIFIKASI ..................................................................... 18
D. PENYAMPAIAN DOKUMEN KUALIFIKASI ......................................................... 19 14. PENYAMPULAN DAN PENANDAAN SAMPUL ...................................................... 19
15. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN DOKUMEN KUALIFIKASI ..................... 20
16. DOKUMEN KUALIFIKASI TERLAMBAT ............................................................. 20
E. EVALUASI KUALIFIKASI ........................................................................................ 20
17. KERAHASIAAN PROSES ..................................................................................... 20
18. PERSYARATAN KUALIFIKASI ............................................................................ 20
19.KLARIFIKASI DOKUMEN KUALIFIKASI .............................................................. 24
20.PENILAIAN KUALIFIKASI.................................................................................... 24
F. HASIL PRAKUALIFIKASI ........................................................................................ 25
21. PENETAPAN HASIL PRAKUALIFIKASI ............................................................... 25
22. PENGUMUMAN HASIL PRAKUALIFIKASI .......................................................... 25
23. SANGGAHAN .................................................................................................... 25
24. PRAKUALIFIKASI ULANG .................................................................................. 25
25. UNDANGAN KEPADA PESERTA PRAKUALIFIKASI YANG LULUS ....................... 26
Bab II. Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra) 13
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
Bab II. Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra) 13
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra)
A. Umum
Instruksi Kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra) ini disusun
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor xx
Tahun 200x dan perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dalam IKPPra ini dipergunakan istilah-istilah dan singkatan-
singkatan sebagai berikut:
- HEA (Harga Evaluasi Akhir);
- HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
- IKPPra (Instruksi Kepada Peserta Prakualifikasi);
- Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia
barang/jasa nasional maupun dengan asing
yang masing-masing pihak mempunyai hak,
kewajiban dan tanggung jawab yang jelas
berdasarkan kesepakatan bersama yang
dituangkan dalam perjanjian tertulis;
- LDPra (Lembar Data Prakualifikasi);
- K/L/D/I Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Institusi lainnya, yang
selanjutnya disebut K/L/D/I, adalah
instansi/institusi yang menggunakan
APBN/APBD;
- PPK Pejabat Pembuat Komitmen yang
selanjutnya disebut dengan PPK, adalah
pejabat struktural yang diangkat oleh
PA/KPA sebagai kuasa pemilik pekerjaan,
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
pengadaan barang/jasa;
- Panitia Panitia Pengadaan yang selanjutnya disebut
panitia adalah tim yang diangkat oleh
PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan
penyedia barang/jasa pemerintah;
- ULP Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya
disebut ULP, adalah unit organisasi
pemerintah yang bersifat struktural yang
Bab II. Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra) 14
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
bertugas menangani pekerjaan pengadaan
barang/jasa dan dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
- PPN (Pajak Pertambahan Nilai);
- SPPe (Surat Penetapan Pemenang);
- SPPJ (Surat Penunjukan Penyedia Jasa lainnya);
- TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).
1. Lingkup
Prakualifikasi
1.1 Panitia/ULP mengundang para penyedia jasa untuk
mengikuti prakualifikasi paket pekerjaan jasa yang
tercantum dalam LDPra. Judul dan nomor paket
pekerjaan disebut dalam LDPra.
1.2 Penyedia jasa yang ditunjuk berkewajiban untuk
menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu
penyelesaian yang tercantum dalam LDP.
2. Sumber Dana
2.1 Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang
tercantum dalam LDPra.
3. Peserta
Prakualifikasi
yang Layak
3.1 Prakualifikasi ini dilakukan terbuka dan dapat diikuti
oleh semua penyedia jasa yang terdiri dari orang
perseorangan warga negara Indonesia jika diperbolehkan
dalam LDPra, Perusahaan Nasional (badan usaha yang
didirikan berdasarkan hukum negara Republik
Indonesia) yang diatur lebih lanjut dalam LDPra, dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Klausul
ini, dan memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana
diatur dalam Klausul 18 IKPPra.
3.2 Dalam hal peserta prakualifikasi akan atau sedang
melakukan Kemitraan baik dengan penyedia barang/jasa
nasional maupun asing untuk mengikuti pemilihan jasa
ini maka peserta prakualifikasi yang akan atau telah
ditunjuk untuk mewakili Kemitraan berkewajiban untuk
telah memiliki:
(a) Surat Perikatan Pembentukan Kemitraan yang
mengatur maksud Peserta Prakualifikasi dan
mitranya untuk membentuk Kemitraan jika lulus
prakualifikasi ini; atau
(b) Surat Perjanjian Kemitraan mengenai Kemitraan
yang sedang berlangsung.
Kedua bentuk kesepakatan tersebut harus memuat
antara lain tanggung jawab para pihak, persentase
Bab II. Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra) 15
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
kemitraan, dan pemimpin kemitraan (lead firm). Jika
Kemitraan dibentuk antara Perusahaan Nasional dan
Perusahaan Asing maka Perusahaan Nasional ditunjuk
sebagai pemimpin kemitraan.
3.3 Peserta Prakualifikasi (termasuk semua anggota
Kemitraan) dilarang untuk memiliki pertentangan
kepentingan.
4. Larangan
Korupsi,
Kolusi, dan
Nepotisme
(KKN) serta
Penipuan
4.1 Peserta prakualifikasi dan pihak yang terkait dengan
prakualifikasi ini berkewajiban untuk mematuhi etika
pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam
peraturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang
berlaku dengan menghindari dan tidak melakukan
tindakan-tindakan yang dilarang sebagai berikut:
(a) berusaha mempengaruhi PPK, anggota panitia,
anggota ULP, atau pejabat berwenang lainnya
dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung
maupun tidak langsung untuk memenuhi keinginan
peserta prakualifikasi yang bertentangan dengan
ketentuan dan prosedur dalam dokumen
prakualifikasi, dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
(b) membuat dan/atau menyampaikan dokumen
dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk
memenuhi persyaratan dalam dokumen
prakualifikasi.
4.2 Peserta Prakualifikasi yang menurut penilaian
Panitia/ULP terbukti melakukan larangan-larangan
dalam Klausul 4.1 IKPPra dapat dikenakan sanksi-
sanksi sebagai berikut:
(a) sanksi administrasi, yaitu sanksi yang dikenakan
oleh PPK yang mendahului sanksi berdasarkan
peraturan perundang-undangan, berupa digugurkan
dari proses prakualifikasi atau dibatalkan sebagai
pemenang pelelangan, dibatalkan kontraknya, dan
dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya
2 (dua) tahun yang berarti tidak diperbolehkan untuk
mengikuti pengadaan selama 2 (dua) tahun di
K/L/D/I; dan
(b) sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan,
berupa dituntut ganti rugi/digugat secara perdata,
dan/atau dilaporkan untuk diproses secara pidana.
4.3 Pengenaan sanksi administrasi dalam Klausul 4.2 (a)
Bab II. Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra) 16
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
IKPPra dilaporkan oleh PPK kepada:
(a) Pimpinan K/L/D/I; dan
(b) pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha
peserta prakualifikasi yang bermasalah.
5. Larangan
Pertentangan
Kepentingan
dan
Pembatasan
Lainnya
5.1 Larangan pertentangan kepentingan adalah untuk
menjamin perilaku dan tindakan tidak mendua dari para
pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya.
Oleh karena itu yang bersangkutan tidak boleh
memiliki/melakukan peran ganda, misalnya:
(a) Persaingan antara agen tunggal dengan suppliernya;
(b) Pengurus koperasi pegawai atau anak perusahaan
dalam suatu K/L/D/I yang mengikuti paket
pekerjaan jasa lainnya dan bersaing dengan
penyedia lainnya, tidak boleh merangkap sebagai
anggota panitia pengadaan atau anggota ULP atau
sebagai pejabat yang berwenang menentukan
pemenang lelang/Pemilihan Langsung/Penunjukan
Langsung;
(c) koperasi pegawai atau anak perusahaan dalam suatu
K/L/D/I dilarang mengikuti pengadaan barang/jasa
di institusinya;
(d) Apabila terdapat beberapa penyedia jasa yang
kepemilikan sahamnya lebih dari 50%
dimiliki/dikuasai oleh satu penyedia, maka hanya
salah satu penyedia yang diperkenankan mengikuti
pemilihan;
(e) Apabila terdapat beberapa penyedia jasa yang salah
satu pengurusnya sama, maka hanya salah satu
penyedia yang diperkenankan mengikuti pelelangan.
5.2 Pegawai K/L/D/I sebagai pribadi dilarang mengikuti
pemilihan pekerjaan jasa lainnya kecuali jika yang
bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan
K/L/D/I.
6. Satu Dokumen
Kualifikasi
Tiap Peserta
Prakualifikasi
6.1 Setiap Peserta Prakualifikasi, baik atas nama sendiri
maupun sebagai anggota suatu Kemitraan hanya
diperbolehkan untuk menyampaikan satu Dokumen
Kualifikasi.
6.2 Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan peserta
prakualifikasi dilarang menjadi peserta prakualifikasi
Bab II. Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra) 17
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
baik secara sendiri maupun di kemitraan yang lain pada
paket pekerjaan yang sama;
6.3 Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan peserta
prakualifikasi dilarang menjadi peserta prakualifikasi
baik secara sendiri maupun di kemitraan yang lain pada
paket pekerjaan lain yang diindikasikan dapat
menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat.
B. Dokumen Prakualifikasi
7. Isi Dokumen
Prakualifikasi
7.1 Dokumen Prakualifikasi terdiri dari:
Bab I Pengumuman Prakualifikasi
II Instruksi Kepada Peserta Prakualifikasi
III Lembar Data Prakualifikasi
IV Dokumen Kualifikasi
Adendum (jika ada)
7.2 Peserta prakualifikasi berkewajiban memeriksa keseluruhan instruksi, formulir, dan persyaratan dalam
dokumen prakualifikasi. Kelalaian menyampaikan
keterangan yang disyaratkan dalam dokumen
prakualifikasi sepenuhnya merupakan resiko peserta
prakualifikasi, kecuali diralat diperbaiki/diganti sampai
batas waktu yang disebut dalam LDPra.
7.3 Kesempatan bagi penyedia untuk dapat meminta klarifikasi secara tertulis.
8. Bahasa
Dokumen
Prakualifikasi
8.1 Dokumen Prakualifikasi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses prakualifikasi menggunakan Bahasa
Indonesia.
8.2 Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas dokumen kualifikasi yang disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan
bahasa asing, maka yang diacu adalah dokumen dalam
Bahasa Indonesia.
9. Perubahan
Dokumen
Prakualifikasi
9.1 Sebelum batas akhir waktu penyampaian dokumen
kualifikasi, panitia/ULP dapat mengubah dokumen
prakualifikasi (kecuali yang berkaitan dengan Persyaratan
Kualifikasi sebagaimana diatur dalam Klausul 18 IKPPra)
dengan menetapkan Adendum.
Bab II. Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra) 18
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
9.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari dokumen prakualifikasi dan akan
disampaikan secara tertulis dalam waktu bersamaan yang
memadai kepada semua peserta prakualifikasi.
9.3 Jika Adendum disampaikan kepada peserta prakualifikasi
kurang dari 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas akhir waktu
penyampaian dokumen kualifikasi, panitia/ULP dapat
mengundurkan batas akhir waktu penyampaian dokumen
kualifikasi.
10. Berlakunya
Prakualifikasi
10.1 Prakualifikasi ini hanya berlaku untuk paket pekerjaan
jasa lainnya yang disebut dalam LDPra Klausul 1.1
IKPPra.
11. Biaya
Prakualifikasi
11.1 Peserta prakualifikasi sepenuhnya menanggung biaya
untuk mengikuti prakualifikasi ini. Panitia/ULP tidak
bertanggung jawab atas kerugian apapun yang
ditanggung oleh peserta prakualifikasi.
C. Penyiapan Dokumen Kualifikasi
12. Dokumen
Kualifikasi
12.1 Dokumen kualifikasi, yang merupakan bagian dari
dokumen prakualifikasi, terdiri dari:
(a) Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti
pengadaan; dan
(b) Pakta Integritas; dan
(c) Formulir Isian Kualifikasi .
12.2 Peserta prakualifikasi berkewajiban untuk mengisi dan
melengkapi dokumen kualifikasi yang telah disiapkan
oleh panitia/ULP sebagaimana terlampir dalam Bab IV
dokumen prakualifikasi ini. Kecuali diminta oleh
panitia/ULP untuk klarifikasi data kualifikasi yang
diatur dalam Klausul 19 IKPPra, peserta prakualifikasi
tidak diperbolehkan memberikan informasi atau
menyertakan dokumen melebihi yang disyaratkan
dalam dokumen kualifikasi.
13. Bentuk
Dokumen
Kualifikasi
13.1 Peserta prakualifikasi berkewajiban untuk
menyampaikan 1 (satu) asli dokumen kualifikasi dan
mencantumkan kata ASLI pada halaman terdepan.
Selain dokumen asli, peserta prakualifikasi
berkewajiban untuk menyampaikan rekaman dokumen
sebanyak jumlah yang ditetapkan dalam LDPra dan
Bab II. Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra) 19
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
mencantumkan pada halaman terdepan tiap rekaman
pernyataan Rekaman ini dibuat sesuai dengan aslinya
dan ditandatangani oleh pihak yang menandatangani
dokumen kualifikasi. Jika terdapat ketidaksesuaian
antara dokumen asli dan rekaman maka dokumen asli
yang berlaku.
13.2 Dokumen Kualifikasi asli harus ditandatangani oleh
pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima
kuasa dari direktur utama sebagaimana diatur dalam
Akte Pendirian/perubahannya yang dibuktikan dengan
surat kuasa, atau kepala cabang perusahaan yang
diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan
akta otentik, atau pejabat yang menurut Surat Perikatan
Pembentukan Kemitraan atau Surat Perjanjian
Kemitraan adalah yang berhak mewakili Kemitraan.
D. Penyampaian Dokumen Kualifikasi
14. Penyampulan
dan Penandaan
Sampul
14.1 Peserta Prakualifikasi berkewajiban untuk memasukkan
asli dan rekaman Dokumen Kualifikasi ke dalam 1
(satu) sampul yang dilak dan mencantumkan pada
bagian luarnya:
(a) nama dan alamat peserta prakualifikasi; dan
(b) ditujukan ke alamat panitia/ULP sesuai dengan
LDPra Klausul 1.1 IKPPra; dan
(c) kata-kata: Dokumen Kualifikasi __________
(dengan mencantumkan jenis pelelangan yang
disebut dalam LDPra Klausul 1.1 IKPPra, tempat,
hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan).
14.2 Jika sampul tidak dilak dan diberi tanda sebagaimana
diatur di atas, panitia/ULP tidak bertanggung jawab atas
salah penempatan atau pembukaan dokumen kualifikasi
sebelum waktu yang ditentukan.
Bab II. Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra) 20
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
15. Batas Akhir
Waktu
Penyampaian
Dokumen
Kualifikasi
15.1 Peserta prakualifikasi dapat menyampaikan dokumen
kualifikasi secara langsung atau melalui pos. Dokumen
kualifikasi harus sudah diterima oleh panitia/ULP
paling lambat pada tempat dan waktu yang ditentukan
dalam LDPra.
15.2 Panitia/ULP dapat mengundurkan batas akhir waktu
penyampaian dokumen kualifikasi dengan menetapkan
Adendum yang diatur dalam Klausul 9 IKPPra
sehingga semua hak dan kewajiban panitia/ULP dan
para peserta prakualifikasi disesuaikan dengan batas
akhir waktu penyampaian dokumen kualifikasi yang
baru.
16. Dokumen
Kualifikasi
Terlambat
16.1 Setiap dokumen kualifikasi yang diterima oleh
panitia/ULP setelah batas akhir waktu penyampaian
dokumen kualifikasi akan ditolak dan dikembalikan
kepada peserta prakualifikasi yang bersangkutan dalam
keadaan tertutup. Dokumen kualifikasi yang terkirim
melalui pos disimpan oleh panitia/ULP sampai dengan
sekurang-kurangnya saat penetapan daftar penyedia
barang/jasa.
E. Evaluasi Kualifikasi
17. Kerahasiaan
Proses
18. Persyaratan
Kualifikasi
17.1 Informasi yang berkaitan dengan penilaian kualifikasi
dan usulan pengesahan hasil prakualifikasi tidak boleh
diungkapkan kepada para peserta prakualifikasi atau
pihak lain yang tidak terkait dengan proses
prakualifikasi hingga hasil berakhirnya masa sanggah
banding sesuai dengan Klausul 23.3 IKPPra.
18.1 Semua peserta prakualifikasi harus memiliki atau
memenuhi kualifikasi dan mengisikan data kualifikasi
yang sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi yang
tercantum dalam LDPra, ke dalam dokumen kualifikasi
(contoh terlampir dalam Bab IV) yang terdiri dari Surat
Pernyataan Minat, Pakta Integritas, dan Formulir Isian
Kualifikasi yang memuat keterangan mengenai
kompetensi dan kemampuan usaha peserta pelelangan
sebagai berikut:
Bab II. Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra) 21
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
1) Penilaian administrasi;
(a) memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan
sebagai penyedia jasa; dan
(b) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan
teknis dan manajerial untuk menyediakan
pekerjaan jasa yang akan diadakan; dan
(c) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan,
dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas
nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi
pidana; dan
(d) secara hukum mempunyai kapasitas
menandatangani kontrak pengadaan; dan
(e) telah melunasi kewajiban pajak-pajak yang
berlaku, dan dibuktikan dengan surat keterangan
fiskal (SKF) kecuali perusahaan yang baru berdiri
kurang dari 1 (satu) tahun hanya menyampaikan
foto kopi Surat Pemberitahuan Terhutang (SPT)
Masa PPH atau PPN; dan
(f) dalam 4 (empat) tahun terakhir memiliki
pengalaman menyediakan jasa lainnya baik di
lingkungan pemerintah atau swasta termasuk
pengalaman subkontrak; dan
(g) untuk penyedia jasa yang baru berdiri kurang dari
3 (tiga) tahun tidak diperlukan memiliki
pengalaman sebagaimana tercantum dalam huruf
f, sepanjang pekerjaan jasa yang akan dilelangkan
tidak mempersyaratkan pengalaman tertentu; dan
(h) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan,
dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pekerjaan
jasa ini; dan
(i) pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam; dan
(j) memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat
dijangkau dengan pos; dan
Bab II. Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra) 22
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
(k) khusus untuk penyedia jasa orang perseorangan,
persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf
f dan g.
(l) Untuk pekerjaan khusus/spesifik/ teknologi
tinggi/kompleks harus dipersyaratkan memiliki
sertifikat manajemen mutu ISO, atau memiliki
Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3).
2) Penilaian keuangan (dukungan bank dan Sisa
Kemampuan Keuangan (SKK));
(a) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan
dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti
pengadaan jasa lainnya sekurang-kurangnya 5%
(lima persen) dari nillai paket pekerjaan, kecuali
untuk penyedia jasa usaha kecil termasuk koperasi
kecil.
(b) SKK = KK (NK - Prestasi)
KK = Fp x MK
MK = Fl x KB
KB = (a+b+c) (d+e), diambil dari neraca
(untuk usaha kecil, KB maksimum Rp. 200 juta)
dimana :
KK = Kemampuan Keuangan
F = Faktor perputaran modal
Fp = 6 untuk penyedia usaha kecil
Fp = 8 untuk penyedia bukan usaha kecil
MK = Modal Kerja (minimum 10% NP)
KB = Kekayaan Bersih
a = aktiva lancar
b = aktiva tetap
c = aktiva lainnya
d = utang jangka pendek
e = utang jangka panjang
Fl = Faktor likuiditas
Fl = 0,3 untuk penyedia usaha kecil
Fl = 0,8 untuk penyedia bukan usaha kecil
NK = Nilai Kontrak dalam pelaksanaan
Prestasi = Nilai pekerjaan yang sudah
dilaksanakan
NP = Nilai Paket yang akan dilelangkan
Bab II. Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra) 23
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
3) Penilaian teknis (Kemampuan Dasar, pengalaman
perusahaan, personil, dan peralatan);
(a) KD = 5 NPT
(b) NPT = Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang
pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil
dalam 7 (tujuh) tahun terakhir.
Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah
KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan
(lead firm);
(c) Pengalaman perusahaan dinilai dari bidang
pekerjaan, nilai kontrak dan status penyedia pada
saat mengerjakan kontrak sebelumnya.
(d) Personil yang memiliki Surat Keterangan Keahlian
(SKA)/Surat Keterangan Ketrampilan (SKT)
dinilai sesuai persyaratan yang diminta.
(e) Peralatan dinilai dari status kepemilikannya.
4) Sisa Kemampuan Paket (SKP).
SKP = KP jumlah paket yang sedang
dikerjakan.
KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan.
N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang
dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun
waktu 5 (lima) tahun terakhir.
Untuk penyedia jasa usaha kecil KP = 3.
Untuk penyedia jasa bukan usaha kecil KP = 6
atau KP = 1,2 N.
Bagi penyedia jasa lainnya yang masih
mempunyai SKP dinyatakan lulus penilaian
kualifikasi.
18.2 Jika ditemukan hal-hal yang kurang jelas dan/atau data
yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara
tertulis namun tidak boleh mengubah persyaratan
kualifikasi;
18.3 Penyedia dinyatakan lulus kualifikasi apabila
memenuhi persyaratan di atas.
Bab II. Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra) 24
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
19. Klarifikasi Dokumen
Kualifikasi
20. Penilaian
Kualifikasi
19.1 Sesuai dengan Klausul 20.4 IKPPra panitia/ULP dapat
meminta peserta prakualifikasi untuk menyampaikan
klarifikasi dan/atau untuk melengkapi data yang kurang
dalam jangka waktu tertentu yang memadai.
19.2 Permintaan klarifikasi oleh panitia/ULP dan klarifikasi
oleh peserta prakualifikasi harus dilakukan secara
tertulis dan dapat melengkapi/menambah data
kualifikasi yang kurang.
20.1 Penilaian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan
metode penilaian sistem gugur. Penilaian kualifikasi
menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi
persyaratan (lulus) jika peserta prakualifikasi
memenuhi semua persyaratan dalam Klausul 18
IKPPra, atau tidak memenuhi persyaratan (gugur).
20.2 Metode penilaian, kriteria, dan tatacara selain yang
disebutkan dalam Klausul ini tidak diperbolehkan.
20.3 Panitia/ULP memeriksa dan membandingkan
pernyataan dan data isian peserta prakualifikasi dalam
dokumen kualifikasi dalam hal:
(a) kelengkapan dokumen kualifikasi yang terdiri
dari: Surat Pernyataan Minat untuk mengikuti
Pengadaan, Pakta Integritas, Formulir Isian
Kualifikasi; dan
(b) pemenuhan persyaratan kualifikasi yang diatur dalam Klausul 18 IKPPra yang diteliti dan dinilai
berdasarkan data isian peserta prakualifikasi
dalam dokumen kualifikasi.
20.4 Jika dalam penilaian kualifikasi panitia/ULP
menemukan hal-hal yang kurang jelas dan/atau data
yang kurang maka sebelum kesimpulan lulus atau
gugur ditetapkan panitia/ULP dapat meminta
klarifikasi dari peserta prakualifikasi.
Bab II. Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra) 25
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
F. Hasil Prakualifikasi
21. Penetapan
Hasil
Prakualifikasi
21.1 Semua peserta yang lulus prakualifikasi dimasukkan ke
dalam daftar penyedia pekerjaan jasa lainnya yang lulus
prakualifikasi dan selanjutnya ditetapkan oleh
panitia/ULP.
22. Pengumuman
Hasil
Prakualifikasi
22.1 Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh panitia/ULP
disampaikan kepada semua peserta prakualifikasi dan
diumumkan melalui website K/L/D/I dan/atau website
pengadaan nasional dan/atau papan pengumuman resmi
untuk masyarakat.
23. Sanggahan 23.1 Peserta prakualifikasi dapat menyampaikan
sanggahan/keberatan kepada panitia/ULP dengan
tembusan disampaikan kepada Inspektorat selambat-
lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
hasil prakualifikasi, dalam hal terjadi penyimpangan
terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan
dalam dokumen prakualifikasi.
23.2 Terhadap sanggahan yang disampaikan, panitia/ULP
memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya 5
(lima) hari kerja setelah sanggahan diterima.
23.3 Apabila sanggahan/keberatan penyedia barang/jasa
terbukti benar maka panitia/ULP melakukan evaluasi
ulang dan daftar penyedia jasa lainnya yang lulus
prakualifikasi hasil evaluasi ulang diumumkan yang
diatur dalam Klausul 24 IKPPra.
24. Prakualifikasi
Ulang
24.1 Prakualifikasi akan diulang jika:
(a) peserta prakualifikasi yang lulus kurang dari 3
(tiga); atau
(b) sanggahan dari peserta prakualifikasi atas
kesalahan prosedur yang tercantum dalam
dokumen prakualifikasi ternyata benar.
Bab II. Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi (IKPPra) 26
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
25. Undangan
kepada Peserta
Prakualifikasi
yang Lulus
24.2 Proses prakualifikasi ulang dimulai dengan
pengumuman prakualifikasi.
24.3 Penyedia pekerjaan jasa lainnya yang telah lulus
prakualifikasi tidak perlu diprakualifikasi ulang.
24.4 Jika setelah prakualifikasi ulang ternyata penyedia
pekerjaan jasa lainnya yang lulus prakualifikasi masih
kurang dari 3 (tiga) maka panitia/ULP melanjutkan
proses pemilihan penyedia pekerjaan jasa lainnya
dengan:
(a) metode Pemilihan Langsung jika penyedia
pekerjaan jasa lainnya yang lulus prakualifikasi
hanya 2 (dua); atau
(b) metode Penunjukan Langsung jika penyedia
pekerjaan jasa lainnya yang lulus prakualifikasi
hanya 1 (satu).
25.1 Jika tidak ada sanggahan atau sanggahan ditolak, maka
peserta prakualifikasi yang masuk dalam daftar
penyedia pekerjaan jasa lainnya yang lulus
prakualifikasi diundang mengambil Dokumen
Pemilihan untuk pemasukan penawaran atas paket
pengadaan pekerjaan jasa lainnya yang tercantum
dalam Klausul 1.1 IKPPra.
Dokumen Prakualifikasi 28
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
Bab III. Lembar Data Prakualifikasi (LDPra) 27
Bab III. Lembar Data Prakualifikasi
(LDPra)
Keterangan
Bab III Dokumen Prakualifikasi mengenai Lembar Data Prakualifikasi
(LDPra) memuat keterangan-keterangan tambahan yang diperlukan untuk menjelaskan
lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi
(IKPPra).
Bab III. Lembar Data Prakualifikasi (LDPra) 29
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
Lembar Data Prakualifikasi (LDPra)
Klausul-Klausul Acuan dalam Instruksi kepada Peserta Prakualifikasi
[1.1] Lingkup
Prakualifikasi
K/L/D/I*): _____________
Satuan Kerja: __________
Alamat Satuan Kerja: __________
Judul paket pengadaan: __________
Nomor paket pengadaan: __________
[2.1] Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan:
______________
[3.1] Peserta
Prakualifikasi
yang Layak
Prakualifikasi ini terbuka untuk penyedia pekerjaan jasa
lainnya orang perseorangan: (YA/TIDAK)
Perusahaan nasional yang dapat mengikuti prakualifikasi
ini dibatasi hanya untuk badan usaha: (YA/TIDAK)
Paket pengadaan dalam Klausul 1.1 IKPPra yang
berdasarkan sifat pekerjaannya dicadangkan bagi dan
hanya dilelangkan di antara Usaha Kecil termasuk
Koperasi Kecil. (YA/TIDAK)
[13.1] Bentuk Dokumen
Kualifikasi
Lampirkan rekaman Dokumen Kualifikasi sebanyak: __
(__________) buah
[15.1] Batas Akhir
Waktu
Penyampaian
Dokumen
Kualifikasi
Batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi:
Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
: __________
: __________
: __________
: __________
[18.1] Persyaratan
Kualifikasi
a. Peserta Prakualifikasi yang berbadan usaha harus
memiliki surat izin usaha ______ [isi sesuai dengan
izin usaha yang dipersyaratkan untuk pengadaan
pekerjaan jasa lainnya ini] dan atau surat izin lain
sesuai bidang sebagaimana yang dipersyaratkan,
yaitu: __________;
b. memiliki penilaian keuangan (dukungan bank) 5% dari nilai paket atau sebesar Rp_________ dan SKK
sebesar Rp__________ ;
c. memiliki pengalaman _________ [isi sesuai dengan
Bab III. Lembar Data Prakualifikasi (LDPra) 30
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
pengalaman yang dipersyaratkan] atau Kemampuan
Dasar (KD) pada bidang/subbidang __________
sebesar ___________;
d. memiliki kemampuan paket (SKP) sebanyak _________ ;
e. memiliki kinerja baik di K/L/D/I;
f. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi seluruh
kewajiban perpajakan, dibuktikan dengan
melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF), kecuali
perusahaan yang baru berdiri kurang dari 1 (satu)
tahun belum wajib lapor, hanya menyampaikan
fotokopi Surat Pemberitahuan Masa PPh atau PPN;
dan
g. memiliki fasilitas / peralatan / perlengkapan untuk pelaksanaan pengadaan pekerjaan jasa lainnya ini
(jika dipersyaratkan), yaitu:
____________________________________________
[sebutkan fasilitas/peralatan/perlengkapan yang
diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan pekerjaan
jasa lainnya yang dimaksud, termasuk yang bersifat
khusus/ spesifik/berteknologi tinggi jika diperlukan
sesuai dengan karakteristik pekerjaan jasa lainnya].
Bab IV. Dokumen Kualifikasi 31
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
Bab IV. Dokumen Kualifikasi
Keterangan
Peserta Prakualifikasi berkewajiban untuk melengkapi dan menyerahkan
dokumen kualifikasi ini. Dokumen ini digunakan untuk penilaian pemenuhan
persyaratan kualifikasi sebagaimana diatur dalam Klausul 18 Instruksi Kepada Peserta
Prakualifikasi (IKPPra). Lampirkan lembar tambahan jika diperlukan.
Bab IV. Dokumen Kualifikasi 33
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
DOKUMEN KUALIFIKASI
Pengadaan __________[identitas pengadaan/kegiatan sebagaimana tercantum dalam
halaman judul Dokumen Prakualifikasi]
Satuan Kerja __________
K/L/D/I __________
Tahun Anggaran __________
Dokumen Kualifikasi terdiri dari:
(a) Surat Pernyataan Minat
(b) Pakta Integritas
(c) Formulir Isian Kualifikasi
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
Bab IV. Dokumen Kualifikasi
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
35
Dokumen Kualifikasi (a)
SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN _________
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : __________[nama wakil sah jika badan usaha/Kemitraan.
Jika bukan badan usaha maka nama orang perseorangan]
Jabatan : __________[jika orang perseorangan maka cukup diberi tanda
-]
Bertindak
untuk
dan atas nama
: PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Orang Perseorangan
__________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
Alamat : __________
Telepon/Fax : __________
Email : __________
menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan
dilaksanakan oleh satuan kerja __________, tahun anggaran __________ maka dengan
ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan paket: __________
sampai selesai.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung
jawab.
__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__
PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Orang Perseorangan
__________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[tanda tangan]
(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan]
[Jika Kemitraan maka cantumkan
tanda tangan dan nama setiap
anggota Kemitraan]
Bab IV. Dokumen Kualifikasi
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
36
Dokumen Kualifikasi (b)
PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan _________pada
satuan kerja _________ dengan ini menyatakan bahwa saya:
1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada
indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih,
transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan
sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari
penyiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian pengadaan pekerjaan jasa lainnya ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA
INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta
dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
[Nama Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya/Panitia/ULP/PPK]
[ tanda tangan ],
[nama lengkap]
[cantumkan tanda tangan dan nama wakil sah/PenyediaPekerjaan Jasa Lainnya
Perseorangan]
[Jika Kemitraan maka cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan]
Bab IV. Dokumen Kualifikasi 37
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Barang (dengan Prakualifikasi)
Dokumen Kualifikasi (c)
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : __________[nama wakil sah jika badan usaha/Kemitraan.
Jika bukan badan usaha maka nama orang
perseorangan]
Jabatan : __________[jika orang perseorangan maka cukup diberi
tanda -]
Bertindak
untuk
dan atas nama
: PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Orang Perseorangan
____________________[pilih yang sesuai dan
cantumkan nama]
Alamat : __________
Telepon/Fax : __________
Email : __________
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan
Surat __________[sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan
secara jelas nomor akta pendirian/perubahan/surat kuasa dan tanggalnya. Jika
Kemitraan maka Surat dimaksud adalah Perjanjian Kemitraan. Jika orang
perseorangan maka cukup diberi tanda - ];
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak
sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam
pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang
berkaitan dengan kondite profesional saya;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para
pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini.
5. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut:
Bab IV. Dokumen Kualifikasi
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
38
A. Data Administrasi
1. Umum
1.
Nama (PT/CV/Firma/
Koperasi/Kemitraan/
Perorangan) [pilih yang sesuai]
: __________
2. Status [tidak diisi jika Kemitraan/orang
perseorangan] :
3.
Alamat : __________
No. Telepon : __________
No. Fax : __________
e-Mail : __________
4.
Alamat Kantor Pusat : [diisi jika Peserta
Prakualifikasi adalah cabang
perusahan/bukan perusahaan
pusatnya. Jika
Kemitraan/orang perorangan
maka cukup diberi tanda - ]
No. Telepon :
No. Fax :
e-Mail :
B. Izin Usaha
No. Surat Izin Usaha*) : ____________________ Tanggal __________
Masa berlaku izin usaha : __________
Instansi pemberi izin usaha : __________
* Memenuhi ketentuan perijinan usaha sesuai peraturan dan perundangan yang
berlaku
C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan [jika orang perseorangan maka cukup
diberi tanda -]
1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi
a. Nomor Akta : __________
b. Tanggal : __________
c. Nama Notaris : __________
2. Akta Perubahan Terakhir
a. Nomor Akta : __________
b. Tanggal : __________
c. Nama Notaris : __________
Pusat Cabang
Bab IV. Dokumen Kualifikasi
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
39
D. Pengurus
1. Komisaris (untuk PT)
No. Nama No. KTP Jabatan dalam Perusahaan
2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan
No. Nama No. KTP Jabatan dalam Perusahaan
E. Data Keuangan
1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk
CV/Firma) [jika orang perseorangan maka cukup diberi tanda -]
No. Nama No. KTP Alamat Persentase
2. Pajak
1. Nomor Pokok Wajib Pajak : __________
2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun
terakhir Nomor/Tanggal : __________
3. Laporan bulanan PPh/PPN tiga
bulan terakhir Nomor/ Tanggal : __________
F. Data Personalia*)
1. Tenaga ahli/teknis yang dimiliki [cantumkan jika disyaratkan oleh
Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan]
No Nama Tgl/bln/thn
lahir Pendidikan
Jabatan
dalam
Paket
Pekerjaan
Pengalaman
Kerja
(tahun)
Profesi/
keahlian
Sertifikat/
Ijazah
1 2 3 4 5 6 7 8
*) Untuk pekerjaan kompleks atau sesuai kebutuhan
Bab IV. Dokumen Kualifikasi 40
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Barang (dengan Prakualifikasi)
G. Data Pengalaman Perusahaan (nilai 3 paket tertinggi pengalaman di bidang/subbidang
yang sesuai)
No.
Nama
Paket
Pekerjaan
Jasa
Lainnya
Bidang/
Sub Bidang
Pengadaan
Lokasi
Pemberi Tugas /
Pejabat Pembuat
Komitmen
Kontrak *) Tanggal Selesai
Menurut
Nama Alamat/
Telepon
No /
Tanggal Nilai Kontrak
BA.
Serah
Terima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
H. Modal Kerja
Surat dukungan keuangan dari Bank: [cantumkan sekurang-kurangnya 5% (lima
persen) dari nilai paket, kecuali Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil]
Nomor : __________
Tanggal : __________
Nama Bank : __________
Nilai : __________
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.
Jika pada kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar
dan ada pemalsuan maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi, yaitu dimasukkan
dalam daftar hitam untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun, dan sanksi perdata dan
pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__
PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Orang Perseorangan
__________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[rekatkan materai Rp6.000,-
bubuhkan tanda tangan dan cap
perusahaan]
(nama lengkap wakil sah/Penyedia
Pekerjaan jasa lainnya
Perseorangan)
Bab IV. Dokumen Kualifikasi 41
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Barang (dengan Prakualifikasi)
[jabatan jika badan usaha]
[Untuk Kemitraan:]
Untuk dan atas nama setiap anggota
Kemitraan:
[setiap anggota Kemitraan harus
menandatangani dengan cap
perusahaan, dan cukup dengan 1
(satu) materai Rp6.000,- untuk semua
anggota]
Bab IV. Dokumen Kualifikasi
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
43
[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]
D O K U M E N P E M I L I H A N
Nomor: __________
Tanggal: __________
untuk
Pekerjaan
__________
Satuan Kerja: __________
Departemen/Lembaga/Pemda: __________
Tahun Anggaran: __________
Dokumen Pemilihan 45
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
Daftar Isi
BAB I. UNDANGAN PEMASUKAN PENAWARAN ................................................ 47
BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN (IKPP) ........................ 51
DAFTAR KLAUSUL ....................................................................................................... 53
BAB III. LEMBAR DATA PELELANGAN (LDP).................................................... 77
KETERANGAN ............................................................................................................... 77
BAB IV. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN ....................................................... 81
LAMPIRAN A BENTUK: SURAT PENAWARAN ....................................................... 83
LAMPIRAN B BENTUK: DOKUMEN USULAN TEKNIS .......................................... 87
LAMPIRAN C BENTUK: FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TKDN ... 89
LAMPIRAN D BENTUK: SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA JASA (SPPJ)............93
BAB V. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) ....................................... 97
KETERANGAN ............................................................................................................... 97
DAFTAR PASAL ............................................................................................................. 99
BAB VI. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) ................................ 125
KETERANGAN ............................................................................................................. 125
LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK ..................................... 131
BAB VII. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR .................................................. 133
KETERANGAN ............................................................................................................. 133
BAB VIII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA .................................................. 135
KETERANGAN ............................................................................................................. 135
BAB IX. BENTUK DOKUMEN KONTRAK ........................................................... 141
LAMPIRAN A BENTUK: SURAT PERJANJIAN ....................................................... 143
LAMPIRAN B BENTUK: SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) ................. 149
LAMPIRAN C BENTUK: SURAT PERINTAH KERJA (SPK) ................................... 153
LAMPIRAN D BENTUK: SURAT-SURAT JAMINAN .............................................. 157
Surat Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) ........................................................... 159
Surat Jaminan Uang Muka (Unconditional) ............................................................ 160
Bab I. Undangan Pemasukan Penawaran 47
Bab I. Undangan Pemasukan Penawaran
Bab I. Undangan Pemasukan Penawaran 48
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]
UNDANGAN PEMASUKAN PENAWARAN
Nomor : _____ __________, __ __________ 20__
Lampiran : _____
Kepada Yth.
__________
di __________
Perihal : Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya untuk paket pekerjaan __________ Satuan
Kerja __________ Tahun Anggaran ____
Dengan ini kami beritahukan bahwa Saudara telah lulus prakualifikasi untuk pemilihan
penyedia jasa lainnya tersebut di atas. Sebagai kelanjutan proses pemilihan kami
mengundang Saudara dan semua penyedia jasa yang lulus prakualifikasi untuk
menyampaikan penawaran dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
1. Agar penyedia jasa lebih memahami dan dapat memperkirakan lingkup pekerjaan yang diperlukan, dianjurkan untuk menghadiri rapat penjelasan pada tempat dan
waktu yang ditentukan dalam Lembar Data Pelelangan (LDP).
2. Penyedia jasa yang berminat untuk mengikuti pemilihan harus tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Penawaran meliputi Kelengkapan
Persyaratan Admnistrasi, Teknis, dan Harga dengan masa berlaku penawaran ___
hari kalender/bulan/tahun terhitung sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.
Penawaran yang disampaikan harus memperhatikan Instruksi Kepada Peserta
Pengadaan (IKPP) dan keterangan dalam LDP.
3. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan:
Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan: tanggal _______ s.d. _______
(dan nama petugas untuk memperoleh informasi)
Nama : __________
Tempat dan alamat : __________
Hari/tanggal : __________, __________ s.d. __________
Waktu : __________
Rapat Penjelasan Dokumen Pemilihan (aanwijzing): hari/tanggal: ______, ________
Pemasukan Dokumen Penawaran: hari/tanggal: __________, __________
4. Bagi penyedia jasa yang berminat diharapkan segera menyampaikan konfirmasi kesediaan atau menolak
*) mengikuti pemilihan yang ditujukan kepada Panitia
Pengadaan/ULP pada alamat tersebut di atas sebelum rapat penjelasan dokumen
pemilihan.
Bab I. Undangan Pemasukan Penawaran 49
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan
[tanda tangan]
Ketua
(nama lengkap)
NIP/NRP: __________
*) Pilih salah satu
Bab II. Instruksi Kepada Peserta Pengadaan (IKPP) 51
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
Bab II. Instruksi kepada Peserta Pengadaan
(IKPP)
Bab II. Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) 53
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
Daftar Klausul
A. UMUM ....................................................................................................................... 55
1. LINGKUP PEKERJAAN ......................................................................................... 56
2. SUMBER DANA ...................................................................................................... 56
3. PESERTA PENGADAAN YANG LAYAK ............................................................ 56
4. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN) SERTA
PENIPUAN ............................................................................................................... 57
5. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN DAN PEMBATASAN
LAINNYA................................................................................................................. 58
6. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI .......................................... 59
7. SATU PENAWARAN TIAP PESERTA PENGADAAN ........................................ 60
B. DOKUMEN PEMILIHAN ....................................................................................... 60
8. ISI DOKUMEN PEMILIHAN .................................................................................. 60
9. PENJELASAN DOKUMEN PEMILIHAN .............................................................. 61
10. PERUBAHAN DOKUMEN PEMILIHAN .............................................................. 62
C. PENYIAPAN PENAWARAN .................................................................................. 62
11. BIAYA DALAM PENYIAPAN PENAWARAN .................................................... 62
12. BAHASA PENAWARAN ........................................................................................ 62
13. DOKUMEN PENAWARAN .................................................................................... 62
14. HARGA PENAWARAN .......................................................................................... 63
15. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN ............................. 63
16. MASA BERLAKU PENAWARAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 64
17. USULAN PENAWARAN ALTERNATIF OLEH PESERTA PEMILIHAN .......... 64
18. BENTUK PENAWARAN.........................................................................................65
19. PENANDATANGANAN SURAT PENAWARAN ................................................. 65
D. PEMASUKAN PENAWARAN ................................................................................ 65
20. PENYAMPULAN DAN PENANDAAN SAMPUL PENAWARAN...................... 65
21. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN .................................... 65
22. PENAWARAN TERLAMBAT ........................................................................................ 66
23. PENARIKAN, PENGGANTIAN, PENGUBAHAN, DAN PENAMBAHAN
PENAWARAN YANG TELAH MASUK .............................................................. 66
E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN ................................................ 66
24. PEMBUKAAN PENAWARAN ............................................................................... 66
25. KERAHASIAAN PROSES ...................................................................................... 67
26. KLARIFIKASI DOKUMEN PENAWARAN .......................................................... 67
27. KOREKSI ARITMATIK .......................................................................................... 67
28. EVALUASI PENAWARAN.....................................................................................68
F. PENUNJUKAN PEMENANG PENGADAAN ....................................................... 71
29. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI...............................................................................71
30. PENETAPAN PEMENANG .................................................................................... 71
31. PENGUMUMAN PEMENANG DAN SANGGAHAN ........................................... 71
Bab II. Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) 54
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
32. PENUNJUKAN PENYEDIA JASA ......................................................................... 73
33. PELELANGAN GAGAL DAN PELELANGAN ULANG ..................................... 73
34. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN .................................................................... 75
35. PENANDATANGANAN KONTRAK ..................................................................... 76
Bab II. Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) 55
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP)
A. Umum
Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) ini disusun
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
xx Tahun 200x dan perubahannya tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dalam IKPP ini dipergunakan istilah-istilah dan singkatan-
singkatan sebagai berikut:
- HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
- IKPP (Instruksi kepada Peserta Pengadaan);
- Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia
barang/jasa nasional maupun dengan asing
yang masing-masing pihak mempunyai hak,
kewajiban dan tanggung jawab yang jelas
berdasarkan kesepakatan bersama yang
dituangkan dalam perjanjian tertulis;
- KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);
- LDP (Lembar Data Pelelangan);
- K/L/D/I Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Institusi lainnya, yang
selanjutnya disebut K/L/D/I, adalah institusi
yang menggunakan APBN/APBD;
- PPK Pejabat Pembuat Komitmen yang
selanjutnya disebut dengan PPK, adalah
pejabat struktural yang diangkat oleh
PA/KPA sebagai kuasa pemilik pekerjaan,
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
pengadaan barang/jasa;
- Panitia Panitia Pengadaan yang selanjutnya disebut
panitia adalah tim yang diangkat oleh
PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan
penyedia barang/jasa pemerintah;
- ULP Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya
disebut ULP, adalah unit organisasi
pemerintah yang bersifat struktural yang
bertugas menangani pekerjaan pengadaan
Bab II. Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) 56
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
barang/jasa dan dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- PPN (Pajak Pertambahan Nilai);
- SPPe (Surat Penetapan Pemenang);
- SPPJ (Surat Penunjukan Penyedia Jasa);
- TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).
1. Lingkup
Pekerjaan
1.1 Panitia/ULP mengundang para penyedia jasa untuk
menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan jasa
lainnya yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan
Gambar (terlampir dalam Bab VII) serta Daftar
Kuantitas dan Harga (terlampir dalam Bab VIII). Judul
dan nomor paket pekerjaan tercantum dalam LDP.
1.2 Penyedia Jasa yang ditunjuk berkewajiban untuk
menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu dan
perkiraan batas akhir waktu penyelesaian yang
tercantum dalam LDP.
2. Sumber Dana
2.1 Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang
tercantum dalam LDP.
3. Peserta
Pengadaan
yang Layak
3.1 Pemilihan penyedia jasa lainnya ini dapat diikuti oleh
semua penyedia jasa yang telah lulus prakualifikasi
dengan ketentuan masih memenuhi semua persyaratan
prakualifikasi selama proses pemilihan ini, termasuk
Klausul 4.1 IKPP mengenai KKN serta Penipuan, dan
Klausul 5.1 IKPP mengenai Larangan Pertentangan
Kepentingan.
3.2 Dalam hal penyedia jasa melakukan Kemitraan,
perjanjian yang mengatur kemitraan tersebut (Perjanjian
Kemitraan) yang memuat antara lain tanggung jawab
para pihak, persentase kemitraan, dan pemimpin
kemitraan (lead firm), harus sudah disepakati dan dibuat
sebelum pemasukan penawaran.
3.3 Penyedia jasa lainnya (termasuk semua anggota
Kemitraan) dilarang untuk memiliki pertentangan
kepentingan.
3.4 Untuk penyedia perorangan, bukan merupakan pegawai
negeri K/L/D/I.
3.5 Untuk dapat mengikuti pelelangan penyedia jasa,
penyedia tidak sedang dalam kondisi yang dilarang
Bab II. Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) 57
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
sebagaimana diatur dalam Klausul 4.1 (a) (c) IKPP
mengenai Larangan KKN serta Penipuan.
4. Larangan
Korupsi,
Kolusi, dan
Nepotisme
(KKN) serta
Penipuan
4.1 Peserta pemilihan dan pihak yang terkait dengan
pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika
pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam
peraturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang
berlaku dengan menghindari dan tidak melakukan
tindakan-tindakan yang dilarang sebagai berikut:
(a) berusaha mempengaruhi PPK atau anggota panitia,
anggota ULP, atau pejabat berwenang lainnya
dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung
maupun tidak langsung untuk memenuhi keinginan
peserta pemilihan yang bertentangan dengan
ketentuan dan prosedur dalam dokumen pemilihan,
dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
(b) melakukan persekongkolan dengan penyedia jasa
lain untuk mengatur Harga Penawaran di luar
prosedur pelaksanaan pengadaan sehingga
mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau
meniadakan persaingan yang sehat dan/atau
merugikan pihak lain;
(c) membuat dan/atau menyampaikan dokumen
dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk
memenuhi persyaratan dalam dokumen pemilihan,
termasuk di antaranya Non-Usaha Kecil yang
menyalahgunakan kesempatan dan/atau kemudahan
yang diperuntukkan bagi Usaha Kecil termasuk
Koperasi Kecil.
4.2 Peserta pemilihan yang menurut penilaian panitia/ULP
terbukti melakukan larangan-larangan dalam Klausul 4.1
IKPP dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:
(a) sanksi administrasi, yaitu sanksi yang dikenakan
oleh PPK yang mendahului sanksi berdasarkan
peraturan perundang-undangan, berupa digugurkan
dari proses pemilihan penyedia jasa lainnya ini,
dibatalkan sebagai pemenang pemilihan, dibatalkan
kontraknya, dan dimasukkan dalam daftar hitam
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang berarti tidak
diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan selama 2
(dua) tahun di K/L/D/I; dan
(b) sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan,
berupa dituntut ganti rugi/digugat secara perdata,
Bab II. Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) 58
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
dan/atau dilaporkan untuk diproses secara pidana.
4.3 Pengenaan sanksi administrasi dalam Klausul 4.2 (a)
IKPP dilaporkan oleh PPK kepada:
(a) Pimpinan K/L/D/I; dan
(b) pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha
peserta pelelangan yang bermasalah.
4.4 Peserta pemilihan harus memperhatikan Pasal 1.5
Syarat-Syarat Umum Kontrak tentang Larangan KKN
serta Penipuan.
5. Larangan
Pertentangan
Kepentingan
dan
Pembatasan
Lainnya
5.1 Larangan pertentangan kepentingan adalah untuk
menjamin perilaku dan tindakan tidak mendua dari para
pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya.
Oleh karena itu yang bersangkutan tidak boleh
memiliki/melakukan peran ganda, misalnya:
a) Persaingan antara agen tunggal dengan suppliernya;
b) Pengurus koperasi pegawai atau anak perusahaan
dalam suatu K/L/D/I yang mengikuti pemilihan
penyedia jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya,
tidak boleh merangkap sebagai anggota panitia
pengadaan atau anggota ULP atau sebagai pejabat yang
berwenang menentukan pemenang lelang / Pemilihan
Langsung / Penunjukan Langsung;
c) koperasi pegawai atau anak perusahaan dalam suatu
K/L/D/I dilarang mengikuti pemilihan penyedia jasa di
institusinya;
d) Apabila terdapat beberapa penyedia jasa yang
kepemilikan sahamnya lebih dari 50% dimiliki/dikuasai
oleh satu penyedia, maka hanya salah satu penyedia
yang diperkenankan mengikuti seleksi;
e) Apabila terdapat beberapa penyedia jasa yang salah
satu pengurusnya sama, maka hanya salah satu
penyedia yang diperkenankan mengikuti pelelangan.
5.2 Pegawai K/L/D/I sebagai pribadi dilarang mengikuti
pemilihan penyedia jasa, kecuali jika yang bersangkutan
mengambil cuti di luar tanggungan K/L/D/I.
Bab II. Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) 59
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
6. Pendayagunaan
Produksi Dalam
Negeri
6.1 Peserta pemilihan berkewajiban untuk menyampaikan
penawaran yang mengutamakan pekerjaan jasa lainnya
yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia
(produksi dalam negeri).
6.2 Dalam proses pekerjaan jasa lainnya yang
memungkinkan penggunaan komponen berupa bahan
baku, rancang bangun dan perekayasaan, tenaga ahli,
dan perangkat lunak yang tidak berasal dari dalam
negeri (impor) dengan ketentuan:
(a) pemilahan atau pembagian komponen harus benar-
benar mencerminkan bagian atau komponen yang
telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian
atau komponen yang masih harus diimpor;
(b) komponen berupa bahan baku belum diproduksi di
dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku
yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi
persyaratan;
(c) penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-
mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian
yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun
berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan
secara terencana untuk semaksimal mungkin
terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga
ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia;
(c) semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi,
angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan.
6.3 Peserta pemilihan harus menyatakan sendiri (self
assesment) besarnya TKDN barang/jasa yang
ditawarkan dengan mengisi Formulir Rekapitulasi
Perhitungan TKDN (contoh terlampir dalam Bab IV).
Pengisian Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN
dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku beserta petunjuk pelaksanaannya.
6.4 Setiap peserta pemilihan harus dapat membuktikan
kebenaran capaian TKDN dan menyerahkan formulir-
formulir isian capaian dan dokumen penunjang jika
panitia/ULP meminta klarifikasi pada saat evaluasi
penawaran.
Bab II. Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) 60
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
7. Satu Penawaran
Tiap Peserta
Pengadaan
6.5 Jika PPK memandang perlu untuk melakukan verifikasi
atas kebenaran capaian TKDN oleh peserta pemilihan
maka PPK dapat menggunakan jasa lembaga survei
independen yang ditunjuk oleh Pemerintah. Peserta
pemilihan menanggung biaya yang timbul atas
pelaksanaan verifikasi atas capaian TKDN.
7.1 Setiap peserta pemilihan, baik atas nama sendiri maupun
sebagai anggota Kemitraan hanya diperbolehkan untuk
menyampaikan satu penawaran. Peserta pemilihan yang
menyampaikan lebih dari satu penawaran akan
digugurkan, kecuali dalam hal Penawaran Alternatif
yang diatur dalam Klausul 17 IKPP.
B. Dokumen Pemilihan
8. Isi Dokumen
Pemilihan
8.1 Dokumen Pemilihan terdiri:
Bab I Undangan Pemasukan Penawaran;
II Instruksi kepada Peserta Pemilihan;
III Lembar Data Pemilihan;
IV Bentuk Dokumen Pemilihan: Surat
Penawaran, Dokumen Kualifikasi,
Dokumen Usulan Teknis, Formulir
Rekapitulasi Perhitungan TKDN, dan
Surat Penunjukan Penyedia Barang;
V Syarat-Syarat Umum Kontrak;
VI Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
VII Spesifikasi Teknis dan Gambar;
VIII Daftar Kuantitas dan Harga;
IX Bentuk Dokumen Kontrak: Surat
Perjanjian, Surat Perintah Mulai Kerja,
Surat Perintah Kerja, Surat Jaminan
Pelaksanaan, dan Surat Jaminan Uang
Muka;
Adendum (jika ada).
8.2 Peserta pemilihan berkewajiban memeriksa keseluruhan
instruksi, bentuk-bentuk dokumen, syarat-syarat, dan
spesifikasi dalam dokumen pemilihan. Kelalaian
Bab II. Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) 61
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam
dokumen pemilihan atau menyampaikan dokumen
penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam dokumen pemilihan sepenuhnya
merupakan resiko peserta pemilihan.
9. Penjelasan
Dokumen
Pemilihan
9.1 Panitia/ULP akan mengadakan rapat penjelasan
(aanwijzing) pada tempat dan waktu yang ditentukan
dalam LDP.
9.2 Peserta pemilihan tidak wajib hadir dalam rapat
penjelasan dokumen pemilihan. Oleh karena itu,
penawaran dari peserta pemilihan yang tidak menghadiri
rapat penjelasan tidak ditolak/digugurkan karena ketidak
hadirannya dalam rapat penjelasan.
9.3 Dalam rapat penjelasan, panitia/ULP menjelaskan
kepada peserta pelelangan sekurang-kurangnya meliputi:
(a) metode pemilihan;
(b) metode pemasukan Dokumen Penawaran satu
sampul;
(c) Dokumen Penawaran yang diatur dalam Klausul 13
IKPP;
(d) acara pembukaan penawaran;
(e) metode evaluasi penawaran sistem gugur;
(f) hal-hal yang menggugurkan penawaran;
(g) jenis kontrak yang akan digunakan;
(h) ketentuan dan cara subkontrak sebagian pekerjaan
kepada Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil;
9.4 Jika dipandang perlu, panitia/ULP dapat memberikan
penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan
lapangan. Semua biaya dan resiko peserta pemilihan
dalam peninjauan lapangan sepenuhnya merupakan
tanggungan peserta pemilihan.
9.5 Hasil rapat penjelasan yang memuat pertanyaan peserta
pelelangan dan jawaban serta keterangan lain dari
panitia/ULP akan dituangkan dalam Berita Acara Rapat
Penjelasan yang ditandatangani oleh panitia/ULP dan
sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil peserta pelelangan
yang hadir, kecuali tidak ada peserta yang hadir atau
Bab II. Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) 62
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
tidak bersedia menandatangani berita acara. Berita
Acara Rapat Penjelasan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari dokumen pemilihan dan akan
disampaikan kepada semua peserta pelelangan.
9.6 Apabila dalam Berita Acara Rapat Penjelasan dimuat
hal/ketentuan baru yang mengubah dokumen pemilihan
maka hal/ketentuan tersebut akan dituangkan dalam
Adendum dokumen pemilihan yang diatur dalam
Klausul 10 IKPP.
9.7 Pada saat maupun setelah rapat penjelasan namun
sebelum 3 (tiga) hari kerja waktu pemasukan
penawaran, para peserta diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan maupun permintaan klarifikasi
baik lisan atau tertulis terhadap hal-hal yang belum jelas
kepada panitia/ULP.
10. Perubahan
Dokumen
Pemilihan
10.1 Panitia/ULP dapat mengubah dokumen pemilihan
dengan menetapkan Adendum yang disetujui oleh PPK
selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum batas
akhir waktu pemasukan penawaran.
10.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari dokumen pemilihan dan
akan disampaikan dalam waktu bersamaan secara
tertulis kepada semua peserta pemilihan.
C. Penyiapan Penawaran
11. Biaya dalam
Penyiapan
Penawaran
11.1 Peserta pemilihan menanggung semua biaya dan/atau
kerugian yang terjadi dalam penyiapan dan
penyampaian penawaran.
12. Bahasa
Penawaran
12.1 Dokumen penawaran yang diatur dalam Klausul 13.1
IKPP beserta seluruh korespondensi tertulis harus
menggunakan Bahasa Indonesia.
12.2 Dokumen penunjang dan literatur cetak lainnya yang
terkait dengan dokumen penawaran dapat menggunakan
Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
12.3 Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas penawaran
yang disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa
asing, maka diacu dokumen dalam Bahasa Indonesia.
13. Dokumen
Penawaran
13.1 Penawaran yang disampaikan oleh peserta pemilihan
harus terdiri dari:
Bab II. Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) 63
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
(a) Surat Penawaran (contoh terlampir pada Bab IV);
(b) Surat Kuasa dari pemimpin/direktur utama
perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya
tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
(c) Dokumen Usulan Teknis (contoh terlampir dalam
Bab IV);
(d) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (contoh
terlampir pada Bab IV);
(e) Daftar Kuantitas dan Harga yang memuat Analisis
Harga Satuan pekerjaan utama (contoh terlampir
pada Bab VIII);
(f) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan
telah memenuhi kewajiban perpajakan yang
dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan
Fiskal (SKF), kecuali perusahaan yang berdiri
kurang dari 1 (satu) tahun belum wajib lapor, hanya
menyampaikan fotokopi surat pemberitahuan masa
PPh atau PPN yang dikeluarkan oleh Kantor
Pelayanan Pajak sesuai dengan domisili peserta
pemilihan.
14. Harga
Penawaran
14.1 Peserta pemilihan berkewajiban untuk mencantumkan
harga satuan dan harga total untuk tiap mata
pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan
Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak
dicantumkan pekerjaan tersebut tetap harus
dilaksanakan.
14.2 Semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang
harus dibayar oleh penyedia jasa untuk pelaksanaan
paket pekerjaan jasa lainnya ini sudah termasuk dalam
total harga penawaran.
14.3 Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak yang
masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan
sebagaimana diatur dalam Pasal 6.5 Syarat-Syarat
Umum/Khusus Kontrak.
15. Mata Uang
Penawaran dan
Cara
Pembayaran
15.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk
Rupiah (kecuali untuk pengadaan di luar negeri maka
bentuk mata uang ditetapkan dalam LDP).
15.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan jasa lainnya ini
dilakukan sesuai dengan termin prestasi atau sekaligus
setelah prestasi 100% dan diuraikan dalam Pasal 6
Bab II. Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) 64
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak tentang
Pembayaran kepada Penyedia Jasa.
16. Masa Berlaku
Penawaran dan
Jangka Waktu
Pelaksanaan
16.1 Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan dalam
LDP.
16.2 Dalam hal-hal tertentu, panitia/ULP dapat
menyampaikan konfirmasi secara tertulis kepada semua
peserta pemilihan untuk memperpanjang masa berlaku
penawaran sampai jangka waktu tertentu. Terhadap
konfirmasi perpanjangan, peserta pemilihan dapat secara
tertulis:
(a) menyetujui tanpa mengubah dokumen penawaran; atau
(b) menolak secara tertulis dan mengundurkan diri tanpa
dikenakan sanksi.
16.3 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan
tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam
dokumen pemilihan penyedia jasa.
17. Usulan
Penawaran
Alternatif oleh
Peserta
Pemilihan
17.1 Jika penawaran alternatif oleh peserta pemilihan
diperbolehkan dalam LDP maka:
(a) usulan penawaran alternatif yang menyertai
penawaran utama yang memenuhi syarat harus
dilengkapi dengan keterangan, termasuk
perhitungan, spesifikasi teknis, rincian harga, usulan
metode pelaksanaan pekerjaan, dan uraian lain yang
diperlukan untuk evaluasi oleh panitia/ULP;
(b) Peserta pemilihan harus menyebutkan secara jelas
dalam tiap penawaran pernyataan sebagai
penawaran utama atau alternatif;
(c) hanya penawaran alternatif dari peserta pemilihan
yang penawaran utamanya merupakan penawaran
terendah yang memenuhi syarat yang akan
dievaluasi;
(d) penawaran utama dan penawaran alternatif
dievaluasi dengan perlakuan yang sama.
Bab II. Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) 65
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
18. Bentuk
Penawaran
18.1 Peserta pemilihan menyampaikan 1 (satu) asli dokumen
penawaran yang dirinci dalam Klausul 13.1 IKPP dan 1
(satu) rekaman dokumen. Jika terdapat ketidaksesuaian
antara dokumen asli dan rekaman maka dokumen asli
yang berlaku.
19.Penandatangan
an Surat
Penawaran
19.1 Surat Penawaran ditandatangani oleh pemimpin/direktur
utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur
utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam
akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang
perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang
dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang
menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak
mewakili perusahaan yang bekerjasama;
19.2 Surat Penawaran harus bertanggal dan bermaterai.
D. Pemasukan Penawaran
20. Penyampulan
dan Penandaan
Sampul
Penawaran
20.1 Peserta pemilihan memasukkan dokumen penawaran
asli dan seluruh rekamannya ke dalam 2 (dua) sampul
yang masing-masing ditandai ASLI dan
REKAMAN, kemudian kedua sampul tersebut
dimasukkan menjadi 1 (satu) sampul dan direkat untuk
menjaga kerahasiaan.
20.2 Pada setiap sampul ditulis:
(a) alamat panitia/ULP sesuai dengan LDP Klausul 1.1
IKPP; dan
(b) kata-kata: Dokumen Penawaran Jasa __________
(dengan mencantumkan jenis pekerjaan, tempat,
hari, tanggal, bulan, tahun, jam batas akhir waktu
pemasukan penawaran).
Sampul luar ditutup dan direkat.
20.3 Jika sampul tidak direkat dan diberi tanda sebagaimana
diatur di atas, panitia/ULP tidak bertanggung jawab atas
salah penempatan atau pembukaan penawaran sebelum
waktu yang ditentukan.
21. Batas Akhir
Waktu
Pemasukan
Penawaran
21.1 Penawaran harus disampaikan kepada atau harus sudah
diterima oleh panitia/ULP paling lambat pada tempat
dan waktu yang ditentukan dalam LDP.
21.2 Panitia/ULP dapat mengundurkan batas akhir waktu
Bab II. Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) 66
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
pemasukan penawaran dengan menetapkan Adendum
yang diatur dalam Klausul 10 IKPP sehingga semua hak
dan kewajiban PPK, panitia/ULP, dan para peserta
pemilihan disesuaikan dengan batas akhir waktu
pemasukan penawaran yang baru.
22. Penawaran
Terlambat
22.1 Setiap penawaran yang diterima oleh panitia/ULP
setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran akan
ditolak dan dikembalikan kepada peserta pemilihan yang
bersangkutan dalam keadaan tertutup (sampul tidak
dibuka).
22.2 Terhadap penawaran terlambat yang disampaikan
melalui pos, panitia/ULP akan memberitahukan kepada
peserta pemilihan yang bersangkutan untuk mengambil
kembali penawaran tersebut.
23. Penarikan,
Penggantian,
Pengubahan,
dan
Penambahan
Penawaran
yang Telah
Masuk
23.1 Penawaran yang telah diterima panitia/ULP tidak dapat
ditarik/diganti/diubah/ditambah oleh peserta pemilihan
setelah batas akhir pemasukan penawaran.
23.2 Penarikan atau pengubahan dokumen penawaran yang
telah diterima oleh panitia/ULP hanya dapat dilakukan
sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran.
Pengubahan atau penambahan harus disampaikan secara
tertulis tanpa rekamannya dan disampul serta diberikan
tanda sesuai dengan Klausul 20 IKPP dengan
penambahan pencantuman kata PENGUBAHAN /
PENAMBAHAN sesuai dengan isi sampul.
23.3 Penarikan dokumen penawaran atau pengunduran diri
setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran,
dikenakan sanksi dimasukkan ke dalam daftar hitam
selama 2 (dua) tahun, berarti tidak diperbolehkan untuk
mengikuti pengadaan selama 2 (dua) tahun di K/L/D/I.
E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran
24. Pembukaan
Penawaran
24.1 Dokumen penawaran akan dibuka di hadapan peserta
pemilihan pada waktu dan tempat sesuai ketentuan
dalam LDP;
24.2 Pembukaan penawaran dilakukan dengan dihadiri
sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil peserta pemilihan
sebagai saksi. Apabila setelah ditunda 2 (dua) jam, tidak
terdapat 2 (dua) orang saksi dari peserta pemilihan,
maka pembukaan dokumen penawaran tetap dilanjutkan
Bab II. Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP) 67
Dokumen Standar Pelelangan Umum: Jasa Lainnya (dengan Prakualifikasi)
dengan menunjuk 2 (dua) orang saksi di luar
panitia/ULP;
24.3 Jika penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta
pemilihan maka pelelangan tidak dilanjutkan dan akan
diulang sesuai dengan Klausul 33 IKPP;
24.4 Setelah rapat ditutup panitia/ULP akan membuat berita