Post on 01-Dec-2015
description
PEMBERDAYAAN LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT PERDESAAN MENDUKUNG TERBENTUKNYA BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDES)DI KABUPATEN KUDUS
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESASETDA KAB KUDUS
Drs. Agus Budi Satriyo
OLEH
UU No 32 Th 2004
•Ttg Pemerintahan Daerah•Pasal 213 ayat 1-3.
PP No 72 Th 2005
•Ttg Desa•Pasal 78, 79, 80 dan 81
Permendagri No 39 Th 2010
•Ttg BUMDES
DASAR HUKUM
SKB 3 Menteri dengan Gubernur BI
•Strategi Pengembangan Usaha Keuangan Mikro
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desa
OTONOMI ASLI DAN OTONOMI DESA
KEWENANGAN DESA
HAK DAN KEKUASAAN MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN, PEMBERDAYAAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
LEMBAGA
Wadah untuk mengembangkan tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
LEMBAGA DESAWadah untuk mengembangkan tugas dan fungsi pemerintah Desa berdasarkan kewenangan Desa.
LEMBAGA DESA
PEMERINTAH DESA
B P D
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KEPALA DESA
PERANGKAT DESA
SEKRETARIS DESA
PERANGKAT DESA LAINNYA
- Sekretariat desa
- Pelaks Teknis Lap
- Unsur Kewilayahan
• RT/RW• PKK• KARANG
TARUNA• LPMD
JENIS-JENIS LEMBAGA DESA
SUMBER PENDAPATAN DESA
1. PENDAPATAN ASLI
a. Hasil Usaha Desa
b. Hasil Kekayaan Desa
c. Hasil Swadaya & Partisipasi Masyarakat
d. Hasil Gotong Royong
e. Lain PAD yg sah
2. BAGIAN DARI PAJAK/RETRIBUSI DAERAH
3. BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN KAB
4. BANTUAN PEM. PROV/KAB/KOTA
5. HIBAH & SUMBANGAN PIHAK ke-3
YG TDK MENGIKAT
JENIS KEKAYAAN DESA
1.Tanah Kas Desa2.Pasar Desa3.Pasar hewan4.Tambatan Perahu5.Bangunan Desa6.Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa7.Lain-lain kekayaan milik Desa
KERANGKA KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATPEMBERDAY
AAN MASYARAKA
T
Memampukan dan Memandirikan Masyarakat Dalam membangun diri
dan lingkungannya
Menempatkan Masyarakat Sbg Subyek dan Pelaku Utama dlm Proses pembangunan
Meningkatkan kemampuan
masyarakat melalui penetapan kebijakan
pemerintah
Memberi Wewenang Secara Proporsional kpd Masyarakat dlm membangun diri dan
lingkungan
KEMANDIRIAN
MASYARAKAT
KEBIJAKAN DAN PROGRAMPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KEBIJAKAN & PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BID. EKONOMI
BID. SOSBUD
BID. POLITIK
BID. LINGKUNGAN
• Penanggulangan Kemiskinan
• Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
• Pemantapan Nilai Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
• Peningkatan Efektifitas Pemdes/Kel
• Penguatan Lembaga Kemasyarakatan
• Pengelolaan SDA dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
FASILITASI & KOORDINASI
LEM
LKMHUBUNGAN LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT (LEM) DGN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM)
LKM
LKM FORMAL/BERBADAN HUKUM :
(KOPERASI, BPR, BUMDES,
BENTUK LAINNYA)
LKM NON FORMAL /BELUM
BERBADAN HUKUM :
(UED-SP, BKD, BUKP, KUB, DLL)
SKB 3 Menteri dengan Gubernur BI
1. Menteri Keuangan Memberikan konsultasi kepada LKM yg
kegiatan usahanya menyerupai Lembaga Keuangan yg berada dlm pembinaan & Pengawasan Depkeu.
2. Menteri Dalam Negeri Bersama Pemda melakukan pembinaan
terhadap LKM yg akan mjd BUMDES3. Menteri Koperasi dan UKM Bersama Pemda melakukan pembinaan
terhadap LKM yg akan mjd Koperasi4. Gubernur BI Memberikan Konsultasi kpd LKM yg akan
mjd BPR
BUMDES
•Usaha Desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat.
•Organisasi pengelola BUMDES terpisah dari Organisasi Pemdes.
TUJUAN
BUMDES
Sektor Informal & Riil
Lembaga Ekonomi Desa Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro
Potensi Ekonomi Desa Kearifan Lokal
Usaha Ekonomi Perorangan Entrepreneurship
SYARAT PEMBENTUKAN BUMDES
1.Atas inisiatif Pemdes dan masyarakat.2.Adanya potensi usaha ekonomi
masyarakat.3.Untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat.4.Tersedianya kekayaan desa yg blm
dimanfaatkan secara optimal.5.Tersedianya SDM untuk mengelola
BUMDES.6.Adanya unit usaha masyarakat yg
belum terakomodasi7.Untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat & Desa.
MEKANISME PEMBENTUKAN BUMDES
1. Rembug Desa (musyawarah desa untuk menghasilkan kesepakatan.
2. Kesepakatan dituangkan dlm AD/ART.
- Organisasi dan tata kerja. - Penetapan personil. - Sistem pertanggungjwbn &
Pelaporan. - Bagi Hasil & Kepailitan.3. Pengusulan materi kesepakatan
sbg Draft Perdes.4. Penerbitan Perdes.
JENIS –JENIS USAHA BUMDES
o Jasa.o Penyaluran 9 bahan Pokok.o Perdagangan hasil pertanian.o Industri Kecil dan Rumah Tangga
MODAL BUMDES
Pemerintah Desa. Tabungan Masyarakat Bantuan Pemerintah, Pemprov, Pemkab/kota.
Pinjaman. Kerja sama usaha dengan pihak Lain.
PEMBINAAN BUMDES
1.Mendagri melakukan bina dan tetapkan norma, standar, prosedur dan kreteria BUMDES.
2.Gubernur melakukan sosialisasi, bintek standar prosedur & kriteria pengelolaan serta fasilitasi pengembangan Modal dan bina manajemen BUMDES di Prov.
3.Bupati/Walikota melakukan bina, monitoring, evaluasi, pengembangan manajemen & SDM, prakarsa permodalan yg ada di perdesaan.
4.Kades, mengkoordinasikan pelaksanaan BUMDES di wilayahnya.
PENGAWASAN PENGELOLAAN BUMDES
1.BPD / Pengawas Internal yg dibentuk melalui rembug desa.
2. Inspektorat Kab/Kota.
Pemahaman ttg BUMDES belum Optimal, krn sebagian besar berpendapat bhw BU berbentuk PT
Belum Semua Desa membentuk BUMDES krn Keterbatasan Potensi yg ada
Belum ditetapkannya Perda dan atau Perbup tentang BUMDES
PERMASALAHAN YG DIHADAPI
Peningkatan Sosialisasi terkait SKB 3 Menteri dgn Gubernur BI.
Koordinasi persiapan pendataan LKM yg belum berbadan hukum untuk menjadi BPR/Koperasi/BUMDES.
Mempersiapkan Kebijakan Daerah melalui Perda dan atau Perbup
SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH