Post on 30-Oct-2021
PANDUAN PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO
Buku panduan ini dapat diakses secara gratis melalui http://ujicoba-uuck.oss.go.id/panduan, dapat digandakan dan disebarluaskan, namun tidak untuk diperjualbelikan. Konten
dirumuskan per tanggal 1 Juli 2021 dan merupakan subjek terhadap perubahan. Jika terdapat perubahan konten akan dituangkan dalam buku panduan baru dan
mengakibatkan tidak berlakunya buku panduan ini.
Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Sistem OSS 1.1 dapat digunakan sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Pelaku usaha tetap dapat mengurus perizinan berusaha di OSS 1.1. Sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja akan diimplementasikan pada waktu yang ditentukan kemudian.
Uji coba OSS Berbasis Risiko disediakan melalui laman https://ujicoba-uuck.oss.go.id bagi
Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, dan
Badan Pengusahaan KPBPB. Uji coba dapat digunakan untuk mendaftar Hak Akses
bagi pengguna baru atau mengganti Hak Akses bagi pengguna lama, dapat
menghasilkan draft Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar (SS) dan/atau Izin,
namun tidak bisa digunakan untuk mengurus perizinan berusaha. Data yang masuk
dalam uji coba akan dihapus oleh sistem.
AHU Administrasi Hukum Umum
AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
API Application Programming Interface
BUPM Bidang Usaha Penanaman Modal
BULN Badan Usaha Luar Negeri
CAPTCHA Completely Automated Public Turing test to tell Computers and
Humans Apart
CV Commanditaire Vennootschap
Ditjen Direktorat Jenderal
KBLI Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KEK Kawasan Ekonomi Khusus
Daftar Istilah
Kemenkumham Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KI Kawasan Industri
KPBPB Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
NIB Nomor Induk Berusaha
NIK Nomor Induk Kependudukan
NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak
PBG Persetujuan Bangunan Gedung, sebelumnya Izin Mendirikan Bangunan/IMB
PKPLH Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PMA Penanaman Modal Asing
PMDN Penanaman Modal Dalam Negeri
PT Perseroan Terbatas
Daftar Istilah
RDTR Rencana Detail Tata Ruang
RKL Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
RPL Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
RPTKA Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
SLF Sertifikat Laik Fungsi
SPPL Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
SS Sertifikat Standar
UKL UPL Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
UU CK Undang-Undang Cipta Kerja
Daftar Istilah
Orang Perseorangan
Badan Usaha
- KPPA - KPPA (Jasa Penunjang Tenaga
Listrik Asing) - KP3A - KP3APMSE - BUJKA
- Pemberi Waralaba dari Luar Negeri - Pedagang Berjangka Asing - PSE Asing - Bentuk Usaha Tetap
- Persyarikatan atau Persekutuan - Yayasan - Perseroan Terbatas (PT) - Persekutuan Komanditer - Badan Hukum Lainnya - Persekutuan Firma - Persekutuan Perdata - Koperasi - Perusahaan Umum (Perum)
OSS
Perwakilan
Online Single Submission (OSS) berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam kedua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)
Badan Usaha Luar Negeri
Orang Perseorangan
Badan Usaha
Kantor Perwakilan
Badan Usaha Luar Negeri
UMK
Non UMK
Kategori Pelaku Usaha
Skala Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
USAHA MIKRO USAHA KECIL
UU Cipta Kerja Maksimal Rp 1 Miliar Lebih dari Rp 1 Miliar sampai dengan Rp 5 Miliar
Sebelum UU Cipta Kerja
Maksimal Rp 50 Juta Lebih dari Rp 50 Juta sampai dengan Rp 500
Juta
Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI), baik orang
perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar, tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha. Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (UU CK) disahkan, terdapat perubahan kriteria modal usaha UMK sebagai berikut:
USAHA MENENGAH
USAHA BESAR
KANTOR PERWAKILAN
Usaha milik Warga Negara Indonesia,
baik orang perseorangan
maupun badan usaha, dengan
modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan
paling banyak Rp10 miliar tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha.
BULN
Usaha berbentuk Penanaman Modal Asing (PMA) atau
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
dengan modal usaha/investasi lebih dari Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha.
Orang perseorangan warga negara
Indonesia atau asing, atau badan usaha yang merupakan
perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan
persetujuan pendirian kantor di wilayah Indonesia.
Badan usaha asing yang didirikan di
luar wilayah Indonesia dan
melakukan usaha dan/atau kegiatan
pada bidang tertentu.
Skala Usaha Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK)
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan
usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah
memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia) yang dapat dicek di sini. KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka
5 digit sebagai kode bidang usaha.
Untuk usaha dengan tingkat Risiko Rendah (R) dan Menengah Rendah (MR), proses perizinan
berusaha cukup diselesaikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) tanpa membutuhkan
verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sedangkan usaha
dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi (MT) dan Risiko Tinggi (T) membutuhkan verifikasi atau
persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Tingkat Risiko
Tingkat Risiko
TINGKAT RISIKO
Risiko Rendah (R)
Risiko Menengah Rendah (MR)
Risiko Menengah Tinggi (MT)
Risiko Tinggi (T)
PERIZINAN BERUSAHA
Nomor Induk Berusaha (NIB)
1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
2)Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri
1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
2)Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lem-baga/Pemerintah Daerah
1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
2)Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lem-baga/Pemerintah Daerah
3)Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan
Pastikan Anda telah memiliki hak akses
14 Langkah Mengurus Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi
1
2
3
4
5
6
7
8
Kunjungi https://ujicoba-uuck.oss.go.id dan pilih MASUK
Masukkan username dan password beserta Captcha
Lengkapi Data Pelaku Usaha (Orang Perseorangan/Badan Usaha)
Lengkapi Data Usaha
Lengkapi Data Produk/Jasa dan Detail Usaha
Periksa Daftar Kegiatan Usaha dan klik tombol PROSES PERIZINAN BERUSAHA
Klik Menu Perizinan Berusaha, lalu Permohonan Baru
Periksa Draf NIB dan klik tombol TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA
14 Langkah Mengurus Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi
9
10 Centang PERNYATAAN MANDIRI
Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) belum terverifikasi terbit
11
Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan untuk KBLI/Bidang Usaha tertentu
12
Proses Pemenuhan Standar Usaha/Persyaratan 13
Sertifikat Standar (SS) terverifikasi dapat dicetak 14
Pastikan Anda telah memiliki hak akses 1
Hak akses berupa username dan password yang dikirimkan ke e-mail pada saat pendaftaran
Kunjungi https://ujicoba-uuck.oss.go.id dan pilih MASUK 2
Masukkan username dan password beserta Captcha yang tertera, lalu klik tombol Masuk
3
Klik Menu Perizinan Berusaha, lalu Permohonan Baru 4
Lengkapi Data Pelaku Usaha (Orang Perseorangan) 5.a
● Sistem akan menampilkan data secara otomatis:
1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2. Nama
3. Jenis Kelamin
4. Tempat/Tanggal Lahir
5. Nomor Telepon
6. Alamat Sesuai KTP
● Data yang harus Anda lengkapi:
1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi
2. Email
3. BPJS Kesehatan (Jika sudah memiliki)
4. BPJS Ketenagakerjaan (Jika sudah memiliki)
Proses perizinan akan tetap bisa
dilanjutkan walaupun Pelaku Usaha
belum memiliki BPJS Kesehatan atau
BPJS Ketenagakerjaan
● Klik tombol SIMPAN DATA
Lengkapi Data Pelaku Usaha (Badan Usaha) 5.b
● Untuk data badan usaha yang sudah terintegrasi,
Sistem akan menampilkan secara otomatis:
1. Nama Badan Usaha
2. Jenis Badan Usaha
3. Status Badan Hukum
4. Jangka Waktu
5. Status Penanaman Modal
6. Provinsi
● Data yang harus Anda lengkapi:
1. Masa Berakhir Legalitas
2. Alamat Badan Usaha (Kabupaten,
Kecamatan, Kelurahan/Desa, RT/RW, Kode
Pos)
3. Email Badan Usaha
4. NPWP Badan Usaha
5. Nomor Telepon
Lengkapi Data Pelaku Usaha (Badan Usaha) .. lanjutan 5.b
● Untuk data badan usaha yang
sudah terintegrasi, Sistem akan
menampilkan data secara
otomatis (dalam bentuk uang):
1. Modal Dasar
2. Modal Ditempatkan
3. Modal Disetor
● Data yang harus Anda lengkapi:
1. Modal Disetor (Dalam
Bentuk Lain)
Untuk data badan usaha yang sudah
terintegrasi, Sistem akan menampilkan
data secara otomatis:
1. Data Dasar Pembentukan Badan
Usaha
2. Data Pengurus dan Pemegang
Saham
3. Data Maksud dan Tujuan
Lengkapi Data Pelaku Usaha (Badan Usaha) .. lanjutan 5.b
Lengkapi Data Pelaku Usaha (Badan Usaha) .. lanjutan 5.b
• Klik tombol SIMPAN. Sistem akan melakukan validasi atas data badan usaha yang telah diisi
• Jika muncul pesan Lengkap dan Sesuai, lanjutkan dengan Centang kolom pernyataan, lalu klik tombol SELANJUTNYA
• Jika muncul pesan ‘data tidak lengkap atau terdapat ketidaksesuaian’, silakan cek kembali isian data Anda atau hubungi notaris/Ditjen AHU Kemenkumham
Lengkapi Data Usaha 6
• Data yang harus Anda lengkapi:
1. Bidang Usaha Ketik 5 digit KBLI 2020 atau masukkan nama bidang usaha, dan pilih bidang usaha yang paling sesuai dengan rencana kegiatan usaha Anda. Uraian Bidang Usaha akan otomatis terisi oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang Usaha
1. Ruang Lingkup Kegiatan Sistem akan menampilkan pilihan
ruang lingkup kegiatan
• Lalu klik tombol SIMPAN
Lengkapi Data Usaha .. lanjutan 6
• Dalam hal terdapat pengaturan
khusus atas bidang usaha yang akan dilakukan, Sistem akan menampilkan sub-bidang usaha yang harus Anda pilih. Atas pilihan tersebut, Sistem akan memvalidasi ketentuan bidang usaha penanaman modal
• Jika bidang usaha sesuai ketentuan, maka Anda dapat melanjutkan dengan klik tombol SIMPAN
6 Lengkapi Data Usaha .. lanjutan
● Data yang harus Anda lengkapi:
1. Luas Lahan Usaha
2. Alamat Usaha
3. Provinsi
4. Kabupaten/Kota
5. Kecamatan
6. Kelurahan/Desa
7. Kode Pos
8. Apakah kegiatan ini sudah berjalan?
9. Nama Usaha/Kegiatan
10. Modal Usaha (tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha)
11. Deskripsi kegiatan usaha
12. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia
● Sistem akan menginformasikan skala usaha
dan tingkat risiko kegiatan usaha Anda
setelah pengisian Modal Usaha
Lengkapi Data Produk/Jasa dan Detail Usaha 7
● Data yang harus Anda lengkapi:
1. Jenis Produk/Jasa
Diisi dengan produk akan dihasilkan
atau jasa yang akan ditawarkan
2. Kapasitas ( per Tahun)
Diisi dengan jumlah produk yang akan
dihasilkan atau nilai perkiraan
omset/pendapat yang dihasilkan dari
jasa yang ditawarkan
3. Satuan Kapasitas
Pilih satuan produk yang akan
dihasilkan atau jasa yang akan
ditawarkan. Jika ‘Jasa’, dipilih dalam Rupiah
● Lalu klik tombol SIMPAN
Lengkapi Data Produk/Jasa dan Detail Usaha .. lanjutan 7
● Khusus Badan Usaha, terdapat informasi
tambahan yang harus dilengkapi:
1. Aktivitas Impor
2. Data Pendaftaran BJPS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan
3. Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan di
Perusahaan (WLKP)
● Centang kolom pernyataan
● Lalu klik tombol SELANJUTNYA
Periksa Daftar Kegiatan Usaha dan klik tombol PROSES PERIZINAN BERUSAHA
8
• Sistem akan menampilkan: 1. KBLI 2. Lokasi Usaha 3. Detail Usaha 4. Skala Usaha 5. Tingkat Risiko 6. Pernyataan Mandiri 7. Status
• Klik tombol PROSES PERIZINAN BERUSAHA.
Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan untuk KBLI/Bidang Usaha tertentu
9
• Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi “Apakah sudah memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini?”
a. Jika pilih Sudah, lanjut ke langkah 9.a untuk mengunggah dokumen persetujuan lingkungan yang dimiliki
b. Jika pilih Belum, lanjut ke langkah 9.b untuk melengkapi formulir parameter kewajiban persetujuan lingkungan sesuai dengan kriteria kegiatan usaha yang sudah dipilih
• Lalu klik tombol LANJUT.
Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan untuk KBLI/Bidang Usaha tertentu
9.a
• Jika pilih Sudah, pilih jenis dokumen Persetujuan Lingkungan yang sudah dimiliki mencakup: AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL
• Lalu klik tombol LANJUT
Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan untuk KBLI/Bidang Usaha tertentu
9.b
• Jika pilih Belum, Sistem akan menampilkan pilihan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan atas KBLI/Bidang Usaha yang dipilih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
• Lalu Klik tombol LANJUT.
Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan untuk KBLI/Bidang Usaha tertentu
9.b
• Jika Anda belum memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan, maka data yang harus Anda lengkapi: 1. Parameter Lingkungan
Pilih kriteria parameter lingkungan yang sesuai dengan kegiatan usaha yang akan dilakukan. Atas pilihan tersebut, Sistem akan menampilkan jenis dokumen lingkungan yang wajib dipenuhi (AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL)
2. Uraian Usaha Isi sesuai dengan uraian kegiatan usaha yang akan dilakukan mencakup peralatan yang akan digunakan dan dampak lingkungan yang kiranya ditimbulkan.
• Lalu klik tombol LANJUT
Centang PERNYATAAN MANDIRI 10
● Sistem akan menampilkan Pernyataan
Mandiri yang mencakup:
1. Pernyataan Mandiri K3L
2. Pernyataan Mandiri Kesediaan Menenuhi
Standar Usaha
3. Pernyataan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Terkait Tata Ruang (jika UMK)
4. SPPL atau PKPLH
● Baca, pahami, dan centang semua
PERNYATAAN MANDIRI
● Klik LANJUT
11 Periksa Draf NIB dan klik tombol TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA
• Sistem akan menampilkan Draf NIB. Silakan periksa kembali sesuai data yang sudah dimasukkan sebelumnya
• Centang kolom pernyataan
• Klik tombol TERBITKAN PERIZINAN
BERUSAHA
Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) belum terverifikasi terbit
12
Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) belum terverifikasi terbit. Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak NIB, Pernyataan Mandiri, Sertifikat Standar belum terverifikasi, PKKPR (Khusus non UMK), dan SPPL/PKPLH.
Proses Pemenuhan Standar Usaha/Persyaratan 13
• Sebelum mulai beroperasi/produksi, untuk kegiatan usaha dengan tingkat
Risiko Menengah Tinggi, Anda diwaiibkan memenuhi standar usaha. • Klik Menu PEMENUHAN PERSYARATAN, lalu klik tombol PROSES
PEMENUHAN STANDAR USAHA/PERSYARATAN untuk melihat persyaratan atau dokumen yang harus diunggah.
Lengkapi Dokumen Pemenuhan Standar Usaha 13a.
● Klik tombol PILIH FILE dan unggah dokumen maksimal 5 MB
● Centang kolom pernyataan
● Lalu klik tombol LANJUT. Kemudian Sistem akan mengirim pemenuhan standar
usaha tersebut ke kementerian/Lembaga/pemerintah daerah sesuai kewenangan
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah akan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar usaha
13b.
• Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/D) akan melakukan verifikasi sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
• Jika dokumen yang disampaikan belum lengkap atau belum sesuai, maka Anda akan menerima notifikasi pengembalian.
• Jika berkas sudah lengkap, maka selanjutnya K/L/D akan melakukan verifikasi untuk menyetujui atau menolak permohonan pemenuhan standar usaha.
Sertifikat Standar (SS) terverifikasi 14
• Jika K/L/D menyetujui, status pemenuhan standar usaha berubah menjadi ‘disetujui’ • Anda dapat mencetak Sertifikat Standar (SS) terverifikasi
• Dengan Sertifikat Standar (SS) terverifikasi tersebut, Anda sudah dapat memulai operasi/produksi