Post on 06-Jan-2016
description
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PUTU SAMAWATI, S.H.,M.H.NIP. 19800308 200212 2002
WajibPajak
WajibPajak
Setor
Hitung /Potong
Lapor
Pengawasan(KPP) Keberatan
Banding
Penetapan
Penagihan
UU No. 28/2007 : Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Penelitian Pemeriksaan
Barang
Jasa
PPh Ps. 21
PPh Ps. 23/PPh Ps. 4(2)/
PPN
PPh Final / PPN
PPh Ps. 22/PPN
Sewa
Sumbangan/Bantuan
Orang Pribadi
Badan
Tanah/Bangunan
SelainTanah/Bangunan
Tidak dipotong pajak
PENGELUARAN & PAJAK
PPh Ps. 23/PPN
PPh Pasal 21
PPh PASAL 21/26
PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN
- PEKERJAAN ATAU JABATAN- JASA DAN KEGIATAN , YANG DILAKUKAN WP ORANG PRIBADI
PENGHASILAN BERUPA :- GAJI - TUNJANGAN, DAN - UPAH - PEMBAYARAN LAIN- HONORARIUM DENGAN NAMA DAN BENTUK APAPUN
WP DALAM NEGERI WP LUAR NEGERI
PPh PASAL 21 PPh PASAL 26
PENERIMA PENGHASILAN YANGDIPOTONG PPh PASAL 21/26
PNS
PEGAWAI HONORER
NON PNS
PENERIMAPENGHASILAN
PENERIMA HONORARIUM,
IMBALAN LAINNYA
PENERIMA :UPAH HARIAN, UPAH MINGGUANUPAH BORONGANUPAH SATUAN
GAJI/TUNJANGANTERKAIT DG GAJI
SELAINGAJI/TUNJANGANTERKAIT DG GAJI
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21PENGHASILAN BRUTO
DIKURANGI:1. BIAYA JABATAN : 5% dari Penghasilan Bruto Maksimal Rp 6.000.000,-/Tahun atau Rp 500.000,-/Bln
2. IURAN YG TERKAIT DGN GAJI YG DIBAYAR OLEH PEGAWAI KEPADA : - DANA PENSIUN (pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan) - BADAN PENYELENGGARA TABUNGAN HARI TUA (THT) ATAU JAMINAN HARI TUA (JHT) YANG DIPERSAMAKAN DENGAN DANA PENSIUN (pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan)
PENGHASILAN NETO
PENGHASILAN KENA PAJAK
PTKP
TARIF Ps. 17 UU PPh
DIKURANGI
GAJI, TUNJANGANTERKAIT DGN GAJI
DIKALIKAN
Jika WP Tidak Punya NPWP Dipotong PPh Dgn Tarif 20% Lebih Tinggi
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
• DIRI PEGAWAI
• TAMBAHAN UNTUK PEGAWAI YANG KAWIN
• TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH DAN SEMENDA DLM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG DITANGGUNG SEPENUHNYA, MAKS 3 ORANG
SETAHUN SEBULAN
Rp 15.840.000
Rp 1.320.000
Rp 1.320.000
Rp. 1.320.000
Rp. 110.000
Rp. 110.000
BERLAKU MULAI JANUARI 2009
PTKP BARU Mulai 1-1-2009
STATUS SETAHUN(Rp)
SEBULAN(Rp)
TK / 0 15.840.000,- 1.320.000,-
K / 0 17.160.000,- 1.430.000,-
K / 1 18.480.000,- 1.540.000,-
K / 2 19.800.000,- 1.650.000,-
K / 3 21.120.000,- 1.760.000,-
PTKP UTK KARYAWATI
HANYA UTK DIRISENDIRI, YAITU
RP 13.200.000,00SETAHUN
STATUS KAWIN STATUS TDKKAWIN
- UTK DIRI SENDIRI- TANGGUNGAN MAKS 3 ORG
SYARAT :MENUNJUKKAN KETERANGAN TERTULIS DARI
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN
STATUS KAWINSUAMI
TDK MENERIMA/MEMPEROLEHPENGHASILAN
- UTK DIRI SENDIRI- STATUS KAWIN- TANGGUNGAN MAKS 3 ORG
TARIF PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):
NO Lapisan Penghasilan Tarif
1. s.d. Rp 50.000.000,- 5%
2. di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,- 15%
3. di atas Rp 250.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-
25%
4. di atas Rp 500.000.000,- 30%
Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 ( UU PPh)
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN
> Rp 1.320.000,-dlm sebulan
UPAH
< Rp 150.000,-per hari
< Rp 1.320.000,-dlm sebulan
PPh/hari = (Upah perhari – PTKP harian) x 5 %
> Rp 150.000,-per hari
PPh/hari = (Upah perhari – 150.000) x 5 %
Tidak dipotong PPh Pasal 21
Jika WP Tidak Punya NPWP Dipotong PPh Dgn Tarif 20% Lebih Tinggi
HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH DAN PENGHARGAAN DGN NAMA APAPUN, KOMISI, BEASISWA DAN PEMBAYARAN LAIN DGN NAMA APAPUN
SEBAGAI IMBALAN ATAS JASA DAN KEGIATAN :• Seniman, Olahragawan• Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah dan moderator• Pengarang, peneliti, dan penterjemah• Pemberi jasa dlm bidang teknik, komputer, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial• Agen iklan• Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada kpd suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat • Peserta perlombaan• Petugas Dinas Luar Asuransi• Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai/calon pegawai• Distributor perusahaan MLM atau Direct Selling, atau kegiatan sejenis
WAJIB PAJAK DALAM NEGERI
DITERAPKAN TARIF PSL 17 UU PPh X PENGHASILAN BRUTO
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
Jika WP Tidak Punya NPWP Dipotong PPh Dgn Tarif 20% Lebih Tinggi
TENAGA AHLI YG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS
Terdiri Dari :
- Pengacara - Konsultan- Akuntan - Notaris - Arsitek - Penilai- Dokter - Aktuaris
Tarif Pasal 17 dariPerkiraan
Penghasilan Neto
Perkiraan Pengh. Neto
50% dari Jumlah Bruto
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
Jika WP Tidak Punya NPWP Dipotong PPh Dgn Tarif 20% Lebih Tinggi
HADIAH DAN PENGHARGAANPERLOMBAAN
DGN NAMA/BENTUK APAPUN
KEPADA PESERTA PERLOMBAAN
TARIF 5% DARI PENGHASILAN BRUTO
BERSIFAT FINAL
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
TATA CARA PELAPORANPPh PASAL 21
MELAPORKANPENGHITUNGAN
PPh PSL 21DLM DAFTAR GAJI
KPPN
PLG LAMBAT TGL 20 BULAN TAKWIM
BERIKUTNYA
JIKA JATUH PD HARI LIBUR
PD HARI KERJABERIKUTNYA
TDK DITANGGUNG PEMERINTAH
DITANGGUNG PEMERINTAH
DGN SPT MASA PPhPASAL 21
KE KPP/KAPENPA
PPh Pasal 22PEMUNGUT & TARIF PAJAK
- BENDAHARAWAN PEMERINTAH
- INSTANSI PEMERINTAH
- LEMBAGA PEMERINTAH/ NEGARA
- BUMN/BUMD, TERMASUK : BI, BPPN, BULOG, PT. TELKOM PT.PLN, PT GARUDA IND., PT. INDOSAT, PERTAMINA, PT. KRAKATAU STEEL BANK-BANK BUMN- BADAN SWASTA
PEMUNGUT PPh Ps. 22
BENDAHARAWANPEMERINTAH
BADAN-BADANTERTENTU
PPh Pasal 22OBJEK
PENGECUALIAN :
1. PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BRG YG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp. 1.000.000,- (TIDAK DIPECAH-PECAH)
2. PEMBAYARAN UTK PEMBELIAN BBM, LISTRIK, GAS, AIR MINUM/PDAM, BENDA POS
3. PEMBAYARAN /PENCAIRAN DANA JPS
4. PEMBAYARAN UTK PEMBELIAN GABAH/BERAS OLEH BULOG
PEMBELIAN BARANG
TARIFPAJAK
1,5 % X HARGA PEMBELIAN(diluar PPN)
PPh Pasal 22TARIF & SAAT PEMUNGUTAN
SAAT PEMBAYARAN
JIKA REKANAN TIDAK PUNYA NPWP MAKATARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN
DISETOR PADA HARI YANG SAMA
KE BANK PERSEPSI/PT. POS INDONESIA
•DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN•DITANDATANGANI OLEH PEMUNGUT
Surat Setoran Pajak
PPh Pasal 22PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
SPT MASA PPh PASAL 22
Ke KPP Pratama / KP2KP
SELAMBAT-LAMBATNYA14 HARI SETELAH
BULAN TAKWIM BERAKHIR
JIKA JATUH PADA HARI LIBURDILAPORKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
PPh Pasal 22PELAPORAN
KEP-170/PJ/2002
PER-178/PJ/2006
PER-70/PJ/2007
Berlaku1 Mei 2002
Berlaku1 Januari 2007
Berlaku9 April 2007
UU NO. 36 / 2008244/PMK.03/2008
Berlaku1 Januari 2009
PERUBAHAN TARIF PPH PASAL 23
PPh Pasal 23
PPh Pasal 23OBJEK DAN TARIF PAJAK
JIKA REKANAN TIDAK PUNYA NPWP MAKATARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
SEWA (Selain tanah/bangunan)
DANJASA LAINNYA
TARIF15 %
PENGHASILAN BRUTO
HADIAH DANPENGHARGAAN,
DEVIDEN, BUNGA DAN ROYALTI
TARIF2 %
No Objek
1 Jasa Penilai (appraisal)
2 Jasa Aktuaris
3 Jasa Akuntansi,pembukuan dan atestasi laporan keuangan
4 Jasa Perancang (design)
5 Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan migas,kecuali yg dilakukan BUT
6 Jasa penunjang di bidang penambangan Migas
7 Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas
PPh Pasal 23JENIS JASA LAINNYA
No Objek
8 Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandara udara
9 Jasa penebangan hutan
10 Jasa pengelolaan limbah
11 Jasa penyediaan tenaga kerja (outsourcing service)
12 Jasa perantara atau keagenan
13 Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yg di lakukan Bursa Efek, KSEI dan KPEI
14 Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yg dilakukan KSEI
15 Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara
PPh Pasal 23JENIS JASA LAINNYA
Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
32
No Objek
16 Jasa mixing film
17 Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
18 Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha konstruksi
19 Jasa perawatan/perbaikan /pemeliharaan mesin, peralatan, listrik telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yg dilakukan Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikat sbg pengusaha konstruksi
20 Jasa maklon
21 Jasa penyelidikan dan keamanan
PPh Pasal 23JENIS JASA LAINNYA
No Objek
22 Jasa penyelenggara kegiatan
23 Jasa pengepakan
24 Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
25 Jasa pembasmi hama
26 Jasa kebersihan atau cleaning service
27 Jasa katering atau tata boga
PPh Pasal 23JENIS JASA LAINNYA
TATACARA PEMOTONGAN
DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKANPENGHASILAN OLEH PEMOTONG
BUKTI PEMOTONGAN
BUKTIPOTONG
UNTUK REKANAN
LAMPIRAN SPT MASA PPh PSL 23
ARSIP PEMOTONG
PPh Pasal 23
JUMLAHKAN PPh PSL 23 BERDASARKAN BUKTI PEMOTONGAN SELAMA SATU BULAN TAKWIM
DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAUKANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP
PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIMBERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT
TERUTANGNYA PAJAK
APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
TATACARA PENYETORAN
PPh Pasal 23
MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR SPT MASA PPh PSL 23/26 RANGKAP 2
* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
LAMPIRAN
KE KPP PRATAMA/KP2KP
SELAMBAT-LAMBATNYA20 HARI SETELAH
BULAN TAKWIM BERAKHIR
JIKA JATUH PD HARI LIBUR
PD HARI KERJABERIKUTNYA
TATACARA PELAPORAN
PPh Pasal 23
Pendapatan yang menjadi Objek Pemotongan PPh tidak perlu dihitung kembali pada akhir tahun pajak dalam menghitung PPh Badan dan PPh yang dipotong tidak dapat dijadikan Kredit Pajak dalam menghitung PPh Badan
Pengertian PPh Final :
Pengertian PPh Tidak Final :Pendapatan yang menjadi Objek Pemotongan PPh dihitung kembali pada akhir tahun pajak dalam menghitung PPh Badan dan PPh yang dipotong dapat dijadikan Kredit Pajak dalam menghitung PPh Badan
PPh Pasal 4 (2) /FINALOBJEK DAN TARIF PAJAK
JASA KONSTRUKSI
PENGALIHAN HAK ATAS
TANAH/BANGUNAN
SEWA TANAH/BANGUNAN
JASA PELAKSANAAN : 2 %, 3 %, 4 %
JASA PERENCANAAN/ : 2 % JASA PENGAWASAN
10 %
5 %
HADIAHUNDIAN 25
%Nilai diatas
Rp. 60 jt
PELAYANAN YANG DISEDIAKAN
HOTEL DAN RESTORAN (PAJAK DAERAH)
1. FASILITAS PENGINAPAN ATAU FASILITAS TINGGAL JANGKA PENDEK;
2. PELAYANAN PENUNJANG SBG KELENGKAPAN FASILITAS PENGINAPAN ATAU TINGGAL JANGKA PENDEK YG SIFATNYA MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN
3. JASA PERSEWAAN RUANG UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN HOTEL
PPh Pasal 4 (2) /FINALBUKAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN
* BADAN PEMERINTAH* SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI* PENYELENGGARA KEGIATAN* BENTUK USAHA TETAP* KERJA SAMA OPERASI* PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI
ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK (KEP-50/PJ/1996)
BUKANSUBJEKPAJAK
OLEH PENYEWA
OLEH YANGMENYEWAKAN
PEMOTONGANPEMBAYARAN SENDIRI
ORANGPRIBADI
PENYEWA
PPh Pasal 4 (2) /FINALPELUNASAN PAJAK
KPP Pratama Jambi