AUDIT LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH PUSAT(LKPP)

ARI YUDIANTO

HADI TRIWIYANTO

KEUANGAN NEGARA

KELOMPOK 7

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

LINGKUP KEUANGAN NEGARA

kewajiban negara untuk

menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara

dan membayar tagihan pihak ketiga

hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan

mengedarkan uang, dan melakukan

pinjaman

Penerimaan Negara

Penerimaan Daerah

Pengeluaran Negara

Pengeluaran Daerah

kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh

pemerintah

kekayaan negara/kekayaan

daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak

lain

kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas

yang diberikan

UUD 1945

RAKYAT

DPR/DPD/DPRD

KEUANGANNEGARA

PEMERINTAH

BPKAUDITOR INDEPENDEN

PENGELOLAAN

PERTANGGUNG JAWABAN

LHPLHP APH4

APIP

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA PENGERTIANPemeriksaan adalah: proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan

profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan,

kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara

(UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

Dasar Hukum Pemeriksaan• UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan

• UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Standar Pemeriksaan• Pemeriksaan atas LKPP berpedoman pada SPKN yang

ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007.

RUANG LINGKUP

meliputi pemeriksaan atas pengelolaan

keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab

keuangan negara. Pelaksanaan

pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK)

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi

seluruh unsur keuangan negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 Undang Undang Republik

Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara

PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Tujuan Pemeriksaan(memberikan opini atas kewajaran LKPP Tahun Audit) dengan

memperhatikan:

kesesuaian LKPP dengan

SAP

kecukupan pengungkapan informasi keuangan

dalam laporan

keuangan sesuai dengan

pengungkapan yang

seharusnya dibuat seperti

disebutkan dalam SAP

efektivitas SPI

kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan.

AUDITOR / PEMERIKSA menurut UU No 15 Tahun 2004 • orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK

AUDITEE / PEJABAT YANG DIPERIKSA • Pengelolaan Keuangan Negara, yaitu keseluruhan kegiatan pejabat

pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban

OBYEK PEMERIKSAAN adalah LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH • yg merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, meliputi

Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (UU No 17 Th 2003).

• Pemeriksaan dilakukan atas DOKUMEN, yaitu data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.

Sasaran PemeriksaanPemeriksaan atas LKPP Tahun Audit meliputi pengujian kewajaran atas saldo

akun-akun yang ada di Neraca dan transaksi-transaksi pada LRA, LAK, serta SPI dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; termasuk

tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya.

Lingkup PemeriksaanLKPP Tahun Audit yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 20xx, LRA,

LAK, dan CaLK yang telah direviu oleh APIP

Entitas yang DiperiksaLKKL, LKBUN, dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran BUN (LK BABUN).

STANDAR PEMERIKSAANPemeriksaan keuangan

dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan

Keuangan Negara (SPKN)

Manajemen pemeriksaan keuangan didasarkan pada

Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP)

Tujuan: untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi

pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.Aparat

Pengawas Intern

Pemerintah

Akuntan Publik untuk dan atas

nama BPKBPK

Berla

ku

untu

k

METODOLOGI PEMERIKSAAN KEUANGAN

TAHAPAN

Tahap Perencanaan (10 langkah)

Tahap Pelaksanaan (7 langkah)

Tahap Pelaporan (5 langkah)

PEMERIKSAAN KEUANGAN

Pemeriksaan atas

pengelolaan keuangan

negara

Pemeriksaan atas

laporan keuangan

Pemeriksaan keuangan

TIME FRAME PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Jan 20X1

Feb 20X1

Mar 20X1

Apr 20X1

Mei 20X1

Jun 20X1

Juli – Agustus

20X1KEMENTERIAN

NEGARA/LEMBAGA

MENKEU BPK MENKEU DPR

- TINGKAT K/L- TINGKAT ESELON

I- TINGKAT SATKER

LK UNAUDITED LK AUDITEDAUDIT LKPP

PEMBAHASAN RUU P2 APBN DENGAN DPR

PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LKPP

Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010).

Kerangka Konseptual + 12 PSAP + Bultek +

IPSAP

Laporan Keuangan dihasilkan dari suatu Sistem Akuntansi

Pemerintahan (PMK 71/2007).

SAPP = SAI + SA-BUN

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Ringkasan Eksekutif

Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan

Laporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Internal

Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan

Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Laporan Tambahan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Suplemen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

1. Ringkasan Eksekutif• Dasar Hukum atas Pemeriksaan, Lingkup dan

Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan;

• Sistematika Pelaporan;• Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan

Sebelumnya;• Opini BPK atas LKPP Tahun Audit;• Permasalahan Signifikan dalam LHP Sistem

Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Tahun Audit;

• Rekomendasi BPK;• Perkembangan Opini Laporan Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun-tahun sebelumnya ; dan

• Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal.

2. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan• Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan

yang memuat opini BPK;• Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi

dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, batasan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan atas LKKL dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN); dan

• LKPP Tahun Audit.

3. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern• Resume Laporan atas SPI; dan• Hasil Pemeriksaan atas SPI.

4. Laporan III: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan• Resume Laporan atas Kepatuhan terhadap

Peraturan Perundang-undangan; dan • Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan

terhadap Peraturan Perundang-undangan.

5. Laporan IV: Laporan Pemantauan Tindak Lanjut

• Resume Pemantauan Tindak Lanjut; dan• Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan yang• Diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun

periode sebelumnya.6. Laporan Tambahan: Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

• Laporan tambahan tersebut memuat hasil reviu mengenai pemenuhan kriteria-kriteria terkait:• Kejelasan aturan mengenai peran dan tanggung jawab

Pemerintah;• Keterbukaan proses penganggaran;• Ketersediaan informasi bagi publik; dan• Integritas data yang dilaporkan.

SUPLEMEN LAPORAN KEUANGAN

• Laporan keuangan K/L dilampiri laporan keuangan BLU pada K/L masing-masing. (Pasal 55 ayat (2) huruf a UU 1/2004)

• Laporan keuangan BLU terdiri dari LRA/Laporan Operasional, Neraca, LAK, dan CaLK, disertai laporan mengenai kinerja. (Pasal 27 ayat (1) PP 23/2005)

• Selain dilampirkan pada laporan keuangan KL, laporan keuangan BLU K/L juga dikonsolidasikan/digabungkan dengan laporan keuangan K/L yang bersangkutan. (Pasal 27 ayat (4) PP 23/2005 dan Paragraf 21 PSAP 11)

• Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. (Pasal 26 ayat (2) PP 23/2005),

• Penggabungan laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan K/L dilakukan sesuai dengan SAP. (Pasal 27 ayat (7) PP 23/2005)

Laporan keuangan K/L dilampiri dengan laporan keuangan BLU bentuk ringkas.

PP 8/2006

SUPLEMEN LAPORAN KEUANGAN

•LKPP dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya (Pasal 30 ayat (2) UU 17/2003)•Ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara (LKPN) disusun oleh Menteri keuangan bersama Menteri Negara BUMN (Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN Nomor 23•Ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara tersebut digunakan untuk mengetahui jumlah investasi atau penyertaan modal negara pada perusahaan negara. /PMK.01/2007 dan Nomor Per-04/Mbu/2007)

Laporan keuangan

pemerintah pusat

dilampiri dengan Ikhtisar Laporan

Keuangan Perusahaan

Negara

PP 8/2006

OPINI PEMERIKSAAN KEUANGAN

PENGERTIAN

KELOMPOK 7

Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

(UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 1 angka 11)

KRITERIA DALAM PEMBERIAN OPINI

Kesesuaian dengan standar

akuntansi pemerintahan

Kecukupan pengungkapan

(adequate disclosures)

Kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan

Efektivitas sistem

pengendalian intern

TUJUAN PEMBERIAN OPINIMenilai kesesuaian laporan keuangan pemerintah

dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia.

Menilai apakah hal-hal yang seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah telah diungkapkan

sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan.

Menilai kepatuhan laporan keuangan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menilai efektivitas sistem pengendalian intern yang dijalankan dalam pemerintahan.

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) – LK telah disajikan & diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan

informasi keuangan dalam LK dapat diandalkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) – LK telah disajikan & diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material,

kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam LK yang tidak

dikecualikan dalam opini pemeriksaan dapat diandalkanTidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) – LK tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan (pemeriksa tidak

dapat meyakini LK apakah bebas dari i saji material)

Tidak wajar – LK tidak disajikan & diungkapkan secara wajar dalam segala hal yang material, sehingga informasi keuangan

dalam LK tidak dapat diandalkan27

JENIS OPINI

THANK YOU!