Post on 21-Apr-2017
SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK Migas)
Disampaikan dalam Konferensi Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif,
“Extracting the Future: Menata Sumberdaya Ekstraktif untuk
Pembangunan Berkelanjutan.” Jakarta, 17 November 2015
Sujoko, Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas
SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK Migas)
Konferensi Nasional Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif
Jakarta, 17 November 2015
OPTIMALISASI TATA KELOLA INDUSTRI HULU MIGAS NASIONAL
YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL
2012 © BPMIGAS – All rights reserved
OUTLINE
•Tantangan Sektor Hulu Migas Nasional
•Mekanisme Pengawasan Industri Hulu Migas Nasional
•Pelaksanaan Good Governace
•Sistem Operasi Terpadu (SOT)
•Audit Kepatuhan
Kondisi Industri Hulu Migas Saat Ini
Fasilitas Operasi Produksi
Yang Sudah Menua
Infrastruktur jaringan Gas Bumi yang
belum merata
Cadangan Migas yang
semakin menipis
Penurunan Produksi
Migas
Reserves Replacement Ratio ~50%
Migas masih mendominasi penggunaan
energi Primer
Sukses rasio
eksplorasi yang
mengecil
Proses penemuan Migas yang
semakin lama
Sumber : SKK Migas, DJMG
Overview Indonesia’s OIL: Supply and Demand
0 50 100 150 200 250 300
Others
Malaysia
Other Africa
Indonesia
Egypt
Australia
Vietnam
Oman
India
Azerbaijan
Ecuador
Norway
Mexico
Algeria
Angola
Brazil
China
Qatar
Kazakhstan
Nigeria
US
Libya
Russian Federation
United Arab Emirates
Kuwait
Iraq
Iran
Canada
Saudi Arabia
Venezuela
MMMBO
World Proven Oil Reserves (Source: BP Statistical Review of World Energy 2014)
Indonesia’s proven oil reserve: 3.46 BBO is rank #27, only 0.2% of total world
Total world oil reserves Des-2013: 1684 billion barrel
0 200 400 600 800 1000 1200
Others
Vietnam
Ukraine
Pakistan
Netherlands
Azerbaijan
Oman
Uzbekistan
Malaysia
Other Africa
India
Kazakhstan
Libya
Kuwait
Egypt
Canada
Norway
Indonesia
China
Iraq
Australia
Algeria
Nigeria
Venezuela
United Arab Emirates
Saudi Arabia
US
Turkmenistan
Qatar
Russian Federation
Iran
World Proven Gas Reserves (Source: BP Statistical Review of World Energy 2014)
TCF
Indonesia’s gas reserve: 100 TCF is rank #14, only 1.5% of total world
Total world gas reserves Des-2013: 6558 TCF
Indonesia is not an oil-rich country……
… neither gas-rich country……
2012 © BPMIGAS – All rights reserved
OVERVIEW Waktu Yang Dibutuhkan Dari Penemuan Sampai Produksi
2012 © BPMIGAS – All rights reserved
OUTLINE
•Tantangan Sektor Hulu Migas Nasional
•Mekanisme Pengawasan Industri Hulu Migas Nasional
•Pelaksanaan Good Governace
•Sistem Operasi Terpadu (SOT)
•Audit Kepatuhan
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
POD WP&B
AFE
SKK Migas BPK, BPKP,
Dirjen. Pajak Kantor Akuntan Publik Home Office Auditor
Mekanisme Pengawasan Industri Hulu Migas Nasional
Pre-Audit Current Audit Post Audit
Kontraktor Kontrak Kerja Sama
DPR BPK Instansi Lainnya
UPK ESDM
KPK
9
KANTOR STAF KEPRESIDENAN
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Pengendalian Cost Recovery Kegiatan Usaha Hulu Migas
1. Evaluasi dan Persetujuan Rencana Jangka Panjang (Plan of Development/POD)
2. Evaluasi dan Persetujan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (Work Program and Budget/WP&B).
3. Evaluasi dan Persetujuan Otorisasi Pengeluaran Biaya per Proyek Kegiatan (Authorization For Expenditure/ AFE).
1. Pemantauan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
2. Pemantauan Penyelesaian Pekerjaan
3. Pemantauan Penggunaan Asset melaui Persetujuan Placed Into Service.
1. Analisa dan Evaluasi Laporan Perhitungan Bagi Hasil (Financial Quarterly Report).
2. Pemeriksaan dalam rangka Persetujuan Pengakhiran AFE (Closed Out AFE).
3. Pemeriksaan Khusus. 4. Pemeriksaan Penghitungan
Bagian Negara 5. Penangguhan Pembebanan
Biaya Operasi.
Bidang Pengendalian
Perencanaan
Bidang Pengendalian
Dukungan Bisnis
Bidang Pengendalian
Operasi
Bidang Pengendalian
Keuangan
10
Pre Control Current Control Post Control
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Internal Governance Di Dalam Kontrak Kerjasama
Partners
Non Operator Audit
Project Based Approval
Annual Work Program and Budget Approval
Covenants with Financial Institution
Industrial Good Engineering Practices
Association and Interest Group
Home Gov’t
IRS : Taxation
Security Exchange Commission – Pasar Modal
Head Quarters
World wide Portfolio Benchmarking
Personal and Group Performance Evaluation
Shareholders Audit
Commercial Stake holders
11
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Audit
Pembahasan-Pembahasan Tindak Lanjut
Laporan Audit
1. Dicapai titik temu: Tindak Lanjut Selesai (koreksi atau penjelasan KKKS dapat
diterima).Pertimbangan yang digunakan:
a. Fiduciary Duty
b. Business Judgement Rule (Workmanlike manner, appropriate scientific methods).
2. Tidak dicapai titik temu:
a. Dibahas kembali secara periodik untuk mencapai titik temu.
b. Penangguhan Pembebanan Biaya Operasi sebelum Arbitrase.
Diatur dalam PSC Section XII Books and Accounts and
Audits
1. Diatur dalam Section XII Books and Accounts and
Audits.
2. Laporan Audit berisi Audit Exception atau Temuan
Pemriksaan.
3. Auditor harus menyampaikan Audit Execption dalam 60
hari setelah selesai proses pemeriksaan.
4. Temuan Pemeriksaan berisi Temuan Pasti dan Temuan
Yang Perlu Pembahasan Lebih Lanjut (Dispute).
Diatur dalam PSC Section IX Consultation and Arbitration:
1. Pembahasan-pembahasan untuk mencari penyelesaian
secara mufakat (Amicably).
2. Pembahasan-pembahasan dalam rangka Arbitrase.
Audit dan Tindak Lanjut dalam Kontrak Kerjasama
12
2012 © BPMIGAS – All rights reserved
OUTLINE
•Tantangan Sektor Hulu Migas Nasional
•Mekanisme Pengawasan Industri Hulu Migas Nasional
•Pelaksanaan Good Governace
•Sistem Operasi Terpadu (SOT)
•Audit Kepatuhan
2012 © SKMIGAS – All rights reserved 14
Penerapan Kode Etik dan Kepatuhan di Industri Hulu Migas (1/2)
Penerapan di Internal SKK Migas :
Pedoman Etika (diberlakukan sejak Des 2010): acuan yang menjadi
pedoman perilaku Manajemen dan Pekerja SKK Migas dalam berinteraksi
dengan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.
Pedoman Pengendalian Gratifikasi (diberlakukan sejak Des 2011):
menjadi acuan dan rujukan Manajemen dan Pekerja SKK Migas terkait
Gratifikasi.
Whistle Blowing System (diberlakukan sejak Sept 2013): Sarana
pelaporan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Manajemen dan
Pekerja SKK Migas.
LHKPN (sejak 2012): kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Manajemen dan Pekerja di SKK
Migas.
Asesmen risiko di proses bisnis SKK Migas.
2012 © SKMIGAS – All rights reserved 15
Tujuan penerapan Kode Etik dan Kepatuhan dalam Tata Kelola
Kegiatan Hulu Migas:
1. Meningkatkan kepercayaan publik.
2. Mewujudkan tata kelola hulu migas yang
Bersih: bebas dari bribery, kick-back, luxurious hospitality & gift
Efektif dan efisien
Kompetitif dan transparan
Adil dan bertanggung jawab
Mendukung dan menumbuhkembangkan kapasitas nasional
Berwawasan lingkungan
Penerapan Kode Etik dan Kepatuhan di Industri Hulu Migas(2/2)
16
• Sarana pelaporan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan dan Pekerja SKK Migas.
• Tujuannya : sebagai upaya untuk meningkatkan good governance dan reputasi organisasi.
• Nama WBS : KAWAL SKK Migas
1. Dugaan Pelanggaran Pedoman Etika 2. Dugaan kecurangan 3. Dugaan pelecehan 4. Dugaan penyebaran atau pembocoran
rahasia perusahaan 5. Dugaan Pelanggaran Pedoman
Pengendalian Gratifikasi (PPG) 6. Dugaan Korupsi 7. Dugaan benturan kepentingan
WBS SKK MIGAS
Saluran WBS SKK Migas
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
W B S Whistle Blowing System
P P G L H K P N
KOMITMEN PENINGKATAN Good Governance Menciptakan Lingkungan Bersih & Bebas Dari KKN
18
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Peran Aktif SKK Migas dalam Implementasi EITI di Indonesia
Indonesia menjadi kandidat EITI pada bulan Oktober 2010 dan telah mempublikasikan dua laporan EITI
(Laporan pertama untuk tahun 2009 dan laporan kedua mencakup tahun 2010 dan 2011). SKK Migas
selaku anggota Tim Pelaksana EITI Indonesia berperan aktif dalam penyusunan Laporan tersebut dalam
hal berkoordinasi dengan Kementerian terkait dan KKKS, melakukan reviu dan rekonsiliasi penerimaan
negara yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan industri ekstraktif di Indonesia.
Indonesia menjadi negara compliant EITI pada bulan Oktober 2014 dan merupakan negara ASEAN
pertama yang mendapatkan status compliant, walaupun saat ini, status tersebut sedang ditangguhkan
menunggu Laporan EITI Tahun 2012 yang saat ini dalam proses finalisasi.
2012 © BPMIGAS – All rights reserved
OUTLINE
•Tantangan Sektor Hulu Migas Nasional
•Mekanisme Pengawasan Industri Hulu Migas Nasional
•Pelaksanaan Good Governace
•Sistem Operasi Terpadu (SOT)
•Audit Kepatuhan
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
No
21
Perbaikan Internal Sistem Informasi Terpadu (SOT)
1. Data Management Dashboard
2. Production & Drilling Dashboard
3. SOT Production Monitoring
4. SOT Drilling Monitoring
5. SOT FQR
6. AFE Manager
7. Portal Kepabeanan Migas 8. SOT Connection to Stakeholders 9. SOT Common Framework 10. Implementasi GIS Pengelolaan Sumberdaya Migas 11. PIS Online Fungsi Survey & Pemboran 12. Sistem Monitoring Kontrak PSC 13. ID WK Eksplorasi 14. WP&B, Procurement List & Bid Plan Terintegrasi 15. Hand-held for Data Lifting 16. Aplikasi Manajemen Report VPMR
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
No
22
Perbaikan Internal Sistem Informasi Internal (SII)
1. e-PAU
2. Timesheet Management
3. Sistem Monitoring Perkara SKK Migas
4. Enterprise Architecture (EA)
23
Dasboard Lifting
2012 © BPMIGAS – All rights reserved
OUTLINE
•Tantangan Sektor Hulu Migas Nasional
•Mekanisme Pengawasan Industri Hulu Migas Nasional
•Pelaksanaan Good Governace
•Sistem Operasi Terpadu (SOT)
•Audit Kepatuhan
18/11/2015
AUDIT KEPATUHAN
UU TIPIKOR – FCPA – ABC
Pengelolaan Rantai Suplai Paradigma Baru
Pengelolaan Rantai Suplai
18/11/2015
Right to Audit
Kondisi kompetisi
market yang belum mencerminkan persaingan sebenarnya.
Supply dalam market belum mencerminkan kondisi ideal harga pasar.
Persepsi publik terhadap pengelolaan rantai suplai hulu migas cederung negatif
Keadaan Sebelumnya
Tercipta market dengan
level kompetisi yang sehat.
Tercipta harga yang kompetitif dan lebih efisien
Terbangun persesi publik yang lebih positif terhadap seluruh pihak dalam pengelolaan rantai suplai hulu migas.
Keadaan yang diharapkan
Rigth to Audit Kontrak harus mencantumkan
kesediaan untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan
terhadap UU Tindak Pidana Korupsi,
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA),
Anti Bribery and Corruption (ABC).
18/11/2015
Tujuan Pelaksanaan Right to Audit
Dalam rangka kepatuhan (compliance) pada ketentuan hukum terkait anti-suap dan korupsi
Untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengelola risiko dalam pengadaan barang/jasa khususnya yang terkait dengan risiko suap dan korupsi
Sebagai salah satu upaya pembinaan kepada KKKS, perusahaan penyedia barang/jasa
penguatan praktek good governance industri hulu minyak dan gas bumi yang lebih berintegritas
Ruang Lingkup
Aspek kepatuhan pada: - UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Indonesia, - Foreign Corrupt Practices Act (US-FCPA), dan/atau - Anti-Bribery and Corruption (UK-ABC), yang berlaku bagi KKKS atau perusahaan penyedia barang/jasa, dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum terkait di Indonesia.
Lingkup
Tata Waktu
Kegiatan audit dapat dilakukan secara : - current audit - post audit. Perusahaan PBJ wajib menyimpan semua data/informasi, catatan operasional dan pembukuan keuangan yang terkait selama minimal 24 bulan setelah jangka waktu kontrak berakhir.
Obyek
Dalam hal perusahaan penyedia barang/jasa merupakan Konsorsium, atau dalam hal pelaksanaan pekerjaan mencakup sumber daya dari pihak-pihak lain yang terkait (misalnya dari kantor afiliasi, subsidiary/home office), apabila diperlukan, lingkup pemeriksaan dapat mencakup pihak-pihak lain tersebut sepanjang masih dalam yurisdiksi wilayah hukum Indonesia, dan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak yang bersangkutan
Metode
Pelaksana
Right to Audit
Auditor Independen Yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas
Audit Finansial: Memeriksa aliran dana masuk dan keluar dari perusahaan berdasarkan bukti dan neraca keuangan perusahaan.
Audit Forensik: Memeriksa data digital termasuk log atau record dan file yang ada dalam komputer.
Auditor Independen adalah badan hukum atau perseorangan yang tidak memiliki
benturan kepentingan dengan KKKS, SKK Migas dan/atau perusahaan penyedia
barang/jasa dan yang memiliki kompetensi dan sertifikasi auditor termasuk audit
forensik atau audit investigasi, serta penguasaan terhadap Undang-undang Tipikor
Indonesia, US-FCPA, dan/atau UK-ABC
SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)
KANTOR PUSAT Wisma Mulia Lantai LG, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 42, Jakarta 12710, INDONESIA
PO BOX 4775 Telepon : +62 21 2924 1607
Faksimile : +62 21 2924 9999
31
BACK – UP SLIDE
32
Konsistensi dalam melaksanakan aturan perpajakan yang telah disepakati dalam KONTRAK PSC, yaitu : • Kontraktor hanya akan membayar Corporate Tax dan Tax atas Laba serta
pegawai (PPh 17/21/22/23/26)
• Pajak dan pungutan lainnya akan direimburse Pemerintah.
Pajak-pajak dan Pungutan dalam masa eksplorasi agar ditiadakan
Konsistensi dalam penerapan bahwa cost recovery adalah sama dengan biaya untuk menghitung pengurang pajak (uniformity principles)
Penyelesaian audit findings (if any) agar diselesaikan melalui dan sesuai mekanisme yang diatur dalam kontrak PSC
Penyelesaian Hak-hak, Kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan PSC agar cukup diselesaikan secara operasional dari hasil migas. Hasil net/ bersihnya lah yang disetor sebagai Penerimaan Negara
LEX SPESIALIS
1. Memperbaiki sistem tata kelola (governance) industri Migas di Indonesia (penguatan kelembagaan dan memperjelas peran masing-masing stakeholder).
2. Meningkatkan penerimaan dan partisipasi daerah dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas.
3. Pengaturan kekhususan industri hulu migas (lex specialis untuk rezim fiskal, perijinan dan diberlakukan sebagai objek vital nasional).
4. Memprioritaskan perusahaan Migas milik negara (PERTAMINA) sebagai ujung tombak dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi (di Wilayah Kerja baru ataupun melanjutkan pengusahaan atas Wilayah Kerja yang sudah habis masa konsesinya).
5. Pengaturan petroleum fund.
5 Pilar Revisi RUU Migas