Post on 07-Jul-2018
8/19/2019 Modul A.pdf
1/23
8/19/2019 Modul A.pdf
2/23
MODUL A
Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional
Bidang Perumahan
Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan
Tahun 2015
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA
8/19/2019 Modul A.pdf
3/23
Modul A - Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan
iDekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
DAFTAR SINGKATAN
BAGIAN I PENGANTAR
1) Latar Belakang
2) Maksud, Tujuan, dan Keluaran
3) Ruang Lingkup Modul
BAGIAN II - PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1) Mekanisme dan Alur Pelaksanaan
2) Rapat Kerja-2
3) Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan
LAMPIRAN
I Contoh Susunan Acara Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang
PerumahanII Format A: Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan
III Kumpulan Bahan Paparan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional
Bidang Perumahan, yang terdiri atas:
A. Bahan Paparan: Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan danKawasan Permukiman
B. Bahan Paparan: Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah SusunC. Bahan Paparan: Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
D. Bahan Paparan: SPM Bidang Perumahan Rakyat (Permenpera No. 22 Tahun2008)
E. Bahan Paparan: Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Tahun 2015-2019 Bidang Perumahan
8/19/2019 Modul A.pdf
4/23
8/19/2019 Modul A.pdf
5/23
Modul A - Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan
1Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
BAGIAN IPENGANTAR
1 Latar Belakang
Perumahan dan kawasan permukiman merupakan hak bagi setiap Warga Negara
Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1,
bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan. Pemahaman ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk
bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.
Kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang layak, dapat diwujudkan dengan
pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang sinergis
dan melingkupi berbagai bidang, yaitu salah satunya adalah bidang perumahan agar
mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat. Hingga saat ini, hampir
seluruh daerah di Indonesia belum menempatkan pembangunan perumahan sebagai
prioritas pembangunan di daerah masing-masing. Hal ini belum sejalan dengan Undang-
Undang Nomor No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah No. 38 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa perumahan merupakan salah
satu urusan wajib pemerintah daerah.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang PKP, Pemerintah
mempunyai wewenang melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi peraturan
perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan
permukiman dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan
hukum dalam bermukim. Kebijakan dan program nasional bidang perumahan harus
selalu disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah
karena adanya perubahan kebijakan serta untuk meningkatkan pemahaman aparatur
pemerintah daerah yang dilakukan secara intensif, berkesinambungan dan lebih terpadu.
Hal ini juga penting dilaksanakan mengingat tingginya frekuensi mutasi pejabat di
daerah. Melihat pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
berupaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui kegiatan
Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan.
2 Maksud, Tujuan, dan Keluaran
Dalam konteks Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015, maka
maksud, tujuan, sasaran dan keluaran penyusunan Modul A – Sosialisasi Kebijakan dan
Program Nasional Bidang Perumahan adalah sebagai berikut:
8/19/2019 Modul A.pdf
6/23
Modul A - Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan
2Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
Maksud
Agar SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015 dapat
melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan
dengan tertib dan tepat sasaran.
Tujuan
Sebagai panduan kepada SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang
Perumahan Tahun 2015 dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan
Program Nasional Bidang Perumahan.
Keluaran
Terselenggaranya rangkaian kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional
Bidang Perumahan di 34 (tiga puluh empat) provinsi; dan
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang
Perumahan (Format A).
3 Ruang Lingkup Modul
Modul ini berisi panduan pelaksanaan dan materi Sosialisasi Kebijakan dan Program
Nasional Bidang Perumahan yang disusun dalam dua bagian sebagaimana pada Tabel
1.1 berikut ini.
Tabel 1.1 Ruang Lingkup Modul A – Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional
Bidang PerumahanBagian Ruang Lingkup Isi
Bagian-1:
Pengantar
1. Latar Belakang2. Maksud, Tujuan, Keluaran dan Sasaran3. Ruang Lingkup Modul
Bagian-2:
Panduan
Pelaksanaan
Kegiatan
1. Mekanisme dan Alur Pelaksanaan2. Rapat Kerja-23. Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan
Lampiran Contoh Susunan Acara Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Program NasionalBidang Perumahan
Format A: Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan
Kumpulan Bahan Paparan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Program NasionalBidang Perumahan, yang terdiri atas:
A. Bahan Paparan tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahandan Kawasan Permukiman
B. Bahan Paparan tentang Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang RumahSusun
C. Bahan Paparan tentang Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 tentangPembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
D. Bahan Paparan tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat (Permenpera No 22Tahun 2008)
E. Bahan Paparan tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 Bidang Perumahan
Sumber: Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
8/19/2019 Modul A.pdf
7/23
8/19/2019 Modul A.pdf
8/23
Modul A - Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan
4Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
Gambar 2.1 Mekanisme Pelaksanaan Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
(Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan)
8/19/2019 Modul A.pdf
9/23
Modul A - Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan
5Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
Gambar 2.2 Alur Pelaksanaan Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
(Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan)
8/19/2019 Modul A.pdf
10/23
Modul A - Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan
6Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
2 RAPAT KERJA-2
Maksud
Rapat Kerja-2 dimaksudkan sebagai penyiapan teknis pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan
dan Program Nasional Bidang Perumahan.
Tujuan
Tujuan rapat ini adalah:
1. Menyiapkan teknis pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang
Perumahan, yaitu mulai dari tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan, kepanitiaan,
undangan, peralatan, dsb;
2. Menyiapkan substansi/materi yang akan disampaikan pada saat pelaksanaan
Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan; dan
3. Melakukan koordinasi terkait peserta undangan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan.
Keluaran
Keluaran Rapat Kerja-2 adalah:
1. Daftar susunan acara, kepanitiaan dan teknis pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan dan
Program Nasional Bidang Perumahan di daerah;
2. Daftar substansi/materi beserta nama narasumbernya;
3. Daftar peserta undangan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang
Perumahan; dan
4. Risalah rapat.
Metode
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah paparan dan diskusi, dengan rincian
sebagai berikut:
- Panitia Pelaksana : SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang
Perumahan Tahun 2015
- Peserta : 25 (dua puluh lima) orang yang merupakan SKPD Pelaksana
Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
- Narasumber : -
- Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) hari
- Lokasi Pelaksanaan : Ibukota provinsi
Alat dan Bahan
- Alat : Laptop, infocus, kertas flip chart , dan spidol.
- Bahan/Materi : 1. Peraturan Menteri PUPR No.33/PRT/M/2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
No.15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan
8/19/2019 Modul A.pdf
11/23
Modul A - Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan
7Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
2. Keputusan Menteri PUPR No.362/KPTS/M/2015 tentang
Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi
Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015;3. Modul A - Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional
Bidang Perumahan;
4. Draf susunan acara, kepanitiaan, dan teknis pelaksanaan
kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional
Bidang Perumahan; dan
5. Master substansi/materi (kumpulan bahan paparan
sosialisasi).
Proses Pelaksanaan Kegiatan
1. Paparan tentang kesiapan pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional
Bidang Perumahan di ibukota provinsi, mulai dari susunan acara, tempat, peserta
undangan, kepanitiaan, substansi/materi, dan hal-hal teknis lainnya; dan.
2. Diskusi tentang kesiapan pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional
Bidang Perumahan.
3 PELAKSANAAN SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG
PERUMAHAN
Maksud
Maksud dan tujuan dari kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang
Perumahan adalah untuk memberikan penjelasan dalam rangka meningkatkan
pemahaman aparatur pemerintah daerah tentang kebijakan dan program nasional di
bidang perumahan dan kawasan permukiman.
Tujuan
Tujuan kegiatan ini adalah untuk men-sosialisasi-kan materi Sosialisasi Kebijakan dan
Program Nasional Bidang Perumahan, yaitu:
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
3. Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. SPM Bidang Perumahan Rakyat (Permenpera No 22 Tahun 2008); dan
5. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tahun 2015-2019 Bidang Perumahan.
8/19/2019 Modul A.pdf
12/23
Modul A - Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan
8Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
Keluaran
Keluaran dari kegiatan ini adalah tersampaikannya materi Sosialisasi Kebijakan dan
Program Nasional Bidang Perumahan.
Metode
Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan presentasi/paparan, tanya jawab, diskusi
interaktif dengan rincian sebagai berikut:
- Panitia Pelaksana : SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang
Perumahan Tahun 2015.
- Peserta : - Tingkat provinsi (8 orang): Bappeda, Dinas yang
menangani urusan PKP, Kanwil BPN, BKKBN, BPS,
Anggota DPRD Provinsi, Dinas/Lembaga terkait PKP
lainnya.- Pokja PKP Provinsi (6 orang diutamakan non pemerintah,
seperti Perumnas, APERSI, REI, Perbankan, Akademisi,
dsb)
- Tingkat kabupaten/kota (@4orang) : Bappeda, Dinas yang
menangani urusan PKP, dan Dinas/Lembaga terkait PKP
lainnya.
- Narasumber : Tim Narasumber yang terdiri dari Pejabat Pemerintah Pusatsebanyak 5 (lima) orang (Pejabat di lingkungan Ditjen
Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR, dan Pakar di
bidang PKP) dan 2 (dua) orang Pejabat di lingkungan
Pemerintah Provinsi.
- Waktu Pelaksanaan : Rentang waktu pelaksanaan sosialisasi adalah 3 (tiga) bulan
(jadwal menyesuaikan) dan dialokasikan sebanyak 1 (satu)
kali selama 2 (dua) hari. Khusus untuk provinsi dengan
jumlah kabupaten/kota >25, kegiatan dilaksanakan sebanyak
2 (dua) kali @ selama 2 (dua) hari, yaitu Provinsi:
- Sumatera Utara
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Papua
- Lokasi Pelaksanaan : Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang
Perumahan dilaksanakan di 34 ibukota provinsi.
8/19/2019 Modul A.pdf
13/23
Modul A - Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan
9Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
Alat dan Bahan
- Alat : Laptop, infocus, kertas flip chart , dan spidol.
- Bahan/Materi : Bahan paparan tentang:
1. UU No. 1 Tahun 2011 tentang PKP;
2. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;3. PP No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. SPM Bidang Perumahan Rakyat (Permenpera No. 22Tahun 2008); dan
5. Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 Bidang
Perumahan
Proses Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan dilaksanakan
selama 2 (dua) hari di ibukota provinsi. Adapun susunan acara pelaksanaan kegiatan
tersebut sebagaimana pada Gambar 2.3 berikut ini.
Gambar 2.3 Susunan Acara Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan
Berdasarkan susunan acara di atas, rangkaian Sosialisasi Kebijakan dan Program
Nasional Bidang Perumahan terbagi menjadi 7 (tujuh) sesi dengan rincian proses
pelaksanaan kegiatan sebagai berikut.
8/19/2019 Modul A.pdf
14/23
Modul A - Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan
10Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
Sesi 1 : Pembukaan
Tujuan : Untuk membuka acara secara resmi sekaligus memahami latar belakang
pelaksanaan acara.
Metode : - Upacara Seremonial
- Protokoler
Waktu : 60 Menit
Alat/Bahan : - Laptop dan infocus
- Bahan sambutan pembukaan
Langkah
Pelaksanaan
: a. Pengantar protokol dan ucapan selamat datang
b. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
c. Pembacaan sambutan pembukaan dari Gubernur/Sekretaris Daerah/Kepala
Bappeda/Kepala Dinas Provinsi yang menangani urusan PKP, dilanjutkan
membuka acara secara resmi
d. Pembacaan do'a
e. Ice breaking (jika diperlukan)
Output : Pemahaman tentang latar belakang pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan dan
Program Nasional Bidang Perumahan.
Sesi 2 : Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2011
Tujuan : Untuk menjelaskan tentang subtansi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Narasumber : Narasumber Pusat
Metode : - Presentasi
- Diskusi dan tanya jawab
Waktu : 120 Menit
Alat/Bahan : - Laptop, infocus, kertas flip chart
- Bahan Tayang UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Langkah
Pelaksanaan
: a. Paparan oleh Narasumber Pusat (waktu 60 menit) tentang UU No. 1 Tahun
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
b. Diskusi/klarifikasi dan tanya jawab dilanjutkan penyampaian pointers
paparan oleh moderator (waktu 60 menit)
Output : Peserta memahami materi/substansi UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman.
Sesi 3 : Sosialisasi UU No. 20 Tahun 2011
Tujuan : Untuk menjelaskan tentang subtansi/materi dari Undang-Undang No. 20 Tahun
2011 tentang Rumah Susun
Narasumber : Narasumber Pusat
Metode : - Presentasi
- Diskusi dan tanya jawab
Waktu : 120 Menit
Alat/Bahan : - Laptop, infocus, kertas flip chart
- Bahan Tayang UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
Langkah
Pelaksanaan
: a. Paparan oleh Narasumber Pusat (waktu 60 menit) tentang tentang UU
No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
8/19/2019 Modul A.pdf
15/23
Modul A - Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan
11Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
Sesi 3 : Sosialisasi UU No. 20 Tahun 2011
b. Diskusi/klarifikasi dan tanya jawab dilanjutkan penyampaian pointers
paparan oleh moderator (waktu 60 menit)
Output : Peserta memahami materi/substansi UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun.
Sesi 4 : Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tujuan : Untuk menjelaskan PP No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Narasumber : Narasumber Pusat
Metode : - Presentasi
- Diskusi dan tanya jawab
Waktu : 120 Menit
Alat/Bahan : - Laptop, infocus, kertas flip chart
- Bahan Tayang Peraturan Pemerintah turunan dari UU No. 1 Tahun 2011
tentang PKP dan UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
Langkah
Pelaksanaan
: a. Paparan oleh Narasumber Pusat (waktu 60 menit) tentang tentang PP
No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman
b. Diskusi/klarifikasi dan tanya jawab dilanjutkan penyampaian pointers
paparan oleh moderator (waktu 60 menit)
Output : Peserta memahami materi/substansi PP No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Sesi 5 : Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Tujuan : - Untuk menjelaskan secara teknis Permenpera No. 22 Tahun 2008 tentang
SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota.
- Untuk menjelaskan progres penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan
menjaring masukan isu-isu terkait penerapan SPM Bidang Perumahan
Rakyat di daerah.
Narasumber : Narasumber Pusat dan Narasumber Daerah
Metode : - Presentasi
- Diskusi dan tanya jawab
Waktu : 120 Menit
Alat/Bahan : - Laptop, infocus, kertas flip chart
- Bahan Tayang Permenpera No. 22 Tahun 2008 tentang SPM Bidang
Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
- Bahan Tayang Progress Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat
Langkah
Pelaksanaan
: a. Paparan oleh Narasumber Pusat (waktu 30 menit) tentang Permenpera
No. 22 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
b. Paparan oleh Narasumber Pusat (waktu 30 menit) tentang Progress
Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat
c. Diskusi/klarifikasi dan tanya jawab dilanjutkan penyampaian pointers
paparan oleh moderator (waktu 60 menit)
8/19/2019 Modul A.pdf
16/23
Modul A - Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan
12Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
Sesi 5 : Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat
Output : Peserta memahami materi/substansi SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
Catatan:
Pada sesi ini juga dapat dilakukan diskusi tentang isu-isu penerapan SPM
Bidang Perumahan Rakyat, meliputi:
Klarifikasi data pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat;
Permasalahan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat; dan
Usulan/masukan atas SPM Bidang Perumahan Rakyat.
Sesi 6 : Sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2015-
2019 Bidang Perumahan
Tujuan : - Untuk memberikan gambaran kondisi pembangunan PKP eksisting dan
penjelasan tentang arah kebijakan dalam Renstra Kementerian PUPR
Tahun 2015-2019 Bidang Perumahan.
- Untuk memberikan gambaran kondisi pembangunan PKP eksisting dan
penjelasan tentang arah kebijakan dalam Renstra SKPD yang terkait PKP.
Narasumber : Narasumber Pusat dan Narasumber Daerah
Metode : - Presentasi
- Diskusi dan tanya jawab
Waktu : 120 Menit
Alat/Bahan : - Laptop, infocus, kertas flip chart
- Bahan Tayang Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 Bidang
Perumahan
- Bahan Tayang Renstra SKPD yang terkait Perumahan
Langkah
Pelaksanaan
: a. Paparan oleh Narasumber Pusat (waktu 30 menit) tentang Peraturan
Pemerintah turunan dari UU No. 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok
Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 Bidang Perumahan
b. Paparan oleh Narasumber Pusat (waktu 30 menit) Renstra SKPD yang
terkait Perumahan
c. Diskusi/klarifikasi dan tanya jawab dilanjutkan penyampaian pointers
paparan oleh moderator (waktu 60 menit)
Output : Peserta memahami materi/substansi Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-
2019 Bidang Perumahan.
Sesi 7 : PenutupanTujuan : Untuk mengakhiri acara dan menyimpulkan hal-hal pokok dari keseluruhan
kegiatan koordinasi dan tindak lanjut dari kegiatan ini.
Metode : Upacara seremonial
Waktu : 30 menit
Alat/Bahan : - Sambutan penutup
- Pokok-pokok kesimpulan acara
Langkah
Pelaksanaan
: a. Pembacaan sambutan penutupan dari Kepala SKPD b. Pembacaan Do’a c. Protokoler penutupd. Foto bersama seluruh panitia dan peserta
Output : Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional berakhir.
8/19/2019 Modul A.pdf
17/23
Modul A - Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan
L1-1Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
LAMPIRAN I
Contoh Susunan Acara Pelaksanaan Kegiatan
Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan
No. Kegiatan Durasi Keterangan Penyaji
Hari Pertama
1 Sesi 1:
Pembukaan
60 menit 1. Protokoler, pembacaan
sambutan pembukaan,
penjelasan susunan acara
dan perkenalan.
2. Peserta memahami latar
belakang
diselenggarakannya kegiatan
Sosialisasi Kebijakan dan
Program Nasional Bidang
Perumahan.
3. Susunan acara dapat
dipahami oleh peserta.
Panitia
Pembukaan acara oleh gubernur
atau yang mewakili
2 Sesi 2:
Sosialisasi UU No. 1
Tahun 2011
120 Menit Tersampaikannya materi
UU No. 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Ns. Pusat:
Pejabat Eselon I/II di
lingkungan Ditjen Penyediaan
Perumahan dan DitjenPembiayaan Perumahan/Pakar
di bidang PKP
Hari Kedua
3 Sesi 3:
Sosialisasi UU
No. 20 Tahun 2011
120 Menit Tersampaikannya materi UU
No. 20 Tahun 2011 tentang
Rumah Susun
Ns. Pusat:
Pejabat Eselon I/II di
lingkungan Ditjen Penyediaan
Perumahan dan Ditjen
Pembiayaan Perumahan/Pakar
di bidang PKP
4 Sesi 4:
Sosialisasi PP No. 88
Tahun 2014 tentang
Pembinaan
Penyelenggaraan
PKP
120 Menit Tersampaikannya materi PP No.88 Tahun 2014 tentang
Pembinaan Penyelenggaraan
PKP
Ns. Pusat:
Pejabat Eselon I/II/III di
lingkungan Ditjen Penyediaan
Perumahan dan Ditjen
Pembiayaan Perumahan
5 Sesi 5:
Sosialisasi SPM
Bidang Perumahan
Rakyat
(NarasumberPusat)
120 Menit Tersampaikannya materi
tentang:
SPM Bidang Perumahan
Rakyat, dan
Progres Penerapan SPMBidang Perumahan Rakyat
Ns. Pusat:
Pejabat Eselon III/IV di
lingkungan Ditjen Penyediaan
Perumahan dan Ditjen
Pembiayaan Perumahan
8/19/2019 Modul A.pdf
18/23
Modul A - Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan
L1-2Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
No. Kegiatan Durasi Keterangan Penyaji
Progress
Penerapan SPM
Bidang Perumahan
Rakyat(Narasumber
Daerah)
Ns. Daerah:
Yang ditugaskan oleh SKPD
Pelaksana Dekonsentrasi
Perencanaan Bidang PerumahanTahun 2015
6 Sesi 6:
Sosialisasi Renstra
Kementerian PUPR
Tahun 2015-2019
Bidang Perumahan
(Narasumber Pusat)
Sosialisasi Renstra
SKPD yang terkait bidang perumahan
(Narasumber
Daerah)
120 Menit Tersampaikannya materi
tentang:
Renstra Kementerian PUPR
Tahun 2015-2019 Bidang
Perumahan; dan
Renstra SKPD yang terkait
bidang perumahan
Ns. Pusat:
Pejabat Eselon III/IV di
lingkungan Ditjen Penyediaan
Perumahan dan Ditjen
Pembiayaan Perumahan
Ns. Daerah:
Yang ditugaskan oleh SKPD
Pelaksana DekonsentrasiPerencanaan Bidang Perumahan
Tahun 2015
7 Sesi 7:
Penutupan
30 Menit Pembacaan sambutan penutup,
pembacaan doa, dan protokoler
penutup.
Panitia
Penutupan acara oleh Kepala
SKPD Pelaksana Dekonsentrasi
Perencanaan Bidang Perumahan
Tahun 2015
8/19/2019 Modul A.pdf
19/23
Modul A - Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan
LII-1Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
LAMPIRAN II Format A: Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan
8/19/2019 Modul A.pdf
20/23
Modul A - Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan
LII-2Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp/Fax: (021) 7245751, (021) 7226601
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN DANPROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN
A. PELAKSANAAN KEGIATANNama Provinsi : ........................................................................................Nama Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang
PerumahanHari, Tanggal : ........................................................................................
Tempat : ................................................................................................................................................................................
Pembuka Acara : ........................................................................................Jml Peserta Undangan : ........................................................................................Jml Peserta Hadir : ........................................................................................ Agenda Rapat : ........................................................................................
B. HASIL PEMBAHASAN1) Sesi 1 – Sosialisasi UU No . 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukim an
Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:a. ....................................................................................................................b. ....................................................................................................................c. ....................................................................................................................d. ....................................................................................................................e. ...............................................................................................................dst
2) Sesi 2 – Sosialisasi UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rum ah Susun
Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:a. ....................................................................................................................
b. ....................................................................................................................c. ....................................................................................................................d. ....................................................................................................................e. ...............................................................................................................dst
3) Sesi 3 – Sosialis asi PP No. 88 Tahun 2014 tentang Pemb inaan
Penyelenggaraan PKP
Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:a. ....................................................................................................................b. ....................................................................................................................c. ....................................................................................................................
d. ....................................................................................................................e. ...............................................................................................................dst
FORMAT A
KOP SURAT SATKER DEKON BIDANG PERUMAHAN
8/19/2019 Modul A.pdf
21/23
Modul A - Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan
LII-3Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
4) Sesi 4 – Sosial isasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Progr es
Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat
Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:a. ....................................................................................................................
b. ....................................................................................................................c. ....................................................................................................................d. ....................................................................................................................e. ...............................................................................................................dst
5) Sesi 5 – Sos ialisasi Renstr a Kementerian PUPR Tahun 2015-2019
Bidang Perumahan dan Sosial isasi Renstra SKPD yang terkait
Perumahan
Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:a. ....................................................................................................................b. ....................................................................................................................
c. ....................................................................................................................d. ....................................................................................................................e. ...............................................................................................................dst
C. CATATAN PENTING DAN TINDAK LANJUT1) Catatan Penting
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2) Tindak Lanju t
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Mengetahui,Kepala SKPD Provinsi,
__ttd+stempel__
Nama Terang dan NIP
DAFTAR LAMPIRAN1. Dokumentasi Kegiatan (salah satu foto memuat backdrop kegiatan);2. Daftar Hadir Peserta Sosialisasi;3. Bahan/Materi Paparan;4. Surat Undangan Peserta;5. Surat Permohonan Narasumber dan Moderator;6. Dokumen lain yang dianggap penting.
8/19/2019 Modul A.pdf
22/23
Modul A - Sosialisasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang Perumahan
LIII-1Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015
LAMPIRAN III Kumpulan Bahan Paparan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan
Program Nasional Bidang Perumahan
A. Bahan Paparan: Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
B. Bahan Paparan: Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
C. Bahan Paparan: Peraturan Pemerintah No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
D. Bahan Paparan: SPM Bidang Perumahan Rakyat (Permenpera No. 22 Tahun 2008)
E. Bahan Paparan: Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 Bidang Perumahan
8/19/2019 Modul A.pdf
23/23