Post on 10-Feb-2021
Menggagas Raperda
PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN
LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH)
Disampaikan dalam Seminar Menggagas Raperda Pemberdayaan dan Penguatan LMDH
Semarang, 23 januari 2019
Teguh Yuwono, Fakultas Kehutanan UGM
08122 7373 835, tyuwono.fktugm@gmail.com
MENGAPA “HANYA LMDH”??
KARAKTERISTIK PULAU JAWA DAN KELOLA SDH
TANAH SUBUR PERTANIAN
AGRARIS
PULAU TERPADAT: (> 140 JUTA JIWA; KEPADATAN 1100
JIWA/KM²)
PUSAT PEMERINTAHAN, EKONOMI, DAN INDUSTRI BEBAS BANJIR, BENCANA
LUAS KAWASAN HUTAN ± 3 JUTA HA (23%); HUTAN RAKYAT ± 2,5 JUTA HA
LUAS JAWA & MADURA : 13.05 JUTA HA
± 6000 DESA SEKITAR HUTAN KANTONG2
KEMISKINAN
RATA2 KEPEMILIKAN LAHAN PETANI HANYA
± 0.2 HA/KK ALIH PERUNTUKAN HUTAN UNTUK LAHAN
PERTANIAN
PENETRASI PEMUKIMAN PENDUDUK DAN PERTANIAN
S.D. DI LERENG/PUNCAK2 GUNUNG
HUTAN JAWA: SUPPORTING LIFE SYSTEM
SEJARAH PENGUASAAN HUTAN DI INDONESIA
ERA KERAJAAN:HUTAN DIKUASAI RAJA UNT DAGANG LOKAL & INTERNTL
ERA VOC:HUTAN JAWA DIKUASAI VOC UNT
BISNIS & BAHAN BAKU KAPAL
ERA HINDIA BELANDA:• CULTUUR STELSEL• DOMEIN VERKLAARING• AGRARISCHE WET• BOSCH ORDONANTIE JAVA EN
MADURA 1927
ERA JEPANG:HUTAN JAWA DIRUSAK UNTUK
MODAL PERANG
ERA ORDE LAMA: 1949 - 1966• HUTAN TIDAK TERURUS KARENA
PERGOLAKAN POLITIK• PERIODE “ADEM AYEM”:
MASALAH SOSIAL EKONOMI MULAI MUNCUL NAMUN TIDAK DIPERHATIKAN
ERA ORDE BARU: 1967 - 1998• ERA HPH, HTI & KEBUN SAWIT:
RUSAK-NYA HUTAN ALAM TROPIS LUAR JAWA & MARGINALISASI MASY
• PEMBELAJARAN PERHUTANAN SOSIAL (DI JAWA & LUAR JAWA) MESKIPUN “TRIAL AND ERROR”
• PERGOLAKAN & KONFLIK SOSIAL PUNCAK: PENJARAHAN HUTAN
ERA REFORMASI:• KEBANGKITAN BERAGAM MODEL
CFM / CBFM MISAL: PSDHBM/PHBM, HKM, HD, HTR
• TUNTUTAN SERTIFIKASI SFM / PHL• DESENTRALISASI KELOLA HUTAN
ERA SAAT INI: 2014 - 2019MENGEMBALIKAN
KEDAULATAN KELOLA HUTAN PADA RAKYAT:
PERHUTANAN SOSIAL 12,7 JUTA HA
PERKEMBANGAN PARADIGMA PENGELOLAAN HUTAN
1. MENEBANG
2. MENGOLAH
3. MENJUAL
SOCIAL
FORESTRY
TIMBER
MANAGEMENT
TIMBER
EXTRACTION
1. MENANAM
2. MEMELIHARA
3. MENANEN
4. MENGOLAH
5. MEMASARKAN
TIMBER MANAGEMENT
Dipadukan dengan
Penanganan Masalah
SOSIAL EKONOMI
BERAKHIR DENGAN
KERUSAKAN HUTAN
CONTOH:
IUPHHK-HA DI LUAR
JAWA
CONTOH:
PERUM PERHUTANI, &
IUPHHK-HT DI LUAR
JAWA
CONTOH: PHBM, HKm,
HD, HTR, dll…
EKOSISTEM HUTAN
RENTAN
HUTAN LESTARI,
RAKYAT SEJAHTERA
IMPLEMENTASI SF DI PERUM PERHUTANI: 1972 - 2017
MA –LU
(SINERGI KRPH & LURAH)
INMAS-TUMP SARI
PMDH (PEMB MASY DESA
HUTAN)
PERHTN SOSIAL
PMDH TERPADU
PHBM
(PENGELL HUTAN
BERSAMA MASY)
PHBM PLUS
PHBM
1972
1973
1982
1986
1992
2001
2007
2009
IMPLEMENTASI SOCIAL FORESTRY DI KEMENTERIAN LHK:
1995 - 2017
HKm
(SK 622/95
HKm
(SK 677/1998)
HKm
(SK 31/2001
HKm(P. 37/2007 jo 18/2009
jis 13/2010)
HTR(P.
23/2007 jo
5/2008)
Ht Desa(P 49/2008 jo 14/2010
jis 53/2011)
HTR(P. 55/2011 jo 31/2013)
HKm & HD
(P 88/2014 & 89/2014)
PHTN SOSIAL
(P.83/2016
IPHPS P.39/2017
1995
1998
2001
2007
2007
2008
2016
2014
2011
2017
REALITAS MDH DI KAWASAN HUTAN
1. Kelompok Marginal secara Ekonomi, Sosial, Politik, dan Hukum.
2. Kontribusi MDH dalam MendukungKEDAULATAN PANGAN kurang “diakui” Para Pihak
3. MDH di Kawasan Hutan Sering “Terlupakan” dalam Kebijakan Pemerintah.
4. Kurang dapat Perhatian dari Pemerintah “Lempar Tanggung Jawab: antara Pemda danPerum Perhutani”
KERAGAMAN PS DI JAWA TENGAH: PHBM & IPHPS
PARAMETER PERHUTANAN SOSIAL (P.83/2016) IPHPS (P.39/2017) PHBM ( SK 682/2009)
Ragam Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan TanamanRakyat, Kemitraan Kehutanan
Izin Pemanfaatan HutanPerhutanan Sosial (IPHPS)
PHBM
Lokasi Hutan Lindung dan Hutan Produksi Hutan Lindung dan HutanProduksi
Hutan Lindung dan HutanProduksi
Pengelola • HUTAN DESA Lembaga Desa (Koperasi Desaatau BUM Des)
• HKm Kelompok masyarakat; Gabungan kelompok tani hutan; atau Koperasi.
• HTR Perorangan; kelompok tani hutan; gabungan KTH; dan KTH.
• KEMITRAAN Masyarakat Setempat
• Kelompok Masyarakat• Gabungan Kelompok Tani
Hutan• Koperasi / BUM Des
Lembaga Desa Desa Hutan(LMDH) RepresentatifMasyarakat Desa Hutan
Jangka Waktu 35 tahun 35 tahun Sesuai kesepakatan
DESA HUTAN di JATENG
IPHPS(31 KTH)
PHBM(> 2000 LMDH)
REALITAS LMDH: REFLEKSI 18 TAHUN PHBM
PERLU REVITALISASI PHBM:1. KEMBALI PADA KHITAH:
a. BERBASIS LAHAN DAN NON LAHAN.
b. PENGELOLAAN KAWASAN BERBASIS ZONASI.
c. BERBAGI PERAN SESUAI KOMPETENSI
d. BERBAGI MANFAAT SESUAI KONTRIBUSI
e. KESETARAAN & KETERLIBATAN PARA PIHAK.
2. PENGUATAN:a. PENGUATAN ORGANISASI KELEMBAGAAN DAN
USAHA EKONOMI PRODUKTIF.
b. PERLUASAN AKSES MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH
c. PELIBATAN DESA BUKAN HANYA LMDH INTEGRASI LMDH DALAM LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (DIBENTUK BERDASARKAN PERDES)
d. KOMPEREHENSIF & TERPADU HULU (ON FARM) S.D. HILIR (OFF FARM), MULTI PIHAK DAN MULTI DISIPLIN ILMU.
KELEMAHAN: 1. PENDIRIAN SEBAGIAN LMDH SIFATNYA INSTAN2. SEBAGIAN LMDH TERJEBAK ELITISME PENGURUS3. MASIH EKSLUSIF (BELUM MERANGKUL SELURUH
MASYARAKAT DI DESA HUTAN)4. IMPLEMENTASI PHBM DI LAPANGAN BELUM
SEJALAN/SESUAI DENGAN KONSEP NYA.5. SEBAGIAN LMDH BELUM MENJADI MITRA
SEUTUHNYA PERHUTANI
PENDEKATAN PHBM:1. KELEMBAGAAN MASYARAKAT DITINGKAT DESA
LMDH
2. KELEMBAGAAN BERBADAN HUKUM / AKTE NOTARIS
3. PERJANJIAN KELOLA HUTAN JANGKA PANJANG (10 TAHUN ATAU SELAMA DAUR TEGAKAN)
4. PRINSIP: BERBAGI PERAN – BERBAGI MANFAAT BERBASIS LAHAN MAUPUN NON LAHAN.
IPHPS P.39/2017: RENCANA vs REALITA
RENCANA• LAHAN KELOLA MAKS 2 HA/KK.
• SKEMA : 50 JALUR KEHUTANAN, 50% JALUR PERTANIAN.
• DIUTAMAKAN PENGGARAP WANITA
• PEMBERIAN KREDIT KUR
• PEMBERIAN SUBSIDI SAPRODI/TAN
• PENDAMPINGAN TEKNIS
• BANTUAN/JAMINAN PEMASARAN
• BAGI HASIL: MASY 70%, PHTN 30%.
REALITA
• LAHAN KELOLA 0,25 HA/KK, KADANG < 0,25 HA/KK. (TIDAK ADA LAHAN KOSONG YANG TIDAK ADA PENGGARAP
• LUAS LAHAN TERSEDIA
MENGGAGAS RAPERDA:ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. Kejelasan tujuan; tujuan yang hendakdicapai harus jelas.
2. Kelembagaan atau pejabat pembentukyang tepat; dibuat oleh lembaga negaraatau pejabat Pembentuk PeraturanPerundang-undangan yang berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, danmateri muatan; memperhatikan materimuatan yang tepat sesuai dengan jenis danhierarki Peraturan Perundang-undangan.
4. Dapat dilaksanakan; memperhitungkanefektivitas Peraturan Perundang-undangantersebut di dalam masyarakat, baik secarafilosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; benar-benar dibutuhkan dan bermanfaatdalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan; memenuhipersyaratan teknis penyusunan PeraturanPerundang-undangan, sistematika, pilihankata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidakmenimbulkan berbagai macam interpretasidalam pelaksanaannya; dan
7. Keterbukaan; transparansi dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
Menurut UU No. 12 Tahun 2011
HIRARKHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
I. UUD 1945
II. TAP MPR
III. UU / PERPU
IV. PERATURAN PEMERINTAH
V. PERATURAN PRESIDEN
VI. PERATURAN DAERAH PROPINSI
VII. PERATURAN DAERAH KABUPATEN
Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
1. Acuan Hukum dari Raperda ttg LMDH ?
(UU / PP) a.l. UU 41/99, UU 6/2014, UU 23/14
2. Urgensi Penyusunan Raperda ttg LMDH
(sdh ada Perda tentang PerlinTan)
3. Ruang Lingkup Raperda ttg LMDH ?
(di Desa Hutan ada beragam skema PS)
4. Usulan: Raperda ttg Perhutanan Sosial
melalui IFFS (Integrated Forest Farming System) Multistakeholders, Multi
Disiplin Ilmu, Hulu (0n Farm) – Hilir (Off
Farm) KEDAULATAN PANGAN
PERHUTANAN SOSIAL DAN INTEGRATED FOREST FARMING SYSTEM (IFFS)
USULAN TOPIK RAPERDA:
KEDAULATAN PANGAN,
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT,
DAN KESTABILAN EKOSISTEM
MDH BERDAULAT,
NEGARA KUAT
INTEGRATED FOREST FARMING SYSTEM “Kehutanan – Pertanian Intensif – Peternakan”
PERHUTANAN SOSIAL: PENDEKATAN IFFS MULTI PIHAK
• SINERGI HULU (ON FARM) – HILIR (OFF FARM)• KETERLIBATAN MULTI PIHAK & MULTI DISIPLIN
ILMU• MDH/PEMDES SBG STAKEHOLDER UTAMA.
ZONA PERTANIAN INTENSIF:Kawasan hutan selama ini sudah “dibibrik” (lahancorah) masyarakat yang dialokasikan untuk areal pertanian intensif (dan penghasil HHBK) untukmendukung pencapaian Kedaulatan Pangan.
ZONA PENYANGGA KEHIDUPAN: kawasan hutan yg berada di sekitar pemukimanyang dikelola melalui Sinergi Kehutanan, Pertanian, Peternakan, dan sektor lain dengan pendekatanmodel IFFS, PHJO, Silvikultur Intensif dll
ZONA INTI & PERLINDUNGAN EKOLOGI: kawasan hutan yg jaraknya jauh dari pemukimanyang dialokasikan untuk perlindungan ekosistem, dan produksi HHK / HHBK.
KHDTK UGM: PERHUTANAN SOSIAL BERBASIS HUTAN PANGKUAN DESA
1. Mempertahankan fungsi Hutan2. Mengoptimalkan Manfaat Kawasan
Hutan (Kayu, HHBK, dan Tan PertanianSemusim Kontinyuitas Hasil u/ Petani
Belajar dari Implementasi IFFS “Jawa Tengah dan Jawa Timur”
HUTAN UNTUK KEDAULATAN PANGAN ....
19
TERIMA KASIH