Post on 31-Oct-2021
i
Bidang Unggulan : Hukum Kepariwisataan
Kode/Nama Bidang Ilmu : 596/Ilmu Hukum
LAPORAN AKHIR
HIBAH UNGGULAN PROGRAM STUDI
PENERAPAN KONSEP PARIWISATA BERKELANJUTAN
(SUSTAINABLE TOURISM) DALAM HUKUM KEPARIWISATAAN
DI INDONESIA
Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
Tim Peneliti:
Peneliti Utama : Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH, MKn, LLM (NIDN.0016058202)
Anggota : Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH.,MH (NIDN.0001045303)
I Ketut Sudiarta, SH.,MH (NIDN. 0015056202)
I Made Budi Arsika, SH, LLM (NIDN.0010068102)
Sagung Putri M.E Purwani, SH.,MH (NIDN.0013037106)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
OKTOBER 2016
ii
HALAMAN PENGESAHAN
1. Judul Penelitian : Penerapan Konsep Pariwisata Berkelanjutan
(Sustainable Tourism) Dalam Hukum
Kepariwisataan di Indonesia.
2. Ketua Peneliti a. Nama : Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, S.H.,M.Kn.,LLM.
b. Jenis Kelamin : Perempuan
c. NIP/NIDN : 19820516 200501 2 020 / 0016058202
d. Jabatan Struktural : -
e. Jabatan Fungsional : Lektor f. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
g. Pusat Penelitian : Fakultas Hukum
h. Alamat : Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar
i. Telepon/Faks : 0361222666
j. Alamat Rumah : Jl. Tukad Pancoran I / 18 Denpasar
i. Telp/Faks/Email : dyah_satyawati@yahoo.com
3. Jumlah Anggota Peneliti : 4 (empat) orang
4. Jumlah Mahasiswa : 2 (dua) orang
5. Pembiayaan
Jumlah biaya yang
diajukan ke Fakultas : Rp. 25 .000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
Denpasar, 20 September 2016
Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Ketua Peneliti
I Ketut Suardita, SH.,MH. Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati,SH.,MKn.,LLM
NIP: 196902241997021001 NIP: 19820516 2005012020
Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana
Prof.Dr.I Made Arya Utama, SH.,M.Hum.
NIP. 196502211990031005
iii
iv
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL ............................................................................................. i
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................... ii
DAFTAR ISI ............................................................................................................. iv
RINGKASAN ............................................................................................................ vi
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah .............................................................................. 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 4
2.1 Konsep Pariwisata Berkelanjutan ...................................................... 4
2.2 Peran Pemerintah dalam Mentransformasikan Konsep Pariwisata
Berkelanjutan ..................................................................................... 5
2.3 Pendekatan-Pendekatan yang dapat Digunakan Pemerintah dalam
Transformasi Konsep Pariwisata Berkelanjutan ke dalam Hukum
Positif ................................................................................................. 7
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN ............................................ 10
3.1 Tujuan Penelitian ............................................................................... 10
3.2 Manfaat, Urgensi (Keutamaan), dan Potensi Hasil ............................ 10
BAB IV METODE PENELITIAN .......................................................................... 12
4.1 Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan ........................................... 12
4.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum ....................................................... 12
4.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ................................................. 13
4.4 Metode Analisis Bahan Hukum ......................................................... 13
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................. 15
5.1 Aspek Hukum yang terkait dengan Pengembangan Konsep
Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia ............................................... 15
5.2 Relevansi Inkorporasi Konsep Pariwisata Berkelanjutan dalam
Hukum Kepariwisataan di Indonesia ................................................. 20
5.2.1 Mekanisme Inkorporasi Suatu Konsep Ke Dalam Peraturan
Perundang-Undangan ............................................................... 21
5.2.2 Identifikasi Peraturan Perundang-undangan yang telah
mengadopsi Konsep Pariwisata Berkelanjutan ........................ 22
5.2.3 Identifikasi Peraturan Daerah di Bali yang telah mengadopsi
Konsep Pariwisata Berkelanjutan ............................................. 26
v
BAB VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA ................................................ 29
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................. 30
7.1 Kesimpulan ........................................................................................ 30
7.2 Saran .................................................................................................. 32
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 33
Lampiran Presentasi dalam Seminar International Tourism Conference,
“Promoting Cultural & Heritage Tourism” ............................................................... 37
vi
RINGKASAN
Konsep pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) telah dirumuskan oleh
the United Nations World Tourism Organization (UNWTO) dalam suatu definisi yaitu
Pariwisata yang memperhitungkan penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan pada
saat ini dan di masa depan, mengatasi kebutuhan para pengunjung/pelancong, industri,
lingkungan, dan masyarakat setempat. Dalam konteks kepariwisataan di Indonesia, hal
yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah konsep ini sesuai dengan tujuan
penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di Indonesia serta apakah konsep ini dapat
diinkorporasikan secara terintegrasi ke dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia yang berkaitan dengan isu kepariwisataan. Penelitian ini merupakan kajian di
ranah Hukum Kepariwisataan yang difokuskan pada dua tujuan. Pertama, penelitian ini
hendak mengidentifikasi aspek hukum dalam konsep pariwisata berkelanjutan dan
kedua, menganalisis relevansi inkorporasi konsep pariwisata berkelanjutan dalam
hukum kepariwisataan di Indonesia. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif yang akan meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
maupun bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, pendekatan yang akan digunakan
adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan
analisis /konsep (analytical or conceptual approach), dan pendekatan perbandingan
(comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah
instrumen-instrumen hukum nasional dan internasional yang telah menginkorporasi atau
belum menginkorporasi konsep pariwisata berkelanjutan. Adapun pendekatan
analisis/konsep digunakan dalam rangka memahami secara lebih mendalam kerangka
konsep pariwisata berkelanjutan sedangkan pendekatan perbandingan dimaksudkan
untuk membandingkan praktik negara-negara dalam menginkorporasi konsep pariwisata
berkelanjutan dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Bahan hukum
dikumpulkan dengan teknik inventarisasi, pengoleksian, dan identifikasi. Bahan-bahan
hukum tersebut diklasifikasikan serta selanjutnya akan dilakukan penafsiran hukum dan
analisis untuk kemudian ditarik kesimpulan.
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Saat memberikan sambutan pada Peringatan World Tourism Day dan Hari
Kepariwisataan Nasional, Menteri Pariwisata Arief Yahya menyatakan bahwa Undang-
Undang Kepariwisataan telah mencakup konsep dasar “pembangunan berkelanjutan”
dan “kepariwisataan bertanggung jawab dan berkelanjutan” dalam prinsip-prinsip
penyelenggaraan kepariwisataan sebagai satu kesatuan.1 Pernyataan tersebut seolah
memberikan penegasan bahwa konsep pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism)
telah menjadi bagian integral dari hukum kepariwisataan di Indonesia.
Konsep pariwisata berkelanjutan memang telah dirumuskan oleh the United
Nations World Tourism Organization (UNWTO) dalam suatu definisi yaitu Pariwisata
yang memperhitungkan penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan pada masa kini
dan di masa mendatang, mengatasi kebutuhan para pengunjung/pelancong, industri,
lingkungan, dan masyarakat setempat.2 Hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah
apakah konsep ini sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di
Indonesia serta apakah konsep ini dapat diinkorporasikan secara terintegrasi ke dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan isu kepariwisataan.
Program-program yang didesain sebagai implementasi atas konsep
pembangunan berkelanjutan sesungguhnya telah cukup banyak dilakukan di Indonesia.
Kementerian Pariwisata selama ini telah mengembangkan program pembangunan
pariwisata berkelanjutan melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti
komunitas, masyarakat dan perguruan tinggi di 20 kabupaten/kota di Indonesia.3 Staf
Ahli Menteri Pariwisata Hari Untoro meyakini bahwa melalui program pembangunan
1 Sambutan Menteri Pariwisata R.I. Pada Peringatan World Tourism Day dan Hari Kepariwisataan
Nasional, 23-Sep-2015, diakses dari http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=125&id=2975 2 UNWTO, http://sdt.unwto.org/content/about-us-5
3 Artikel, Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Dikembangkan,
http://www.visitingjogja.com/new/pembangunan-pariwisata-berkelanjutan-dikembangkan
2
pariwisata berkelanjutan, angka kunjungan wisata pada 2019 mendatang ditargetkan
mencapai 20 juta orang.4
Sayangnya, program-program tersebut juga menuai kritik dari sejumlah pihak.
Sambas Basuni misalnya, seorang Guru Besar Manajemen Kawasan Hutan Institut
Pertanian Bogor, meminta agar program Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable
Tourism) yang sedang digalakkan oleh Kementerian Pariwisata Indonesia, dirubah
menjadi Pariwisata berwawasan lingkungan.5 Menurut Sambas, substansi ketentuan
konstitusi yang menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan sering disembunyikan oleh para penguasa dan justru
dikalahkan oleh peraturan daerah hanya demi kepentingan pembangunan ekonomi saja.
Ia juga mengkalkulasi bahwa investasi di dunia pariwisata dengan tetap berwawasan
lingkungan nilai keuntungannya 10 kali lipat dibanding sektor lainnya.6
Penelitian mengenai pariwisata berkelanjutan telah cukup banyak dilakukan
dalam berbagai perspektif, misalnya penelitian yang menganalisis kondisi pariwisata
berkelanjutan pada satu dimensi sosial budaya7 maupun penelitian yang menganalisis
dampak perkembangan pariwisata dari aspek pembangunan berkenjutan yaitu nilai
ekonomi, kondisi masyarakat, dan lingkungan hidup.8 Sayangnya, analisis terhadap
konsep parwisata berkelanjutan yang berpijak dari perspektif hukum belum terlalu
banyak, apalagi yang mengkhususkan pada transformasi konsep ini ke dalam peraturan
perundang-undangan.
Identifikasi terhadap konsep pariwisata berkelanjutan dalam aturan hukum di
Indonesia kemudian menjadi sangat penting untuk dilakukan karena keberadaan aturan
4 Ibid
5 Artikel, Guru Besar IPB Kritik Program Pariwisata Berkelanjutan, Bogorpos.com, 8
Oktober 2015,
http://bogorpos.com/2015/10/08/guru-besar-ipb-kritik-program-pariwisata-berkelanjutan/ 6 Ibid.
7 Lihat misalnya Maria Pia Adiati; Anwar Basalamah, Kondisi Pariwisata Berkelanjutan Di Bidang
Sosial Budaya Berdasar Pengalaman Dan Harapan Pengunjung Di Pantai Tanjung Papuma, Jember,
Binus Business Review, Vol. 5 No. 1 Mei 2014: 80-90, http://journal.binus.ac.id/index.php/BBR/article/
download/1198/1066 8 Lihat misalnya Willy Arafah, Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) pada
Sektor Pariwisata (Tourism) di Bengkulu Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan, Volume 1,
Nomor 1, April-September, 2015, http://tibs-trisakti.ac.id/files/Pembangunan%20Berkelanjutan%20
(Sustainable%20Development)%20Pada%20Sektor%20Pariwisata%20(Tourism)%20di%20Provi.pdf
3
hukum yang mengimplementasikan konsep pariwisata berkelanjutan akan menjamin
keberlangsungan penyelenggaraan kepariwisataan. Melalui perangkat hukum yang baik
niscaya dapat diminimalisir kerusakan lingkungan dan aspek sosial, serta budaya yang
berpotensi timbul sebagai akibat penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan yang tidak
sesuai dan tidak selaras dengan konsep tersebut. Berangkat dari permasalahan tersebut,
tim peneliti yang memiliki latar belakang dan keahlian di bidang hukum kepariwisataan
akan memberikan kajian hukum terhadap sejumlah isu terkait.
1.2 Rumusan Masalah
Merujuk pada latar belakang di atas, ada dua masalah utama yang dapat
diidentifikasi dan perlu untuk diteliti, yakni:
1. Apa sajakah aspek-aspek hukum yang terkait dengan pengembangan konsep
pariwisata berkelanjutan di Indonesia?
2. Bagaimanakah relevansi inkorporasi konsep pariwisata berkelanjutan dalam hukum
kepariwisataan di Indonesia?
4
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Konsep Pariwisata Berkelanjutan
Dalam Charter for Sustainable Tourism, yang disepakati pada World Conference
on Sustainable Tourism, di Lanzarote, Canary Islands, Spanyol pada 27-28 April 1995
disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan seharusnya memenuhi kriteria
berkelanjutan, hal itu berarti, harus ramah pada lingkungan untuk jangka waktu yang
lama, memiliki prospek ekonomi yang jelas, secara etik dan sosial sesuai dengan
masyarakat lokal.9
Sebagaimana telah disinggung pada bagian 1.1, The United Nations World
Tourism Organization (UNWTO) telah mendefinisikan pariwisata berkelanjutan
(sustainable tourism) sebagai berikut: "Tourism that takes full account of its current and
future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the
industry, the environment and host communities"10
Dapat diartikan bahwa Pariwisata
yang memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan pada
masa kini dan di masa mendatang, mengatasi kebutuhan para pengunjung/pelancong,
industri, lingkungan, dan masyarakat setempat.
Terdapat 3 (tiga) komponen penting dari definisi konseptual dari pariwisata
berkelanjutan menurut UNWTO, yaitu:
1. Make optimal use of environmental resources that constitute a key element in
tourism development, maintaining essential ecological processes and helping to
conserve natural heritage and biodiversity.
2. Respect the socio-cultural authenticity of host communities, conserve their built
and living cultural heritage and traditional values, and contribute to inter-
cultural understanding and tolerance.
3. Ensure viable, long-term economic operations, providing socio-economic
benefits to all stakeholders that are fairly distributed, including stable
employment and income-earning opportunities and social services to host
communities, and contributing to poverty alleviation.11
Dari definisi konseptual tersebut dapat dipahami bahwa untuk mencapai
pariwisata berkelanjutan, aspek-aspek yang harus dapat diseimbangkan adalah adanya
9 http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/charter.html
10 http://sdt.unwto.org/content/about-us-5
11 Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, UNEP and UNWTO, 2005,
p.11-12
5
pemanfaat lingkungan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya, harus tetap
menghormati keaslian sosial budaya dari masyarakat lokal, dan mampu memberikan
keuntungan secara ekonomi dalam masa panjang.
Konsep pembangunan berkelanjutan juga terkandung di dalam bagian
pembukaan dari The Global code of Ethics for Tourism (GCET) yang menyatakan
bahwa “…General Assembly…also firmly convinced that, provided a number of
principles and a certain number of rules are observed, responsible and sustainable
tourism…..”. Selanjutnya Pasal 3 dari dokumen ini secara eksplisit menyebutkan bahwa
pariwisata merupakan suatu faktor dari pembangunan berkelanjutan (Tourism, a factor
of sustainable development).
2.2. Peran Pemerintah dalam Mentransformasikan Konsep Pariwisata
Berkelanjutan
Dalam Pasal 2 huruf h Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Undang-Undang Kepariwisataan) dinyatakan bahwa “berkelanjutan”
merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan Kepariwisataan. Undang-undang
Kepariwisataan juga secara jelas menyatakan bahwa Pemerintah, baik Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah merupakan pemangku kepentingan” di bidang
kepariwisataan12
yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan
kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.13
Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kepariwisataan menyatakan bahwa
Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi dan mengendalikan
kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak
negatif bagi masyarakat luas dan Pemerintah Daerah juga berwenang menyusun dan
menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan di tingkat nasional, provinsi,
dan kabupaten/kota.14
Adapun kewenangan dalam menetapkan norma, standar,
pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan
kepariwisataan, berada di Pemerintah Pusat.15
12
Penjelasan atas Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan 13
Pasal 18 Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan 14
Pasal 28, 29, dan 30 Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan 15
Pasal 28 huruf f Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan
6
Secara struktural, Kementerian Pariwisata merupakan ujung tombak bagi
perwujudan konsep pembangunan berkelanjutan karena kementerian ini mempunyai
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagaimana diatur
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kementerian
Pariwisata.16
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian ini menyelenggarakan
sejumlah fungsi yang dapat merwujudkan konsep pembangunan berkelanjutan, di
antaranya dalam perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi
dan industri pariwisata dan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan
perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional
dan pengembangan daerah.17
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata sebagai unsur
pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pariwisata18
yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan
di bidang pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, serta peningkatan
daya saing industri pariwisata.19
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi ini
memiliki fungsi di antaranya dalam penyiapan perumusan kebijakan di bidang
pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya,
alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan
masyarakat dan dalam penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya,
alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan
masyarakat.20
Selanjutnya, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIKN)
Tahun 2010–2025 merupakan dokumen yang berulang kali menyebut frasa
“pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan”. Disebutkan bahwa Salah satu misi
pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan Organisasi Pemerintah,
16
Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pariwisata 17
Pasal 3 huruf a dan c Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kementerian
Pariwisata 18
Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pariwisata 19
Pasal 67 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pariwisata 20
Pasal 67 huruf a dan f Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata
7
Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan
mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya
Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.21
RIKN juga menyatakan bahwa
arah pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pembangunan kepariwisataan
nasional yang salah satunya dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip Pembangunan
Kepariwisataan yang berkelanjutan.22
Berkaitan dengan tanggung jawab terhadap
lingkungan, RIKN menyatakan bahwa arah kebijakan pengembangan tanggung jawab
terhadap lingkungan diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha
Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata
berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.23
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
menyebutkan secara ekspisit adanya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan
(mainstreaming sustainable development). Berkaitan dengan bidang kepariwisataan,
dokumen tersebut menyebutkan bahwa dengan karakteristik pembangunan pariwisata
yang bersifat multi sektor dan multi dimensi, dibutuhkan perangkat yang secara
langsung dapat menjamin bahwa kebijakan dan program pembangunan kepariwisataan
di daerah dapat terjaga.24
2.3. Pendekatan-Pendekatan yang dapat Digunakan Pemerintah dalam
Transformasi Konsep Pariwisata Berkelanjutan ke dalam Hukum Positif
Kajian mengenai aspek legislasi dan peraturan yang berkaitan dengan pariwisata
berkelanjutan sesungguhnya semakin menarik untuk diteliti oleh sejumlah akademisi,
seperti misalnya pembahasan mengenai “Sustainable tourism legislation and
regulation” oleh Mucha Mkono dan John M. Jenkins.25
Selanjutnya, dapat pula
ditelusuri kajian mengenai interaksi antara hukum dan pariwisata dengan tujuan untuk
21
Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010–2025 22
Pasal 2 ayat (8) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010–2025 23
Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional Tahun 2010–2025 24
Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Buku II, h. 1-1 25
Lihat Hall, C. Michael, Stefan Gossling, Daniel Scott (Eds), 2015, The Routledge Handbook of
Tourism and Sustainability, London, diakses sebagian dari https://www.routledge.com/products
/9780415662482
8
mencapai pariwisata yang berkelanjutan sebagaimana dilakukan oleh Michael Faure, Ni
Ketut Supasti Dharmawan, dan I Made Budi Arsika, sebagai berikut:26
“What has, so far, been less discussed is how law, legal institutions and legal
instruments can play a role in the development of this so-called sustainable
tourism. Indeed, in many ways legal instruments and institutions can play an
important role in promoting sustainable tourism. How exactly that process takes
place and how legal institutions can be developed with that aim has, however,
largely been neglected in legal literature. Hence, the central focus of this book is
the interaction between law and tourism with a view to attaining sustainable
tourism.”
Dari pernyataan tersebut dapat dipetik bahwa sejauh ini, isu yang tidak terlalu
dibahas adalah bagaimana hukum, lembaga hukum, dan instrumen hukum dapat
berperan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kendatipun dalam banyak hal
instrumen dan lembaga-lembaga hukum dapat memainkan peran penting dalam
mempromosikan pariwisata berkelanjutan, namun bagaimana sebenarnya proses yang
terjadi dan bagaimana lembaga-lembaga hukum dapat dikembangkan dengan tujuan
tersebut justru diabaikan dalam literatur hukum.
Mengenai pendekatan-pendekatan yang dapat Digunakan Pemerintah dalam
Transformasi Konsep Pariwisata Berkelanjutan ke dalam Hukum Positif, ada baiknya
untuk mengetengahkan sejumlah studi komparasi berikut. Aleks Prifti dan Engjellushe
Zenelaj, dua akademisi dari Ismail Qemali University of Vlore, Albania mengaitkan
faktor penegakan peraturan perundang-undangan dan sejumlah isu lainnya dengan
perkembangan pariwisata berkelanjutan di Vlora, Albania, dengan menyatakan sebagai
berikut:
“Lack of enforcement of planning legislation and other local normative acts,
mismanagement of public property and the lack of registration, etc. are some of
the key problems in the development of sustainable tourism in the region of
Vlora. Process has seen as great opportunity for not only sustainable tourism
development, but also for sustainable development in the whole Vlora region.
Tourism development in Albania faces a number of challenges.”27
Terungkap dalam pernyataan tersebut bahwa lemahnya penegakan legislasi
beserta perencanaannya serta peraturan-peraturan merupakan sejumlah masalah kunci
26
Michael Faure, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and I Made Budi Arsika, 2014, Sustainable
Tourism and Law, Eleven International Publishing, Den Haag, h.2. 27
Aleks Prifti and Engjellushe Zenelaj, 2013, Challenges Towards Sustainable Tourism for
Regional Development of Vlore Region, European Journal of Sustainable Development, Vol 2,No 4, h.
289 diakses dari http://www.ecsdev.org/images/conference/siICSD2013/prifti%20%20285-292.pdf
9
dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di wilayah yang berada di sisi Laut
Adriatik tersebut.
Selain itu, ulasan mengenai peran pemerintah dalam kebijakan pariwisata
berkelanjutan dengan studi kasus di negara Bhutan ditulis oleh Simon Teoh pada bab
dalam buku yang berjudul “The Governmentality approach to Sustainable Tourism:
Bhutan’s tourism governance, policy, and planning”. Ia berargumen bahwa pendekatan
kepemerintahan terhadap pariwisata berkelanjutan (governmentality approach to
sustainability tourism) merupakan sebuah paradoks yang mengakibatkan hal yang tidak
populer untuk kebijakan pariwisata ekspansionis pemerintah.28
Menarik juga untuk mencemati disertasi yang ditulis Navamin Chatarayamontri
yang membahas kaitan antara pariwisata berkelanjutan dan hukum mengemukakan
pemikiran sebagai berikut, “In order to achieve sustainable tourism, government needs
the right tools to create better decision-making, such as by including a Strategic
Environmental Impact Assessment and public participation.29
Dari pernyataan tersebut,
Navamin menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan pariwisata berkelanjutan,
pemerintah membutuhkan cara yang tepat untuk melakukan pengambilan keputusan
yang lebih baik, seperti misalnya dengan penggunaan analisis mengenai dampak
lingkungan strategis dan pelibatan partisipasi publik.
28
Simon Teoh “The Governmentality approach to Sustainable Tourism: Bhutan‟s tourism
governance, policy, and planning dalam Michael Hughes, David Weaver, Christof Pforr (Eds), 2015, The
Practice of Sustainable Tourism: Resolving the Paradox, Routledge, New York. 29
Navamin Chatarayamontri, 2009, Sustainable Tourism and the Law: Coping with Climate
Change, Doctoral Of Juridical Science (S.J.D.) Degree S.J.D.Dissertation, Pace University of School of
Law. h.145, diakses dari http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=
lawdissertations
10
BAB III
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITAN
3.1. Tujuan Penelitian
Secara umum, penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi sekaligus
menganalisis tranformasi konsep-konsep kepariwisataan ke dalam legislasi, regulasi,
dan kebijakan kepariwisataan di Indonesia. Secara khusus, ada dua tujuan yang hendak
dicapai dalam penelitian ini, yaitu:
1. Mengidentifikasi aspek hukum yang terkait dengan pengembangan konsep
pariwisata berkelanjutan di Indonesia
2. Menganalisis relevansi inkorporasi konsep pariwisata berkelanjutan dalam hukum
kepariwisataan di Indonesia.
3.2. Manfaat, Urgensi dan Hasil
Penelitian ini urgen untuk dilakukan mengingat pada saat ini ada kecenderungan
penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia justru mengarah pada format pariwisata
masal (mass tourism) dalam rangka memperoleh keuntungan ekonomi dari industri
pariwisata. Sayangnya, pariwisata masal semata-mata dengan kuantitas berdasarkan
jumlah wisatawan, tanpa meperhatikan kualitas penyelenggaraan dan dampaknya.
Penelitian ini amat penting dilakukan guna memberikan analisis mengenai konstruksi
hukum kepariwisataan di Indonesia yang mengadopsi konsep pariwisata berkelanjutan.
Dengan demikian, sebelum dampak negatif muncul sebagai akibat penyelenggaraan
pariwisata yang salah menghentikan laju penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia,
para pemangku kepentingan di bidang kepariwisataan sudah dapat menggunakan
rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini.
Keutamaan dari penelitian ini adalah dilakukannya kombinasi pendekatan
perundang-undangan (statutory approach), pendekatan analisis /konsep (analytical or
conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach) sehingga
analisis yang dihasilkan akan menggambarkan khasanah instrumental, konseptual, dan
komparatif yang terintegrasi. Selain itu, analisis dalam penelitian ini akan
meminimalisir asumsi peneliti mengenai konsep yang sedang diteliti karena akan
11
dilakukan klarifikasi melalui wawancara dengan pejabat di Dinas Pariwisata Provinsi
Bali dan pimpinan Bali Tourism Board.
Sejauh ini, penelitian ini telah menghasilkan luaran konkrit, yaitu presentasi
pada International Tourism Conference, “Promoting Cultural & Heritage Tourism” di
Bali, pada tanggal 1-3 September 2016. Judul presentasi yang disampaikan
adalah“Incorporating the Concept of Sustainable Tourism into the Law and Regulations
on Cultural and Heritage Tourism in Indonesia”.
12
BAB IV
METODE PENELITIAN
Berikut akan diuraikan jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan
hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum dari
penelitian ini.
4.1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang akan meneliti
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Dalam
penelitian ini, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan peraturan
perundang-undangan (statutory approach), pendekatan analisis /konsep (analytical or
conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).
Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah instrumen-instrumen
hukum nasional dan internasional yang telah mengakomodir konsep pariwisata
berkelanjutan. Adapun pendekatan analisis/konsep digunakan dalam rangka memahami
kerangka konsep pariwisata berkelanjutan sedangkan pendekatan perbandngan
dimaksudkan untuk membandingkan peraturan-peraturan di bidang kepariwisataan yang
telah menginkorporasi atau belum menginkorporasi konsep pariwisata berkelanjutan.
4.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Dalam penelitian hukum, secara umum dipahami bahwa sumber bahan hukum
dibedakan antara bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier. Ketiga jenis bahan hukum tersebut dipergunakan dalam penelitian ini. Bahan
hukum primer dalam penelitian ini meliputi sejumlah instrumen hukum nasional, di
antaranya Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional Tahun 2010–2025, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019,
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pariwisata, Peraturan
Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pariwisata, dan the Global Code of Ethics for Tourism.
13
Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen atau bahan-
bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku,
artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan bahan bacaan lainnya yang terkait dengan
hukum, pariwisata, dan pembangunan serta bacaan lain yang menunjang penelitian ini.
Sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier juga
digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut dapat berupa kamus umum,
kamus hukum dan dokumen-dokumen lainnya, serta bahan penunjang di luar bidang
hukum, di antaranya bahan dari ilmu kepariwisataan yang dapat mendukung dan
memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 30
4.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini berupa telaah
pustaka dengan menggunakan sistem kartu (card system). Dalam sistem ini, literatur
yang ada kaitannya dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini dan untuk
selanjutnya dicatat dalam kartu lepas dengan mencantumkan nama pengarang, tahun,
judul buku, nama penerbit, kota tempat penerbit, tahun, serta nomor halaman yang
dikutip.31
Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diinventarisasi, dilakukan
pengoleksian, dan kemudian diidentifikasi ke dalam suatu sistem informasi yang
komprehensif sehingga memudahkan untuk melakukan penelusuran kembali bahan-
bahan yang diperlukan..
4.4. Metode Analisis Bahan Hukum
Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif merupakan kegiatan
untuk melakukan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum. Dalam hal ini bahan-bahan
hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan untuk mempermudah
menganalisa bahan-bahan tersebut. Langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi
hukum terhadap substansi norma yang tertuang di dalam bahan hukum yang didapat.32
Terakhir, dilakukan analisis terhadap bahan hukum yang diolah untuk dapat melakukan
penelitian terhadap bahan-bahan yang diperoleh, sehingga dapat ditarik kesimpulan
30
Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, h.41 31
Lihat Setyo Yowono Sudikni, 1983, Pengantar Karya Ilmiah, Cet.III, Aneka Ilmu, Jakarta, h. 37 32
LB. Curzon, 1979, Yurisprudence, M&E Handbooks, Mac Donald and Evans, Ltd., Estover,
Plymouth PL6 7PZ, h. 253 – 255.
14
mengenai hasil identifikasi terhadap aspek hukum dalam konsep pariwisata
berkelanjutan serta mengenai relevansi inkorporasi konsep pariwisata berkelanjutan
dalam hukum kepariwisataan di Indonesia.
15
BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemahaman mengenai Hukum Pariwisata merupakan faktor yang sangat penting
--terutama bagi para pembuat kebijakan-- dalam menentukan keberhasilan
pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan (sustainable tourism development).33
Untuk dapat menyusun dan mengimplementasikan Hukum Pariwisata yang sesuai
dengan tujuan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, perhatian tidak dapat
hanya difokuskan kepada teori-teori yang menyatakan keuntungan pariwisata saja, yaitu
sebagai industri terbesar di dunia dan berkontribusi terhadap upaya pengentasan
kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan perolehan devisa.34
Aspek-aspek lainnya tentu perlu juga diberikan proporsi yang memadai untuk
berkontribusi dalam mewujudkan konsep pariwisata berkelanjutan.
5.1 Aspek Hukum yang terkait dengan Pengembangan Konsep Pariwisata
Berkelanjutan di Indonesia
Berkenaan dengan prinsip keberlanjutan dalam hubungannya dengan
kepariwisataan, The United Nations World Tourism Organization (UNWTO)
menyatakan sebagai berikut, “Sustainability principles refer to the environmental,
economic, and socio-cultural aspects of tourism development, and a suitable balance
must be established between these three dimensions to guarantee its long-term
sustainability”. Substansi tersebut menekankan bahwasanya prinsip-prinsip
keberlanjutan mengacu pada aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya dari
pengembangan pariwisata. Selanjutnya, ditekankan pula perlunya membentuk
keseimbangan yang sesuai di antara ketiga aspek tersebut guna menjamin keberlanjutan
jangka panjang pembangunan kepariwisataan.
Sebagaimana telah sebelumnya diuraikan pada bagian 2.1, terdapat 3 (tiga)
komponen penting dari definisi konseptual pariwisata berkelanjutan tersebut. Uraian
33
Basuki Antariksa, Penegakan Hukum Pariwisata di DKI Jakarta sebagai Destinasi Pariwisata
Internasional, Makalah yang disampaikan pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepariwisataan, yang
diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta (paparan
dilaksanakan pada tanggal 8 November 2011), h.2. http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/Art_13-
Penegakan%20Hukum%20Par-Diklat%20DKI%20811.pdf 34
Ibid
16
berikut akan membahas aspek hukum pada masing-masing unsur definisi konseptual
tersebut.
a. Unsur pertama, Sustainable tourism should make optimal use of environmental
resources that constitute a key element in tourism development, maintaining
essential ecological processes and helping to conserve natural heritage and
biodiversity.
Susbtansi yang ditekankan pada unsur ini adalah bahwasanya pariwisata
berkelanjutan hendaknya memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang
merupakan elemen kunci dalam pengembangan pariwisata, memelihara proses ekologi
penting dan membantu untuk melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati.
Unsur definisi konseptual ini memiliki keterkaitan dengan sejumlah tujuan dan fungsi
hukum, khususnya pada bidang hukum lingkungan.
Pertama, berkaitan dengan tujuan hukum untuk memberikan kepastian Hukum.
Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bermaksud memperbaharui Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup amat memperhatikan
aspek kepastian hukum. Pada Konsiderans menimbang disebutkan adanya suatu
pertimbangan bahwa undang-undang tersebut dibentuk agar lebih menjamin kepastian
hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap
keseluruhan ekosistem.35
Kedua, diberikannya perlindungan (hukum) dan pengelolaan
lingkungan hidup memiliki sejumlah tujuan, di antaranya; menjamin kelangsungan
kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi
lingkungan hidup, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan.36
b. Unsur kedua, Sustainable tourism should respect the socio-cultural authenticity of
host communities, conserve their built and living cultural heritage and traditional
values, and contribute to inter-cultural understanding and tolerance.
Unsur ini menyebutkan bahwa konsep pariwisata berkelanjutan hendaknya
memberikan penghormatan terhadap keaslian sosial budaya masyarakat, melakukan
35
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, Konsiderans Menimbang huruf f. 36
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
17
konservasi terhadap warisan budaya bergerak dan tidak bergerak dan nilai-nilai
tradisional, dan berkontribusi terhadap pemahaman lintas budaya dan toleransi.
Memang tidak dapat dimungkiri bahwa masyarakat internasional mulai menerima dan
mendukung konsep pembangunan berkelanjutan sejak pengadopsian World Heritage
Convention 1972.37
Kemudian, perlindungan dan konservasi warisan alam dan budaya
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan.38
Apalagi
faktor ekonomi, khususnya pariwisata, merupakan faktor dalam Inscription of Heritage
Canals on the World Heritage List.39
Manila Declaration on the Social Impact of
Tourism juga menghendaki adanya jaminan bahwa perencanaan pembangunan
pariwisata dapat melestarikan warisan dan keutuhan tujuan wisata di seluruh dunia serta
menghormati norma-norma sosial dan budaya masyarakat khususnya di kalangan
masyarakat asli, dan untuk tujuan ini, mengendalikan laju pertumbuhan sektor
pariwisata yang dapat membahayakan lokal masyarakat dan nilai-nilai sosial.40
Unsur definisi konseptual ini memiliki keterkaitan dengan sejumlah tujuan dan
fungsi hukum, khususnya pada bidang-bidang masyarakat adat dan cagar budaya.
Pertama, unsur pada konsep ini memiliki korelasi dengan fungsi hukum untuk
menghormati dan menjaga eksistensi nilai-nilai serta hak-hak tradisional yang dimiliki
masyarakat asli. Dalam hukum Indonesia, hal ini tertuang di dalam konstitusi41
serta
sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan42
dan desa.43
Dalam
pengejawantahan atas konsep ini, dapat kiranya diantisipasi bahwa pembangunan
kepariwisataan nantinya tidak mengganggu penggunaan atas hak-hak tradisional
tersebut, apalagi merampasnya. Hal ini penting untuk dipertimbangkan mengingat
terdapat sejumlah fakta berkaitan dengan pengembangan industri pariwisata yang justru
mendegradasi budaya lokal masyarakat setempat. Sebagai contoh, pariwisata di Bali
37
Intergovernmental Committee for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage,
2005, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, World Heritage
Centre paragraf I.B.6 38
Ibid 39
Pasal 20 (2) (f) Annex 3 Convention concerning the Protection of the World Cultural and
Natural Heritage . 40
Manila Declaration on the Social Impact of Tourism of 22 May 1997, paragraph 3 41
Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 42
Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria 43
Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
18
telah mengubah tanah pekarangan desa, yang merupakan tanah adat, yang awalnya
berfungsi sosial religius beralih fungsi menjadi fungsi ekonomis.44
Sebaliknya, hukum
juga dibutuhkan untuk menjamin bahwa pembangunan kepariwisataan tidak terganggu
karena ketidakjelasan penafsiran atas status tanah adat. Seperti misalnya situasi di
sejumlah wisata di Agam Sumatera Barat di mana pengembangan objek-objek wisata
terkendala karena status tanah ulayat.45
Kedua, unsur di dalam konsep ini berkaitan dengan salah satu tujuan hukum yakni
untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Sesuai dengan asas kemanfaatan yang
tertuang di dalam Penjelasan atas Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 11 Tahun
2010 Tentang Cagar Budaya, pelestarian cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan kesejahteraan rakyat, salah satunya dalam aspek pariwisata. Kendatipun
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya
untuk kepentingan pariwisata,46
negara bertanggung jawab dalam pengaturan,
perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dalam rangka pelestarian
terhadapnya.47
c. Unsur ketiga, Sustainable tourism should ensure viable, long-term economic
operations, providing socio-economic benefits to all stakeholders that are fairly
distributed, including stable employment and income-earning opportunities and
social services to host communities, and contributing to poverty alleviation.48
Unsur ini menggariskan bahwa konsep pariwisata berkelanjutan hendaknya
menjamin operasi ekonomi jangka panjang yang layak, memberikan manfaat sosial
ekonomi bagi semua pemangku kepentingan yang cukup didistribusikan, termasuk
pekerjaan yang stabil serta peluang kerja dan layanan sosial bagi masyarakat setempat,
dan membantu mengurangi kemiskinan.
44
Lihat Gusti Ngurah Mendrawan, I Nyoman Wita,dan A.A Istri Ari Atu Dewi, 2014, Pengaruh
Pariwisata terhadap Peralihan Fungsi Tanah Pekarangan Desa (PKD): Studi di Desa Pakraman Padang
Tegal, Ubud, Gianyar), E-Journal Kertha Desa, Denpasar, file:///C:/Users/compaq/Downloads/9543-
17284-1-SM%20(1).pdf 45
Melda, Pengembangan Sejumlah Objek Wisata di Agam Terkendala Status Tanah Ulayat,
PadangMedia.Com, 2 Februari 2016, http://padangmedia.com/pengembangan-sejumlah-objek-wisata-di-
agam-terkendala-status-tanah-ulayat/ 46
Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya 47
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Konsiderans menimbang huruf
b 48
Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, UNEP and UNWTO, 2005,
p.11-12
19
Pertama, berkaitan dengan isu pariwisata dapat memberi manfaat bagi semua
pemangku kepentingan. Undang-Undang Kepariwisataan menyatakan bahwa
Kepariwisataan diselenggarakan salah satunya dengan prinsip keterpaduan antar
pemangku kepentingan.49
Pemangku kepentingan juga mendapatkan peran penting yang
tidak banya sebagai sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Indonesia50
dan
pemasaran pariwisata berkesinambungan,51
tetapi juga dalam rangka penyusunan
rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.52
Penting kiranya untuk disampaikan bahwa pemangku kepentingan sebagaimana
dimaksud adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.53
Kedua, berkaitan dengan rasa aman untuk bekerja di sektor pariwisata dan peluang
kerja yang ditawarkan di sektor tersebut. Pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia di
antaranya bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan
tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan bagi
dirinya dan keluarganya.54
Substansi ini selaras dengan Manila Declaration on the
Social Impact of Tourism yang menyatakan sebagai berikut,“Improve people´s standard
of living through tourism by providing economic and social opportunities for wider
participation and, wherever possible and acceptable, dispersal of tourism activities and
destinations to outlying areas to increase rural incomes”. 55
Pada prinsipnya, deklarasi
ini menghendaki peningkatan standar hidup masyarakat melalui penyediaan kesempatan
ekonomi dan sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, yang dapat juga
diartikan sebagai pembukaan lapangan kerja.
Ketiga, berkaitan dengan isu pariwisata berkelanjutan hendaknya dapat membantu
upaya mengurangi, atau bahkan mengentaskan kemiskinan. Pariwisata juga dapat
digunakan sebagai bidang alternatif bagi para fakir miskin di pedesaan dengan cara
penyediaan mata pencaharian di bidang kerajinan56
yakni memproduksi kerajinan untuk
49
Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 50
Pasal 42 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 51
Pasal 7 Huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 52
Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 53
Lihat Penjelasan atas Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan dan bagian 2.2. 54
Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 55
Manila Declaration on the Social Impact of Tourism of 22 May 1997, paragraph 3 56
Pasal 21 huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
20
dijual kepada turis serta bagi para fakir miskin di perkotaan dengan cara bekerja di
sektor informal kepariwisataan.57
Dari definisi konseptual tersebut dapat dipahami bahwa untuk mencapai
pariwisata berkelanjutan, aspek-aspek yang harus dapat diseimbangkan adalah adanya
pemanfaatan lingkungan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya, harus
tetap menghormati keaslian sosial budaya dari masyarakat lokal, dan mampu
memberikan keuntungan secara ekonomi dalam masa panjang.
Sebagai tambahan, penting kiranya untuk mengemukakan bahwa konsep
mengenai pariwisata berkelanjutan tersebut telah tercermin pada Article 3 Global Code
of Ethics for Tourism Tourism, a factor of sustainable development. Pada ketentuan
tersebut digariskan pentingnya perlindungan lingkungan alam dalam rangka
mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus memenuhi kebutuhan
bagi generasi saat ini dan masa depan,58
pentingnya mengurangi tekanan aktivitas
pariwisata terhadap lingkungan dan perlunya meningkatkan dampak manfaat bagi
industri pariwisata dan ekonomi lokal,59
serta perlunya perlindungan bagi ekosistem dan
keanekaragaman hayati.60
5.2 Relevansi Inkorporasi Konsep Pariwisata Berkelanjutan dalam Hukum
Kepariwisataan di Indonesia
Uraian berikut akan mengetengahkan analisis mengenai Mekanisme Inkorporasi
Suatu Konsep Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Identifikasi
Peraturan Perundang-undangan yang telah mengadopsi Konsep Pariwisata
Berkelanjutan dengan menjadikan peraturan daerah di Provinsi Bali beserta
kabupaten/kota di bawahnya sebagai suatu fokus studi.
57
Pasal 22 huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin 58
Article 3 (1) Global Code of Ethics for Tourism Tourism 59
Article 3 (3) Global Code of Ethics for Tourism Tourism 60
Article 3 (4) Global Code of Ethics for Tourism Tourism
21
5.2.1 Mekanisme Inkorporasi Suatu Konsep Ke Dalam Peraturan Perundang-
Undangan
Idealnya, konsep pariwisata berkelanjutan dapat tertransformasi baik pada
peraturan perundang-undangan nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.
Pertanyaan penting mengenai hal ini adalah mengenai bagaimana cara untuk melakukan
inkorporasi tersebut.
Pada tataran peraturan perundang-undang nasional, pintu masuk agar suatu
konsep dapat diadopsi adalah pada tahap Perencanaan penyusunan Undang-Undang
melalui program legislasi nasional (prolegnas) yang merupakan instrumen perencanaan
program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan
sistematis.61
Prolegnas merupakan instrumen awal yang amat strategis karena memuat
perihal materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan
lainnya yang merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang
yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan
dan jangkauan dan arah pengaturan, yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan
yang dituangkan dalam Naskah Akademik.62
Sebagaimana halnya proses di tingkat nasional, Perencanaan penyusunan
Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Program legislasi daerah provinsi (prolegda
Provinsi).63
Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi meliputi latar belakang dan
tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, lingkup, atau objek
yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan.64
Materi yang diatur tersebut
telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik. 65
Adapun Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan
dalam Prolegda Kabupaten/Kota.66
Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan
61
Pasal 1 angka 9 dan Pasal 16 61
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan 62
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan 63
Pasal 1 angka 10 dan Pasal 32 63
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan 64
Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan 65
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan 66
Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan
22
Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap Prolegda
Kabupaten/Kota
5.2.2 Identifikasi Peraturan Perundang-undangan yang telah mengadopsi
Konsep Pariwisata Berkelanjutan
Pada bagian 2.2 sebelumnya telah diuraikan peran Pemerintah Pusat dalam
mentransformasikan konsep pariwisata berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat di dalam
Pasal 2 huruf h Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Undang-Undang Kepariwisataan) yang menyatakan bahwa “berkelanjutan” merupakan
salah satu asas dalam penyelenggaraan Kepariwisataan. Selanjutnya, Peraturan
Presiden Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pariwisata juga menggariskan
bahwa kementerian ini memiliki sejumlah fungsi yang dapat mewujudkan konsep
pembangunan berkelanjutan, di antaranya dalam perumusan dan penetapan kebijakan di
bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata dan dalam pelaksanaan
kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka
pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah. Kemudian
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIKN) Tahun 2010–2025 juga
merupakan dokumen yang berulang kali menyebut frasa “pembangunan kepariwisataan
yang berkelanjutan menyatakan bahwa arah pembangunan kepariwisataan nasional
meliputi pembangunan kepariwisataan nasional yang salah satunya dilaksanakan dengan
berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan. Demikian pula
halnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
yang menyebutkan secara ekspisit adanya pengarusutamaan pembangunan
berkelanjutan (mainstreaming sustainable development) dan khusus di bidang
kepariwisataan, dokumen tersebut menyebutkan bahwa dengan karakteristik
pembangunan pariwisata yang bersifat multi sektor dan multi dimensi, dibutuhkan
perangkat yang secara langsung dapat menjamin bahwa kebijakan dan program
pembangunan kepariwisataan di daerah dapat terjaga.67
Sepanjang penelusuran peneliti, terdapat cukup banyak peraturan daerah yang
telah menginkorporasikan konsep pariwisata berkelanjutan. Menariknya, inkorporasi
tersebut dituangkan dengan cara yang beragam.
67
Lihat uraian pada 2.2
23
Pertama, inkorporasi dilakukan secara eksplisit pada bagian konsiderans yang
diawali dengan kata „menimbang‟. Sebagaimana ditentukan, konsiderans memuat uraian
singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan
Peraturan Perundang–undangan.68
Pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur
filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan
pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis,
sosiologis, dan yuridis.69
Sebagai contoh, dapat dirujuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6
Tahun 2011 tentang Kepariwisataan yang pada konsiderans Menimbang huruf b
dirumuskan dalam rangkaian kalimat sebagai berikut:
“bahwa pembangunan usaha kepariwisataan merupakan bagian integral dari
pembangunan daerah Lampung yang dilakukan melalui perencanaan
menyeluruh dan kerangka kerja sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan,
dan bertanggungjawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dari
segi ekonomi, sosial dan kultural”
Contoh lain dapat dilihat pada konsiderans Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepariwisataan70
yang
menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing kota Jakarta di tingkat
global, perlu dilakukan pengelolaan sumber daya dan modal pembangunan
kepariwisataan secara lebih sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan
bertanggung jawab.
Pada level peraturan daerah kabupaten, dapat dirujuk konsiderans menimbang
huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang
Kepariwisataan71
yang menyebutkan “bahwa agar pengembangan kawasan wisata
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan secara sistematis, terencana,
terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab, maka perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Kepariwisataan”. Demikian pula halnya dengan Peraturan Daerah Kota
Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, pada
konsiderans Menimbang huruf a dinyatakan sebagai berikut:
68
Lampiran II Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang–Undangan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, par. 18. 69
Ibid, par 19. 70
http://www.jakarta-tourism.go.id/sites/default/files/PERDA%20NOMOR%206%20TH%20201-
5.pdf 71
http://jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=16238
24
“bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional
yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan
bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai
agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan
hidup, serta kepentingan nasional”72
Peraturan daerah yang memuat konsep pariwisata berkelanjutan melalui format
serupa dapat pula dilihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7
Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah. Pada Konsiderans
Menimbang huruf a disebutkan sebagai berikut
“bahwa penyelenggaraan kepariwisataan merupakan bagian Integral dari
pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan secara
sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan
tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, kekayaan
alam, peninggalan purbakala dan peninggalan sejarah, seni, karakteristik daerah
dan kelestarian alam yang dimiliki daerah merupakan sumber daya dan modal
dasar pembangunan kepariwisataan”
Metode inkorporasi kedua adalah pemberian pengakuan formal bahwa
“keberlanjutan” (sustainability) sebagai salah satu asas, yakni kepariwisataan
diselenggarakan berdasarkan asas berkelanjutan. Peneliti menemukan bahwa metode ini
hampir digunakan oleh semua peraturan daerah di bidang kepariwisataan. Sebagai
contoh, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah yang menyatakan dalam rangka mendukung
pembangunan kepariwisataan di daerah, penyelenggaraan Kepariwisataan salah satunya
dimaksudkan untuk menjamin manfaat kepariwisataan secara berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan hidup.73
Kemudian inkorporasi melalui metode ini dapat pula
dilihat di dalam Pasal 2 huruf h Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun
2011 tentang Kepariwisataan, Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung
Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan, Pasal 2 huruf h Peraturan Daerah
Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan, Pasal 2 Peraturan
Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 tahun 2013 tentang Kepariwisataan Budaya
Kabupaten Gianyar, dan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun
2014 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.
72
http://dprd-tasikmalayakota.go.id/index.php/produk-hukum-download/peraturan-daerah/cat_
view/1-perda/18-perda-tahun-2014 73
Pasal 2 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah, http://hukum.bandungbaratkab.go.id/dokumen/arsip_97.pdf?_
=3232005884
25
Metode Ketiga adalah inkorporasi pada bagian maksud dan tujuan daripada
peraturan daerah. Salah satu contohnya adapah Pasal 4 huruf c Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 yang menyebutkan salah satu tujuan Peraturan
Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, pembangunan,
pengelolaan, dan pengembangan destinasi wisata yang berbasis pemberdayaan
masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan;74
Metode lain adalah inkorporasi pada materi muatan. Sebagai contoh adalah
Pasal 73 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepariwisataan. Ketentuan ini menentukan bahwa
insentif dapat diberikan Gubernur kepada penyelenggara usaha pariwisata berupa
insentif fiskal dan non fiskal yang memenuhi salah satu kriteria, di antaranya
mengembangkan usaha yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Metode lain yang cukup menjanjikan adalah inkorporasi konsep pembangunan
berkelanjutan melalui rencana induk kepariwisataan daerah (Ripparda). Sebagai salah
satu contoh dapat dilihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun
2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2014-2029.
75 Dalam Pasal 25 Perda Ripparda Kabupaten Batubara tersebut dinyatakan bahwa
Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata dilakukan melalui pengembangan
kemitraan yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan kepada semua pemangku
kepentingan dan pelaku usaha kepariwisataan daerah, nasional dan internasional;
Selanjutnya Pasal 27 Perda Ripparda tersebut juga menentukan Pembangunan Industri
Kepariwisataan Daerah dengan redaksional sebagai berikut:
“Pengembangan tanggung jawab sosial lingkungan dilakukan dengan
pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-
prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan
ekonomi hijau (green economic), serta mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di
sepanjang mata rantai industri pariwisata yang perduli pada pelestarian
lingkungan dan kebudayaan di daerah.”
Ripparda juga dapat dituangkan sebagai lampiran perda, seperti misalnya
Lampiran Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan yang memuat Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010-2025. Ripparda ini memuat
74
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 75
www.batubarakab.go.id/.../PERDA%20NO%209%20TH%202014.
26
prinsip-prinsip pengembangan yang perlu dianut yang dirumuskan berdasarkan isu-isu
strategis yang dihadapi Kota Tasikmalaya sesuai dengan prinsip pembangunan
berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pembangunan daerah secara keseluruhan.76
Salah
satu isu strategis yang menjadi muatan Ripparda ini adalah perencanaan pengembangan
Industri Pariwisata di Kota Tasikmalaya diarahkan pada pengembangan pariwisata yang
berbasis pada akar budaya dan tata nilai masyarakat serta ramah lingkungan. Sumber
daya alam dan sosial yang dimiliki hendaknya tetap dapat dipertahankan dan
dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi pengembangan industri pariwisata;77
Salah satu
Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Ripparda ini adalah Pendekatan
pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.
“Pendekatan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) dapat diartikan
sebagai tujuan wisata yang dikunjungi meliputi budaya, ekonomi. Dalam
konteks ini, pengelolaan dampak pengembangan pariwisata terhadap daerah
tujuan wisata merupakan hal yang sangat penting. Dengan demikian, pada
hakekatnya pariwisata berkelanjutan harus dapat mengintegrasikan setidaknya
tiga dimensi, yaitu dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Pendekatan
ini dapat memastikan bahwa dokumen perencanaan yang dihasilkan
economicaly veasible, environtmentaly sustainable, dan socialy acceptable.”78
Metode terakhir adalah inkorporasi pada bagian penjelasan Perda. Salah satu
contoh adalah Penjelasan Bagian Umum Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor
9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang
menjelaskan hal sebagai berikut:
“Bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional
yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan
bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai
agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan
hidup, serta kepentingan nasional….. Untuk tujuan pembangunan
kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan di Kabupaten Batu Bara,
maka disusunlah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang
segala sesuatunya tertuang dalam Peraturan Daerah ini.”
5.2.3 Identifikasi Peraturan Daerah di Bali yang telah mengadopsi Konsep
Pariwisata Berkelanjutan
Bali selama ini dikenal sebagai ujung tombak kepariwisataan nasional.
Sehubungan dengan hal tersebut, menarik kiranya untuk menganalisis peraturan-
peraturan daerah yang ada di Bali, baik pada level provinsi maupun kabupaten. Pada
76
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010-2025 1.1 77
Ibid, 1.2 78
Ibid, 1.5
27
level provinsi, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Kepariwisataan Budaya Bali dapat dikualifikasikan sebagai salah salah satu peraturan
daerah yang memuat konsep pariwisata berkelanjutan secara proporsional. Pada bagian
ketentuan umum yakni dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah tersebut, frasa
kepariwisataan budaya Bali didefinisikan sebagai berikut:
“Kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai
oleh ajaran Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana sebagai potensi utama
dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehingga
terwujud hubungan timbal-balik yang dinamis antara kepariwisataan dan
kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan
berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,
kelestarian budaya dan lingkungan”
Selanjutnya, Pasal 2 peraturan daerah provinsi tersebut menegaskan bahwa
penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali salah satunya dilaksanakan berdasarkan
pada asas berkelanjutan. Peraturan daerah ini juga menentukan bahwa Pembangunan
Kepariwisataan Budaya Bali di antaranya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Bali secara merata dan berkelanjutan dan melestarikan lingkungan alam
Bali sebagai basis penyangga kehidupan masyarakat dan kebudayaan Bali secara
berkelanjutan.79
Sejumlah kabupaten di Bali yang memberikan perhatian pada pengembangan
kepariwisataan juga telah memuat asas keberlanjutan di dalam peraturan daerahnya.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan
menentukan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan sejumlah asas yang
salah satunya adalah asas berkelanjutan.80
Penjelasan atas ketentuan tersebut
menyatakan sebagai berikut
“Yang dimaksud dengan ”asas berkelanjutan” adalah bahwa pembangunan
pariwisata harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip – prinsip
berkelanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi
saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang. Penerapan
prinsip berkelanjutan ini perlu dilakukan di segala bidang untuk memberikan
jaminan pengelolaan dan manfaat jangka panjang.”
79
Pasal 4 huruf b dan c Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Kepariwisataan Budaya Bali 80
Pasal 2 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Kepariwisataan
28
Contoh lain adalah Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang memuat hal yang sama.81
Demikian
pula halnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 tahun 2013 tentang
Kepariwisataan Budaya Kabupaten Gianyar yang juga secara eksplisit menyebutkan
asas berkelanjutan.82
Selain mencantumkan sebagai asas, Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar
Nomor 10 tahun 2013 tentang Kepariwisataan Budaya Kabupaten Gianyar dapat
dikategorikan sebagai salah satu perda kabupaten yang paling cukup rinci
mengakomodir konsep pariwisata berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat pada Bab III
mengenai Pembangunan Kepariwisataan Budaya Kabupaten Gianyar. Dalam Pasal 4
dinyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan tersebut di antaranya diarahkan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Gianyar secara merata dan
berkelanjutan, yang merefleksikan aspek ekonomi konsep pariwisata berkelanjutan,
serta diarahkan untuk melestarikan lingkungan alam Kabupaten Gianyar sebagai basis
penyangga kehidupan masyarakat dan kebudayan kabupaten gianyar secara
berkelanjutan. Lebih jauh, Pasal 5 ayat (5) huruf d peraturan daerah tersebut
menyebutkan pula bahwa kepariwisataan kabupaten Gianyar berlandaskan Tri Hita
Karana yang di antaranya meliputi hubungan manusia dengan lingkungan alam adalah
dilaksanakan dengan prinsip menghargai alam sebagai ciptaan Tuhan untuk dijaga
kelestariannya, menyeimbangkan prinsip pembangunan untuk generasi mendatang
secara berkelanjutan.
81
Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2014 82
Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 tahun 2013 tentang Kepariwisataan
Budaya Kabupaten
29
BAB VI
RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA
Pasca laporan penelitian ini dikumpulkan, tahapan berikutnya adalah proses
pengajuan ke jurnal internasional. Artikel ilmiah yang disusun dan disarikan dari
penelitian ini dengan judul “Incorporating the Concept of Sustainable Tourism into the
Legislations and Regulations in Indonesia”.
Jurnal yang dituju adalah International Journal of Sustainable Development and
World Ecology yang merupakan jurnal bereputasi internasional yang terindeks di
Proquest (CSA), Lexis Nexis, Compendex, di Scopus. Sebagai alternatif, artikel akan
diterbitkan di Annals of Tourism Research (SCImago Journal Rank (SJR): 2.262 dan
Impact Factor: 2.685)
30
BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN
7.1. Kesimpulan
Ada dua kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini.
1. Definisi Konseptual mengenai pariwisata berkelanjutan yang dikemukakan oleh
The United Nations World Tourism Organization (UNWTO) mengacu pada aspek
lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya dari pembangunan kepariwisataan yang
menekankan perlunya membentuk keseimbangan yang sesuai antara ketiga aspek
tersebut guna menjamin keberlanjutan jangka panjang daripada pembangunan
kepariwisataan. Tiga unsur penting dari definisi konseptual tersebut ternyata
berkaitan dengan sejumlah aspek hukum, khususnya yang terkait dengan
pengembangan konsep pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Unsur pertama yang
menekankan bahwasanya pariwisata berkelanjutan hendaknya memanfaatkan
secara optimal sumber daya lingkungan yang merupakan elemen kunci dalam
pengembangan pariwisata, memelihara proses ekologi penting dan membantu untuk
melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati ternyata memiliki
keterkaitan dengan sejumlah tujuan dan fungsi hukum, khususnya pada bidang-
bidang hukum lingkungan. Pertama, berkaitan dengan tujuan Hukum untuk
memberikan kepastian Hukum dan kedua, dilakukannya perlindungan (hukum) dan
pengelolaan lingkungan hidup memiliki sejumlah tujuan, di antaranya; menjamin
kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga
kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mewujudkan pembangunan
berkelanjutan.83
Unsur kedua yang menghendaki pariwisata berkelanjutan
memberikan penghormatan terhadap keaslian sosial budaya masyarakat, melakukan
konservasi terhadap warisan budaya bergerak dan tidak bergerak dan nilai-nilai
tradisional, dan berkontribusi terhadap pemahaman lintas budaya dan toleransi
memiliki keterkaitan dengan sejumlah tujuan dan fungsi hukum, khususnya pada
bidang-bidang masyarakat adat dan cagar budaya. Pertama, unsur pada konsep ini
memiliki korelasi dengan fungsi hukum untuk menghormati dan menjaga eksistensi
nilai-nilai serta hak-hak tradisional yang dimiliki masyarakat asli dan kedua, unsur
83
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
31
di dalam konsep ini berkaitan dengan salah satu tujuan hukum yakni memberikan
kemanfaatan bagi masyarakat. Unsur ketiga yang menggariskan bahwa konsep
pariwisata berkelanjutan hendaknya menjamin operasi ekonomi jangka panjang
yang layak, memberikan manfaat sosial ekonomi bagi semua pemangku
kepentingan yang cukup didistribusikan, termasuk pekerjaan yang stabil serta
peluang kerja dan layanan sosial bagi masyarakat setempat, dan membantu
mengurangi kemiskinan ternyata amat berkaitan dengan tiga isu. Isu pertama
berkaitan dengan distribusi manfaat yang adil bagi semua pemangku kepentingan,
kemudian perlunya untuk menyelaraskan pembangunan kepariwisataan dan
pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia serta terakhir pariwisata diharapkan
dapat digunakan sebagai bidang pekerjaan alternatif bagi para fakir miskin di
pedesaan dan di perkotaan.
2. Idealnya, konsep pariwisata berkelanjutan dapat tertransformasi secara baik pada
peraturan perundang-undangan nasional, tingkat provinsi, dan tingkat
kabupaten/kota melalui mekanisme yang telah diatur di dalam peraturan
perundang-undangan. Pintu masuk agar suatu konsep, dalam hal ini konsep
pembangunan berkelanjutan, dapat diinkorporasikan dengan optimal adalah melalui
program legislasi. Pada tataran peraturan perundang-undang nasional dilakukan
pada tahap perencanaan penyusunan Undang-Undang melalui program legislasi
nasional (prolegnas), selanjutnya perencanaan penyusunan Peraturan Daerah
Provinsi dilakukan dalam Program legislasi daerah provinsi (prolegda Provinsi),
dan terakhir perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan
dalam Prolegda Kabupaten/Kota. Pada tataran peraturan perundang-undangan
nasional, inkorporasi telah dilakukan pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2009
tentang Kepariwisataan (Undang-Undang Kepariwisataan), Peraturan Presiden
Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pariwisata, Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIKN) Tahun 2010–2025 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Sepanjang penelitian
ini dilakukan, terdapat cukup banyak peraturan daerah yang telah
menginkorporasikan konsep pariwisata berkelanjutan, yang menariknya,
dituangkan dengan berbagai cara yang beragam. Pertama, inkorporasi dilakukan
secara eksplisit pada bagian konsiderans yang diawali dengan kata „Menimbang‟.
32
Metode inkorporasi kedua adalah pemberian pengakuan formal bahwa
“keberlanjutan” (sustainability) sebagai salah satu asas, yakni kepariwisataan
diselenggarakan berdasarkan asas berkelanjutan. Metode ini hampir digunakan oleh
semua peraturan daerah di bidang kepariwisataan. Metode Ketiga adalah
inkorporasi pada bagian maksud dan tujuan daripada peraturan daerah. Metode
keempat adalah inkorporasi pada materi muatan. Metode lain yang cukup
menjanjikan adalah inkorporasi konsep pembangunan berkelanjutan melalui
rencana induk kepariwisataan daerah (Ripparda). Metode terakhir adalah
inkorporasi pada bagian penjelasan Perda. Dengan demikian, Inkorporasi Konsep
Pariwisata Berkelanjutan ke dalam Hukum Kepariwisataan di Indonesia relevan
untuk dilakukan pada seluruh tingkatan peraturan perundang-undangan.
7.2. Saran
Merujuk pada hasil penelitian, ada dua saran yang hendak dikemukakan, yakni:
1. Berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2015-2019 yang menyebutkan secara ekspisit adanya pengarusutamaan
pembangunan berkelanjutan (mainstreaming sustainable development),
Kementerian Pariwisata dan Kementerian Dalam Negeri perlu menyusun
pedoman pengarusutamaan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan
dalam penyusunan peraturan daerah provinsi dan kabupaten kota.
2. Perlu dilakukan penataran bagi para perancang peraturan perundang-undangan
dan peraturan daerah, baik para perancang fungsional maupun para akademisi
yang menekuni legislative drafting, untuk mengenalkan ragam metode
inkorporasi konsep pariwisata berkelanjutan.
33
DAFTAR PUSTAKA
Buku
LB. Curzon, 1979, Yurisprudence, M&E Handbooks, Mac Donald and Evans, Ltd.,
Estover, Plymouth PL6 7PZ.
Michael Faure, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and I Made Budi Arsika, 2014,
Sustainable Tourism and Law, Eleven International Publishing, Den Haag.
Michael Hughes, David Weaver, Christof Pforr (Eds), 2015, The Practice of
Sustainable Tourism: Resolving the Paradox, Routledge, New York.
Setyo Yowono Sudikni, 1983, Pengantar Karya Ilmiah, Cet.III, Aneka Ilmu, Jakarta.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, CV. Rajawali, Jakarta.
UNEP and UNWTO, 2005, Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy
Makers.
Jurnal
Aleks Prifti and Engjellushe Zenelaj, 2013, Challenges Towards Sustainable Tourism
for Regional Development of Vlore Region, European Journal of Sustainable
Development, Vol 2,No 4, h. 289 diakses dari http://www.ecsdev.org/images/
conference/siICSD2013/prifti%20%20285-292.pdf
Gusti Ngurah Mendrawan, I Nyoman Wita,dan A.A Istri Ari Atu Dewi, 2014, Pengaruh
Pariwisata terhadap Peralihan Fungsi Tanah Pekarangan Desa (PKD): Studi di
Desa Pakraman Padang Tegal, Ubud, Gianyar), E-Journal Kertha Desa,
Denpasar, file:///C:/Users/compaq/Downloads/9543-17284-1-SM%20(1).pdf
Hall, C. Michael, Stefan Gossling, Daniel Scott (Eds), 2015, The Routledge Handbook
of Tourism and Sustainability, London, diakses sebagian dari
https://www.routledge.com/products/9780415662482
Navamin Chatarayamontri, 2009, Sustainable Tourism and the Law: Coping with
Climate Change, Doctoral Of Juridical Science (S.J.D.) Degree
S.J.D.Dissertation, Pace University of School of Law. h.145, diakses dari
http://digitalcommons.pace.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=la
wdissertations
34
Artikel
Sambutan Menteri Pariwisata R.I. Pada Peringatan World Tourism Day dan Hari
Kepariwisataan Nasional, 23-Sep-2015, diakses dari
http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=125&id=2975
Basuki Antariksa, Penegakan Hukum Pariwisata di DKI Jakarta sebagai Destinasi
Pariwisata Internasional, Makalah yang disampaikan pada kegiatan Pendidikan
dan Pelatihan Kepariwisataan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta (paparan dilaksanakan pada
tanggal 8 November 2011), http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/Art_13-
Penegakan%20Hukum%20Par-Diklat%20DKI%20811.pdf
Melda, Pengembangan Sejumlah Objek Wisata di Agam Terkendala Status Tanah
Ulayat, PadangMedia.Com, 2 Februari 2016,
http://padangmedia.com/pengembangan-sejumlah-objek-wisata-di-agam-
terkendala-status-tanah-ulayat/
Internet
UNWTO, http://sdt.unwto.org/content/about-us-5
http://www.tandfonline.com/toc/tsdw20/current
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=abstractingIndexing&
journalCode=tsdw20#.VufEjkDSOlw dan http://www.scimagojr.com/journal
search.php?q=23292&tip=sid
http://www.journals.elsevier.com/annals-of-tourism-research/
http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/charter.html
http://sdt.unwto.org/content/about-us-5
http://www.jakarta-tourism.go.id/sites/default/files/PERDA%20NOMOR%206%20TH
%20201-5.pdf
http://jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=16238
http://dprd-tasikmalayakota.go.id/index.php/produk-hukum-download/peraturan-
daerah/cat_ view/1-perda/18-perda-tahun-2014
http://www.visitingjogja.com/new/pembangunan-pariwisata-berkelanjutan-
dikembangkan
http://bogorpos.com/2015/10/08/guru-besar-ipb-kritik-program-pariwisata-
berkelanjutan/
35
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang–Undangan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional Tahun 2010–2025
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Buku II.
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pariwisata
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pariwisata
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepariwisataan
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya
Bali
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2015
Tentang Kepariwisataan
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2012 Tentang
Kepariwisataan
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah
36
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 tahun 2013 Tentang Kepariwisataan
Budaya Kabupaten Gianyar
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan
Instrumen Internasional
Annex 3, Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural
Heritage
Global Code of Ethics for Tourism
Manila Declaration on the Social Impact of Tourism of 22 May 1997
Dokumen
Intergovernmental Committee for the Protection of the World Cultural and Natural
Heritage, 2005, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage
Convention, World Heritage Centre
37
Lampiran Presentasi dalam Seminar International Tourism Conference,
“Promoting Cultural & Heritage Tourism” dengan judul presentasi
“Incorporating the Concept of Sustainable Tourism into the Law and Regulations on
Cultural and Heritage Tourism in Indonesia”, Bali, 1-3 September 2016
Slide 1
Incorporating the Concept of Sustainable Tourism into the Law and Regulations on Cultural and
Heritage Tourism in Indonesia
Ni Gusti Ayu Dyah SatyawatiI Gusti Ngurah Wairocana
Presented on International Tourism ConferenceBali, 1-3 September 2016
“Promoting Cultural and Heritage Tourism”
Slide 2
OUTLINE
• Background
• Purpose of the Study
• Concept of Sustainable Tourism
• Culture and Heritage Tourism in Indonesia
• Incorporating the Concept of Sustainable Tourism into the Law and Regulations onCultural and Heritage Tourism in Indonesia
• Concluding Section
Slide 3
Background
• Cultural and Heritage Tourism has been campaigned by international society, including the UNWTO
• This type of tourism is suitable for Indonesia as many cultural heritage sites, ceremonies, and attractions are very potential to attract tourists.
• The cultural Tourism is link to the concept of sustainable tourism
• From the legal perspective, it is interesting to study how this concept is incorporated into cultural tourism in Indonesia.
Slide 4
Purpose
This study will analyze how the sustainable tourism concept will be incorporated into the specific regulations that cover the issues of cultural and heritage tourism.
Slide 5
Concept of Sustainable Tourism (UNWTO)
Sustainable tourism can be defined as:"Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities"
• Conceptual definition: Sustainable tourism development guidelines and management practices are applicable to all forms of tourism in all types of destinations, including mass tourism and the various niche tourism segments. Sustainability principles refer to the environmental, economic, and socio-cultural aspects of tourism development, and a suitable balance must be established between these three dimensions to guarantee its long-term sustainability.
Slide 6
Thus, sustainable tourism should:1) Make optimal use of environmental resources that
constitute a key element in tourism development, maintaining essential ecological processes and helping to conserve natural heritage and biodiversity.
2) Respect the socio-cultural authenticity of host communities, conserve their built and living cultural heritage and traditional values, and contribute to inter-cultural understanding and tolerance.
3) Ensure viable, long-term economic operations, providing socio-economic benefits to all stakeholders that are fairly distributed, including stable employment and income-earning opportunities and social services to host communities, and contributing to poverty alleviation
Concept of Sustainable Tourism (UNWTO)
38
Slide 7
• Sustainable tourism development requires the informed participation of all relevant stakeholders, as well as strong political leadership to ensure wide participation and consensus building. Achieving sustainable tourism is a continuous process and it requires constant monitoring of impacts, introducing the necessary preventive and/or corrective measures whenever necessary.
Concept of Sustainable Tourism (UNWTO)
Slide 8
Culture and Heritage Tourism in Indonesia
• In the Consideration of the Law No. 10 Year 2009 concerning Tourism, it says that the state of nature, flora and fauna , as a gift of God Almighty , as well as ancient relics, relics of history , art, and culture of the Indonesian nation is resource and capital of tourism development
• Art. 85 ( 1 ) Law No. 11 Year 2010 concerning Cultural Heritage holds that Government, Local Government , and everyone can utilize the Cultural Heritage for the interest tourism.
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Merging the concepts
• The concept of “Sustainable Cultural Tourism”
• The concept of “Sustainable Cultural and Heritage Tourism”
• Some studies concluded that sustainable tourism supported cultural and heritage tourism
Slide 12
Slide 13
Slide 14
39
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
• Art. 2 of the Law No 10 Year 2009 concerning Tourism (Indonesian Tourism Act) states that Tourism is implemented based on inter alia the principle of sustainable
• Art. 2(4) of the Government Regulation No.50 Year 2011 concerning Master Plan of National Tourism Development holds that the vision of national tourism development is towards Indonesia as a world class tourist destination country, competitive, sustainable, etc
The Concept of Sustainable Tourism in the existing Laws and Regulations on Tourism
in Indonesia
Slide 20
Incorporating the Concept of Sustainable Tourism into the Law and Regulations on Cultural and
Heritage Tourism in Indonesia: Do We Need It ? (1)
• Indonesian Tourism Act as a national legislative product has already recognized the concept of sustainable tourism
• According to hierarchy of law, there are some types of regulations that must further regulate the norms containing in that Act, namely Government Regulation, Presidential Regulation, Provincial Regulation, and Regency/Municipality Regulations
• In order to ensure that the concept of sustainable tourism will be properly adopted, the incorporation must approach the lowest hierarchy of law.
Slide 21
Incorporating the Concept of Sustainable Tourism into the Law and Regulations on Cultural and
Heritage Tourism in Indonesia: Do We Need It ? (2)
• Bali is a province that has enacted Provincial Regulation No. 2 Year 2012 concerning Culture Tourism
• Some regencies in Bali have also enacted Regency Regulations (i.e Badung No.2/2012, Buleleng(No.1/2014)
• It can be reasonably assumed that not all provinces and regencies/cities in Indonesia that own tourism potencies have already properly incorporated the concept in concern.
• This hence needs to a set of effort to incorporate the concept of sustainable tourism into more local regulations
Slide 22
Incorporating the Concept of Sustainable Tourism into the Law and Regulations on Cultural and
Heritage Tourism in Indonesia: The 7 Steps
1. Raising the awareness on the Concept of Sustainable Tourism
2. Campaigning the needs to adopt this concept to all tourism stakeholders
3. Approaching the Policy and Regulations Makers4. Inserting into Academic Draft 5. Lobbying some champions to defend the concept during
the public debates/discussion on the Bill in concern6. Once the concept would be successfully incorporated into
law or regulation becomes “legal concept”, a systematic dissemination should be carried out
7. Ensuring that the “legal concept” will be further regulated through some implementing regulations.
40
Slide 23
CONCLUDING SECTION• The concept of sustainable development has
incorporated in laws and regulation on tourism in Indonesia
• Indonesian laws has allowed cultural heritage becoming a type of tourism, to be implemented in a sustain way
• Some efforts are needed to incorporate the concept of sustainable tourism into local regulations of the provinces and regencies/cities in Indonesia that own tourism potencies
• We propose the 7 steps to Incorporate the Concept of Sustainable Tourism into the Law and Regulations on Cultural and Heritage Tourism in Indonesia
Slide 24
THANK YOU VERY MUCH
1
LAMPIRAN
2
INCORPORATING THE CONCEPT OF SUSTAINABLE TOURISM
INTO THE LEGISLATIONS AND REGULATIONS IN INDONESIA
OUTLINE
A. Introduction
Main Idea 1 : The origin of the concept of sustainable tourism
Main Idea 2 : The spread of the concept of sustainable tourism
Main Idea 3 : UNWTO campaign on the incorporation of the concept of
sustainable tourism
Main Idea 4 : The needs of incorporating the concept of sustainable tourism
in Indonesia
B. Purpose and Methodology
1. Juridical Problems
2. The aims of writing
3. Analysis of existed publication
4. Methodology : Methods of Legal Research, Instrumental Approach,
Conceptual Approach
5. Structure of the Article
C. Indentifying Legal Aspects contained in the concept of Sustainable Tourism
1. Tourism, Environment, and Law: Law shall be used to ensure the good
condition of environment while it utilized for tourism
2. Tourism, Socio-cultural, Law: Law is expected to conserve cultural heritage
and traditional values, and contribute to inter-cultural understanding and
tolerance between locals and visitors.
3. Tourism, Economics, and Law: Law is functioned in generating economics
by encouraging proper tourism industry
D. The Relevace of Incorporating the concept of Sustainable Tourism in Indonesian
Legislations and Regulations
1. Hierarchy of Law in Indonesia
2. Legislations as legal product created by executive and legislative branches
3. Regulations as legal product that implement legislations
4. Existing Legislations and Regulations on Tourism in Indonesia
5. The future sustainable tourism legislations and regulations in Indonesia
E. Concluding Remarks
1. Conclusion
2. Recommendation
3
BIODATA KETUA
A. Identitas Diri
1. Nama Lengkap (dengan gelar) Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati,SH.,M.Kn.,LLM L/P
2. Jabatan Fungsional Lektor
3. Jabatan Struktural -
4. NIP/NIK/No.Identitas lainnya 19820516 200501 2 020
5. NIDN 0016058202
6. Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar, 16 Mei 1982
7. Alamat Rumah Jl. Tukad Pancoran I / 18 Denpasar
8. Nomor Telepon/Faks /HP 08179764001
9. Alamat Kantor Fakultas Hukum Universitas Udayana
Jl. Bali No. 1 Denpasar
10. Nomor Telepon/Faks 0361-222666/Fax. 0361-234888
11. Alamat e-mail dyah_satyawati@yahoo.com
12. Lulusan yang telah dihasilkan Bimbingan Skripsi 22 orang
13. Mata Kuliah yg diampu 1. Hukum Administrasi Negara
2. Ilmu Administrasi Negara
3. Hukum Agraria
4. Hukum Kepariwisataan
5. Bahasa Inggris Hukum
B. Riwayat Pendidikan
Program S-1 S-2 S-2
Nama Perguruan
Tinggi
Universitas Udayana Universitas
Gadjah Mada
Maastricht University
Bidang Ilmu Ilmu Hukum Magister
Kenotariatan
Globalisation and Law
Tahun Masuk 2000 2004 2008
Tahun Lulus 2004 2006 2009
Judul Skripsi/Thesis Kewenangan
Pemerintah Daerah
Dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Kewenangan
Pejabat Lelang
Kelas I Untuk
Membeli Barang
Bergerak Dalam
Lelang Non
Eksekusi di
KP2LN Denpasar
The Right to be
Registered After Birth
and Its Correlation with
the Right to Education
in Indonesia
(Comparative Analysis
with International
Human Rights Law)
Nama Pembimbing I Nyoman Suyatna,
SH.,MH dan (Alm) I
Gusti Bagus Putra
Samajaya, SH
Dwi Haryati,
SH.,MH
Prof. Dr. Fons
Coomans
4
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan
Sumber *) Jml (Juta Rp.)
1. 2011 Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Berkaitan Dengan Penetapan Kawasan Tempat Suci Pura Sad Kahyangan Sebagai Kawasan Pariwisata (Studi Kasus Pada Kawasan Tempat Suci Pura Uluwatu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung)
Project Nuffic IDN 223 Tahun Anggaran 2011 Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian No: 09/Research/NPT-Nuffic-FL-UNUD/II/2011 Tanggal 4 Februari 2011.
Rp. 20.000.000,-
2. 2011 Travel Warning Dalam Perspektif Hukum dan HAM
Dana DIPA Universitas Udayana Nomor 1637a.8/Un.14/Ku.0304/Perjanjian/2011 Tanggal : 5 Mei 2011
Rp. 7.500.000,-
3. 2012 Implikasi Hukum Peralihan Status Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Bahan Layanan Umum (BLU)
Dana DIPA Penelitian Dosen Muda
Rp. 7.500.000,-
4 2013 Implikasi Hukum Pengadopsian ASEAN Human Rights Declaration Bagi Indonesia
Dibiayai Dari Dana DIPA Universitas Udayana Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor : Nomor : 74.62/UN.1 4.2/PNL.01.03.00/2013 tanggal 16 Mei 2013.
Rp. 7.500.000,-
5 2013 Tinjauan Yuridis Perizinan Bangunan di Sempadan Tebing Batur, Kintamani-Bangli
SK Rektor Unud No. 1740/UN14.1.11/2013 tanggal 1 Mei 2013
Rp. 5.027.000,-
6 2014 Aspek Hukum Hak Asasi Manusia
Internasional Dalam Perlindungan
Hukum Terhadap Right of Fair
Trial Warga Negara Asing Di
Indonesia
Dana DIPA BLU
Universitas Udayana
Berdasarkan Surat
Perjanjian
Penugasan Dalam
Rangka Pelaksanaan
Penelitian Dosen
Muda Tahun
Anggaran 2014
Rp. 10.000.000,-
5
No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan
Sumber *) Jml (Juta Rp.)
Nomor :
237/6/UN14.2/PNL.
01.03.00/2014
7 2014 Politik Hukum Pengaturan Sistem
Kepegawaian di Indonesia Sebelum
dan Setelah disahkannya UU No.5
tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara
Dana DIPA BLU
Universitas Udayana
Berdasarkan Surat
Perjanjian
Penugasan Dalam
Rangka Pelaksanaan
Penelitian Dosen
Muda Tahun
Anggaran 2014
Nomor : 237-
10/UN14.2/PNL.01.
03.00/2014
Rp. 10.000.000,-
8 2015 Urgensi Pengaturan Pengembangan
Pariwisata Pensiunan (Retirement
Tourism) di Bali
Dana DIPA BLU
Universitas Udayana
Berdasarkan Surat
Perjanjian
Penugasan Dalam
Rangka Pelaksanaan
Penelitian Nomor :
DIPA.042.04.2.4001
07/2015
Rp. 25.000.000
9 2015 Tinjauan Hukum Hak Asasi
Manusia Dalam Penerapan
Deportasi Bagi Tenaga Kerja Asing
di Bali
Dana DIPA BLU
Universitas Udayana
Berdasarkan Surat
Perjanjian
Penugasan Dalam
Rangka Pelaksanaan
Penelitian Nomor :
DIPA.042.04.2.4001
07/2015
Rp. 9.000.000
10 2015 Indigenous People, Economic
Development and Sustainable
Tourism
- -
D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada
Masyarakat
Pendanaan
Sumber *) Jml (Juta Rp.)
1. 2011 Peningkatan Pemahaman Tugas dan
Fungsi Instrumen Birokrasi Desa
dalam Peraturan Pemerintah No.72
Tahun 2005 di Desa Batur
Kecamatan Kintamani, Kabupaten
Bangli.
Dana DIPA Rp. 4.000.000,-
6
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada
Masyarakat
Pendanaan
Sumber *) Jml (Juta Rp.)
2. 2012 Pengenalan Kedudukan Akta
Notaris Untuk Legalisasi Hubungan
Hukum Masyarakat
Dana Pengabdian
Masyarakat dari
Magister
Kenotariatan FH-
UNUD
Rp. 4.000.000,-
3 2013 Penyuluhan Hukum Pertanahan dan
Hak Waris di Desa Sulangai,
Kecamatan Petang, Kabupaten
Badung
SK. Rektor Unud
No.
1741/UN14.1.11/P
P/2013 tgl 1 Mei
2013
Rp. 4.000.000,-
4 2013 Sosialisasi tentang Keberadaan
Perempuan dalam Badan
Permusyawaratan Desa
Berdasarkan UU No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
di Desa Sumerta Kauh Kecamatan
Denpasar Timur, Kota Denpasar,
Provinsi Bali
Surat Perjanjian
Penugasan
Pengabdian Kepada
Masyarakat No.
27.16UN.14/PKM.
01.03.00/2013
Tanggal 16 Mei
2013
Rp. 4.000.000,-
5 2013 Penyuluhan Hukum Sosialisasi
Tentang Pentingnya Pendaftaran
Tanah di Desa Sembung Sobangan,
Kecamatan Mengwi, Kabupaten
Badung
Surat Perjanjian
No.616./XI/M.Kn/
UN.14.4/ KU/2013
Tanggal 1
November 2013
Rp. 4.000.000,-
6 2014 Sosialisasi Undang-Undang No. 6
Tahun 2014 tentang Desa di Desa
Tangkup, Kecamatan Sidemen,
Kabupaten Karangasem
Surat Tugas No.
810A/UN.14.1.11/
TU.00.00/2014
tanggal 5 Mei 2014
Rp.7.250.000,-
7 2014 Ceramah Mengenai Teknik Dasar
Penulisan dan Teknik Penulisan
Jurnal Ilmiah Hukum
DIPA BLU
Universitas
Udayana Nomor
DIPA-
023.04.2.415253/2
014 tanggal 5
Desember 2013
Rp. 8.333.000,-
8 2015 Sosialisasi Pentingnya Akta
Pembebanan Hak Tanggungan
Dalam Setiap Transaksi Pinjam
Meminjam dengan Jaminan Hak
Atas Tanah
SK Rektor UNUD
Nomor
:3182/UN14.4/HK/
2015
Rp. 14.000.000
9 2015 Pengenalan Konstitusi Sejak Dini
Kepada Siswa Sekolah Dasar
- -
7
E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No. Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal
1. Hak Untuk Mendapat Pendidikan (The
Right to Education) Sebagai Hak Asasi
Manusia dan Hak Konstitusional di
Indonesia
Volume IV No. 1
Juni 2011
ISSN 1829-7706
Mahkamah
Konstitusi
Republik
Indonesia ISSN
1829-7706
2. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi
Bali Nomor 16 Tahun 2009 Berkaitan
Dengan Penetapan Kawasan Tempat Suci
Pura Sad Kahyangan Sebagai Kawasan
Pariwisata (Studi Kasus Pada Kawasan
Tempat Suci Pura Uluwatu Kecamatan Kuta
Selatan, Kabupaten Badung)
Vol. 33 No.2 Juli
2008
ISSN 0215-899 X
Jurnal Ilmiah
Fakultas Hukum
Universitas
Udayana
Kertha Patrika
F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan /
Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir
No. Nama Pertemuan ilmiah/
Seminar
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat
1. Seminar Nasional Hukum dan
Globalisasi diselenggarakan
Dalam Rangka HUT FH dan
BKFH UNUD Ke-47 Serta
Dies Natalis ke-49 Universitas
Udayana.
Perkembangan Pengaturan
Disiplin PNS Dalam Era
Globalisasi
17 September 2011,
Fakultas Hukum
Universitas
Udayana, Denpasar.
2. The 2nd CILS International
Conference 2011 ”The
ASEAN‟s Role in Sustainable
Development”.
Towards a Common
Agreement on Educational
Cooperation on Human
Rights Education in ASEAN
to Promote Human Rights
Awareness for the Youth
21-22 November
2011
Universitas Gadjah
Mada, Jogjakarta
3 Seminar dan Workshop
Nasional 2014 ALSA National
Chapter Indonesia “Shaping
Indonesia Future Tourism Law
Towards Sustainable Tourism
for Tomorrow”
Pengaruh Pariwisata terhadap
Lingkungan
2 Juli 2014, Hotel
Mercure Bali
Homeland Kuta,
Badung-Bali.
4 International Seminar on
Traditional Community in a
Global World: Facing ASEAN
Economic Community 2015.
Balinese Adat Community
Facing ASEAN Community
2015
(bersama dengan A.A Istri
Ari Atu Dewi dan Made
Mahartayasa)
25 September 2014,
Denpasar-Bali
8
No. Nama Pertemuan ilmiah/
Seminar
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat
5 Conference on Legal Aspects
of Land Rights and the Use of
Land in Asia, Africa, and
Europe
The Impact of the Tourism
Industry on the Right to Land
and the Right to Water of the
Local Population; a case
study in Bali (bersama I
Made Budi Arsika)
19- 21 Oktober
2014, Maastricht
6 International Seminar on
Economic Migration (Current
Indonesia-Malaysia Laws),
jointly organized by Faculty of
Law Universitas Udayana and
Fakulti Undang-Undang
Universitas Kebangsaan
Malaysia (Faculty of Law the
National University of
Malaysia)
Strengthening the ASEAN
Declaration on the Protection
and Promotion of the Rights
of Migrant Workers
(bersama I Made Budi Arsika
dan Jimmy Z. Usfunan)
20 November 2014,
Fakultas Hukum
Universitas Udayana
7 International Seminar
“Economic Approach to Law”
Regulating the Retirement
Tourism in Bali (bersama I
Gusti Ngurah Parikesit,
SH.,M.Hum.,LLM dan Ida
Bagus Erwin Ranawijaya,
SH.,MH)
28 Agustus 2015
8 International Conference on
Strengthening Local
Communities in Global
Economic Order
Indigenous People, Economic
Development and Sustainable
Tourism (bersama Kali
Watson, Putri Triari)
10 Desember 2015
G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No. Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit
H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir
No. Judul/Thema HKI Tahun Jenis No.P/ID
9
I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5
Tahun Terakhir
No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya
yang Telah Diterapkan Tahun Tempat
Penerapan Respon
Masyarakat
1.
2.
3.
4.
Dst.
J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi
atau institusi lainnya)
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi
Penghargaan
Tahun
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan penelitian : Hibah Unggulan Program Studi.
Denpasar, 14 Maret 2016
Pengusul,
(Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, SH.,M.Kn, LLM)
NIP. 19820516 200501 2 020
10
BIODATA ANGGOTA TIM PENELITI
A. Identitas Diri
1. Nama Prof.Dr. I.Gusti Ngurah Wairocana, S.H.M.H. L
2. Jabatan Fungsional Pembina Utama Madya/IV-d
3. Jabatan structural Dekan Fakultas Hukum UNUD
4. NIP/NIK/No. Identitas
lainnya
19530401 198003 1004
5. NIDN 0001045303
6. Tempat dan Tanggal
Lahir
Denpasar, 01 April 1953
7. Alamat Rumah Jl.Kertha Petasikan IX/11 Denpasar, 80224
8. Nomor Telepon/Faks/HP 0817341386
9. Alamat Kantor Jl. P.Bali No.1 Sanglah Denpasar
10. Nomor Telepon/Faks (0361) 222666
11. Alamat E-mail
12. Lulusan yang telah
dihasilkan
S-1=…….orang; S-2=……Orang; S-
3=……Orang
13. Mata Kuliah yang diampu 1. Teknik Pembuatan Keputusan & Perizinan
2. Ilmu Administrasi Negara
3. Hukum Administrasi Negara
4. Hukum Tata Ruang
B. Riwayat Pendidikan
Program S-1 S-2 S-3
Nama Perguruan Tinggi Fakultas
hukum
Universitas
Udayana
Magister Hukum
universitas
Airlangga
Doktor Ilmu
Hukum ,
Universitas
Airlangga
Bidang Ilmu Ilmu Hukum Ilmu Hukum Ilmu Hukum
Tahun Masuk 1974 1997 2000
Tahun Lulus 1979 1999 2005
Judul
Skripsi/Thesis/Disertasi
Problematika
Sistem
Pemilihan
hukum di
Indonesia
Problematika
Yuridis Klausule
Pengaman
(Veiligheidsclausule)
Dalam Keputusan
Tata Usaha Negara
“Good
Governance
(Kep-
emerintahan
Yang Baik) Dan
Implementasinya
di Dalam
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah di Bali
11
Program S-1 S-2 S-3
Nama
Pembimbing/Promotor
I Dewa Gede
Atmadja, SH.
Dan I Wayan
Sakra, SH
Prof.Dr.Philipus
M.Hadjon, SH.
Prof.Dr.Philipus
Mandiri Hadjon,
SH dan Dr.
Pratikno,
M.Soc.Sc.
C. Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan
Sumber *) Jml (Juta Rp)
1. 2011 Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah Kota Denpasar
Tentang Retribusi Izin Trayek
Pemerintah
Daerah Kota
Denpasar
Rp. 5.000.000,-
2. 2012 Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah Kota Denpasar,
Tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan
Pemerintah
Daerah Kota
Denpasar
Rp. 5.000.000,-
3. 2012 Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten
Badung Tentang Pengelolaan
Sampah
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Badung
Rp. 5.000.000,-
4. 2013 Naskah Akademis Rancangan
Peraturan Daerah Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Pemerintah
Daerah
Propinsi Bali
Rp. 8.000.000,-
5. 2014 Naskah Konsep Awal Rancangan
Peraturan Daerah Kota Denpasar
Tentang Pajak Parkir
Pemerintah
Daerah Kota
Denpasar
Rp. 8.000.000,-
D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada
Masyarakat
Pendanaan
Sumber *) Jml (Juta Rp)
1. 2012 Penyuluhan Dinamika
Kedudukan Perempuan Dalam
Hukum Waris Adat Bali di Desa
Pakraman Penatih Denpasar
DIPA FH
UNUD
Rp. 4.000.000,-
2. 2013 Konsultasi Pengaturan Penduduk
Pendatang Dalam Awig-Awig Di
Desa Pakraman Abangan
Kecamatan Tegalalang Gianyar
2013 Abangan Kecamatan Tegalalang Gianyar 2013
DIPA FH
UNUD
Rp. 4.000.000,-
12
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada
Masyarakat
Pendanaan
Sumber *) Jml (Juta Rp)
3. 2014 “Penyuluhan Tentang Pentingnya
Dokumen Kelengkapan Silsilah
Tanah Terkait Dengan Peralihan
Hak Atas Tanah, Di Desa
Selanbawak, Kecamatan Marga,
Kabupaten Tabanan”
DIPA BLU
FH UNUD
Rp.6.500.000,-
E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No. Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal
1. Metoda Penelitian Hukum Normatif,
Disampaikan dalam Lokakarya Pembaharuan
Buku Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 27
Januari 2011
- -
2. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Tindak
Pemerintahan Dalam semangat Good
Governance,Disampaikan dalam Pertanahan “
Reformasi Regulasi, Birokrasi, dan Institusi
Pertanahan/AgrariaMenuju Keadilan dan
Kepastian Pengelolaan Pertanahan/Agraris Untuk
Sebesar – besarnya Kemakmuran Rakyat
Indonesia”, Diselenggarakan oleh KAPTI –
AGRARIA Prov.Bal;I,NTB,NTT, dan Sulawesi
Tenggara, 22 Mei 2013
- -
3. Fungsi Perancangan Perundang – undangan
Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan
Yang Baik (good governance), Disampaikan
Dalam Bimbingan Teknis Teknis Penyusunan
Produk Hukum Kabupaten Badung, 2013
- -
F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/ Seminar
Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir
No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan
Tempat
1. Lokakarya Pembaharuan Buku
Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi)
Metoda Penelitian Hukum
Normatif,
Fakultas Hukum
Universitas
Warmadewa, 27
Januari 2011
2. Bimbingan Teknis Teknis
Penyusunan Produk Hukum
Kabupaten Badung
Fungsi Perancangan
Perundang – undangan
Dalam Rangka
Penyelenggaraan
Pemerintahan Yang Baik
(good governance)
2013, Badung
13
No. Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan
Tempat
3. KAPTI–AGRARIA, NTB, NTT, dan
Sulawesi Tenggara,
Tanggung Jawab dan
Tanggung Gugat Tindak
Pemerintahan Dalam
semangat Good
Governance, Disampaikan
dalam Pertanahan
“Reformasi Regulasi,
Birokrasi, dan Institusi
Pertanahan/AgrariaMenuju
Keadilan dan Kepastian
Pengelolaan
Pertanahan/Agraris Untuk
Sebesar–besarnya
Kemakmuran Rakyat
Indonesia”
22 Mei 2013.
Prov.Bali
G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No. Judul Buku Tahun Jumlah
Halaman
Penerbit
1. Hukum Administrasi dan Good
Governance
Juli 2010 67 Universitas tri Sakti,
Jakarta
H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir
No. Judul/Thema HKI Tahun Jenis No.P/ID
1.
I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5
Tahun Terakhir
No.
Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial
Lainnya yang Telah Diterapkan
Tahun Tempat
Penerapan
Respon
Masyarakat
1.
J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah,
asosiasi atau institusi lainnya)
No. Jenis Penghargaan
Institusi Pemberi
Penghargaan
Tahun
1. Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya 30
Tahun. Keppres RI No.8 /TK/Tahun 2010
Pemerintah
Republik Indonesia
2010
14
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan penelitian Hibah Unggulan Udayana.
Denpasar, 14 Maret 2016
Pengusul,
(Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH)
NIP 19530401 198003 1004
15
A. Identitas Diri
1. Nama Lengkap (dengan gelar) I Ketut Sudiarta, SH.MH
2 Jabatan Fungsional Lektor Kepala
3 Jabatan Struktural Dosen ( PD I FH UNUD)
4 NIP/NIK/No.Identitas lainnya 196205151988031004
5 NIDN 0015056202
6 Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar / 15 Mei 1962
7 Alamat Rumah
Jl Katrangan Nomor 51 Denpasar Timur
8 Nomor Telepon/Faks /HP
9 Alamat Kantor Jln. P. Bali No.1 Denpasar 80114
10 Nomor Telepon/Faks 0361-222666
11 Alamat e-mail
sudiartahanunud@yahoo.com /kt_sudiarta@unud.ac.id S-1= >50 orang
12 Pengalaman Jabatan 1) Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara ( …..)
2) Sekretrais Project Nuffict Kerjasama FH UNUDNUD dengan Belanda ( …… )
3) Pembantu Dekan I
13 Mata Kuliah yg diampu (1) Hukum Lingkungan
(2) Hukum Tata Ruang
(3) Hukum Agraria
(4) Hukum Administrasi Negara
(5) Teknik Pembuatan Keputusan
B. Riwayat Pendidikan
Program S-1 S-2 S-3
Nama Perguruan
Tinggi
Universitas Udayana Universitas
Udayana
-
Bidang Ilmu Hukum Perdata Hukum
Pemerintahan
-
Tahun Masuk 1981-1986 2003-2005 -
Tahun Lulus 1986 2003 Proposal
Judul
Skripsi/Thesis/Disertasi
Penerapan Teori The
Most Characteristic
Connection Untuk
menentukan Hukum
Yang Berlaku dalam
Praktek perbankan
Kewenangan
Pemerintah daerah
Dalam Penataarn
Ruang
-
Nama Pebimbing - I Ketut Mandra,
SH.MH.
I Nyoman Suyatna,
SH.MH
Made Gde
Marhaendra Wija
Atmadja, SH.MH
-
16
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan
Sumber *) Jml (Juta Rp.)
1 2015 Laporan Penelitian Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Badung tentang Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan
Daerah Tahun 2015-2030
Pemda
Badung
75 juta
2 2015 Laporan Penelitian Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Wakatobi tentang Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan
Daerah Tahun 2016-2026
Pemda
Wakatobi
3 2015 Penyusunan Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang
Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat
Pemda Swakelo
la
4 2015 Penyusunan Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana
tentang Wajib Belajar 12 Tahun
Pemda 50 juta
5 2014 Penyusunan Naskah Akademis dan Peraturan
daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup di Provinsi Bali
Provinsi
Bali
90 juta
6 2014 Penyusunan Naskah Akademis dan Peraturan
daerah tentang Penetapan Keluran Di
Kabupaten Gianyar
Pemda
Gianyar
50 juta
7 2013 Penyusunan Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air
Tanah Di Kota Denpasar
Kota
Denpasar
25 juta
D. Pengalaman Penelitian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Penelitian Kepada
Masyarakat
Pendanaan Sumber *) Jml (Juta Rp.)
1 2015 Sosialisasai Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkunga n Hidup
BLH Prov
Bali Swakelola
2 2015 Sosialisasai Rancangan Peraturan
Daerah tentang Ketntraman dan
Ketertiban Umum Satpol PP Swakelola
3 2015 Sosialisasi Visi Misi UNUD dan PS di
lingkungan UNUD ke seluruh Bali UNUD -
17
No. Tahun Judul Penelitian Kepada
Masyarakat
Pendanaan Sumber *) Jml (Juta Rp.)
4 2015 Focus Group Discussion (FGD)Studi
Larap Pembangunan Jalan Lingkar
Nusa Penida di Kutampi Kaler,
Kecamatan Nusa Penida Kabupaten
Klungkung Tanggal 23 Agustus 2015
Pemda
Klungkung
-
5 2015 FGD Studi Larap Pembangunan Jalan
Lingkar Nusa Penida di Desa
Batumekar Kecamatan Nusa Penida
Kabupaten Klungkung Tanggal 26
September 2015
Pemda
Klungkung -
E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No. Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal
F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/ Se minar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir
No. Nama Pertemuan ilmiah/ Seminar
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat
G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No. Judul Buku Tahun Jumlah Halaman
Penerbit
1 Modul Klinik Hukum Lingkungan 2015 100 Udayana University Press
H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir
No. Judul/Thema HKI Tahun Jenis No.P/ID
I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir
No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan
Tahun Tempat Penerapan
Respon Masyarakat
18
J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)
No.
Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Tahun Penghargaan
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima
risiko.Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Udayana Mengabdi.
Denpasar, 14 Maret 2016
I Ketut Sudiarta, SH.MH
196205151988031004
19
A. Identitas Diri
1. Nama Lengkap (dengan gelar) I Made Budi Arsika, SH.,LLM L/P
2. Jabatan Fungsional Lektor
3. Jabatan Struktural -
4. NIP/NIK/No.Identitas lainnya 198106102005011003
5. NIDN 0010068102
6. Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar, 10 Juni 1981
7. Alamat Rumah Jl. Tukad Pancoran I/18 Panjer-Denpasar
8. Nomor Telepon/Faks /HP 081936281062
9. Alamat Kantor Fakultas Hukum Universitas Udayana
Jl. Bali No.1, Denpasar
10. Nomor Telepon/Faks 0361-222666 / Fax. 0361-234888
11. Alamat e-mail imadebudiarsika@yahoo.com
12. Lulusan yang telah dihasilkan 20 orang mahasiswa bimbingan skripsi
13. Mata Kuliah yg diampu 1. Hukum Internasional
2. Hukum Organisasi Internasional
3. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional
4. Hukum Hak Asasi Manusia Lanjutan
B. Riwayat Pendidikan
Program S-1 S-2 S-3 NamaPerguruanTinggi Fakultas Hukum
Universitas Udayana Faculty of Law
Maastricht
University
Bidang Ilmu Ilmu Hukum Globalisation and
Law
TahunMasuk 1999 2008 Tahun Lulus 2003 2009 JudulSkripsi/Thesis/Disertasi Kebijakan Politik
Luar Negeri
Indonesia dalam
Keanggotaan
ASEAN Pasca
Reformasi Politik
The Resilience of
the Non Interference
Concerning Human
Rights Issues under
ASEAN Charter
NamaPembimbing/Promotor Herman
Suryokumoro, SH,
MS Setyo Widagdo, SH,
MHum
Prof. Dr. Fons
Coomans
20
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
NO Tahun Judul Penelitian Sumber Dana Jumlah Dana
1 2011 Penyelesaian Sengketa
Mengenai Aplikasi
Kode Etik Pariwisata
Dunia Melalui World
Committee on Tourism
Ethics
Kerjasama Luar Negeri
NPT Project Nuffic IDN 223
Rp. 20.000.000,-
2 2011 Travel Warning Dalam
Perspektif Hukum dan
HAM
Dibiayai Dari Dana
DIPA Universitas Udayana
Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan
Penelitian Nomor :
1637A.8/UN.14/KU.0304/
PERJANJIAN/2011 Tanggal 5 Mei
2011
Rp. 7.500.000,-
3 2012 Implikasi Hukum
Peralihan Status
Perguruan Tinggi
Negeri Menjadi Badan
Layanan Umum (BLU)
Dibiayai Dari Dana
DIPA Universitas Udayana
Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan
Penelitian Nomor :: 25.90/UN.
14/LPPM/KONTRAK/2012
tanggal 16 Mei 2012
Rp. 7.500.000,-
4 2013 Implikasi Hukum
Pengadopsian ASEAN
Human Rights
Declaration Bagi
Indonesia
Dibiayai Dari Dana
DIPA Universitas Udayana
Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan
Penelitian Nomor :
Nomor : 74.62/UN.1
4.2/PNL.01.03.00/2013 tanggal 16
Mei 2013.
Rp. 7.500.000,-
5 2014 Aspek Hukum Hak
Asasi Manusia
Internasional Dalam
Perlindungan Hukum
Terhadap Right of Fair
Trial Warga Negara
Asing Di Indonesia
Dana DIPA BLU Universitas
Udayana Berdasarkan Surat
Perjanjian Penugasan Dalam Rangka
Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda
Tahun Anggaran 2014 Nomor :
237/6/UN14.2/PNL.01.03.00/2014
Rp. 10.000.000,-
6 2014 Politik Hukum
Pengaturan Sistem
Kepegawaian di
Indonesia Sebelum dan
Setelah disahkannya UU
No.5 tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara
Dana DIPA BLU Universitas
Udayana
Berdasarkan Surat Perjanjian
Penugasan Dalam Rangka
Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda
Tahun Anggaran 2014 Nomor : 237-
10/UN14.2/PNL.01.03.00/2014
Rp. 10.000.000,-
7 2014 Hak Kolektif Desa
Pakraman Dalam
Perspektif Hukum Hak
Asasi Manusia
DIPA BLU Universitas Udayana
Nomor DIPA-023.04.2.415253/2014
tanggal 5 Desember 2013
Rp. 8.333.000,-
21
NO Tahun Judul Penelitian Sumber Dana Jumlah Dana
8 2015 Tinjauan Hukum Hak
Asasi Manusia Dalam
Penerapan Deportasi
Bagi Tenaga Kerja
Asing di Bali
Dana DIPA BLU Universitas
Udayana
Berdasarkan Surat Perjanjian
Penugasan Dalam Rangka
Pelaksanaan Penelitian Nomor :
DIPA.042.04.2.400107/2015
Rp. 9.000.000
9 2015 Urgensi Pengaturan
Pengembangan
Pariwisata Pensiunan
(Retirement Tourism) di
Bali
Dana DIPA BLU Universitas
Udayana
Berdasarkan Surat Perjanjian
Penugasan Dalam Rangka
Pelaksanaan Penelitian Nomor :
DIPA.042.04.2.400107/2015
Rp. 25.000.000
10 2015 Traditionally-Owned
Land and The Threat
From Investment : Adat
and the Dreaming – A
Comparative Study of
the Legal Protection of
Traditional Owners and
Their Land Rights in
Bali, Indonesia and the
Northen Territory of
Australia.
- -
D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
NO Tahun Judul Pengabdian Kepada
Masyarakat Sumber Dana Jumlah Dana
1 2010 Pengabdian Masyarakat Bagian
Hukum Internasional Fakultas
Hukum Universitas Udayana
Mengenai Permasalahan-
permasalahan Aktual Hukum
Internasional Privat Kepada Para
Pendengar Radio Phoenix FM
Denpasar berdasarkan Keputusan
Rektor UNUD Nomor 1650
/H14.1.11/KP.2010
Dana DIPA Rp. 4.000.000,-
2 2011 Penyuluhan Mengenai Aspek Hukum
Perencanaan dan Pembangunan Desa
Wisata Kendran Kecamatan
Tegalalang-Kabupaten Gianyar, 24
September 2011
Dana DIPA Rp. 4.000.000,-
3 2011 Diseminasi “Penyelesaian Sengketa
Mengenai Aplikasi Kode Etik
Pariwisata Dunia Melalui World
Dana NPT-Nuffic
Project IDN 223
Rp. 4.000.000,-
22
NO Tahun Judul Pengabdian Kepada
Masyarakat Sumber Dana Jumlah Dana
Committee on Tourism Ethics”
Kepada Para Pemangu Kepentingan
di Bidang Pariwisata di Bali 15
Desember 2011
4 2012 Ceramah Mengenai Pelibatan
Masyarakat Setempat Dalam
Pengembangan Industri Pariwisata
Berdasarkan Kode Etik Pariwisata
Dunia
Dana DIPA
Rp. 4.000.000,-
5 2014 Ceramah Mengenai Teknik Dasar
Penulisan dan Teknik Penulisan
Jurnal Ilmiah Hukum
DIPA BLU
Universitas Udayana
Nomor DIPA-
023.04.2.415253/2014
tanggal 5 Desember
2013
Rp. 8.333.000,-
6 2015 Pengenalan Konstitusi Sejak Dini
Kepada Siswa Sekolah Dasar
- -
7 2015 Evaluasi Kinerja Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) Republik Indonesia
Tahun 2015 di Bidang Hukum
- -
E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No Judul Artikel Ilmiah Vol/Nomor NamaJurnal
1 “Kewenangan Konstitusional
Presiden Republik Indonesia
Untuk Membuat Perjanjian
Internasional di Bidang Hak Asasi
Manusia” Jurnal Konstitusi Pusat
Kajian Konstitusi Universitas
Udayana
Volume IV Nomor 1
Juni 2011
Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia ISSN
1829-7706
2 Penyelesaian Sengketa Mengenai
Aplikasi Kode Etik Pariwisata
Dunia Melalui World Committee
on Tourism Ethics bersama-sama
dengan Putu Tuni Cakabawa, I
Gede Pasek Eka Wisanjaya, Made
Maharta Yasa, dan Anak Agung
Sri Utari
Volume 37 Nomor 2
Denpasar Januari
2012, ISSN 0215-
899 X
Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum
Universitas Udayana Kertha
Patrika
3 Settling Disputes in the Tourism
Industry : The Global Code of
Ethics for Tourism and the World
Committee on Tourism Ethics
Volume 13, Issue 2 Santa Clara Journal of
International Law
23
F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah
dalam 5 TahunTerakhir
No Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu danTempat 1 The 2
nd Centre for International
Law Studies Faculty of Law Universitas Indonesia (CILS) Conference 2011, International
Conference on ASEAN‟s Role in
Sustainable Development”,
Advancing ASEAN Human Rights Norms Through External Relations : Capacity, Advantages, and the Potential For External Interference
21-22 November 2011, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta
2 Workshop Aktualisasi Kode Etik Kepariwisataan Dunia Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Indonesia
Inkorporasi Kode Etik Pariwisata Dunia ke Dalam Kurikulum Pendidikan Hukum di Indonesia
2-3 April 2012, Bandung
3 International Seminar on Tourism Law
Settling Dispute in the Tourism Industry : The Global Code of Ethics for Tourism and The World Committee on the Tourism Ethics (bersama Prof. Dr. Michael G. Faure)
18-19 Mei 2012, Gedung Pasca Sarjana Universitas Udayana, Bali.
4 Seminar Bagian Hukum Internasional
Kepentingan Nasional Indonesia Dalam Pengesahan Perjanjian-Perjanjian Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia (bersama Anak Agung Sri Utari, SH.,MH)
20 Oktober 2012, Fakultas Hukum Universitas Udayana
5 The 4th
International Graduate Students Conference on Indonesia
Climate Injustice and Local Values: The Practice of Traditional Community in Bali
30-31 Oktober 2012 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
6 International Conference on CSR and Sustainable Development, jointly conducted by Faculty of Law Brawijaya University and Utrecht University
The Right to Development and the Environmental Sustainability under the ASEAN Human Rights Declaration (bersama dengan I Nyoman Suyatna dan I Ketut Sudiarta)
9-11 April 2013, Universitas Brawijaya, Malang
24
No Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu danTempat
7 International Conference
Southeast Asia Legal Education:
„Preparing Lawyers for
Tomorrow‟s Society and
Profession‟, jointly organized by
University of Washington Law
School and Faculty of Law
Universitas Airlangga
Bringing Local
Insight into the
Human Rights Law
Teachings (bersama
dengan I Nengah
Suantra dan Ni Made
Nurmawati)
1-2 Oktober 2013, Fakultas
Hukum Universitas Airlangga
Surabaya.
8 Diskusi Panel dalam Pertemuan
Sela Nasional Mahasiswa
Hubungan Internasional se-
Indonesia PSNMHII XXVI 2014
“2015 Millenium Development
Goals Agenda. What‟s Next?”,
dengan sub topik “Menentukan
Pembangunan Masa Depan Dunia:
Perspektif Indonesia”
Pencegahan Konflik,
Penyelesaian
Sengketa
Internasional,
dan Diskursus
Mengenai Hak Atas
Pembangunan
4 - 8 Mei 2014, Universitas
Udayana, Bali
9 International Seminar on
Traditional Community in a
Global World: Facing ASEAN
Economic Community 2015.
the Protection of
ASEAN‟s Cultural
Rights
and the Issue of
Economic
Development
(bersama dengan Ni
Luh Gede Astariyani
dan I Made Wahyu
Chandra Satriana)
25 September 2014,
Denpasar-Bali
10 Conference on Legal Aspects of
Land Rights and the Use of Land
in Asia, Africa, and Europe
The Impact of the
Tourism Industry on
the Right to Land
and the Right to
Water of the Local
Population; a case
study in Bali
(bersama Ni Gusti
Ayu Dyah
Satyawati)
19- 21 Oktober 2014,
Maastricht
11 International Seminar on
Economic Migration (Current
Indonesia-Malaysia Laws), jointly
organized by Faculty of Law
Universitas Udayana and Fakulti
Undang-Undang Universitas
Kebangsaan Malaysia (Faculty of
Law the National University of
Malaysia)
Strengthening the
ASEAN Declaration
on the Protection and
Promotion of the
Rights of Migrant
Workers
(bersama Ni Gusti
Ayu Dyah Satyawati
dan Jimmy Z.
Usfunan)
20 November 2014, Fakultas
Hukum Universitas Udayana
25
No Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu danTempat
12 International Seminar “Economic
Approach to Law”
Economic‟s Rights
of Foreign Workers
in Tourism Industry
in Bali A Human
Rights Perspective
(bersama Sagung
Putri M.E Purwani
dan Made Maharta
Yasa)
28 Agustus 2015
13 International Conference on
Strengthening Local Communities
in Global Economic Order
Traditionally-Owned
Land and The Threat
From Investment :
Adat and the
Dreaming – A
Comparative Study
of the Legal
Protection of
Traditional Owners
and Their Land
Rights in Bali,
Indonesia and the
Northen Territory of
Australia (bersama
Dwi Krisna Arjati,
Lee Campbell).
10 Desember 2015
G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 TahunTerakhir
No. Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit
1 Ketika Hukum Berhadapan
Dengan Globalisasi (Editor
bersama Mahendra Putra
Kurnia dan Adi
Kusumaningrum)
2011 269 Universitas Brawijaya
Press (UB Press), ISBN;
978-602-203-020-1
2 Sustainable Tourism and
Law (Editor bersama
Michael G. Faure dan Ni
Ketut Supasti Dharmawan)
2012014 330 Eleven International
Publisher
H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 – 10 TahunTerakhir
No. Judul/Thema HKI Tahun Jenis No.P/ID
26
I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik / Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun
Terakhir
No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya
yang Telah Diterapkan Tahun Tempat
Penerapan Respon
Masyarakat
1
2
3
4
Dst.
J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi
atau institusi lainnya)
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi
Penghargaan Tahun
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan penelitian : Hibah Unggulan Program Studi
Denpasar, 14 Maret 2016
Pengusul,
(I Made Budi Arsika, SH.,LLM)
NIP. 198006102005011003
27
ANGGOTA TIM PENELITI
A. Identitas Diri
1. Nama Lengkap (dengan gelar) Sagung Putri M.E. Purwani, SH.,MH L/P
2. Jabatan Fungsional Lektor
3. Jabatan Struktural -
4. NIP/NIK/No.Identitas lainnya 19710313 200502 2 003
5. NIDN 0013037106
6. Tempat dan Tanggal Lahir Denpasar, 13 Maret 1971
7. Alamat Rumah Jln. Anyelir No.22 Denpasar
8. Nomor Telepon/ HP (0361) 8747223 / 08155744872
9. Alamat Kantor Jln. Pulau Bali No. 1 Denpasar
10. Nomor Telepon/Faks (0361) 222666/ Fax. (0361) 234888
11. Alamat e-mail sg_putri@yahoo.co.id
12. Mata Kuliah yg diampu 1. Hukum Pidana
2. Hukum Kesehatan
3. Hukum Pidana Lanjutan
4. Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP
5. Victimologi
6. Kriminologi
7. Penologi
8. Hukum HAM Lajutan
9. Ilmu Negara (Tutor)
B. Riwayat Pendidikan
Program S-1 S-2
Nama Perguruan Tinggi Universitas Udayana Universitas Udayana
Bidang Ilmu Ilmu Hukum Hukum & Sistem Peradilan Pidana
Tahun Masuk 1990 2008
Tahun Lulus 1995 2011
Judul Skripsi/Thesis Pemeriksaan Kesehatan
Pranikah di kaitkan dengan
UU No. 1 Tahun 1974
Eksistensi Keterangan Ahli Dalam
Proses Pembuktian Peradilan Pidana
Nama Pembimbing Dra. Ida Ayu Astika - Dr. I Gst Kt Ariawan, SH.,MH
- I Wayan Tangun Susila, SH.,MH
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Penelitian
Pendanaan
Sumber *) Jml
(Juta Rp.)
1. 2008 Aspek Hukum Penerapan Sistem Pelayanan Satu
Atap (One Stop Service) Proses Perizinan
Penanaman Modal Dalam Menunjang Pariwisata
Bali
Dosen Muda,
DIPA PNBP
7.500.000,-
28
No. Tahun Judul Penelitian
Pendanaan
Sumber *) Jml
(Juta Rp.)
2. 2010 Hubungan Kunjungan Wisatawan Asing
Dengan Tingkat Kejahatan Narkotika di Bali
NPT Project
Nuffic IDN
223
20.000.000,-
3. 2011 Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap
Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Dosen Muda,
DIPA PNBP
7.500.000,-
4. 2012 Pengaturan Pengawasan Terhadap Terpidana
Bersyarat Dosen Muda,
DIPA PNBP
7.500.000,-
5. 2012 Praktik Monopoli Dalam Korporasi Sebagai Tindak
Pidana Ekonomi DIPA FH
UNUD
2.812.500,-
6. 2012 Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana
dlm Pelaksanaan Jabatan Notaris
Dana DIPA
Kenotariatan
6.000.000,-
7. 2013 Eksistensi Pidana Mati Dalam Penerapan
Sanksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi
Dana DIPA
UNUD
13.000.000,-
8. 2014 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam
Penangguhan penahanan
Dana PNBP
DIPA-BLU
10.000.000,-
9. 2014 Aspek Hukum Hak Asasi Manusia
lnternasional Dalam perlindungan Hukum
Dana PNBP
DIPA-BLU
10.000.000,-
D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada
Masyarakat
Pendanaan
Sumber *)
Jml (Juta Rp.)
1. 2009 Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak dan UU No.23 Tahun
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga
DIPA PNBP 4.000.000,-
2. 2010 Konsultasi dan Pembinaan Awig-Awig di
Desa Pekraman, Abang Tegalalang Gianyar
DIPA PNBP 4.000.000,-
3. 2012 Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan
Narkotika Dan Psikotropika
Di Sekaa Teruna-Teruni Br Pande
Desa Jegu-Tabanan
Anggaran
B.O. PTN
Tahun 2012
4.500.000,-
4. 2012 Sosialisasi Undang-Undang Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Di Desa Krambitan, Kec.
Kerambitan, Kabupaten Tabanan
DIPA
Fakultas
Hukum
UNUD
2.812.500,-
5. 2012 Sosialisasi Pembekalan Materi Tindak
Pidana Penipuan Dalam Pembuatan Akta
Notaris
Dana Prodi
Magister
Kenotariatan
4.000.000,-
6. 2013 Sosialisasi Peran dan Fungsi Notaris Dalam
Sebuah Perjanjian di Br. Tengah Desa
Kerambitan Kabupaten Tabanan
Dana Prodi
Magister
Kenotariatan
4.000.000,-
7. 2014 Sosialisasi Malpraktek Ditinjau Dari Sudut
Pandang Pidana Dan Etik Kedokteran
PNBP,
DIPA-BLU
UNUD
5.000.000,-
29
E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No. Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal
1. Victimisasi Kriminal Terhadap Perempuan ISSN: 0215-899X,
Vol.3/ Januari 2008
Jurnal Hukum
Kertha Patrika
2. Hubungan Kunjungan Wisatawan Asing
Dengan Tingkat Kejahatan Narkotika di Bali
ISSN: 0215-899X,
Vol. September
2011
Jurnal Hukum
Kertha Patrika
3. Hak Memperoleh Bantuan Hukum Sebagai
Penghargaan Atas HAM Sipil Dalam
Konstitusi Indonesia
ISSN: 1829-7706,
Vol: IV/No.2
November 2011
Jurnal Konstitusi
PKK-FH UNUD
4. Eksistensi Hukuman Mati Ditinjau Dari
Perspektif Hak Asasi Manusia (Hak Untuk
Hidup)
ISSN: 1693-5934,
Vol.1 Maret 2012
Jurnal Advokasi
FH-Mahasaraswati
Dps
F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan /
Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir
No. Nama Pertemuan ilmiah/
Seminar
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat
1.
2.
3.
Dst.
G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No. Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit
H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir
No. Judul/Thema HKI Tahun Jenis No.P/ID
30
I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5
Tahun Terakhir
No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya
yang Telah Diterapkan Tahun Tempat
Penerapan Respon
Masyarakat
1.
2.
3.
4.
Dst.
J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi
atau institusi lainnya)
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi
Penghargaan
Tahun
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Penelitian : Hibah Unggulan Program Studi
Denpasar, 14 Maret 2016
Pengusul,
(Sagung Putri M.E. Purwani, SH,MH)
NIP. 19710313200502 2003
31
BIODATA MAHASISWA
A. Identitas Diri
1. Nama Lengkap (dengan gelar) Dwi Krisna Arjati L 2. Jabatan Fungsional - 3. Jabatan Struktural - 4. NIP/NIK/No.Identitas lainnya 1203005246 5. NIDN - 6. Tempat dan Tanggal Lahir Munggu/10 Januari 1994 7. Alamat Rumah Lingk. Peliatan, Kerobokan, Kuta Utara,
Badung, Bali
8. Nomor Telepon/Faks /HP 087760071744 9. Alamat Kantor Jl. Pulau Bali No. 1 Denpasar
10. Nomor Telepon/Faks 0361222666
11. Alamat e-mail dwi2krisna@gmail.com
12. Lulusan yang telah dihasilkan S-1= … orang; S-2= …Orang; S-3= Orang
… 13. Mata Kuliah yg diampu 1.
2.
3.
4.
5.
B. Riwayat Pendidikan
Program S-1 S
-
2
S-
3 Nama Perguruan Tinggi Universitas Udayana
Bidang Ilmu Ilmu Hukum
Tahun Masuk 2012
Tahun Lulus -
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi -
Nama Pembimbing/Promotor -
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)
No. Tahun Judul Penelitian Penda
naan Sumber *) Jml (Juta Rp.) 1. 2015 TRADITIONALLY-OWNED LAND AND
THE THREAT FROM INVESTMENT:
Adat and the Dreaming-A Comparative
Study of the Legal Protection of Traditional
Owners and their Land Rights in Bali,
Indonesia and the Northern Territory of
Australia
32
D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada
Masyarakat
Penda
naan Sumber *) Jml (Juta
Rp.) 1. 2015 KKN-PPN Universitas Udayana 2015
2.
3.
4.
Dst.
E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No
.
Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama
Jurnal 1.
2.
3.
4.
Dst
.
F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/ Seminar
Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir
No
.
Nama Pertemuan ilmiah/
Seminar
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan
Tempat 1.
2.
3.
4.
Dst
.
G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No
.
Judul Buku Tahun Jumlah
Halama
n
Penerbit
1.
2.
3.
4.
Dst
.
H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir
No
.
Judul/Thema HKI Tahun Jenis No.P/ID 1.
2.
3.
4.
33
I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam
5 Tahun Terakhir
No
.
Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial
Lainnya yang Telah Diterapkan
Tahun Tempat
Penerapan
Respon
Masyarakat 1.
2.
3.
4.
Dst
.
J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah,
asosiasi atau institusi lainnya)
No Jenis Penghargaan Institusi
Pemberi
Penghargaan
Tahun
1.
2.
3.
4.
Dst
.
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan penelitian: Hibah Unggulan Program Studi.
Denpasar, 14 Maret 2016
Pengusul,
(Dwi Krisna Arjati)
NIP. 1203005246
34
A. Identitas Diri
1. Nama Lengkap (dengan gelar) Dewa Gede Yuda Sedewa Suryadi L 2. Jabatan Fungsional - 3. Jabatan Struktural - 4. NIP/NIK/No.Identitas lainnya 1203005157 5. NIDN - 6. Tempat dan Tanggal Lahir Samsam / 5 Oktober 1993 7. Alamat Rumah Br. Dinas Samsam II, Ds. Samsam,
Kerambitan
8. Nomor Telepon/Faks /HP 08563938651 9. Alamat Kantor Jl. Pulau Bali No. 1, Denpasar
10. Nomor Telepon/Faks 0361 222666
11. Alamat e-mail areyou_yudas@yahoo.co.id
12. Lulusan yang telah dihasilkan S-1= … orang; S-2= …Orang; S-3= Orang
…
13. Mata Kuliah yg diampu 1.
2.
3.
4.
5.
B. Riwayat Pendidikan
Program S-1 S
-
2
S
-
3
Nama Perguruan Tinggi Universitas Udayana
Bidang Ilmu Ilmu Hukum
Tahun Masuk 2012
Tahun Lulus -
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi -
Nama Pembimbing/Promotor -
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan Sumber *) Jml (Juta
Rp.) 1.
2.
3.
4.
Dst.
35
D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat Pendanaan Sumber *) Jml (Juta Rp.)
1. 2015 KKN PPM UNUD Periode XI LPPM UNUD
2.
3.
4.
Dst.
E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir
No
.
Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal 1. Tinjauan Hukum Internasional
Mengenai Tanggung Jawab Operator
Pesawat Udara Terhadap Kerusakan Di
Atas Permukaan Bumi Akibat
Kecelakaan Pesawat Udara
(proses cetak),
Sudah tervalidasi secara
ilmiah melalui Tim
Validasi FH UNUD
Kertha Aksara
2.
3.
4.
Dst
.
F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/
Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir
No
.
Nama Pertemuan ilmiah/ Seminar Judul Artikel
Ilmiah
Waktu
dan
Tempa
t
1.
2.
3.
4.
Dst
.
G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir
No Judul
Buku
Tahun Jumlah
Halaman
Penerbit
1.
2.
3.
4.
Dst
.
36
H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5 – 10 Tahun Terakhir
No
.
Judul/Thema HKI Tahun Jenis No.P/ID 1.
2.
3.
4.
I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam
5 Tahun Terakhir
No Judul/Tema/Jenis Rekayasa
Sosial Lainnya yang Telah
Diterapkan
Tahun Tempat
Penerapan
Respon
Masyarakat
1.
2.
3.
4.
Dst
.
J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah,
asosiasi atau institusi lainnya)
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi
Penghargaan
Tahun