Post on 11-Apr-2022
BUPATI BATANGPROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BATANGNOMOR 060l L)ob l2O2O
TENTANGSTANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG
BUPATI BATANG,
Menimbang a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajibmen)rusun, menetapkan, dan menerapkan StandarPelayanan dengan memperhatikan kemampuanpenyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisilingkungan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (21
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 20 1 7tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu PintuDaerah, standar pelayanan ditetapkan dengan KeputusanKepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan KeputusanBupati tentang Standar Pelayanan Perizinan pada DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Batang;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentangPembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubahUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Jawa Tengah (lrmbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang PenanamanModal (l.rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 47241;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5038);
2
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);
10. Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non
Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun
2019 Nomor 58);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG.
KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Bupati
ini.
3
KEDUA : Standar Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU meliputi administrasi perizinan yaitu:
1. Izin Lokasi;
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Izin Usaha Industri (IUI);
4. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
5. Izin Perluasan Industri (IPI);
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha
(NIB);
7. Tanda Daftar Industri (TDI);
8. Tanda Daftar Gudang (TDG);
9. Izin Reklame;
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK );
11. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
12. Izin Trayek;
13. Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT);
14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
15. Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
16. Izin Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
17. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS);
18. Izin Mempergunakan Ketel Uap;
19. Izin Mempergunakan Tangki Timbul;
20. Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah;
21. Izin Pengumpulan Uang dan Barang;
22. Izin Mengadopsi Anak;
23. Izin Operasional Panti;
24. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
25. Izin Operasional Rumah Sakit;
26. Izin Operasional Klinik Pratama;
27. Izin Operasional Klinik Utama
28. Izin Apotek;
29. Izin Toko Obat;
30. Izin Optikal;
31. Izin Pengobatan Tradisional;
32. Izin Pangan Industri Rumah Tangga;
33. Izin Praktek Dokter;
34. Izin Praktek Bidan;
35. Izin Praktek Perawat;
36. Izin Praktek Apoteker;
37. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
38. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
39. Izin Kerja Refraksionist Optisien;
40. Izin Kerja Tenaga Gizi;
41. Izin Pendirian TK Negeri;
42. Izin Pendirian TK yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
43. Izin Pendirian SD Negeri;
44. Izin Pendirian SD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
45. Izin Pendirian SMP Negeri;
46. Izin Pendirian SMP yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
47. Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM);
48. Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
49.50.51.52.53.54.55.56.57.
Izin Penyelengga.raan Taman Belajar Masyarakat (TBM);Izin Penyelengga-raan Kelompok Belajar Usaha (KBU);Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB);Izin Penyelengga.raan Tempat Penitipan Anak (TPA);Izin Penyelengga-raan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);Izin Badan Hukum Koperasi;Izin Usaha Operasional Simpan Pinjam;Izin Pembuangan Limbah Cair;Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya danBeracun;Izin Penyelenggaraan Unit Pelayanal Hemodialisis;Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;Izin Penyelengga-raan Laboratorium Klinik;Izin Unit Transfusi Darah;Izin Praktik Elektromedis;lzin Keqa Fisioterapis;Izin Praktik Okupasi Terapis;Izin Keda Okupasi Terapis;Izin Praktik Penata Anestesi;Izin Kery'a Penata Anestesi;Izin Ke{a Perekam Medis;Izin Kerja Radiografer;Izin Keq'a Tenaga Sanitarian;Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;Izin Keda Terapis Wicara;Tanda Pendaftaran Waralaba; danIzin Lingkungan.
Keputusan Bupati ini mulai berlalu pada tanggal ditetapkan.
58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.7t.72.73.74.
KETIGA
Ditetapkan di Batargpada tanggal 2020
TANG,
ITA
Salinan disampaikan kepada yth :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Batang; dan
4
3. Penshimo un Keputusan.
-1-
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 060 /506/ 2020
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BATANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG
1. IZIN LOKASI
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 17 Tahun
2019 tentang Izin Lokasi
3. Perda Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencata Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Batang Tahun 2019 - 2039
2 Persyaratan 1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Pernyataan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi
3. Peta / Sketsa yang memuat koordinat batas letak
lokasi yang dimohon; 4. Surat pernyataan luas tanah yang sudah dikuasai
oleh Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Lainnya yang
merupakan satu grup 5. Data Permohonan Pelaku Usaha
6. Proposal rencana kegiatan usaha
7. Izin/persetujuan tim teknis perizinan/pendaftaran atau BA rapat koordinasi.
3 Sistem,
Mekanisme, Prosedur
4 Jangka
Waktu
Penyelesaian
Maksimal 20 (dua puluh) hari
Pemohon OSS
Kasi/ Kabid
Rekomtek
Notif Izin Efektif
Izin Blm Efektif
-2-
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Surat Izin Lokasi
7 Sarana,
Prasarana dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan c. Ruang tunggu
d. CCTV
e. Televisi f. Telephone
g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S) b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan;
b. Kotak Pengaduan; c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081; e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator /
9(sembilan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya kekhususan berbentuk 13 (tiga belas) digit angka
acak yang diberi pengaman berupa Tanda Tangan
Elektronik (barcode);
-3-
Pelayanan b. Lampiran izin dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-4-
2. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan
Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3. Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 22 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 2 Tahun
2014 tentang Bangunan Gedung
2 Persyaratan 1. Surat permohonan IMB 2. Foto Copy KTP Pemohon / Akta bagi perusahaan
berbadan hukum;
3. Foto copy sertifikat / surat keterangan status tanah dari pejabat yang berwenang / Izin Lokasi
4. Gambar Perencanaan Bangunan
5. Surat pernyataan Keabsahan Dokumen 6. Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir
7. Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi
pengalihan kepemilikan
8. Pengecekan KSWP bagi permohonan IMB untuk Tempat Usaha
3 Sistem,
Mekanisme, Prosedur
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
Maksimal 7 (tujuh) hari
5 Biaya Tarif Luas Bangunan (LB) X Koefisien X Tarif Retribusi
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Mendirikan Bangunan
7 Sarana, Prasarana
dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu
d. CCTV
e. Televisi f. Telephone
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
BO Izin Byr Retribusi
-5-
g. Formulir h. Komputer
i. Jaringan Wi fi
j. Printer
k. Sepeda Motor
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke 1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator, OPD
Teknis/ 9 (sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas ber-KOP DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya serta diberikan nomor yang telah diagendakan sebagai
arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-6-
3. IZIN USAHA INDUSTRI
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun
2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan
Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2 Persyaratan 1. Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 meliputi :
a. Nomor Induk Berusaha
b. Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen :
Izin Lokasi Izin Lingkungan
Izin Mendirikan Bangunan
2. Data Permohonan Izin Usaha 3. Laporan Hasil Penelitan dan/atau Pemeriksaan
Fisik (BA Lapangan)
4. Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir 5. Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi
pengalihan kepemilikan
6. Pengecekan KSWP bagi permohonan IMB untuk Tempat Usaha
3 Sistem,
Mekanisme, Prosedur
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
Maksimal 7 Hari Kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Usaha Industri
7 Sarana,
Prasarana dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan c. Ruang tunggu
d. CCTV
e. Televisi f. Telephone
g. Formulir
Pemohon OSS
Kasi/ Kabid
BA Lapangan
Notif Izin Efektif
Izin Blm Efektif
-7-
h. Komputer i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S) b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan;
b. Kotak Pengaduan; c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081; e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator /
9 (sembilan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya kekhususan berbentuk 13 (tiga belas) digit angka
acak yang diberi pengaman berupa Tanda Tangan
Elektronik; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-8-
4. IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun
2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun
2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik di Bidang Perdagangan
2 Persyaratan 1. Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2018 meliputi :
a. Nomor Induk Berusaha b. Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen :
Izin Lokasi
Izin Lingkungan Izin Mendirikan Bangunan
2. Data Permohonan Izin Usaha
3. Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir 4. Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi
pengalihan kepemilikan
5. Pengecekan KSWP bagi permohonan IMB untuk Tempat Usaha
3 Sistem,
Mekanisme, Prosedur
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
Maksimal 7 Hari Kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Surat Izin Usaha Perdagangan
7 Sarana,
Prasarana dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan c. Ruang tunggu
d. CCTV
Pemohon OSS
Kasi/ Kabid
Rekomtek
Notif Izin Efektif
Izin Blm Efektif
-9-
e. Televisi f. Telephone
g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S) b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan;
b. Kotak Pengaduan; c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081; e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator /
9 (sembilan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya kekhususan berbentuk 13 (tiga belas) digit angka
acak yang diberi pengaman berupa Tanda Tangan
Elektronik; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-10-
5. IZIN PERLUASAN INDUSTRI
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun
2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan
Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2 Persyaratan 1. Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 meliputi :
a. Nomor Induk Berusaha
b. Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen :
Izin Lokasi Izin Lingkungan
Izin Mendirikan Bangunan
2. Data Permohonan Izin Usaha 3. Laporan Hasil Penelitan dan/atau Pemeriksaan
Fisik (BA Lapangan)
4. Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir 5. Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi
pengalihan kepemilikan
6. Pengecekan KSWP bagi permohonan IMB untuk Tempat Usaha
3 Sistem,
Mekanisme, Prosedur
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
Maksimal 7 Hari Kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Perluasan Industri
7 Sarana,
Prasarana dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan c. Ruang tunggu
d. CCTV
e. Televisi f. Telephone
g. Formulir
Pemohon OSS
Kasi/ Kabid
BA Lapangan
Notif Izin Efektif
Izin Blm Efektif
-11-
h. Komputer i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S) b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan;
b. Kotak Pengaduan; c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081; e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator /
9 (sembilan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya kekhususan berbentuk 13 (tiga belas) digit angka
acak yang diberi pengaman berupa Tanda Tangan
Elektronik; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-12-
6. NIB sekaligus sebagai TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
NO KOMPONEN URAIAN 1 2 3
1 Dasar Hukum
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
2 Persyaratan 1. Formulir OSS
2. KTP untuk pelaku usaha perseorangan 3. Akta pendirian dilengkapi dengan KTP Direktur
untuk pelaku usaha non perseorangan
4. NPWP
3 Sistem, Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu Penyelesaian
30 menit
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
NIB
7 Sarana,
Prasarana dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan c. Ruang tunggu
d. CCTV
e. Televisi f. Telephone
g. Formulir
h. Komputer i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S) b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
Pemohon OSS NIB
-13-
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan; b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708; d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office dan pendamping OSS / 2 (dua)
orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya
kekhususan berbentuk 13 (tiga belas) digit angka
acak yang diberi pengaman berupa Tanda Tangan Elektronik;
b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-14-
7. TANDA DAFTAR INDUSTRI
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun
2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan
Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2 Persyaratan 1. Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 meliputi :
a. Nomor Induk Berusaha
b. Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen :
Izin Lokasi Izin Lingkungan
Izin Mendirikan Bangunan
2. Data Permohonan Izin Usaha 3. Laporan Hasil Penelitan dan/atau Pemeriksaan
Fisik (BA Lapangan)
4. Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir 5. Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi
pengalihan kepemilikan
6. Pengecekan KSWP bagi permohonan IMB untuk Tempat Usaha
3 Sistem,
Mekanisme, Prosedur
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
Maksimal 7 Hari Kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Perluasan Industri
7 Sarana,
Prasarana dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan c. Ruang tunggu
d. CCTV
e. Televisi f. Telephone
g. Formulir
Pemohon OSS
Kasi/ Kabid
BA Lapangan
Notif Izin Efektif
Izin Blm Efektif
-15-
h. Komputer i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S) b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan;
b. Kotak Pengaduan; c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081; e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator /
9 (sembilan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya kekhususan berbentuk 13 (tiga belas) digit angka
acak yang diberi pengaman berupa Tanda Tangan
Elektronik; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-16-
8. TANDA DAFTAR GUDANG
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun
2020 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun
2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 Tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik di Bidang Perdagangan
2 Persyaratan 1. Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2018 meliputi :
a. Nomor Induk Berusaha b. Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen :
Izin Lokasi
Izin Lingkungan Izin Mendirikan Bangunan
2. Data Permohonan Izin Usaha
3. Laporan Hasil Penelitan dan/atau Pemeriksaan Fisik (BA Lapangan)
4. Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir
5. Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan
6. Pengecekan KSWP bagi permohonan IMB untuk
Tempat Usaha
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu Penyelesaian
Maksimal 7 Hari Kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Tanda Daftar Gudang
7 Sarana,
Prasarana
dan/ atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
Pemohon OSS
Kasi/ Kabid
Rekomtek
Notif Izin Efektif
Izin Blm Efektif
-17-
e. Televisi f. Telephone
g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S) b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan;
b. Kotak Pengaduan; c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081; e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9 (sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan, cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya
kekhususan berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman berupa Tanda Tangan
Elektronik;
b. TDG dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-18-
9. IZIN REKLAME
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar Hukum
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11
Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
2 Persyaratan 1. Foto copy KTP Pemohon
2. Bukti pemilikan/pelimpahan/persetujuan
penggunaan tempat usaha yang sah (sertifikat tanah)
3. Surat Pernyataan persetujuan dari tetangga dan
atau pemilik tanah sekitar tempat usaha, diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat
4. Gambar situasi dan gambar denah tempat usaha
5. Salinan Akte Pendirian Perusahaan yang berbentuk
Badan Hukum
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu Penyelesaian
Maksimal 7 (tujuh) hari
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Reklame
7 Sarana,
Prasarana
dan/ atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
Pemohon FO Kasi/ Kabid
BA Lap. BO Izin
Cek Lap
-19-
g. Mampu mengoperasionalkan komputer h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke 1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9 (sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas khusus ber-KOP DPMPTSP Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya serta
diberika nomor yang telah diagendakan sebagai
arsip kantor; b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-20-
10. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2019
Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional
2 Persyaratan 1. Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 meliputi :
a. Nomor Induk Berusaha
b. Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen :
Izin Lokasi Izin Lingkungan
Izin Mendirikan Bangunan
2. Data Permohonan Izin Usaha 3. Laporan Hasil Penelitan dan/atau Pemeriksaan
Fisik (BA Lapangan)
4. Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir 5. Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi
pengalihan kepemilikan
6. Pengecekan KSWP bagi permohonan IMB untuk Tempat Usaha
3 Sistem,
Mekanisme, Prosedur
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
Maksimal 7 Hari Kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
7 Sarana, Prasarana
dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu
d. CCTV e. Televisi
f. Telephone
Pemohon OSS
Kasi/ Kabid
Cek/ BA Lap.
Notif Izin Efektif
Izin Blm Efektif
-21-
g. Formulir h. Komputer
i. Jaringan Wi fi
j. Printer
k. Kendaraan
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke 1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator /
9 (sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya
kekhususan berbentuk 13 (tiga belas) digit angka
acak yang diberi pengaman berupa Tanda Tangan Elektronik;
b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-22-
11. IZIN USAHA JASA ANGKUTAN
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar Hukum
1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang NSPK Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan
di Darat 5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
2 Persyaratan 1. Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2018 meliputi :
a. Nomor Induk Berusaha b. Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen :
Izin Lokasi
Izin Lingkungan Izin Mendirikan Bangunan
2. Data Permohonan Izin Usaha
3. Laporan Hasil Penelitan dan/atau Pemeriksaan Fisik (BA Lapangan)
4. Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir
5. Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan
6. Pengecekan KSWP bagi permohonan IMB untuk
Tempat Usaha
3 Sistem, Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu
Penyelesaian
Maksimal 7 Hari Kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Izin Usaha Jasa Angkutan
7 Sarana, Prasarana
dan/ atau
a. Ruang Pelayanan b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu
Pemohon OSS
Kasi/ Kabid
Rekomtek
Notif Izin Efektif
Izin Blm Efektif
-23-
Fasilitas d. CCTV e. Televisi
f. Telephone
g. Formulir
h. Komputer i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan; b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator /
9 (sembilan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya kekhususan berbentuk 13 (tiga belas) digit angka
acak yang diberi pengaman berupa Tanda Tangan
Elektronik; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-24-
12. IZIN TRAYEK
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar Hukum
1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum,
sebagaimana diatur dalam pasal 59, pasal 60, dan pasal 61 tentang Izin Insidentil
4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu
2 Persyaratan 1. Formulir Permohonan Izin 2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Fotocopy STNK
4. Fotocopy STUK/Buku KIR 5. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu Penyelesaian
Maksimal 7 Hari Kerja
5 Biaya Tarif dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Izin Trayek
7 Sarana,
Prasarana
dan/ atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone
g. Formulir h. Komputer
i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO Byr Retribusi
-25-
terintegrasi secara elektronik c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan; b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator /
9 (sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas ber-KOP DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya serta diberikan nomor yang telah diagendakan sebagai
arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-26-
13. SURAT PERSETUJUAN IZIN TRAYEK (SPIT)
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35
Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum,
sebagaimana diatur dalam pasal 59, pasal 60, dan
pasal 61 tentang Izin Insidentil 4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
2 Persyaratan 1. Formulir Permohonan Izin
2. Fotocopy KTP Pemohon 3. Fotocopy SPIT
4. Fotocopy STNK
5. Fotocopy STUK/Buku KIR 6. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT)
7 Sarana,
Prasarana
dan/ atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO Byr Retribusi
-27-
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke 1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9(sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan, cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas ber-KOP DPMPTSP Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya serta
diberikan nomor yang telah diagendakan sebagai
arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-28-
14. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
hukum
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
3. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
2 Persyaratan 1. Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 meliputi :
a. Nomor Induk Berusaha
b. Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen: Izin Lokasi
Izin Lingkungan
Izin Mendirikan Bangunan
2. Data Permohonan Izin Usaha 3. Laporan Hasil Penelitan dan/atau Pemeriksaan
Fisik (BA Lapangan)
4. Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir 5. Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi
pengalihan kepemilikan
6. Pengecekan KSWP bagi permohonan IMB untuk Tempat Usaha
3 Sistem,
mekanisme,
prosedur
4 Jangka
waktu
penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
pelayanan
Tanda Daftar Usaha Pariwisata
7 Sarana, Prasarana
dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu
d. CCTV e. Televisi
f. Telephone
g. Formulir
h. Komputer i. Jaringan Wi fi
Pemohon OSS
Kasi/ Kabid
Rekomtek
Notif Izin Efektif
Izin Blm Efektif
-29-
j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan;
b. Kotak Pengaduan; c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081; e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(Sembilan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya kekhususan berbentuk 13 (tiga belas) digit
angka acak yang diberi pengaman berupa Tanda
Tangan Elektronik; b. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-30-
15. IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok Pokok Angraria 2. Perda Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rencata Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Batang Tahun 2019 - 2039
2 Persyaratan 1. Formulir Permohonan Izin
2. Fotocopy KTP
3. Informasi Tata Ruang 4. Surat Keterangan Pemilikan Tanah / Bukti
Pemilikan Tanah
5. SPPT PBB-P2 6. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen
3 Sistem,
Mekanisme, Prosedur
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Surat Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
7 Sarana,
Prasarana dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan c. Ruang tunggu
d. CCTV
e. Televisi f. Telephone
g. Formulir
h. Komputer i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S) b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rapat dan Rekomtek
Izin BO
-31-
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan; b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(Sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan, cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas ber-KOP DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya serta diberikan nomor yang telah diagendakan sebagai
arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-32-
16. IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING (IMTA)
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang
Ketenagakerjaan; 2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Penggunaan TKA
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.20 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penggunaan TKA 4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
2 Persyaratan 1. Alasan penggunaan TKA
2. Formulir RPTKA yang sudah diisi
3. Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang
4. Akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang
5. Bagan struktur organisasi perusahaan
6. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh
TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait
7. Keterangan domilisi perusahaan dari pemerintah daerah setempat
8. Nomor Pokok Wajib Pajak pemberi kerja TKA
9. Surat penunjukan TKI pendamping dan rencana program pendampingan
10. Bukti pembayaran DKPTKA/ Penerimaan daerah
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif dikenakan biaya (100 USD perbulan perorang )
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
7 Sarana,
Prasarana dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan c. Ruang tunggu
d. CCTV
Pengguna TKA
Pengajuan RPTKA melalui TKA online
Pengesahan Notofikasi dari
Kemenaker
PTSP menerbitkan SKRD
Penges RPTKA Byr Retribusi
Validasi pembayaran SKRD
-33-
e. Televisi f. Telephone
g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S) b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan;
b. Kotak Pengaduan; c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081; e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator /
8(delapan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan pengaman berupa Tanda Tangan Elektronik
(barcode);
b. SKRD dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-34-
17. LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA (LPKS)
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006
tentang Sistem Pelatihan Tenaga Kerja
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 17 Tahun 2016, tentang Tata Cara Perizinan dan
Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
4. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten
Batang
2 Persyaratan 1. Fotocopy KTP / Akta Pendirian Lembaga 2. Fotocopy NPWP dan KSWP
3. Proposal yang berisi profil lembaga
4. Rekening Bank atas nama Lembaga 5. Kurikulum Pembelajaran
6. Dokumentasi Kegiatan LPKS
7. Foto Gedung Kantor dan Tempat Pembelajaran 8. Surat pernyataan Keabsahan Dokumen
3 Sistem,
Mekanisme, Prosedur
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
7 Sarana, Prasarana
dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu
d. CCTV e. Televisi
f. Telephone
g. Formulir h. Komputer
i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-35-
terintegrasi secara elektronik c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala
Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke 1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9(Sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan, cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas ber-KOP DPMPTSP Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya serta
diberikan nomor yang telah diagendakan sebagai
arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk
selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-36-
18. IZIN MEMPERGUNAKAN KETEL UAP
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Undang - Undang (Stoom Ordonnantie) Verordening Stoom Ordonnantie 1930 atau Undang - Undang Uang Tahun 1930;
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 37
Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
2 Persyaratan 1. Formulir Permohonan Izin
2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan 3. Keterangan spesifikasi Teknis Ketel/Bejana Uap
yang digunakan
4. Laporan/BA Pemeriksaan 5. Surat pernyataan Keabsahan Dokumen
3 Sistem,
Mekanisme, Prosedur
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Mempergunakan Ketel Uap
7 Sarana, Prasarana
dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu
d. CCTV e. Televisi
f. Telephone
g. Formulir
h. Komputer i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-37-
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala
Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 8(delapan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan, cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas ber-KOP DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya serta diberikan nomor yang telah diagendakan sebagai
arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk
selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-38-
19. IZIN MEMPERGUNAKAN TANGKI TIMBUL
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Undang - Undang (Stoom Ordonnantie) Verordening Stoom Ordonnantie 1930 atau Undang - Undang
Uang Tahun 1930 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 37
Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
2 Persyaratan 1. Formulir Permohonan Izin
2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan
3. Desain Tangki Timbun 4. Surat pernyataan Keabsahan Dokumen
3 Sistem,
Mekanisme, Prosedur
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Surat Izin Mempergunakan Tangki Timbun
7 Sarana,
Prasarana dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan c. Ruang tunggu
d. CCTV
e. Televisi f. Telephone
g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S) b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-39-
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala
Dinas c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan;
b. Kotak Pengaduan; c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator /
8(delapan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas ber-KOP DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya serta
diberikan nomor yang telah diagendakan sebagai
arsip kantor; b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-40-
20. IZIN PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang
Undian 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang
Pajak
3. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang
Penertiban Penyelenggaraan Undian 4. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000
tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian
5. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan
Uang atau Barang dengan sistem Online 6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14A/HUK/2006
Tahun 2017 tentang Izin Undian
7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Agensi Penyelenggaraan Undian Gratis
Berhadiah
2 Persyaratan 1. Formulir Permohonan I
2. Fotocopy KTP 3. Rekomendasi Gubernur melalui Dinas Sosial
Provinsi Jawa Tengah
4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan atau Keputusan Pembentukan
5. SIUP / Susunan Kepanitian
6. Rencana Kegiatan yang terinci 7. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah
7 Sarana,
Prasarana dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan c. Ruang tunggu
d. CCTV
e. Televisi f. Telephone
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-41-
g. Formulir h. Komputer
i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan; b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator /
8(delapan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas ber-KOP DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya serta
diberikan nomor yang telah diagendakan sebagai arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-42-
21. IZIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar Hukum
1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau
Barang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 56/HUK/1996
tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan
Sosial Oleh Masyarakat 4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2015
tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan sistem Online
2 Persyaratan 1. Surat permohonan izin yang berisi: a. Maksud dan tujuan pengumpulan uang atau
barang;
b. Cara menyelenggarakan;
c. Siapa yang menyelenggarakan; d. Batas waktu penyelenggaraan;
e. Luasnya penyelenggaraan (wilayah, golongan);
f. Cara penyalurannya. 2. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen
3 Sistem, Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Pengumpulan Uang dan Barang
7 Sarana, Prasarana
dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu
d. CCTV e. Televisi
f. Telephone
g. Formulir h. Komputer
i. Jaringan Wi fi
j. Printer
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-43-
8 Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan; b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081; e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator /
8(delapan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas ber-KOP DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya serta
diberikan nomor yang telah diagendakan sebagai arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-44-
22. IZIN MENGADOPSI ANAK
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor : 110 / Huk /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
2 Persyaratan 1. Mengisi Formulir Permohonan 2. Fotokopi KTP
3. Surat keterangan sehat jiwa dari dokter spesialis
jiwa, rumah sakit pemerintah
4. Surat keterangan fungsi organ reproduksi dari dokter spesialis obstetri dan ginekologi rumah sakit
pemerintah
5. Fotokopi akte kelahiran 6. Surat keterangan catatan kepolisian setempat
7. Fotokopi surat nikah/akte perkawinan dan Kartu
keluarga dilegalisir 8. Fotokopi kelahiran calon anak angkat
9. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja
10. Surat pernyataan persetujuan dari calon anak angkat di atas kertas bermaterai 6000, bagi anak
yang telah mampu menyatakan pendapatnya
11. Surat pernyataan motivasi di atas kertas bermaterai
6000, yang menyatakan pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan
anak
12. Surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi
sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas
materai 6000 13. Surat peryataan akan memberitahu kepada anak
angkatnya mengenai asal-usul dan orangtua
kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak 14. Surat pernyataan tidak berhak menjadi wali nikah
bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa
kepada wali hakim
15. Surat pernyataan untuk memberi hibah sebagian harta kepada anak angkatnya
16. Surat pernyataan persetujuan adopsi dari pihak
keluarga 17. Surat pernyataan Keabsahan Dokumen
-45-
3 Sistem, Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Mengadopsi Anak
7 Sarana, Prasarana
dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu
d. CCTV e. Televisi
f. Telephone
g. Formulir h. Komputer
i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan f. Website : ptsp.batangkab.go.id
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-46-
11 Jumlah Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 8(delapan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan, cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas ber-KOP DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya serta diberikan nomor yang telah diagendakan sebagai
arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-47-
23. IZIN OPERASIONAL PANTI
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini 4. Pemendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah
2 Persyaratan 1. Formulir Permohonan
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. akte pendirian bagi lembaga yang berbadan hukum 4. Rencana Kegiatan
5. Daftar Sarana dan Prasarana serta tenaga/SDM
6. Surat pernyataan Keabsahan Dokuman
3 Sistem,
Mekanisme, Prosedur
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Operasional Panti
7 Sarana, Prasarana
dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu
d. CCTV
e. Televisi f. Telephone
g. Formulir
h. Komputer i. Jaringan Wi fi
j. Printer
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-48-
8 Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan; b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081; e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator /
8(delapan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas ber-KOP DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya serta
diberikan nomor yang telah diagendakan sebagai arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-49-
24. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Permenkes No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi
dan Perizinan Rumah Sakit
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
2 Persyaratan 1. Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 meliputi :
a. Nomor Induk Berusaha
b. Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen: Izin Lokasi
Izin Lingkungan
Izin Mendirikan Bangunan
2. Data Permohonan Izin Usaha/ Profil RS 3. Laporan Hasil Penelitan dan/atau Pemeriksaan
Fisik (BA Lapangan)
4. Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir 5. Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi
pengalihan kepemilikan
6. Pengecekan KSWP bagi permohonan IMB untuk Tempat Usaha
7. Dokumen Kajian dan Perencanaan Bangunan
8. Pemenuhan Kelayakan Alat Kesehatan
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu
Penyelesaian
10 (sepuluh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit
7 Sarana, Prasarana
dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu
d. CCTV
e. Televisi f. Telephone
Pemohon OSS
Kasi/ Kabid
Rekomtek
Notif Izin Efektif
Izin Blm Efektif
-50-
g. Formulir h. Komputer
i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan; b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(Sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya
kekhususan berbentuk 13 (tiga belas) digit angka
acak yang diberi pengaman berupa Tanda Tangan Elektronik;
b. Izin Mendirikan Rumah Sakit dibubuhi tanda
tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-51-
25. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
2 Persyaratan 1. Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 meliputi :
a. Nomor Induk Berusaha b. Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen:
Izin Lokasi
Izin Lingkungan Izin Mendirikan Bangunan
2. Data Permohonan Izin Usaha
3. Laporan Hasil Penelitan dan/atau Pemeriksaan Fisik (BA Lapangan)
4. Bukti pembayaran PBB – P2 tahun terakhir
5. Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan
6. Pengecekan KSWP bagi permohonan IMB untuk
Tempat Usaha
7. Profil Rumah Sakit 8. Instrumen Self Assessment
9. Sukses / Sertifikat Izin Kelayakan /
Pemanfaatan dan Kalibrasi alat kesehatan 10. Sertifikat Akreditasi
3 Sistem,
Mekanisme, Prosedur
4 Jangka
Waktu
Penyelesaian
24 (dua puluh empat) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Operasional Rumah Sakit
7 Sarana,
Prasarana
dan/ atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone g. Formulir
Pemohon OSS
Kasi/ Kabid
Rekomtek
Notif Izin Efektif
Izin Blm Efektif
-52-
h. Komputer i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S) b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala
Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan; b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(Sembilan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya kekhususan berbentuk 13 (tiga belas) digit angka
acak yang diberi pengaman berupa Tanda Tangan
Elektronik; b. Izin Operasional Rumah Sakit dibubuhi tanda
tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk
selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-53-
26. IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
2. Permenkes No 9 Tahun 2014 tentang Klinik
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
2 Persyaratan 1. Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 meliputi : c. Nomor Induk Berusaha
d. Dokumen Pernyataan Pemenuhan
Komitmen: Izin Lokasi
Izin Lingkungan
Izin Mendirikan Bangunan 2. Data Permohonan Izin Usaha
3. Laporan Hasil Penelitan dan/atau Pemeriksaan
Fisik (BA Lapangan) 4. Bukti pembayaran PBB – P2 tahun terakhir
5. Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi
pengalihan kepemilikan
6. Pengecekan KSWP bagi permohonan IMB untuk Tempat Usaha
7. Profil Klinik, SDM, Data Sarana Prasarana, dan
Peralatan
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka Waktu Penyelesaian
17 (tujuh belas) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Surat Izin Operasional Klinik Pratama
7 Sarana,
Prasarana dan/
atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi j. Printer
Pemohon OSS
Kasi/ Kabid
Rekomtek
Notif Izin Efektif
Izin Blm Efektif
-54-
8 Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala
Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9(Sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan, cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
adanya kekhususan berbentuk 13 (tiga belas) digit
angka acak yang diberi pengaman berupa Tanda Tangan Elektronik;
b. Izin Operasional Klinik Pratama dibubuhi tanda
tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk
selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-55-
27. IZIN OPERASIONAL KLINIK UTAMA
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
2. Permenkes No 9 Tahun 2014 tentang Klinik
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
2 Persyaratan 1. Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 meliputi : a. Nomor Induk Berusaha
b. Dokumen Pernyataan Pemenuhan
Komitmen: Izin Lokasi
Izin Lingkungan
Izin Mendirikan Bangunan 2. Data Permohonan Izin Usaha
3. Laporan Hasil Penelitan dan/atau Pemeriksaan
Fisik (BA Lapangan) 4. Bukti pembayaran PBB – P2 tahun terakhir
5. Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi
pengalihan kepemilikan
6. Pengecekan KSWP bagi permohonan IMB untuk Tempat Usaha
7. Profil Klinik, SDM, Data Sarana Prasarana, dan
Peralatan
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka Waktu Penyelesaian
17 (tujuh belas) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Surat Izin Operasional Klinik Utama
7 Sarana,
Prasarana
dan/ atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi j. Printer
Pemohon OSS
Kasi/ Kabid
Rekomtek
Notif Izin Efektif
Izin Blm Efektif
-56-
8 Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala
Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9 (Sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan, cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
adanya kekhususan berbentuk 13 (tiga belas) digit
angka acak yang diberi pengaman berupa Tanda Tangan Elektronik;
b. Izin Operasional Klinik Utama dibubuhi tanda
tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk
selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-57-
28. IZIN APOTEK
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun
2017 tentang Apotek 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
2 Persyaratan 1. Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 meliputi :
a. Nomor Induk Berusaha
b. Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen: Izin Lokasi
Izin Lingkungan
Izin Mendirikan Bangunan 2. Data Permohonan Izin Usaha
3. Laporan Hasil Penelitan dan/atau Pemeriksaan
Fisik (BA Lapangan) 4. Bukti pembayaran PBB – P2 tahun terakhir
5. Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi
pengalihan kepemilikan
6. Pengecekan KSWP 7. STRA
8. FC Surat Izin Praktek Apoteker
9. Denah Bangunan dan Peta Lokasi 10. Data Sarana Prasarana dan Peralatan
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
9 (sembilan) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Apotik
7 Sarana,
Prasarana dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan c. Ruang tunggu
d. CCTV
e. Televisi f. Telephone
g. Formulir
h. Komputer i. Jaringan Wi fi
Rekomtek
Kasi/ Kabid
OSS Pemohon Izin belum efektif
Notifikasi Izin efektif
-58-
j. Printer
8 Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala
Dinas c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke 1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(Sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan, cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
adanya kekhususan berbentuk 13 (tiga belas) digit
angka acak yang diberi pengaman berupa Tanda Tangan Elektronik
b. Izin Apotik di cetak kertas khusus berlogo
DPMPTSP dengan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk
selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-59-
29. IZIN TOKO OBAT
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
3. Permenkes Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002
tentang Pedagang Eceran Obat
2 Persyaratan 1. Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 meliputi :
a. Nomor Induk Berusaha
b. Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen: Izin Lokasi
Izin Lingkungan
Izin Mendirikan Bangunan 2. Data Permohonan Izin Usaha
3. Laporan Hasil Penelitan dan/atau Pemeriksaan
Fisik (BA Lapangan) 4. Bukti pembayaran PBB – P2 tahun terakhir
5. Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi
pengalihan kepemilikan
6. Pengecekan KSWP 7. Fotokopy SIKTTK
8. Surat pernyataan kesediaan bekerja TTK
sebagai penanggung jawab teknis
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka Waktu Penyelesaian
9 (sembilan) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Surat Izin Toko Obat
7 Sarana,
Prasarana dan/
atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi j. Printer
Rekomtek
Kasi/ Kabid
OSS Pemohon Izin belum efektif
Notifikasi Izin efektif
-60-
8 Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan
berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja
Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan
dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim
ke 1708 atau melalui situs lapor.go.id d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor
13 Batang; dan f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9 (Sembilan)
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan, cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
adanya kekhususan berbentuk 13 (tiga belas)
digit angka acak yang diberi pengaman berupa Tanda Tangan Elektronik
b. Izin Toko Obat di cetak kertas khusus berlogo
DPMPTSP dengan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun
untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-61-
30. IZIN OPTIKAL
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 544/MENKES/SK/VI/2002 tentang Registrasi
dan Izin Refraksionis Optisien; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Optikal;
2 Persyaratan 1. KTP Pemohon
2. Surat Permohonan
3. Rekomendasi Asosiasi GAPOPIN
4. Surat Keabsahan Dokumen 5. STR (Surat Tanda Register)
6. Surat Pernyataan Tempat Praktek
7. MOU Lab Dispensing 8. Denah Bangunan
9. Daftar Sarana & Peralatan
10. Foto 4 X 6 = 4 lembar
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Optikal
7 Sarana, Prasarana
dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu
d. CCTV e. Televisi
f. Telephone
g. Formulir h. Komputer
i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-62-
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke 1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9(sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan, cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas khusus berlogo DPMPTSP Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya dengan
memberikan nomor yang telah digandakan sebagai
arsip kantor; b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-63-
31. IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL/ SURAT TERDAFTAR
PENYEHAT TRADISIONAL (STPT)
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Permenkes Nomor 61 Tahun 2016 Tentang
pelayanan kesehatan tradisional empiris
2 Persyaratan 1. Fotocopy KTP pemohon 2. Surat permohonan
3. Rekomendasi DAUN/ Asosiasi sejenis atau Surat
Keterangan Magang dari Penyehat Tradisional Senior
4. Surat pernyataan mengenai metode atau teknik
pelayanan yang diberikanBiodata Pengobat Tradisional
5. Surat keterangan lokasi tempat praktik dari
Lurah/Kepala Desa 6. Surat Pengantar Puskesmas setempat
7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter berSIP
8. Foto 4X6=2 lembar
3 Sistem, Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
7 Sarana, Prasarana
dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu
d. CCTV e. Televisi
f. Telephone
g. Formulir h. Komputer
i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-64-
d. Mampu berkomunikasi yang baik e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke 1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9 (Sembilan)
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan, cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas khusus berlogo DPMPTSP Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya serta
diberikan nomor yang telah diagendakan sebagai
arsip kantor; b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-65-
32. IZIN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Kesehatan
2 Persyaratan 1. Fotocopy KTP pemohon 2. Surat permohonan
3. Rekomendasi Puskesmas
4. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan bagi pemohon baru
5. Rancangan Label Pangan dan contoh kemasan
6. Denah/ gambar alur Produksi
7. Foto 4X6=4 lembar
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
Maksimal 16 (enam belas) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
(SPP-IRT)
7 Sarana, Prasarana dan/
atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu
d. CCTV e. Televisi
f. Telephone
g. Formulir
h. Komputer i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan
berusaha terintegrasi secara elektronik c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Notif dan Izin BO
-66-
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja
Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan
dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan; b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim
ke 1708 atau melalui situs lapor.go.id d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor
13 Batang; dan f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator /
9(Sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan
d. Keamanan produk layanan dijamin dengan
adanya kekhususan berbentuk 13 (tiga belas)
digit angka acak yang diberi pengaman berupa Tanda Tangan Elektronik
e. Izin Pangan Industri Rumah Tangga di cetak
kertas khusus berlogo DPMPTSP dengan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan
stempel basah;
f. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun
untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja
pelayanan.
-67-
33. SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor: 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
2 Persyaratan 1. KTP Pemohon
2. Surat Permohonan 3. Rekomendasi Asosiasi/ IDI
4. Surat Keabsahan Dokumen
5. Fotokopy STR (Surat Tanda Register) yang dilegalisasi oleh KKI
6. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan
kesehatan sebagai tempat praktik 7. Surat persetujuan dari atas langsung bagi
dokter dan dokter gigi yang bekerja pada
instansi/fasyankes pemerintash atau instansi/fasyankes lain secara purna waktu
8. Foto 4 X 6 = 4 lembar
3 Sistem, Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Surat Izin Praktik Dokter
7 Sarana,
Prasarana
dan/ atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-68-
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja
Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan
dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan; b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim
ke 1708 atau melalui situs lapor.go.id d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor
13 Batang; dan f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(Sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas khusus berlogo DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya serta diberikan nomor yang telah diagendakan
sebagai arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun
untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-69-
34. SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor : 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
2 Persyaratan 1. KTP Pemohon
2. Surat Permohonan 3. Rekomendasi IBI
4. Surat Keabsahan Dokumen
5. Fotokopy STR (Surat tanda Register) Bidan yang dilegalisasi asli
6. Surat pernyataan memiliki tempat praktik
7. Surat keterangan dari pimpinan fasyankes
tempat bidan akan berpraktik 8. Surat Keterangan Sehat dari Dokter berSIP
9. Foto 4 X 6 = 4 lembar
3 Sistem, Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Surat Izin Praktik Bidan
7 Sarana,
Prasarana dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan c. Ruang tunggu
d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S) b. Memahami peraturan tentang perizinan
berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-70-
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja
Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan
dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim
ke 1708 atau melalui situs lapor.go.id d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor
13 Batang; dan f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(Sembilan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas khusus berlogo DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya
serta diberikan nomor yang telah diagendakan sebagai arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun
untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja
pelayanan.
-71-
35. SURAT IJIN PRAKTEK PERAWAT (SIPP)
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan 2. Permenkes Nomor 26 Tahun 2019 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 38
tahun 2018 tentang keperawatan
2 Persyaratan 1. KTP Pemohon
2. Surat Permohonan
3. Rekomendasi PPNI 4. Surat Keabsahan Dokumen
5. FC STR (Surat Tanda Register)
6. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau
surat keterangan dari pimpinan fasyankes 7. Surat pernyataan hanya melaksanakan praktik
asuhan keperawatan (bagi perawat praktik
mandiri) 8. Surat Keterangan Sehat dari Dokter berSIP
9. Foto 4 X 6 = 4 lembar
3 Sistem, Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Praktik Perawat
7 Sarana,
Prasarana dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan c. Ruang tunggu
d. CCTV
e. Televisi f. Telephone
g. Formulir
h. Komputer i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S) b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-72-
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala
Dinas c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke 1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator /
9(Sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas khusus berlogo DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya dengan memberikan nomor yang telah digandakan
sebagai arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk
selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-73-
36. SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor: 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Menteri Kesehatan Nomor
889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin
Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
2 Persyaratan 1. KTP Pemohon 2. Surat Permohonan
3. Rekomendasi Asosiasi IAI
4. Surat Keabsahan Dokumen 5. Fotokopy STRA (Surat Tanda Register Apoteker)
yang dilegalisir oleh KFN
6. Surat pernyataan mempunyai tempat prakfik profesi atau surat keterangan dari pimpinan
fasyanfar
7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter berSIP
8. Foto 4 X 6 = 4 lembar
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Praktik Apoteker
7 Sarana,
Prasarana
dan/ atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-74-
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala
Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan
dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan; b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(Sembilan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus berlogo DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya
serta diberikan nomor yang telah diagendakan sebagai arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja
pelayanan.
-75-
37. SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
hukum
1. PeraturanMenteriKesehatanRepublik Indonesia
Nomor: 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Menteri Kesehatan Nomor
889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi,
IzinPraktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
2 Persyaratan 1. KTP Pemohon 2. Surat Permohonan
3. Rekomendasi Asosiasi IFI (PAFI)
4. Surat Keabsahan Dokumen 5. Fotocopi STR (Surat Tanda Register)
6. Surat pernyataan Apoteker atau pimpinan tempat
pemohon melaksakanan pekerjaan kefarmasian 7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter berSIP
8. Foto 4 X 6 = 4 lembar
3 Sistem,
mekanisme, prosedur
4 Jangka waktu
penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
pelayanan
Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
7 Sarana,
Prasarana dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan c. Ruang tunggu
d. CCTV
e. Televisi f. Telephone
g. Formulir
h. Komputer i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S) b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-76-
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala
Dinas c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan
dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke 1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9 (Sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas khusus berlogo DPMPTSP Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya
serta diberikan nomor yang telah diagendakan
sebagai arsip kantor; b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun
untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja
pelayanan.
-77-
38. IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
hukum
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi
Laboratorium Medik
2 Persyaratan 1. KTP Pemohon
2. Surat Permohonan 3. Rekomendasi Asosiasi PATELKI
4. Surat Keabsahan Dokumen
5. Fotocopi STR (Surat Tanda Register) 6. Surat Keterangan dari Pimpinan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan
7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter berSIP 8. Foto 4 X 6 = 4 lembar
3 Sistem,
mekanisme,
prosedur
4 Jangka
waktu penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk pelayanan
Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik
7 Sarana,
Prasarana
dan/ atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-78-
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala
Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan
dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9 (Sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan, cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas khusus berlogo DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya serta diberikan nomor yang telah diagendakan
sebagai arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun
untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-79-
39. SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris
2 Persyaratan 1. KTP Pemohon
2. Surat Permohonan
3. Rekomendasi Asosiasi IROPIN 4. Surat Keabsahan Dokumen
5. Fotokopy ijazah yang dilegalisir
6. Fotokopy STR Refraksionis Optisien atau STR Optometris
7. Surat Pernyataan Tempat Praktek
8. Surat Keterangan Sehat dari Dokter berSIP 9. Foto 4 X 6 = 4 lembar
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) harikerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIPRO) / Surat Izin Praktik Optometris (SIPO)
7 Sarana, Prasarana
dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu
d. CCTV e. Televisi
f. Telephone
g. Formulir h. Komputer
i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-80-
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala
Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan
dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9(Sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan, cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas khusus berlogo DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya serta diberikan nomor yang telah diagendakan
sebagai arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun
untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-81-
40. SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Praktik Tenaga Gizi
2 Persyaratan 1. KTP Pemohon
2. Surat Permohonan
3. Rekomendasi Asosiasi PERSAGI 4. Surat Keabsahan Dokumen
5. Fotokopy ijazah yang dilegalisir
6. STR (Surat Tanda Register) 7. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di
fasyankes atau tempat praktik pelayanan gizi
secara mandiri 8. Surat Keterangan Sehat dari Dokter berSIP
9. Foto 4 X 6 = 4 lembar
3 Sistem,
Mekanisme, Prosedur
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) harikerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) / Surat Izin
Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)
7 Sarana,
Prasarana dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan c. Ruang tunggu
d. CCTV
e. Televisi f. Telephone
g. Formulir
h. Komputer i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S) b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-82-
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja
Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan
dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9 (Sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan, cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas khusus berlogo DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya serta diberikan nomor yang telah diagendakan
sebagai arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun
untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-83-
41. IZIN PENDIRIAN TK NEGERI
NO KOMPONEN Peraturan URAIAN
1 2 3
1 Dasar Hukum 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini 4. Perda Kabupaten Batang Nomor 1 tahun 2019
tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Batang
Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupetan
Batang
5. Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan,
dan Penutupan Program Atau Satuan Pendidikan
2 Persyaratan 1. Surat Permohonan
2. Fotocopy Identitas Pendiri 3. Surat Keterangan domisili dari Kades/Lurah
4. Susunan Pengurus dan Rincian Tugas
5. Hasil Penilaian Kelayakan 6. Rencana Induk Pengembangan (RIP)TK/TKLB
7. Rencana Pencapaian standar Pengelolaan dan
Penyelenggaraan TK/TKLB paling baru 3 Tahun 8. Jaminan Pembiayaan Pendidikan anak usia dini
9. Surat Pernyataan keabsahan dokumen
3 Sistem,
Mekanisme, Prosedur
4 Jangka Waktu Penyelesaian
37 (tiga puluh tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Surat Izin Pendirian TK Negeri
7 Sarana,
Prasarana
dan/ atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone g. Formulir
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-84-
h. Komputer i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S) b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala
Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan
dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan; b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(Sembilan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas ber-KOP DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya seta
diberikan nomor yang telah diagendakan sebagai arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja
pelayanan.
-85-
42. IZIN PENDIRIAN TK YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik 4. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sektor Pendidikan dan Kebudayaan 6. Perda Kabupaten Batang Nomor 1 tahun 2019
tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Batang
Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupetan Batang
5. Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, dan
Penutupan Program Atau Satuan Pendidikan
2 Persyaratan 1. Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 meliputi :
a. Nomor Induk Berusaha b. Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen :
Izin Lokasi
Izin Lingkungan Izin Mendirikan Bangunan
2. Data Permohonan Izin Usaha
3. Laporan Hasil Penelitian dan/atau Pemeriksaan
Fisik (BA Lapangan) 4. Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir
5. Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi
pengalihan kepemilikan 6. Pengecekan KSWP
7. Hasil Studi Kelayakan
8. Rencana Induk Pengembangan (RIP)TK/TKLB 9. Rencana Pencapaian standar Pengelolaan dan
Penyelenggaraan TK/TKLB paling baru 3 Tahun
10. Jaminan Pembiayaan Pendidikan anak usia dini 11. Surat Pernyataan keabsahan dokumen
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
Rekomtek
Kasi/ Kabid
OSS Pemohon Izin belum efektif
Notifikasi Izin efektif
-86-
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
37 (tiga puluh tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Surat Izin Pendirian TK yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
7 Sarana,
Prasarana
dan/ atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan;
b. Kotak Pengaduan; c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081; e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(Sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
-87-
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya kekhususan berbentuk 13 (tiga belas) digit angka
acak yang diberi pengaman berupa Tanda Tangan
Elektronik;
b. Izin Operasional Pendirian TK yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dibubuhi tanda
tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-88-
43. IZIN PENDIRIAN SD NEGERI
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Perda Kabupaten Batang Nomor 1 tahun 2019
tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Batang Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupetan Batang
5. Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, dan
Penutupan Program Atau Satuan Pendidikan
2 Persyaratan 1. Surat Permohonan
2. Fotocopy Identitas Pendiri 3. Surat Keterangan domisili dari Kades/Lurah
4. Susunan Pengurus dan Rincian Tugas
5. Hasil Penilaian Kelayakan 6. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan
7. Jaminan Pembiayaan Pendidikan SD
8. Surat Pernyataan keabsahan dokumen
3 Sistem, Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu
Penyelesaian
37 (tiga puluh tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Pendirian SD Negeri
7 Sarana, Prasarana
dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu
d. CCTV e. Televisi
f. Telephone
g. Formulir h. Komputer
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-89-
i. Jaringan Wi fi j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke 1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(Sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan, cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas ber-KOP DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya serta diberikan nomor yang telah diagendakan sebagai
arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-90-
44. IZIN PENDIRIAN SD YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik 4. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sektor Pendidikan dan Kebudayaan 5. Perda Kabupaten Batang Nomor 1 tahun 2019
tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Batang
Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupetan Batang
6. Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, dan
Penutupan Program Atau Satuan Pendidikan
2 Persyaratan 1. Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 meliputi :
a. Nomor Induk Berusaha b. Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen:
Izin Lokasi
Izin Lingkungan Izin Mendirikan Bangunan
2. Data Permohonan Izin Usaha
3. Laporan Hasil Penelitian dan/atau Pemeriksaan
Fisik (BA Lapangan) 4. Rekomendasi Dinas Teknis
5. Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir
6. Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan
7. Pengecekan KSWP
8. Hasil Penilaian Kelayakan 9. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan
10. Jaminan Pembiayaan Pendidikan SD
11. Surat Pernyataan keabsahan dokumen
3 Sistem, Mekanisme,
Prosedur
Rekomtek
Kasi/ Kabid
OSS Pemohon Izin belum efektif
Notifikasi Izin efektif
-91-
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
37 (tiga puluh tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Surat Izin Pendirian SD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
7 Sarana,
Prasarana
dan/ atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke 1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(Sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
-92-
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya kekhususan berbentuk 13 (tiga belas) digit angka
acak yang diberi pengaman berupa Tanda Tangan
Elektronik;
b. Izin Operasional Pendirian SD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dibubuhi tanda
tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-93-
45. IZIN PENDIRIAN SMP NEGERI
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Perda Kabupaten Batang Nomor 1 tahun 2019
tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Batang Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupetan Batang
5. Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, dan
Penutupan Program Atau Satuan Pendidikan
2 Persyaratan 1. Surat Permohonan
2. Fotocopy Identitas Pendiri 3. Surat Keterangan domisili dari Kades/Lurah
4. Susunan Pengurus dan Rincian Tugas
5. Hasil Penilaian Kelayakan 6. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan
7. Jaminan Pembiayaan Pendidikan SMP
8. Surat Pernyataan keabsahan dokumen
3 Sistem, Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu
Penyelesaian
37 (tiga puluh tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Pendirian SMP Negeri
7 Sarana, Prasarana
dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu
d. CCTV e. Televisi
f. Telephone
g. Formulir h. Komputer
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-94-
i. Jaringan Wi fi j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke 1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(Sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan, cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas ber-KOP DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya serta diberikan nomor yang telah diagendakan sebagai
arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-95-
46. IZIN PENDIRIAN SMP YANG DISELENGGARAKAN OLEH
MASYARAKAT
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar Hukum
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
5. Perda Kabupaten Batang Nomor 1 tahun 2019
tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Batang Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupetan Batang
6. Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Program Atau Satuan Pendidikan
2 Persyaratan 1. Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 meliputi : a. Nomor Induk Berusaha
b. Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen :
Izin Lokasi Izin Lingkungan
Izin Mendirikan Bangunan
2. Data Permohonan Izin Usaha
3. Laporan Hasil Penelitian dan/atau Pemeriksaan Fisik (BA Lapangan)
4. Rekomendasi Dinas Teknis
5. Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir 6. Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi
pengalihan kepemilikan
7. Pengecekan KSWP 8. Hasil Penilaian Kelayakan
9. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan
10. Jaminan Pembiayaan Pendidikan SMP 11. Surat Pernyataan keabsahan dokumen
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
Rekomtek
Kasi/ Kabid
OSS Pemohon Izin belum efektif
Notifikasi Izin efektif
-96-
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
37 (tiga puluh tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Surat Izin Pendirian SMP yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
7 Sarana,
Prasarana
dan/ atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan;
b. Kotak Pengaduan; c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081; e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(Sembilan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
-97-
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya kekhususan berbentuk 13 (tiga belas) digit angka
acak yang diberi pengaman berupa Tanda Tangan
Elektronik;
b. Izin Operasional Pendirian SMP yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dibubuhi tanda
tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-98-
47. IZIN PENYELENGGARAAN PKBM (PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT)
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar Hukum
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
4. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
5. Perda Kabupaten Batang Nomor 1 tahun 2019
tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Batang Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupetan Batang
6. Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, dan
Penutupan Program Atau Satuan Pendidikan
2 Persyaratan 1. Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 meliputi :
a. Nomor Induk Berusaha
b. Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen :
Izin Lokasi Izin Lingkungan
Izin Mendirikan Bangunan
2. Data Permohonan Izin Usaha 3. Laporan Hasil Penelitian dan/atau Pemeriksaan
Fisik (BA Lapangan)
4. Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir 5. Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi
pengalihan kepemilikan
6. Pengecekan KSWP 7. Hasil Studi Kelayakan
8. Rencana Induk Pengembangan Satuan
pendidikan
9. Rencana Pencapaian standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan
10. Jaminan Pembiayaan Pendidikan Satuan
Pendidikan 11. Surat Pernyataan keabsahan dokumen
3 Sistem,
Mekanisme, Prosedur
Rekomtek
Kasi/ Kabid
OSS Pemohon Izin belum efektif
Notifikasi Izin efektif
-99-
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
37 (tigapuluh tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Surat Izin Penyelenggaraan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
7 Sarana,
Prasarana dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan c. Ruang tunggu
d. CCTV
e. Televisi f. Telephone
g. Formulir
h. Komputer i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S) b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan;
b. Kotak Pengaduan; c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081; e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator /
9(Sembilan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
-100-
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya kekhususan berbentuk 13 (tiga belas) digit angka
acak yang diberi pengaman berupa Tanda Tangan
Elektronik;
b. Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-101-
48. IZIN PENYELENGGARAAN LPK (LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN)
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar Hukum
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
4. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
5. Perda Kabupaten Batang Nomor 1 tahun 2019
tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Batang Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupetan Batang
6. Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, dan
Penutupan Program Atau Satuan Pendidikan
2 Persyaratan 1. Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 meliputi : a. Nomor Induk Berusaha
b. Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen :
Izin Lokasi Izin Lingkungan
Izin Mendirikan Bangunan
2. Data Permohonan Izin Usaha 3. Laporan Hasil Penelitian dan/atau Pemeriksaan
Fisik (BA Lapangan)
4. Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir 5. Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi
pengalihan kepemilikan
6. Pengecekan KSWP
7. Hasil Studi Kelayakan 8. Rencana Induk Pengembangan Satuan
pendidikan
9. Rencana Pencapaian standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan
10. Jaminan Pembiayaan Pendidikan Satuan
Pendidikan 11. Surat Pernyataan keabsahan dokumen
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
Rekomtek
Kasi/ Kabid
OSS Pemohon Izin belum efektif
Notifikasi Izin efektif
-102-
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
37 (tigapuluh tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Surat Izin Penyelenggaraan LPK
7 Sarana,
Prasarana
dan/ atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke 1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(Sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
-103-
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya kekhususan berbentuk 13 (tiga belas) digit angka
acak yang diberi pengaman berupa Tanda Tangan
Elektronik;
b. Izin Operasional Penyelenggaraan LPK dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-104-
49. IZIN PENYELENGGARAAN TBM (TAMAN BELAJAR MASYARAKAT)
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sektor Pendidikan dan Kebudayaan 5. Perda Kabupaten Batang Nomor 1 tahun 2019
tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Batang
Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupetan Batang
6. Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Program Atau Satuan Pendidikan
2 Persyaratan 1. Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 meliputi :
a. Nomor Induk Berusaha b. Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen :
Izin Lokasi
Izin Lingkungan Izin Mendirikan Bangunan
2. Data Permohonan Izin Usaha
3. Laporan Hasil Penelitian dan/atau Pemeriksaan Fisik (BA Lapangan)
4. Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir
5. Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan
6. Pengecekan KSWP
7. Hasil Studi Kelayakan
8. Rencana Induk Pengembangan Satuan pendidikan 9. Rencana Pencapaian standar Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Satuan Pendidikan
10. Jaminan Pembiayaan Pendidikan Satuan Pendidikan Non-formal
11. Surat Pernyataan keabsahan dokumen
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
Rekomtek
Kasi/ Kabid
OSS Pemohon Izin belum efektif
Notifikasi Izin efektif
-105-
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
37 (tiga puluh tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Surat Izin Penyelenggaraan TBM (Taman Belajar Masyarakat)
7 Sarana,
Prasarana dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan c. Ruang tunggu
d. CCTV
e. Televisi f. Telephone
g. Formulir
h. Komputer i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S) b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala
Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan; b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(Sembilan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
-106-
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya kekhususan berbentuk 13 (tiga belas) digit angka
acak yang diberi pengaman berupa Tanda Tangan
Elektronik;
b. Izin Operasional Penyelenggaraan TBM dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk
selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-107-
50. IZIN PENYELENGGARAAN KBU (KELOMPOK BELAJAR USAHA)
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
5. Perda Kabupaten Batang Nomor 1 tahun 2019
tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Batang
Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupetan Batang
6. Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Program Atau Satuan Pendidikan
2 Persyaratan 1. Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 meliputi : a. Nomor Induk Berusaha
b. Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen :
Izin Lokasi
Izin Lingkungan Izin Mendirikan Bangunan
2. Data Permohonan Izin Usaha
3. Laporan Hasil Penelitian dan/atau Pemeriksaan Fisik (BA Lapangan)
4. Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir
5. Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan
6. Pengecekan KSWP
7. Hasil Studi Kelayakan 8. Rencana Induk Pengembangan Satuan pendidikan
9. Rencana Pencapaian standar Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Satuan Pendidikan
10. Jaminan Pembiayaan Pendidikan Satuan Pendidikan Non-formal
11. Surat Pernyataan keabsahan dokumen
3 Sistem, Mekanisme,
Prosedur
Rekomtek
Kasi/ Kabid
OSS Pemohon Izin belum efektif
Notifikasi Izin efektif
-108-
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
37 (tiga puluh tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Surat Izin Penyelenggaraan KBU (Kelompok Belajar Usaha)
7 Sarana,
Prasarana
dan/ atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke 1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(Sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
-109-
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya kekhususan berbentuk 13 (tiga belas) digit angka
acak yang diberi pengaman berupa Tanda Tangan
Elektronik;
b. Izin Operasional Penyelenggaraan KBU dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-110-
51. IZIN PENYELENGGARAAN KB (KELOMPOK BERMAIN)
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sektor Pendidikan dan Kebudayaan 5. Perda Kabupaten Batang Nomor 1 tahun 2019
tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Batang
Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupetan Batang
6. Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Program Atau Satuan Pendidikan
2 Persyaratan 1. Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 meliputi :
a. Nomor Induk Berusaha b. Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen :
Izin Lokasi
Izin Lingkungan Izin Mendirikan Bangunan
2. Data Permohonan Izin Usaha
3. Laporan Hasil Penelitian dan/atau Pemeriksaan Fisik (BA Lapangan)
4. Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir
5. Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan
6. Pengecekan KSWP
7. Hasil Studi Kelayakan
8. Rencana Induk Pengembangan Satuan pendidikan
9. Rencana Pencapaian standar Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Satuan Pendidikan 10. Jaminan Pembiayaan Pendidikan Satuan
Pendidikan Non-formal
11. Surat Pernyataan keabsahan dokumen
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
Rekomtek
Kasi/ Kabid
OSS Pemohon Izin belum efektif
Notifikasi Izin efektif
-111-
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
37 (tiga puluh tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Surat Izin Penyelenggaraan KB (Kelompok Bermain)
7 Sarana,
Prasarana
dan/ atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke 1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(Sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
-112-
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya kekhususan berbentuk 13 (tiga belas) digit angka
acak yang diberi pengaman berupa Tanda Tangan
Elektronik;
b. Izin Operasional Penyelenggaraan KB dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-113-
52. IZIN PENYELENGGARAAN TPA (TEMPAT PENITIPAN ANAK)
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik 4. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sektor Pendidikan dan Kebudayaan 5. Perda Kabupaten Batang Nomor 1 tahun 2019
tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Batang
Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupetan Batang
6. Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Program Atau Satuan Pendidikan
2 Persyaratan 1. Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 meliputi :
a. Nomor Induk Berusaha b. Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen :
Izin Lokasi
Izin Lingkungan Izin Mendirikan Bangunan
2. Data Permohonan Izin Usaha
3. Laporan Hasil Penelitian dan/atau Pemeriksaan Fisik (BA Lapangan)
4. Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir
5. Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi
pengalihan kepemilikan 6. Pengecekan KSWP
7. Hasil Studi Kelayakan
8. Rencana Induk Pengembangan Satuan pendidikan
9. Rencana Pencapaian standar Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Satuan Pendidikan 10. Jaminan Pembiayaan Pendidikan Satuan
Pendidikan Non-formal
11. Surat Pernyataan keabsahan dokumen
3 Sistem, Mekanisme,
Prosedur
Rekomtek
Kasi/ Kabid
OSS Pemohon Izin belum efektif
Notifikasi Izin efektif
-114-
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
37 (tiga puluh tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Surat Izin Penyelenggaraan TPA (Tempat Penitipan Anak)
7 Sarana,
Prasarana
dan/ atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan;
b. Kotak Pengaduan; c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081; e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(Sembilan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
-115-
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya kekhususan berbentuk 13 (tiga belas) digit angka
acak yang diberi pengaman berupa Tanda Tangan
Elektronik;
b. Izin Operasional Penyelenggaraan TPA dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk
selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-116-
53. IZIN PENYELENGGARAAN POS PAUD
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik 4. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
5. Perda Kabupaten Batang Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Batang
Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupetan Batang 6. Peraturan Bupati Batang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, dan
Penutupan Program Atau Satuan Pendidikan
2 Persyaratan 1. Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 meliputi :
a. Nomor Induk Berusaha
b. Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen : c. Izin Lokasi
d. Izin Lingkungan
e. Izin Mendirikan Bangunan 2. Data Permohonan Izin Usaha
3. Laporan Hasil Penelitian dan/atau Pemeriksaan
Fisik (BA Lapangan) 4. Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir
5. Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi
pengalihan kepemilikan 6. Pengecekan KSWP
7. Hasil Studi Kelayakan
8. Rencana Induk Pengembangan Satuan pendidikan
9. Rencana Pencapaian standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan
10. Jaminan Pembiayaan Pendidikan Satuan
Pendidikan Non-formal 11. Surat Pernyataan keabsahan dokumen
3 Sistem,
Mekanisme, Prosedur
Rekomtek
Kasi/ Kabid
OSS Pemohon Izin belum efektif
Notifikasi Izin efektif
-117-
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
37 (tiga puluh tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Izin Penyelenggaraan Pos PAUD
7 Sarana,
Prasarana
dan/ atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan;
b. Kotak Pengaduan; c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081; e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(Sembilan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
-118-
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya kekhususan berbentuk 13 (tiga belas) digit angka
acak yang diberi pengaman berupa Tanda Tangan
Elektronik;
b. Izin Operasional Penyelenggaraan Pos PAUD dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan
stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-119-
54. IZIN BADAN HUKUM KOPERASI
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 11
Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan
Pinjam Koperasi
2 Persyaratan 1. Fotokopi KTP Pendiri (urutannya disesuaikan
dengan daftar hadir agar mempermudah pd saat
verifikasi). 2. Dua rangkap Salinan Akta Pendirian koperasi dari
notaris (NPAK)
3. Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi 4. Daftar hadir rapat pendirian koperasi
5. Kuasa pendiri (Pengurus terpilih) untuk mengurus
pengesahan pembentukan koperasi
6. Surat Bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang;kurangnya sebesar simpanan pokok dan
simpanan wajib yang wajib dilunasi para pendiri.
7. Daftar susunan pengurus dan pengawas 8. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga
tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja
dan Pendapatan Koperasi 9. Daftar Sarana Kerja Koperasi
10. Struktur Organisasi Koperasi
11. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus
12. Surat Pernyataan Status kantor koperasi dan
bukti pendukungnya
3 Sistem, Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Izin Badan Hukum Koperasi
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-120-
7 Sarana, Prasarana
dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu
d. CCTV
e. Televisi f. Telephone
g. Formulir
h. Komputer i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan; b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
-121-
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas ber-KOP DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya serta
diberikan nomor yang telah diagendakan sebagai
arsip kantor; b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-122-
55. IZIN USAHA OPERASIONAL SIMPAN PINJAM
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan
Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar
Koperasi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan
Pinjam Oleh Koperasi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik 5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor
11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi
6. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 11
Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
2 Persyaratan 1. Dokumen Persyaratan sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 meliputi :
a. Nomor Induk Berusaha b. Dokumen Pernyataan Pemenuhan Komitmen :
Izin Lokasi
Izin Lingkungan
Izin Mendirikan Bangunan 2. Bukti Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir
3. Bukti Pembayaran BPHTB dalam hal terjadi
pengalihan kepemilikan
4. Pengecekan KSWP 5. Memenuhi syarat wajib sesuai Permenkop No. 1
Tahun 2018 :
a. Bukti setoran modal pendiri b. Bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi
pada USP / USPPJ
c. Rencana Kerja selama 3 Tahun d. Administrasi dan pencabutan usaha sipan
pinjam
e. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola
f. Data Sarpras dan Foto Kantor
3 Sistem,
Mekanisme, Prosedur
Rekomtek
Kasi/ Kabid
OSS Pemohon Izin belum efektif
Notifikasi Izin efektif
-123-
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Izin Usaha Operasional Simpan Pinjam
7 Sarana,
Prasarana
dan/ atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan;
b. Kotak Pengaduan; c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081; e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(sembilan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
-124-
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan adanya kekhususan berbentuk 13 (tiga belas) digit angka
acak yang diberi pengaman berupa Tanda Tangan
Elektronik;
b. Izin Operasional Simpan Pinjam dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk
selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-125-
56. IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Hidup sebagai pengganti UU No.
23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
No. 111 Tahun 2003 tentang Pedoman mengenai syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman
Kajian Pembuangan Buih Air Limbah ke ari atau
sumber air 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Provisin Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5
Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
2 Persyaratan 1. Formulir Permohonan Izin
2. Fotocopy KTP
3. Akte Pendirian Badan Usaha 4. Data Umum Perusahaan
5. Izin Lingkungan
6. Data Instalasi Pengolah Limbah :
Proses pengolah limbah cair dan debit maksimal yang dihasilkan/dibuang ke perairan umum
Gambar IPAL dan tata letak saluran
Fotocopy hasil uji laboratorium air 3 (tiga) bulan
terakhir dan hasilnya menunjukkan semua parameter memenuhi baku mutu. (laboratorium
yang digunakan harus sudah terakreditasi dan
teregistrasi di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
Surat Pernyataan Kesanggupan
mengoperasionalkan IPAL dengan baik.
Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan perusahaan tidak ada
sengketa dengan masyarakat sekitar.
7. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-126-
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Surat Izin Pembuangan Limbah Cair
7 Sarana,
Prasarana
dan/ atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke 1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
-127-
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas ber-KOP DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya serta
diberikan nomor yang telah diagendakan sebagai
arsip kantor; b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-128-
57. IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BERBAHAYA
DAN BERACUN
NO KOMPONEN URAIAN
10 2 3
1 Dasar
Hukum
1. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Hidup sebagai pengganti UU No.
23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan
Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3) oleh Pemerintah Daerah
3. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Nomor 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpan dan
Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun
2 Persyaratan 1. Formulir Permohonan Izin
2. Fotocopy KTP
3. Akte Pendirian Badan Usaha
4. Izin Lingkungan 5. Nama, sumber, karakteristik dan jumlah limbah B3
yang disimpan
6. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan sementara;
7. Dokumen yang menjelaskan tentang limbah B3,
kecuali untuk limbah B3 dari sumber spesifik khusus
8. Dokumen lain sesuai peraturan perundangan,
antara lain : a. Surat Perjanjian dengan pihak ketiga (pengolah,
pengangkut, pemanfaat LB3)
b. Surat Keterangan Kepala Desa yang
menyatakan bahwa perusahaan tidak ada sengketa dengan masyarakat sekitar
9. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen
3 Sistem, Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-129-
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Surat Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya Dan Beracun
7 Sarana,
Prasarana dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan c. Ruang tunggu
d. CCTV
e. Televisi f. Telephone
g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S) b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala
Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan; b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas ber-KOP DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya serta
-130-
Keselamatan Pelayanan
diberikan nomor yang telah diagendakan sebagai arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-131-
58. IZIN PENYELENGGARAAN UNIT PELAYANAN HEMODIALISIS
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 812/Menkes/Per/VII/2010 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada fasilitas Pelayanan Kesehatan
2 Persyaratan 1. Formulir Permohonan Izin
2. Fotokopi KTP 3. Akte Pendirian Badan Usaha
4. Daftar sarana dan prasarana
5. Daftar peralatan 6. Daftar ketenagaan
7. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen
3 Sistem, Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Izin Penyelenggaraan Unit Pelayanan Hemodialisis
7 Sarana, Prasarana
dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu
d. CCTV
e. Televisi f. Telephone
g. Formulir
h. Komputer i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-132-
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan; b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081; e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(sembilan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas khusus berlogo DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya
dengan memberikan nomor yang telah digandakan sebagai arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-133-
59. IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2 Persyaratan 1. Formulir Permohonan Izin 2. Fotokopi KTP
3. fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan
tanah yang sah 4. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
5. dokumen pengelolaan lingkungan
6. surat keputusan dari Bupati/Walikota terkait
kategori Puskesmas 7. studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan
didirikan atau akan dikembangkan
8. profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan,
ketenagaan, dan pengorganisasian untuk
Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin
9. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen
3 Sistem,
Mekanisme, Prosedur
4 Jangka
Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan
Masyarakat
7 Sarana,
Prasarana dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan c. Ruang tunggu
d. CCTV
e. Televisi f. Telephone
g. Formulir
h. Komputer i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S) b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-134-
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan;
b. Kotak Pengaduan; c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081; e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(sembilan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus berlogo DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya
dengan memberikan nomor yang telah digandakan sebagai arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-135-
60. IZIN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM KLINIK UMUM
PRATAMA
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 411/ MENKES /PER/III/2010
2 Persyaratan 1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi akte pendirian badan hukum 3. Denah lokasi dengan situasi sekitamya dan denah
bangunan yang diusulkan.
4. Surat pemyataan kesanggupan Penanggung Jawab Teknis
5. Surat pemyataan kesanggupan masing-masing
tenaga teknis/administrasi 6. Surat pemyataan kesediaan mengikuti Program
Pemantapan Mutu
7. Data kelengkapan bangunan
8. Data kelengkapan peralatan 9. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen
3 Sistem,
Mekanisme, Prosedur
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Pratama
7 Sarana,
Prasarana dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan c. Ruang tunggu
d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S) b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-136-
d. Mampu berkomunikasi yang baik e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke 1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9 (sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan, cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas khusus berlogo DPMPTSP Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya
dengan memberikan nomor yang telah digandakan
sebagai arsip kantor; b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-137-
61. IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2011 tentang
Pelayanan Darah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun
2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah
Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah
2 Persyaratan 1. KTP Pemohon
2. Surat Permohonan
3. Profil UTD, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi
4. Denah lokasi dan denah bangunan
5. Surat pernyataan bersedia mengikuti program pemantapan mutu eksternal
6. Isian formulir self assessment sesuai klasifikasi
UTD yang diinginkan 7. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Surat Izin Unit Transfusi Darah
7 Sarana,
Prasarana
dan/ atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-138-
terintegrasi secara elektronik c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan; b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator /
8(delapan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas khusus berlogo DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya dengan memberikan nomor yang telah digandakan
sebagai arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-139-
62. IZIN PRAKTEK ELEKTROMEDIS
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Elektromedis
2 Persyaratan 1. KTP Pemohon
2. Surat Permohonan 3. Rekomendasi Asosiasi IEI
4. Surat Keabsahan Dokumen
5. STR (Surat Tanda Register) 6. Surat Pernyataan Tempat Praktek
7. Foto 4 X 6 = 4 lembar
3 Sistem,
Mekanisme, Prosedur
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Surat Izin Praktek Elektromedis
7 Sarana,
Prasarana dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan c. Ruang tunggu
d. CCTV
e. Televisi f. Telephone
g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S) b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-140-
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan; b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081; e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(sembilan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas khusus berlogo DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya
dengan memberikan nomor yang telah digandakan sebagai arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-141-
63. IZIN KERJA FISIOTERAPIS
NO KOMPONEN URAIAN 1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Permenkes Nomor 80 Tahun 2013 Tentang
penyelenggaraan pekerjaan dan praktik
fisioterapis
2 Persyaratan 1. KTP Pemohon
2. Surat Permohonan
3. Rekomendasi Asosiasi IFI
4. Surat Keabsahan Dokumen 5. Fotokopy ijazah yang dilegalisasi
6. Fotokopi STR (Surat Tanda Register)
7. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasyankes atau tempat praktik pelayanan
fisioterapis secara mandiri
8. Surat Keterangan Sehat dari Dokter berSIP 9. Foto 4 X 6 = 4 lembar
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk Pelayanan
Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) / Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)
7 Sarana,
Prasarana
dan/ atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone g. Formulir
h. Komputer
i. Jaringan Wi fi j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-142-
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala
Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan
dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9(Sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan, cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas khusus berlogo DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya serta diberikan nomor yang telah diagendakan
sebagai arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini
dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun
untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk
menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-143-
64. IZIN PRAKTEK OKUPASI TERAPIS
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis
2 Persyaratan 1. KTP Pemohon 2. Surat Permohonan
3. Rekomendasi Asosiasi IOTI
4. Surat Keabsahan Dokumen 5. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi
6. Fotokopi STR (Surat Tanda Register)
7. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasyankes atau tempat praktik mandiri
8. Surat Keterangan Sehat dari Dokter berSIP
9. Foto 4 X 6 = 4 lembar
3 Sistem, Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Praktek Okupasi Terapis
7 Sarana, Prasarana
dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu
d. CCTV e. Televisi
f. Telephone
g. Formulir h. Komputer
i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-144-
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan; b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081; e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(sembilan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas khusus berlogo DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya
dengan memberikan nomor yang telah digandakan sebagai arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-145-
65. IZIN KERJA OKUPASI TERAPIS
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis
2 Persyaratan 1. KTP Pemohon
2. Surat Permohonan 3. Rekomendasi Asosiasi IOTI
4. Surat Keabsahan Dokumen
5. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi 6. Fotokopi STR (Surat Tanda Register)
7. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja di
fasyankes atau tempat praktik mandiri 8. Surat Keterangan Sehat dari Dokter berSIP
9. Foto 4 X 6 = 4 lembar
3 Sistem,
Mekanisme, Prosedur
4 Jangka Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)
7 Sarana,
Prasarana dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan c. Ruang tunggu
d. CCTV
e. Televisi f. Telephone
g. Formulir
h. Komputer i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S) b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-146-
Internal periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan;
b. Kotak Pengaduan; c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9 (sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan, cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas khusus berlogo DPMPTSP Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya
dengan memberikan nomor yang telah digandakan
sebagai arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-147-
66. IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan
penyelengaraan Praktik Penata Anestesi;
2 Persyaratan 1. KTP Pemohon
2. Surat Permohonan 3. Rekomendasi Asosiasi IPAI
4. Surat Keabsahan Dokumen
5. STR (Surat Tanda Register) 6. Surat Pernyataan Tempat Praktek
7. Foto 4 X 6 = 4 lembar
3 Sistem, Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Praktek Penata Anestesi
7 Sarana,
Prasarana dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan c. Ruang tunggu
d. CCTV
e. Televisi f. Telephone
g. Formulir
h. Komputer i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S) b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-148-
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke 1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9 (sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan, cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas khusus berlogo DPMPTSP Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya
dengan memberikan nomor yang telah digandakan
sebagai arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-149-
67. IZIN KERJA PENATA ANESTESI
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi;
2 Persyaratan 1. KTP Pemohon
2. Surat Permohonan 3. Rekomendasi Asosiasi IPAI
4. Surat Keabsahan Dokumen
5. Fotokopi Ijazah yang dilegalisasi
6. Fotokopi STR (Surat Tanda Register) 7. Surat Pernyataan Tempat Praktek
8. Surat Keterangan Sehat dari Dokter berSIP
9. Foto 4 X 6 = 4 lembar
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Kerja Penata Anestesi
7 Sarana,
Prasarana
dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu
d. CCTV e. Televisi
f. Telephone
g. Formulir h. Komputer
i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-150-
f. Mampu bekerjasama dengan tim g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan;
b. Kotak Pengaduan; c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081; e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(sembilan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus berlogo DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya
dengan memberikan nomor yang telah digandakan sebagai arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-151-
68. IZIN KERJA PEREKAM MEDIS
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
2 Persyaratan 1. KTP Pemohon
2. Surat Permohonan 3. Rekomendasi Asosiasi PORMIKI
4. Surat Keabsahan Dokumen
5. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi 6. Fotokopi STR (Surat Tanda Register)
7. Surat Pernyataan Tempat Praktek
8. Surat Keterangan Sehat dari Dokter berSIP
9. Foto 4 X 6 = 4 lembar
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Kerja Perekam Medis
7 Sarana,
Prasarana
dan/ atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone
g. Formulir h. Komputer
i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-152-
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan; b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081; e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus berlogo DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya
dengan memberikan nomor yang telah digandakan
sebagai arsip kantor; b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-153-
69. IZIN KERJA RADIOGRAFER
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Permenkes Nomor 81 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer
2 Persyaratan 1. KTP Pemohon
2. Surat Permohonan
3. Rekomendasi Asosiasi PARI 4. Surat Keabsahan Dokumen
5. Fotokopy ijazah yang dilegalisasi
6. Fotokopi STR (Surat Tanda Register) 7. Surat Pernyataan Tempat Praktek/ Surat
keterangan bekerja dari fasyankes
8. Surat Keterangan Sehat dari Dokter berSIP
9. Foto 4 X 6 = 4 lembar
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Kerja Radiografer
7 Sarana,
Prasarana
dan/ atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone
g. Formulir h. Komputer
i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-154-
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan; b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081; e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(sembilan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas khusus berlogo DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya
dengan memberikan nomor yang telah digandakan sebagai arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-155-
70. IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;
2 Persyaratan 1. KTP Pemohon
2. Surat Permohonan 3. Rekomendasi Asosiasi HAKLI
4. Surat Keabsahan Dokumen
5. Fotokopy ijazah yang dilegalisasi 6. Fotokopi STR (Surat Tanda Register)
7. Surat Pernyataan Tempat Praktek
8. Surat Keterangan Sehat dari Dokter berSIP
9. Foto 4 X 6 = 4 lembar
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian
7 Sarana,
Prasarana
dan/ atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone
g. Formulir h. Komputer
i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-156-
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan; b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081; e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(sembilan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas khusus berlogo DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya
dengan memberikan nomor yang telah digandakan sebagai arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-157-
71. IZIN KERJA TERAPIS GIGI DAN MULUT
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
2 Persyaratan 1. KTP Pemohon
2. Surat Permohonan 3. Rekomendasi Asosiasi PTGMI
4. Surat Keabsahan Dokumen
5. Fotokopi Ijazah yang dilegalisasi 6. Fotokopi STR (Surat Tanda Register)
7. Surat Pernyataan Tempat Praktek
8. Surat Keterangan Sehat dari Dokter berSIP
9. Foto 4 X 6 = 4 lembar
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut
7 Sarana,
Prasarana
dan/ atau Fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu d. CCTV
e. Televisi
f. Telephone
g. Formulir h. Komputer
i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-158-
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan; b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081; e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(sembilan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas khusus berlogo DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya
dengan memberikan nomor yang telah digandakan sebagai arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-159-
72. IZIN KERJA TERAPIS WICARA
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara;
2 Persyaratan 1. KTP Pemohon 2. Surat Permohonan
3. Rekomendasi Asosiasi IKATWI
4. Surat Keabsahan Dokumen 5. Fotokopy ijazah yang dilegalisasi
6. Fotokopi STR (Surat Tanda Register)
7. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan fasyankes
8. Surat Keterangan Sehat dari Dokter berSIP
9. Foto 4 X 6 = 4 lembar
3 Sistem, Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Kerja Terapis Wicara
7 Sarana, Prasarana
dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu
d. CCTV e. Televisi
f. Telephone
g. Formulir h. Komputer
i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-160-
9 Pengawasan Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas
c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan; b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081; e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9
(sembilan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas khusus berlogo DPMPTSP
Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya
dengan memberikan nomor yang telah digandakan sebagai arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah; c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-161-
73. TANDA PENDAFTARAN WARALABA
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
hukum
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik di Bidang
Perdagangan;
2 Persyaratan 1. Pemberi Waralaba
2. Penerima Waralaba 3. Pemberi Waralaba Lanjutan
4. Penerima Waralaba lanjutan
3 Sistem,
Mekanisme,
Prosedur
4 Jangka
Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Tanda Pendaftaran Waralaba
7 Sarana, Prasarana
dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu
d. CCTV e. Televisi
f. Telephone
g. Formulir h. Komputer
i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien f. Mampu bekerjasama dengan tim
Rekomtek
Kasi/ Kabid
OSS Pemohon Izin belum efektif
Notifikasi Izin efektif
-162-
g. Mampu mengoperasionalkan komputer h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
d. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya)
maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting
e. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas f. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir pengaduan;
b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke 1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081;
e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13 Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator / 9 (sembilan) orang
12 Jaminan
Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan
b. Pakta Integritas c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP
d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil.
13 Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan
a. Keamanan produk layanan dijamin dengan
menggunakan kertas ber-KOP DPMPTSP Kabupaten Batang yang dijamin keasliannya serta
diberikan nomor yang telah diagendakan sebagai
arsip kantor; b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan Kepala
DPMPTSP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14 Evaluasi
Kinerja
Pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan
minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya
dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
-163-
74. IZIN LINGKUNGAN
NO KOMPONEN URAIAN
1 2 3
1 Dasar
Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Dokumen Lingkungan Hidup
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta
Penerbitan Izin Lingkungan
5. Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
2 Persyaratan 1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Kesesuaian RTRW
3. Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan (SKKL atau
Muatan Rekomendasi UKL-UPL atau SPPL)
3 Sistem,
Mekanisme, Prosedur
a. Lewat OSS
b. Non OSS
4 Jangka
Waktu
Penyelesaian
Maksimal 270 hari (Untuk Komitmen Amdal)
Maksimal 20 Hari (Untuk komitmen UKL/UPL)
Maksimal 7 Hari (Untuk komitmen SPPL)
Pemohon OSS
Kasi/ Kabid
Rekomtek
Notif Izin Efektif
Izin Blm Efektif
Pemohon FO Kasi/ Kabid
Rekomtek
Izin BO
-164-
5 Biaya Tarif Tidak dikenakan biaya
6 Produk
Pelayanan
Surat Izin Lingkungan
7 Sarana, Prasarana
dan/ atau
Fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Meja dan Kursi Pelayanan
c. Ruang tunggu
d. CCTV e. Televisi
f. Telephone
g. Formulir
h. Komputer i. Jaringan Wi fi
j. Printer
8 Kompetensi
Pelaksana
a. Pendidikan minimal D III dan berpenampilan
menarik (5 S)
b. Memahami peraturan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
c. Memahami SOP Pelayanan perizinan
d. Mampu berkomunikasi yang baik
e. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien f. Mampu bekerjasama dengan tim
g. Mampu mengoperasionalkan komputer
h. Mampu menggunakan aplikasi perizinan
9 Pengawasan
Internal
a. Kepala DPMPTSP melakukan pengawasan secara
periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) maupun rapat sewaktu-waktu yang dianggap
penting
b. Dilakukan secara langsung oleh Kepala DPMPTSP
melalui CCTV yang ada di ruang kerja Kepala Dinas c. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen
perizinan dan atau rapat tim Teknis Perizinan dan
melaporkan kepada Kepala Dinas.
10 Pengelolaan
Pengaduan
a. Pengaduan langsung dengan mengisi formulir
pengaduan; b. Kotak Pengaduan;
c. SMS pengaduan melalui aplikasi LAPOR kirim ke
1708 atau melalui situs lapor.go.id
d. Telephone di (0285) 4493081; e. Surat ke alamat Jalan Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang; dan
f. Website : ptsp.batangkab.go.id
11 Jumlah
Pelaksana
Petugas Front Office, Back Office, Verifikator /
9 (sembilan) orang
12 Jaminan Pelayanan
a. Maklumat Pelayanan b. Pakta Integritas
c. Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk
layanan yang sesuai SOP d. serta didukung oleh petugas yang berkompeten
dengan perilaku pelayanan yang ramah, sopan,
cekatan dan terampil
13 JaminanKeamanandanKeselamatanPelayanan
a. Keamanan produk layaaan dijamin denganmenggunakan kertas khusus berlogo DPMPTSPKabupaten Batang yang dijamin keasliannyadengan memberikan nomor y€rng telah digandakansebagai arsip kantor;
b. Surat Keputusan dibubuhi tanda tangan KepalaDPMPISP dan stempel basah;
c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanaasangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
t4 Eva-luasiKine{aPelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukanminimal 1 kali dalam I (satu) tahun untuk selanjutnyadilakukan perbaikan untuk menjaga danmeningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.
I
N
ANG,
I
165-