Post on 13-Apr-2018
7/25/2019 Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis
1/85
MATRIKS PENELAHAAN MATERI MUATAN TEKNIS RANCANGAN PERDA RDTR KOTA CIREBON
1
MATRIKS PENELAAHAN MATERI MUATAN TEKNIS
RANCANGAN PERDA TENTANG RDTR KOTA CIREBON
No.Muatan Rancangan Perda
RRTRSWK
Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruangdan Peraturan Zonasi
Catatan PenyempurnaanRaperda RRTR Materi Teknis RRTR Peta RRTR
Perda No.8/2012RTRW Kota Cirebon
Perda No.22/2010RTRWP Jabar
PP. No. 26/2008RTRWN
PeraturanLainnya
1TUJUAN PENATAAN BAGIAN
WILAYAH PERKOTAAN
1. 1. Tujuan Penataan BWP
SWK I Bagian Kedua
TujuanPasal 3
(1) Tujuan SWK I tercapainya ruang SWK Iyang aman,nyaman, produktif, dan
berkelanjutan dengan fungsi utama
sebagai kawasan pelabuhan,
perikanan, dan pariwisata, gunamenunjang terwujudnya kehidupan
yang sejahtera.
Tercapainya ruang SWK I yang aman,nyaman,produktif, dan berkelanjutan dengan fungsi utama
sebagai kawasan pelabuhan, perikanan, dan
pariwisata, guna menunjang terwujudnya kehidupan
yang sejahtera.
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang dan Wilayah KotaPasal 2
Penataan Ruang Wilayah Kota bertujuanmewujudkan Kota sebagai PKN dan pusat
pelayanan regional berbasis perdagangan
dan jasa didukung sektor pariwisata,
pendidikan dan budaya yang berlandaskannilai-nilai religius.
Paragraf 2
Pengembangan WilayahPasal 11
(1) Pembagian WP sebagaimanadimaksud pada Pasal 10, terdiri atas :
a. WP Ciayumajakuning sebagai
penjabaran dari Kawasan Andalan
Ciayumajakuning yang antisipatifterhadap perkembangan
pembangunan wilayah perbatasan,
meliputi Kabupaten Cirebon, Kota
Cirebon, Kabupaten Indramayu,Kabupaten Majalengka, Kabupaten
Kuningan, dan sebagian wilayah diKabupaten Sumedang
Paragraf 2Rencana Pengembangan Sistem
PerkotaanPasal 18
(1) Sistem perkotaan di Daerah terdiri atas
:
a. penetapan Kawasan P erkotaanBodebek, Kawasan PerkotaanBandung Raya, dan Cirebon
sebagai PKN, dengan peranmenjadi pusat koleksi dan distribusi
skala internasional, nasional atau
beberapa provinsi;
Kota Cirebon diarahkan sebagai kota inti
dari PKN dengan sarana dan prasarana
minimal PKN yang terintegrasi dengan
wilayah pengaruhnya, serta menjadisimpul utama pelayanan jasa dan
perdagangan, dan industri di Daerahbagian timur, serta untuk kegiatan wisata
budaya dan religi;
Sistem Perkotaan Nasional: Pusat
Kegiatan Nasional Cirebon (I/C/1)dengan arahan pengembangan:
- I: Revitalisasi dan PercepatanPengembangan Kota-Kota Pusat
Pertumbuhan Nasional
- C/1:Pengembangan/Peningkatan
fungsi
Termasuk kedalam Kawasan
Andalan Darat
Kawasan Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Ciayumaja
Kuning) dan Sekitarnya(II/A/2), (II/D/2), (I/F/2), (I/C/2)
IIV: Tahapan PengembanganA : Pengembangan dan
Pengendalian KawasanAndalan untuk Sektor Pertanian
A/2 : Pengembangan Kawasan
Andalan untuk Pertanian
C : Rehabilitasi dan PengembanganKawasan Andalan untuk sektorPertambangan
C/2 : Pengembangan KawasanAndalan untuk Pertambangan
D : Rehabilitasi dan Pengembangan
Kawasan Andalan untuk industri
pengolahanD/2 : Pengembangan Kawasan
Andalan untuk Industri
Pengolahan
F : Rehabilitasi dan PengembanganKawasan Andalan untuk sektor
PerikananF/2 : Pengembangan Kawasan
Andalan untuk Perikanan
Tujuan dalam Raperda RDTR SWK I
sudah konsisten dengan Materi Teknisdan sudah spesifik sesuai dengan kondisi
objektif kebutuhan Kota Cirebon yangdiinginkan 20 tahun yang akan datang.
SWKII
(2) Tujuan SWK II mewujudkan SWK II
sebagai pusat pelayanan regional
perdagangan dan jasa didukung sektorwisata, pendidikan dan budaya yang
berlandaskan nilai-nilai religius.
Mewujudkan SWK II sebagai pusat pelayanan regionalperdagangan dan jasa didukung sektor wisata,
pendidikan dan budaya yang berlandaskan nilai-nilaireligius.
Tujuan dalam Raperda RDTR SWK IIsudah konsisten dengan Materi Teknis
dan sudah spesifik sesuai dengan kondisiobjektif kebutuhan Kota Cirebon yang
diinginkan 20 tahun yang akan datang.
SWKIII
(3) Tujuan SWK III Mewujudkan SWK IIItata ruang yang aman, nyaman,
produktif, efisien, dan berkelanjutandengan berorientasi kepada pelayanan
perumahan dan pendidikan
Tujuan penataan ruang SWK III Kota CirebonMewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif,
efisien, dan berkelanjutan dengan berorientasi kepadapelayanan perumahan dan pendidikan
Tujuan dalam Raperda RDTR SWK IIIsudah konsisten dengan Materi Teknis
dan sudah spesifik sesuai dengan kondisiobjektif kebutuhan Kota Cirebon yang
diinginkan 20 tahun yang akan datang.
SWKIV
(4) Tujuan SWK IV Mewujudkan SWK IVtata ruang yang aman, nyaman,
produktif, efisien, dan berkelanjutan
dengan berorientasi kepada pelayanan
pertanian campuran dan pariwisata
Tujuan penataan ruang SWK IV Kota CirebonMewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif,
efisien, dan berkelanjutan dengan berorientasi kepada
pelayanan pertanian campuran dan pariwisata
Tujuan dalam Raperda RDTR SWK IVsudah konsisten dengan Materi Teknis
dan sudah spesifik sesuai dengan kondisi
objektif kebutuhan Kota Cirebon yang
diinginkan 20 tahun yang akan datang.
2 RENCANA POLA RUANG
SWK I
Pasal 8(1) Untuk mewujudkan sasaran penataan
ruang SWK I sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7, dilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; dan
b. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona sertapembagian blok dan sub blok kawasan
di SWK I sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), digambarkan dalam Peta
Rencana Pola Ruang SWK I padaLampiran I dengan skala 1 : 5.000,
yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Tabel IV.2 Luas Rencana Pola Ruang berdasarkan
Jenis Zona SWK I (Ha)
Ke lur aha n J en is Zo naKodeZona
Luas /Ha
KelurahanKesenden
IPAL KH3 3,23
Perdagangan danJasaTunggal
K1 6,85
PermukimanKepadatanSedang
R3 15,06
RTH RTH 2,03
SempadanPantai PS1 8,05
Tambak PL4 26,24
KelurahanKebonbaru
Perdagangan danJasaTunggal
K1 3,99
PermukimanKepadatanSedang
R3 12,85
RTH RTH 6,20
SempadanPantai PS1 2,82
Tambak PL4 0,00
KelurahanPegambiran
FasilitasPedagangan
K5 5,10
Industri I4 3,63
Pariwisata PL3 2,67
Pelabuhan SPU2 6,19
Perkantoran danPerdagangan Jasa
L3 17,06
PerkantoranPemerintahan
KT1 2,55
PermukimanKepadatanRendah
R4 2,24
PermukimanKepadatanSedang
R3 27,27
Pertanian PL1 14,93
RTH RTH 5,18
SempadanPantai PS1 19,54
SempadanSungai PS2 1,48
Tambak PL4 35,50
Kelurahan IPAL KH3 3,29
Terlampir dan
tergambarkandalam
LampiranRaperda,
Materi Teknis,dan Album
Peta
BAB IV
RENCANA POLA RUANGPasal 41
(1) Rencana pola ruang wilayah kota
meliputi :a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budidaya.(2) Rencana pola ruang wilayah kota
digambarkan dalam peta
sebagaimana tercantum dalamLampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini.
Bagian Kedua
Rencana Pola RuangParagraf 1
UmumPasal 25
(1) Rencana pola ruang wilayah provinsi,terdiri atas:
a. kawasan lindung provinsi; danb. arahan pengembangan kawasan
budidaya yang memiliki nilai
strategis provinsi.(2) Rencana pola ruang wilayah provinsi
digambarkan dalam peta sebagaimanatercantum dalam Lampiran V, yang
merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Daerah ini.
BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAHNASIONAL
Bagian KesatuUmum
Pasal 50(1) Rencana pola ruang wilayah
nasional terdiri atas:a. kawasan lindung nasional; dan
b. kawasan budi daya yang
memiliki nilai strategisnasional.
Rencana Pola Ruang dalam RDTR
sudah sesuai dengan arahan Permen PUNo. 20/2011 tentang Pedoman RDTR &
PZ
7/25/2019 Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis
2/85
MATRIKS PENELAHAAN MATERI MUATAN TEKNIS RANCANGAN PERDA RDTR KOTA CIREBON
2
No.Muatan Rancangan Perda
RRTRSWK
Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruangdan Peraturan Zonasi
Catatan PenyempurnaanRaperda RRTR Materi Teknis RRTR Peta RRTR
Perda No.8/2012RTRW Kota Cirebon
Perda No.22/2010RTRWP Jabar
PP. No. 26/2008RTRWN
PeraturanLainnya
LemahWungkuk
Perkantoran danPerdagangan Jasa
L3 7,49
PermukimanKepadatanSedang
R3 12,17
RTH RTH 2,28
SempadanPantai PS1 6,76
KelurahanPanjunan
Fasilitas PelayananKesehatan
SPU3 3,94
Pelabuhan SPU2 41,25
Perdagangan danJasaTunggal
K1 1,19
Pergudangan K4 6,03
Perkantoran danPerdagangan Jasa
L3 1,69
PermukimanKepadatanSedang
R3 13,00
RTH RTH 3,02
RTHLapangan Bola SPU4 4,57
SempadanPantai PS1 3,03
SempadanSungai PS2 1,28
KelurahanKesepuhan
Perkantoran danPerdagangan Jasa
L3 3,98
PermukimanKepadatanSedang
R3 13,16
RTH RTH 0,74
SempadanPantai PS1 5,66
SempadanSungai PS2 0,75
Tambak PL4 4,69
Total 378,20
SWK
II
Pasal 46(1) Untuk mewujudkan sasaran penataan
ruang SWK II sebagaimana dimaksuddalam Pasal 44, dilakukan pembagian:
a. zona dan sub zona kawasan; danb. blok dan sub blok kawasan.
(2) Pembagian zona dan sub zona sertapembagian blok dan sub blok kawasan
di SWK II sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), digambarkan dalam Peta
Rencana Pola Ruang SWK II padaLampiran I dengan skala 1 : 5.000,
yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Rencana pola ruang SWK II dibagi menjadi Zona
Lindung dan Zona Budidaya, untuk Zona lindung luasyang diperuntukan yaitu 3.966.287,38 m2 atau
29,33% dari luas SWK II, sedangkan untuk zonabudidaya luas yang diperuntukan yaitu 9.556.909,76
m2 atau 70,67%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihatpada tabel dibawah ini.
Terlampir dan
tergambarkandalam
LampiranRaperda,
Materi Teknis,dan Album
Peta
Rencana Pola Ruang dalam RDTR
sudah sesuai dengan arahan Permen PUNo. 20/2011 tentang Pedoman RDTR &
PZ
SWKIII
Pasal 91(1) Rencana pola ruang di SWK III, terdiri
atas:a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budidaya.(2) Setiap orang dalam pemanfaatan
ruang di SWK III wajib memperhatikanpenetapan kawasan lindung dan
kawasan budidaya sebagaimanadimaksud pada ayat (1), yang
disajikan dalam Peta Rencana Pola
Ruang SWK III pada Lampiran I
dengan skala 1 : 5.000 yangmerupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
Untuk melihat rencana pola ruang kawasan lindungdan budidaya dapat dilihat pada tabel
Tabel 4.2 Luas Rencana Pola Ruang SWK III Tahun2032
Terlampir dantergambarkan
dalamLampiran
Raperda,Materi Teknis,
dan AlbumPeta
Rencana Pola Ruang dalam RDTRsudah sesuai dengan arahan Permen PU
No. 20/2011 tentang Pedoman RDTR &PZ
7/25/2019 Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis
3/85
MATRIKS PENELAHAAN MATERI MUATAN TEKNIS RANCANGAN PERDA RDTR KOTA CIREBON
3
No.Muatan Rancangan Perda
RRTRSWK
Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruangdan Peraturan Zonasi
Catatan PenyempurnaanRaperda RRTR Materi Teknis RRTR Peta RRTR
Perda No.8/2012RTRW Kota Cirebon
Perda No.22/2010RTRWP Jabar
PP. No. 26/2008RTRWN
PeraturanLainnya
SWK
IV
Pasal 131
(1) Rencana pola ruang di SWK IV, terdiriatas:
a. kawasan lindung; danb. kawasan budidaya.
(2) Setiap orang dalam pemanfaatanruang di SWK IV wajib memperhatikan
penetapan kawasan lindung dankawasan budidaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), yang
disajikan dalam Peta Rencana Pola
Ruang SWK IV pada Lampiran Idengan skala 1 : 5.000 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini
Dalam beberapa hal, batasan secara administrasi juga
menjadi pertimbangan yang sangat penting. Kegiatanyang ada di SWK IV Kota Cirebon dapat dilihat pada
tabel berikut :Tabel 4.1
Jenis Kegiatan Yang Ada di SWK IV Kota Cirebon
Terlampir dan
tergambarkandalam
LampiranRaperda,
Materi Teknis,dan Album
Peta
Rencana Pola Ruang dalam RDTR
sudah sesuai dengan arahan Permen PUNo. 20/2011 tentang Pedoman RDTR &
PZ
2. 1. Zona Lindung
SWK I Pasal 10
(1) Rencana Kawasan Lindungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf a meliputi:a. Zona perlindungan setempat;
b. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)Kota;
(2) Pengembangan kawasan lindungdititikberatkan pada penetapan fungsi
kawasan dalam upayamempertahankan kawasan yang
memiliki fungsi lindung.
Kawasan lindung yang utama yang ada di SWK I
adalah kawasan yang berfungsi melindungi daerahsetempat/perlindungi setempat dan kawasan cagar
budaya.
Terlampir dan
tergambarkandalam
LampiranRaperda,
Materi Teknis,dan Album
Peta
Bagian Kedua
Kawasan LindungPasal 42
(1) Kawasan lindung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)
huruf a meliputi :a. kawasan perlindungan setempat;
b. kawasan rawan bencana;c. kawasan suaka dan cagar
budaya; dand. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota;
(2) Pengembangan kawasan lindung
dititikberatkan pada penetapan fungsi
kawasan dalam upayamempertahankan kawasan yang
memiliki fungsi lindung.
Paragraf 2
Rencana Kawasan LindungPasal 26
Rencana pola ruang kawasan lindungprovinsi sebagaimana dimaksud pada
Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi :a. menetapkan kawasan lindung
provinsi sebesar 45% dari luasseluruh wilayah Daerah yang meliputi
kawasan lindung berupa kawasanhutan dan kawasan lindung di luar
kawasan hutan, yang ditargetkan
untuk dicapai pada tahun 2018;
b. mempertahankan kawasan hutanminimal 30% dari luas Daerah Aliran
Sungai (DAS);c. mempertahankan kawasan resapan
air atau kawasan yang berfungsihidroorologis untuk menjamin
ketersediaan sumberdaya air; dand. mengendalikan pemanfaatan ruang
kawasan lindung yang berada di luar
kawasan hutan sehingga tetap
berfungsi lindung.
Bagian Kedua
Kawasan Lindung NasionalParagraf 1
Jenis dan Sebaran Kawasan LindungNasional
Pasal 51Kawasan lindung nasional terdiri
atas:a. kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap kawasanbawahannya;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan suaka alam, pelestarian
alam, dan cagar budaya;d. kawasan rawan bencana alam;
e. kawasan lindung geologi; danf. kawasan lindung lainnya.
Rencana zona lindung dalam RDTR
sudah sesuai dengan arahan Permen PUNo. 20/2011 tentang Pedoman RDTR &
PZ serta RTRW Kota Cirebon
SWKII
Pasal 48Rencana kawasan lindung di SWK II
sebagaimana yang dimaksud pada pasal 47
ayat (1) huruf a terdiri atas zona:
a. Zona Perlindungan setempat;b. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH);
c. Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya;d. Zona Rawan bencana;
Pembagian zona sudah tergambarkan dalam materiteknis yang diuraikan melalui t abel rencana pola ruang
dan digambarkan dalam peta per masing-masing blok
sejumlah 34 blok
Terlampir dantergambarkan
dalam
Lampiran
Raperda,Materi Teknis,
dan AlbumPeta
Rencana zona lindung dalam RDTRsudah sesuai dengan arahan Permen PU
No. 20/2011 tentang Pedoman RDTR &
PZ serta RTRW Kota Cirebon
SWK
III
Pasal 92
Rencana Kawasan Lindung sebagaimanadimaksud pada pasal 91 ayat (1) terdiri atas:
a. Zona perlindungan setempat;
b. Zona RTH;
c. Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya;d. Zona rawan bencana; dan
Pembagian zona sudah tergambarkan dalam materi
teknis yang diuraikan melalui t abel rencana pola ruangdan digambarkan dalam peta per masing-masing blok
Sempadan Sungai
Sempadan Rel KA
Jalur Hijau Sutet
RTH
Cagar Budaya
Terlampir dan
tergambarkandalam
LampiranRaperda,
Materi Teknis,dan Album
Peta
Rencana zona lindung dalam RDTR
sudah sesuai dengan arahan Permen PUNo. 20/2011 tentang Pedoman RDTR &
PZ serta RTRW Kota Cirebon
SWKIV
Pasal 132(1) Rencana Kawasan Lindung
sebagaimana yang dimaksud padapasal 131 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Zona perlindungan setempat;b. Zona RTH; dan
(2) Peta rencana kawasan lindung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I yangmerupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
Jenis zona lindung yang terdapat di SWK IV KotaCirebon meliputi kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap kawasan perlindungansetempat. Rencana zona lindung di wilayah SWK IV
Kota Cirebon meliputi :1) Sempadan sungai
2) Sempadan jalan tol
Terlampir dantergambarkan
dalamLampiran
Raperda,Materi Teknis,
dan Album
Peta
Rencana zona lindung dalam RDTRsudah sesuai dengan arahan Permen PU
No. 20/2011 tentang Pedoman RDTR &PZ serta RTRW Kota Cirebon
1. Zona hutan lindung
2. Zona yang memberikan
perlindungan terhadapzona di bawahnya
a.Gambut
b.Resapan Air
3. Zona perlindungansetempat
SWK I
Pasal 11
(1) Zona perlindungan setempatsebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat 1 huruf a adalah meliputi :
Di SWK I, kawasan lindung setempat dan kawasan
lindung yang memberi
perlindungan setempat meliputi:
Sempadan pantai penetapannya dilakukan
berdasarkan ketentuan Keppres 32/1990 tentangPengelolaan Kawasan Lindung), yaitu selebar
100 meter.
Sempadan sungai (penetapannya dilakukan
berdasarkan ketentuan Keppres 32/1990 tentang
Terlampir dan
tergambarkan
dalamLampiran
Raperda,Materi Teknis,
dan AlbumPeta
Pasal 43
(1) Kawasan perlindungan setempat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat 1 huruf a adalah meliputi :a. daerah sempadan sungai meliputi 4
(empat) sistem sungai yaitu KaliKedungpane, Kali Sukalila, Kali
Kesunean dan Kali Kalijaga;
Pasal 28
Kawasan lindung sebagaimana dimaksud
pada Pasal 26, terdiri dari:b. kawasan perlindungan setempat,
meliputi :1. sempadan pantai;
2. sempadan sungai;3. kawasan sekitar waduk dan
danau/situ;
Rencana zona perlindungan setampat
dalam RDTR sudah sesuai dengan
arahan Permen PU No. 20/2011 tentangPedoman RDTR & PZ serta RTRW Kota
Cirebon
7/25/2019 Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis
4/85
MATRIKS PENELAHAAN MATERI MUATAN TEKNIS RANCANGAN PERDA RDTR KOTA CIREBON
4
No.Muatan Rancangan Perda
RRTRSWK
Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruangdan Peraturan Zonasi
Catatan PenyempurnaanRaperda RRTR Materi Teknis RRTR Peta RRTR
Perda No.8/2012RTRW Kota Cirebon
Perda No.22/2010RTRWP Jabar
PP. No. 26/2008RTRWN
PeraturanLainnya
Pengelolaan Kawasan Lindung), yaitu dengan
ketentuan sebagai berikut:
- Sekurangkurangnya 100 meter di kiri kanan
sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak
sungai yang berada di luar pemukiman.- Untuk sungai di kawasan permukiman berupa
sempadan sungai yang diperkirakan cukup
untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 15
meter.Arahan pengembangannya adalah bahwa seluruh
daerah tersebut di atas dihijaukan menjadi Ruang
Terbuka Hijau (RTH) yang tidak didirikan bangunanapapun di atasnya, melainkan ditanami denganberbagai jenis pohon / vegetasi sesuai dengan kondisi
lingkungan, baik berupa hutan semak, taman perdu, dllsejenisya dan bisa juga dimanfaatkan untuk keperluan
estetika kota.
b. sempadan pantai di sepanjang
pantai Cirebon, meliputi wilayahKelurahan Kesenden, Kelurahan
Panjunan, Kelurahan Kebon Baru,Kelurahan Lemahwungkuk dan
Kelurahan Pegambiranc. sempadan embung di Kelurahan
Kalijaga dan Kelurahan Larangan;dan
d. sempadan rel kereta api meliputi
Kelurahan Kesenden, Kelurahan
Kejaksan, Kelurahan Pekiringan,Kelurahan Kesambi, Kelurahan
Drajat, Kelurahan Lemahwungkuk
dan Kelurahan Pegambiran
4. kawasan sekitar mata air;
5. RTH di Kawasan Perkotaan;
SWKII
Pasal 49(1) Rencana Zona Perlindungan Setempat
sebagaimana dimaksud pada pasal 48
huruf a yaitu Kawasan Sempadan
Sungai, terletak di seluruh DAS diWilayah SWK II
(2) Rencana pengembangan kawasanperlindungan setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui intensifikasi dan ekstensifikasi
jalur hijau di sepanjang sempadansungai
Pembagian zona sudah tergambarkan dalam materiteknis yang diuraikan melalui t abel rencana pola ruang
dan digambarkan dalam peta per masing-masing blok
sejumlah 34 blok
Terlampir dantergambarkan
dalam
Lampiran
Raperda,Materi Teknis,
dan AlbumPeta
Rencana zona perlindungan setampatdalam RDTR sudah sesuai dengan
arahan Permen PU No. 20/2011 tentang
Pedoman RDTR & PZ serta RTRW Kota
Cirebon
SWK
III
Pasal 93
(1) Zona Perlindungan Setempatsebagaimana dimaksud pada pasal
92 ayat (1) huruf a, meliputi:
a.Kawasan Sempadan Sungai,
terletak di seluruh DAS di WilayahSWK III
b.Kawasan SempadanDanau/Situ/Embung, terletak di
Kelurahan Kalijaga dan KelurahanLarangan.
(2) Rencana pengembangan zonaperlindungan setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui intensifikasi dan
ekstensifikasi jalur hijau di sepanjangsempadan sungai, dan di sekitar
Sempadan Danau/Situ/Embung.
Zona perlindungan setempat di SWK III kota
Cirebon Meliputi:a. Zona Sempadan Sungai
b. Sub Zona Sempadan Danau/Situ/Embung
c. Sub Zona Sempadan Jalan Kereta Api;
Terlampir dan
tergambarkandalam
Lampiran
Raperda,
Materi Teknis,dan Album
Peta
Rencana zona perlindungan setampat
dalam RDTR sudah sesuai denganarahan Permen PU No. 20/2011 tentang
Pedoman RDTR & PZ serta RTRW Kota
Cirebon
SWK
IV
Pasal 133
(1) Zona Perlindungan Setempat,sebagaimana dimaksud pada pasal
132 ayat (1) huruf a terdiri dariperuntukan:
a.Peruntukan Sempadan Sungai,
terletak di Wilayah SWK IVb.Peruntukan Sempadan Jalan Tol,
terletak di Wilayah SWK IV
(2) Rencana pengembangan kawasanperlindungan setempat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
jalur hijau di sepanjang sempadan
sungai dan sempadan jalan tol.
Jenis zona lindung yang terdapat di SWK IV Kota
Cirebon meliputi kawasan yang memberikanperlindungan terhadap kawasan perlindungan
setempat. Rencana zona lindung di wilayah SWK IVKota Cirebon meliputi :1) Sempadan sungai
2) Sempadan jalan tol
Terlampir dan
tergambarkandalam
LampiranRaperda,Materi Teknis,
dan AlbumPeta
Rencana zona perlindungan setampat
dalam RDTR sudah sesuai denganarahan Permen PU No. 20/2011 tentang
Pedoman RDTR & PZ serta RTRW KotaCirebon
a.Sempadan Pantai
SWK I
Pasal 11
b. peruntukan sempadan pantai disepanjang pantai Cirebon, meliputi
wilayah Kelurahan Kesenden,Kelurahan Kebon Baru, Kelurahan
Lemahwungkuk, Kelurahan Panjunan,Kelurahan Kesepuhan dan Kelurahan
Pegambiran.
Tabel IV.2 Luas Pola Ruang Sempadan Pantai di
SWK IPola
RuangKelurahan
Luas(Ha)
SempadanPantai(PS-1)
Kelurahan Kebonbaru 2,82
Kelurahan Kesenden 8,05
Kelurahan Kesepuhan 5,66
Kelurahan LemahWungkuk 6,76
Kelurahan Panjunan 3,03
Kelurahan Pegambiran 19,54
Total 45,86
Terlampir dan
tergambarkandalam
LampiranRaperda,
Materi Teknis,dan Album
Peta
Pasal 43
(1) Kawasan perlindungan setempat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat 1 huruf a adalah meliputi :b. sempadan pantai di sepanjang pantai
Cirebon, meliputi wilayah Kelurahan
Kesenden, Kelurahan Panjunan,
Kelurahan Kebon Baru, KelurahanLemahwungkuk dan Kelurahan
Pegambiran
Pasal 30
Kawasan perlindungan setempat, meliputi:
a. Sempadan pantai, terletak diKabupaten Bekasi, Kabupaten
Subang, Kabupaten Karawang,Kabupaten Indramayu, Kabupaten
Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten
Sukabumi, Kabupaten Cianjur,
Kabupaten Garut, KabupatenTasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis;
Pasal 56
(1) Sempadan pantai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat
(2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:a. daratan sepanjang tepian laut
dengan jarak paling sedikit 100(seratus) meter dari titik pasang
air laut tertinggi ke arah darat;
atau
b. daratan sepanjang tepian lautyang bentuk dan kondis fisik
Rencana zona perlindungan setampat
sempadan pantai dalam RDTR sudah
sesuai dengan arahan Permen PU No.20/2011 tentang Pedoman RDTR & PZ
serta RTRW Kota Cirebon
Lokasi rencana masih seperti RTRW
hanya menyebutkan kelurahan belum
spesifik ke dalam blok/sub blok
7/25/2019 Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis
5/85
MATRIKS PENELAHAAN MATERI MUATAN TEKNIS RANCANGAN PERDA RDTR KOTA CIREBON
5
No.Muatan Rancangan Perda
RRTRSWK
Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruangdan Peraturan Zonasi
Catatan PenyempurnaanRaperda RRTR Materi Teknis RRTR Peta RRTR
Perda No.8/2012RTRW Kota Cirebon
Perda No.22/2010RTRWP Jabar
PP. No. 26/2008RTRWN
PeraturanLainnya
(3) Kawasan sempadan pantai yang
merupakan bagian dari kawasanperlindungan setempat seluas 68
(enam puluh delapan) hektar terdiri dari :a.
empadan pantai Kesenden mulaidari Sungai Kedung Pane sampai
Sungai Sukalila lebar sempadanadalah 50 (lima puluh) - 100
(seratus) meter;
b. sempadan pantai Pelabuhan
Cirebon mulai dari Sungai Sukalilasampai Taman Ade Irma Suryani
lebar sempadan adalah 0 (nol) - 50
(lima puluh) meter;
c. sempadan pantai Cangkol mulai dariTaman Ade Irma Suryani sampai
Cangkol lebar sempadan adalah 10(sepuluh)50 (lima puluh) meter;
d. sempadan pantai Kesunean mulaidari Cangkol sampai Sungai
Kesunean lebar sempadan adalah10 (sepuluh) - 50 (lima puluh) meter;
e. sempadan pantai Pelabuhan
Perikanan Kejawanan mulai dariSungai Kesunean sampai
Pegambiran Estate lebar sempadan
adalah 50 (lima puluh) - 100
(seratus) meter; danf. sempadan pantai Kalijaga mulai dari
Pegambiran Estate sampai Sungai
Kalijaga lebar sempadan adalah 50
(lima puluh) - 100 (seratus) meter.
pantainya curam atau terjal
dengan jara proporsionalterhadap bentuk dan kondisi
fisik pantai.SWK
II
SWKIII
SWK
IV
c.Sempadan Sungai
SWK I
Pasal 11
a. peruntukan sempadan sungai di
sepanjang Kali Tangkil, Kali Sukalila,Kali Cipadu, Kali Kesunean dan
Sungai Kalijaga;
Tabel IV.2 Luas Pola Ruang Sempadan Sungai di
SWK I
Pola Ruang KelurahanLuas(Ha)
SempadanSungai (PS-
2)
Kelurahan Kesepuhan 0,75
Kelurahan Panjunan 1,28
Kelurahan Pegambiran 1,48
Total 3,51
Terlampir dan
tergambarkandalamLampiran
Raperda,Materi Teknis,
dan AlbumPeta
Pasal 43
(1) Kawasan perlindungan setempatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 42ayat 1 huruf a adalah meliputi :
a. daerah sempadan sungai meliputi 4(empat) sistem sungai yaitu Kali
Kedungpane, Kali Sukalila, KaliKesunean dan Kali Kalijaga;
(2) Kawasan sempadan sungai yangmerupakan bagian dari kawasan
perlindungan setempat seluas 193
(seratus sembilan puluh tiga) hektar terdiri
dari :a. sungai bertanggul di luar kawasan
perkotaan, ditetapkan sekurang-
kurangnya 5 (lima) meter di sebelah
luar sepanjang kaki tanggul meliputiKali Tangkil, Kali Kemlaka, Kali
Cideng, Kali Kedung Bima, KaliKedung Pane dan Kali Kijing;
b. sungai bertanggul di kawasanperkotaan yang mempunyai
kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga)meter, garis sempadan ditetapkan
sekurang- kurangnya 10 (sepuluh)
meter dihitung dari tepi sungai
meliputi Kali Sigujeg, Kali Bedeng,Kali Sijarak I, Kali Sijarak II, KaliLangensari, Kali Sirabun, Kali
Penyuken, dan Kali Saladara;c. sungai tak bertanggul di kawasan
perkotaan yang mempunyai
kedalaman tidak lebih lebih dari 3
(tiga) meter, garis sempadanditetapkan sekurang- kurangnya 10
(sepuluh) meter dihitung dari tepisungai meliputi Kali Kayu Walang,
Kali Cikijing, Kali Sigemplo dan KaliCikenis;
Pasal 30
Kawasan perlindungan setempat, meliputi:b. Sempadan sungai, terletak di seluruh
DAS;
Pasal 56
(2) Sempadan sungai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (2)huruf b ditetapkan dengan
kriteria:a. daratan sepanjang tepian
sungai bertanggul denganlebar paling sedikit 5 (lima)
meter dari kaki tanggulsebelah luar;
b. daratan sepanjang tepian
sungai besar tidak bertanggul
di luar kawasan permukimandengan lebar paling sedikit
100 (seratus) meter dari tepi
sungai; dan
c. daratan sepanjang tepiananak sungai tidak bertanggul
di luar kawasan permukimandengan lebar paling sedikit
50 (lima puluh) meter dari tepisungai.
Rencana zona perlindungan setampat
sempadan sungai dalam RDTR sudahsesuai dengan arahan Permen PU
No. 20/2011 tentang Pedoman RDTR
& PZ serta RTRW Kota Cirebon
SWK
II
Pasal 49
(1) Rencana Zona Perlindungan
Setempat sebagaimana dimaksud
pada pasal 48 huruf a yaitu KawasanSempadan Sungai, terletak di seluruh
DAS di Wilayah SWK II(2) Rencana pengembangan kawasan
perlindungan setempat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui intensifikasi dan ekstensifikasijalur hijau di sepanjang sempadan
sungai
Pembagian zona sudah tergambarkan dalam materi
teknis yang diuraikan melalui t abel rencana pola ruang
dan digambarkan dalam peta per masing-masing blok
sejumlah 34 blok
Rencana zona perlindungan setampat
sempadan sungai dalam RDTR sudahsesuai dengan arahan Permen PU
No. 20/2011 tentang Pedoman RDTR& PZ serta RTRW Kota Cirebon
Lokasi Spesifik namasungai/blok/sublok belum dijabarkan
dalam Raperda dan Materi Teknis
SWKIII
Pasal 93
(1) Zona Perlindungan Setempatsebagaimana dimaksud pada pasal 92ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Kawasan Sempadan Sungai,terletak di seluruh DAS di WilayahSWK III
(2) Rencana pengembangan zona
perlindungan setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui intensifikasi dan ekstensifikasi
jalur hijau di sepanjang sempadansungai, dan di sekitar Sempadan
Danau/Situ/Embung.
Zona Sempadan SungaiKawasan sempadan sungai di SWK III Kota Cirebonkondisinya sangat beragam. Terdapat di 2 (dua) sistem aliransungai yaitu Kesunean, dan Kalijaga. Setiap sistem sungai
memiliki sub sistem berupa anak sungai. Kawasan sempadansungai yang merupakan bagian dari kawasan perlindungansetempat seluas 88,71 Ha.Kriteria kawasan sempadan sungai di SWK III dalam RTRWKota Cirebon adalah sebagai berikut:a. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan
perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima)meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul meliputiKali Kedung Pane .
b. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasanperkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga)meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul meliputiKali Sijarak.
C. Garis sempadan sungai tak bertanggul di dalamkawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 15(lima belas) meter dihitung dari tepi sungai meliputi KaliKesunean danKali Cikalong.
Terlampir dantergambarkan
dalam
LampiranRaperda,Materi Teknis,
dan AlbumPeta
Rencana zona perlindungan setampatsempadan sungai dalam RDTR sudah
sesuai dengan arahan Permen PU
No. 20/2011 tentang Pedoman RDTR& PZ serta RTRW Kota Cirebon
Lokasi Spesifik nama
sungai/blok/sublok belum dijabarkandalam Raperda dan Materi Teknis
7/25/2019 Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis
6/85
MATRIKS PENELAHAAN MATERI MUATAN TEKNIS RANCANGAN PERDA RDTR KOTA CIREBON
6
No.Muatan Rancangan Perda
RRTRSWK
Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruangdan Peraturan Zonasi
Catatan PenyempurnaanRaperda RRTR Materi Teknis RRTR Peta RRTR
Perda No.8/2012RTRW Kota Cirebon
Perda No.22/2010RTRWP Jabar
PP. No. 26/2008RTRWN
PeraturanLainnya
SWK
IV
Pasal 133
(1)Zona Perlindungan Setempat,sebagaimana dimaksud pada pasal 132
ayat (1) huruf a terdiri dari peruntukan:Peruntukan Sempadan Sungai, terletak
di Wilayah SWK IV
Kriteria kawasan perlindungan setempat dalam wilayah
SWK IV Kota Cirebon adalah sebagai berikut :a. Jalur Sempadan Sungai
Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kirikanan sungai, termasuk sungai
buatan/kanal/saluran/irigasi primer, yang mempunyaimanfaat penting untuk mempertahankan kelestarian
fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadansungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari
kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan
merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran
sungai.Kriteria jalur sempadan sungai adalah :
Sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luarsepanjang kaki tanggul di luar kawasanperkotaan dan 3 meter disebelah luar
sepanjang kaki tanggul di dalam kawasanperkotaan;
Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri
sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai
kecil yang tidak bertanggul di luar kawasanperkotaan;
Sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungaiuntuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak
lebih dari 3 meter;
Sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungaiuntuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih
dari 3 meter sampai dengan 20 meter;
Sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai
untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebihdari 20 meter; dan
Ketentuan garis sempadan sungai diatur lebihlanjut oleh peraturan daerah yang berlaku.
Penetapan kawasan sempadan sungai dialokasikan
secara proporsional dan situasional sesuai
karakteristik lingkungan sungai. Dalam rangkapengamanan kawasan sempadan sungai akan
dilakukan penertiban berbagai macam kegiatan /hunian tidak berijin, khususnya pada sungai yang
berfungsi primer dan sekunder.
Terlampir dan
tergambarkandalam
LampiranRaperda,
Materi Teknis,dan Album
Peta
d. sungai tak bertanggul di kawasan
perkotaan yang mempunyaikedalaman lebih dari 3 (tiga) meter
sampai dengan 20 (dua puluh)meter, garis sempadan ditetapkan
sekurang-kurangnya 15 (lima belas)meter dihitung dari tepi sungai
meliputi Kali Suba, Kali Kesunean,Kali Lunyu, Kali Cikalong, Kali
Kedung Menjangan, Kali Kedung
Jumbleng, Kali Kedung Mendeng,
Kali Surapandan, dan Kali CadasNgampar; dan
e. sungai bertanggul di kawasan
perkotaan yang berbatasan denganjalan, garis sempadannya adalah tepi
bahu jalan yang bersangkutan yaitu
Kali Sukalila.
Rencana zona perlindungan setampatsempadan sungai dalam RDTR sudah
sesuai dengan arahan Permen PU
No. 20/2011 tentang Pedoman RDTR
& PZ serta RTRW Kota Cirebon
Lokasi Spesifik nama
sungai/blok/sublok belum dijabarkandalam Raperda dan Materi Teknis
d.Sekitar Danau Atau
Waduk
SWK I Pasal 43
(1) Kawasan perlindungan setempatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat 1 huruf a adalah meliputi :c. sempadan embung di Kelurahan
Kalijaga dan Kelurahan Larangan;dan
d. sempadan rel kereta api meliputi
Kelurahan Kesenden, Kelurahan
Kejaksan, Kelurahan Pekiringan,Kelurahan Kesambi, Kelurahan
Drajat, Kelurahan Lemahwungkuk
dan Kelurahan Pegambiran.
(3) Kawasan sempadan embung yangmerupakan bagian dari kawasan
perlindungan setempat adalah kawasanperlindungan terhadap rencana
pembuatan embung di lokasi KelurahanKalijaga dan Kelurahan Larangan
dengan lebar sempadan sebesar 5(lima) - 10 (sepuluh) meter seluas 1
(satu) hektar.
(4) Kawasan sempadan rel kereta api yang
merupakan bagian dari kawasanperlindungan setempat adalah kawasan
sempadan yang berada di sepanjang
jalur rel y ang melewatinya dengan l ebar
sempadan sebesar 10 (sepuluh) m darias rel seluas 24 (dua puluh empat)
hektar yang meliputi lokasi KelurahanSukapura, Kelurahan Kejaksan,
Kelurahan Pekalangan, Kelurahan
Pasal 56(3) Kawasan sekitar danau atau
waduk sebagaimana dimaksuddalam Pasal 52 ayat (2) huruf c
ditetapkan dengan kriteria:a. daratan dengan jarak 50 (lima
puluh) meter sampai dengan
100 (seratus) meter dari titik
pasang air danau atau waduktertinggi; atau
b. daratan sepanjang tepian
danau atau waduk y ang
lebarnya proporsional terhadapbentuk dan k ondisi fisik danau
atau waduk.
SWKII
SWKIII
Pasal 93
(1) Zona Perlindungan Setempat
sebagaimana dimaksud pada pasal 92ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Kawasan SempadanDanau/Situ/Embung, terletak di
Kelurahan Kalijaga danKelurahan Larangan.
(2) Rencana pengembangan zonaperlindungan setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
jalur hijau di sepanjang sempadansungai, dan di sekitar Sempadan
Danau/Situ/Embung.
Sub Zona Sempadan Danau/Situ/EmbungKawasan sempadan embung merupakan suatu
kawasan perlindungan terhadap rencana pembuatan
embung di lokasi Kelurahan Kalijaga dan Kelurahan
Larangan dengan lebar sempadan sebesar 5 10meter. Kawasan sempadan Embung yang merupakan
bagian dari kawasan perlindungan setempat adalahseluas 0,8 Ha.
Untuk menjaga sempadan embung dari penggunaanruang yang tidak tepat, maka pada kawasan
sempadan perlu dilakukan upaya penanaman pohonsebagai kawasan penghijauan.
Sub Zona Sempadan Jalan Kereta Api;Kriteria jalur sempadan jalan kereta api yaitu kawasan
di sisi kiri dan kanan rel kereta api dengan jaraksekurang-kurangnya 10 meter dari as rel seluas 4,05
Ha.
Terlampir dantergambarkan
dalam
Lampiran
Raperda,Materi Teknis,
dan AlbumPeta
Rencana zona perlindungan setampatsempadan danau/waduk dalam RDTR
sudah sesuai dengan arahan PermenPU No. 20/2011 tentang PedomanRDTR & PZ serta RTRW Kota
Cirebon
Lokasi blok/sublok belum dijabarkan
dalam Raperda
7/25/2019 Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis
7/85
MATRIKS PENELAHAAN MATERI MUATAN TEKNIS RANCANGAN PERDA RDTR KOTA CIREBON
7
No.Muatan Rancangan Perda
RRTRSWK
Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruangdan Peraturan Zonasi
Catatan PenyempurnaanRaperda RRTR Materi Teknis RRTR Peta RRTR
Perda No.8/2012RTRW Kota Cirebon
Perda No.22/2010RTRWP Jabar
PP. No. 26/2008RTRWN
PeraturanLainnya
SWK
IV
Pekalipan, Kelurahan Kesambi,
Kelurahan Pulasaren, KelurahanJagasatru, Kelurahan Drajat, Kelurahan
Larangan dan Kelurahan Pegambiran.
e.Sekitar Mata Air
f. Lindung Spiritual dan
Kearifan Lokal
g.Sempadan Jalan Tol
SWK I
SWK
II
SWKIII
SWKIV Pasal 133
(1)Zona Perlindungan Setempat,sebagaimana dimaksud pada pasal 132
ayat (1) huruf a terdiri dari peruntukan:b. Peruntukan Sempadan Jalan Tol,
terletak di Wilayah SWK IV
Kriteria kawasan perlindungan setempat dalam wilayah
SWK IV Kota Cirebon adalah sebagai berikut :b. Jalur sempadan jaln tol
Kriteria jalur sempadan jalan tol yaitu kawasan di sisikiri dan kanan jalan tol dengan jarak sekurang-
kurangnya 50 meter.
Terlampir dantergambarkan
dalamLampiran
Raperda,Materi Teknis,
dan AlbumPeta
Letak/lokasi Sempadan jalan tolbelum disebutkan secara spesifik
dalam Raperda dan Materi Teknis
4. Zona RTH Kota
Pasal 46
(1) Kawasan RTH sebagaimana dimaksuddalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, memiliki
proporsi paling sedikit 30% (tiga puluhpersen) dari luas wilayah kota, terdiri
atas :
a. RTH publik dengan proporsi paling
sedikit 20% (dua puluh persen) dariluas wilayah kota; dan
b. RTH privat denganproporsi paling sedikit 10% (sepuluh
persen) dari luas wilayah kota.(5) Upaya mencapai 30% (tiga puluh persen)
luas RTH Kota Cirebon dilakukan dengan :a. mempertahankan luas
RTH kota eksisting yaitu kurang lebih
905,06 (sembilan ratus lima koma nol
enam) hektar atau kurang lebih23,75% (dua puluh tiga koma tujuh
puluh lima persen), yang terdiri dariRuang Terbuka Hijau Publik seluas
kurang lebih 341,46 (tiga ratus empatpuluh satu koma empat puluh enam)
hektar atau kurang lebih 8,96%(delapan koma sembilan puluh enam
persen) dan Ruang Terbuka HijauPrivat seluas kurang lebih 563,61
(lima ratus enam puluh tiga komaenam puluh satu) hektar atau kurang
lebih 14,79% (empat belas koma tujuh
puluh sembilan persen);
b. rencana penambahan luasRuang Terbuka Hijau Publik kurang
lebih seluas 421,31 (empat ratus dua
puluh satu koma tiga puluh satu)
hektar atau kurang lebih 11,06 %(sebelas koma nol enam persen).
c. pada akhir tahun perencanaan RTHPublik Kota Cirebon akan mencapai
kurang lebih 762,77 (tujuh ratus enampuluh dua koma tujuh puluh tujuh) Ha
atau kurang lebih 20,02% (dua puluhkoma nol dua persen).
Pasal 30
Kawasan perlindungan setempat, meliputi:
e. RTH di Kawasan Perkotaan, tersebar diKabupaten/Kota.
Pasal 56
(4) Ruang terbuka hijau kotasebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (2) huruf dditetapkan dengan kriteria:
a. lahan dengan luas paling
sedikit 2.500 (dua ribu lima
ratus) meter persegi;b. berbentuk satu hamparan,
berbentuk jalur, ataukombinasi dari bentuk satu
hamparan dan jalur; danc. didominasi komunitas
tumbuhan.
Rencana zona ruang terbuka hijau
dalam RDTR belum sesuai dengan
arahan Permen PU No. 20/2011
tentang Pedoman RDTR & PZ sertaRTRW Kota Cirebon
Letak RTH Kota Belum dijabarkandalam lokasi per blok/sub blok
a.Taman RT
SWK I Pasal 46
(4) Rencana pengembangan RTH publikKota seluas 421,31 (empat ratus dua
puluh satu koma tiga puluh satu) hektar
atau sekitar kurang lebih 11,06 %
(sebelas koma nol enam persen) dariluas wilayah kota, meliputi :
a. di Kecamatan Harjamukti, dengan
Rencana zona ruang terbuka hijau
dalam RDTR belum sesuai denganarahan Permen PU No. 20/2011
tentang Pedoman RDTR & PZ sertaRTRW Kota Cirebon
Letak RTH Kota Belum dijabarkan
dalam lokasi per blok/sub blok
SWK SWK II (Pasal 50) Pembagian zona sudah tergambarkan dalam materi Terlampir dan Rencana zona ruang terbuka hijau
7/25/2019 Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis
8/85
MATRIKS PENELAHAAN MATERI MUATAN TEKNIS RANCANGAN PERDA RDTR KOTA CIREBON
8
No.Muatan Rancangan Perda
RRTRSWK
Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruangdan Peraturan Zonasi
Catatan PenyempurnaanRaperda RRTR Materi Teknis RRTR Peta RRTR
Perda No.8/2012RTRW Kota Cirebon
Perda No.22/2010RTRWP Jabar
PP. No. 26/2008RTRWN
PeraturanLainnya
II (2) RTH Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dikembangkanoleh Pemerintah Kota dan tersebar
diseluruh wilayah SWK II, meliputi:a. taman unit lingkungan;
b. taman sepanjang sempadanSungai, jalan, dan SUTT;
c. kawasan pemakaman.d. RTH Perdagangan
(3) RTH taman unit lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, dikembangkan secarabertahap berada di Pusat-Pusat unit
lingkungan SWK II.
teknis yang diuraikan melalui tabel rencana pola ruang
dan digambarkan dalam peta per masing-masing bloksejumlah 34 blok
tergambarkan
dalamLampiran
Raperda,Materi Teknis,
dan AlbumPeta
luas kurang lebih 226,30 (dua ratus
dua puluh enam koma tiga puluh)hektar yang terdiri atas :
1.TH taman RT kurang lebih
seluas 11,23 (sebelas komadua puluh tiga) hektar;
b. di Kecamatan Lemahwungkuk,dengan luas kurang lebih 70,25
(tujuh puluh koma dua puluh lima)
hektar yang terdiri atas :
1.RTH taman RT kurang lebihseluas 5,75 (lima koma tujuh
puluh lima) hektar;
c. di Kecamatan Pekalipan, dengan
luas kurang lebih 42,03 (empat
puluh dua koma nol tiga) hektar
yang terdiri atas :
1.RTH taman RT kurang lebihseluas 4,65 (empat koma
enam puluh lima) hektar;d. di Kecamatan Kesambi dengan luas
kurang lebih 46,38 (empat puluhenam koma tiga puluh delapan)
hektar yang terdiri atas :1.RTH taman RT kurang lebih
seluas 7,63 (tujuh koma enam
puluh tiga) hektar;
e. di Kecamatan Kejaksan dengan
luas kurang lebih 36,36 (tiga puluhenam koma tiga puluh enam) hektar
yang terdiri atas :1.RTH taman RT kurang lebih
seluas 4,58 (empat koma lima
puluh delapan) hektar;
dalam RDTR sudah sesuai dengan
arahan Permen PU No. 20/2011tentang Pedoman RDTR & PZ serta
RTRW Kota Cirebon
Letak RTH Kota Belum dijabarkandalam lokasi per blok/sub blok
SWKIII
SWK III (Pasal 94 ayat (2)) :a. taman Pusat lingkungan;
RTH eksisting yang tersebar di SWK III Kota Cirebonterdiri dari RTH perkantoran, RTH kawasan hij au, RTH
olah raga, RTH pemakaman, RTH sempadan relkereta api, RTH sempadan sungai dan RTH jal ur hijau
jalan. Luas RTH eksisting di SWK III adalah 29,45 Ha.
Terlampir dantergambarkan
dalamLampiran
Raperda,Materi Teknis,
dan AlbumPeta
Rencana zona ruang terbuka hijaudalam RDTR sudah sesuai dengan
arahan Permen PU No. 20/2011tentang Pedoman RDTR & PZ serta
RTRW Kota Cirebon
Dokumen Raperda dan Materi Teknisbelum sinkron, terjadi perbedaan
nomenklatur dan arahan rencananya.
Belum dicantumkan dalam dokumen
Materi Teknis
Letak RTH Kota Belum dijabarkan
dalam lokasi per blok/sub blok
SWKIV
Pasal 134(2)
TH Publik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a dikembangkan
oleh Pemerintah Kota dan tersebar diseluruh wilayah SWK IV, meliputi :
a. taman Pusat lingkungan;b. taman sepanjang sempadan
Sungai, jalan tol dan jalan;c. kawasan pemakaman;
d.RTH Perdagangan.
(3) RTH taman unit lingkungansebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, dikembangkan secarabertahap di Pusat-Pusat unit
lingkungan SWK IV.
Rencana zona ruang terbuka hijau
dalam RDTR sudah sesuai dengan
arahan Permen PU No. 20/2011tentang Pedoman RDTR & PZ serta
RTRW Kota Cirebon
Dokumen Raperda dan Materi Teknis
belum sinkron, terjadi perbedaan
nomenklatur dan arahan rencananya.
Belum dicantumkan dalam dokumenMateri Teknis
Letak RTH Kota Belum dijabarkandalam lokasi per blok/sub blok
b.Taman RW
Pasal 46
(4) Rencana pengembangan RTH publikKota seluas 421,31 (empat ratus duapuluh satu koma tiga puluh satu) hektar
atau sekitar kurang lebih 11,06 %
(sebelas koma nol enam persen) dari
luas wilayah kota, meliputi :a. di Kecamatan Harjamukti, dengan
luas kurang lebih 226,30 (dua ratus
dua puluh enam koma tiga puluh)hektar yang terdiri atas :
2.RTH taman RW kurang lebih
seluas 9,50 (sembilan koma lima
puluh) hektar;
b. di Kecamatan Lemahwungkuk,
dengan luas kurang lebih 70,25
(tujuh puluh koma dua puluh lima)hektar yang terdiri atas :
2.RTH taman RW kurang lebih
seluas 5,25 (lima koma dua
puluh lima) hektar;c. di Kecamatan Pekalipan, dengan
luas kurang lebih 42,03 (empatpuluh dua koma nol tiga) hektar
yang terdiri atas :2.RTH taman RW kurang lebih
seluas 4,88 (empat komadelapan puluh delapan) hektar
Belum dijabarkan dan digambarkan
dalam RDTR per SWK
7/25/2019 Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis
9/85
MATRIKS PENELAHAAN MATERI MUATAN TEKNIS RANCANGAN PERDA RDTR KOTA CIREBON
9
No.Muatan Rancangan Perda
RRTRSWK
Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruangdan Peraturan Zonasi
Catatan PenyempurnaanRaperda RRTR Materi Teknis RRTR Peta RRTR
Perda No.8/2012RTRW Kota Cirebon
Perda No.22/2010RTRWP Jabar
PP. No. 26/2008RTRWN
PeraturanLainnya
d. di Kecamatan Kesambi dengan luas
kurang lebih 46,38 (empat puluhenam koma tiga puluh delapan)
hektar yang terdiri atas :2.RTH taman RW kurang lebih
seluas 6,88 (enam komadelapan puluh delapan) hektar;
e. di Kecamatan Kejaksan dengan
luas kurang lebih 36,36 (tiga puluhenam koma tiga puluh enam) hektar
yang terdiri atas :
2.RTH taman RW kurang lebihseluas 4,38 (empat koma tigapuluh delapan) hektar;
c.Taman Kota
SWK I Pasal 12
(1) Rencana Zona RTH sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf c, memiliki proporsi paling sedikit30% (tiga puluh persen) dari luas
wilayah kota, terdiri atas :
a. RTH publik dengan proporsi
paling sedikit 20% (dua puluhpersen) dari luas SWK I; dan
b. RTH privat dengan proporsipaling sedikit 10% (sepuluh
persen) dari luas SWK I.(2) Rencana Zona RTH publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a meliputi kawasan:
a. di Kelurahan Panjunan
b. di Kelurahan Pegambiran
c. di Kelurahan Kesepuhand. di Kelurahan Lemahwungkuk
e. di Kelurahan Kebonbaru
f. di Kelurahan Kesenden(3) Rencana RTH privat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi area di dalam kavlingbangunan yang tidak tertutup
bagunan, yang tersebar di seluruhkawasan terbangun.
Tabel IV.2 Luas Rencana Pola Ruang Zona RTH SWK
IPola
RuangKelurahan
Luas(Ha)
RuangTerbukaHijau(RTH)
Kelurahan Kebonbaru 6,2
Kelurahan Kesenden 2,03
Kelurahan Kesepuhan 0,74
Kelurahan Lemah Wungkuk 2,28
Kelurahan Panjunan 3,02
Kelurahan Pegambiran 5,18
Total 19,45
Pasal 46
(2) RTH publik ek sisting sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
kawasan seluas kurang lebih 341,46(tiga ratus empat puluh satu koma empat
enam) hektar atau sekitar kurang lebih
8,96 (delapan koma sembilan puluh
enam) persen dari luas wilayah kotayang meliputi :
b. di Kecamatan Lemahwungkuk,dengan luas kurang lebih 126,36
(seratus dua puluh enam koma tigapuluh enam) hektar yang terdiri atas :
1. RTH taman kota seluas kuranglebih 10,86 (sepuluh koma
delapan puluh enam) hektar;
c. di Kecamatan Pekalipan, dengan luas
kurang lebih 15,76 (lima belas komatujuh puluh enam) hektar yang terdiri
atas :
1. RTH taman kota seluas kuranglebih 0,84 (nol koma delapanpuluh empat) hektar;
d. di Kecamatan Kejaks an dengan luaskurang lebih 29,48 (dua puluh
sembilan koma empat puluh delapan)hektar yang terdiri atas :
1. RTH taman kota seluas kuranglebih 2,94 (dua koma sembilan
puluh empat) hektar;
(4) Rencana pengembangan RTH publik
Kota seluas 421,31 (empat ratus duapuluh satu koma tiga puluh satu) hektar
atau sekitar kurang lebih 11,06 %
(sebelas koma nol enam persen) dari
luas wilayah kota, meliputi :a. di Kecamatan Harjamukti, dengan
luas kurang lebih 226,30 (dua ratusdua puluh enam koma tiga puluh)
hektar yang terdiri atas5. RTH taman Kota seluas kurang
lebih 43,20 (empat puluh tigakoma dua puluh) hektar;
b. di Kecamatan Lemahwungkuk,dengan luas kurang lebih 70,25 (tujuh
puluh koma dua puluh lima) hektaryang terdiri atas :5. RTH taman Kota seluas kurang
lebih 5,17 (lima koma tujuh belas)hektar;
c. di Kecamatan Pekalipan, dengan luas
kurang lebih 42,03 (empat puluh dua
koma nol tiga) hektar yang terdiri atas:
5. RTH taman kota seluas kuranglebih 3,00 (tiga koma nol nol)
hektar;d di Kecamatan Kesambi dengan luas
kurang lebih 46,38 (empat puluh enam
Rencana zona ruang terbuka hijau
taman kota dalam RDTR sudah
sesuai dengan arahan Permen PU
No. 20/2011 tentang Pedoman RDTR& PZ serta RTRW Kota Cirebon
Dokumen Raperda dan Materi Teknisbelum sinkron, terjadi perbedaan
nomenklatur dan arahan rencananya.
Belum dicantumkan dalam dokumen
Materi Teknis
Letak RTH taman Kota Belum
dijabarkan dalam lokasi per blok/sub
blok
SWK
II
Pasal 50
(1) Rencana Zona RTH sebagaimanadimaksud dalam pasal 48 huruf b,
tersebar di seluruh wilayah di SWK IImeliputi:
a. RTH Publik dan
b. RTH Privat
(2) RTH Publik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a dikembangkan
oleh Pemerintah Kota dan tersebardiseluruh wilayah SWK II, meliputi:
a. taman unit lingkungan;b. taman sepanjang sempadan
Sungai, jalan, dan SUTT;c. kawasan pemakaman.
d. RTH Perdagangan
Pembagian zona sudah tergambarkan dalam materi
teknis yang diuraikan melalui t abel rencana pola ruangdan digambarkan dalam peta per masing-masing blok
sejumlah 34 blok
Terlampir dan
tergambarkandalam
LampiranRaperda,
Materi Teknis,
dan Album
Peta
Rencana zona ruang terbuka hijau
taman kota dalam RDTR sudah
sesuai dengan arahan Permen PU
No. 20/2011 tentang Pedoman RDTR& PZ serta RTRW Kota Cirebon
Dokumen Raperda dan Materi Teknisbelum sinkron, terjadi perbedaan
nomenklatur dan arahan rencananya.
Belum dicantumkan dalam dokumen
Materi Teknis
Letak RTH taman Kota Belum
dijabarkan dalam lokasi per blok/sub
blok
SWKIII
Pasal 94(1) Zona RTH sebagaimana dimaksud
dalam pasal 92 ayat (1) huruf b,
tersebar di seluruh wilayah di SWK III
yang mempunyai arahan penyediaansampai akhir tahun rencana meliputi:
a. RTH Publik dan
b. RTH Privat
(2) RTH Publik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a dikembangkan
oleh Pemerintah Kota dan tersebardiseluruh wilayah SWK III, meliputi:
a. taman Pusat lingkungan;b. taman sepanjang sempadan
Sungai, jalan, danDanau/Situ/Embung;
Zona ruang terbuka hijau terdiri dari:a. Taman kota dan taman lingkungan dengan lokasi
tersebar
b. Pemakaman dengan lokasi tersebar
Kawasan ruang terbuka hijau berdasarkan dasarkepemilikan terdiri dari :
a. RTH publik;
b. RTH private.
Luas ruang terbuka hijau paling sedikit adalah 30%(tiga puluh persen), terdiri dari:
a. RTH publik (20%);b. RTH private (10%).
Rencana pengembangan kawasan ruang terbuka hijauterdiri dari:
a. intensifikasi dan ekstensifikasi RTH;b. mempertahankan fungsi dan menata RTH;
Terlampir dantergambarkan
dalam
Lampiran
Raperda,Materi Teknis,
dan Album
Peta
Rencana zona ruang terbuka hijautaman kota dalam RDTR sudah
sesuai dengan arahan Permen PUNo. 20/2011 tentang Pedoman RDTR
& PZ serta RTRW Kota Cirebon
Dokumen Raperda dan Materi Teknis
belum sinkron, terjadi perbedaannomenklatur dan arahan rencananya.
Belum dicantumkan dalam dokumen
Materi Teknis
Letak RTH taman Kota Belumdijabarkan dalam lokasi per blok/sub
blok
7/25/2019 Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis
10/85
MATRIKS PENELAHAAN MATERI MUATAN TEKNIS RANCANGAN PERDA RDTR KOTA CIREBON
10
No.Muatan Rancangan Perda
RRTRSWK
Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruangdan Peraturan Zonasi
Catatan PenyempurnaanRaperda RRTR Materi Teknis RRTR Peta RRTR
Perda No.8/2012RTRW Kota Cirebon
Perda No.22/2010RTRWP Jabar
PP. No. 26/2008RTRWN
PeraturanLainnya
c. kawasan pemakaman.
d. RTH Perdagangan
c. mengembalikan fungsi RTH yang telah beralih
fungsi secara bertahap.RTH eksisting yang tersebar di SWK III Kota Cirebon
terdiri dari RTH perkantoran, RTH kawasan hijau, RTHolah raga, RTH pemakaman, RTH sempadan rel
kereta api, RTH sempadan sungai dan RTH jalur hijaujalan. Luas RTH eksisting di SWK III adalah 29,45 Ha.
koma tiga puluh delapan) hektar yang
terdiri atas :5. RTH taman Kota seluas kurang
lebih 3,00 (tiga koma nol nol)hektar;
e. di Kecamatan Kejaks an dengan luaskurang lebih 36,36 (tiga puluh enam
koma tiga puluh enam) hektar yangterdiri atas :
5. RTH taman kota seluas kurang
lebih 4,41 (empat koma empat
puluh satu) hektar;
SWK
IV
Pasal 134
(1) Zona RTH sebagaimana dimaksuddalam pasal 132 ayat (1) huruf b,
tersebar di seluruh wilayah di SWK IV
yang mempunyai arahan penyediaansampai akhir tahun rencana dengan
proporsi sebagai berikut :
a. RTH Publikb. RTH Privat
(2) RTH Publik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a dikembangkan
oleh Pemerintah Kota dan tersebar diseluruh wilayah SWK IV, meliputi:
a. taman Pusat lingkungan;b. taman sepanjang sempadan
Sungai, jalan tol dan jalan;c. kawasan pemakaman;
d. RTH Perdagangan.
Rencana zona ruang terbuka hijau
taman kota dalam RDTR sudah
sesuai dengan arahan Permen PU
No. 20/2011 tentang Pedoman RDTR
& PZ serta RTRW Kota Cirebon Dokumen Raperda dan Materi Teknis
belum sinkron, terjadi perbedaannomenklatur dan arahan rencananya.
Belum dicantumkan dalam dokumenMateri Teknis
Letak RTH taman Kota Belum
dijabarkan dalam lokasi per blok/sub
blok
d.Pemakaman
SWK I Pasal 46
(2) RTH publik ek sisting sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputikawasan seluas kurang lebih 341,46
(tiga ratus empat puluh satu koma empat
enam) hektar atau sekitar kurang lebih
8,96 (delapan koma sembilan puluhenam) persen dari luas wilayah kota
yang meliputi :
a. di Kecamatan Harjamukti, dengan luaskurang lebih 93,85 (sembilan puluhtiga koma delapan lima) hektar yang
terdiri atas :1. RTH taman pemakaman seluas
46,16 (empat puluh enam koma
enam belas) hektar;
b. di Kecamatan Lemahwungkuk,dengan luas kurang lebih 126,36
(seratus dua puluh enam koma tiga
puluh enam) hektar yang terdiri atas :
2. RTH taman pemakaman seluaskurang lebih 5,61(lima koma
enam puluh satu) hektar;d. di Kecamatan K esambi dengan luas
kurang lebih 76,01 (tujuh puluh enamkoma nol satu) hektar yang terdiri atas
:1. RTH taman pemakaman seluas
kurang lebih 8,41 (delapan koma
empat puluh satu) hektar;
e. di Kecamatan Kejaks an dengan luaskurang lebih 29,48 (dua puluh
sembilan koma empat puluh delapan)hektar yang terdiri atas :
3. RTH taman pemakaman seluaskurang lebih 2,75 (dua koma
tujuh puluh lima) hektar;(4) Rencana pengembangan RTH publik
Kota seluas 421,31 (empat ratus dua
puluh satu koma tiga puluh satu) hektaratau sekitar kurang lebih 11,06 %
(sebelas koma nol enam persen) dariluas wilayah kota, meliputi :
a. di Kecamatan Harjamukti, dengan luaskurang lebih 226,30 (dua ratus dua
puluh enam koma tiga puluh) hektaryang terdiri atas :
6. RTH taman pemakaman seluas
Rencana zona ruang terbuka hijau
pemakaman dalam RDTR belum
sesuai dengan arahan Permen PUNo. 20/2011 tentang Pedoman RDTR
& PZ serta RTRW Kota Cirebon
Letak RTH pemakaman belum
dijabarkan dalam lokasi per blok/sub
blok
SWK
II (Pasal 50)(5) RTH kawasan pemakaman
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf c, dikembangkan secara
bertahap melalui revitalisasipemakaman dan perluasan tempat
pemakaman umum di SWK II
Pembagian zona sudah tergambarkan dalam materi
teknis yang diuraikan melalui t abel rencana pola ruangdan digambarkan dalam peta per masing-masing blok
sejumlah 34 blok
Terlampir dan
tergambarkandalam
LampiranRaperda,
Materi Teknis,dan Album
Peta
Rencana zona ruang terbuka hijau
pemakaman dalam RDTR belumsesuai dengan arahan Permen PU
No. 20/2011 tentang Pedoman RDTR& PZ serta RTRW Kota Cirebon
Letak RTH pemakaman belumdijabarkan dalam lokasi per blok/sub
blok
SWKIII
(Pasal 94 ayat (2)) :
c. kawasan pemakaman
RTH eksisting yang tersebar di SWK III Kota Cirebonterdiri dari RTH perkantoran, RTH kawasan hij au, RTH
olah raga, RTH pemakaman, RTH sem padan relkereta api, RTH sempadan sungai dan RTH jal ur hijau
jalan. Luas RTH eksisting di SWK III adalah 29,45 Ha.
Terlampir dantergambarkan
dalamLampiran
Raperda,Materi Teknis,
dan AlbumPeta
Rencana zona ruang terbuka hijaupemakaman dalam RDTR sudah
sesuai dengan arahan Permen PU
No. 20/2011 tentang Pedoman RDTR& PZ serta RTRW Kota Cirebon
Dokumen Raperda dan Materi Teknisbelum sinkron, terjadi perbedaan
nomenklatur dan arahan rencananya.
Belum dicantumkan dalam dokumen
Materi Teknis
Letak RTH pemakaman Belum
dijabarkan dalam lokasi per blok/subblok
SWK
IV
(Pasal 134) :
(5) RTH kawasan pemakamansebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c, dikembangkan secarabertahap melalui revitalisasi
pemakaman dan perluasan tempatpemakaman umum di SWK IV
Rencana zona ruang terbuka hijau
taman kota dalam RDTR sudah
sesuai dengan arahan Permen PUNo. 20/2011 tentang Pedoman RDTR& PZ serta RTRW Kota Cirebon
Dokumen Raperda dan Materi Teknis
belum sinkron, terjadi perbedaan
nomenklatur dan arahan rencananya.Belum dicantumkan dalam dokumen
Materi Teknis
Letak RTH pemakaman Belumdijabarkan dalam lokasi per blok/sub
blok
7/25/2019 Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis
11/85
MATRIKS PENELAHAAN MATERI MUATAN TEKNIS RANCANGAN PERDA RDTR KOTA CIREBON
11
No.Muatan Rancangan Perda
RRTRSWK
Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruangdan Peraturan Zonasi
Catatan PenyempurnaanRaperda RRTR Materi Teknis RRTR Peta RRTR
Perda No.8/2012RTRW Kota Cirebon
Perda No.22/2010RTRWP Jabar
PP. No. 26/2008RTRWN
PeraturanLainnya
kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
b. di Kecamatan Lemahwungkuk,dengan luas kurang lebih 70,25 (tujuh
puluh koma dua puluh lima) hektaryang terdiri atas :
6. RTH taman pemakaman seluaskurang lebih 15 (lima belas)
hektar;c. di Kecamatan Pekalipan, dengan luas
kurang lebih 42,03 (empat puluh dua
koma nol tiga) hektar yang terdiri atas
:6. RTH taman pemakaman seluas
kurang lebih 8 (delapan) hektar;
d. di Kecamatan K esambi dengan luaskurang lebih 46,38 (empat puluh enam
koma tiga puluh delapan) hektar yang
terdiri atas:
6. RTH taman pemakaman seluaskurang lebih 2,00 (dua koma nol
nol) hektar;
e. di Kecamatan Kejaks an dengan luas
kurang lebih 36,36 (tiga puluh enamkoma tiga puluh enam) hektar yang
terdiri atas :6. RTH taman pemakaman seluas
kurang lebih 3,00 (tiga koma nolnol) hektar;
e.Taman Kelurahan
Pasal 46(4) Rencana pengembangan RTH publik
Kota seluas 421,31 (empat ratus duapuluh satu koma tiga puluh satu) hektar
atau sekitar kurang lebih 11,06 %(sebelas koma nol enam persen) dari
luas wilayah kota, meliputi :a. di Kecamatan Harjamukti, dengan luas
kurang lebih 226,30 (dua ratus dua
puluh enam koma tiga puluh) hektar
yang terdiri atas :3. RTH taman Kelurahan seluas
kurang lebih 4,50 (empat koma
lima puluh) hektar;b. di Kecamatan Lemahwungkuk,
dengan luas kurang lebih 70,25 (tujuhpuluh koma dua puluh lima) hektar
yang terdiri atas :3. RTH taman Kelurahan seluas
kurang lebih 3,60 (tiga koma
enam puluh) hektar;
c. di Kecamatan Pekalipan, dengan luaskurang lebih 42,03 (empat puluh dua
koma nol tiga) hektar yang terdiri atas:
3. RTH taman Kelurahan seluaskurang lebih 3,60 (tiga koma
enam puluh) hektar;d. di Kecamatan K esambi dengan luas
kurang lebih 46,38 (empat puluh enamkoma tiga puluh delapan) hektar yang
terdiri atas :3. RTH taman Kelurahan seluas
kurang lebih 4,50 (empat koma
lima puluh) hektar;
e. di Kecamatan Kejaks an dengan luaskurang lebih 36,36 (tiga puluh enam
koma tiga puluh enam) hektar yangterdiri atas :
3. RTH taman Kelurahan seluaskurang lebih 3,60 (tiga koma
enam puluh) hektar;
Belum dijabarkan dalam RDTR masing-masing SWK
f. Taman KecamatanPasal 46
(4) Rencana pengembangan RTH publik
Kota seluas 421,31 (empat ratus dua
Belum dijabarkan dalam RDTR masing-masing SWK
7/25/2019 Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis
12/85
MATRIKS PENELAHAAN MATERI MUATAN TEKNIS RANCANGAN PERDA RDTR KOTA CIREBON
12
No.Muatan Rancangan Perda
RRTRSWK
Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruangdan Peraturan Zonasi
Catatan PenyempurnaanRaperda RRTR Materi Teknis RRTR Peta RRTR
Perda No.8/2012RTRW Kota Cirebon
Perda No.22/2010RTRWP Jabar
PP. No. 26/2008RTRWN
PeraturanLainnya
puluh satu koma tiga puluh satu) hektar
atau sekitar kurang lebih 11,06 %(sebelas koma nol enam persen) dari
luas wilayah kota, meliputi :a. di Kecamatan Harjamukti, dengan luas
kurang lebih 226,30 (dua ratus duapuluh enam koma tiga puluh) hektar
yang terdiri atas :4. RTH taman Kecamatan seluas
kurang lebih 2,4 (dua koma
empat) hektar;
b. di Kecamatan Lemahwungkuk,dengan luas kurang lebih 70,25 (tujuh
puluh koma dua puluh lima) hektar
yang terdiri atas :4. RTH taman Kecamatan seluas
kurang lebih 2,30 (dua koma tiga
puluh) hektar;
c. di Kecamatan Pekalipan, dengan luaskurang lebih 42,03 (empat puluh dua
koma nol tiga) hektar yang terdiri atas
:
4. RTH taman Kecamatan seluaskurang lebih 2,40 (dua koma
empat puluh) hektar;d. di Kecamatan K esambi dengan luas
kurang lebih 46,38 (empat puluh enamkoma tiga puluh delapan) hektar yang
terdiri atas :4. RTH taman Kecamatan seluas
kurang lebih 2,40 (dua koma
empat puluh) hektar;
e. di Kecamatan Kejaks an dengan luaskurang lebih 36,36 (tiga puluh enam
koma tiga puluh enam) hektar yangterdiri atas :
4. RTH taman Kecamatan seluaskurang lebih 2,40 (dua koma
empat puluh) hektar;
g.Jalur Hijau Jalan
SWK I Pasal 46(2) RTH publik ek sisting sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputikawasan seluas kurang lebih 341,46
(tiga ratus empat puluh satu koma empatenam) hektar atau sekitar kurang lebih
8,96 (delapan koma sembilan puluhenam) persen dari luas wilayah kota
yang meliputi :
a. di Kecamatan Harjamukti, dengan luas
kurang lebih 93,85 (sembilan puluhtiga koma delapan lima) hektar yang
terdiri atas :2. RTH jalur hijau jalan seluas 8,88
(delapan koma delapan puluhdelapan) hektar;
b. di Kecamatan Lemahwungkuk,dengan luas kurang lebih 126,36
(seratus dua puluh enam koma tigapuluh enam) hektar yang terdiri atas :
3. RTH jalur hijau jalan seluaskurang lebih 45,96 (empat puluh
lima koma sembilan puluh enam)
hektar;
d. di Kecamatan K esambi dengan luaskurang lebih 76,01 (tujuh puluh enam
koma nol satu) hektar yang terdiri atas:
2. RTH jalur hijau jalan seluaskurang lebih 20,72 (dua puluh
koma tujuh puluh dua) hektar;e. di Kecamatan Kejaks an dengan luas
kurang lebih 29,48 (dua puluh
Rencana zona ruang terbuka hijau
jalur hijau jalan dalam RDTR sudah
sesuai dengan arahan Permen PUNo. 20/2011 tentang Pedoman RDTR
& PZ serta RTRW Kota Cirebon
Dokumen Raperda dan Materi Teknis
belum sinkron, terjadi perbedaannomenklatur dan arahan rencananya.
Belum dicantumkan dalam dokumenMateri Teknis
Letak RTH jalur hijau jalan Belumdijabarkan dalam lokasi per blok/sub
blok
SWKII
(Pasal 50)
(4) RTH taman sepanjang sempadanjaringan jalan, sungai dan SUTTETsebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, dikembangkan secarabertahap.
Pembagian zona sudah tergambarkan dalam materiteknis yang diuraikan melalui t abel rencana pola ruang
dan digambarkan dalam peta per masing-masing bloksejumlah 34 blok
Terlampir dantergambarkan
dalamLampiran
Raperda,
Materi Teknis,dan Album
Peta
Rencana zona ruang terbuka hijaujalur hijau jalan dalam RDTR sudah
sesuai dengan arahan Permen PU
No. 20/2011 tentang Pedoman RDTR
& PZ serta RTRW Kota Cirebon
Dokumen Raperda dan Materi Teknis
belum sinkron, terjadi perbedaan
nomenklatur dan arahan rencananya.Belum dicantumkan dalam dokumen
Materi Teknis
Letak RTH jalur hijau jalan Belum
dijabarkan dalam lokasi per blok/sub
blok
SWK
III
Pasal 94 ayah (2)
c. taman sepanjang sempadan Sungai,jalan, dan Danau/Situ/Embung;
Rencana zona ruang terbuka hijau
jalur hijau jalan dalam RDTR sudahsesuai dengan arahan Permen PU
No. 20/2011 tentang Pedoman RDTR& PZ serta RTRW Kota Cirebon
Dokumen Raperda dan Materi Teknisbelum sinkron, terjadi perbedaan
7/25/2019 Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis
13/85
MATRIKS PENELAHAAN MATERI MUATAN TEKNIS RANCANGAN PERDA RDTR KOTA CIREBON
13
No.Muatan Rancangan Perda
RRTRSWK
Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruangdan Peraturan Zonasi
Catatan PenyempurnaanRaperda RRTR Materi Teknis RRTR Peta RRTR
Perda No.8/2012RTRW Kota Cirebon
Perda No.22/2010RTRWP Jabar
PP. No. 26/2008RTRWN
PeraturanLainnya
sembilan koma empat puluh delapan)
hektar yang terdiri atas :2. RTH jalur hijau jalan seluas
kurang lebih 6,48 (enam komaempat puluh delapan) hektar;
(4) Rencana pengembangan RTH publikKota seluas 421,31 (empat ratus dua
puluh satu koma tiga puluh satu) hektaratau sekitar kurang lebih 11,06 %
(sebelas koma nol enam persen) dari
luas wilayah kota, meliputi :
a. di Kecamatan Harjamukti, dengan luaskurang lebih 226,30 (dua ratus dua
puluh enam koma tiga puluh) hektar
yang terdiri atas :7. RTH jalur hijau jalan seluas
kurang lebih 20 (dua puluh)
hektar;
b. di Kecamatan Lemahwungkuk,dengan luas kurang lebih 70,25 (tujuh
puluh koma dua puluh lima) hektar
yang terdiri atas :
7. RTH jalur hijau jalan seluaskurang lebih 10 (sepuluh) hektar;
c. di Kecamatan Pekalipan, dengan luaskurang lebih 42,03 (empat puluh dua
koma nol tiga) hektar yang terdiri atas:
7. RTH jalur hijau Jalan seluaskurang lebih 0,50 (nol koma lima
puluh) hektar;
nomenklatur dan arahan rencananya.
Belum dicantumkan dalam dokumenMateri Teknis
Letak RTH jalur hijau jalan Belumdijabarkan dalam lokasi per blok/subblok
SWKIV
Pasal 134
(5) RTH taman sepanjang sempadanjaringan jalan, jalan tol, dan sungai
dan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b, dikembangkan secarabertahap.
Rencana zona ruang terbuka hijaujalur hijau jalan dalam RDTR sudah
sesuai dengan arahan Permen PUNo. 20/2011 tentang Pedoman RDTR& PZ serta RTRW Kota Cirebon
Dokumen Raperda dan Materi Teknisbelum sinkron, terjadi perbedaan
nomenklatur dan arahan rencananya.Belum dicantumkan dalam dokumen
Materi Teknis
Letak RTH jalur hijau jalan Belum
dijabarkan dalam lokasi per blok/subblok
h.Hutan Kota
Pasal 46
(2) RTH publik ek sisting sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
kawasan seluas kurang lebih 341,46(tiga ratus empat puluh satu koma empat
enam) hektar atau sekitar kurang lebih
8,96 (delapan koma sembilan puluh
enam) persen dari luas wilayah kotayang meliputi :a. di Kecamatan Harjamukti, dengan luas
kurang lebih 93,85 (sembilan puluhtiga koma delapan lima) hektar yang
terdiri atas :5. RTH hutan kota seluas 14,47
(empat belas koma empat puluhtujuh) hektar
(2) Rencana pengembangan RTH publik
Kota seluas 421,31 (empat ratus dua
puluh satu koma tiga puluh satu) hektaratau sekitar kurang lebih 11,06 %
(sebelas koma nol enam persen) dariluas wilayah kota, meliputi :
a. di Kecamatan Harjamukti, dengan luaskurang lebih 226,30 (dua ratus dua
puluh enam koma tiga puluh) hektaryang terdiri atas :
8. RTH hutan kota seluas kuranglebih 114,47 (seratus empat
belas koma empat puluh tujuh)hektar;
b. di Kecamatan Lemahwungkuk,
dengan luas kurang lebih 70,25 (tujuh
puluh koma dua puluh lima) hektaryang terdiri atas :
8. RTH hutan kota seluas kuranglebih 10 (sepuluh) hektar;
c. di Kecamatan Pekalipan, dengan luaskurang lebih 42,03 (empat puluh dua
koma nol tiga) hektar yang terdiri atas:
8. RTH hutan kota seluas kurang
lebih 10,00 (sepuluh koma nol
Belum dijabarkan/diuraikan dalam
masing-masing RDTR SWK
7/25/2019 Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis
14/85
MATRIKS PENELAHAAN MATERI MUATAN TEKNIS RANCANGAN PERDA RDTR KOTA CIREBON
14
No.Muatan Rancangan Perda
RRTRSWK
Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruangdan Peraturan Zonasi
Catatan PenyempurnaanRaperda RRTR Materi Teknis RRTR Peta RRTR
Perda No.8/2012RTRW Kota Cirebon
Perda No.22/2010RTRWP Jabar
PP. No. 26/2008RTRWN
PeraturanLainnya
nol) hektar; dan
i. Lapangan Olah Raga
Pasal 46
(2) RTH publik ek sisting sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
kawasan seluas kurang lebih 341,46(tiga ratus empat puluh satu koma empat
enam) hektar atau sekitar kurang lebih8,96 (delapan koma sembilan puluh
enam) persen dari luas wilayah kotayang meliputi :
a. di Kecamatan Harjamukti, dengan luaskurang lebih 93,85 (sembilan puluh
tiga koma delapan lima) hektar yang
terdiri atas :
6. RTH lapangan olah raga seluas4,24 (empat koma dua puluh
empat) hektar.b. di Kecamatan Lemahwungkuk,
dengan luas kurang lebih 126,36(seratus dua puluh enam koma tiga
puluh enam) hektar yang terdiri atas :7. RTH lapangan olah raga seluas
kurang lebih 4,32 (empat komatiga puluh dua ) hektar.
d. di Kecamatan K esambi dengan luaskurang lebih 76,01 (tujuh puluh enam
koma nol satu) hektar yang terdiri atas
:
5. RTH lapangan olah raga seluaskurang lebih 9,96 (sembilan koma
sembilan puluh enam) hektar.e. di Kecamatan Kejaks an dengan luas
kurang lebih 29,48 (dua puluhsembilan koma empat puluh delapan)
hektar yang terdiri atas :6. RTH lapangan olah raga seluas
kurang lebih 3,98 (tiga koma
sembilan puluh delapan) hektar.
(2) Rencana pengembangan RTH publikKota seluas 421,31 (empat ratus duapuluh satu koma tiga puluh satu) hektar
atau sekitar kurang lebih 11,06 %(sebelas koma nol enam persen) dari
luas wilayah kota, meliputi :a. di Kecamatan Harjamukti, dengan luas
kurang lebih 226,30 (dua ratus duapuluh enam koma tiga puluh) hektar
yang terdiri atas :
10. RTH lapangan olah raga seluas
kurang lebih 10 (sepuluih)hektar.
b. di Kecamatan Lemahwungkuk,dengan luas kurang lebih 70,25 (tujuh
puluh koma dua puluh lima) hektaryang terdiri atas :
12. RTH lapangan olah raga seluaskurang lebih 5 (lima) hektar.
c. di Kecamatan Pekalipan, dengan luaskurang lebih 42,03 (empat puluh dua
koma nol tiga) hektar yang terdiri atas:
9. RTH lapangan olah raga seluas
kurang lebih 5,00 (lima koma nol
nol) hektar.
Belum dijabarkan/diuraikan dalam
masing-masing RDTR SWK
j. Perdagangan
SWK I
SWK
IISWK II (Pasal 50)
(6) RTH kawasan Perdagangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d, dikembangkan secarabertahap
Pembagian zona sudah tergambarkan dalam materi
teknis yang diuraikan melalui t abel rencana pola ruang
dan digambarkan dalam peta per masing-masing blok
sejumlah 34 blok
Terlampir dan
tergambarkan
dalam
LampiranRaperda,
Materi Teknis,
dan Album
Peta
Rencana zona ruang terbuka hijau
perdagangan dalam RDTR sudah
sesuai dengan arahan Permen PU
No. 20/2011 tentang Pedoman RDTR& PZ
Belum sesuai dengan RTRW KotaCirebon
Letak RTH perdagangan Belum
7/25/2019 Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis
15/85
MATRIKS PENELAHAAN MATERI MUATAN TEKNIS RANCANGAN PERDA RDTR KOTA CIREBON
15
No.Muatan Rancangan Perda
RRTRSWK
Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruangdan Peraturan Zonasi
Catatan PenyempurnaanRaperda RRTR Materi Teknis RRTR Peta RRTR
Perda No.8/2012RTRW Kota Cirebon
Perda No.22/2010RTRWP Jabar
PP. No. 26/2008RTRWN
PeraturanLainnya
dijabarkan dalam lokasi per blok/sub
blok
SWK
III
(Pasal 94 ayat (2)) :
d. RTH Perdagangan
RTH eksisting yang tersebar di SWK III Kota Cirebon
terdiri dari RTH perkantoran, RTH kawasan hij au, RTHolah raga, RTH pemakaman, RTH sempadan relkereta api, RTH sempadan sungai dan RTH jal ur hijau
jalan. Luas RTH eksisting di SWK III adalah 29,45 Ha.
Terlampir dan
tergambarkan
dalamLampiran
Raperda,Materi Teknis,
dan AlbumPeta
Rencana zona ruang terbuka hijauperdagangan dalam RDTR sudah
sesuai dengan arahan Permen PUNo. 20/2011 tentang Pedoman RDTR
& PZ
Belum sesuai dengan RTRW Kota
Cirebon
Dokumen Raperda dan Materi Teknisbelum sinkron, terjadi perbedaan
nomenklatur dan arahan rencananya.Belum dicantumkan dalam dokumen
Materi Teknis
Letak RTH perdagangan Belum
dijabarkan dalam lokasi per blok/subblok
SWK
IV
(Pasal 134 ayat (2)) :(6) RTH kawasan Perdagangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf d, dikembangkan secara
bertahap.
Rencana zona ruang terbuka hijau
perdagangan dalam RDTR sudahsesuai dengan arahan Permen PU
No. 20/2011 tentang Pedoman RDTR& PZ
Belum sesuai dengan RTRW KotaCirebon
Dokumen Raperda dan Materi Teknis
belum sinkron, terjadi perbedaannomenklatur dan arahan rencananya.
Belum dicantumkan dalam dokumenMateri Teknis
Letak RTH perdagangan Belumdijabarkan dalam lokasi per blok/sub
blok
5. Zona suaka alam dan
cagar budaya
SWK I Pasal 45Kawasan suaka alam d an cagar budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat(1) huruf c meliputi :
a.awasan Keraton Kasepuhan di
Kelurahan Kasepuhan KecamatanLemahwungkuk seluas kurang lebih 19
(sembilan belas) hektar;
b.
awasan Keraton Kanoman di KelurahanLemahwungkuk Kecamatan
Lemahwungkuk seluas kurang lebih 18
(delapan belas) hektar;
c.awasan Keraton Kacerbonan di
Kelurahan Pulasaren KecamatanPekalipan seluas kurang lebih 5 (lima)
hektar;d.
awasan Gua Sunyaragi di KelurahanSunyaragi Kecamatan Kesambi
seluas kurang lebih 2 (dua) hektar;
e.
awasan Etnis Arab di KelurahanPanjunan Kecamatan Lemahwungkuk
seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar;dan
f.awasan Etnis Cina di Kelurahan
Lemahwungkuk KecamatanLemahwungkuk seluas kurang lebih 14
(empat belas) hektar
Pasal 33Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu
Pengetahuan, meliputi :g. Gua Sunyaragi, Keraton Kasepuhan,
Keraton Kanoman, dan KeratonKacirebonan, Makam Sunan Gunung
Jati dan Gedung Negara BadanKoordinasi Pemerintahan dan
Pembangunan Wilayah III, terletak di
Kota Cirebon;
r. K awasan cagar budaya dan ilmupengetahuan lainnya, tersebar di
kabupaten/kota.
Pasal 57(9) Kawasan cagar budaya dan ilmu
pengetahuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (3)
huruf i ditetapkan dengan kriteriasebagai hasil budaya manusia
yang bernilai tinggi yangdimanfaatkan untuk
pengembangan ilmu
pengetahuan.
SWK
II Pasal 51
Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48huruf c, terdiri atas:
a. Kawasan Keraton;b. Kawasan Goa Sunyaragi;
c. Kawasan Pecinan;d. Kawasan Kampung Arab.
Rencana suaka alam dan cagar
budaya dalam RDTR sudah sesuaidengan arahan Permen PU No.
20/2011 tentang Pedoman RDTR &PZ serta RTRW Kota Cirebon
Zona suaka alam dan cagar budaya
belum diuraikan dalam dokumenmateri teknis.
Letak suaka alam dan cagar budaya
belum dijabarkan dalam lokasi per
blok/sub blok
SWK
III
Pasal 95
Zona suaka alam dan cagar budayasebagaimana dimaksud dalam Pasal 92
ayat (1) huruf c, terdiri atas kawasan SitusKalijaga (Taman Kera)
Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat
kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan
cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagarbudaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau
di air yang perlu dilestarik an keberadaannya, karenamemiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,
pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melaluiproses penetapan.
Zona cagar budaya di SWK III Kota Cirebon meliputikawasan Makam Kalijaga yang terletak di Blok 14
dengan luas sekitar 20,87 Ha.
Terlampir dan
tergambarkan
dalamLampiran
Raperda,Materi Teknis,
dan AlbumPeta
Rencana suaka alam dan cagarbudaya dalam RDTR sudah sesuai
dengan arahan Permen PU No.20/2011 tentang Pedoman RDTR &
PZ serta RTRW Kota Cirebon
Letak suaka alam dan cagar budaya
dalam Raperda belum dijabarkandalam lokasi per blok/sub blok
SWK
IV
a.Suaka Alam
b.Cagar Budaya dan
Ilmu Pengetahuan
c.Suaka Alam Laut danPerairan lainnya
d.Suaka Margasatwadan Suaka
7/25/2019 Matriks Penelaahan Materi Muatan Teknis
16/85
MATRIKS PENELAHAAN MATERI MUATAN TEKNIS RANCANGAN PERDA RDTR KOTA CIREBON
16
No.Muatan Rancangan Perda
RRTRSWK
Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Verifikasi Kesesuaian Terhadap RTRW Kabupaten/Kota Pedoman Rencana Rinci Tata Ruangdan Peraturan Zonasi
Catatan PenyempurnaanRaperda RRTR Materi Teknis RRTR Peta RRTR
Perda No.8/2012RTRW Kota Cirebon
Perda No.22/2010RTRWP Jabar
PP. No. 26/2008RTRWN
PeraturanLainnya
Margasatwa Laut
e.Cagar Alam dan Cagar
Alam Laut
f. Pantai Berhutan Bakau
g.Nasional dan Taman
Nasional Laut
h.Taman Hutan Raya
i. Taman Wisata Alam
dan Taman WisataAlam Laut
6. Zona rawan bencana
alam
SWK I Pasal 44
(1) Kawasan rawan bencana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf
b adalah kawasan yang memilikikecenderungan terjadi rawan gelombang
pasang, genangan banjir dan rawankebakaran.
Pasal 34
Kawasan rawan bencana alam, meliputi :c Kawasan rawan banjir, tersebar di
Kabupaten Ciamis, Kota Banjar,Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon,
Kabupaten Majalengka, KabupatenIndramayu, Kabupaten Subang,
Kabupaten Bandung, KabupatenKarawang dan Kabupaten Bekasi.
Pasal 58
(2) Kawasan rawan gelombangpasang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (4) huruf bditetapkan dengan kriteria
kawasan sekitar pantai yangrawan terhadap gelombang
pasang dengan kecepatan antara10 sampai dengan 100 kilometer
per jam yang timbul akibat anginkencang atau gravitasi bulan atau
matahari.(3) Kawasan rawan banjir
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (4) huruf c
ditetapkan dengan kriteriakawasan yang diidentifikasikan
sering dan/atau berpotensi tinggimengalami bencana alam banjir.
SWKII Pasal 52(1) Kawasan rawan bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48 huruf d, terdiri dari:a. rawan bencana kebakaran di
permukiman padat; dan
b. rawan genangan banjir
zona rawan bencana alam dalamRDTR sudah sesuai dengan arahanPermen PU No. 20/2011 tentang
Pedoman RDTR & PZ serta RTRWKota Cirebon
Zona rawan bencana alam belumdiuraikan dalam dokumen materi
teknis.
SWKIII
Pasal 96Zona rawan bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d,terdiri dari:
a. rawan bencana kebakaran dipermukiman padat;
b. rawan genangan banjir
SWK III memiliki zona rawan bencana yaitu berupakawasan yang memiliki kecenderungan terjadi
genangan banjir dan rawan kebakaran;
Terlampir dantergambarkan
dalamLampiran
Raperda,Materi Teknis,
dan AlbumPeta
zona rawan bencana alam dalamRDTR sudah sesuai dengan arahan
Permen PU No. 20/2011 tentangPedoman RDTR & PZ serta RTRW
Kota Cirebon
SWKIV
a.Tanah Longsor
b.Gelombang Pasang
Pasal 44
(2) Kawasan rawan gelombang pasangmeliputi wilayah seluas 4 (empat)
hektar berada di Kelurahan Kesenden,
Kelurahan Panjunan, KelurahanLemahwungkuk dan KelurahanPegambiran.
Pasal 58
(2) Kawasan rawan gelombangpasang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b
ditetapkan dengan kriteriakawasan sekitar pantai yangrawan terhadap gelombang
pasang dengan kecepatan antara10 sampai dengan 100 kilometer
per jam yang