Post on 02-Mar-2019
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 1
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA STAF PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN
LAPORAN HASIL PENGKAJIAN PIRANTI LUNAK
PADA SATUAN FUNGSI MABES POLRI
BAB I
PENDAHULUAN
1. Umum
Rolemtala merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah
Asrena Kapolri bertugas membina dan mengembangkan sistem
organisasi dan manajemen umum Polri termasuk sistem, metode,
manajemen program dan anggaran dan petunjuk pelaksanaan
sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Polri, serta pengawasan dan
pemantauan atas pelaksanaannya dan dalam melaksanakan
tugasnya, Rolemtala menyelenggarakan fungsi, (1) pembinaan
struktur organisasi kelembagaan dan manajemen Polri, (2)
pembinaan dan pengembangan sistem dan metode berkaitan dengan
manajemen program dan anggaran, petunjuk pelaksanaan, serta
ketatalaksanaan di lingkungan Polri, (3) pemantauan dan
pengevaluasian terhadap pelaksanaan pembinaan struktur organisasi
atau kelembagaan dan manajemen Polri, sistem dan metode,
manajemen anggaran, serta ketatalaksanaan dilingkungan Polri.
Sebagai wujud pertanggungjawaban atas tugas yang diamanahkan
kepada Bagtala Rolemtala Srena Polri maka pada T.A. 2017
mengagendakan kegiatan pengkajian terhadap piranti lunak (Pilun)
yang diterbitkan oleh satuan fungsi tingkat Mabes Polri yang selama
ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, baik
dalam tataran Peraturan Kapolri (Perkap), Peraturan Kasatfungsi
(Perkasatfung) maupun Standar Operation Prosedure (SOP) guna
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 2
mengetahui sejauhmana validitas piranti lunak yang ada dan
rancangan peraturan yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas
dan efisiensi pelaksanaan tugas, sebagai upaya untuk meningkatkan
kinerja Polri dalam memberikan pelayanan kepolisian kepada
masyarakat.
Searah dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri sebagai upaya
untuk mewujudkan good governance dan clean government melalui
birokrasi yang efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel serta
implementasi program prioritas Kapolri "Promoter" pada program ke
enam "penataan kelembagaan dan pemenuhan proporsionalitas
anggaran serta kebutuhan minimal sarpras" maka penataan
organisasi dan tata laksana serta peraturan perundang-undangan
menjadi sangat penting sehingga kegiatan pengkajian piranti lunak
tingkat satuan fungsi Mabes Polri ini merupakan langkah awal untuk
melakukan pendataan guna mengetahui validitas Pilun yang telah
ada dan peraturan-peraturan lain yang diperlukan dalam rangka
memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepolisian serta
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil kajian terhadap piranti lunak pada satuan fungsi
tingkat Mabes Polri yang dilakukan oleh tim diketahui bahwa masih
ditemukan Pilun-pilun yang sudah tidak valid sehingga perlu
dilakukan revisi, Pilun yang dalam proses revisi dan tataran Pilun
yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlu segera
disesuaikan dan bahkan diperlukan peraturan-peraturan baru guna
melengkapi peraturan yang telah ada.
2. Dasar
a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4168);
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 3
b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembuatan
Peraturan Perundang-undangan;
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
d. Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik
Indonesia;
e. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017tentang perubahan
atas peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun
2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian
Negara Republik Indonesia;
f. Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Naskah
Dinas di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
g. Peraturan Kapolri Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan
Peraturan Kepolisian;
h. Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2017 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) tingkat Mabes Polri; dan
i. Surat Perintah Asrena Kapolri Nomor Sprin/60/I/2017/Srena
tanggal 27 Januari 2017 tentang Penunjukan Tim
PokjaMengkaji Pilun Tingkat Satuan Fungsi Mabes Polri.
3. Maksud dan Tujuan
Pengkajian Pilun pada satuan fungsi tingkat Mabes Polri ini
dimaksudkan sebagai langkah awal untuk melakukan pendataan dan
mengetahui kondisi Pilun yang ada serta peraturan-peraturan yang
diperlukan sebagai upaya untuk mempermudah birokrasi guna
meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Adapun tujuannya adalah sebagai bahan masukan kepada pimpinan
khususnya para pimpinan satuan fungsi tingkat Mabes Polri untuk
melakukan penyempurnaan peraturan yang ada dan peraturan-
peraturan yang diperlukan.
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 4
4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pengkajian ini terbatas pada inventarisasi dan
pendataan serta untuk mengetahui validitas Pilun yang ada pada
satuan fungsi Mabes Polri, baik dalam bentuk Peraturan Kapolri
maupun Peraturan Kasatfung dan peraturan-peraturan yang
diperlukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
5. Tata Urut
BAB I PENDAHULUAN
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN FUNGSI TINGKAT
MABESPOLRI
BAB III DATA PIRANTI LUNAK
BAB IV KAJIAN PIRANTI LUNAK
BAB V PENUTUP
6. Pengertian
a. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum,
serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan
dalam negeri.
b. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
selanjutnya disingkat Mabes Polri adalah Kesatuan Organisasi
Polri pada tingkat Pusat.
c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan penanggung jawab penyelenggara fungsi
kepolisian.
d. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan
oleh Polri dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin
keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 5
e. Peraturan Kapolri adalah peraturan Kepolisian yang dibuat oleh
Kapolri dan berlaku untuk seluruh wilayah kerja kepolisian
yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat internal dan
eksternal.
f. Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda
adalah pimpinan Polri di daerah Provinsi dan bertanggung
jawab kepada Kapolri.
g. Peraturan Kepala Satuan Fungsi yang selanjutnya disebut
Peraturan Kasatfung adalah Peraturan Kepolisian yang dibuat
oleh Kepala Satuan Pembina Fungsi Kepolisian.
h. Kepala Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Kapolres
adalah pimpinan Polri di wilayah kabupaten/kota dan
bertanggung jawab kepada Kapolda.
i. Peraturan Kepala Kesatuan Kerja yang selanjutnya disebut
peraturan Kasatker adalah peraturan kepolisian yang dibuat
oleh Kepala Satuan Kerja.
j. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP
adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibukukan mengenai
berbagai proses penyelenggaraan aktifitas organisasi,
bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa
dilakukan.
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 6
BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SATUAN FUNGSITINGKAT MABES POLRI
7. Itwasum Polri
a. Itwasum Polri bertugas membantu dalam menyelenggarakan
pengawasan di lingkungan Polri untuk memberikan
penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta
pendampingan kegiatan pengawasan lembaga pengawas
eksternal di lingkungan Polri;
b. dalam melaksanakan tugas, Itwasum Polri menyelenggarakan
fungsi:
1) pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas
melalui proses:
a) audit untuk memberikan keyakinan memadai
bahwa penyelenggaraan manajemen aspek
perencanaan,pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengendalian di bidang operasional, Sumber Daya
Manusia (SDM), logistik dan anggaran keuangan
(garkeu) di lingkungan Polri telah berdasarkan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan dengan mengutamakan prinsip
ekonomis, efektivitas dan efisiensi;
b) reviu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa
hal yang direviu telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah
ditetapkan;
c) pemantauan tindak lanjut;
d) evaluasi.
2) pengawasan untuk memberikan konsultasi, antara lain
melalui konsultasi, sosialisasi dan asistensi;
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 7
3) penyusunan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan
pengawasan di lingkungan Polri;
4) perumusan, pengembangan dan penyusunan
perencanaan kebutuhan organisasi, manajemen SDM dan
logistik, sistem dan metode termasuk pelatihan fungsi
pengawasan;
5) pelaksanaan analisa evaluasi atas hasil pelaksanaan
pengawasan;
6) penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas)yang
disampaikan oleh instansi, masyarakat atau pegawai
negeri pada Polri;
7) pengendalian mutu pengawasan di lingkungan Polri;
8) pemberian arahan dan bimbingan teknis perencanaan
kebutuhan personel serta saran pertimbangan,
penempatan/pembinaan karier personel di lingkungan Polri;
9) pendampingan kegiatan pengawasan lembaga pengawas
ekstern di lingkungan Polri.
8. Sops Polri
a. Sops Polri bertugas membantu Kapolri dalam bidang
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian
operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu termasuk
pelaksanaan kerjasama dengan kementerian lembaga serta
menindaklanjuti pengawasan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan program khusus pemerintah yang berkaitan
dengan Polri;
b. dalam melaksanakan tugas, Sops Polri menyelenggarakan
fungsi:
1) penyiapan dan perumusan kebijakan Kapolri dalam
bidang operasi kepolisian dankegiatan kepolisian terpadu
termasuk pengkajian serta penyusunan strateginya;
2) perumusan, pengembangan sistem dan metode operasi
kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu sebagai
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 8
pedoman bagi seluruh jajaran Polri serta pengawasan dan
pengarahan atas pelaksanaannya;
3) penyusunan rencana kegiatan dan anggaran operasi
kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu serta
pemberian arahan dalam penyusunan rencana kegiatan
dan anggaran operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian
terpadu tingkat kewilayahan;
4) perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian
terpusat termasuk pengawasan, koordinasi, dan
pembinaan atas pelaksanaan operasi dan pelatihan
operasi kepolisian tingkat kewilayahan serta dukungan
administrasi operasi kepolisian;
5) penyusunan rencana dan dukungan administrasi operasi
kepolisian, pelatihan pra operasi, pelaksanaan analisis
dan evaluasi atas penyelenggaraan operasi kepolisian dan
kegiatan kepolisian terpadu;
6) pengendalian operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian
terpadu, pemantauan perkembangan situasi kamtibmas,
pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data operasi
dan pengelolaan VideoConfrence(Vicon) serta
pemeliharaan kesiapsiagaan operasi;
7) perencanaan, administrasi personel dan logistik,
ketatausahaan dan urusan dalam serta pelayanan
keuangan dalam lingkungan Sops Polri;
8) pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan
kementerian lembaga serta pengawasan kerjasama yang
dijalin antara Polri dan mitranya baik dalam maupun
luar negeri dalam rangka mewujudkan sinergitas antara
kementerian lembaga dalam pelaksanaan kebijakan,
program, dan kegiatan yang berkaitan dengan
optimalisasi tugas dan fungsi Polri serta pengelolaan
informasi dan dokumentasi.
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 9
9. Srena Polri
a. Srena Polri bertugas:
1) menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan
anggaran;
2) menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategi
Polri;
3) menyelenggarakan pembinaan sistem organisasi dan
manajemen, serta tata laksana dilingkungan Polri;
4) menyelenggarakan program reformasi birokrasi Polri;
b. dalam melaksanakan tugas, Srena Polri menyelenggarakan
fungsi:
1) perencanaan program dan anggaran, melaksanakan
pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam termasuk
administrasi personel, materiil dan keuangan di
lingkungan Srena Polri;
2) penyiapan kebijakan umum, rencana strategik termasuk
sasaran program, analisa dan evaluasi serta pemantauan
atas pelaksanaannya;
3) pembinaan dan pengembangan sistem organisasi,
manajemen umum Polri termasuk sistem, metode,
manajemen program dan anggaran, petunjuk
pelaksanaan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Polri
serta pemantauan atas pelaksanaannya;
4) penyusunan rencana dan penyiapan dokumen-dokumen
pelaksanaan program dan anggaran baik seluruh jajaran
Polri maupun dalam lingkungan Mabes Polri;
5) pengumpulan dan pengolahan data laporan Reformasi
Birokrasi Polri yang dilaksanakan serta pengkajian,
penganalisaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan data
laporan Reformasi Birokrasi Polri yang dilaksanakan oleh
fungsi di lingkungan Polri baik di bidang pembinaan
maupun operasional.
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 10
10. SSDM Polri
a. SSDM Polri bertugas membantu Kapolri dalam
menyelenggarakan fungsi manajemen di bidang pembinaan
sumber daya manusia, perawatan dan peningkatan
kesejahteraan personel, penyelenggaraan fungsi psikologi
kepolisian dan psikologi personel dalam lingkungan Polri serta
penilaian kompetensi Polri;
b. dalam melaksanakan tugas, SSDM Polri menyelenggarakan
fungsi:
1) perumusan dan pengkajian kebijakan dan strategi
pembangunan pengembangan SDM Polri termasuk
perencanaan program kerja dan anggaran bidang SDM
Polri;
2) perumusan dan pelaksanaan pembinaan sistem, metode
dan Peraturan Kepolisian fungsi pembinaan SDM
sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Polri serta
pengawasan dan pengarahan atas pelaksanaannya;
3) pembinaan di bidang SDM yang meliputi penyediaan,
pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran
dinas;
4) perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan
pelayanan ketatausahaan, dan administrasi personel,
sarana dan prasarana, materiil di lingkungan SSDM Polri;
5) pelaksanaan psikologi operasional kepolisian, psikologi
personel dan laboratorium psikologi serta hal-hal yang
berkaitan dengan profesi dan keilmuan psikologi;
6) penilaian kompetensi Polri, mulai dari perencanaan,
pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi.
11. Slog Polri
a. Slog Polri bertugas membina dan menyelenggarakan
manajemen logistik di lingkungan Polri;
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 11
b. dalam melaksanakan tugas, Slog Polri menyelenggarakan
fungsi:
1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran untuk
pemeliharaan dan perawatan personel maupun logistik,
penyelenggaraan manajemen personel maupun logistik
serta penyelenggaraan ketatausahaan dan urusan dalam
di lingkungan Slog Polri;
2) perencanaan kebutuhan dan penganggaran logistik Polri,
pengkajian, perumusan, pengembangan sistem dan
metode serta standardisasi logistik Polri;
3) kerjasama pengadaan luar negeri; penyelenggaraan
informasi logistik Polri;
4) manajemen logistik materiil bekal umum (Bekum);
5) manajemen logistik materiil peralatan (Pal);
6) pembinaan teknis fasilitas dan konstruksi (Faskon) baik
yang bersifat terpusat maupun dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas kewilayahan;
7) manajemen pergudangan serta pelaksanaan stock
opname materiil persediaan;
8) administrasi, pelaporan, dan pengendalian keuangan.
12. Divpropam Polri
a. Divpropam Polri bertugas membina dan menyelenggarakan
fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal
termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri
serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya
penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS Polri.
b. dalam melaksanakan tugas, Divpropam Polri menyelenggarakan
fungsi:
1) pembinaan bidang Propam bagi seluruh jajaran Polri
yang meliputi:
a) perumusan dan pengembangan sistem dan metode
termasuk petunjuk teknis dan petunjuk
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 12
pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Kepolisian
tentang tugas Propam;
b) pemantauan dan supervisi staf termasuk
pemberian arahan guna menjamin terlaksananya
tugas Propam;
c) pemberian dukungan dalam bentuk bimbingan
teknis maupun bantuan kekuatan dalam
melaksanakan tugasPropam; dan
d) perencanaan kebutuhan personel dan anggaran
termasuk pengajuan saran, pertimbangan dan
penempatan dalam rangka pembinaan karier
personel pengemban tugas Propam;
2) pelayanan pengaduan atau laporan masyarakat tentang
sikap dan perilaku anggota atau PNS Polri, termasuk
pemantauan, pengendalian, analisis dan evaluasi
terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat;
3) pelaksanaan registrasiterhadap proses penanganan kasus
serta menyiapkan proses dan keputusan rehabilitasi bagi
anggota atau PNS Polri yangtidak terbukti melakukan
pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri dan tindak
pidana, pengampunan dan pengurangan hukuman
(disiplin, kode etik profesi Polri danadministratif);
4) pemantauan dan pemberian bantuan proses pelaksanaan
hukuman dan penyiapan keputusan pengakhiran
hukuman serta melaksanakan analisis dan evaluasi;
5) pemberian rekomendasi bagi personel Polri yang sedang
atau telah melaksanakan hukuman disiplin, kode etik
profesi Polri dan tindak pidana maupun administratif;
6) pemantauan, pengawasan dan penerimaan komplain
para anggota atau PNS Polri yang sedang dalam proses
penanganan pelanggaran hukum;
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 13
7) pemberian penilaian terhadap personel Polri yang
bermasalah yang ditumpang rawatkan pada Satker dalam
rangka proses penegakan hukum;
8) pelaksanaan registrasidan penyiapan proses atau
keputusan rehabilitasi bagi anggota Polri dan PNS Polri
yang telah melaksanakan hukuman dan/atau tidak
terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode
etik profesi Polri, serta memantau atau membantu proses
pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan
pengakhiran hukuman bagi personel yang sedang atau
telah melaksanakan hukuman;
9) pengawasan, penegakan dan pertanggungjawaban
profesi yang meliputi perumusan dan pengembangan
standar dan kode etik profesi, penilaian atau akreditasi
penerapan standar profesi, audit investigasi, pembinaan
dan penegakan kode etik profesi Polri;
10) pengamanan internal, yang meliputi pengamanan
personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan,
termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran atau
dugaan pelanggaran atau penyimpangan dalam
melaksanakan tugas Polri pada tingkat Mabes Polri dalam
batas kewenangan yang ditetapkan;
11) pembinaan dan pemeliharaan disiplin dan tata tertib,
pelayanan serta penegakan hukum dan penyelesaian
perkara pelanggaran disiplin pada tingkat Mabes Polri
dalam batas kewenangan yang ditetapkan.
13. Divkum Polri
a. Divkum Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi
pengkajian, bantuan dan nasehat hukum, pengembangan
hukum, pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di
lingkungan Polri, serta berpartisipasi dalam pembinaan hukum
nasional dan HAM;
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 14
b. dalam melaksanakan tugasnya, Divkum Polri
menyelenggarakan fungsi:
1) pembinaan fungsi hukum bagi seluruh jajaran Polri yang
meliputi:
a) perumusan dan pembangunan sistem serta metode
termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi
hukum;
b) pemantauan dan supervisi staf termasuk
pemberian arahan guna menjamin terlaksananya
fungsi hukum;
c) pemberian dukungan (back up) dalam bentuk
baik bimbingan teknis maupun bantuan personel
dalam pelaksanaan fungsi hukum;
d) perencanaan kebutuhan personel dan anggaran
termasuk pengajuan saran dan pertimbangan
penempatan serta pembinaan karier personel
pengemban fungsi hukum; dan
e) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta
statistik baik yang berkenaan dengan sumber daya
maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan
organisasi hukum;
2) pengkajian perkembangan hukum yang berkaitan dengan
tugas Polri;
3) penyusunan naskah akademik dalam hal suatu konsep
rancangan undang-undangan diajukan oleh Polri;
4) penyusunan rancangan peraturan baik internal maupun
eksternal untuk kelancaran pelaksanaan tugas Polri;
5) pemberian saran masukan dalam rangka penyusunan
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
presiden maupun peraturan daerah;
6) pelaksanaan penyuluhan hukum kepada anggota Polri
dan masyarakat;
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 15
7) pengkajian penerapan hukum di bidang pidana, perdata,
tata usaha negara, agama, disiplin, dan kode etik,
terutama yang berkaitan dengan kepentingan Polri;
8) pemberian pendapat dan saran hukum kepada institusi,
anggota maupun kepada masyarakat;
9) pemberian bantuan hukum dan advokasi kepada
institusi, anggota maupun keluarga Polri;
10) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
11) pelaksanaan dokumentasi dan jaringan informasi
hukum; dan
12) berperan serta dalam proses pembinaan hukum nasional.
14. Divhumas Polri
a. Divhumas Polri bertugas membina dan menyelenggarakan
fungsi hubungan masyarakat (Humas) di lingkungan Polri,
mengelola informasi, data, dan dokumentasi yang dapat diakses
oleh masyarakat;
b. dalam melaksanakan tugas, Divhumas Polri menyelenggarakan
fungsi:
1) perumusan dan pengembangan sistem dan metode
termasuk petunjuk pelaksanaan fungsi humas Polri;
2) pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian
arahan guna menjamin terlaksananya fungsi Humas;
3) perencanaan kebutuhan personel dan anggaran termasuk
pengajuan saran dan pertimbangan dalam rangka
pembinaan karier personil pengemban fungsi Humas;
4) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik
baik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil
pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi pengemban
fungsi Humas;
5) perumusan, penyiapan dan penyelenggaraan kerja sama
dengan mitra terkait dalam bidang Humas;
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 16
6) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID), pelayanan
informasi publik serta penyaluran pengaduan masyarakat
yang disampaikan melalui Divhumas Polridanmelakukan
tugas penyelesaian sengketa informasi publik;
7) penerangan umum untuk membentuk opini dan kontra
opini agar tercipta situasi Kamtibmas yang kondusif;
8) melaksanakan pengelolaan manajemen media;
9) penerangan satuan.
15. Divhubinter Polri
a. Divhubinter Polri bertugas menyelenggarakan kegiatan National
Central Bureau (NCB)-Interpol dalam upaya penanggulangan
kejahatan internasional/transnasional, mengemban tugas misi
internasional dalam misi damai, kemanusiaandan
pengembangan kemampuan sumber daya manusia serta turut
membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga
Negara Indonesia di Luar Negeri;
b. dalam melaksanakan tugas, Divhubinter Polri menyelenggarakan
fungsi:
1) perencanaan dan pembinaan kegiatan administrasi
personel dan logistik, ketatausahaan dan urusan dalam,
pelayanan keuangan, serta pengkajian strategis
Divhubinter Polri dalam kerangka kerja sama
internasional;
2) penyiapan administrasi perjalanan dinas personel Polrike
luar negeri dan pelaksanaan koordinasi protokoler
rangkaian kegiatan kunjungan dinas tamu VVIP dan
anggota organisasi internasional;
3) pelaksanaan kerja sama lintas sektoral dalam rangka
penanggulangan kejahatanInternasional/transnasional,
pertukaran informasi intelijen kriminal, pelayanan umum
internasional (International Public Service), bantuan teknis
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 17
dan taktis investigasi yang berkaitan dengan Ekstradisi
dan Mutual Legal Assistance (MLA);
4) pertukaran informasi tentang kejahatan
internasional/transnasional dan informasi lainnya
berkaitan dengan internationalevent dan kerja sama
internasional melalui sistem jaringan komunikasi
INTERPOL, ASEANAPOL, DPKO (Department of
Peacekeeping Operations) dan sistem teknologi informasi
lainnya;
5) pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dan
memfasilitasi personel Polri yang dipersiapkan untuk
melaksanakan tugas misi perdamaian dan kemanusiaan;
6) pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait khususnya
pihak kepolisian negara akreditasi dan organisasi resmi
internasional (PBB, ICPO-Interpol) serta organisasi
internasional lainnya yang diakui dalam rangka
pengembangan sumber daya manusia dan logistik Polri;
7) pelaksanaan dan pembinaan Atase Polri, Senior Liaison
Officer(SLO), Staf Teknis Polri, dan Liaison Officer (LO)
sertapersonel Polri yang bertugas di luar negeri,
organisasi Internasional dan kantor kepolisian di negara
akreditasi;
8) pelaksanaan koordinasi dengan Atase Kepolisian negara
lain atau LO/penegak hukum negara lain di Indonesia
serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan
instansi terkait dalam rangka pengamanan dan
penegakan hukum di perbatasan;
9) pelaksanaan hubungan kerja sama internasional di luar
negeri yang meliputi kerja sama di bidang kepolisian,
penegakan hukum dan perlindungan WNI di luar negeri.
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 18
16. Div TIK Polri
a. Div TIK Polri bertugas menyelenggarakan fungsi manajemen,
pembinaan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan
komunikasi elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan
Polri;
b. dalam melaksanakan tugas, Div TIK Polri menyelenggarakan
fungsi:
1) pembinaan dan pengembangan Sistem Teknologi
Informasi dan Komunikasi Elektronika (Sistekinfokomlek)
di lingkungan Polri yang meliputi:
a) perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan Sistekinfokomlek;
b) penyusunan sistem dan metode berupa petunjuk
teknis dan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan
Kepolisian untuk pengoperasian Sistekinfokomlek;
c) pemantauan dan supervisi serta pemberian arahan
dan bimbingan teknis untuk menjamin
terlaksananya Sistekinfokomlek;
d) pemberian pertimbangan dan saran untuk
penempatan personel dalam rangka pembinaan
karir pengemban fungsi Sistekinfokomlek;
e) penyusunan standardisasi terhadap perangkat
keras dan perangkat lunak Sistekinfokomlek di
lingkungan Polri untuk mewujudkan
Sistekinfokomlek Polri yang terpadu dan tepat
guna.
2) pembinaan dan pengembangan Sistekinfokomlek yang
meliputi sistem pengumpulan dan analisis data, program
aplikasi, website, sistem keamanan dan infrastruktur
teknologi informasi;
3) pembinaan dan pengembangan Sistekinfokomlek guna
menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas Polri.
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 19
17. Sahli Kapolri
a. Sahli Kapolri bertugas mengkaji dan menelaah secara ilmiah
permasalahan di bidang sosial politik, sosial ekonomi, sosial
budaya, keamanan dan manajemen yang berimplikasi pada
tugas Polri, dan memberikan penalaran secara konsepsional
kepada Kapolri sebagai bahan pertimbangan dalam proses
pengambilan keputusan atau kebijaksanaan yang bersifat
makro dan strategis;
b. dalam melaksanakan tugas, Sahli Kapolri menyelenggarakan
fungsi:
1) pengkajian masalah yang memerlukan perhatian Kapolri,
terutama yang menyangkut bidang sosial politik, sosial
ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang berimplikasi
pada tugas Polri serta manajemen Polri;
2) penyiapan penalaran konsepsional baik atas perintah
Kapolri maupun inisiatif sendiri terhadap suatu masalah
yang timbul dan berkembang serta perlu pemecahan
persoalan secara mendasar dan terpadu, untuk bahan
pertimbangan dalam penentuan kebijaksanaan Kapolri;
3) penyiapan dan/atau koordinasi dengan pihak terkait
dalam penyiapan bahan-bahan rapat, pertemuan,
seminar, kertas kerja, ceramah dan naskah lain yang
diperlukan Kapolri;
4) penyelenggaraan tugas khusus yang diperintahkan oleh
Kapolri.
18. Korsripim Polri
a. Spripim Polri bertugas membantu Kapolri/Wakapolri dalam
melaksanakan tugas kedinasan dan tugaskhusus dari Kapolri/
Wakapolri;
b. dalam melaksanakan tugas, Spripim Polri menyelenggarakan
fungsi:
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 20
1) pelaksanaan tata usaha, yang meliputi segala usaha,
pekerjaan dan kegiatan dalam rangka menyiapkan atau
mengkoordinasikan segala sesuatu yang diperlukan oleh
Kapolri/Wakapolri untuk melaksanakan tugas kedinasan
sehari-hari yang bersifat umum maupun khusus,
pengaturan jadwal kegiatan dinas dan kewajiban sosial
yang harus dipenuhi serta mengatur penerimaan tamu;
2) penyiapan dan pengkoordinasian bahan-bahan yang
diperlukan oleh Kapolri/Wakapolri dalam menghadapi
tugas sehari-hari yang meliputi bahan-bahan rapat,
sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah,
sambutan, dan amanat;
3) pengamanan pribadi Kapolri/Wakapolri serta kegiatan
protokoler dan penghubung (liaison);
4) pelaksanaan urusan dalam yang meliputi segala usaha,
pekerjaan, dan kegiatan untuk mendukung kelancaran
kegiatan sehari-hari di lingkungan Spripim Polri.
19. Setum Polri
a. Setum Polri bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi
kesekretariatan dan/atau administrasi umum baik yang
bersifat umum dan terpusat di lingkungan Mabes Polri;
b. dalam melaksanakan tugas, Setum Polri menyelenggarakan
fungsi:
1) pengembangan dan perumusan petunjuk teknis dan
pelaksanaan dalam bentuk peraturan kepolisian tentang
administrasi umum di lingkungan Polri;
2) pelaksanaan sosialisasi atas penerapan peraturan
kepolisian tentang administrasi umum di lingkungan
Polri;
3) penelitian naskah dinas, tata naskah dan registrasi
naskah dinas;
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 21
4) pelaksanaan urusan kepanitiaan, rapat dan risalah serta
urusan reproduksi dan distribusi naskah dinas;
5) pengarsipan yang meliputi pemeriksaan dan klasifikasi
serta pemeliharaan dan penyimpanan naskah dinas
sebagai dokumen negara;
6) pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat.
20. Yanma Polri
a. Yanma Polri bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan dan
pelayanan umum dan urusan dalam di lingkungan Mabes Polri,
khususnya yang menyangkut fasilitas Markas yang tidak
dibebankan secara khusus kepada satuan organisasi tertentu;
b. dalam melaksanakan tugas, Yanma Polri menyelenggarakan
fungsi:
1) pemberian bimbingan dan arahan serta petunjuk
pelaksanaan pelayanan Markas kepada penyelenggara
fungsi urusan dalam pada semua Satker di lingkungan
Mabes Polri;
2) pembinaan, administrasi, perencanaan program dan
anggaran, pelayanan ketatausahaan dan materiil di
lingkungan Yanma Polri serta pengaturan pemondokan di
lingkungan Mabes Polri;
3) pelayanan markas yang bersifat umum di lingkungan
Mabes Polri termasuk fasilitas perkantoran, dukungan
komunikasi dan elektronika dan pemakaman;
4) pelayanan angkutan personel dan pejabat tertentu
termasuk tamu pimpinan;
5) pemeliharaan dan perbaikan sarana angkutan di
lingkungan Yanma Polri;
6) pemeliharaan fasilitas umum perkantoran dan
perumahan;
7) pengamanan markas, pejabat, kegiatan protokoler,
upacara dan rapat pimpinan;
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 22
8) pembinaan Korps Musik Polri.
21. Baintelkam Polri
a. Baintelkam Polri bertugas membantu Kapolri dalam membina
dan menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan bagi
kepentingan pelaksanaan tugas dan manajemen Polri secara
umum guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam
negeri;
b. dalam melaksanakan tugas, Baintelkam Polri
menyelenggarakan fungsi:
1) pengembangan dan perumusansistem dan metode
termasuk petunjuk pelaksanaan kegiatan Intelkam;
2) pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian
arahan guna menjamin terlaksananya kegiatan Intelkam;
3) pemberian dukungan dalam bentuk bantuan teknis,
taktis dan kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan
Intelkam dan operasi kepolisian;
4) perencanaan kebutuhan personel, prasarana, peralatan
khusus dan anggaran termasuk pengajuan usulan
penempatan dan pembinaan karier personel Intelkam dan
distribusi peralatan khusus Intelkam Polri;
5) pengumpulan, pengolahan dan penyajian datastatistik,
baik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil
pelaksanaan tugas satuan organisasi Intelkam Polri;
6) pelaksanaan kegiatan Intelkam dalam lingkup eksternal
dan internal, guna terselenggaranya deteksi, peringatan,
pencegahan dan penindakan;
7) pembinaankegiatan dan pelatihan pengembangan SDM
Baintelkam;
8) persandian Polri;
9) pelaksanaan kerjasama di dalam dan luar negeri;
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 23
10) pelayanan masyarakat yang meliputi penerimaan
pemberitahuan dan pemberian ijin kegiatan masyarakat,
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),
administrasi pengawasan orang asing serta administrasi
senjata api dan bahan peledak;
11) pendokumentasian dan analisis terhadap perkembangan
lingkungan strategik serta menyusun produk
IntelkamPolri baik untuk kepentingan pengambilan
keputusan pimpinan maupun untuk mendukung
kegiatanIntelkam dan satuan fungsi kepolisian lainnya;
12) pelaksanaan kegiatan Intelkam terhadap masalah yang
memiliki dampak politis dan strategis melalui satuan
tugas khusus;
13) pembinaan, pengkajian dan penyelenggaraan teknologi
Intelijen di lingkungan Intelkam yang dimanfaatkan
untuk mendukung sistem informasi dan kegiatan
Intelkam.
22. Baharkam Polri
a. Baharkam Polri bertugas membina dan menyelenggarakan
fungsi pemeliharaan keamanan yang mencakup upaya
peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat,
guna mewujudkan keamanan dalam negeri;
b. dalam melaksanakan tugas, Baharkam Polri menyelenggarakan
fungsi:
1) perumusan dan atau pengembangan sistem dan metode
termasuk peraturan yang terkait dengan pemeliharaan
keamanan;
2) pemantauan dan supervisi staf serta pemberian arahan
guna menjamin terlaksananya fungsi pemeliharaan
keamanan;
3) pemberian dukungan operasional terpadu terhadap
pelaksanaan tugas kewilayahan;
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 24
4) pelaksanaan kerja sama baik dalam bentuk pelatihan
maupun kegiatanyang berkaitan dengan lingkup tugas
Baharkam;
5) penyiapan kebijakan dan rencana strategik yang meliputi
manajemen kegiatan dan manajemen latihan operasi
kepolisian baik Satker yang berada di dalam maupun
di luar lingkungan Baharkam;
6) perencanaan kebutuhan materiil, logistik, anggaran,
pembinaan dan perawatan personel di dalam lingkungan
Baharkam;
7) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang
berkaitan dengan sumber daya dan hasil kegiatan satuan
fungsi pelaksana pemeliharaan keamanan;
8) pengoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan
pembinaan fungsi kepolisian di bidang pemeliharaan
keamanan meliputi:
a) Korbinmas;
b) Korsabhara; dan
c) Korpolairud;
9) pembinaan kegiatan bidang pemeliharaan keamanan yang
bersifat terpusat dan lintas daerah yang meliputi
pengamanan khusus, kepolisian perairan dan kepolisian
udara;
10) penyiapan kekuatan dari segenap unsur Polisi
berseragam dalam bentuk satuan tugas khusus untuk
kepentingan kegiatan kontinjensi kepolisian.
23. Bareskrim Polri
a. Bareskrim Polri bertugas membina dan menyelenggarakan
fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan
dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi,
laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta
pengelolaan informasi kriminal nasional;
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 25
b. dalam melaksanakan tugas, Bareskrim Polri menyelenggarakan
fungsi:
1) pelaksanaan perencanaan dan administrasi kebutuhan
personel, anggaran, peralatan khusus dan
pendistribusiannya, serta pengajuan saran dan
pertimbangan dalam rangka pembinaan karier personel
Reskrim;
2) pembinaan dukungan operasional, pemantauan, analisa
dan evaluasi, kerja sama dan pengelolaan barang bukti;
3) pemantauan dan pengawasan penyelidikan dan
penyidikan serta supervisi staf, pemberian arahan guna
menjamin terlaksananya penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana sesuai sistem dan metode;
4) pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan,
pemberian bantuan, bimbingan teknis dan administrasi
penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
5) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian
informasi kriminal nasional guna mendukung sistem
pendataan fungsi kepolisian, kementerian dan lembaga
yang memerlukan, dan dapat diakses oleh seluruh
masyarakat;
6) pembinaan terhadap bantuan teknis inafis Kepolisian
guna mendukung fungsi operasional lainnya;
7) pembinaan terhadap bantuan teknis laboratorium
forensik (labfor) guna mendukung fungsi operasional
lainnya; dan
8) pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap
tindak pidana transnasional, merugikan kekayaan
negara, konvensional dan yang berdampak kontinjensi,
yang meliputi tindak pidana umum, khusus, korupsi,
narkoba dan tertentu.
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 26
24. Korlantas Polri
a. Korlantas Polri bertugas :
1) membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang
meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum,
pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi
pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan
raya;
2) melaksanakan penertiban lalu lintas, manajemen
operasional dan rekayasa lalu lintas (engineering);
3) menyelenggarakan pusat Komunikasi, Koordinasi,
Kendali dan Informasi (K3I) tentang lalu lintas;
4) mengkoordinasikan pemangku kepentingan yang
berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas;
5) memberikan rekomendasi dampak lalu lintas; dan
6) melaksanakan koordinasi dan/atau pengawasan PPNS
bidang lalu lintas;
b. dalam melaksanakan tugas, Korlantas Polri menyelenggarakan
fungsi:
1) penyusunan kebijakan strategis yang berkaitan dengan
peran dan fungsi Polisi lalu lintas, perumusan dan/atau
pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk
pelaksanaan fungsi lalu lintas, membangun kemitraan
dan kerjasama baik dalam maupun luar negeri, serta
menyelenggarakan koordinasi dengan pemangku
kepentingan lainnya di bidang lalu lintas;
2) pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas yang
meliputi kegiatan memelihara dan mewujudkan
keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu
lintas di jalan raya, jalan tol, serta jalan-jalan luar kota
sebagai penghubung (linking ping) antarkesatuan lalu
lintas melalui kegiatan pengaturan, penjagaan,
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 27
pengawalan, patroli, TPTKP, Quick Respon Time, dan
menjadi jejaring National Traffic Management Centre
(NTMC);
3) pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk
pelaksanaan teknis penegakan hukum yang meliputi
kegiatan penindakan terhadap pelanggaran aturan lalu
lintas, penanganan kecelakaan lalu lintas, penyidikan
kecelakaan lalu lintas, serta koordinasi dan pengawasan
PPNS;
4) pendidikan masyarakat dalam berlalu lintas, melalui
kegiatan sosialisasi, penanaman nilai, membangun
kesadaran, kepekaan, kepedulian akan tertib lalu lintas,
serta pendidikan berlalu lintas secara formal dan
informal;
5) pembinaan teknis dan administrasi registrasi serta
identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor yang
meliputi kegiatan pengecekan administrasi dan fisik
kendaraan serta pengujian kompetensi pengemudi untuk
menjamin keabsahan dokumen kendaraan bermotor dan
sarana kontrol dalam rangka penegakan hukum maupun
untuk kepentingan forensik kepolisian;
6) pengkajian bidang lalu lintas yang meliputi kegiatan
keamanan dan keselamatan lalu lintas, pemetaan,
inventarisasi, identifikasi wilayah, masalah maupun
potensi-potensi yang berkaitan dengan lalu lintas dalam
sistem pencatatan dan pendataan, baik untuk
kepentingan internal maupun eksternal kepolisian, serta
perumusan rekomendasi dampak lalu lintas; dan
7) pelaksanaan operasional NTMC, yang meliputi kegiatan
pengumpulan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas,
sebagai pusat kendali, koordinasi, komunikasi, dan
informasi, pengembangan sistem dan teknologi informasi
dan komunikasi lalu lintas, serta pelayanan informasi
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 28
lalu lintas yang menyangkut pelanggaran dan kecelakaan
lalu lintas dengan lingkup data jajaran Polri.
25. Korbrimob Polri
a. Korbrimob bertugas membina dan mengerahkan kekuatan
guna menanggulangi gangguan keamanan danketertiban
masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi dengan
menyelenggarakan kegiatan penanggulangan terhadap
kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom,
bahan kimia, biologi, radioaktif, perlawanan teror,
penanggulangan konflik sosial, huru-hara, dan massa anarkis,
kejahatan insurjensi, menyelenggarakan fungsi Intelijen
khusus, pencarian dan penyelamatan masyarakat, serta tugas
lain pada lingkup tugas pokok Polri;
b. Dalam melaksanakan tugas Korbrimob Polri menyelenggarakan
fungsi:
1) penyusunan dan merumuskan naskah rencana strategi,
rencana kerja, perjanjian kinerja, pembuatan LKIP, DIPA,
RKA-KL, SMAP, ADIK, penghimpunan usulan rencana
program kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran serta
melaksanakan pengawasan dan pengendalian
administrasi pengelolaan anggaran dalam lingkungan
Korbrimob Polri;
2) pelaksanaan manajemen bidang operasional Korbrimob
yang meliputi perencanaan dan administrasi operasional,
koordinasi, kerjasama dalam rangka operasional
Kepolisian, pelatihan pra operasi, pengendalian dan
analisa operasional serta penyelenggaraan kehumasan;
3) pembinaan manajemen sumber daya manusia
Korbrimobyang meliputi pengendalian pemeliharaan dan
peningkatan latihan kemampuan, pendidikan,
pembinaan karier, penggunaan, perawatan, Psikologi
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 29
Kepolisian, peningkatan kesejahteraan personel serta
pengakhiran dinas;
4) pembinaan dan penyelenggaraan manajemen siklus
logistik terhadap peralatan, perbekalan umum dan
fasilitas konstruksi serta pengadaan guna mendukung
pelaksanaan tugas operasional dilingkungan Korbrimob
Polri;
5) pelaksanaan latihan teknis dan latihan satuan secara
bertingkat, bertahap dan berkesinambungan guna
mewujudkan standarisasi kemampuan dan kesiapan
operasional satuan;
6) pelaksanaan penindakan gangguan Kamtibmas berkadar
dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir
yang menggunakan senjata api dan/atau bom,
perlawanan teror, pembebasan sandera, penggunaan
bahan kimia, biologi, radioaktif dan bantuan teknis
fungsi Gegana yangberskala Nasional maupun
Internasional;
7) pelaksanaan penanggulangan konflik sosial, huru hara,
masa anarkis, kejahatan insurjensi, pencarian dan
penyelamatan masyarakat/bantuan penanggulangan
bencana (SAR) serta tugas lain dalam lingkup tugas
pokok Polri;
8) pelaksanaan manajemen bidang intelijen Korbrimob
meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan
penyajian produk intelijen untuk kepentingan pengambil
keputusan pimpinan dalam menunjang tugas oprasional
Korbrimob Polri; dan
9) pelaksanaan tugas lain pada lingkup tugas pokok Polri
dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri.
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 30
26. Densus 88 AT
a. Densus 88 AT Polri bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen,
pencegahan, penindakan, penyidikan, identifikasi dan
sosialisasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana
terorisme;
b. dalam melaksanakan tugas, Densus 88 AT Polri
menyelenggarakan fungsi penanggulangan dan pemberantasan
tindak pidana terorisme, meliputi:
1) perumusan dan pengembangan sistem dan metode
termasuk peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan
tindak pidana terorisme;
2) pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian
arahan guna menjamin terlaksananya penanggulangan
tindak pidana terorisme sesuai sistem dan metode;
3) pemberian dukungan (back up) kepada satuan wilayah
dalam bentuk bimbingan teknis maupun kekuatan dalam
penanggulangan tindak pidana terorisme;
4) perencanaan kebutuhan personel, pembinaan karier
personel, logistik/sarana prasarana, peralatan khusus
dan anggaran; dan
5) pengumpulan dan penyajian data, statistik dan analisis
baik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil
pelaksanaan tugas.
27. Lemdiklat Polri
a. Lemdiklat bertugas merencanakan, mengembangkan dan
menyelenggarakan fungsi pendidikan dan pelatihan pada
pendidikan pembentukan dan pengembangan berdasarkan
jenis pendidikan Polri serta mengelola dan menyelenggarakan
kerjasama pendidikan dan pelatihan yang meliputi pendidikan
profesi, manajerial (kepemimpinan), akademis, dan vokasi serta
mengelola komponen standar pendidikan di lingkungan
Lemdiklat;
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 31
b. dalam melaksanakan tugas, Lemdiklat menyelenggarakan
fungsi:
1) pemenuhan fasilitas kegiatan identifikasi kebutuhan
jenis kompetensi, penyusunan materi uji kompetensi dan
kualifikasi, pengembangan menerapkan sistem
manajemen mutu Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak-1
(LSPP- 1) dan atau (LSPP- 2) sesuai Pedoman Badan
Nasional Sertifikasi Profesi 215 (BNSP 215);
2) penyusunan perencanaan program kegiatan dan
anggaran, pelayanan administrasi personel, pembinaan
perawatan personel, perencanaan dan pelaksanaan
pemeliharaan peralatan, pembinaan dan pengawasan
markas Lemdiklat, pelayanan pimpinan dalam bidang
pembinaan dan pengawasan kantor, Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi(PID) serta pelaksanaan
pembinaan profesidi jajaran Lemdiklat;
3) perencanaan kegiatan pengkajian, evadasi serta
pengendalian pendidikan, kegiatan di bidang penerangan
dan pustaka, pengumpulan informasi pengolahan data
serta tata cara dan prosedur pengolahan
informasiPendidikan dan Pelatihan (Diklat) serta
pengelolaan teknologi informasi pendidikan dan
pelatihan di jajaran Lemdiklat;
4) penyusunan dan penyiapan program Diklatserta
penyelenggaraan kerjasama Diklat;
5) pembuatanrencana kegiatan kurikulum dan Hanjar di
lingkungan jajaran Lemdiklat;
6) pembinaan dan pengembangankemampuan Tenaga
Pendidik (Gadik)/Widyaiswara (WI), Tenaga Kependidikan
(Gadikan) dan siswa di lingkungan jajaran Lemdiklat.
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 32
28. Puslitbang Polri
a. Puslitbang Polri bertugas:
1) menyelenggarakan fungsi perencanaan dan penyusunan
program penelitian, pengkajian dan pengembangan di
bidang penegakan hukum, pemeliharaan Kamtibmas,
perlidungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat;
2) melaksanakan pengawasan uji materiil, fasilitas, dan jasa
oleh satuan pembina fungsi yang bersangkutan, guna
menjamin mutu materiil, fasilitas dan jasa;
3) melakukan inovasi dan rekayasa materiil serta fasilitas
laboratorium teknologi kepolisian;
4) melaksanakan kerja sama dengan unsur pelaksana
Litbang di lingkungan Polri maupun instansi atau
lembaga;
b. dalam melaksanakan tugas, Puslitbang Polri menyelenggarakan
fungsi:
1) pelaksanaan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah
dan metode ilmiah, sistematik serta objektif melalui
tahapan pengidentifikasian permasalahan berdasarkan
metode yang direncanakan, penyusunan hipotesis bila
perlu, penyusunan rancangan penelitian dan/atau
pengembangan berdasarkan metode yang direncanakan,
pengamatan dan/atau pengumpulan data dan/atau
percobaan dan pembuatan rancang bangun,
penganalisaan dan penginterpretasian data, perumusan
kesimpulan dan/atau teori, dan pelaporan hasil;
2) pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap
bidang tugas operasional Polri meliputi segala usaha,
pekerjaan dan kegiatan penelitian, pengkajian, evaluasi,
penemuan, dan pengembangan penyelenggaraan tugas
operasional Polri, dalam rangka pemeliharaan
Kamtibmas, penegakan hukum, serta perlindungan,
pengayoman dan pelayanan masyarakat, baik aspek
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 33
organisasi, manajemen, kepemimpinan (leadership),
sistem, dan metoda, maupun kondisi lingkungan
strategis serta situasi Kamtibmas dan permasalahan
aktual yang dihadapi Polri;
3) pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap tata
kelola di bidang pengembangan SDM Polri dan anggaran
yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan
penelitian, pengkajian, evaluasi, penemuan
permasalahan, dan pengembangan SDM dan anggaran
pembinaan SDM mencakup aspek rekruitmen atau
penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan serta
pengakhiran dinas;
4) pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu
kepolisian guna kemajuan dan kemuliaan profesi
kepolisian, termasuk pembinaan dan pengembangan
bahan literatur, falsafah etika Kepolisian;
5) pelaksanaan penelitian pengembangan teknologi
kepolisian, meliputi tata kelola sarana prasarana yaitu
segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penelitian,
pengkajian, pengujian (presentasi, demonstrasi dan uji
coba lapangan atau Laboratorium), penelitian dan
pengambangan teknologi kepolisian yang mencakup
teknologi peralatan, teknologi informasi dan komunikasi,
teknologi perbekalan umum dan fasilitas konstruksi, baik
yang masih dalam tahap pra pengadaan maupun sedang
dalam penggunaan;
6) pengujian laboratorium teknologi kepolisian meliputi
segala usaha, pekerjaan dan kegiatan uji laboratoris
terhadap Alat Materiil Khusus (Almatsus) Polri dan
peralatan pengamanan lainnya yang berkaitan dengan
penelitian dan pengembangan, serta penemuan, inovasi
dan perekayasaan teknologi;
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 34
7) pembinaan personel dan logistik dalam rangka
penyelenggaran fungsi Litbang;
8) perencanaan, pengawasan, pengendalian dan monitoring
program dan anggaran dalam rangka penyelenggaraan
fungsi litbang;
9) pembinaan fungsi litbang meliputi pembinaan teknis,
pendidikan dan pelatihan, sistem, dan metode serta
akreditasi peneliti;
10) pelaksanaan administrasi umum, urusan dalam dan
administrasi keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas
Puslitbang Polri; dan
11) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID).
29. Puskeu Polri
a. Puskeu Polri bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan
manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Polri;
b. dalam melaksanakan tugas, Puskeu Polri menyelenggarakan
fungsi:
1) pelaksana fungsi perencanaan dan evaluasi kebijakan,
strategi, anggaran, sumber daya manusia dan pembinaan
fungsi dalam lingkungan Puskeu Polri;
2) pengelolaan dan administrasi pelaporan pembiayaan yang
bersumber dari APBN dan Non APBN;
3) perumusan dan/atau pengembangan sistem, metode dan
pedoman akuntansi dan keuangan Polri;
4) pengendalian akan pelaksanaan pengelolaan dan
pelayanan keuangan;
5) pelaksana verifikasi pelaksanaan pengelolaan dan
pelayanan keuangan di wilayah;
6) pelaksana fungsi administrasi keuangan untuk Mabes
Polri; dan
7) pengelolaan informasi dan dokumentasi.
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 35
30. Pusdokkes Polri
a. Pusdokkes Polri bertugas membina fungsi kedokteran
kepolisian, kesehatan kepolisian, identifikasi korban bencana
(Disaster Victim Identification) dan Pelayanan Kesehatan serta
Kesehatan Kesamaptaan di lingkungan Polri;
b. dalam melaksanakan tugas, Pusdokkes Polri menyelenggarakan
fungsi:
1) pembinaan kedokteran kepolisian dan kesehatan
kepolisian bagi seluruh jajaran Polri yang meliputi:
a) perumusan dan pengembangan sistem, metode dan
peraturan di bidang kedokteran kepolisian dan
kesehatan kepolisian;
b) pemantauan dan supervisi staf termasuk
pemberian arahan dan bimbingan teknis guna
menjamin terlaksananya fungsi kedokteran
kepolisian dan kesehatankepolisian secara efektif
dan sesuai ketentuan;
c) perencanaan kebutuhan personel termasuk
pengajuan pertimbangan, saran, penempatan
dalam rangka pembinaan karier personel
pengemban fungsi kedokteran kepolisian dan
kesehatan kepolisian;
d) pembinaanmateriil, bekal dan fasilitas kesehatan
yang meliputi perencanaan, pengadaan, produksi,
penyimpanan, pendistribusian, penggunaan,
inventarisasi, perawatan dan penghapusan materiil,
bekal dan fasilitas kesehatan;
e) pemberian dukungan dalam pelaksanaan
pembinaan dan pelayanan kedokteran kepolisian
dan kesehatan kepolisian di lingkungan Mabes
Polri dan pada kewilayahan;
f) pembinaan sistem informasi medik Pusdokkes
Polri; dan
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 36
g) penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan
institusi atau kelembagaan lain di dalam maupun
di luar negeri.
2) kedokteran kepolisian yang meliputi Kedokteran
Forensik, Keskamtibmas, Narkoba,DVI, Farmasi
kepolisian, DNA dan Odontologi di seluruh fasilitas
kesehatan Polriuntuk kepentingan tugas kepolisian;
3) Identifikasi Korban Bencana/DVI yang meliputi
operasional, kerja sama dalam dan luar negeri, serta
pembinaan, pelatihan, penelitian dan pengembangan
bidang DVI;
4) kesehatan Kepolisian yang meliputi pelayanan kesehatan
dan kesehatan kesamaptaan di lingkungan Polri;
5) pelayanan kesehatan di tingkat pusat, kewilayahan dan
Lemdiklat Polri serta jajaran, yang meliputi pelayanan
kesehatan dasar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) yaitu Poliklinik/Satkes Polri dan pelayanan
kesehatan lanjutan di Fasilitas Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjutan (FKRTL) yaitu Rumkit Bhayangkara;
6) pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular,
penyakit degeneratif, kesehatan kerja dan kesehatan
olahraga, serta pelaksanaan pelayanan kesehatan
tertentu di lingkungan Polri;
7) pelayanan kesehatan umum dan spesialistik, termasuk
kesehatan gigi dan mulut melalui Rumkit Bhayangkara,
Poliklinik Polri serta fasilitas kesehatan lainnya di
lingkungan Polri;
8) kesehatan kesamaptaan kepolisian dalam rangka
pembinaan dan penugasan personel, siswa dan calon
siswa Polri;
9) dukunganteknis bidang kesehatan dalam operasi
kepolisian di dalam danluar negeri sertapembinaan,
pengembangan dan pengendalian rumah sakit lapangan;
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 37
10) penyelenggaraan sistemmateriil dan fasilitas kesehatan
Polri, sesuai kebijakan dan sistem pembinaan logistik
Polri;
11) farmasi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
12) odontologi kepolisian untuk kepentingan tugas
kepolisian;
13) dukops DNA untuk kepentingan tugas kepolisian; dan
14) pelayanan kesehatan dalam rangka pengabdian kepada
masyarakat dalam bentuk bakti kesehatan.
31. Pusjarah Polri
a. Pusjarah Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi
penelitian, dokumentasi atau pencatatan, edukasi, pengkajian,
pengkoleksian benda-benda bersejarah Polri, penyediaan
literatur dan pengharaan atau pengormatan terhadap pegawai
pada Polri;
b. dalam melaksanakan tugas, Pusjarah Polri menyelenggarakan
fungsi:
1) pembinaan kesejarahanmeliputi pembinaan seni dan
tradisi, penelitian, pengembangan sejarah dalam upaya
memotivasi dan mendorong peningkatan penghayatan
nilai-nilai sejarah Polri;
2) pembinaan museum dalam upaya peningkatan
penghayatan nilai-nilai sejarah dalam pelaksanaan tugas
dan kehidupan sosial;
3) pelayanan, pemanduan, pemeliharaan, perawatan dan
pengembangan museum;
4) pembinaan perpustakaan untuk memelihara dan
meningkatkan derajat pengetahuan personel serta
pengumpulan dokumen dan data maupun penataan
perpustakaan.
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 38
BAB III
DATA PIRANTI LUNAK
32. Rekapitulasi data Pilun pada satuan fungsi tingkat Mabes Polri.
NO SATFUNG
PILUN KONDISI RANC PERATUR
AN PERKAP PERKA
SATFUNG VALID
TDK VALID
REVISI JLH
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Itwasum Polri 8 9 17 0 0 17 0
2 Sops Polri 5 5 10 0 0 10 1
3 Srena Polri 20 2 12 1 7 22 0
4 SSdm Polri 49 4 50 0 3 53 0
5 Slog Polri 5 2 6 0 0 6 5
6 Divpropam Polri 7 4 11 0 0 11 0
7 Divkum Polri 5 6 11 0 0 11 0
8 Divhumas Polri 1 2 3 0 0 3 0
9 Divhubinter Polri 5 9 14 0 0 14 3
10 Div TIK Polri 3 1 4 0 0 4 0
11 Sahli Kapolri 1 0 1 0 0 1 0
12 Spripim Polri 0 10 10 0 0 10 0
13 Setum Polri 5 2 4 0 3 7 0
14 Yanma Polri 1 1 2 0 0 2 4
15 Baintelkam Polri 8 11 15 0 4 19 5
16 Baharkam Polri 16 30 46 0 0 46 0
17 Bareskrim Polri 16 8 19 2 3 24 1
18 Korlantas Polri 7 2 7 0 2 9 3
19 Korbrimob Polri 5 5 9 0 1 10 8
20 Densus 88 AT Polri 3 3 6 0 0 6 1
21 Lemdiklat Polri 14 4 16 2 0 18 0
22 Puslitbang Polri 2 1 3 0 0 3 0
23 Puskeu Polri 4 1 5 0 0 5 0
24 Pusdokkes Polri 13 73 79 4 3 86 5
25 Pusjarah Polri 2 1 3 0 0 3 0
JUMLAH 205 196 363 9 19 401 36
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 39
33. Data Pilun tiap-tiap satuan fungsi tingkat Mabes Polri
a. Itwasum Polri
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
A PERATURAN KAPOLRI:
1. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin di Lingkungan Polri.
X - -
2. Peraturan KapolriNomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri.
X - - akan disesuaikan dengan perubahan SOTK dan sistem pengaduan masyarakat secara online.
3. Peraturan KapolriNomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahdi Lingkungan Polri
X - -
4. Peraturan KapolriNomor 9 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara di Lingkungan Polri.
X - -
5. Peraturan KapolriNomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Verifikasi di Lingkungan Polri.
X - -
6. Peraturan KapolriNomor 6 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Polri.
X - -
7. Peraturan KapolriNomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Operasi Kepolisian.
X - -
8. Peraturan KapolriNomor 17 Tahun 2014 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Polri.
X
- -
8 0 0
B PERKASATFUNG:
1. Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hubungan dan Tata Cara Kerja di Lingkungan Itwasum Polri
X - -
2. Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Seksi Pengawasan di Lingkungan Polres
X - -
3. Peraturan Irwasum Polri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan di Lingkungan Itwasum Polri.
X - -
4. Peraturan Irwasum Polri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Mutu Pengawasan di
X - -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 40
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
Lingkungan Inspektorat Pengawasan.
5. Peraturan Irwasum Polri Nomor 1 Tahun 2016 tentang SOP Penyelenggaraan Pemantauan Tindak Lanjut Wasrik di Lingkungan Polri
X - - merupakan penjabaran secara teknis dari Perkap Nomor 17 Tahun 2014.
6. Peraturan Irwasum Polri Nomor: 2 Tahun 2016 tentang SOP Penyusunan Rencana Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Pengawasan Polri.
X - -
7. Peraturan Irwasum Nomor: 1 Tahun 2017 tentangPenyelenggaraan di Lingkungan Polri
X - -
8. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/9/XI/2015 tanggal 30-11-2015 tentang Petunjuk Arahan pelaksanaan Pola Hidup Sederhna
X - -
9. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 -11-2015 tentang Petunjuk Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan
X - -
9 0 0
C RANCANGAN PERATURAN :
Nihil 0 0 0
b. Sops Polri.
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
A PERATURAN KAPOLRI:
1. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - - akan disesuaikan dengan perubahan Perkap tentang SOTK Polri.
2. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
X - - perlu direvisi terkait dengan nomenklatur Satwil, nomenklatur jenis kejahatan dan lampiran
3. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian.
X - - akan disesuaikan dengan perubahan Perkap tentang
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 41
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
SOTK Polri
4. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.
X - -
5. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
5 0 0
B PERKASATFUNG:
1. Peraturan Asops Kapolri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Staf Operasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X
- -
2. Peraturan Asops Kapolri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Operasi Kepolisian.
X
- -
3. SOP Nomor: B/238/II/2016/Sops tentang Konsignes Pengamanan Mapolsek terpencil dan Rawan di Polda Papua
X - - sebagai pedoman teknis bagi satwil (Polsek Papua) dalam penanganan apabila terjadi serangan OPM
4. SOP Nomor: B/237/II/2016/Sops tentang Konsignes Pengamanan Markas Kepolisian Sektor Rawan
X - - sebagai pedoman teknis bagi Satwil (Polsek) dalam pengamanan mapolsek
5. SOP Nomor: B/282/II/2016/Sops tentang Manajemen Penanganan Serangan Bom KBR dan Teror Bersenjata
X - - sebagi pedoman teknis dalam melakukan penanganan terhadap serangan bom dan teror bersenjata
5 0 0
C RANCANGAN PERATURAN:
Peraturan tentang Tactical Game Latprapops Kepolisian
- - - Sebagai pedoman pelatihan teknis rencana pengamanan kegiatan dalam rangka operasi kepolisian.
0 0 0
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 42
c. Srena Polri.
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
A PERATURAN KAPOLRI:
1. Keputusan Kapolri Nomor: Kep/616/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Rencana Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
2. Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Polres sebagai Kesatuan Operasional
Dasar
X - - perlu direvisi
3. Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Polsek sebagai Ujung Tombak Operasional Polri
X - - perlu direvisi
4. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/ 539/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang perubahaan atas Kep Kapolri Nomor : Kep/301/IV/ 2011 tentang Renstra Polri tahun 2015-2019
X - -
5. Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- - X dalam proses revisi mengacu pada peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang SOTK Polri
6. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.
- - X proses revisi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang SOTK Polri
7. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
- - X dalam proses revisi mengacu pada Peraturan
Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang SOTK Polri
8. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - - dalam proses revisi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang SOTK Polri
9. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2012 - - X dalamproses
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 43
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia.
revisi
10. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
11. Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
12. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2014 tentangPembentukan dan Peningkatan
Status Kesatuan Kewilayahan.
- - X dalam proses revisi
13. Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2014 tentangPenyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
14. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerjadi Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
15. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
16. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2015 tentangPedoman dan Tata Cara Pengadaan Alat Material Khusus di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
17. Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/360/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005 tentang Grand Strategi Polri 2005-2025
X - -
18. Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/572/XI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang draf akhir panduan penyusunan Renja di lingkungan Polri
- - X dalamproses revisi
19. Keputusan Kapolri Nomor: Kep/825/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Petunjuk Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RBP Gelombang III tahun 2016-2019
- X -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 44
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
20. Keputusan Kapolri Nomor: Kep/972/XI/2015 tanggal 6 November 2015 tentang Norma Indeks di lingkungan Polri T.A. 2016.
- - X dalamproses revisi
12 1 7
B PERKASATFUNG:
1. Peraturan Asrena Kapolri Nomor 1 Tahun 2011 tentang HTCK di lingkungan Srena Polri.
X - -
2. Peraturan Asrena Kapolri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Manajemen Pengelolaan PLN dan PDN di lingkungan
Polri.
X - -
2 0 0
C RANCANGAN PERATURAN:
Nihil 0 0 0
d. SSdm Polri.
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
A PERATURAN KAPOLRI:
1. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Mekanisme dan Tata Tertib Pemilihan dan Penentuan Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional dari Unsur Pakar Kepolisian danTokoh Masyarakat
X
- -
2. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Masa Dinas Surut bagi Bintara Polri Berijazah S1/D4/D3
X - -
3. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Masa Dinas Surut bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Berijazah Sarjana/ Diploma
X - -
4. Peraturan Kapolri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisa
Jabatan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
5. Peraturan Kapolri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Magang dan Pembulatan Pasca Magang Bagi Bintara Polri.
X - -
6. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Profil Psikologi Terhadap Tersangka Tindak Pidana.
X - -
7. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Dukungan Psikologi dalam Pola
X - -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 45
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
Pengasuhan Siswa Bintara Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Dukungan Psikologi dalam Pola Pengasuhan Siswa Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
9. Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
X - -
10. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kurikulum Pendidikan Sespati dan Sespim/Sespim Polri .
X - -
11. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penentuan Status Gugur, Tewas, Hilang dan Meninggal Dunia Biasa dalam Tugas Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
12. Peraturan Kapolri Nomor 26 Tahun 2007 tentang Program Talent Scouting Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
13. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Tingkat II Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
14. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
15. Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengawasan Eksternal Penerimaan Calon Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
X - -
16. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
17. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penerbitan dan Penggunaan Kartu Tanda Anggota dan Kartu Penunjukan Istri/Suami di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
18. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2011 X - -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 46
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
tentang Pemberian Penghargaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
19. Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Tingkat dan Golongan Cacat Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
20. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Sistem Manajemen Kinerja.
- - X kurang aplikatif dalam pelaksanaannya
21. Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
X - -
22. Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Sumpah Atau Janji Pejabat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
23. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
24. Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
X - -
25. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Assesment Center di Lingkungan Polri telahdirevisi menjadi Perkap Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Assesment Center di Lingkungan Polri
X - -
26. Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah Atau Janji Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia Lulusan Akademi Kepolisian.
X - -
27. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Mutasi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
28. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah direvisi menjadi Perkap Nomor 4 Tahun 2017 tentang penugasan Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara
X - -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 47
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
Republik Indonesia.
29. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemakaman Anggota Atau Purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
30. Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
31. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kriteria Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Menerima Tunjangan Khusus Pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan.
- - X ada wilayah perbatasan yang belum tercantum dalam lampiran Perkap
32. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Luar Negeri .
X - -
33. Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kenaikan Gaji Berkala di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
34. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penerbitan dan Penggunaan Kartu Tanda Anggota Elektronik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
35. Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perkap Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- X karena ada perubahan kelas jabatan bagi Pegawai Negeri pada Polri.
36. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
37. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015
tentangAdministrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
38. Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Cuti dan Izin di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
39. Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberhentian Sementara dari Jabatan Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 48
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
40. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2013 tentang Kriteria Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Menerima Tunjangan Khusus pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan.
X - -
41. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Polri
X - -
42. Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Pinjaman Uang Muka Kredit Kepimilikan Rumah Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
43. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Assessment Center Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
44. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2016 tentang PenyetaraanLulusan Program Pendidikan Strata Dua dan Strata Tiga Kedinasa dengan Lulusan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi
X - -
45. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
46. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Pembinaan Karier Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
47. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
48. Peraturan KapolriNomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
49. Perraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengajuan Biaya
X
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 49
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
Perjalanan Dinas Mutasi Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
46 0 3
B PERKASATFUNG:
1. Peraturan AsSDM Kapolri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas di Lingkungan Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
2. Peraturan As SDM Kapolri Nomor 2 Tahun2014tentang Standar Operasional Prosedur Input Data Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dan Persediaan di LingkunganStaf Sumber Daya ManusiaKepolisian Negara RepublikIndonesia
X - -
3. Peraturan As SDM Kapolri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Kapolri di lingkungan SSDM Polri.
X - -
4. Peraturan As SDM Kapolri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Lingkungan Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
4 0 0
C RANCANGAN PERATURAN
Nihil 0 0 0
e. Slog Polri
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
A PERATURAN KAPOLRI:
1. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
2. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 tentangUnit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
3. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang di Lingkungan Kepolisian Negara
X - -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 50
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
Republik Indonesia
4. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2015 tentangPengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
4 0 0
B PERKASATFUNG:
1. Peraturan Assarpras Nomor 1 Tahun 2012 tentang HTCK di lingkungan Assarpras Polri
X - -
2. Keputusan Assarpras Kapolri Nomor : Kep/50/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012 tentang SOP Pengamanan Kantor Ssarpras Polri
X - -
2 0 0
C RANCANGAN PERATURAN:
1. Peraturan tentang Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Polri
- - - dalam proses
2. Peraturan tentang Pengelolaan Perumahan Dinas bagi Pegawai Negeri Pada Polri.
- - - dalam proses
3. Peraturan tentang Pengelolmpokan Barang di Lingkungan Polri
- - - dalam proses
4. Peraturan tentang Standar Minimal Sarana dan Prasarana Polri
- - - dalam proses
5. Peraturan tentang Pergudangan dalam proses
0 0 0
f. Divpropam Polri.
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
A PERATURAN KAPOLRI:
1. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
2. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2012 Ttg Penerbitan Rekomendasi STNK dan TNKB Khusus dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas
X - -
3. Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
4. Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2012 tentangPerlindunganPelapor Pelanggaran Hukumdi Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
5. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 X - -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 51
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin.
6. Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
7. Keputusan Kapolri Nomor: Kep/12/II/2004 Tanggal 19 Pebruari 2004 tentang Pedoman Penyusunan Standar dan Akreditasi Profesi Polri
X - -
7 0 0
B PERKASATFUNG
1. Peraturan Kadivpropam Polri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Lidik Paminal
X - -
2. Peraturan Kadivpropam Polri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penelusuran Mental Kepribadian (PMK)
X - -
3. Peraturan Kadivpropam Polri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pencatatan Personel
X - -
4. Peraturan Kadivpropam Polri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan Rehabilitasi Personil dan Pemulihan Hak
X - -
4 0 0
C RANCANGAN PERATURAN
Nihil 0 0 0
g. Divkum Polri.
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
A PERATURAN KAPOLRI
1. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diubah dengan Perkap Nomor 2
Tahun 2017 tentang tata cara pemberian bantuan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
2. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentangImplementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
3. Peraturan Kapolri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian telah diubah dengan Perkap Nomor 11 Tahun 2016 tentang
X - -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 52
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian
4. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
X - -
5. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
5 0 0
B PERKASATFUNG
1. Peraturan Kadivkum Polri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Prosedur Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Kepolisian.
X - -
2. Peraturan Kadivkum Polri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Perundang undangan
X - -
3. Peraturan Kadivkum Polri Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penerapan Sistem Menejemen Mutu ISO 9001.:2008 Pada Divisi Hukum Polri
X - -
4. Peraturan Kadivkum Polri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelatihan Bidang Hukum di Lingkungan Divkum Polri
X - -
5. Peraturan Kadivkum Polri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Prosedur Pembuatan Pendapat dan Saran Hukum .
X - -
6. Peraturan Kadivkum Polri Nomor 1 Tahun 2012 Tanggal 13 April 2012 tentang HubunganTata Cara Kerja di Lingkungan Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
6 0 0
C RANCANGAN PERATURAN
Nihil 0 0 0
h. Divhumas Polri.
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
A PERATURAN KAPOLRI:
Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri
X - -
1 0 0
B PERKASATFUNG:
1. Peraturan Kadivhumas Polri Nomor 1 X - -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 53
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
Tahun 2013tentang Mekanisme Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan untuk di Publikasikan.
2. Peraturan Kadivhumas Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
2 0 0
C RANCANGAN PERATURAN:
Nihil 0 0 0
i. Divhubinter Polri.
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
A PERATURAN KAPOLRI:
1. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2011 tentangPenggunaan Jaringan Interpol (I-24/7) dan Jaringan Aseanapol (E-Ads) di Indonesia.
X - - terdapat perubahan pada sistem i-24/7 dan e-ADS yang menggunakan istilah-istilah baru, sehingga Perkap ini perlu direvisi.
2. Keputusan Kapolri Nomor: Kep/873/VII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 Penamaan atau Kodifikasi Penugasan Kontingen Polri pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.
X - -
3. Keputusan Kapolri Nomor: Kep/874/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 Struktur Satuan Tugas Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) dalam Misi Pememliharaan Perdamaian PBB UNAMID di Darfur Sudan.
X - -
4. Keputusan Kapolri Kep/875/VIII/2016tanggal 30 Agustus 2016Besaran Tunjangan Perorangan satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit) Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB UNAMID di Darfur Sudan.
X - -
5. Keputusan Kadivhubinter Kep/241/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 Rencana Kerja Divisi Hubungan Internasional Polri Tahun Anggaran 2017.
X - -
5 0 0
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 54
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
B PERKASATFUNG:
1. Peraturan Kadivhubinter Nomor 1 Tahun 2012ttg Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) di Lingkungan Divisi Hubungan Internasional Polri
X - -
2. SOP Nomor : SOP-001/DIV-HI/REV-001 Januari 2017 tentangSOP Penyusunan Naskah Baru/Amandemen Perjanjian Internasional
X - -
3. SOP Nomor: SOP-002/DIV-HI/REV-001 Januari 2017 tentang SOP Penerimaan Surat
X - -
4. SOP Nomor: SOP-003/DIV-HI/REV-001 Januari 2017 tentang SOP Pengiriman Surat
X - -
5. SOP Nomor: SOP-004/DIV-HI/REV-001 Februari 2017 tentang SOP Pengajuan Gaji
X - -
6. SOP Nomor: SOP-005/DIV-HI/REV-001 Februari 2017 tentang SOP Pencairan Anggaran
X - -
7. SOP Nomor: SOP-006/DIV-HI/REV-001 Februari 2017 tentang SOP Pembuatan Surat Perintah dan Surat Ijin Kapolri untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri
X - -
8. SOP Nomor: SOP-007/DIV-HI/REV-0012 Februari 2017 tentang SOP Permohonan Penerbitan Red Notice
X - -
9. SOP Nomor: SOP-008/DIV-HI/REV-007 Februari 2017 tentang SOP Penyiapan Bekal Umum Satgas FPU dan IPO
X - -
9 0 0
C RANCANGAN PERATURAN:
1. Peraturantentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Divisi Hubungan Internasional Polri
- - - Perkadiv ini disusun untuk menyeragamkan penggunaan pakaian personel
Divhubinter Polri (Polri & PNS).
2. Peraturan tentang Tata Cara Permintaan dan Pemberian Bantuan dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- - - Perkap ini disusun untuk menyeragamkan tindakan Kepolisian dalam meminta maupun memberi
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 55
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
bantuan dalam penanganan kejahatan transnasional di lingkungan Polri.
3. Peraturan tentang Atase Polri dan Staf Teknis Polri di Luar Negeri
- - - Perkap ini disusun untuk meningkatkan profesionalisme Atpol dan Stafnispol serta
mengatur hak dan kewajiban mereka mulai dari perekrutan, pelaksanaan tugas, hingga pascatugas.
0 0 0
j. Div TIK Polri.
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK
VALID REVISI
A PERATURAN KAPOLRI:
1. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan Sistem Telekomunikasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
2. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2011 tentangPenggunaan dan Pembiayaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
3. Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Prosedur Penggunaan Transmisi Multimedia di Lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
X - -
3 0 0
B PERKASATFUNG:
Peraturan Kadiv Div TI Polri Nomor 1 Tahun 2011 tentang HTCKDiv TI Polri.
X
1 0 0
C RANCANGAN PERATURAN:
Nihil 0 0 0
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 56
k. Sahli Kapolri.
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
A PERATURAN KAPOLRI:
Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Penasihat Ahli Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diubah menjadi Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Penasihat Ahli Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
1 0 0
B PERKASATFUNG:
Nihil
0 0 0
C RANCANGAN PERATURAN:
Nihil 0 0 0
l. Spripim Polri.
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
A PERATURAN KAPOLRI:
Nihil
0 0 0
B PERKASATFUNG
1. Peraturan Koorspripim Polri Nomor 1 Tahun 2011 tentang HTCK di Lingkungan Spripim Polri
X - -
2. Pertaturan Koorspripim Polri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas di Lingkungan Spripim Polri
X - -
3. Peraturan Koorpsripim Polri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur pengamanan Kapolri dan Wakapolri
X - -
4. Peraturan Koorsripim Polri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Keprotokolan Kapolri dan Wakapolri
X - -
5. Peraturan Koorsripim Polri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyiapan Produk Naskah/ Paparan/Amanat/Sambutan Kapolri dan Wakapolri
X - -
6. Peraturan Koorsripim Polri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Organisasi Spripim Polri
X - -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 57
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
7. Peraturan Koorsripim Polri Nomor 6 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur pemeliharaan kesehatan di lingkungan Spripim Polri
X - -
8. Peraturan Koorsripim Polri Nomor 7 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaran umum dan Anggaran di Lingkungan Spripim Polri.
X - -
9. Peraturan Koorsripim Polri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Tata Persuratan di Lingkungan Spripim Polri.
X - -
10. Peraturan Koorsripim Polri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Personel di Lingkungan Spripim Polri.
X - -
10 0 0
C RANCANGAN PERATURAN:
Nihil 0 0 0
m. Setum Polri.
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
A PERATURAN KAPOLRI:
1. Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2007 tentangNaskah Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- - X Perkap direvisi karena menyesuaikan dengan Permenpan Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
2. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2007 tentangTata Naskah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
3. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2007 tentangTata Kearsipan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- - X Perkap direvisi karena bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 58
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
4. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pos Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
5. Peraturan Kapolri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Aplikasi Naskah Dinas Elektrtonik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
3 0 2
B PERKASATFUNG:
1. Peraturan Kasetum Polri Nomor 1 Tahun 2013 Tanggal 11 Maret 2013 tentang Pelayanan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia
- - X
direvisi dari pelayanan secara manual menjadi elektronik dengan diberlakukannya E-Office dan SIKD sehingga ada perubahan waktu dalam pelayanan administrasi.
2. Peraturan Kasetum Nomor 1 Tahun 2016 tanggal tentang Pengamanan, Penerimaan danPengiriman Surat, Barang Berharga dan Paket Pos Polri.
X - -
1 0 1
C RANCANGAN PERATURAN:
Nihil 0 0 0
n. Yanma Polri.
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
A PERATURAN KAPOLRI:
Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Satuan Musik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X -
1 0 0
B PERKASATFUNG:
Peraturan Kayanma Polri Nomor 1 Tahun 2013 Tanggal 21 Mei 2013 tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Pelayanan Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
1 0 0
C RANCANGAN PERATURAN:
1. Peraturan Kayanma Polri tentang Pengamanan Markas di Lingkungan Mabes Polri
- - - Untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 59
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
dalam pengamanan markas
2. Peraturan Kayanma Polri tentang Penataan Rumah Dinas di Lingkungan Mabes Polri
- - - Untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam penggunaan Rumah Dinas
3. Peraturan Kayanma Polri tentang Peraturan Umum Dinas Dalam (PUDD) di
Lingkungan Mabes Polri
- - - Untuk mewujudkan
ketertiban dan keteraturan dalam lingkungan markas
4. SOP tentang Pelayanan Musik Untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam pelaksanaan pelayanan musik
4 0 0
o. Baintelkam Polri.
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
A PERATURAN KAPOLRI:
1. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 tentangPengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.
- - X baru tahap draft revisi
2. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2012 tentangTata Cara Pemberitahuan dan
Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum.
X - -
3. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
X - -
4. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.
- - X perlu revisi karena pasal 39 Perkap menggunakan
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 60
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
PP 50 Tahun 2010 sebagai acuan PNBP
5. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentangTata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- - X perlu direvisi karena ada penambahan SKCK on line.
6. Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Persandian di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
7. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 tentangPerizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.
X - -
8. Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/82/II/ 2004 tanggal 16 Pebruari 2014 tentang Perizinan Pengawasan dan Pengendalian Senpi Non Organik Polri/TNI untuk Kepentingan Beladiri.
X - -
5 0 3
B PERKASATFUNG:
1. Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Manajemen di Lingkungan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
2. Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
3. Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 3 Tahun 2012 tentang HTCK di Lingkungan Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
4. Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 1
Tahun 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
5. Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
6. Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
7. Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan
X - -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 61
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
Kabaintelkam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen di Lingkungan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia
8. Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan pembinaan Jaringan Intelijen
X - -
9. Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan kepala Badan Inteljen keamanan Kepolisian Negra Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Pertelaan Tugas di Lingkungan Badan Inteljen Keamanan Negara Repulik Indonesia.
- - X
10. Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kontra Inteljen
X - -
11. Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 2 Tahun 2016tentang Perizinan dan Penggawasan Penggunaan Senjata Api di Lingkungan Intelkam Polri.
X - -
10 0 1
C RANCANGAN PERATURAN:
1. Peraturan tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball
- - -
2. Peraturan tentang penyelenggaran intelijen keamanan Polri.
- - -
3. Peraturan tentang Pemberian Izin Senjata Api Non Organik TNI Polri dan Peralatanan Keamanan untuk Polsus dan Satwa
- - -
4. Peraturan tentang Deteksi Aksi. - - -
5. Peraturan tentang Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Baintelkam Polri.
- - -
0 0 0
p. Baharkam Polri.
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
A PERATURAN KAPOLRI:
1. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembinaan Kepolisian Khusus.
X - -
2. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan.
X - -
3. Peraturan Kapolri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Pembentukan dan Pelaksanaan Forum Silaturahmi
X - -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 62
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
Kamtibmas.
4. Peraturan Kapolri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengumpulan Pendapat Masyarakat.
X - -
5. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan.
X - -
6. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
X - -
7. Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
X - -
8. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan.
X - -
9. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah.
X - -
10. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penertiban dan Pembuatan KTA dan Kewenangan Kepolisian Khusus.
X - -
11. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Diklat Polsus dan PPNS Oleh Polri
X - -
12. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Penerbitan Surat Rekomendasi dan Surat Izin Operasional BUJP.
X - -
13. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembinaan Teknis Polsus.
X - -
14. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
X - -
15. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.
X - -
16. Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Polri.
X - -
16 0 0
B PERKASATFUNG:
1. Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2012 tentang HTCK di Lingkungan Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
2. Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme
X - -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 63
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
Pengadaan Alat Materiil Khusus di Lingkungan Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisisan Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Dirsabhara Baharkam PolriNomor 1 Tahun 2011 tentang Pengaturan Kegiatan Masyarakat dan Kegiatan Pemerintah.
X - -
4. Peraturan DirsabharaBaharkam PolriNomor 2 Tahun 2011 tentang Penjagaan.
X - -
5. Peraturan DirsabharaBaharkam PolriNomor 3 Tahun 2011 tentang Pengawalan.
X - -
6. Peraturan Dirsabhara Baharkam PolriNomor 4 Tahun 2011 tentang Patroli.
X - -
7. Peraturan Dirsabhara Baharkam PolriNomor 5 Tahun 2011 tentang Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara.
X - -
8. Peraturan Dirsabhara Baharkam PolriNomor 6 Tahun 2011 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan.
X - -
9. Peraturan Dirsabhara Baharkam PolriNomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan PAM Pemulangan TKI Bermasalah yang Berlandaskan Perpolisian Mayarakat (Polmas).
X - -
10. Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peleton Pengurai Massa
X - -
11. Peraturan Dirpolair Baharkam Polri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaks. Pengamanan di Perairan Selat Malaka dan Perairan Kepulauan Riau
X - -
12. Peraturan DirpolairBaharkam Polri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat
(Polmas) di Wilayah Perairan Oleh Jajaran Kepolisian Perairan.
X - -
13. Peraturan DirpolairBaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Pengelola BMP di Lingkungan Ditpolair Baharkam Polri
X - -
14. Peraturan Dirpolair Baharkam Polri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Htck di Lingkungan Ditpolair Baharkam Polri
X - -
15. Peraturan Dirpolair Baharkam Polri X - -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 64
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghormatan diatas Kapal.
16. Peraturan Dirpolair Baharkam PolriNomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Pluit di Kepolisian Perairan
X - -
17. Peraturan Dirpolair Baharkam Polri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Patroli Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki).
X - -
18. Peraturan Dirpolair Baharkam Polri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Patroli Diologis.
X - -
19. Peraturan Dirpolair Baharkam Polri Nomor 3 Tahun 2016tentang Patroli Perairan Perbatasan.
X - -
20. Peraturan Dirpolair Baharkam Polri Nomor 4 Tahun 2016tentang Sambang Nusa Dalam Rangka Polmas.
X - -
21. Peraturan Dirpoludara Baharkam Polri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengejaran Udara Kepolisian
X - -
22. Peraturan Dirpoludara Baharkam Polri Nomor 30 Tahun 2011 tentang Ambulance Udara Polri
X - -
23. Peraturan Dirpoludara Baharkam Polri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SAR Kepolisian Udara
X - -
24. Peraturan Dirpoludara Baharkam Polri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Kepolisian Udara
X - -
25. Peraturan Dirpoludara Baharkam Polri Nomor 710 Tahun 2011 tentang HTCK Direktorat Poludara Baharkam Polri
X - -
26. Peraturan Dirpoludara Baharkam Polri Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemeliharaan Perawatan dan Perbaikan Pesawat Udara Polri
X - -
27. Peraturan Dirpoludara Baharkam Polri
Nomor 65 Tahun 2011tentang Pengawalan Udara Kepolisian
X - -
28. Peraturan Dirpoludara Baharkam Polri Nomor 66 Tahun 2011 tentang Patroli Udara Kepolisian
X - -
29. Peraturan Dirpoludara Baharkam Polri Nomor 93 Tahun 2012 tentang Pertelaan Tugas.
X - -
30. Peraturan Dirpoludara Baharkam Polri Nomor 94 Tahun 2012 tentang Standarisasi Penerbangan Polri
X - -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 65
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
30 0 0
C RANCANGAN PERATURAN
Nihil - - -
0 0 0
q. Bareskrim Polri.
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
A PERATURAN KAPOLRI:
1. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.
X - -
2. Peraturan Kapolri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Administrasi Penyidikan Tindak Pidana
- X - sudah diatur dalam Perkap nomor 14 tahun 2012
3. Peraturan Kapolri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Anti Administrasi Penyidikan.
X - diubah menjadi Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manejemen Penyidikan Tindak Pidana
4. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.
X - -
5. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan PemeriksaanTeknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- - X ada penambahan isi materi
6. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010
tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
7. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
X - -
8. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
9. Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi
- - X ada perubahan SOTK (dalam
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 66
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
Kriminal Nasional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
tahap harmonisasi di Divkum Polri).
10. Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
X - -
11. Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan.
X - -
12. Peraturan Kapolri Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
X - -
13. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- - X 1. ada beberapa klausul terlalu tehnis & menyulitkan penyidik.
2. belum mengatur secara lengkap tentang Administrasi penyidikan.
3. masih adanya ketentuan hukum baru yg belum terakomodir
14. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
X - -
15. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014
tentangPerubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentangTata Cara Pengelolaan Barang Bukti DiLingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
16. Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 tentangPerawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
11 2 3
B PERKASATFUNG:
1. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 X - -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 67
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak yang Berhadapan denganHukum (ABH).
2. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 tahun 2014 Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana.
X - -
3. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 2 Tahun 2014 Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian PenyidikanTindak Pidana.
X - -
4. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 3
Tahun 2014 Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
X - -
5. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 4 Tahun 2014 Standar Operasional ProsedurPengawasan Penyidikan Tindak Pidana.
X - -
6. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Opersional Prosedur Penggunaan Direction Finder di Lingkungan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
7. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Mekanisme Seleksi Penyidik dan Penyidik Pembantu Tindak Pidana SDA dan LH
X - -
8. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 2 Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan Anggaran Pendidikan dan Pelatihan PPNS
X - -
8 0 0
C RANCANGAN PERATURAN:
Peraturan tentang Sertifikasi Penyidik dan Penyidik Pembantu
- - - pelaksanaan sertifikasi berdasar Kep KapolrI Nomor: Kep/218/II/201
6 tentang SK3 Penyidik tanggal 23 Februari 2016
0 0 0
r. Korlantas Polri.
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
A PERATURAN KAPOLRI:
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 68
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
1. Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penomoran Kendaraan Bermotor
X - -
2. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
3. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Mobil Unit Pelayanan Surat Izin Mengemudi Keliling Untuk Sim Golongan A, Golongan C, dan
Golongan D
X - -
4. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- - X Latar belakang revisi : a. beberapa pasal
atau ketentuan-
ketentuan dalam
pasal tidak
sesuai dengan
Peraturan
Perundang-
undangan dan
belum
sepenuhnya
mengakomodir
perintah Undang-
undang nomor 22
Tahun 2009
tentang Lalu
Lintas Angkutan
Jalan yang
merupakan
amanat
ketentuan pasal
64 ayat (2) dan
(6), pasal 68 ayat
(6), pasal 69 ayat
(3), pasal 72 ayat
(3) dan pasal 75;
b. penyesuaian
persyaratan dan
prosedur
Regident Ranmor
dengan Peraturan
Presiden Nomor 5
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 69
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
Tahun 2015
tentang Samsat;
c. penyesuaian
dengan PP Nomor
60 Tahun 2016
tentang Jenis dan
Tarif Atas Jenis
PNBP yang
berlaku pada
Polri;
d. penambahan
tentang NRKB
pilihan dan
Pemblokiran;
e. perubahan nama
STRP dan TNRP
untuk registrasi
ranmor lintas
Batas Negara
menjadi STNK
LBN dan TNKB
LBN;
f. penyusunan
konsep
rancangan
Perkap Regident
Ranmor melaui
proses
pembahasan oleh
Korlantas dan
Divkum serta
pakar-pakar
bidang hukum
dan bidang lalu
lintas;
g. hasil
pembahasan
merumuskan
perubahan
sistematika dan
perubahan materi
sehingga
susunan atau
jumlah bab-bab
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 70
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
maupun pasal-
pasal dalam
Rancangan
perubahan
Perkap juga
berubah.
h. dengan
berubahnya
Sistematika dan
lebih dari 50%
perubahan
materi, sehingga
Perkap Nomor 5
Tahun 2012
tentang Regident
Ranmor dicabut
dan disusun
kembali, (UU
No.12 Th. 2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-
undangan);
i. mencabut
Peraturan Kapolri
Nomor 5 Tahun
2012 tentang
Regident Ranmor
b. mencabut
Peraturan Kepala
Kepolisian Negara
Republik
Indonesia Nomor
4 Tahun 2006
tentang
Penomoran
Kendaraan
Bermotor, karena
sudah
dimasukkan ke
Perubahan
Perkap Regiden
Ranmor.
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 71
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
5. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi
- - X Latarbelakang revisi: a. Perkap Nomor 9
Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi sebagai amanat dalam ketentuan pasal 88 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan dan kondisi masyarakat serta penegakan hukum, sehingga harus diganti.
b. materi revisi Perkap Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi terkait dengan: 1) judul Perkap
: “Surat Ijin Mengemudi” diubah dan disesuaikan dengan amanat dalam ketentuan
Pasal 88 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu: Tata Cara, Persyaratan, Pengujian
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 72
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
dan Penerbitan Surat Izin Mengemudi.
2) persyaratan pembuatan SIM A dan peningkatan golongan menjadi SIM umum ditambahkan
dengan surat keterangan mengikuti pendidikan dan pelatihan mengemudi.
3) penambahan Golongan SIM C1 dan C2
4) persyaratan pendaftaran penerbitan SIM;
5) mekanisme, prosedur dan tata cara penerbitan SIM;
6) waktu pelayanan dan standar waktu setiap tahap pelayanan SIM;
7) pemblokiran
SIM; dan 8) besaran
biaya PNBP SIM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PP No.60 Tahun 2016)
6. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun X - -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 73
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan tertentu dan Penggunaan Jalan selain untuk Kegiatan Lalu Lintas
7. Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas
X - -
5 0 2
B PERKASATFUNG:
1. Peraturan Kakorlantas Nomor 1 Tanggal 27 April 2012 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Korps Lalu
Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
2. Keputusan Kakorlantas Polri Nomor: Kep/72/XII/2013 tentang SOP Bidang Registrasi dan Identifikasi
X - - akan direvisi menjadi Perkakorlantas
2 0 0
C RANCANGAN PERATURAN
1. Peraturantentang Regident Ranmor - - -
2. Peraturan tentang Tata Cara Penerbitan SIM Pengemudi
- - -
3. Peraturan tentangLampu Isyarat dan Sirine
- - -
0 0 0
s. Korbrimob Polri.
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
A PERATURAN KAPOLRI:
1. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara
- - X proses revisi dengan alasan: a. sebutan Kompi
menjadi SSK (Satuan Setingkat
Kompi) b. menghilangkan
tongkat sodok c. mengeluarkan
personel Anti Anarkis untuk selanjutnya dibuatkan peraturan tersendiri.
2. Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom
X - -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 74
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
3. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
X - - sudah direvisi ada tambahan lampiran
4. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penanganan Ancaman Kimia, Biologi, dan Radioaktif
X - -
5. Peraturan Kapolri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Search And Rescue Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - - mengacu pada Basarnas
4 0 1
B PERKASATFUNG:
1. Perkakorbrimob Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standarisasi Satuan Gegana di Lingkungan Brimob Polri dan Detasemen Gegana Sat Brimobda
X - -
2. Perkakorbrimob Polri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Sertijab Dankorbrimob / Wadan Korbrimob Polri, Pejabat Utama dan Komandan Resimen
X - -
3. Perkakorbrimob Polri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganugerahan Warga Kehormatan Korbrimob Polri
X - -
4. Perkakorbrimob Polri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sertifikasi dan Brevet Kemampuan Brimob
X - -
5. Perkakorbrimob Polri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Kepengurusan dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Brimob Sky Diving Club
X - -
5 0 0
C RANCANGAN PERATURAN:
1. Perdankorbrimob Polri tentang Seragam dinas di jajaran Korps Brimob Polri
- - -
2. Perdankorbrimob Polri tentang Prosedur Penggunaan Kekuatan Korps Brimob Polri.
- - -
3. Perdankorbrimob Polri tentang
Persyaratan Jabatan di Lingkungan/Jajaran Korps Brimob Polri.
- - -
4. Perdankorbrimob Polri tentang Tata Cara Tradisi di jajaran Korps Brimob Polri
- - -
5. Perdankorbrimob Polri tentang Peraturan Urusan Dinas dalam di Jajaran Korps Brimob Polri.
- - -
6. Peraturan tentang Penanggulangan Kejahatan berintensitas tinggi
- - -
7. Perdankorbrimob Polri tentang Tata Upacara Tradisi Korbrimob Polri
- - -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 75
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
8. Perdankorbrimob Polri tentang Gampol Brimob, TIK dan Brevet/Tanda Kemampuan Korbrimob Polri.
- - -
0 0 0
t. Densus 88 AT
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
A PERATURAN KAPOLRI:
1. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.
X - -
2. Peraturan Kapolri Nomor5 Tahun 2005 tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Keluarganya dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme
X
3. Keputusan Kapolri Nomor: Kep/172/III/2014 tentang Penanganan tempat Kejadian Perkara Bom
X - -
3 0 0
B PERKASATFUNG:
1. Peraturan Kadensus 88 AT Polri Nomor: 1 Tahun 2011 tentang HTCK di Lingkungan Densus 88 AT Polri
X - -
2. Peraturan Kadensus 88 AT Polri Nomor: Kep/12/XII/2015 tentang Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme.
X - - perlu direvisi
3. SOP Nomor: B/1054/VI/2016/Densus tentang Prosedur Penindakan Tersangka Penindakan Terorisme
X - -
3 0 0
C RANCANGAN PERATURAN:
Peraturan tentang Sistem Rekrutmen dan Seleksi Personel di Lingkungan Densus 88 AT Polri
- - -
0 0 0
u. Lemdiklat Polri.
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
A PERATURAN KAPOLRI:
1. Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Penggunaan Video Compact Disk Fungsi
X - -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 76
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
Teknis Kepolisian
2. Peraturan Kapolri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Induk Diklat telah diganti menjadi Perkap Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sisdik Polri dan diubah lagi menjadi Perkap Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi lagi.
X - -
3. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kurikulum Pendidikan Sespati Polri dan Kurikulum Pendidikan Sespim
Polri.
X - -
4. Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri No. Pol. : 5 Tahun 2007 tentang Kurikulum Pendidikan Sespati Polri dan Kurikulum Pendidikan Sespim Polri.
X - -
5. Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Komponen Pendidikan untuk Pendidikan Pembentukan dan Pendidikan Pengembangan di Lingkungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
6. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Pelatihan Manajemen (Management Training) di Lingkungan Lembaga Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
7. Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dewan Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
8. Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2009 tentangPokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara.
X - -
9. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Wasdaldik
X - -
10. Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sisdikpoltelah diubah menjadi Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistim Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
11. Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
12. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tutor danTrainer Of Trainers Manajemen Training di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
X - -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 77
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
Indonesia.
13. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2013 tentangKemadiklat dan Lugri
X - -
14. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
12 2 0
B PERKASATFUNG:
1. PerkalemdikpolNomor 1 Tahun 2014tentang Penyelenggaraan LatihanTeknis, Latihan Kerja, dan Latihan Berganda padaPendidikan PembentukanBrigadir dan Tamtama KepolisianNegara Republik Indonesia.
X - -
2. Perkalemdikpol Nomor 2 Tahun 2014 tentang Evaluasi Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
3. Perkalemdiklat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyusunan Bahan Ajar Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
4. Perkalemdiklat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kurikulum Induk Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
4 0 0
C RANCANGAN PERATURAN:
Nihil - - -
0 0 0
v. Puslitbang Polri.
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
A PERATURAN KAPOLRI:
1. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyelenggaraan Presentasi, Demonstrasi, Uji Coba, Materiil, Fasilitas dan Jasa di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
2. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
2 0 0
B PERKASATFUNG:
Peraturan Kepala Puslitbang Polri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepolisian Negara Republik
X - -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 78
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
Indonesia .
C RANCANGAN PERATURAN:
Nihil 1 0 0
w. Puskeu Polri.
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
A PERATURAN KAPOLRI:
1. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2011
tentang Administrasi Pertanggung Jawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
2. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2014 tentangPenatabukuan Manual di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
3. Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2014 tentangPerubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Administrasi Pertanggung jawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
4. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perkap Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
4 0 0
B PERKASATFUNG:
Peraturan Kepala Puskeu Polri Nomor 1 Tahun 2013 Tanggal. 6 September 2013 tentang HTCK di Lingkungan Pusat Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
1 0 0
C RANCANGAN PERATURAN:
Nihil
0 0 0
x. Pusdokkes Polri.
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
A PERATURAN KAPOLRI:
1. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Peran Polri dalam Penanggulangan terhadap Flu Burung
X - -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 79
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
2. Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
- X - dengan berlakunya BPJS, Polri tidak lagi mengelola sendiri Dana Pemeliharaan Kesehatan (DPK) termasuk di dalamnya penggantian biaya
pelayanan kesehat an bagi pegawai negeri pada Polri
3. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2009 tentangPedoman Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia telah direvisi menjadi Perkap Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan bagi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
4. Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- - X penyesuaian rumpun kesehatan di lingkungan Polri
5. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Pemeliharaan Kesehatan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- X - dengan berlakunya BPJS, Polri tidak lagi mengelola sendiri dana pemeliharaan kesehatan (DPK)
6. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Bhayangkara
- - X penyesuaian
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi danPerizinan Rumah Sakit
7. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Rumkit di Lingkungan Polri
- X - direvisi menjadi Perkap Nomor 14 Tahun 2013 TentangPengelolaan Keuangan
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 80
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
dan SistemAkuntansi Rumah Sakit pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia
- - X penyesuaian perkembangan SOTK Polri sesuai Tupoksi
9. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2011
tentang Kedokteran Kepolisian
X - -
10. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Kesehatan BerkalaKepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
11. Peraturan Kapolri Nomor14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan dan SistemAkuntansi Rumah Sakit pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
12. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Kerja Badan PengujiKesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
13. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan tertentu di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
6 4 3
B PERKASATUNG:
1. Peraturan Kapusdokkes Polri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Hubungan dan Tata Cara Kerja di Lingkungan Pusdokkes Polri
X - -
2. Peraturan Kapusdokkes Polri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Kesmaptaan Gigi dan Mulut
X - -
3. Peraturan Kapusdokkes Polri Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Promotif Gigi dan Mulut
X - -
3 0 0
C SOP PUSDOKKES:
1. Penatalaksanaan Disaster Victim Identification (DVI) Fase TKP
X - -
2. Penatalaksanaan Disaster Victim Identification (DVI) Fase Post Mortem
X - -
3. Penatalaksanaan Disaster Victim Identification (DVI) Fase Ante Mortem
X - -
4. Penatalaksanaan Disaster Victim X - -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 81
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
Identification (DVI) Fase Rekonsisliasi
5. Penatalaksanaan Disaster Victim Identification (DVI) Fase Debriefing
X - -
6. Penatalaksanaan Food Security X - -
7. Penatalaksanaan Deteksi Dini Narkoba pada Anggota dan PNS Polri
X - -
8. Penatalaksanaan Assessment pada Kasus Penyalahgunaan Narkoba yang Terkait Masalah Hukum (Compulsery)
X - -
9. Penatalaksanaan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Bagi Anggota dan Pns Polri
X - -
10. Penatalaksanaan Penialaian Kesehatan Tahanan
X - -
11. Penatalaksanaan Pemeriksaan Orang Hidup
X - -
12. Penatalaksanaan Pemeriksaan Luar Jenazah
X - -
13. Penatalaksanaan Olah TKP Aspek Medis X - -
14. Penatalaksanaan Pemeriksaan Dalam (Otopsi) Jenazah
X - -
15. Penatalaksanaan Ekshumasi/Gali Jenazah
X - -
16. Kegiatan Fungsi Dokkes Pada Ops Kontinjensi
X - -
17. Kegiatan Fungsi pada Ops Penugasan Dalam Negeri
X - -
18. Kegiatan Fungsi Dokkes Pada Ops Kepolisian Luar Negeri
X - -
19. Alur Pemeriksaan DNA di Lab DNA Pusdokkes Polri
X - -
20. Prosedur Pemeriksaan Kasus Perkiraan Usia (Age Estimation) di Lingkungan. Pusdokkes Polri
X - -
21. Prosedur Pemeriksaan Analisa Bitemark di Lingkungan Pusdokkes Polri
X - -
22. Prosedur Pemeriksaan Dental Autopsy di Lingkungan Pusdokkes Polri
X - -
23. Pelayanan Radiologi Kedokteran Gigi di Lingkungan Pusdokkes Polri
X - -
24. Penatalaksanaan dan Pengolahan Data Odontogram di Pusdokkes Polri
X - -
25. Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Lab dan Klinik Odontologi Kepolisian (LKOK) Pusdokkes Polri
X - -
26. Pengambilan Sampel Bahan Awal Lab. Pengawasan Mutu Bag Farmapol
X - -
27. Prosedur Pengujian Sampel Lab. Pengawan Mutu Bag Farmapol
X - -
28. Rikkes Calon Anggota Polri Pemeriksaan X - -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 82
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
Tinggi Badandan Berat Badan
29. Rikkes Calon Anggota Polri dan Rik Tekanan Darah/Tensi dan Nadi
X - -
30. Rikkes Calon Anggota Polri Rik Visus/Mata
X - -
31. Rikkes Calon Anggota Polri Rik Butawarna/Isihara
X - -
32. Rikkes Calon Anggota Polri Rik Gigi & Mulut
X - -
33. Rikkes Calon Anggota Polri Rik THT X - -
34. Rikkes Calon Anggota Polri Rik Bedah X - -
35. Rikkes Calon Anggota Polri Pengambilan
Sampel Darah
X - -
36. Rikkes Calon Anggota Polri Pengambilan Sampel Urine
X - -
37. Rikkes Calon Anggota Polri Rik Penunjang EKG
X - -
38. Rikkes Calon Anggota Polri Rik Radiolodi dan Foto Thorax
X - -
39. Rikkes Calon Anggota Polri Elektorkardiografi dengan Pembebanan (Treadmill)
X - -
40. Kegiatan Yankes Tinkat Pertama X - -
41. Kegiatan Yankes Rujukan Tk Lanjut X - -
42. Kegiatan Yankes Gigi & Mulut X - -
43. Pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) X - -
44. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
X - -
45. Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) X - -
46. Penerimaan Materiil Kesehatan X - -
47. Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Pasca Kualifikasi (E-Proc)
X - -
48. Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) X - -
49. Pengiriman Materiil Kesehatan X - -
50. Penyimpanan Materiil Kesehatan X - -
51. Penyusunan Rencana Kebutuhan (Renbut)
X - -
52. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Pengadaan Langsung
X - -
53. Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tk Pertama
X - -
54. Penyusunan Perkap X - -
55. Urusan Keuangan Pusdokkes Polri X - -
56. Dinas Jaga Fungsi Kedokteran dan Kesehatan Polri
X - -
57. Urusan Tata Usaha X - -
D SOP RUMKITBHAYANGKARA TK I S.D TK IV:
1. Memberikan Informasi Kepada Pasien X - -
2. Memberikan Obat Injeksi X - -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 83
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
3. Melepas Infus Repaired X - -
4. Membantu Mobilisasi Pasien X - -
5. Desinfeksi dan Sterilisasi X - -
6. Identifikasi Sebelum Pemberian Obat, Darah Atau Produk Darah, Pengambilan Darah dan Specimen lain
X - -
7. Penerimaan Pasien Baru Rawat Inap X - -
8. Rujukan Pasien X - -
9. Pelayanan Atau Penyerahan Obat di Rawat Inap
X - -
10. Pelayanan Atau Penyerahan Obat di Rawat Jalan
X - -
11. Pelayanan Radiologi Radiodiagnostik X - -
12. Pendaftaran Pasien Baru Rawat Jalan X - -
13. Penerimaan Pasien di Ruang Operasi X - -
70 0 0
E RANCANGAN PERATURAN:
1. Peraturan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Indonesia.
- - -
2. Peraturan tentang Pembentukan, Peningkatan Status dan Penyelenggaraan Rumah Sakit Bhayangkara
- - -
3. Rancangan Perubahan Perkap Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan tertentu di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- - -
4. Revisi Perkap Nomor 11 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia
- - -
5. Rancangan Perkasatfung Penangulangan HIV dan AIDS di Lingkungan Polri
- - -
0 0 0
y. Pusjarah Polri.
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
A PERATURAN KAPOLRI:
1. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Upacara Kepolisian Negara Republik Indonesia.
X - -
2. Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik
X - -
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 84
NO NO JENIS
KLASIFIKASI
KETERANGAN VALID
TDK VALID
REVISI
Indonesia
2 0 0
B PERKASATFUNG:
Peraturan Kepala Pusjarah Polri Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 2 April 2012 tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan PusatSejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia
X - -
I 0 0
C RANC ANGAN PERATURAN:
Nihil - - -
0 0 0
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 85
BAB IV
KAJIAN PIRANTI LUNAK
Berdasarkan data hasil inventarisasi Pilun pada 24 satuan fungsi tingkat
Mabes Polri dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi tiap-tiap satuan fungsi
yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor6 Tahun 2017tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi tingkat Mabes Polri maupun
Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan
Kapolri dapat diuraian sebagai berikut:
34. Itwasum Polri
Berdasarkan hasil inventarisasi Pilun pada satuan fungsi Itwasum
Polri diperoleh data sebanyak 8 Perkap dinyatakan masih valid,
namum terdapat 1 Perkap yang perlu segera dilakukan revisi yaitu
Perkap Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan
Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Polri karena adanya
perubahan SOTK pada satuan organisasi tingkat mabes Polri dan
rencana penerapan sistem pengaduan masyarakat secara online
sebagai upaya untuk meingkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat. Disamping Perkap terdata pula sebanyak 9 peraturan
yang diterbitkan Irwasum Polri dalam bentuk Peraturan Irwasum
sebanyak 7 Peraturan dalam kondisi valid dimana salah satu dari
Peraturan Irwasum Polri tersebut yaitu Peraturan Irwasum Polri
Nomor 1 Tahun 2016 tentang SOP Penyelenggaraan Pemantauan
Tindak Lanjut Wasrik di Lingkungan Polri merupakan penjabaran
secara lebih teknis dari Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2014
tentang Pemantauan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil
Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Polri serta 2 buah
pentunjuk dan arahan dalam bentuk Surat Edaran Kapolri.
Hasil identifikasi sementara ditemukan bahwa Pilun-pilun pada
satuan fungsi Itwasum Polri sebagaian besar terbit sebelum terbitnya
Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 86
Peraturan Kepolisian sehingga ditemukan jenis dan hirarki peraturan
kepolisian serta materi muatan dalam peraturan yang telah ada
terdapat ketidak sesuaian, sebagai misal masih ditemukan Peraturan
Kapolri yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat teknis maupun
administrasi, namun demikiandengan keberadaan Pilun-pilun
sebagaimana tersebut diatas, Itwasum Polri sebagai unsur pengawas
dan pembantu pimpinan yang bertugas membantu dalam
menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polri untuk
memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta
pendampingan kegiatan pengawasan lembaga pengawas eksternal di
lingkungan Polri telah dapat dilaksanakan dengan baik.
(jumlah dan kondisi Pilun pada Itwasum Polri)
35. Sops Polri
Berdasarkan hasil inventarisasi Pilun pada satuan fungsi Sops Polri
diperoleh data sebanyak 5 Perkap dinyatakan masih valid, namum
terdapat 3 Perkap yang perlu segera dilakukan revisi yaitu Perkap
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Polri karena adanya
perubahan SOTK pada satuan organisasi tingkat mabes Polri, Perkap
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Kamtibmas
karena adanya perubahan nomenklatur kesatuan kewilayahan
maupun jenis kejahatan dan Perkap Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Manajemen Operasi Kepolisian karena adanya perubahan SOTK pada
satuan organisasi tingkat mabes Polri. Disamping Perkap terdata pula
0
2
4
6
8
10
PERKAP PERKASATFUNG RANC PERATURAN
8 9
0 0 0 0 0 0 0
VALID TDK VALID REVISI
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 87
sebanyak 5 peraturan yang diterbitkan AsopsKapolri dalam bentuk
Peraturan Asops Kapolri sebanyak 2 Peraturan dalam kondisi valid
dan 3 peraturan berbentuk SOP dalam kondisi valid, serta 1
rancangan peraturan yang akan disusun yaitu peraturan tentang
Tactical Game Latpraops Kepolisian yang diperlukan sebagai pedoman
dalam rencana pengamanan pada operasi kepolisian.
hasil identifikasi sementara ditemukan bahwa Pilun-pilun pada
satuan fungsi Sops Polri sebagaian besar terbit sebelum terbitnya
Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Peraturan Kepolisian sehingga ditemukan jenis dan hirarki peraturan
kepolisian serta materi muatan dalam peraturan yang telah ada
terdapat ketidak sesuaian, sebagai misal masih ditemukan Peraturan
Kapolri yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat teknis maupun
administrasi, antara lain Perkap Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem
Laporan Gangguan Kamtibmas seyogyanya cukup diatur dengan
Peraturan Asops Kapolri, namun demikian dengan keberadaan Pilun-
pilun sebagaimana tersebut diatas, Sops Polri sebagai unsur
pengawas dan pembantu pimpinan yang bertugas membantu Kapolri
dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengendalian operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu
termasuk pelaksanaan kerjasama dengan kementerian lembaga serta
menindaklanjuti pengawasan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan program khusus pemerintah yang berkaitan dengan
Polritelah dapat dilaksanakan dengan baik.
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 88
(jumlah dan kondisi Pilun pada Sops Polri)
36. SrenaPolri
Berdasarkan hasil inventarisasi Pilun pada satuan fungsi Srena Polri
diperoleh data sebanyak 20 Perkap dalam kondisi 12 Perkap
dinyatakan masih valid, 1 Perkap tidak valid yaitu dalam bentuk
Keputusan Kapolri Nomor : Kep/825/VIII/2016 tanggal 16 Agustus
2016 tentang Petunjuk Monitoring dan Evaluasi RBP Gelombang III
tahun 2016-2019 dan 7 (tujuh) Perkap perlu direvisi karena adanya
perubahan peraturan diatasnya, antara lain Perkap Nomor 21 Tahun
2010 tentang SOTK Satuan organisasi tingkat Mabes Polri yang telah
direvisi dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2017, Perkap Nomor 22
Tahun 2010 tentang SOTK satuan organisasi tingkat Polda dan
Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang SOTK satuan organisasi
tingkat Polres dan Polsek, serta Perkap Nomor 7 Tahun 2014 tentang
pembentukan dan peningkatan kesatuan kewilayahan dan Perkap
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sisrenstra Polri dan lain
sebagainya.Disamping Perkap terdata pula sebanyak 2 peraturan
yang diterbitkan Asrena Kapolri dalam bentuk Peraturan Asrena
Kapolri dalam kondisi masih valid yaitu tentang HTCK di lingkungan
Srena Polri dan Manajemen pengelolaan PLN dan PDN di lingkungan
Polri.
0
2
4
6 5 5
1 0 0
0
0 0
0
VALID TDK VALID REVISI
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 89
hasil identifikasi sementara ditemukan bahwa Pilun-pilun pada
satuan fungsi Srena Polri sebagaian besar terbit sebelum terbitnya
Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Peraturan Kepolisian sehingga ditemukan jenis dan hirarki peraturan
kepolisian serta materi muatan dalam peraturan yang telah ada
terdapat ketidak sesuaian, sebagai misal masih ditemukan Peraturan
Kapolri yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat teknis maupun
administrasi,antara lain ketentuan yang bersifat mengatur namun
dibuat dalam bentuk Keputusan Kapolri sebanya 6 Keputusan yang
seharusnya dalam bentuk Peraturan Kapolri, namun demikian
dengan keberadaan Pilun-pilun sebagaimana tersebut diatas, Srena
Polri sebagai unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang
bertugas menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan
anggaran; menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategi
Polri; menyelenggarakan pembinaan sistem organisasi dan
manajemen, serta tata laksana dilingkungan Polri; dan
menyelenggarakan program reformasi birokrasi Polri, telah dapat
dilaksanakan dengan baik.
(jumlah dan kondisi Pilun pada Srena Polri)
37. SSDMPolri
Berdasarkan hasil inventarisasi Pilun pada satuan fungsi Ssdm Polri
diperoleh data sebanyak 46 Perkap dinyatakan masih valid dan 3
0
2
4
6
8
10
12
PERKAP PERKASATFUNG RANC PERATURAN
12
2
0 1
0 0
7
0 0
VALID TDK VALID REVISI
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 90
Perkap perlu direvisi yaitu Perkap Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Penilaian Kinerja Bagi Pegawai Negeri Pada Polri Dengan Sistem
Manajemen Kinerja, yang dinilai kurang aplikatif dalam
pelaksanaannya, dan Perkap Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kriteria
Pegawai Negeri Pada Polri Yang Menerima Tunjangan Khusus pada
Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan/Atau Wilayah Perbatasan,
karena ada wilayah perbatasan yang belum tercantum dalam
lampiran Perkap sehingga perlu ditambahkan, serta Perkap Nomor 21
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perkap Nomor 6 Tahun 2011
tentang Tata Cata Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri
di Lingkungan Polri karena adanya perubahan kelas jabatan bagi
pegawai negeri pada Polri.Disamping 49 Perkap, terdata pula
sebanyak 4 peraturan As SDM yang seluruhnya dalam kondisi valid.
Dari hasil identifikasi sementara ditemukan bahwa Pilun-pilun pada
satuan fungsi Ssdm Polri sebagaian besar terbit sebelum terbitnya
Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Peraturan Kepolisian sehingga ditemukan jenis dan hirarki peraturan
kepolisian serta materi muatan dalam peraturan yang telah ada
terdapat ketidak sesuaian, sebagai misal masih ditemukan Peraturan
Kapolri yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat teknis maupun
administrasi, antara lain Perkap Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Penyusunan Propil Psikologi Terhadap Tersangka Tindan
Pidana, Perkap Nomor 2 Tahun 2007 tentang Dukungan Psikologi
Dalam Pola Pengasuhan Siswa Bintara Polri, Perkap Nomor 3 Tahun
2007 tentang Dukungan Psikologi Dalam Pola Pengasuhan Siswa
Perwira Polri, Perkap Nomor 26 Tahun 2007 tentang Program Talent
Scouting Mahasiswa Beasiswa (Brigadir) Polri dan lain-lain, namun
demikian dengan keberadaan Pilun-pilun sebagaimana tersebut
diatas, Ssdm Polri sebagai unsur pengawas dan pembantu pimpinan
yang bertugas membantu Kapolri dalam menyelenggarakan fungsi
manajemen di bidang pembinaan sumber daya manusia, perawatan
dan peningkatan kesejahteraan personel, penyelenggaraan fungsi
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 91
psikologi kepolisian dan psikologi personel dalam lingkungan Polri
serta penilaian kompetensi Polri, telah dapat dilaksanakan dengan
baik.
(jumlah dan kondisi Pilun pada Ssdm Polri)
38. Slog Polri
Berdasarkan hasil inventarisasi Pilun pada satuan fungsi Slog Polri
diperoleh data sebanyak 4 Perkap dinyatakan masih valid, dan 2
Peraturan Kasatfung dalam kondisi masih valid, serta 5 rancangan
peraturan yang diperlukan meliputi (1) peraturan tentang pengelolaan
BMP di lingkungan Polri, (2) peraturan tentang pengelolaan
perumahan dinas, (3) peraturan tentang pengelompokan barang, (4)
peraturan tentang standar minimal sarana dan prasarana polri, dan
(5) peraturan tentang pergudangan.
hasil identifikasi sementara ditemukan bahwa seluruh Pilun-pilun
pada satuan fungsi Slog Polri dibuat sebelum terbitnya Peraturan
Kapolri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan
Kepolisian sehingga ditemukan jenis dan hirarki peraturan kepolisian
serta materi muatan dalam peraturan yang telah ada terdapat ketidak
sesuaian, sebagai misal masih ditemukan Peraturan Kapolri yang
mengatur tentang hal-hal yang bersifat teknis maupun administrasi,
antara lain Perkap Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Produksi Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang di
0
10
20
30
40
50
PERKAP PERKASATFUNG RANC PERATURAN
46
4 0 0 0 0
3 0 0
VALID TDK VALID REVISI
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 92
Lingkungan Polri, dan terdapat ketentuan yang bersifat mengatur
namun disusun dalam bentuk Keputusan Assarpras Kapolri, yaitu
Keputusan Assarpras Kapolri Nomor: Kep/50/X/2012 tanggal 9
Oktober 2012 tentang SOP Pengamanan Kantor Ssarpras Polri,
namun demikian dengan keberadaan Pilun-pilun sebagaimana
tersebut diatas, Slog Polri sebagai unsur pengawas dan pembantu
pimpinan yang bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen
logistik di lingkungan Polri, telah dapat dilaksanakan dengan baik.
(jumlah dan kondisi Pilun pada Slog Polri)
39. Div Propam Polri
Berdasarkan hasil inventarisasi Pilun pada satuan fungsi Divpropam
Polri diperoleh data sebanyak 7 Perkap dan 4 Peraturan Kadivpropam
dinyatakan masih valid, namun demikian hasil identifikasi sementara
ditemukan bahwa Pilun-pilun pada satuan fungsi Divpropam Polri
sebagaian besar terbit sebelum terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian sehingga
ditemukan jenis dan hirarki peraturan kepolisian serta materi
muatan dalam peraturan yang telah ada terdapat ketidak sesuaian,
sebagai misal masih ditemukan Peraturan Kapolri yang mengatur
tentang hal-hal yang bersifat teknis maupun administrasi, antara lain
Perkap Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran
Disiplin, Perkap Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengamanan Internal
Di Lingkungan Polri dan terdapat ketentuan yang bersifat mengatur
0
1
2
3
4
5
PERKAP PERKASATFUNG RANC PERATURAN
4
2
5
0 0 0 0 0 0
VALID TDK VALID REVISI
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 93
dibuat dalam bentuk Keputusan Kapolri yaitu Keputusan Kapolri
Nomor : Kep/12/II/2004 tanggal 19 Pebruari 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Dan Akreditasi Profesi Polri, namun demikian
dengan keberadaan Pilun-pilun sebagaimana tersebut diatas,
Divpropam Polri sebagai unsur pengawas dan pembantu pimpinan
yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi
pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk
penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan
pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan
anggota Polri atau PNS Polritelah dapat dilaksanakan dengan baik.
(jumlah dan kondisi Pilun pada Divpropam Polri)
40. Divkum Polri
Berdasarkan hasil inventarisasi Pilun pada satuan fungsi Divkum
Polri diperoleh data sebanyak 5 Perkap dan 6 Peraturan Kadivkum
dinyatakan masih valid, danhasil identifikasi sementara diketahui
bahwa Perkap Nomor 7 Tahun 2005 tentang tentang Tata Cara
Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum di Lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia telah diubah dengan Perkap Nomor 2
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesiakarena ada pasal–pasal yang
sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan
peraturan perundang-undangan, antara lain: belum mengakomodir
pemberian bankum untuk institusi yang digugat; bantuan hukum
0
2
4
6
8
PERKAPPERKASATFUNG
RANCPERATURAN
7
4
0
0 0
0
0 0
0
VALID TDK VALID REVISI
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 94
terhadap veteran dihapuskarena saat ini tidak ada lagi veteran;
persyaratan untuk kuasa hukum di pengadilan disesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan;penambahan pemberian saran dan
pendapat dan Peraturan Kapolri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian telah diubah dengan Perkap
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan
Kepolisian.
Dengan keberadaan Pilun-pilun sebagaimana tersebut diatas, Divkum
Polri sebagai unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang
bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pengkajian,
bantuan dan nasehat hukum, pengembangan hukum, pembinaan
hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan Polri, serta
berpartisipasi dalam pembinaan hukum nasional dan HAM, telah
dapat dilaksanakan dengan baik.
(jumlah dan kondisi Pilun pada Divkum Polri)
41. Divhumas Polri
Berdasarkan hasil inventarisasi Pilun pada satuan fungsi Divhumas
Polri diperoleh data sebanyak 1 Perkap yaitu Perkap Nomor 24 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Polri, dalam kondisi valid dan 2 Peraturan Kadivhumas dinyatakan
masih valid. Mengacu pada kedudukan Divhumas Polri sebagai unsur
pengawas dan pembantu pimpinan yang bertugas membina dan
0
2
4
6
PERKAP PERKASATFUNG RANCPERATURAN
5 6
0 0 0 0 0 0 0
VALID TDK VALID REVISI
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 95
menyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat (Humas) di
lingkungan Polri, mengelola informasi, data, dan dokumentasi yang
dapat diakses oleh masyarakat, maka Pilun sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas dirasakan sangat terbatas sehingga diperlukan
adanya tambahan Pilun baru baik dalam bentuk Peraturan Kapolri
maupun Peraturan Kadivhumas.
(jumlah dan kondisi Pilun pada Divhumas Polri)
42. Divhubinter Polri
Berdasarkan hasil inventarisasi Pilun pada satuan fungsi Divhubinter
Polri diperoleh data sebanyak 5 Perkap dinyatakan masih valid,
namun terdapat 1 Perkap yang perlu segera direvisi yaitu Perkap
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penggunaan Jaringan Interpol (I-24/7)
dan Jaringan Aseanapol (E-ADS) di Indonesia, karena adanya
perubahan sistem pada sistem (I-24/7) dan (E-ADS) yang
menggunakan istilah-istilah baru, dan terdapat 4 (empat) ketentuan
yang bersifat mengatur namun dalam bentuk Kaputusan Kapolri,
sehingga dengan terbitnya Perkap Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Peraturan Kepolisian maka ke-empat ketentuan
tersebut perlu segera dilakukan penyesuaian.
Disamping 5 Perkap sebagaimana tersebut diatas, terdapat pula 9
peraturan Kasatfung dalam bentuk Peraturan Kadivhubinter
sebanyak 1 Peraturan dan 8 dalam bentuk SOP serta 3 rancangan
0
0,5
1
1,5
2
PERKAP PERKASATFUNG RANC PERATURAN
1
2
0 0 0 0 0 0 0
VALID TDK VALID REVISI
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 96
peraturan yang akan disusun yaitu peraturan tentang pakaian dinas
pegawai negeri pada Divhubinter Polri; peraturan tentang tata cara
permintaan bantuan dalam penanganan kejahatan lintas negara di
lingkungan Polri dan peraturan tentang atase Polri dan staf teknis
Polri di luar negeri. Namun demikian dengan keberadaan Pilun-pilun
sebagaimana tersebut diatas, Divhubinter Polri sebagai unsur
pengawas dan pembantu pimpinan yang bertugas menyelenggarakan
kegiatan National Central Bureau (NCB)-Interpol dalam upaya
penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, mengemban
tugas misi internasional dalam misi damai, kemanusiaan dan
pengembangan kemampuan sumber daya manusia serta turut
membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga Negara
Indonesia di Luar Negeri, telah dapat dilaksanakan dengan baik.
(jumlah dan kondisi Pilun pada Divhubinter Polri)
43. Div TIK Polri
Berdasarkan hasil inventarisasi Pilun pada satuan fungsi Div TIK
Polri diperoleh data sebanyak 3 Perkap dan 1 Peraturan Kadiv TIK
dinyatakan masih valid, namun peraturan tersebut dibuat sebelum
terbitkannya Perkap Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Peraturan Kepolisian, sehingga ditemukan jenis dan hirarki peraturan
kepolisian serta materi muatan dalam peraturan yang telah ada
terdapat ketidak sesuaian, yaitu Perkap Nomor 2 Tahun 2011 tentang
0
2
4
6
8
10
PERKAP PERKASATFUNG RANC PERATURAN
5
9
3
0 0 0 0 0 0
VALID TDK VALID REVISI
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 97
Penggunaan dan Pembiayaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan
Polri, seyogyanya cukup dalam bentuk Peraturan Kadiv TIK.
Keberadaan Peraturan Div TIK Polri sebagaimana tersebut diatas
apabila dihadapkan pada tugas satuan fungsi Div TIK yaitu
menyelenggarakan fungsi manajemen, pembinaan dan
pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi
elektronika serta pengawasan TIK di lingkungan Polri, dirasakan
sangat minim sehingga diperlukan peraturan-peraturan baru, baik
dalam bentuk Peraturan Kapolri untuk mengatur hal-hal yang
bersifat umum dan mengikat secara internal maupun eksternal Polri
serta peraturan Kadiv TIK Polri guna mengatur hal-hal yang bersifat
teknis dan atau administrasi, dan bahkan diperlukan peraturan-
peraturan dalam bentuk SOP yang lebih banyak, sehingga
memudahkan dalam pelaksanaan tugas .
(jumlah dan kondisi Pilun pada Div TIK Polri)
45. Sahli Kapolri
berdasarkan hasil inventarisasi Pilun pada satuan fungsi Sahli
Kapolri diperoleh data sebanyak 1 Perkap yaitu Perkap Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dan Tata
Kerja Penasihat Ahli Kapolri yang telah diubah menjadi Perkap Nomor
1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja
Penasihat Ahli Kapolri, sedangkan peraturan dalam bentuk
0
1
2
3
PERKAPPERKASATFUNG
RANCPERATURAN
3
1
0
0 0
0
0 0
0
VALID TDK VALID REVISI
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 98
Perkasatfung maupun rancangan peraturan adalah nihil.
Keberadaan peraturan tersebut bila dihadapkan pada tugas Sahli
Kapolri yaitu mengkaji dan menelaah secara ilmiah permasalahan
dibidang sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, keamanan dan
manajemen yang berimplikasi pada tugas Polri, dan memberikan
penalaran secara konsepsional kepada Kapolri sebagai bahan
pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan atau
kebijaksanaan yang bersifat makro dan strategis, dirasakan telah
cukup.
(jumlah dan kondisi Pilun pada Div TIK Polri)
46. Spripim Polri
Berdasarkan hasil inventarisasi Pilun pada satuan fungsi Spripim
Polri diperoleh data sebanyak 10 Peraturan Koorspripim Polri, dalam
kondisi masih valid, sedangkan ketentuan dalam bentuk Perkap
maupun rancangan peraturan adalah nihil. Keberadaan peraturan
Koorspripim tersebut dirasakan telah cukup untuk membantu dan
mewujudkan kelancaran dalam melaksanakan tugas yaitu membantu
Kapolri/ Wakapolri dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas
khusus dari Kapolri / Wakapolri;
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
PERKAP PERKASATFUNG RANC PERATURAN
1
0 0 0 0 0 0 0 0
VALID TDK VALID REVISI
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 99
(jumlah dan kondisi Pilun pada Spripim Polri)
47. Setum Polri
Berdasarkan hasil inventarisasi Pilun pada satuan fungsi Setum Polri
diperoleh data sebanyak 5 Perkap dalam kondisi 3 Perkap dinyatakan
masih valid dan 2 Perkap dalam proses revisi yaitu Perkap Nomor 15
Tahun 2007 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, karena perlu penyesuaian dengan Peraturan
Menteri Pan dan RB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Instansi Pemerintah dan Perkap Nomor 17 Tahun 2007
tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, karena bertentangan dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.Disamping
peraturan tersebut diatas,terdapat pula 2 Peraturan Kasetum,
diantaranya Peraturan Kasetum Polri Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Umum Polri, dalam
proses revisi karena adanya perubahan sistem pelayanan dari
pelayanan secara manual menjadi pelayanan secara elektronik
dengan diberlakukannya E-Office dan SIKD sehingga ada perubahan
waktu dalam pelayanan administrasi.
Perkap maupun Peraturan Kasetum Polri tersebut diatas dirasakan
telah memadai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Setum
Polri sebagai unsur staf yang bertugas menyelenggarakan pembinaan
fungsi kesekretariatan dan/atau administrasi umum baik yang
0
2
4
6
8
10
PERKAP PERKASATFUNG RANC PERATURAN
0
10
0 0 0 0 0 0 0
VALID TDK VALID REVISI
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 100
bersifat umum dan terpusat di lingkungan Mabes Polri, sehingga
pelaksanaan tugas selama ini berjalan lancar dan semakin baik.
(jumlah dan kondisi Pilun pada Setum Polri)
48. Yanma Polri
Hasil inventarisasi Pilun pada satuan fungsi Yanma Polri diperoleh
data sebanyak 1 Peraturan Kapolri dinyatakan masih valid, 1
Peraturan Kayanma Polri dalam kondisi masih valid dan 4 rancangan
peraturan yang akan disusun yaitu:
a. Peraturan Kayanma Polri tentang Pengamanan Markas di
Lingkungan Mabes Polri;
b. Peraturan Kayanma Polri tentang Penataan Rumah Dinas di
Lingkungan Mabes Polri;
c. Peraturan Kayanma Polri tentang Peraturan Umum Dinas
Dalam (PUDD) di Lingkungan Mabes Polri; dan
d. SOP tentang Pelayanan Musik.
Ketentuan-ketentuan ini diperlukan dalam rangka mendukung
kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas Yanma Polri sebagai
unsur staf dan pembantu pimpinan yang bertugas menyelenggarakan
fungsi pembinaan dan pelayanan umum dan urusan dalam di
lingkungan Mabes Polri, khususnya yang menyangkut fasilitas
Markas yang tidak dibebankan secara khusus kepada satuan
organisasi tertentu.
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
PERKAP PERKASATFUNG RANC PERATURAN
3
1
0 0 0 0
2
1
0
VALID TDK VALID REVISI
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 101
(jumlah dan kondisi Pilun pada Yanma Polri)
49. Baintelkam Polri
Hasil inventarisasi Pilun pada satuan fungsi Ditintelkam Polri
diperoleh data sebanyak 8 Perkap, dimana 5 Perkap dinyatakan
masih valid dan 3 Perkap dalam proses revisi yaitu: (1) Peraturan
Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan
Pengamanan Bahan Peledak Komersial; (2) Peraturan Kapolri Nomor 8
Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api
Untuk Kepentingan Olahraga, karena adanya perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang PNBP menjadi Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas
Penerimaan PNBP Yang Berlaku Pada Polridan (3) Peraturan Kapolri
Nomor 18 Tahun 2014 tentangTata Cara Penerbitan Surat Keterangan
Catatan Kepolisian, karena adanya penambahan pelayanan SKCK
secara on line, serta terdapat pula ketentuan yang bersifat mengatur
namun dibuat dalam bentuk Surat Keputusan yaitu Surat Keputusan
Kapolri Nomor: Skep/82/II/ 2004 tanggal 16 Pebruari 2014 tentang
Perizinan Pengawasan dan Pengendalian Senpi Non Organik Polri/TNI
untuk Kepentingan Beladiri.
Disamping Perkap sebagaimana tersebut diatas, diperoleh data
Perkasatfung sebanyak 10 peraturan Kabaintelkam dinyatakan valid
dan 1 peraturan Kabaintelkam yang direvisi yaitu Peraturan
Kabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
0
1
2
3
4
PERKAP PERKASATFUNG RANC PERATURAN
1 1
4
0 0 0 0 0 0
VALID TDK VALID REVISI
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 102
Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pertelaan
Tugas di Lingkungan Badan Inteljen Keamanan Negara Repulik
Indonesia, karena adanya perubahan SOTK Satuang Organisasi
Tingkat Mabes Polri, dari Perkap Nomor 21 Tahun 2010 menjadi
Perkap Nomor 6 Tahun 2017; serta terdapat 5 (lima) rancangan
peraturan yang akan dibuat yaitu:
a. Peraturan tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika
Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball;
b. Peraturan tentang penyelenggaran intelijen keamanan Polri;
c. Peraturan tentang Pemberian Izin Senjata Api Non Organik TNI
Polri dan Peralatanan Keamanan untuk Polsus dan Satwa;
d. Peraturan tentang Deteksi Aksi; dan
e. Peraturan tentang Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan
Baintelkam Polri.
Keberadaan peraturan-peraturan tersebut diatas telah dapat
membantu kelancatan pelaksanaan tugas Baintelkam Polri dalam
membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan bagi
kepentingan pelaksanaan tugas dan manajemen Polri secara umum
guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam
rangka mewujudkan keamanan dalam negeri, sehingga dapat berjalan
dengan baik.
(jumlah dan kondisi Pilun pada Ditintelkam Polri)
0
2
4
6
8
10
PERKAP PERKASATFUNG RANC PERATURAN
5
10
5
0 0 0
3
1 0
VALID TDK VALID REVISI
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 103
50. Baharkam Polri
Hasil inventarisasi Pilun pada satuan fungsi Baharkam Polri beserta
jajarannya diperoleh data Pilun dalam bentuk Peraturan Kapolri
sebanyak 16 Perkap sebagian besar terkait dengan pelaksanaan tugas
fungsi Binmas sebanyak 14 Perkap, fungsi Sabhara 1 Perkap, dan
diluar fungsi teknis jajaran Baharkam 2 Perkap dinyatakan dalam
kondisi masih valid serta Perkasatfung sebanyak 30 peraturan, terdiri
dari Peraturan Kabaharkam Polri 3, Peraturan Dirsabhara Baharkam
Polri 7, Peraturan Dirpolair Baharkam Polri 10 dan Peraturan
Dirpoludara Baharkam Polri 10, dalam kondisi masih valid.
Berdasarkan data tersebut diatas diketahui bahwa Perkap yang
terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi Sabhara sangat minim
(hanya 1 Perkap) dan yang terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi
Polair dan udara "nihil" dan hanya diatur dalam bentuk Perkasatfung,
hal ini tentunya dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas.
(jumlah dan kondisi Pilun pada Baharkam Polri)
51. Bareskrim Polri
Hasil inventarisasi Pilun pada satuan fungsi Bareskrim Polri diperoleh
data Pilun dalam bentuk Perkap sebanyak 16 Perkap, dengan
perincian 11 Pilun dalam kondisi valid, 2 Pilun tidak valid yaitu: (1)
Peraturan Kapolri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Administrasi
0
5
10
15
20
25
30
PERKAP PERKASATFUNG RANC PERATURAN
16
30
0 0 0 0 0 0 0
VALID TDK VALID REVISI
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 104
Penyidikan Tindak Pidana telah diatur dengan Perkap nomor 14
tahun 2012 dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 28 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Anti Administrasi Penyidikan
telah diubah dengan Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang
Manejemen Penyidikan Tindak Pidanadan 3 Pilun dalam proses revisi
meliputi :
a. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik
Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang
Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara
Republik Indonesia, karena perlu adanya penambahan isi
materi Perkap;
b. Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di
Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, saat ini
dalam tahap harmonisasi di Divkum Polri; dan
c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen
Penyidikan Tindak Pidana karena ada beberapa klausul terlalu
teknis dan menyulitkan penyidik, belum mengatur secara
lengkap tentang Administrasi penyidikan dan masih adanya
ketentuan hukum baru yg belum terakomodir.
Adapun rancangan peraturan yang akan disusun adalah peraturan
tentang sertifikasi penyidik dan penyidik pembantu.Hasil identifikasi
sementara ditemukan bahwa Pilun-pilun pada satuan fungsi
Bareskrim Polri tersebut sebagaian besar dibuat sebelum terbitnya
Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Peraturan Kepolisian sehingga ditemukan jenis dan hirarki peraturan
kepolisian serta materi muatan dalam peraturan yang telah ada
terdapat ketidak sesuaian, sebagai misal masih ditemukan Peraturan
Kapolri yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat teknis maupun
administrasi, antara lain Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan
Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, namun demikian dengan
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 105
keberadaan Pilun-pilun sebagaimana tersebut diatas telah dapat
mendukung dan memperlancar pelaksanaan tugas fungsi Bareskrim
Polri.
(jumlah dan kondisi Pilun pada Bareskrim Polri)
52. Korlantas Polri
Hasil inventarisasi Pilun pada satuan fungsi Korlantas Polri diperoleh
data Pilun dalam bentuk Perkap sebanyak 7 Perkap, dengan
perincian 5 Pilun dalam kondisi valid dan 2 Pilun perlu revisi, 2
Perkasatfung dan 3 rancangan peraturan. Perkap yang perlu direvisi
yaitu:
a. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan
Identifikasi Kendaraan Bermotor, dengan alasan:
1) beberapa pasal atau ketentuan-ketentuan dalam pasal
tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan
belum sepenuhnya mengakomodir perintah Undang-
undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan yang merupakan amanat ketentuan
pasal 64 ayat (2) dan (6), pasal 68 ayat (6), pasal 69 ayat
(3), pasal 72 ayat (3) dan pasal 75;
2) penyesuaian persyaratan dan prosedur Regident Ranmor
dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Samsat;
0
5
10
15
PERKAP PERKASATFUNG RANC PERATURAN
11
8
1 2
0 0
3
0 0
VALID TDK VALID REVISI
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 106
3) penyesuaian dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Polri;
4) penambahan tentang NRKB pilihan dan Pemblokiran;
5) perubahan nama STRP dan TNRP untuk registrasi
ranmor lintas Batas Negara menjadi STNK LBN dan
TNKB LBN;
6) penyusunan konsep rancangan Perkap Regident Ranmor
melaui proses pembahasan oleh Korlantas dan Divkum
serta pakar-pakar bidang hukum dan bidang lalu lintas;
7) hasil pembahasan merumuskan perubahan sistematika
dan perubahan materi sehingga susunan atau jumlah
bab-bab maupun pasal-pasal dalam Rancangan
perubahan Perkap juga berubah.
8) dengan berubahnya Sistematika dan lebih dari 50%
perubahan materi, sehingga Perkap Nomor 5 Tahun 2012
tentang Regident Ranmor dicabut dan disusun kembali,
(UU No.12 Th. 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan);
9) mencabut Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012
tentang Regident Ranmor
10) mencabut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penomoran
Kendaraan Bermotor, karena sudah dimasukkan ke
Perubahan Perkap Regiden Ranmor.
b. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin
Mengemudi, dengan alasan :
1) Perkap Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin
Mengemudi sebagai amanat dalam ketentuan pasal 88
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai dengan
perkembangan teknologi, kebutuhan dan kondisi
masyarakat serta penegakan hukum, sehingga harus
diganti.
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 107
2) materi revisi Perkap Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat
Izin Mengemudi terkait dengan:
a) judul Perkap : “Surat Ijin Mengemudi” diubah dan
disesuaikan dengan amanat dalam ketentuan Pasal
88 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu: Tata Cara,
Persyaratan, Pengujian dan Penerbitan Surat Izin
Mengemudi.
b) persyaratan pembuatan SIM A dan peningkatan
golongan menjadi SIM umum ditambahkan dengan
surat keterangan mengikuti pendidikan dan
pelatihan mengemudi.
c) penambahan Golongan SIM C1 dan C2
d) persyaratan pendaftaran penerbitan SIM;
e) mekanisme, prosedur dan tata cara penerbitan
SIM;
f) waktu pelayanan dan standar waktu setiap tahap
pelayanan SIM;
g) pemblokiran SIM; dan
h) besaran biaya PNBP SIM sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan (PP No. 60 Tahun
2016)
Adapun rancangan peraturan yang akan disusun sebagai upaya
untuk meingkatkan ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan
tugas Korlantas Polri adalah :
a. Peraturantentang Regident Ranmor;
b. Peraturan tentangTata Cara Penerbitan SIM Pengemudi;
c. Peraturan tentangLampu Isyarat dan Sirine.
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 108
(jumlah dan kondisi Pilun pada Korlantas Polri)
53. Korbrimob Polri
Hasil inventarisasi Pilun pada satuan fungsi Korbrimob Polri
diperoleh data Pilun dalam bentuk Perkap sebanyak 5 Perkap, dengan
perincian 4 Pilun dalam kondisi valid dan 1 Pilun dalam proses
revisidan 5 Perkasatfung dan 8 rancangan peraturan. Adapun Perkap
yang dilakukan revisi adalah Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010
tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam
Penanggulangan Huru-Hara, dengan alasan perubahan sebutan
Kompi menjadi SSK (Satuan Setingkat Kompi), menghilangkan
tongkat sodok, danmengeluarkan personel Anti Anarkis yang
selanjutnya dibuatkan peraturan tersendiri, sedangkan Peraturan
Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana
Mati telah disempurnakan dengan tambahan lampiran.
Sebagai upaya untuk mendukung kelancaran dan ketertiban
pelaksanaan tugas Korbrimob dalam membina dan mengerahkan
kekuatan guna menanggulangi gangguan keamanan danketertiban
masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi dengan
menyelenggarakan kegiatan penanggulangan terhadap kejahatan
terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia,
biologi, radioaktif, perlawanan teror, penanggulangan konflik sosial,
huru-hara, dan massa anarkis, kejahatan insurjensi,
menyelenggarakan fungsi Intelijen khusus, pencarian dan
0
1
2
3
4
5
PERKAP PERKASATFUNG RANC PERATURAN
5
2
3
0 0 0
2
0 0
VALID TDK VALID REVISI
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 109
penyelamatan masyarakat, serta tugas lain pada lingkup tugas pokok
Polri, maka Korbrimob Polri akan menyusun Peraturang sebagai
berikut:
a. Perdankorbrimob Polri tentang Seragam dinas di jajaran Korps
Brimob Polri;
b. Perdankorbrimob Polri tentang Prosedur Penggunaan Kekuatan
Korps Brimob Polri;
c. Perdankorbrimob Polri tentang Persyaratan Jabatan di
Lingkungan/Jajaran Korps Brimob Polri;
d. Perdankorbrimob Polri tentang Tata Cara Tradisi di jajaran
Korps Brimob Polri;
e. Perdankorbrimob Polri tentang Peraturan Urusan Dinas dalam
di Jajaran Korps Brimob Polri;
f. Peraturan tentang Penanggulangan Kejahatan berintensitas
tinggi;
g. Perdankorbrimob Polri tentang Tata Upacara Tradisi Korbrimob
Polri;
h. Perdankorbrimob Polri tentang Gampol Brimob, TIK dan
Brevet/Tanda Kemampuan Korbrimob Polri.
(jumlah dan kondisi Pilun pada Korbrimob Polri)
54. Densus 88 AT
Hasil inventarisasi Pilun pada satuan fungsi Densus 88 AT terdapat 3
Perkap dalam kondisi valid namun terdapat 1 Perkap yang bersifat
mengatur masih dalam bentuk Keputusan Kapolri yaitu Keputusan
0
2
4
6
8
PERKAP PERKASATFUNG RENC PERATURAN
4 5
8
0 0 0 1
0 0
VALID TDK VALID REVISI
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 110
Kapolri Nomor: Kep/172/III/2014 tentang Penanganan tempat
Kejadian Perkara Bom, dan 3 Perkasatfung dalam kondisi masih
valid namun terdapat 1 Perkadensus 88 AT yang akan direvisi yaitu
Peraturan Kadensus 88 AT Polri Nomor: Kep/12/XII/2015 tentang
Pengelolaan Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme, dan 1 peraturan
Kadensus dalam bentuk SOP yaitu SOP Nomor:
B/1054/VI/2016/Densus tentang Prosedur Penindakan Tersangka
Penindakan Terorisme dan1 rancangan peraturan yang akan disusun
yaitu Peraturan tentang Sistem Rekrutmen dan Seleksi Personel di
Lingkungan Densus 88 AT Polri.
Terkait dengan tugas Densus 88 AT Polri yaitumenyelenggarakan
fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, penyidikan, identifikasi dan
sosialisasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme,
memiliki resiko yang cukup besar dan rentan terhadap komplin
masyarakat baik sebagai korban maupun pelaku maka seyogyanya
disiapkan peraturan-peraturan tambahan yang bersifat teknis
maupun administrasi.
(jumlah dan kondisi Pilun pada Densus 88 AT Polri)
55. Lemdiklat Polri
Hasil inventaris piranti lunak pada satuan fungsi Lemdiklat Polri
diperoleh data sebanyak 14 Perkap dan 4 Peraturan Kalemdiklat
dinyatakan masih valid, namun demikian hasil identifikasi sementara
ditemukan bahwa Pilun-pilun pada satuan fungsi Lemdiklat Polri
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
PERKAP PERKASATFUNG RANCPERATURAN
VALID
TDK VALID
REVISI
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 111
hampir semuanya disusun sebelum terbitnya Peraturan Kapolri
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian
sehingga ditemukan jenis dan hirarki peraturan kepolisian serta
materi muatan dalam peraturan yang telah ada terdapat ketidak
sesuaian, sebagai misal masih ditemukan Peraturan Kapolri yang
mengatur tentang hal-hal yang bersifat teknis maupun administrasi,
antara lain Perkap Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan
Pengendalian Pendidikan cukup dalam bentuk Peraturan Kalemdiklat
Polri, namun demikian dengan keberadaan Pilun-pilun tersebut telah
membantu kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas Lemdiklat
Polri beserta satuan jajarannya.
(jumlah dan kondisi Pilun pada Lemdiklat Polri)
56. Puslitbang Polri
Hasil inventarisasi piranti lunak pada satuan fungsi Puslitbang Polri
diperoleh data 2 Perkap dan 1 Perkasatfung dalam kondisi valid,
namun demikian apabila dihadapkan pada tugas Puslitbang Polri
yang cukup berat yaitu:
a. menyelenggarakan fungsi perencanaan dan penyusunan
program penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang
penegakan hukum, pemeliharaan Kamtibmas, perlidungan,
pengayoman dan pelayanan masyarakat;
b. melaksanakan pengawasan uji materiil, fasilitas, dan jasa oleh
satuan pembina fungsi yang bersangkutan, guna menjamin
mutu materiil, fasilitas dan jasa;
0
5
10
15
PERKAP PERKASATFUNG RANC PERATURAN
14
4
0 0 0 0 0 0 0
VALID TDK VALID REVISI
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 112
c. melakukan inovasi dan rekayasa materiil serta fasilitas
laboratorium teknologi kepolisian;
d. melaksanakan kerja sama dengan unsur pelaksana Litbang di
lingkungan Polri maupun instansi atau lembaga.
dirasakan sangat minim sehingga diperlukan peraturan -peraturan
tambahan untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas, baik
dalam bentuk Perkap, Perkasatfung maupun SOP.
(jumlah dan kondisi Pilun pada Puslitbang Polri)
57. Puskeu Polri
Hasil inventaris piranti lunak pada satuan fungsi Puskeu Polri
diperoleh data bahwa 4 Perkap dan 1 Perkasatfung dinyatakan dalam
kondisi masih valid, namun demikian apabila dikaitkan dengan tugas
Puskeu Polri dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan manajemen
dan administrasi keuangan di lingkungan Polri, maka diperlukan
peraturan-peraturan tambahan yang berfifat teknis dan atau
administrasi dalam bentuk Perkasatfung, walaupun selama ini tugas-
tugas tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik.
0
0,5
1
1,5
2
PERKAP PERKASATFUNG RANC PERATURAN
2
1
0 0 0 0 0 0 0
VALID TDK VALID REVISI
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 113
(jumlah dan kondisi Pilun pada Puskeu Polri)
58. Pusdokkes Polri
Hasil inventaris piranti lunak pada satuan fungsi Pusdokkes Polri
diperoleh data 13 Perkap dengan kondisi 6 Perkap dinyatakan masih
valid, 4 Perkap tidak valid /tidak berlaku dan 3 Perkap direvisi, 73
Perkasatfung dengan perincian 3 Pilun dalam Peraturan
Kapusdokkes, 57 Pilun dalam bentuk SOP Pusdokkes dan 13 Pilun
dalam bentuk SOP Rumah Sakit Bhayangkara Tkt I s/d Tkt IV, serta
5 rancangan peraturan. Diantara 13 pilun Peraturan Kapolri terdapat
4 pilun dinyatakan sudah tidak valid lagi yaitu;
a. Perkap Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penggantian Biaya
Pelayanan Kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian
Negara Republik Indonesia dinyatakan tidak valid karena
dengan berlakunya BPJS, Polri tidak lagi mengelola sendiri
dana pemeliharaan kesehatan (DPK) termasuk di dalamnya
penggantian biaya pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri
pada Polri;
b. Perkap Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemeriksaan
Kesehatan Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia sudah direvisi menjadi dinyatakan sudah
tidak valid lagi karena sudah direvisi menjadi Perkap Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan bagi
Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. Perkap Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana
Pemeliharaan Kesehatan di Lingkungan Kepolisian Negara
0
1
2
3
4
PERKAP PERKASATFUNG RANC PERATURAN
4
1
0 0 0 0 0 0 0
VALID TDK VALID REVISI
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 114
Republik Indonesia dinyatakan sudah tidak valid lagi
karenadengan berlakunya BPJS, Polri tidak lagi mengelola
sendiri dana pemeliharaan kesehatan (DPK); dan
d. Perkap Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan
Keuangan Rumkit di Lingkungan Polri dinyatakan sudah tidak
valid lagi karena telah direvisi menjadi Perkap Nomor 14 Tahun
2013 tentang Pengelolaan Keuangan dan Sistem Akuntansi
Rumah Sakit pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Terdapat pula 3 Perkap dalam proses revisi yaitu:
a. Perkap Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Jabatan
Fungsional Rumpun Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah
dilakukan proses revisi denganpenyesuaian rumpun kesehatan
di lingkungan Polri;
b. Perkap Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Rumah Sakit Bhayangkara telah dilakukan
proses revisi dengan menyesuaikan Peraturan Menteri
Kesehatan tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
c. Perkap Nomor 11 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Negara
Republik Indonesia telah dilakukan proses revisi
denganmenyesuaikan perkembangan SOTK Polri sesuai
Tupoksi.
Sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran dalam
pelaksanaan tugas maka Pusdokkes Polri merencanakan untuk
menyusun 5 peraturan baru yaitu:
a. peraturan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan bagi
Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Indonesia;
b. peraturan tentang Pembentukan, Peningkatan Status dan
Penyelenggaraan Rumah Sakit Bhayangkara;
c. rancangan perubahan Perkap Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan tertentu di Lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 115
d. revisi Perkap Nomor 11 Tahun 2011 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Bhayangkara
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e. rancangan Perkasatfung tentang Penangulangan HIV dan AIDS
di Lingkungan Polri.
(jumlah dan kondisi Pilun pada Pusdokkes Polri)
59. Pusjarah Polri
Hasil inventaris piranti lunak pada satuan fungsi Pusjarah Polri
diperoleh data 2 Pilun berbentuk Perkap dan 1 pilun Perkasatfung
dinyatakan dalam kondisi valid, namun demikian apabila dikaitkan
dengan tugas Pusjarah Polri dalam membina dan menyelenggarakan
fungsi penelitian, dokumentasi atau pencatatan, edukasi, pengkajian,
pengkoleksian benda-benda bersejarah Polri, penyediaan literatur dan
pengharaan atau pengormatan terhadap pegawai pada Polri, maka
ketentuan tersebut dirasakan sangat minim sehingga diperlukan
peraturan-peraturan baru baik dalam bentuk Perkap maupun
Perkasatfung.
0
20
40
60
80
PERKAP PERKASATFUNG RANC PERATURAN
6
73
5 4 0 0 3 0 0
VALID TDK VALID REVISI
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 116
(jumlah dan kondisi Pilun pada Pusjarah Polri)
0
0,5
1
1,5
2
PERKAP PERKASATFUNG RANC PERATURAN
2
1
0 0 0 0 0 0 0
VALID TDK VALID REVISI
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 117
BAB V
PENUTUP
60. Kesimpulan
a. berdasarkan hasil inventarisasi piranti lunak pada 25 satuan
fungsi tingkat Mabes Polri diperoleh data sebanyak 402 Pilun
dengan perincian 205 Pilun dalam bentuk Peraturan Kapolri,
196 Peraturan Kasatfung, dengan kondisi 363 Pilun dinyatakan
masih valid, 9 Pilun tidak valid/out off date dan 19 Pilun
direvisi, serta 36 rancangan peraturan yang akan disusun;
b. berdasarkan hasil kajian ditemukan Pilun yang bersifat
mengatur namun disusun dalam bentuk Keputusan, Surat
Keputusan maupun Surat Edaran sebanyak 14 Pilun yang
berada pada satuan fungsi Itwasum Polri (2 pilun), Srena Polri
(4 pilun), Slog Polri (1 pilun), Divpropam Polri (1 pilun),
Divhubinter Polri (4 pilun), Baintelkam Polri (1 pilun), dan
Korlantas Polri (1 pilun), hal ini tentunya tidak sesuai dengan
ketentuan yang diatur didalam Peraturan Kapolri Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian;
c. hasil identifikasi ditemukan bahwa Pilun-pilun pada satuan
fungsi tingkat Polri sebagaian besar disusun dan diterbitkan
sebelum terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian sehingga
ditemukan jenis dan hirarki peraturan kepolisian serta materi
muatan dalam peraturan yang telah ada terdapat ketidak
sesuaian, sebagai misal masih ditemukan Peraturan Kapolri
yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat teknis maupun
administrasi, yang seharusnya dapat dibuat dalam bentuk
peraturan Kasatfungsi.
d. dalam rangka mendukung kelancaran dan ketertiban
pelaksanaan tugas dan fungsi diperoleh data bahwa terdapat 7
satuan fungsi tingkat Mabes Polri yang memiliki jumlah Pilun
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 118
sangat terbatas, yaitu Sahli Kapolri hanya memiliki 1 Pilun,
Yanma Polri hanya 2 Pilun, Divhumas Polri hanya 3 Pilun,
Puslitbang Polri hanya 3 Pilun, Pusjarah Polri hanya 3 Pilun,
Div TIK Polri hanya 4 Pilun dan Puskeu Polri hanya 5 Pilun, hal
ini dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas dan
fungsi satuan fungsi di tingkat Mabes Polri maupun satuan
fungsi yang ada di kesatuan kewilayahan;
e. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 6
Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK) pada Satuan Organisasi tingkat Mabes Polri sebagai
revisi dari Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 maka
Pilun-Pilun yang terkait dengan adanya perubahan organisasi
dan tata laksana serta perubahan nomenklatur maupun
titelatur perlu segera dilakukan penyesuaian (revisi);
61. Saran
a. bagi satuan fungsi tingkat Mabes Polri segera melakukan revisi
terhadap Pilun-Pilun yang dinyatakan tidak valid/out off date
dan melakukan percepatan terhadap Pilun-Pilun yang saat ini
dalam proses revisi, dan segera membentuk tim pokja untuk
menyusun rancangan peraturan yang akan dibuat;
b. terhadap 14 Pilun yang bersifat mengatur namun masih dalam
bentuk Keputusan/Surat Keputusan/Surat Edaran disarankan
seyogyanya segera direvisi penjadi peraturan dengan
mempedomani Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian;
c. terhadap Pilun-pilun pada satuan fungsi tingkat Mabes Polri
yang menurut jenis dan hirarki serta materi muatan dalam
peraturan belum sesuai dengan ketentuan pada Peraturan
Kapolri Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan
Kepolisian, seyogyanya segera disesuaikan, khususnya
terhadap peraturan-peraturan yang bersifat teknis maupun
administrasi cukup dengan peraturan Kasatfungsi;
Kajian piranti lunak Satfung Mabes Polri 119
d. terhadap 7 satuan fungsi tingkat Mabes Polri yang memiliki
jumlah Pilun sangat terbatas, yaitu Sahli Kapolri, Yanma Polri,
Divhumas Polri, Puslitbang Polri, Pusjarah Polri, Div TIK Polri
dan Puskeu Polri, disarankan segera menambah pilun baru,
guna mendukungan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
tugas dan fungsi satuan fungsi;
e. terhadap Pilun-Pilun pada satuan fungsi yang terkait dengan
perubahan organisasi dan tata laksana serta perubahan
nomenklatur maupun titelatur dengan terbitnya Peraturan
Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja (SOTK) pada Satuan Organisasi tingkat Mabes Polri
perlu segera dilakukan penyesuaian.
Paraf : 1. Kabagtala :.........
2. Karolemtala :.........
Jakarta, Mei 2017
ASISTEN KAPOLRI BIDANG PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN
Drs. BAMBANG SUNARWIBOWO,S.H., M.Hum INSPEKTUR JENDERAL POLISI