Post on 15-Apr-2016
description
MANAJEMEN MANAJEMEN PELAKSANAAN KBKPELAKSANAAN KBK
A. PendahuluanA. Pendahuluan
1. 1. Beberapa pengertian Beberapa pengertian a. Manajemen:a. Manajemen:
cara melakukan sesuatu secara benar cara melakukan sesuatu secara benar (doing (doing things right). things right). b. Pendidikan berbasis materi (ilmu): b. Pendidikan berbasis materi (ilmu): materi ajar semakin banyak karena Ilmu terus materi ajar semakin banyak karena Ilmu terus berkembang. berkembang. c. Pendidikan berbasis kompetensi, c. Pendidikan berbasis kompetensi, KBM diarahkan pd pembentukan kompetensi KBM diarahkan pd pembentukan kompetensi untuk melakukan suatu kegiatan, penerapan untuk melakukan suatu kegiatan, penerapan
atau pengembangan ilmu.atau pengembangan ilmu.
d. Implikasi penerapan pendidikan berbasis d. Implikasi penerapan pendidikan berbasis kompetensi (KBK) kompetensi (KBK)
- - Kurikulum berorientasi pada kompetensi yang Kurikulum berorientasi pada kompetensi yang
harus dikuasai siswa/lulusan. harus dikuasai siswa/lulusan. - S - Standar kompetensi harus dirumuskan secara tandar kompetensi harus dirumuskan secara
cermat cermat
- S - Standar kompetensi dijabarkan menjadi tandar kompetensi dijabarkan menjadi sejumlah komp. dasar (kemampuan minimal sejumlah komp. dasar (kemampuan minimal
yang harus dikuasai siswa) yang harus dikuasai siswa) - P - Pembelajaran dengan pendekatan embelajaran dengan pendekatan
pembelajaran tuntas pembelajaran tuntas - S - Siswa yang belum kompeten di remidi iswa yang belum kompeten di remidi
- P - Penilaian mengacu pada standar kompetensienilaian mengacu pada standar kompetensi
B. Kebijakan Pendidikan TerkaitB. Kebijakan Pendidikan TerkaitDi samping KBK, kebijakan lain yang harus diikuti Di samping KBK, kebijakan lain yang harus diikuti sekolah: sekolah: PP, SPM, TUPOKSI unit/lembaga terkait, danPP, SPM, TUPOKSI unit/lembaga terkait, danMBS MBS 1. PP No 22 tahun 1999 dan PP No. 25 tahun 20001. PP No 22 tahun 1999 dan PP No. 25 tahun 2000 PP No 22 th 1999 ttg Otonom Daerah, termasuk PP No 22 th 1999 ttg Otonom Daerah, termasuk Pendidikan.Pendidikan. PP No. 25 th 2000 ttg pembagian tugas, PP No. 25 th 2000 ttg pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah (pemerintah pusat) dan Pemda, termasuk (pemerintah pusat) dan Pemda, termasuk pengaturan tentang penyelenggaraan pengaturan tentang penyelenggaraan pendidikan. pendidikan.
Dalam hal pelaksanaan KBK, pemerintah memiliki Dalam hal pelaksanaan KBK, pemerintah memiliki wewenang:wewenang:(1)(1) menetapkan kebijakan dasar yaitu: standar menetapkan kebijakan dasar yaitu: standar kompetensi lulusan, kompetensi dasar, silabi, kompetensi lulusan, kompetensi dasar, silabi, dan materi pokok secara nasional dan materi pokok secara nasional (2) (2) pedoman pelaksanaan seperti pedoman pedoman pelaksanaan seperti pedoman penilaian hasil belajar, pola pembelajaran, penilaian hasil belajar, pola pembelajaran, manajemen pelaksanaan, kalender manajemen pelaksanaan, kalender pendidikan, dan waktu belajar efektif.pendidikan, dan waktu belajar efektif.(3) (3) Dinas Pendidikan daerah kabupaten/ kota Dinas Pendidikan daerah kabupaten/ kota memiliki wewenang mengembangkan indikator memiliki wewenang mengembangkan indikator pencapaianpencapaian kompetensi, kompetensi, merumuskanmerumuskan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan indikator pencapaiannya. daerah dan indikator pencapaiannya.
Untuk melaksanakan KBK secara optimal, sekolah dituntut memahami standar kompetensi dan silabi yang sudah ditetapkan pemerintah maupun pemerintah daerah dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik di sekolah maupun di luar sekolah, serta mengembangkan materi ajar yang sesuai dengan kondisi siswa dan lingkungan sekolah.
SPM yg ditetapkan Depdiknas, tetap berlaku pd pelaksanaan KBK, namun ada penyesuaian yg terkait dg pembelajaran secara tuntas, yaitu ttg :
Tujuan, standar kompetensi siswa, strategi pembelajaran, penilaian, bimbingan belajar, dan layanan siswa.
BimbinganSiswa berprestasi: Bimbingan akademik untuk memperkaya pengalaman belajar atau mempercepat penyelesaian jenjang pendidikannya (lulus lebih awal).
Siswa bermasalah: Bimbingan belajar (akademik), psikologis, dan sosial untuk membantu siswa memecahkan masalah yang dihadapi supaya mencapai kompetensi tertentu, bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya.
Siswa yang akan bekerja: Bimbingan karir.
Lembaga Pelaksana di Tingkat Sekolah yaitu: Komite Sekolah, Pengelola Sekolah, dan Guru
1) Peran Komite Sekolah: a) memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah, b) memberi dukungan (finansial, pemikiran dan tenaga) dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah, c) mengontrol transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran sekolah, d) menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat di sekitar sekolah.
2) Peran Sekolah adalah sebagai berikut: a) meningkatkan komunikasi dengan semua warga sekolah (guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, warga masyarakat sekitar sekolah, dan komite sekolah) b) mensosialisasikan konsep dan pelaksanaan KBK serta implikasinya terhadap siswa dan sekolah, dan c) menetapkan tahap dan administrasi pelaksanaan KBK, antara lain: - memahami standar kompetensi serta yang ditetapkan secara nasional dan daerah;
- merumuskan kompetensi dan menyusun silabus sesuai kebutuhan masyarakat sekitar sekolah; - mohon bantuan ke Dinas Pend. Kab./Kota dan atau pakar dari perguruan tinggi dalam rangka menyusun silabus; - melakukan benchmarking, yaitu membandingkan silabus yg disusun sekolah dg silabus dari sekolah/pihak lain yg dipandang sebagai yang terbaik; - mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kurikulum; - menata ulang penugasan guru sesuai kompetensinya; - meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan; - memberdayakan semua sumber daya sekolah.
Tugas unsur-unsur yang ada di sekolah a) Kepala Sekolah - menjamin tersedianya dokumen kurikulum, - membantu guru memahami dan melaksanakan kurikulum, - mengatur jadwal pertemuan guru dengan orang tua siswa, - menjalin hubungan dengan Dinas Pend. Kab./Kota/Prop.,dan perguruan tinggi, - menyusun laporan kpd stakeholders ttg hasil evaluasi perencanaan, pelaksanaan KBK di sekolah.b) Guru
- mempelajari dan memahami kurikulum, - menyusun silabus dan mengembangkan materi ajar yang sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi siswa dan sekolah, - melaksanakan KBM yang berorientasi pada pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan,
- mengumpulkan dan berbagi gagasan dengan sesama guru mengenai perencanaan KBM sesuai dengan prinsip KBK,
- menghadiri pertemuan di tingkat sekolah, KKG/MGMP, tingkat kecamatan, dan kabupaten atau kota, dan
- menyelesaikan tugas-tugas administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
C. Manajemen Pelaksanaan KBK di SekolahC. Manajemen Pelaksanaan KBK di Sekolah
Manajemen pelaksanaan KBK di sekolah merupakan bagian dari program peningkatan mutu pendidikan didukung oleh MBS
MBS: model manajemen yg memberi otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif dengan melibatkan semua warga sekolah (kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, warga masyarakat sekitar sekolah, dan komite sekolah).
Manajemen pelaksanaan KBK di sekolah meliputi Manajemen pelaksanaan KBK di sekolah meliputi pembuatan kurikulum satuan pendidikan, perencanaan pembuatan kurikulum satuan pendidikan, perencanaan KBM, penyampaian kurikulum (KBM, penyampaian kurikulum (curriculum deliverycurriculum delivery), ), PBM, evaluasi, dan idealnya termasuk akuntabilitas PBM, evaluasi, dan idealnya termasuk akuntabilitas sekolah, yaitu kemampuan sekolah menyediakan sekolah, yaitu kemampuan sekolah menyediakan informasi kepada pihak lain tentang rencana yang sudah informasi kepada pihak lain tentang rencana yang sudah disusun dan tingkat pencapaiannya, keberhasilan dan disusun dan tingkat pencapaiannya, keberhasilan dan kegagalan, serta pendukung dan penghambatnya. kegagalan, serta pendukung dan penghambatnya. Berdasar informasi tersebut pihak luar menetapkan Berdasar informasi tersebut pihak luar menetapkan derajat akuntabilitas sekolah. derajat akuntabilitas sekolah.
Secara operasional, pelaksanaan KBK di sekolah Secara operasional, pelaksanaan KBK di sekolah meliputi: meliputi: 1)1) perencanaan, 2)perencanaan, 2) pengorganisasian, pengorganisasian, 3)3) pelaksanaan kegiatan, 4)pelaksanaan kegiatan, 4) evaluasi, dan evaluasi, dan 5)5) pelaporan. pelaporan.
KOMPETENSI dan SILABI NASIONAL
SILABI SEKOLAH
SEKOLAH
PERGURUAN TINGGI
TIM PENGEMBANG KURIKULUM MGMP
SEKOLAH
KOMPETENSI dan SILABI LOKAL
Materi Ajar
Satuan Pelajaran
Fasilitas yang Diperlukan
SDM yang Diperlukan
Penyusunan Satuan Pelajaran
Penyusunan Rencana Kegiatan Belajar-Mengajar
KOMPETENSI AWALYang dipersyaratkan
SATUAN PELAJARAN
RENCANA KEGIATAN SISWA RENCANA KEGIATAN GURU
FASILITAS & WAKTU Yang diperlukan
POLA PENILAIAN HASIL BELAJAR
RENCANA TINDAK LANJUT
KompetensiKognitif/ Afektif/Psikomotor
SATUAN PELAJARAN Identifikasi Indiktor
Kompetensi
INSTRUMEN PENILAIAN
TES TERTULIS/ UNJUK KERJA
Penyusunan Rencana Penilaian Hasil Belajar Siswa
Penyusunan Jadwal Kegiatan Belajar-Mengajar
JUMLAH PESERTA DIDIK
RENCANA KEGIATAN KURIKULER
JADWAL KEGIATAN BELAJAR-MENGAJAR (KBM)
SUMBER DAYA TERSEDIA
PENGAYAANREMIDIPENILAIAN
HASIL BELAJAR
KBM SELANJUTNYA
Tiga kemungkinan Hasil PenilaianTiga kemungkinan Hasil Penilaian
KOMPETEN 75 - 85 %
PENILAIAN
KBM
Waktu Terjadwal SisaKOMPETENSI > 85 %
Waktu Terjadwal HabisKOMPETENSI < 75 %
Manajemen Kegiatan Pembelajaran Tuntas
KBM REMIDI
KBMPENGAYAAN
Akselerasi
Kompetensi < 75 % dan waktu habis
KBM REGULER BERIKUTNYA
Penilaian Ulang
Konselor / Wali Kelas
Bimbingan Psikologis/Akademik
Kmpetensi Minimal 75 %
Kompetensi 75 – 85 % dan waktu habis
Kompetensi > 85 % dan waktu Tersisa
Kompetensi 75 – 85 % dan waktu tersisa
LAYANAN KBM INDIVVIDUAL
Jenis dan Sasaran Evaluasi
EVALUASI Proses
Masukan
Hasil
Evaluasi oleh Pihak Dalam
(guru/kep.sek)
Evaluasi oleh Pihak Luar (B.A.S.)
Laporan GuruLaporan Guru
Hambatan dan Upaya Mengatasi
Wali KelasLAPORAN
Pencapaian Kompetensi Matapelajaran
Laporan Wali Kelas
Pencapaian Kompetensi per Siswa
Kepala Sekolah
ORTU & Siswa
Laporan Wali Kelas
Profil Pencapaian Kompetensi per Kelas
Pola Laporan Kepala Sekolah
AKREDITASI
KOMITE SEK.
SISWA
ORTU SISWA
LAPORAN
EVALUASI DIRI
PENGAKUAN PENGGUNA LULUSAN
DINAS PEND. KAB./KOTA