Post on 22-Oct-2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Manusia tidak lepas dengan linkungan hidupnya begitu pula dengan
lingkungan/ekologi pemerintahan ini merupakan bagian terpenting dari sebuah
kehidupan karena menentukan kualitas maupun kuantitas pemerintah itu sendiri
dalam menjalankan pemerintahan maka dibentuk lembaga-lembaga pemerintah
dewasa ini kita sering melihat secara nyata, lembaga pemerintahan seperti
legislatife, eksekutif, dan yudikatif terpengaruh budaya daerah asal masing
masing daerah begitu pula budaya melekat dalam setiap jiwa para aparatur
pemerintah yang secara tidak langsung mempengaruhi kinerja serta karakter
aparatur dalam menjalankan pemerintahan.
Warisan sistem pemerintahan sentralistik Pola pikir yang terbentuk
sebagai akibat pengalaman selama ini dengan sistem pemerintahan dan
pembangunan yang sentralistik, lemahnya pengawasan, ketidaktanggapan dalam
mengubah pendekatan dan strategi pembangunan, serta ketidak selarasan antara
kebijakan dan pelaksanaan pada berbagai bidang
pembangunan dan terjadinya krisis ekonomi telah menyebabkan
melemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas secara
otonom, tidak terdesentralisasinya kegiatan pelayanan masyarakat,
ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah, dan ketidak berdayaan
masyarakat dalam proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan di
berbagai daerah. Dalam konteks Indonesia, dengan tidak mengesampingkan faktor
ketida kadilan, geopolitik, dan etnisitas, tampak kecenderungan mengidentifikasi
gerakan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa perbedaan agama,budaya turut
mendorong ketegangan politik, bahkan dapat memicu separatisme.
Sedangkan Budaya merupakan konsep yang meliputi banyak hal (luas).
Hal tersebut termasuk segala sesuatu dari pengaruh proses pemikiran individu dan
perilakunya. Ketika budaya tidak menentukan sifat dasar dari frekuensi pada
1
dorongan biologis seperti lapar atau seks, hal tersebut berpengaruh jika, kapan,
dan bagaimana dorongan ini akan memberi kepuasan.
Budaya adalah hal yang diperoleh. Ia nya tidak dimasukkan mewarisi
respon dan kecenderungan. Bagaimanapun, semenjak perilaku manusia dari
perilaku. Kerumitan dari masyarakat modern merupakan kesungguhan dimana
budaya jarang memberikan ketentuan yang terperinci atas perilaku yang tepat.
Budaya terutama dijalankan oleh keadaan yang batasannya cukup bebas pada
perilaku individu dan oleh pengaruh fungsinya dari institusi seperti keluarga dan
media masa. Kemudian, budaya memberikan kerangka dalam yang mana individu
dan rumah tanga gaya hidup menyusun. Batasan dimana perangkat budaya dalam
perilaku disebut norma, yang merupakan aturan sederhana dimana menentukan
atau melarang beberapa perilaku dalam situasi yang spesifik. Norma dijalankan
dari nilai budaya. Dimana nilai budaya adalah kepercayaan yang dipertahankan
dimana menguatkan apa yang diinginkan. Pelanggaran dari norma budaya
berakhir dengan sangsi yang merupakan hukuman dari pencelaan sosial yang
ringan untuk dibuang dari kelompok.
Persoalan-persoalan yang bernuansa separatisme kedaerahan
yang sempit pada saat itu dapat diredam dengan pendekatan stabilitas politik
dengan nuansa pembangunan pertumbuhan ekonomi yang secara artifisial cukup
memuaskan, unutk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) rakyat disertai
dengan sistem pemerintahan yang sentralistik. Pada saat terjadinya krisis ekonomi
yang dashat pada akhir tahun 1337 yang pada akhirnya tidak dapat diatasi dan
kemudian disusul oleh krisis multidimensional akibat sinergi negatif antara krisis
ekonomi dan keadaan sosial politik yang tidak sehat yang sebenarnya merupakan
"api dalam sekam" maka meledaklah ketidakpercayaan pada penguasa pada
waktu itu sehingga orde baru jatuh dan digantikan oleh orde reformasi.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan
masalah yaitu : Bagaimana lingkungan social pemerintahan dalam sebuah Negara/
2
1.3 Tujuan
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui lingkungan
social pemerintahan dalam sebuah Negara
3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Teori Organisme dan Lingkungan
Pemerintahan adalah satu system dari gerak semua fungsi yang ada di satu
masyarakat Negara yang mempunyai wilayah tertentu yang digunakan sebagai
alat kekuasaan untuk mencapai tujuan meliputi bidang-bidang kejasmanian dan
kerohanian. Fungsi-fungsi tersebut sangat banyak dan selalu berkembang dalam
proses penyesuaian dengan lingkungannya.
Kehidupan bernegara sebagai kehidupan organism dalam upaya mencapai
tujuannya mempunyai alat kelembagaan dengan fungsi sendiri-sendiri mendukung
kehidupan Negara seutuhnya.
Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Baik
lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari
lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya
memerlukan lingkungan.
Pengertian lingkungan adalah tempat dimana mahluk hidup tinggal
dimana/ segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi
perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung.
Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Jika kalian
berada di sekolah, lingkungan biotiknya berupa teman-teman sekolah, bapak ibu
guru serta karyawan, dan semua orang yang ada di sekolah, juga berbagai jenis
tumbuhan yang ada di kebun sekolah serta hewan-hewan yang ada di sekitarnya.
Adapun lingkungan abiotik berupa udara, meja kursi, papan tulis, gedung sekolah,
dan berbagai macam benda mati yang ada di sekitar.
Seringkali lingkungan yang terdiri dari sesama manusia disebut juga
sebagai lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem
pergaulan yang besar peranannya dalam membentuk kepribadian seseorang.
Secara khusus, kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk
menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup
segenap makhluk hidup di bumi.
4
Adapun berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan
ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya
manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lainnya.
Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:
1. Unsur Hayati (Biotik)
Unsur hayati (biotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari
makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. Jika
kalian berada di kebun sekolah, maka lingkungan hayatinya didominasi oleh
tumbuhan. Tetapi jika berada di dalam kelas, maka lingkungan hayati yang
dominan adalah teman-teman atau sesama manusia.
2. Unsur Sosial Budaya
Unsur sosial budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat
manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku
sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat
adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota
masyarakat.
3. Unsur Fisik (Abiotik)
Unsur fisik (abiotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari
benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain.
Keberadaan lingkungan fisik sangat besar peranannya bagi kelangsungan hidup
segenap kehidupan di bumi. Bayangkan, apa yang terjadi jika air tak ada lagi di
muka bumi atau udara yang dipenuhi asap? Tentu saja kehidupan di muka bumi
tidak akan berlangsung secara wajar. Akan terjadi bencana kekeringan, banyak
hewan dan tumbuhan mati, perubahan musim yang tidak teratur, munculnya
berbagai penyakit, dan lain-lain.
2.2 Ekologi Pemerintahan
Ekologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu “Oikos” yang artinya rumah
atau tempat tinggal, atau dengan kata lain lingkungan tempat organisme-
organisme tinggal. Sedangkan “Logos” yang artinya ilmu. Pertama kali
5
diperkenalkan oleh Ernest Haeckel dari Jerman pada tahun 1896. Secara harfiah
ekologi adalah ilmu tentang mahkluk hidup dalam rumahnya, atau dapat diartikan
juga sebagai ilmu tentang rumah tangga mahluk hidup.
Perbedaan Ekologi dan Lingkungan yaitu :
- Persoalan Lingkungan = “pemikiran manusia untuk memperbaiki agar udara
dan air yang terkena polusi diubah menjadi udara dan air yang segar, dan sehat
untuk kepentingan sendiri.
- Persoalan Ekologi = “pemikiran manusia yang semakin luas dan mendalam
tentang bagaimana upaya melestarikan danau, mencegah efek insektisida
terhadap berbagai spesies binatang, mencegah masuknya pencemaran terhadap
sumber air minum, mencegah perubahan iklim terhadap produksi dan
perubahan habitat.
2.3 Pengertian Pemerintah
Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-
badan legislative, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai
tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintaha adalah
perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya
dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.
2.3.1 Pengertian Pemerintah Daerah
Setelah diberlakukannya Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, maka menurut pasal 1 ayat (2) dan (3), yaitu :
(2) Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip ekonomi seluas–luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaiman dalam Undang -Undang Dasar Republik
Indonesia Taahun 1945.
(3) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
Pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah.
Sebagai pimpinan penyelenggara Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan yang
6
ditetapkan DPRD, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Daerah
bertanggung jawab kepada DPRD. Adapun kewajiban Kepala Daerah menurut
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana dilakukan pada pasal 22 :
a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional,
serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
d. Mewujudkan keadilan pemerataan
e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
h. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
k. Melestarikan lingkungan hidup
l. Mengelola administrasi kependudukan.
m. Melestarikan nilai sosial budaya.
n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang – undangan sesuai dengan
kewenagannya.
2.3.2 Lingkungan Fisik Pemerintahan
Pengetahuan lingkungan fisik dapat memberikan penjelasan
perkembangan dan pengaruh hubungan lingkungan dengan kehidupan
manusia,serta sebaliknya pengaruh kehidupan manusia terhadap lingkungan,baik
yang bersifat langsung maupun sifatnya yang tidak langsung.
1. Lingkungan fisik dapat digolongkan ke dalam 3 lingkungan fisik yaitu
lingkungan geografis, sumber daya alam dan sumber adaya penduduk atau
manusia.
2. Pengaruh lingkungan geografis terhadap kehidupan bernegara dapat
dikelompokkan atas 7 dimensi pengaruh lingkungan negara dan pemerintahan,
yaitu letak negara dalam rotasi bola dunia, bentuk daratan, bentuk air
7
kesuburan tanah dan mineral, iklim, bentuk-bentuk fisik perbatasan negara
dan besar kecilnya wilayah negara.
3. Sumber daya alam ialah bagi potensi yang terdapat di dalam lingkungan alam
yang dapat diubah menjadi bahan atau energi untuk kepentingan hidup
manusia. Kekayaan alam ialah bahan atau energi untuk kepentingan hidup
manusia. Kekayaan alam ialah berbagai jenis tumbuhan, hewan dan berbagai
material dalam kandungan bumi, baik berupa benda cair maupun benda padat
yang dapat memberi manfaat kepada manusia yang memilikinya.
4. Manusia (penduduk) sebagai komunitas yang mendiami bagian-bagian bumi
sebagaimana makhluk hidup lainnya merupakan salah satu faktor lingkungan
fisik. Manusia (penduduk) tidak saja sebagai tujuan tetapi juga sebagai sumber
daya yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia itu sendiri. Dengan
kata lain, di samping manusia (penduduk) sebagai titik pusat atau tujuan dari
lingkungannya, dia adalah unsur lingkungan salah satu spesies faktor animal
dan juga adalah faktor ekonomi.
2.3.3 Lingkungan Sosial Pemerintahan
1. Lingkungan sosial pemerintahan ialah semua aspek kehidupan manusia sebagai
homo sosial, sebagai homo politicon, homo economic dan homo sapiens di
dalam kehidupan bernegara. Semua aspek kehidupan tersebut tidak merupakan
unsur yang berdiri sendiri yang lepas dari unsur-unsur lain.Perubahan terhadap
unsur yang satu akan berpengaruh terhadap unsurunsur yang lain, hubungan-
hubungan tersebut dengan lingkungan alam sekitarnya semakin hari semakin
mendapat perhatian dalam mempelajari kehidupan bernegara dan
pemerintahannya.
2. Ideologi adalah pola dasar tentang cita-cita yang sifatnya praktis untuk
mencapai tujuan suatu kelompok organisasi dalam kehidupan bernegara
meliputi bidang sosial, politik, ekonomi dan lain-lain.Bentuk ekstrim dari
suatu ideologi ialah bila sifatnya memaksa untuk dijadikan cara hidup yang
menggariskan apa yang tidak sejalan dengan ideologinya harus dianggap
8
sebagai penyakit atau musuh.Pada umumnya cara-cara yang ditempuh
ideologist untuk menciptakan ideologinya dilakukan melalui 3 cara yaitu :
a. Ideologi diciptakan melalui hasil penelitian atas berbagai ideologi yang
ada,
b. Ideologi dirumuskan atau diciptakan dari hasil pengalaman kelompok atau
bangsa yang bersangkutan,
c. Dari pemikiran filosofis, merumuskan ideologi bangsanya dari berbagai
pemikiran filosofis atau atas dasar ajaran-ajaran agama yang ada.
3. Sosial budaya sebagai bagian dari unsur lingkungan sosial pemerintahan dapat
dibagi atas kebudayaan yang sifatnya nonmaterial dan yang sifatnya material.
Kebudayaan yang sifatnya nonmaterial antara lain bahasa,nilai, norma,
pengetahuan, pengertian-pengertian dasar yang dihayati oleh masyarakat, dan
lain-lain. Sedangkan kebudayaan yang sifatnya material atau fisik ialah benda
yang dihasilkan masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan,
misal: benda yang dihasilkan masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan
lingkungan, misal:peralatan, jalan raya, rumah, irigasi, mainan, dan lain-lain.
4. Sosial politik mengandung pengertian yang luas dan sangat fleksibel,sehingga
belum ada definisi yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu yang
penting bukan definisinya tetapi pengertian tentang kekuasaan negara,
bagaimana terbentuknya kekuasaan negara itu,bagaimana sistem yang baik,
bagaimana pembangunan kekuasaan dalam kelembagaan, bagaimana sistem
yang baik, bagaimana pembagian kekuasaan dalam kelembagaan, bagaimana
administrasinya, apa tujuan dan untuk kepentingan siapa, bagaimana negara
itu menentukan kebijaksanaan dan tugas nasional, bagaimana hubungan warga
dengan kepala negara, bagaimana negara mengatur hubungan kekuasaan
pemerintah dengan perseorangan, kelompok dan parpol, bagaimana negara
membela warga dan kepentingan negara dari gangguan yang datang dari
dalam dan dari luar, bagaimana negara mengusahakan kemakmuran dan
kesejahteraan warganya dan lain-lain.
5. Lembaga perekonomian dikatakan sebagai keseluruhan struktur
kemasyarakatan, karena lembaga ini menghubungkan setiap orang dalam
9
kehidupan ekonomi, baik dalam proses produksi maupun dalam proses
distribusi barang dan jasa.
6. Keamanan sosial mencakup dimensi sangat luas yang tidak terpisahkan dari
masalah ketertiban dan pertahanan. Keamanan sosial meliputi pengertian
perseorangan, kelompok, masyarakat dan semua aspeknya.Gangguan terhadap
keamanan sosial dapat bersifat material dan immaterial, dapat datang dari
dalam maupun dari luar. Dalam perkembangan dewasa ini keamanan sosial
dapat dibedakan antara pertahanan keamanan yang berupa gangguan terhadap
kepentingan nasional yang timbul dari dalam maupun dari luar dengan
ketertiban sosial menyangkut gangguan terhadap kepentingan warga baik
secara individual maupun secara kelompok.
2.4 Lingkungan Sosial Pemerintahan dan korupsi
Perkembangan ekonomi dunia diawali dengan ekonomi klasik yang
digagas oleh Adam Smith pada abad ke-18 dengan karyanya Wealth of Nations.
Doktrin utama dalam ekonomi klasik adalah adanya invisible handsebagai
pengatur pola distribusi sumber daya sehingga peran pemerintah tidak diperlukan,
bahkan dianggap akan mengganggu. Mekanisme pasar berdasarkan hukum supply
dan demand menjadi penggerak ekonomi. Dalam kondisi yang demikian pelaku
ekonomi akan berupaya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya
dengan pengorbanan sekecil mungkin. Dengan terjadinya depresi besar dalam
tahun 1930-an, ekonomi klasik dianggap gagal dengan ditandai ketidakmampuan
pasar untuk menciptakan keseimbangan. Oleh karena itu kemudian JM Keynes
mengajukan konsep baru yang dikenal dengan neoklasik.Konsep ini menekankan
bahwa di-butuhkan intervensi pemerintah dalam distribusi sumber daya
mengingat pasar tidak mampu menciptakan keseimbangan.
Dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan
manusia,ekonomi berlanjut pada tahapan ekonomi sumber daya alam (SDA).
Eksplorasi dan eksploitasi SDA dilakukan secara besar-besaran. Dampak dari
gaya ekonomi inilah yang sekarang dirasakan oleh dunia.Terjadi perubahan iklim
(climate change)yang sangat membahayakan kehidupan di muka bumi. Es yang
10
mencair, tenggelamnya beberapa pulau, banyaknya bencana alam, serta
munculnya berbagai penyakit baru adalah awal dari derita yang akan dialami oleh
peradaban umat manusia apabila hal ini tidak segera diatasi.Kerusakan lingkungan
global yang melampaui batas-batas generasi menunjukkan manusia mengabaikan
pemahamannya sendiri bahwa dunia ini sebenarnya terbatas (tragedy of the
commons).
Oleh karena itu sekarang muncul ekonomi berikutnya,yakni ekonomi
lingkungan (environment economics) atau ekonomi hijau (greenomics). Disadari
bahwa dalam implementasinya, ekonomi SDA telah menimbulkan biaya yang
sangat besar atau dikenal dengan eksternalitas. Eksternalitas dalam hal ini adalah
biaya (transaction cost) yang timbul pada aktivitas atau pihak di luar pelaksanaan
kegiatan ekonomi tersebut. Biaya biaya tersebut tetap ada walaupun ada pihak
yang tidak menanggungnya secara langsung.
11
BAB III
PENUTUP
Pemerintahan adalah satu system dari gerak semua fungsi yang ada di satu
masyarakat Negara yang mempunyai wilayah tertentu yang digunakan sebagai
alat kekuasaan untuk mencapai tujuan meliputi bidang-bidang kejasmanian dan
kerohanian. Fungsi-fungsi tersebut sangat banyak dan selalu berkembang dalam
proses penyesuaian dengan lingkungannya.
Pengetahuan lingkungan fisik dapat memberikan penjelasan
perkembangan dan pengaruh hubungan lingkungan dengan kehidupan
manusia,serta sebaliknya pengaruh kehidupan manusia terhadap lingkungan,baik
yang bersifat langsung maupun sifatnya yang tidak langsung.
1. Lingkungan fisik dapat digolongkan ke dalam 3 lingkungan fisik yaitu
lingkungan geografis, sumber daya alam dan sumber adaya penduduk atau
manusia.
2. Pengaruh lingkungan geografis terhadap kehidupan bernegara dapat
dikelompokkan atas 7 dimensi pengaruh lingkungan negara dan pemerintahan,
yaitu letak negara dalam rotasi bola dunia, bentuk daratan, bentuk air
kesuburan tanah dan mineral, iklim, bentuk-bentuk fisik perbatasan negara
dan besar kecilnya wilayah negara.
3. Sumber daya alam ialah bagi potensi yang terdapat di dalam lingkungan alam
yang dapat diubah menjadi bahan atau energi untuk kepentingan hidup
manusia. Kekayaan alam ialah bahan atau energi untuk kepentingan hidup
manusia. Kekayaan alam ialah berbagai jenis tumbuhan, hewan dan berbagai
material dalam kandungan bumi, baik berupa benda cair maupun benda padat
yang dapat memberi manfaat kepada manusia yang memilikinya.
4. Manusia (penduduk) sebagai komunitas yang mendiami bagian-bagian bumi
sebagaimana makhluk hidup lainnya merupakan salah satu faktor lingkungan
fisik.
12
DAFTAR PUSTAKA
Baidhawy, Zakiyuddin. 2005. Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Lubis, Ridwan. 2005. Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Departemen Agama RI.
Soekanto, Soerjono. 1994. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cetakan kedelapan.
Soekanto, Soerjono. 1993. Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cetakan kedua.
Koentjoroningrat, Pengantar antropologi I.
13
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan
makalah ini.
Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyelesaian makalah ini.
Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih jauh
dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat
penyusun harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.
Ciamis, April 2011
Penyusun
14
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR......................................................................................i
DAFTAR ISI....................................................................................................i
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................1
1.1 Latar Belakang................................................................................1
1.2 Rumusan Masalah...........................................................................1
1.3 Tujuan ............................................................................................2
BAB II PEMBAHASAN..................................................................................3
BAB III PENUTUP..........................................................................................12
DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................13
15
ii
LINGKUNGAN SOSIAL PEMERINTAHAN
Diajukan untuk memenuhi salah satu tugasMata Kuliah Ekologi Pemerintahan
Dosen : Iriena, S.IP.
Disusun oleh :
IMAM BADARUZZAMANREGI REFIAN GARIS
DEDI ISKANDARAYI DEVI
JUARTIKA NURJANAH
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHANFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS GALUHCIAMIS
2011
16