Post on 04-Jan-2016
description
Modul Penerimaan Negara
Generasi - 2
KILAS BALIK :1. Sebelum 2006 : Pengelolaan Penerimaan Negara dilakukan
secara terpisah oleh DJP (MP3), DJPBC (EDI), dan DJPBN (SISPEN).
2. 2006 s.d. sekarang : disatukan dalam satu sistem yaitu MPN (koordinasi ada di DJP).
3. 2014- : MPN-G2 (koordinasi ada di DJPBN).
PENDAHULUAN
Perbedaan antara MPN dan MPN-G21. Dokumen Sumber2. Tempat dan Channel Pembayaran3. Proses Billing4. Waktu Pembayaran (Pelayanan)5. Proses Reversal dan perbaikan data6. Koneksitas dengan Sistem Pengeluaran7. Konfigurasi Sistem
MPN vs MPN-G2
Existing MPN (Perdirjen 78 tahun 2006): ada 2 dokumen sumber :1. Surat Setoran (SSP, SSPBB, SSB, SSBC, SSPCP, SSBP, SSPB, STBS)2. Bukti Penerimaan Negara (BPN)
MPN G-2 hanya ada satu dokumen sumber yaitu Bukti Penerimaan Negara (BPN)
Dokumen Sumber
MPN (Existing) :1. Tempat Pembayaran : Bank dan Kantor Pos2. Channel Pembayaran :
a. Loketb. e- Banking (hanya 1 %)
Tempat dan Channel Pembayaran
Tempat dan Channel Pembayaran
MPN-G2 :1. Tempat Pembayaran : Bank dan Non Bank2. Channel Pembayaran :
a. Loketb. ATMc. Internet-Bankingd. Phone-Banking*e. SMS-Banking*f. Supermarket atau gerai lainnya seperti Carrefour,
Hypermart, Giant, Superindo, Matahari, Ramayana, Indomaret, Alfamart, dsb*
* bertahap
Proses Billing(Pembentukan data tagihan)
MPN (Existing) : Tidak Ada. Menjadi satu dengan proses pembayaran di Bank/Pos persepsi, dengan mengisi formulir setoran sekaligus dilakukan perekaman data.
MPN-G2 : Ada, terutama untuk jenis setoran yang bersifat Self Assessment.
Catatan:Proses Billing adalah proses pengisian elemen data terkait informasi pembayaran yang akan dilakukan, penyetor akan mendapatkan sebuah kode billing yang akan digunakan sebagai dasar pembayaran tagihan negara.
MPN (Existing) :Waktu pembayaran pada Bank/Pos Persepsi sesuai dengan jam pelayanan Perbankan/Pos yaitu antara pukul 08.00 s.d. 15.00.
MPN-G2 :Waktu pembayaran tidak terbatas (1x24x7)
Waktu Pembayaran(Jam Pelayanan)
MPN (Existing) :Bank/Pos dapat melakukan proses reversal maupun perbaikan data. (salah satu penyebab utama perbedaan data MPN).
MPN-G2 :Tidak ada lagi proses reversal oleh bank/pos, data pembayaran sesuai dengan data billing. Sedangkan proses perbaikan data hanya dapat dilakukan oleh masing unit pemilik sistem billing.
Proses Reversal dan Perbaikan Data
MPN (Existing) :
MPN-G2 :
Proses Pelimpahan
Bank Persepsi
KBI (501
)
BI (502
)
BI (502
)Bank
Persepsi
KBI (501)
BI (502)
BI (502)
Koneksitas sistem MPN dengan SPAN
BI Pot. SPM
MPN
1.a
Bank Persepsi
SPAN
Penerimaan melalui BI termasuk PPB /PPh MIgas
1.b
2.a
2.b
3.a
3.bPPB/PPh MIgas
Pajak dan Non Pajak
Pajak dan Non Pajak
Pajak dan Non Pajak termasuk pengembalian pendapatan
Pajak termasuk pengembalian pendapatan
DJP
Informasi pendapatan yang berasal dari SPAN
4
12
Konfigurasi MPN-G2
Sumber: dimodifikasi dari bahan presentasi PT. Finnet Indonesia
Biller DJP Biller DJBC Biller DJA Biller DJPB
Switching
Bank Teller (P2H) Non Bank (P2H) Bank e-Banking (H2H)
Data Tagihan
Proses Billing
Proses Billing
Proses Billing
Proses Billing
Monitor
Data Pembayaran
MPN (DJPB)
Data Tagihan Data Tagihan Data Tagihan
1. Antrian di Loket Bank/Pos Persepsi2. Potongan SPM kadang tidak mendapat NTPN3. Masih terdapat perbedaan data antara LKP dan MPN4. Kesalahan Pengisian formulir oleh Bank/Pos Persepsi5. Kesalahan pelimpahan
Permasalahan MPN(existing)
MPN G-2
Melalui Sistem Billing
1. Bendahara Umum Negara berwewenang menetapkan sistem
penerimaan negara (UU No. 1 Tahun 2004).2. Penatausahaan Penerimaan Negara saat ini dilaksanakan melalui
Modul Penerimaan Negara (MPN) sesuai PMK 99/PMK.06/2006 dan Perdirjen PER-78/PB/2006.
3. Disadari bahwa MPN saat ini masih mengalami beberapa permasalahan dimana WP/WS/WB belum terlayani dengan baik serta beberapa transaksi pada MPN masih diragukan keakuratan datanya.
4. Pengembangan MPN kedepan adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem pembayaran yang lebih modern (transaksi elektronik) yang sejalan dengan UU ITE No. 11 Tahun 2008 dimana “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.
Latar Belakang
1. Peningkatan pelayanan kepada WP/WS/WB.2. Pengelolaan rekening pemerintah secara efektif dan
efisien.3. Penyediaan data dan informasi penerimaan negara
secara cepat, akurat dan akuntabel.
Tujuan
1. Pengintegrasian sistem penerimaan negara dengan menggunakan single database yang ditatausahakan secara terpusat melalui unit khusus di DJPB.
2. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal sejalan dengan perkembangan teknologi informasi perbankan.
3. Perluasan berbagai alternatif cara pembayaran (payment channel) sehingga pembayaran penerimaan negara dapat dilakukan selama 24 jam (on-line).
4. Restrukturisasi rekening pemerintah (bidang penerimaan) yang menunjang pelaksanaan TSA secara penuh.
5. Mengembalikan nature proses bisnis perbankan tanpa dibebani oleh pekerjaan tambahan dalam rangka penatausahaan penerimaan negara.
Inisiatif Penyempurnaan MPN
Faktor Penunjang Pelaksanaan
Sistem MPN G-21. Membangun sistem billing yang handal pada masing-masing unit eselon 1 Kemenkeu.
2. Menyediakan berbagai alternatif cara pembayaran (payment channel) selain pembayaran melalui teller yang disediakan oleh bank/pos persepsi atau pihak lain (collecting agent) seperti ATM, Internet-Banking, Phone-Banking, SMS-Banking, Kartu Kredit, Supermarket, dll. Sehingga terbuka kesempatan layanan penyetoran penerimaan negara on-line selama 24 jam.
3. Memperbanyak dan memperluas fasilitas pelayanan proses billing (Warnet, SMS, Phone, Service Desk, Customer Service, dll.)
4. Mengubah perilaku WP/WS/WB dalam penyetoran penerimaan negara dari cara konvensional ke sistem yang lebih modern yaitu melalui sistem billing.
1. .2. .3. .4. .
5. Merestrukturisasi rekening pemerintah dalam rangka pelaksanaan TSA secara penuh dibidang penerimaan negara yang sejalan dengan penatausahaan penerimaan negara secara terpusat.
6. Melakukan penyederhanaan isian (elemen data) surat setoran (SSP, SSPBB, SSB, SSPCP, SSCP, SSBP, SSPB).
7. Mengurangi handling baik di KPPN, Kantor Pusat DJPB maupun di bank/pos persepsi dalam semua rangkaian proses penatausahaan dan pengelolaan penerimaan negara melalui MPN. Satu diantaranya yaitu dengan mengubah pola pelaporan dari paper based ke sistem elektronik. Sehingga biaya yang dibebankan terhadap pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem penerimaan negara dapat diminimalisasi.
Konfigurasi MPN-G2Biller DJP Biller DJBC Biller DJA Biller DJPB
Switching
Bank Teller (P2H) Non Bank (P2H) Bank e-Banking (H2H)
Data Tagihan
Proses Billing
Proses Billing
Proses Billing
Proses Billing
Monitor
Data Pembayaran
MPN (DJPB)
Data Tagihan Data Tagihan Data Tagihan
Official Assessment Self Assessment
Pembayaran atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pembayaran atas Surat
Ketetapan Pajak Kurang
Tambahan Pembayaran atas Surat Tagihan
Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Pajak Bumi dan Bangunan
Pembayaran atas Kewajiban Masa
PPN Pembayaran atas Kewajiban
Withholding Tax Pembayaran atas Kewajiban PPH
Pasal 29 Pembayaran BPHTB
Contoh Prosedur Billing untuk Pendapatan Pajak
DJP DJBC DJA DJPB
Kode Billing Tanggal Billing Masa Berlaku Billing NPWP Nama Wajib Pajak Alamat Wajib Pajak Masa/Tahun Pajak Nomor SKP/STP Prov/Kab/Kota KPP Mata Anggaran
(Akun) Jumlah Bayar
Kode Billing Tanggal Billing Masa Berlaku Billing Nomor Dokumen (PIB) Nama Wajib Bayar Alamat Wajib Bayar KPBC Mata Anggaran
(Akun) Jumlah Bayar
Kode Billing Tanggal Billing Masa Berlaku Billing Kode Satker Nama Satker Departemen Unit Organisasi Fungsi/Sub Fungsi Kegiatan/Sub.Keg Lokasi Mata Anggaran
(Akun) Jumlah Bayar
Kode Billing Tanggal Billing Masa Berlaku Billing Kode Satker Nama Satker Departemen Unit Organisasi Fungsi/Sub Fungsi Kegiatan/Sub.Keg Lokasi KPPN Mata Anggaran
(Akun) Jumlah Bayar
Sumber: diolah dari elemen data ADK LHP (sejumlah 54 elemen data) dari Bank/Pos Persepsi
Catatan: Elemen data yang dicetak tebal merupakan elemen data yang akan disampaikan dari sistem billing ke sistem MPN-G2 setiap terjadinya proses produksi billing.
Beberapa contoh elemen data dan informasi yang ditatausahakan oleh masing-masing unit eselon 1 selaku biller:
23
Identifikasi Kebutuhan Elemen Data Sistem MPNNo. Elemen Data Sumber Data Keterangan
1. Kode Billing Biller Diperlukan dalam rangka proses rekonsiliasi antara sistem MPN dengan sistem Collecting Agent dan sistem Billing.
2. Identitas Pembayar Biller Bersama dengan jumlah setor, informasi ini diperlukan dalam rangka konfirmasi/verifikasi kebenaran setoran yang akan dibayar oleh penyetor.
3. Masa Berlaku Billing Biller Batas waktu dapat dilakukannya proses pembayaran oleh WP/WS/WB di channel pembayaran pada collecting agent.
4. Mata Anggaran (Akun) Biller cukup jelas
5. Jumlah Setor Biller cukup jelas
6. Kode KPP/KPBC Biller cukup jelas
7. NTPN MPN-G2 Jika masih diperlukan. Apakah tidak dapat NTPN itu merupakan kombinasi antara kode billing yang sudah dibayar yang dikombinasikan dengan kode akun.
8. Tanggal Buku MPN-G2 Tanggal dicatat/dibukukan sebagai penerimaan negara yang kemudian
ditransfer/dicatat pada SPAN.
9. Tanggal Setor Collecting Agent Tanggal saat penyetoran pada Collecting Agent (channel pembayaran).
10. NTB Collecting Agent Nomor transaksi yang diterbitkan oleh collecting agent sekaligus digunakan dalam rangka proses rekonsiliasi antara sistem MPN-G2 dengan sistem Collecting Agent.
11. Kode Bank/Cab.Bank/
Channel Pembayaran
Collecting Agent Kode Colecting Agent tempat transaksi penerimaan negara dilakukan sekaligus sebagai dasar perhitungan transaction fee serta sebagai bahan analisa tempat dan media pembayaran oleh WP/WS/WB.
12. Status Bayar Switcher Data flag untuk menandai bahwa billing yang bersangkutan sudah dibayar.
13. Status Rekon Switcher Data flag untuk menandai bahwa billing yang bersangkutan sudah dibayar dan sudah direkon antara sistem MPN-G2 dengan sistem Collecting Agent dengan hasil rekon sudah cocok (settled).
Proses Billing
Customer Service Bank/Pos Persepsi
Warnet
DataPembayaran
DataTagihan
MPN (DJPB)
Biller
KPP, KPBC, KPPN
Jaringan
1
2
Entry:SSP, SSBC, SSBP, SSPB
Terima Kode Billing
SMSPhone
Elemen Data Rekon MPN-G2dengan Biller:1. Kode Billing2. Jumlah Setor3. NTB4. NTPN5. Akun6. Kode Satker
Elemen Data Rekon MPN-G2dengan Collecting Agent:1. Kode Billing2. Jumlah Setor3. Tanggal Setor4. NTB5. NTPN
Proses Pembayaran/Settlement(setelah mendapatkan kode billing)
Collecting Agent
Data Pembayaran
MPN-G2(Settlement)
5
Inquiry Kode Billing
6
7
Kirim Informasi Tagihan:Identitas pembayar, Jenis Pembayaran (akun), Jumlah Tagihan
Pembayar
3Kode Billing
Biller
1Kirim Data Tagihan:Kode Billing, Masa Billing, Identitas pembayar, Jenis Pembayaran (akun), Jumlah Tagihan, Kode Satker
4Entry Kode Billing
Tayang Informasi Tagihan:Identitas pembayar, Jenis Pembayaran (akun), Jumlah Tagihan
8 9
Eksekusi Pembayaran
Switching
Data Tagihan
11
12
13 14
16
17
18
Flag Data status bayar (paid) sekaligus rekam Data Pembayaran
Konfirmasi Data Tagihan
Simpan BPN
Request NTPN sekaligus Kirim Data Flag beserta Tgl. Setor, NTB, Kode Bank
Produksi NTPN
Flag Data Status Bayar (paid) sekaligus rekam Tgl. Setor, NTB, Kode Bank, NTPN
Cetak BPN(Bukti Penerimaan Negara)
Produksi NTB dan Rekam Transaksi
15
Rekam NTPN
Kredit DanaKe Rekening Kas Negara
2
Rekam Data Tagihan
18
Kirim Data Pembayaran:Status bayar (paid), Tgl. Setor, NTB, NTPN
10
Restrukturisasi Rekening Penerimaan Negara
Restrukturisasi Rekening Penerimaan
1. Tidak lagi melibatkan Kantor Bank Indonesia (Rekening 501.00000X) dalam rangka penampungan sementara dana pelimpahan kas dari bank/pos persepsi.
2. Tidak ada lagi rekening penerimaan pada masing-masing cabang bank/pos persepsi. Hanya ada satu rekening untuk setiap jenis bank/pos persepsi.
3. Tidak ada lagi rekening penerimaan pada BO III dalam rangka pembagian hasil PBB/BPHTB. Pembayaran bagi hasil PBB/BPHTB dilakukan melalui mekanisme pembayaran SP2D.
Wajib pajak/wajib setor/wajib bayar (pembayar):1. Tidak perlu lagi membawa dan mengisi surat setoran (SSP, SSBP, SSPCP, dll),
data setoran digantikan dengan proses billing.
2. Proses billing (pembentukan data setoran) dapat dilakukan sendiri ataupun memanfaatkan register point yang disediakan (mis: KPPN, KPP, KPBC, Bank/Pos Persepsi, dll).
3. Banyak alternatif metode pembayaran (channel pembayaran) yang dilakukan selain pada teller bank/pos persepsi (mis: ATM, Internet-Banking, Phone-Banking, SMS-Banking, dll).
4. Pembayaran dapat dilakukan kapanpun dalam batas waktu yang hampir tidak ada (24 jam on-line) dan dimanapun pada banyak channel pembayaran yang ada sehingga tidak perlu lagi mengantri di teller bank/pos persepsi pada saat melakukan setoran.
5. Kerahasiaan data wajib pajak/wajib setor/wajib bayar lebih terjamin mengingat bank/pos persepsi tidak lagi merekam data detail (hanya kode pembayaran/billing saja) pada setiap setoran.
Manfaat
Bank/pos persepsi (collecting agent):1. Petugas teller tidak lagi melakukan handling yang banyak atas
pelaksanaan MPN seperti menginput elemen data surat setoran ke sistem. Proses pembayaran cukup dilakukan dengan meng-inquiry sebuah kode pembayaran (kode billing).
2. Setiap bank/pos persepsi tidak lagi menatusahakan penerimaan negara dan menyampaikan laporan (LHP) ke KPPN. Penatausahaan penerimaan negara akan dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat (koordinator) masing-masing bank/pos persepsi tersebut.
3. Pembayaran penerimaan negara dengan sistem billing merupakan common practises pada sistem perbankan saat ini, sehingga bank/pos persepsi dapat memanfaatkan seluruh channel pembayaran yang dimilikinya (mis: teller, ATM, Internet-Banking, Phone-Banking, SMS-Banking, dll).
4. Bank/pos persepsi tidak perlu lagi membangun sistem yang spesifik sesuai kebutuhan sistem MPN (existing).
Manfaat
30
Aplikasi Konfirmasi Penerimaan Negara
V.01
Update : Sehubungan dengan pelaksanaan MPN G-2, kodifikasi NTPN sekarang merupakan kombinasi angka dan huruf
Tambahan :1. Untuk Konfirmasi Penerimaan Negara melalui MPN G-2, ADK
dibentuk melalui menu “kirim data & cetak untuk SPAN”
31
TERIMA KASIH