Post on 06-Feb-2018
LOGO
PERAN UMKM DAN LKM
DALAM PEMBANGUNAN
EKONOMI NASIONAL
Oleh:
Gunawan Sumodiningrat Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta
Disampaikan pada Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia (SESPIBI)
Angkatan 30 Tahun 2012,
Ruang Chandra, Gedung Kebon Sirih Lantai 6, Bank Indonesia, Jalan Thamrin No.2,
Jakarta 5 September 2012.
UMKM-LKM
1. Membahas UMKM-LKM tidak lepas dari tujuan berbangsa bernegara, kesejahteraan umum,
2. Masalah utama pembangunan adalah kesenjangan disebabkan oleh kemiskinan dan pengangguran
3. Masalah utama perlu diselesaikan dengan penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan memperkecil kesenjangan pendapatan,
4. Berbagai program telah dilaksanakan sektoral, regional, khusus,
5. Program khusus yang menjadi unggulan adalah PNPM.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat,
Tujuan Pembangunan sbg Hakekat Berbangsa dan Bernegara
1. Melindungi warga negara
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Menjaga ketertiban dunia
Dapatkah UMKM dan LKM berperan dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara?
Melaksanakan Empat Pilar Kebangsaan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat?
EMPAT PILAR KEBANGSAAN
1. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika Tan Hanna Dharmma
Mangrova,
2. Pancasila sebagai Dasar Negara,
3. diatur dalam UUD-1945,
4. berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, NKRI.
Pogramnya Pemberdayaan Masyarakat
Gotongroyong Kebersamaan
Koperasi Community Development
HARAPAN PENYELENGGARA PERAN UMKM DAN LKM DALAM PEMBANGUNAN
EKONOMI NASIONAL
1. Profil dan Kinerja UMKM dalam struktur perekonomian Indonesia: kontribusi pada pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, cakupan usaha dan wilayah,
2. Arah pengembangan UMKM (positioning UMKM serta industri lain di Indonesia),
3. Hambatan dan kendala yang dihadapi khususnya dalam meningkatkan standardisasi produk yang dihasilkan untuk meningkatkan daya saing,
4. Peran yang diharapkan dalam konteks percepatan pembangunan nasional dan peningkatan daya saing industri menghadapi MEA-2015 dan menuju Indonesia 2025 (sesuai Visi Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025).
Daftar presentasi
Profil dan Kinerja UMKM
Arah pengembangan UMKM
Hambatan dan kendala yang dihadapi
Peran yang diharapkan
PONDASI :
USAHA MIKRO
DAN KECIL
± 51,22 juta
(99,91%)
PILAR :
USAHA
MENENGAH
± 39,66 ribu
(0,08%)
ATAP:
USAHA BESAR
± 4,37 ribu (0,01%)
USAHA MIKRO DAN
KECIL SEBAGAI
PONDASI
PEREKONOMIAN
NASIONAL
U S A H A
M E N E N G A H
U S A H A
M E N E N G A H
U S A H A
M E N E N G A H
U S A H A
M E N E N G A H
U S A H A
M E N E N G A H
U S A H A
M E N E N G A H
C. PERAN KOPERASI DAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN
KONDISI EKSISTING DAN KONTRIBUSI
KOPERASI DAN UMKM
7
Kreteria sesuai UU No. 20/2008 ttg UMKM SUMBER : DIOLAH DARI DATA UMKM TAHUN 2008, BPS 2009
Usaha Besar/Konglomerat : • Kekayaan Bersih/th Lebih dari 10 M • Hasil Penjualan Lebih dari 50 M
Usaha Menengah: • Kekayaan Bersih/th > Rp 500 Jt s.d 10 M • Hasil Penjualan > Rp 2,5 M s.d 50 M
Usaha Kecil : • Kekayaan Bersih/th > Rp 50 Jt s.d 500 Jt • Hasil Penjualan > Rp 300 Jt s.d 2,5 M
Usaha Mikro :
Kekayaan Bersih/th < Rp 50 Jt
Hasil Penjualan < Rp 300Jt
Jumlah ± 4,37 ribu (0,01%)
Jumlah 39,66 ribu (0,08%)
Jumlah ± 520,22 ribu (1,01%)
Jumlah ± 50,70 juta (98,90%)
B. Gambaran Umum UMKM
KONDISI EKSISTING DAN KONTRIBUSI
KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2008
Jumlah UMKM : 51,26 Juta (BPS 2008)
8
Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur
MISI
Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berbasis iptek dan berdaya saing
ARAH
• Koperasi : meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya
• Pemberdayaan usaha mikro : meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah
KEBIJAKAN
Peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas
Peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha
• Masyarakat berakhlak berdasarkan falsafah Pancasila
• demokratis berlandaskan
hukum • Aman, damai, dan bersatu
• Asri dan lestari • Negara kepulauan berbasis
kepentingan nasional • Berperan penting dalam
pergaulan dunia internasional
VISI
Bangsa yang berdaya saing
Pemerataan pembangunan dan berkeadilan
Jenis Usaha 2006 2009 Proporsi (%) Kenaikan
Usaha Mikro 1.017 1.751 33.08 1.72
Usaha Kecil 329 528 9.97 1.60
Usaha Menengah 436 713 13.47 1.63
UMKM 1.783 2.993 56.53 1.67
Usaha Besar 1.387 2.301 43.47 1.65
Total 3.171 5.294 100.00 1.67
Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
(000 Miliar Rupiah)
Sejak 2004 klasifikasi UKM dirubah dengan UMKM untuk menampung usaha mikro yang belum termasuk dalam pengertian usaha formal. Upaya ini dilakukan untuk menampung
perkembangan usaha sektor formal dalam rangak penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian UMKM senagt tepat sebagai upaya pemeberdayaan usaha mikro yang masuk dalam skala usaha ekonomi produktif. Pengakuan usaha mikro dalam UMKM memberikan landasan penting dalam pemberdayaan masyarakat yang menjadi landasan pengembangan usaha kecil, menengah dan menjadi besar dalam perubahan struktur masyarakat. Meskipun tidak selalu usaha mikro harus
meningkat menjadi usaha kecil, menengah dan menjadi usaha besar. Namun UMKM menampung klaster keberadaan masyarakat sebagai pelaku usaha ekonomi produktif dan bukan usaha sosial
semata.
Profil dan Kinerja UMKM Hakikat pembangunan nasioonal adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Salah satu solusi yang baik adalah melalui UMKM yang merupakan wujud pelaku ekonomi yang nyata, ekonomi rakyat, pelaku ekonomi riil dengan skala usaha mikro kecil dan menengah. UMKM menyerap cukup banyak pekerja yaitu 99.401.775 pekerja pada tahun 2010 dan mempunyai tren terus meningkat, UMKM adalah unit usaha bagi mayoritas penduduk Indonesia
82.000.000
84.000.000
86.000.000
88.000.000
90.000.000
92.000.000
94.000.000
96.000.000
98.000.000
100.000.000
2006 2007 2008 2009 2010
87.909.598
90.491.930
94.024.278
96.211.332
99.401.775
UMKM Berdasarkan Tenaga Kerja yang Diserap
Profil dan Kinerja UMKM
Selain dalam penyerapan tenaga kerja, UMKM menciptakan 52.823.732 unit usaha, 1.282 triliyun rupiah berdasarkan PBD harga berlaku atau sekitar 57,83% dari PDB serta menciptakan investasi sebesar 972 triliyun
46.000.000
47.000.000
48.000.000
49.000.000
50.000.000
51.000.000
52.000.000
53.000.000
54.000.000
2006 2007 2008 2009 2010
49.021.803
50.145.800
51.409.612
52.764.503
53.823.732
UMKM berdasarkan unit usaha
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2006 2007 2008 2009 2010
1.035.615 1.100.671
1.165.753 1.212.599 1.282.572
UMKM berdasarkan PDB harga berlaku (milyar rupiah)
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
2006 2007 2008 2009 2010
366.942 455.239
597.363
781.357
927.352
UMKM berdasarkan Investasi atas dasar harga berlaku (milyar)
Hambatan UMKM
Internal
UMKM kurang Bankable
UMKM
Hambatan Internal UMKM
Pendidikan pelaku UMKM
rendah
Cukup banyak UMKM yang mengalami
masalah pembukuan
1. Modal 2. SDM 3. Hukum 4. Akuntabilitas
Aspek Legalitas usaha lemah
Hambatan UMKM
Eksternal
Iklim usaha belum kondusif bagi UMKM di
Indonesia
UMKM
Hambatan Eksternal UMKM
Terbatasnya sarana dan
prasarana usaha terutama
berhubungan dengan iptek
Banyak UMKM yang tidak
mempunyai jaringan akses pasar ke luar
1. Iklim 2. Infrastruktur 3. FTA 4. Akses
Perdagangan bebas membuat
persaingan UMKM semakin
besar
Peluang dan Tantangan UMKM Masyarakat Ekonomi Asia mempunyai dampak yang besar terhadap UMKM, terutama dampaknya dalam persaingan dalam globalisasi. Munculnya perdagangan bebas, membuat UMKM yang ada akan menghadapi persainga yang sangat hebat. Diperlukan peningkatan daya saing. Pemberdayaan.
Efek globalisasi akan membuat persaingan UMKM terutama yang menggunakan barang lokal akan terhimpit oleh pesaing-pesaing dari luar yang lebih modern. UMKM di Indonesia akan semakin tenggelam oleh gempuran pesaing dari Asia
Goal: To promote, through concrete efforts, effective cooperation and mutual assistant to narrow the development gap among ASEAN Member State (AMS) and between ASEAN and the rest of the world. To achieve closer economic integration, To supplement national efforts directly aimed at poverty reduction and the promotion of equitable and inclusive development
ASEAN Economic Community
A. Single Market and Production Base
B. Competitive Economic Region
C. Equitable Economic Development,
D. Integration Global Economy
Tantangan bagi UMKM untuk bersaing mengimbangi pasar dunia. Perlu kualitas dan daya
saing yang tinggi. Pemberdayaan ekonomi UMKM.
Program pemerintah sudah mengarah kepada pemberdayaan UMKM melalui PNPM Fokus perhatian perlu kepada optimalisasi PNPM menjadi sebuah gerakan nasional pemberdayaan masyarakat, PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
Solusi Mengatasi Masalah Internal UMKM
BERDAYA
(community
participation)
MANDIRI
(Community
Institution)
MADANI
(Community
Engagement)
Dari IDT ke PNPM
• IDT: Inpres Desa Tertinggal, fokus pemberdayaan manusia, • P3DT: Program Prasarana Pendukung Desa Tertinggal, fokus
pembangunan prasarana, • PPK: Program Pengembangan Kecamatan, fokus pembangunan
kelembagaan, pengembangan ekonomi rakyat, dan pengelolaan keuangan, ada Unit Pengelola Keuangan,
• P2KP: Program penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, fokus pemberdayaan masyarakat kota,
• PNPM: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, sinerji berbagai program pemberdayaan manusia, usha, prasana, lingkungan, kelembagaan dalam satu wadah koordinasi, Trust Fund (fun) Kunci keberhasilan PNPM pada 6 Target:
1.Tersedia Lokal leader sebagai pendamping masyarakat, 2.Optimalisasi potensi wilayah lokal, 2. Berkembangnya usaha ekonomi produktif dalam
kelompok community driven development, 4.Adanya pengelolaan keuangan, 5.Komunikasi pendamping dengan masyarakat, 6.Pelaporan dan
keberlanjutan program pasca proyek,
5 PILAR ARAH KEBIJAKAN PNPM
1.Integrasi Program Pemberdayaan
2.Penguatan Kelembagaan Masyarakat
3.Peningkatan dan Keberlanjutan Pendampingan
4.Peningkatan Peran Pemerintah Daerah
5.Penguatan Tata Kelola, Transparansi dan Akuntabilitas
Konsep PNPM sudah benar perlu dimantabkan disepakati bersama
dan dilaksanakan dengan sepenuh hati
PENGEMBANGAN UMKM Melalui Pemberdayaan
Masyarakat
Sebagai Upaya Penanggulangan
Kemiskinan
21
STRATEGI PEMBERDAYAAN PILAR EKONOMI
BUMN
KOPERASI
SWASTA
• Penguasaan Negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.
• Diperkenankan untuk menguasai cabang-cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak.
• Mengorganisir usaha-usaha rakyat menjadi usaha-usaha mikro. kecil, menengah, informal menjadi formal (soko guru perekonomian Indonesia).
1
2
3
Sinergi antara Institusi
UMKM
BUMS
BUMN
memenuhi kebutuhan dalam negeri menjaga ekonomi belum berkembang
Kepentingan nasional profesional
Internasional
UMKM
BUMN BUMS
Sinergi harus terjadi antara UMKM, BUMD dan BUMS sehingga terjadi saling keterikatan . Pilihan UMKM membangun landasan ekonomi tidak bersaing dengan Usaha Besar dan BUMN, dengan BUMN jelas tidak bersaing. Dengan Usaha Besar perlu ada regulasi pemerintah membatasi posisi. Kebijakan pemerintah melalui Kementerian UMKM telah melakukan upaya dengan berbagai program bekerjsama dg Kementerian Industri, Perdagangan, BPPT, Menristek
Pembiayaan UKM melalui LKM 1. LKM umumnya berada atau minimal dekat dengan kawasan pedesaan sehingga dapat dengan
mudah diakses oleh pelaku ekonomi di desa 2. Masyarakat desa lebih menyukai proses yang singkat dan tanpa banyak prosedur 3. Karakteristik usaha tani umumnya membutuhkan kredit yang tidak terlalu besar sehingga
sesuai dengan kemampuan finansial LKM 4. Dekatnya lokasi LKM dan petani memungkinkan pengelola LKM memahami betul karakteristik
usahatani sehingga dapat mengucurkan kredit secara tepat waktu dan jumlah 5. Adanya keterkaitan socio-cultural serta hubungan yang bersifat personal-emosional diharapkan
dapat mengurangi sifat moral hazard dalam pengembalian kredit
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
BNI BRI Mandiri BTN Bukopin BSM BPD
2008-2009
2010
2011
Pembiayaan LKM Bank melalui KUR terhadap UMKM
Sumber: Depkop.go.id
Peran UMKM yang diharapkan dalam konteks percepatan pembangunan
nasional MEA menjadikan globalisasi menjadi nyata. (Inisiatif Asean Integration, Connectivity,
• Persaingan semakin tinggi. UMKM perlu mempunyai daya tahan tinggi. Perlu Fokus ke pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan daya saing untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
MP3EI peluang besar bagi UMKM untuk berkembang. MP3EI memerlukan modal besar, investasi besar, Pemerintah sendiri tidak mampu. Perlu mengembangkan produktivitas usaha besar, menciptakan surplus, yang menjadikan tabungan dan investasi dalam negerim sebagai sumber pertumbuhan.
UMKM akan mendapat manfaat jika koridor wilayah terbuka.
• Ikut mendapatkan akses. Tapi juga berhadapan dengan produk yang datang dari luar. UMKM perlu lebih berdaya saing. Pemerintah perlu memberikan lebih banyak pemihakan, pemberdayaan dan perlindungan.
• Sebaiknya pemerintah inward looking untuk pemberdayaan UMKM, optimalkan Program Pemberdayaan Masyarakat, PNPMoutward looking peningkatan daya saing BUMN dan Usaha Besar.
Arah Pengembangan UMKM
• UMKM membangun landasan ekonomi masyarakat. Usaha Besar lingkup nasional memenuhi hidup orang banyak. BUMN menjadi usaha lingkup internasional.
• Digambarkan dalam 3 pelaku ekonomi nasional, mempunyai bagian tugas masing-masing. • BUMN perlu pembenahan. Melaksanakan usaha yang tidak dapat dilakukan swasta besar dan
UMKM. BUMN membangun usaha baru, menciptakan usaha nasional.
• Perlu perubahan mindset. • UMKM membangun landasan ekonomi Indonesia melalui pemberdayaan ekonomi rakyat.
Menyelesaikan masalah utama pembangunan: pengangguran, kemiskinan, kesenjangan pendapatan dan kesenjangan pembangunan. Perubahan pola pikir kita dan pengambil keputusan.
• UMKM untuk pemberdayaan masyarakat. UMKM untuk penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan masalah bangsa.
• Perlu ada regulasi membatasi peran: BUMN, Usaha Besar dan Swasta. Swasta dan Usaha Besar tidak bersaing dengan UMKM.
Peluang Pengembangan UMKM-LKM
• Program Kementerian
• MP3EI: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
• PNPM: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
• Potensi Bank Indonesia Agent of Development
• Gerakan Nasional Pemberdayaan UMKM-LKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN KUMKM
Penyediaan modal dan akses kepada sumber dan lembaga keuangan
2
Peningkatan kualitas dan kapasitas kompetensi SDM;
3
Peningkatan kemampuan pemasaran UMKMK
4
Peningkatan akses informasi usaha bagi UMKMK
5
Menjalin kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha (UMKMK, Usaha Besar dan BUMN)
6
Pelaksanaan Revitalisasi Kelembagaan Koperasi melalui Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)
1
1. Tindak lanjut Penyiapan Bahan Kebijakan tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, meliputi :
a. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
b. Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan dan Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan (LPP-KJK)
c. Peraturan Presiden tentang Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Jasa Keuangan (LPS-KJK)
d. Peraturan Menteri tentang Cetak Biru (Blue Print) Pengembang Koperasi Jasa Keuangan
e. Rancangan Peraturan Presiden tentang Induk Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/KJKS (APEX-LKM)
2. Penyiapan Materi Rancangan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro
29
1. Fasilitasi dan seleksi peserta Program Penberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Pensertipikatan Hak atas Tanah;
2. Fasilitasi percepatan pembentukan Perusahan Penjaminan Kredit Daerah;
3. Pengembangan peran Asuransi, Jasa Keuangan,Pembiayaan UKM Expor, Implementasi Kebijakan Perpajakan dan sinergi pembiayaan dengan anggaran daerah.
4. Pengembangan Jaringan Usaha Antar Koperasi
5. Fasilitasi Konversi LKM menjadi KSP/KJKS
6. Pengembangan dan Pengendalian KSP dan KJKS
7. Pengembangan pembiayaan Lembaga Keuangan Non Bank bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
8. Pengembangan Linkage Program
30
Strategi Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia
Pro-Growth Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 7,7% di tahun 2014 Pro-Poor Mengurangi angka kemiskinan dengan target angka 8%-10% Pro-Job Berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dengan target angka pengangguran sebesar 5%-6%
1
2
3
1. Ekonomi harus tumbuh lebih tinggi. 2. Pengangguran harus menurun
dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.
3. Kemiskinan harus lebih menurun. 4. Pendapatan per kapita harus
meningkat. 5. Stabilitas ekonomi terjaga. 6. Pembiayaan (financing) dalam negeri
makin kuat dan meningkat. 7. Ketahanan pangan dan air
meningkat. 8. Ketahanan energi meningkat. 9. Daya saing ekonomi nasional
menguat dan meningkat. 10. “Green Economy” (Ekonomi Ramah
Lingkungan) diperkuat.
10 Direktif Presiden A. Triple Track Strategy
Note: “10 Direktif Presiden” disampaikan oleh Presiden pada Rapat Kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan di Tampak Siring, Bali, tanggal 19-21 April 2010
1. UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
3. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Tahun 2005 - 2025
5. UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010, RKP 2010
4. UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
6. PP Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
7. Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
8. Perpres Nomor 05 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010 - 2014
A. LANDASAN KEBIJAKAN
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011, Tanggal 20 Mei 2011
• A. Latar Belakang • B. Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia • C. Posisi Indonesia dalam Dinamika
Regional dan Global • D. Potensi dan Tantangan Indonesia
– Potensi Indonesia – A. Penduduk dan Sumber Daya Manusia – B. Sumber Daya Alam – C. Letak Geografis – Tantangan Indonesia
• E. Percepatan Transformasi Ekonomi Melalui Not Business As Usual
• F. MP3EI Merupakan Bagian Integral Perencanaan Pembangunan Nasional
• G. Kerangka Desain MP3EI Percepatan Transformasi Ekonomi Melalui
Not Business As Usual
Visi 2025 diwujudkan melalui 3 misi utama:
1. Peningkatan nilai tambah dan perluasan nilai rantai produksi,
2. Mendorong peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran,
3. Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses dan pemasaran
Peluang besar bagi UMKM memanfaatkan fasilitas kebijakan pemerintah. Berbagai kementerian yang terkait dengan UMKM telah melaksanakan
perencanaan mengantisipasi peluang kebijakan pemerintah
UU No.05 /Th.2010 Tentang RPJMN 2010 – 2014
dan
Keppres No. 15/Th.2010 Tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
Program Pro-Rakyat mencakup 3 Klaster, yaitu : Klaster 1: Bantuan Sosial, Klaster 2: PNPM Mandiri Klaster 3: KUR
PROGRAM KLASTER
Klaster 1
Bantuan Sosial
Raskin,PKH, Jamkesmas dan
Beasiswa Miskin sudah berjalan
dengan baik, namun perlu
penyempurnaan tata laksana. PKH,
yang merupakan Pemberian Uang
Tunai Bersyarat, dengan sasaran
dari Th. 2011 untuk 1,116 juta RTSM,
di 25 Prov, 119 Kab/Kota & 1,379
Kec. Anggaran Rp. 1,6 T. Th. 2012
untuk 1,516 juta RTSM, di 33 Prov, 167
Kab/Kota & 1,895 Kec. Anggaran
1,8 T. Memerlukan penyempurnaan
tata laksana di bidang: verifikasi,
proses pembayaran serta
peningkatan koordinasi Kemsos,
Kemkes, Kemdiknas dan Dinas-Dinas
terkait di Daerah
mencakup 6622 Kec (Th.2011),
6672 Kec (Th.2012) di 33 Provinsi,
& 6860 Kec (2012).
Perlu Komitmen daerah dalam
penyediaan Dana Daerah Untuk
Urusan Bersama (DDUB),
Perlu peningkatan pengawasan
penggunaan Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM),
Perlu integrasi program
pemberdayaan masyarakat
lainnya kedalam PNPM, serta
integrasi PNPM dengan fasilitas
pembiayaan lainnya (c.q. KUR,
CSR).
Pelaksanaan KUR
dikoordinasikan
oleh Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
Klaster 2
PNPM Mandiri
Klaster 3
Kredit Usaha Rakyat
PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM PRO-RAKYAT
20
RTSM
RTM
RTHM
Klaster-1
1. BEASISWA
MISKIN
2. JAMKESMAS
3. RASKIN
4. PKH
5. Dll.
Klaster-2 PROGRAM-
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
(PNPM)
Klaster-3
KREDIT
USAHA
RAKYAT
(KUR)
Klaster-4 1. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH
2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH
3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT
4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT
5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan *)
6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin
Perkotaan *)
KEBIJAKAN EKONOMI-MAKRO
Peningkatan
Kesejahteraan
Masyarakat, serta
Perluasan dan
Peningkatan
Kesempatan Kerja
Pengurangan
Angka Kemiskinan
RTSM *)
RTM *)
RTHM
*) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin
Perkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin.
ARAH KEBIJAKAN PERCEPATAN DAN
PERLUASAN PROGRAM PRO-RAKYAT
21
Peran Bank Indonesia sebagai Agent of Development
Melakukan pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat
Pemerataan pertumbuhan ekonomi kepada semua segment masyarakat
Menciptakan kondisi ekonomi khususnya di bidang perbankan yang stabil
Alokatif
Distributif
Stabilitatif
Peran Bank Indonesia saat ini lebih terfokus kepada statibilatif dibandingkan dengan alokatif (pertumbuhan) dan distributif (pemerataan) yang keduanya menciptakan kesejahteraan)
3 kluster pemberdayaan masyarakat perlu menjadi sebuah urutan kluster atau perubahan struktur dari masyarakat sosial masyarakat ekonomi mekanisme pasar
Kondisi Perbankan saat ini
Hampir semua negara di Asia Tenggara mempunyai batasan yang cukup ketat bahkan untuk negara yang heterogen seperti di Singapura.
Bank Asing di Indonesia mempunyai kesempetan untuk memiliki bank hampir 100%. Perlu Bank atau lembaga keuangan yang memberikan perhatian lebih banyak
kepada UMKM sesuai dengan perkembangan masyarakat dengan tetap berpedoman pada prinsip perbankan .
Agent of Development: Pemberdayaan Masyarakat
• Independen dalam pengambilan keputusan,
• Tidak independen thd masalah bangsa,
Melaksanakan fungsi negara: Alokatif, distributif, stabilitatif.
Pertumbuhan, pemerataan, stabilitasi
Peran Bank Indonesia sebagai Agent of Development
• Produk besar BI: – PHBK dan KKMB
sekarang diadopsi PNPM, bisa lebih dioptimalkan dengan OVOP-One Village One Product
– Klaster pembangungan daerah sebagai pusat pertumbuhan ,
– Bermacam Pusat Informasi, P3UKM, SIB, SIABE, SISLUK, SPKUI, SIPMK, dll,
– Perlu disosialisasikan.
www.bi.go.id
Bank Indonesia sbg sponsor Tim Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat, Kader Bangsa
Wirausaha
Pembiayaan UMKM melalui Trustfund
Akademisi Bisnis Goverment Community Bank
UMKM
PNPM Bersama Bangun Bangsa
41 41
PNPM Mandiri Implementation Mechanism Design
Local
government
capacity
building and
local
implementors
PIU of PNPM-Core in Local
Government (APBN/APBD)
PIU PNPM strengthened in
Local Government
(APBN/APBD)
Road, Drinking
Water,
Housing,
School
Building,
Hospital, UMK,
Revolving
Fund,
Livestock, etc.
Facilitator/Community
Empowerment Process
Assistance
Facilitator/Activity
Implementation Assistance
(prepared by related sector)
BLM (Community Direct
Grant/Block Grant )
+
Community Trust Fund
Forum
Bank,
LPSM,
LSM
LPSM
BANK
Program Hubungan Bank dengan Kelompok swadaya masyarakat (PHBK)
Bentuk Hubungan:
1.Langsung
2.Kerjasama
3.Penjaminan
KSM/LSM
1
3
2
Menghubungkan Bank dengan
masyarakat miskin produktif yang fisible tapi tidak bankable,
melalui wadah kelompok swadaya
masyarakat
KKMB
BDSP
BANK
Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)
KKMB sebagai
fasilitator, dinamistor,
motivator, pendamping
masyarakat berhubungan
dengan bank
Nasabah
Dalam MOU Bank Indonesia dengan Komite
Penanggulangan Kemiskinan, BRI sebagai koordinator Pemberdayaan KKMB.
What Next ?
1. Perlukah perencanaan strategis pembangunan UMKM dan LKM menjadi sebuah Gerakan Nasional?
2. Jika ya, siapa yang harus merencanakan?
3. Bagaimana merencanakan?
Bank Indonesia bisa lebih proporsional sebagai agent of development menjadi mitra utama Gerakan Nasional Pemberdayaan Masyarakat dengan kapasitas dan potensi yang dimiliki saat ini dalam koridor: alokasi, distribusi, stabilisasi; menjaga oertumbuhan, pemerataan,
stabilisasi dengan meneliti, mendidik, mengabdi untuk kejayaan negara dan bangsa. www.bi.go.id
Terima kasih perhatiannya Salam NKRI-165
Bersama Bangun Bangsa