Post on 16-Oct-2021
LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
2017 PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
1
TATA KELOLA
Penerapan tata kelola yang baik merupakan fondasi bagi terbentuknya infrastruktur
perbankan dan budaya perusahaan yang kokoh. Dalam rangka meningkatkan kinerja,
melindungi kepentingan para pemangku kepentingan dan untuk menjaga kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum
pada industri perbankan, PT. Bank BPD DIY melaksanakan kegiatan usahanya dengan
berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
PT. Bank BPD DIY menerapkan pelaksanaan tata kelola berdasarkan lima prinsip dasar,
yaitu:
1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material
dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan. Prinsip transparansi dilaksanakan antara lain:
a. PT. Bank BPD DIY melakukan keterbukaan informasi secara jelas benar dan
akurat dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan bank sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
b. Keterbukaan informasi yang dilakukan Bank dapat diakses oleh seluruh
pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
c. Kebijakan Bank tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku
kepentingan yang berhak memperoleh informasi tersebut.
2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ
Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Prinsip akuntabilitas
dilaksanakan antara lain:
a. PT. Bank BPD DIY menetapkan sasaran dan strategi usaha yang dapat
dipertanggung jawabkan kepada pemangku kepentingan.
b. Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh jajaran dibawahnya memiliki tugas
dan tanggung jawab yang jelas sesuai visi misi, budaya dan nilai
perusahaan, serta kode etik yang selaras dengan sasaran dan strategi
Bank.
c. Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh jajaran dibawahnya mempunyai
kompetensi sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tata
kelola perusahaan.
2
d. Bank memiliki ukuran penilaian kinerja untuk seluruh jajaran sesuai dengan
sasaran dan strategi Bank.
3. Pertanggung jawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
Prinsip pertanggung jawaban dilaksanakan antara lain:
a. PT. Bank BPD DIY berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan
senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan dan
perundang-undangan yang berlaku.
b. PT. Bank BPD DIY peduli dalam pengelolaan lingkungan dan masyarakat
dengan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang wajar.
4. Independensi, yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan
dari pihak manapun. Prinsip independensi dilaksanakan antara lain:
a. PT. Bank BPD DIY dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak
mendapatkan tekanan yang tidak wajar dari pihak manapun serta terbebas
dari pengaruh benturan kepentingan.
b. PT. Bank BPD DIY dalam pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif
dan berdasarkan kepentingan Bank.
5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku
kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-
undangan. Prinsip kewajaran dilaksanakan antara lain:
a. PT. Bank BPD DIY senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh
pemangku kepentingan berdasarkan azas keadilan dan kesetaraan.
b. PT. Bank BPD DIY membuka akses informasi sesuai prinsip keterbukaan
serta memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk
memberikan saran dan pendapatan demi kemajuan Bank.
Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola, Bank telah
melakukan penilaian sendiri terhadap kecukupan pelaksanaan tata kelola sebagaimana
telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 55/POJK.03/2016
tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3
PENERAPAN TATA KELOLA BANK
Sesuai dengan POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, PT. Bank BPD DIY
melaksanakan penerapan tata kelola yang terwujud dalam :
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan
fungsi pengendalian intern
3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern
4. Penerapan manajemen risiko
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
6. Rencana strategis
7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
HASIL PENILAIAN SENDIRI ATAS TATA KELOLA
Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola, PT. Bank BPD
DIY secara berkala melakukan penilaian sendiri (self assessment) untuk mengukur
pelaksanaan tata kelola terhadap kebijakan – kebijakan yang berlaku. Hasil penilaian
sendiri atas tata kelola PT. Bank BPD DIY berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum,
posisi akhir tahun 2017 yaitu peringkat 2.
Rincian hasil penilaian sendiri pada posisi Desember tahun 2017 adalah sebagai berikut :
No Faktor Penilaian Skor (1-5) Bobot Skot
Terbobot
1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan
Komisaris
1,92 10% 0,19
2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 1,92 20 % 0,38
3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 1,92 10% 0,19
4 Penanganan Benturan Kepentingan 2,20 10% 0,22
5 Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 2,20 5% 0,11
6 Penerapan Fungsi Audit Intern 1,96 5% 0,10
7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern 1,64 5% 0,08
8 Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem
Pengendalian Internal
2,20 7,5% 0,17
4
No Faktor Penilaian Skor (1-5) Bobot Skot
Terbobot
9 Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party)
dan penyediaan dana besar (large exposure)
1,96 7,5% 0,15
10 Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,
laporan pelaksanaan Good Corporate Governance dan
pelaporan internal
1,92 15% 0,29
11 Rencana Strategis Bank 1,92 5% 0,10
Total Skor: 1,97
Peringkat: 2
Index Self Assessment GCG Score posisi Desember selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah
sebagai berikut :
Tahun 2015 2016 2017
Index Self Assessment GCG Score 1,81 1,80 1,97
Predikat 2 1 2
STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7
Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, struktur organisasi GCG
PT. Bank BPD DIY disusun sebagai berikut :
RUPS
Dewan Komisaris
Direksi
Komite Manajemen Risiko
Komite Kebijakan Perkreditan
Komite ALCO Komite SDM Komite Pengarah TI
Komite Audit Komite Remunerasi
& Nominasi Komite Pemantau
Risiko
5
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi perusahaan yang
berfungsi sebagai forum bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan yang
berkaitan dengan perusahaan. Dalam RUPS, para pemegang saham menggunakan
haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan
keputusan. RUPS memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan
Dewan Komisaris sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan
peraturan perundangan yang berlaku.
Ruang Lingkup RUPS
Berdasarkan Akta PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
tanggal 5 April 2013, RUPS meliputi RUPS Tahunan, dan RUPS lainnya/Luar Biasa. Ruang
lingkup RUPS Tahunan meliputi:
1. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca, laba rugi tahun buku yang baru
berlalu yang telah diperiksa (diaudit) oleh akuntan publik serta penjelasan atas
dokumen tersebut untuk mendapatkan pengesahan rapat.
2. Penyampaian Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya perusahaan,
hasil yang telah dicapai, perkiraan perkembangan perusahaan di masa yang akan
datang, kegiatan utama perusahaan dan perubahannya selama tahun buku serta
rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan
perusahaan, untuk mendapatkan persetujuan rapat.
3. Penetapan penggunaan laba bersih, jika perusahaan mempunyai saldo laba
positif.
4. Penetapan akuntan publik untuk mengaudit buku perusahaan yang sedang
berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.
5. Penetapan hal-hal lain yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan
memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar.
Prosedur dan pelaksanaan RUPS mengacu pada Akta PT. Bank Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tanggal 5 April 2013 dan tata perundang-undangan
yang berlaku.
6
Pelaksanaan RUPS Tahun 2017
Selama tahun 2017, RUPS dilaksanakan sebanyak 1 kali, yaitu :
Tanggal Pelaksanaan
Agenda RUPS Keputusan RUPS
21 April 2017 Pengesahan Laporan Keuangan
Pengesahan Modal
Penunjukan KAP
Mengesahkan Laporan Keuangan
Mengesahkan Modal
Menunjuk KAP
Pemegang Saham Bank BPD DIY
Sampai akhir tahun 2017, Pemegang Saham PT. Bank BPD DIY adalah sebagai berikut:
Keterangan Rupiah % Jumlah Lembar Saham
Pemerintah Daerah DIY 510.000.000.000 51,00 510.000
Pemerintah Kota Yogyakarta 117.000.000.000 11,70 117.000
Pemerintah Kabupaten Sleman 148.200.000.000 14,82 148.200
Pemerintah Kabupaten Bantul 98.200.000.000 9,82 98.200
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 67.300.000.000 6,73 67.300
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 59.300.000.000 5,93 59.300
Jumlah 1.000.000.000.000 100,00 1.000.000
DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tugas pokok untuk melakukan
pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan, dan memberikan
nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan
terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha
perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi PT. Bank BPD DIY.
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan
Komisaris PT. Bank BPD DIY telah membentuk komite-komite yang terdiri dari Komite
Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
7
Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris
Selama tahun 2017, tidak terdapat perubahan pada susunan Dewan Komisaris PT. Bank
BPD DIY. Susunan Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu 1
(satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota. Jumlah tersebut telah sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember
2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, bahwa Bank wajib memiliki
anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling kurang sebanyak 3 (tiga) orang dan
paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris
Komposisi Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY telah mencerminkan keberagaman
anggotanya, baik dalam hal pendidikan, pengalaman kerja, usia, maupun keahlian, dan
masing-masing memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja
perusahaan.
Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris
Untuk pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan terselenggaranya prinsip-prinsip tata
kelola yang efektif, PT. Bank BPD DIY menyusun Pedoman dan Tata Tertib Dewan
Komisaris yang meliputi hal-hal berikut :
• Ketentuan Umum
• Independensi
• Pengangkatan dan pengunduran diri
• Tugas, wewenang dan tanggung jawab
Nama Jabatan Berlaku Efektif
Persetujuan OJK Persetujuan RUPS
Prof. Ainun Na’im, Ph.D. Komisaris Utama (Independen)
Surat OJK No. S-211/KO41/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris bank Saudara
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3, tanggal 6 April 2015
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A.
Komisaris Independen
Drs. Bambang Wisnu Handoyo Komisaris
8
• Transparansi dan larangan bagi Dewan Komisaris
• Etika dan waktu kerja
• Rapat Dewan Komisaris
• Komite-komite
• Pelaporan
• Ketentuan penutup
Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
Tugas dan wewenang Dewan Komisaris tertuang dalam Anggaran Dasar PT. Bank
Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tanggal 5 April 2013 dan
Akta Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah DIY Nomor 3
Tanggal 13 September 2013, yaitu:
1. Tugas Dewan Komisaris
a. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan good
corporate governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh
tingkatan atau jenjang organisasi.
b. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat kepada
Direksi.
c. Dalam melakukan pengawasan, Komisaris wajib mengarahkan, memantau
dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.
d. Dalam melakukan pengawasan, Komisaris dilarang terlibat dalam
pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dengan
ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit
Bank Umum, dan
2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Pengambilan keputusan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas
pengawasan oleh Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab
Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
9
f. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta
menandatangani laporan tersebut.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan
audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal,
Hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas
lain.
Kriteria Dewan Komisaris
Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris, harus memenuhi persyaratan umum
dan persyaratan khusus yang diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tanggal 5 April 2013. Seluruh anggota
Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY telah dinyatakan lulus dalam Fit and Proper Test serta
mendapat persetujuan RUPS.
Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dengan Dewan Komisaris Lainnya dan/atau Direksi
dan Pemegang Saham
Selama tahun 2017, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi,
mencakup hubungan keluarga, hubungan keuangan, serta kepengurusan dan
kepemilikan saham di Perseroan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi
ataupun Pemegang Saham.
Nama
Hubungan Keluarga Dengan Hubungan Keuangan Dengan Kepengurusan dan Kepemilikan
Saham Pada Perseroan Lain
Dewan Komisaris
Direksi Pemegang
Saham Dewan
Komisaris Direksi
Pemegang Saham
Dewan Komisaris
Direksi Pemegang
Saham
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk
Prof. Ainun Na’im, Ph.D.
- √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A.
- √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √
Drs. Bambang Wisnu Handoyo
- √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √
10
Pernyataan Independensi Dewan Komisaris
Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham, hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota
Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali, atau
hubungan dengan PT. Bank BPD DIY, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk
bertindak independen.
Anggota Komisaris Independen PT. Bank BPD DIY telah memenuhi persyaratan utama
yang mencakup persyaratan sebagai berikut:
1. Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota
Komisaris lainnya, Anggota Direksi dan Pemegang Saham ataupun hubungan lainnya
yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris,
Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan
keuangan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik
Swasta dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit
and Proper Test).
4. Diusulkan oleh Pemegang Saham dan dipilih dalam RUPS.
5. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya:
- Tidak pernah dinyatakan pailit.
- Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau
anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
Perseroan dinyatakan pailit.
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan
Negara dan/ atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
11
Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan
Komisaris
Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4
(empat) kali dalam setahun, dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam
setahun dan dapat menggunakan sarana teknologi telekonferensi.
2. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan Komisaris Utama selambat-lambatnya 1
(satu) hari sebelum rapat diadakan.
3. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris
Utama berhalangan, maka Komisaris Utama dapat menunjuk salah seorang anggota
untuk memimpin rapat.
4. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya
apabila lebih dari ½ (setengah) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau
diwakili dalam Rapat.
5. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan
suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (setengah) jumlah suara yang
dikeluarkan dalam rapat.
6. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan (termasuk jika terdapat
perbedaan pendapat/dissenting opinion) dalam Rapat Dewan Komisaris harus
dibuat berita acara. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh
Ketua Rapat dan sekurang-kurangnya oleh seorang anggota Dewan Komisaris
lainnya yang hadir.
Dewan Komisaris juga dapat mengadakan rapat dengan Direksi dengan sebagai berikut:
1. Pertemuan Dewan Komisaris dengan Direksi dapat dilakukan secara berkala atau
sewaktu-waktu apabila dianggap perlu atas undangan Komisaris Utama dan atau
permintaan Direksi.
2. Acara rapat/pertemuan dimaksud, ditetapkan oleh Komisaris Utama dan atau
permintaan Direksi.
12
Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY yang
diselenggarakan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Anggota Dewan Komisaris Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran % Kehadiran
Prof. Ainun Na’im, Ph.D. 5 5 100%
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A. 5 5 100%
Drs. Bambang Wisnu Handoyo 5 5 100%
Frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank BPD DIY dan tingkat
kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Gabungan yang diselenggarakan selama
tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Anggota Dewan Komisaris Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran % Kehadiran
Prof. Ainun Na’im, Ph.D. 5 5 100%
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A. 5 5 100%
Drs. Bambang Wisnu Handoyo 5 5 100%
Materi Rapat Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY yang diselenggarakan selama tahun
2017 adalah sebagai berikut:
Tanggal Materi Rapat Dewan Komisaris
04 Februari 2017 Pembahasan POJK nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum
12 Februari 2017 1. Pembahasan modal PT Bank BPD DIY 2. Tindak lanjut temuan KAP terkait sistem akuntansi 3. Remunerasi sesuai POJK nomor 45/POJK.03/2015
28 April 2017 Tindak lanjut hasil RUPS terkait Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi
22 Juli 2017 1. Pembahasan progress penyelesaian kredit bermasalah 2. Close monitoring 25 debitur besar
17 September 2017 1. Persetujuan BPP APU PPT 2. Program leadership bekerjasama dengan perguruan tinggi
Materi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank BPD DIY yang
diselenggarakan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Tanggal Materi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
03 Maret 2017 Action plan penyelesaian kredit bermasalah
30 Maret 2017 1. Persiapan RUPS Tahunan dan RUPSLB 2. Pembahasan POJK nomor 45/POJK.03/2015 tentang
Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan POJK nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum
13
Tanggal Materi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
11 Juni 2017 1. Pembahasan NPL dan kredit sektor perhotelan 2. Evaluasi kinerja triwulan 1 tahun 2017 3. Perubahan RBB tahun 2017 4. Perubahan job description Unit Kerja Pengelola Restrukturisasi
Kredit
30 Agustus 2017 1. Close monitoring 25 debitur besar 2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik
29 Oktober 2017 Program leadership
Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris
Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat
kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan
perusahaan. Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah memberikan nasihat dan
rekomendasi terhadap Direksi melalui pertemuan-pertemuan yang membahas strategi
Bank.
Direksi membuat kebijakan dan ketentuan internal dengan selalu memperhatikan
rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Dengan rekomendasi tersebut,
Direksi akan selalu berada dalam arah yang sesuai untuk meraih tujuan yang telah
ditetapkan dengan strategi yang efektif. Sehingga pada akhirnya tujuan yang tertuang
dalam visi dan misi Bank dapat terukur dan dicapai sesuai yang diharapkan oleh seluruh
shareholder.
Pelatihan Dewan Komisaris
Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah mengikuti beberapa kali pelatihan. Adapun
pelatihan yang telah diikuti Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
No Anggota Dewan Komisaris Jenis Pelatihan
1 Prof. Ainun Na'im, Ph.D -
2 Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A 1. Seminar & Munas VI FKDK-P BPD-SI Tahun 2017
2. Pelatihan Komite Remunerasi : Tata Cara Melakukan Uji Kemampuan &Kepatutan bagi Calon Direktur Bank (Sudut Pandang Regulator, Komisaris & Direktur)
3. Workshop Peningkatan Kompetensi MR Program Internasional
3 Drs. Bambang Wisnu Handoyo Pelatihan “Good Corporate Governance (GCG) Implementation”
14
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan Pemegang Saham dalam RUPS.
Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris
Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris :
Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan mengevaluasi system
penggajian, tunjangan dan fasilitas Dewan Komisaris.
Komite Remunerasi dan Nominasi memastikan bahwa kebijakan remunerasi
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi kepada Dewan
Komisaris tentang remunerasi Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris mengusulkan hasil evaluasi kepada Pemegang Saham dalam
RUPS.
DIREKSI
Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan
untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan
berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dan menjalankan tugas-tugasnya,
Direksi telah membentuk :
1. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 0307/OM 1006 tanggal 30 Desember
2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi PT. Bank BPD DIY, SKAI
dipimpin oleh Pemimpin SKAI yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Sedangkan kelompok dibawah Pemimpin SKAI adalah :
a. Kelompok Audit Kredit
b. Kelompok Audit Umum dan Teknologi Informasi
c. Unit Anti Fraud
d. Kontrol Internal Cabang
15
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko
Dalam Surat Keputusan Direksi nomor 0307/OM 1006 tanggal 30 Desember 2016
tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi PT. Bank BPD DIY, Satuan
Kerja Manajemen Risiko tersusun dalam bentuk Divisi Manajemen Risiko dan
Kepatuhan yang dipimpin oleh Pemimpin Divisi. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
dan Kepatuhan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan dan membawahi dua
kelompok, yaitu :
a. Kelompok Manajemen Risiko
b. Kelompok Kepatuhan dan UKPN
Dalam Surat Keputusan Direksi tersebut diatur pula mengenai struktur Komite
Manajemen Risiko dengan tugas melakukan penilaian profil risiko, good corporate
governance, dan tingkat kesehatan Bank. Selama tahun 2017, susunan anggota
Komite Manajemen Risiko masih mengikuti Surat Keputusan Direksi nomor 0001/OM
0103 tanggal 2 Januari 2013. Dengan adanya perubahan struktur Organisasi, maka
surat keputusan tersebut dicabut dan diperbarui melalui Surat Keputusan nomor
0338/OM 1006 tanggal 22 Desember 2017 tentang Komite Manajemen Risiko dengan
susunan keanggotaan yaitu :
a. Direktur Utama (Ketua)
b. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan (Sekretaris)
c. Direktur Kepatuhan (Anggota merangkap Ketua Pengganti I)
d. Direktur Pemasaran (Anggota merangkap Ketua Pengganti II)
e. Direktur Umum (Anggota merangkap Ketua Pengganti III)
f. Pemimpin Divisi Trisuri (Anggota)
g. Pemimpin Divisi Perkreditan (Anggota)
h. Pemimpin Divisi Perencanaan dan Pengembangan (Anggota)
i. Pemimpin Divisi SDM dan Umum (Anggota)
j. Pemimpin Divisi Teknologi Informasi (Anggota)
k. Pemimpin Satuan Kerja Audit Intern (Anggota)
l. Pemimpin Unit Usaha Syariah (Anggota)
m. Pemimpin Desk Akuntansi Keuangan dan Pajak (Anggota)
n. Pemimpin Desk Risiko Kredit dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (Anggota)
16
3. UKPN (Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah)
Tugas dan tanggung jawab UKPN melekat pada Kelompok Kepatuhan dan UKPN di
bawah Pemimpin Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan sesuai dengan Surat
Keputusan Direksi nomor 0307/OM 1006 tanggal 30 Desember 2016 tentang Buku
Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi PT. Bank BPD DIY. Tugas dan tanggung
jawab UKPN antara lain melakukan monitoring pelaksanaan dan analisis pelaporan
terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT).
4. Komite Sumber Daya Manusia (SDM)
Komite ini dibentuk untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi
terhadap pelaksanaan program pengembangan karir dan penyelesaian pelanggaran
ketentuan atau tata tertib pegawai Bank. Susunan dan tugas Komite SDM
sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor 0021/KP 1006 tanggal 20
Januari 2017 tentang Sistem Pengembangan Karir adalah sebagai berikut :
a. Direktur Utama (Ketua merangkap Anggota)
b. Direktur Umum (Ketua Pengganti I merangkap Anggota)
c. Direktur Pemasaran (Ketua Pengganti II merangkap Anggota)
d. Direktur Kepatuhan (Ketua Pengganti III merangkap Anggota)
e. Pemimpin Divisi SDM dan Umum (Anggota)
f. Pemimpin Divisi Perencanaan dan Pengembangan (Anggota)
g. Pemimpin Divisi Trisuri (Anggota)
h. Pemimpin Divisi Perkreditan (Anggota)
i. Pemimpin Divisi Teknologi Informasi (Anggota)
j. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan (Anggota)
k. Pemimpin Satuan Kerja Audit Intern (Anggota)
l. Pemimpin Kelompok Pemberdayaan SDM (Sekretaris / non-Anggota)
5. Komite Pengarah Teknologi Informasi
Komite dibentuk untuk membantu tugas-tugas Direksi sesuai dengan good corporate
governance di bidang teknologi informasi. Susunan dan tugas Komite Pengarah
Teknologi Informasi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 0069/OM 1006
17
tanggal 29 Februari 2012 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank BPD
DIY adalah sebagai berikut :
a. Direktur Utama (Ketua I)
b. Direktur Umum (Ketua II)
c. Direktur Kepatuhan (Ketua III)
d. Direktur Pemasaran (Ketua IV)
e. Pemimpin Divisi Teknologi Informasi (Sekretaris merangkap Anggota)
f. Pemimpin Divisi Perencanaan dan Pengembangan (Anggota)
g. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan (Anggota)
h. Pemimpin Divisi Trisuri (Anggota)
i. Pemimpin Divisi Perkreditan (Anggota)
j. Pemimpin Divisi SDM dan Umum (Anggota)
k. Pemimpin Satuan Kerja Audit Intern (Anggota)
l. Pemimpin Unit Usaha Syariah (Anggota)
6. Komite Kebijakan Perkreditan
Komite dibentuk untuk membantu Direksi merumuskan kebijakan, mengawasi
pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio
perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan. Berdasarkan Surat
Keputusan Direksi nomor 0247/KR 1006 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Kebijakan
Perkreditan Bank, susunan keanggotaan komite adalah sebagai berikut :
a. Direktur Utama (Ketua merangkap Anggota)
b. Direktur Pemasaran (Ketua Pengganti I merangkap Anggota)
c. Direktur Umum (Ketua Pengganti II merangkap Anggota)
d. Direktur Kepatuhan (Ketua Pengganti III merangkap Anggota)
e. Pemimpin Divisi Perkreditan (Sekretaris merangkap Anggota)
f. Pemimpin Satuan Kerja Audit Intern (Anggota)
g. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan (Anggota)
7. Asset & Liability Commitee (ALCO)
ALCO disusun untuk membantu tugas-tugas Direksi sesuai dengan good corporate
governance di bidang aset dan liabilitas. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor
18
0565/DJ 1006 tanggal 28 November 2014 tentang Struktur dan Tata Kerja Asset &
Liability Commitee (ALCO), susunan tim ALCO adalah sebagai berikut :
a. Direktur Utama (Ketua merangkap Anggota)
b. Direktur Pemasaran (Ketua Pengganti I merangkap Anggota)
c. Direktur Umum (Ketua Pengganti II merangkap Anggota)
d. Direktur Kepatuhan (Ketua Pengganti III merangkap Anggota)
e. Pemimpin Divisi Trisuri (Sekretaris merangkap Anggota)
f. Pemimpin Divisi Perkreditan (Anggota)
g. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan (Anggota)
h. Pemimpin Divisi Perencanaan dan Pengembangan (Anggota)
i. Pemimpin Divisi Teknologi Informasi (Anggota)
Jumlah dan Komposisi Direksi
Selama tahun 2017, tidak terdapat perubahan pada susunan Direksi PT. Bank BPD DIY
yang terdiri dari 4 (empat) orang. Jumlah tersebut telah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember
2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, bahwa:
1. Bank wajib memiliki anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.
2. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
3. Direksi wajib dipimpin oleh presiden direktur atau direktur utama.
Jumlah dan komposisi Direksi PT. Bank BPD DIY selama tahun 2017 adalah sebagai
berikut:
Nama Jabatan Berlaku Efektif
Persetujuan OJK Persetujuan RUPS Drs. Bambang Setiawan, Ak., M.B.A. Direktur Utama
Surat OJK No. S-244/KO41/2014 tanggal 8 Oktober 2014 tentang Laporan Pengangkatan Direksi bank Saudara
- Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tanggal 8 September 2014.
- Akta Addendum Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah DIY, Nomor 6 tanggal 12 September 2014
Bambang Ghiri Dwi Kuncoro, S.H., M.M. Direktur Pemasaran & UUS
Drs. Cahya Widi, M.M. Direktur Umum
Drs. Santoso Rohmad, M.M.
Direktur Kepatuhan
19
Keberagaman Komposisi Direksi
Komposisi Direksi PT. Bank BPD DIY telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik
dalam hal pendidikan, pengalaman kerja, usia, maupun keahlian, dan masing-masing
memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan.
Pedoman dan Tata Tertib Direksi
Untuk pelaksanaan tugas Direksi yang efektif, PT. Bank BPD DIY menyusun Pedoman dan
Tata Tertib Direksi yang meliputi hal-hal berikut :
Ketentuan Umum
Susunan Direksi
Tugas, wewenang dan Tanggung Jawab
Pembagian Tugas dan wewenang Direksi
Laporan
Tata Persuratan
Waktu dan Kerja Direksi
Rapat Direksi
Etika Kerja Direksi
Perjalanan Dinas
Ketentuan Penutup
Tugas dan Wewenang Direksi
Tugas dan wewenang Direksi tertuang dalam Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tanggal 5 April 2013 dan Pernyataan
Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah DIY Nomor 3
Tanggal 13 September 2013, yaitu:
1. Tugas Direksi:
a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan sesuai
dengan tujuan dan lapangan usaha Bank.
b. Menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan Bank.
c. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran Bank, termasuk rencana-rencana
lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Bank dan
menyampaikannya kepada Komisaris.
d. Membuat dan memelihara risalah rapat Direksi serta menyelenggarakan
pembukuan dan administrasi Bank dengan kelaziman yang berlaku bagi Bank.
20
e. Menyusun sistem akuntansi yang memenuhi prinsip-prinsip intern, terutama
pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
f. Memberikan pertanggungjawaban serta segala keterangan tentang keadaan
dan jalannya Bank, berupa laporan kegiatan Bank, termasuk laporan
keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan
berkala lainnya menurut tata cara dan waktu yang ditentukan dalam anggaran
dasar serta setiap kali diminta oleh RUPS.
g. Menetapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian
tugasnya.
h. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan anggaran dasar atau
berdasarkan petunjuk RUPS.
i. Mengajukan kepada Dewan Komisaris usulan Akuntan Publik untuk melakukan
pemeriksaan keadaan keuangan Perseroan untuk tahun buku berikutnya.
j. Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap
kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
k. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit bank,
auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil
pengawasan otoritas lain.
l. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang
mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
2. Hak dan Wewenang Direksi:
a. Menetapkan kebijakan, sistem dan prosedur dalam pengurusan Bank.
b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Bank berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Mengangkat, memberi perhargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai
Bank berdasarkan peraturan kepegawaian Bank dan perundang-undangan
yang berlaku.
d. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam
dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi
yang khusus ditunjuk untuk itu kepada seorang atau beberapa orang pegawai
21
Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan
lain.
e. Menghapus buku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan
dipertanggungjawabkan dalam laporan tahunan.
f. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai kepemilikan, sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan yang
telah ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Kriteria Direksi
Untuk dapat diangkat menjadi Direksi, harus memenuhi persyaratan umum dan
persyaratan khusus yang diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tanggal 5 April 2013. Seluruh anggota Direksi PT. Bank
BPD DIY telah dinyatakan lulus dalam Fit and Proper Test serta mendapat persetujuan
RUPS.
Hubungan Afiliasi Direksi dengan Direksi Lainnya dan/atau Dewan Komisaris dan
Pemegang Saham
Selama tahun 2017, seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, mencakup
hubungan keluarga, hubungan keuangan, serta kepengurusan dan kepemilikan saham di
Perseroan dengan sesama anggota Direksi, Dewan Komisaris, ataupun Pemegang
Saham.
Nama
Hubungan Keluarga Dengan Hubungan Keuangan Dengan Kepengurusan dan Kepemilikan
Saham Pada Perseroan Lain
Dewan Komisaris
Direksi Pemegang
Saham Dewan
Komisaris Direksi
Pemegang Saham
Dewan Komisaris
Direksi Pemegang
Saham
Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk Ya Tdk
Drs. Bambang Setiawan, Ak., M.B.A.
- √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √
Bambang Ghiri Dwi Kuncoro, S.H., M.M.
- √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √
Drs. Cahya Widi, M.M.
- √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √
Drs. Santoso Rohmad, M.M.
- √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √
22
Pernyataan Independensi Direksi
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan
saham, hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan
dengan PT. BPD Bank DIY, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen.
Rapat Dewan Direksi dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi
Setiap kebijakan dan keputusan strategis Bank diputuskan melalui rapat Direksi. Hasil
rapat Direksi tersebut dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan didokumentasikan
dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi.
Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam
hal terjadi perbedaan. Setiap keputusan rapat diimplementasikan sesuai dengan
kebijakan, pedoman serta tata tertib yang berlaku.
Selama tahun 2017, Direksi telah melaksanakan sebanyak 34 rapat dengan tingkat
kehadiran anggota Direksi sebagai berikut:
Anggota Direksi Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran % Kehadiran
Drs. Bambang Setiawan, Akt. 34 34 100%
Bambang Ghiri Dwi Kuncoro SH.MM 34 31 91%
Drs. Santoso Rohmad, M.M 34 30 88%
Drs. Cahya Widi, M.M 34 32 94%
Materi Rapat Direksi PT. Bank BPD DIY yang diselenggarakan selama tahun 2017 adalah
sebagai berikut:
Tanggal Materi Rapat Direksi
11 Januari 2017 Pembahasan dan penetapan mutasi pegawai
23 Januari 2017 Pembahasan dan penetapan mutasi pegawai
01 Februari 2017 Pemberlakuan Struktur Organisasi Baru
23
Tanggal Materi Rapat Direksi
01 Februari 2017 1. Pokok-pokok arahan BI mengenai strategi moneter 2017
2. Status Update Project
3. Persiapan RUPST 2017
4. Mobile Banking
5. Pemasaran dan sosialisasi eSamsat
08 Februari 2017 Komparasi konsideran produk hukum
22 Februari 2017 1. Tindak lanjut RBB 2017 dengan OJK
2. Tindak lanjut Dekom 009/DK /2017 Feb 2017 tanggal 17 Feb 2017
3. Pembahasan performance jasa ATM Bersama
4. Persiapan RUPST 2017 dan RUPS LB 2017
5. Publikasi laporan keuangan
01 Maret 2017 1. Rencana pembangunan Gedung UUS /Syariah /dan KCP
Maguwoharjo
2. Tindak lanjut Dekom 011/DK /II/2017 27 Feb 2018
04 April 2017 1. Persiapan RUPS/Audiensi dengan Gubernur DIY
2. Laporan Audit Internal
11 April 2017 1. Persiapan penerapan PSAK no 71
2. Penanganan Kredit bermasalah
19 April 2017 1. Evaluasi kinerja BPD DIY Mobile dan BPD DIY KU
2. Evaluasi Kinerja Dana Pensiun , Yakes dan Koperasi Utama PT.
Bank BPD DIY
05 Mei 2017 1. Progres tindak lanjut keputusan RUPST dan RUPSLB 21 April 2018
2. Tindak lanjut kesepakatan kerjasama dengan Sparkassen /SBFIC
3. Persiapan Porseni BPDSI 2017
09 Mei 2017 1. Progress tindak lanjut keputusan RUPST dan RUPSLB 21 April 2018
2. Sosialisasi ketentuan Bank Umum mengenai beberapa peraturan
17 Mei 2017 1. Laporan penyelesaian implementasi budaya kerja
2. Penanganan kredit bermasalah, restrukturisasi dan credit risk
management sesuai buku pedoman bidang organisasi
31 Mei 2017 1. Kasus hukum
2. Permintaan data nasabah oleh instansi diluar yang diatur oleh UU
Perbankan
3. Proyek Bandara Kertajati
4. Tindak lanjut restatement PKS dan PLN
24
Tanggal Materi Rapat Direksi
5. Tindak lanjut kesepahaman dengan BI mengenai inklusi keuangan
dan transaksi non tunai
6. Program-program spesial terkait Lebaran
7. Persiapan revisi RBB 2017
8. Lain-lain
06 Juni 2017 1. Penanganan kredit bermasalah dan recovery kredit hapus Buku
2. Usulan pembelian obligasi korporasi perbankan melalui pasar
sekunder
3. Lain-lain
13 Juni 2017 1. Finalisasi RBB perubahan tahun 2017
2. Progress penanganan kredit bermasalah dan pengembangan
alternatif penyelesaian bermasalah
3. Proyeksi kinerja keuangan interim 2017
4. Porseni BPDSI Bandung
5. Lain-lain
20 Juni 2017 1. Penanganan Kredit bermasalah
2. Operasional hari libur dan cuti bersama
10 Juli 2017 Rencana Launching BPD Smart
25 Juli 2017 Pembahasan Laporan Publikasi Triwulan II 2017
28 Juli 2017 1. Evaluasi Kinerja Triwulan II 2017
2. Close Monitoring debitur inti dan progres penanganan NPL
31 Juli 2017 Publikasi Laporan Keuangan
15 Agustus 2017 Pembahasan RSA UII
08 Agustus 2017 1. Pengelolaan kredit segmen UMKM dan Kredit Konsumtif
2. Lain-lain
21 Agustus 2017 1. Pengembangan produk layanan eRetribusi
2. Pengelolaan dan pengendalian KK
3. Revitalisasi Cabang Utama
11 September 2017 Undian Tabungan Sutera dan Sutera Emas 2017 Cabang Wates
22 September 2017 Progress dan review implementasi transaksi non tunai pemda
25
Tanggal Materi Rapat Direksi
05 September 2017 1. Kegagalan transaksi SPA di ATM UKDW
2. Kekosongan pejabat Koordinator Kas di Cabang Utama dan
revitalisasi Cabang Utama
3. Solusi penyelesaian administrasi
12 September 2017 Kebijakan Umum Direksi
03 Oktober 2017 1. Implementasi Transaksi Non Tunai
2. Solusi penyelesaian administrasi
13 Oktober 2017 1. Implementasi transaksi non tunai Pemda
2. persiapan UUS PD DIY menjadi BPS BPIH mulai tahun 2018
3. Program sertifikasi Manajemen Risiko level 5
4. Program pelatihan leadership
5. Publikasi Laporan Keuangan 30 September 2017
15 November 2017 1. Ijin prinsip rencana kesepakatan kerjasama pemasaran bersama
PT. Askrindo Mitra Utama dan PT. KMN
2. BPJS Ketenagakerjaan
3. Lain-lain
11 Desember 2017 Hadiah Tahunan
21 Desember 2017 Rapat persiapan Prudential Meeting OJK
Pelatihan/Seminar Direksi
Selama tahun 2017, Direksi telah mengikuti sejumlah pelatihan dan seminar. Adapun
pelatihan dan seminar yang telah diikuti Direksi adalah sebagai berikut:
No Anggota Direksi Jenis Pelatihan
1 Drs. Bambang Setiawan, Akt. 1. Seminar & Kick Off Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2017 2. Sosialisasi Pelaksanaan Operasi Moneter serta Luncheon
Meeting terkait Pentingnya Pengelolaan Likuiditas dan Transaksi Repo
3. Kuliah Umum Kebanksentralan dan Talkshow "Outlook, Tantangan dan Arah Kebijakan 2017"
4. Seminar Nasional BPDSI & Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda
5. Pelatihan Program Khusus Fast Track & Uji Kompetensi Program Khusus Sertifikasi Treasury Dealer
6. Sosialisasi Kesiapan Penerapan PSAK 71 (IFRS 9) 7. One Day National Seminar On "Risk Liquidity and Its Impact On
Banking Industry 2017" dan Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko
26
No Anggota Direksi Jenis Pelatihan
8. Pelatihan Internalisasi Budaya Perusahaan PT Bank BPD DIY 9. Sosialisasi Metodologi Kredit Usaha Mikro SBFIC Sparkassen
Jerman 10. Seminar Indonesia Sharia Finance Award (ISFA) 11. Sosialisasi Debit Domestik 12. Workshop & Sharing Session Terkait Peranan Managemen dan
Change Management Officer (CMO) dalam Transformasi BPD SI 13. Seminar Nasional "Perkembangan Fintech dan Kearsipan BPD
dalam Memasuki Era Digital Banking" 14. Seminar IBEX 2017 "Peluang dan Tantangan BPD dalam
Memasuki Era Digital Banking" 15. 2nd Bank Indonesia International Leadership Seminar 16. Pelatihan Penerapan Program APU-PPT untuk Level Eksekutif 17. Workshop Market Outlook dan Strategi Bisnis Tahun 2018
2 Bambang Ghiri Dwi Kuncoro, S.H., M.M.
1. Seminar & Kick Off Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2017 2. International Islamic Risk Management Refreshment Program
for Executives 3. Seminar : Indonesia & Global Economic Outlook 4. Pelatihan Internalisasi Budaya Perusahaan PT Bank BPD DIY 5. Workshop Peran BPD Dalam Implementasi Transaksi Non
Tunai Pada Pemerintah Daerah 6. Workshop Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian Organik 7. Workshop Penguatan Ekonomi Haji dalam Perekonomian
Daerah 8. Seminar Corporate Strategy Intelligence : Fortune 500 Business
Strategy 9. Workshop Penyediaan Likuiditas Akhir Tahun 10. Seminar "Issuance of Sukuk & Debt" Tahun 2017 11. Pelatihan Penerapan Program APU-PPT untuk Level Eksekutif
3 Drs. Santoso Rohmad, M.M. 1. Seminar & Kick Off Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2017 2. Sosialisasi Ketentuan Bank Umum 3. Seminar & Rapat Umum Anggota (RUA) Tahunan FKDKP 4. Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia tentang Transaksi
Sertifikat Deposito di Pasar Uang 5. Pelatihan Pembekalan Sertifikasi MR Lv 5 6. Sharing Session, Workshop GCG, Risk & Compliance 7. Pembekalan dan Uji Sertifikasi MR Level 5 8. Workshop Peningkatan Kompetensi MR Program Internasional 9. Workshop Calon Asesor Bidang Perbankan 10. Sosialisasi Ketentuan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) 11. Seminar FKDKP untuk Level Pengurus 12. Pelatihan Penerapan Program APU-PPT untuk Level Eksekutif
4 Drs. Cahya Widi, M.M. 1. Seminar & Kick Off Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2017 2. Sosialisasi Optimalisasi Peran BPD dalam Keuangan Inklusif
melalui Perluasan Implementasi LKD 3. Seminar Nasional "Driving Business Performance Trough
Employee Engagement" dan Malam Penganugerahan "2016 Indonesia Employee Engagement Award"
4. Sosialisasi Kesiapan Penerapan PSAK 71 (IFRS 9) 5. Seminar Smart City, Smart Region : New and Big Business
Opportunities 6. Pelatihan Internalisasi Budaya Perusahaan PT Bank BPD DIY
27
No Anggota Direksi Jenis Pelatihan
7. Pelatihan Komite Remunerasi : Tata Cara Melakukan Uji Kemampuan & Kepatutan bagi Calon Direktur Bank (Sudut Pandang Regulator, Komisaris & Direktur)
8. Sosialisasi Transaksi Non Tunai dan Konfirmasi Status Wajib Pajak pada Pemda
9. Pelatihan Pembekalan Sertifikasi MR Lv 5 10. Pembekalan dan Uji Sertifikasi MR Level 5 11. Workshop Program Peningkatan Kompetensi SDM mengenai
struktur TI, RBBR, & Strategi Penanganan Fraud bagi BPD 12. Sosialisasi Implementasi Transaksi Non Tunai oleh Pemerintah
Daerah 13. Pelatihan Penerapan Program APU-PPT untuk Level Eksekutif
Penilaian Kinerja Direksi
Penilaian kinerja Direksi Bank BPD DIY dilakukan oleh Dewan Komisaris.
Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi
Penetapan remunerasi Direksi dilakukan melalui :
Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun dan mengevaluasi sistem
penggajian, tunjangan dan fasilitas Direksi.
Komite Remunerasi dan Nominasi memastikan bahwa kebijakan remunerasi
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi kepada Dewan
Komisaris tentang remunerasi Direksi.
Dewan Komisaris mengusulkan hasil evaluasi kepada Pemegang Saham dalam
RUPS.
Keputusan –Keputusan Direksi
Selama tahun 2017 Direksi telah mengeluarkan keputusan, berupa Surat Keputusan dan
Surat Edaran Direksi. Surat Keputusan Direksi yang dikeluarkan selama tahun 2017
sebanyak 133 surat. Sedangkan Surat Edaran Direksi yang dikeluarkan selama tahun 2017
sebanyak 62 surat.
Surat Keputusan (SK) Direksi yang dikeluarkan selama tahun 2017 meliputi:
1. Bidang Organisasi Manajemen sebanyak 46 SK.
2. Bidang Keuangan dan Akuntansi sebanyak 6 SK.
3. Bidang Perkreditan sebanyak 19 SK.
28
4. Bidang Kesekretariatan sebanyak 19 SK.
5. Bidang Dana Jasa sebanyak 31 SK.
6. Bidang Riset dan Pengembangan sebanyak 2 SK.
7. Bidang Pengawasan sebanyak 4 SK.
8. Bidang Kepegawaian sebanyak 4 SK.
9. Bidang Harta sebanyak 2 SK.
Surat Edaran (SE)Direksi yang dikeluarkan selama tahun 2017 meliputi :
1. Bidang Dana Jasa sebanyak 30 SE.
2. Bidang Perkreditan sebanyak 25 SE.
3. Bidang Organisasi Manajemen sebanyak 2 SE.
4. Bidang Kepegawaian sebanyak 5 SE.
KOMITE – KOMITE DEWAN KOMISARIS
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan
Komisaris PT. Bank BPD DIY telah membentuk komite-komite yang terdiri dari Komite Audit,
Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
Profil anggota komite-komite Dewan Komisaris
1. Prof. Ainun Na'im, Ph.D (Dewan Komisaris)
2. Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A (Dewan Komisaris)
3. Drs. Bambang Wisnu Handoyo (Dewan Komisaris)
4. Eko Suwardi, Dr., M.Sc., Ak., CA.
Pendidikan : S1 Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, S2 Master of Science,
California State University, Fresno, USA, S3 Doctor of Philosophy, Queensland University
of Technology, Australia
Pendidikan non formal dan lokakarya yang pernah diikuti:
1. Participant, The 2015 IIA Indonesia National Conference Heritage of Cultures: Profession
that Brings Value, The Institute of Internal Auditors Indonesia.
2. Participant in the ACCA Train the Trainer of papers F5 (Performance Management), F7
(Financial Reporting) and F8 (Audit and Assurance), ACCA Indonesia
29
3. Participant, IAI-IFAC International Seminar "The Relevance of Profesional Accountants in
Hyper Connected World", IAI-IFAC
Jabatan saat ini:
1. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
5. Mamduh M. Hanafi, Dr., M.B.A.
Pendidikan : S1 dari Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, S2 Master of
Business Administration, Temple University, S3 Doctor of Philosophy, University of Rhode
Island
Pendidikan non formal dan lokakarya yang pernah diikuti:
1. Participant, The 2015 IIA Indonesia National Conference Heritage of Cultures:
Profession that Brings Value, The Institute of Internal Auditors Indonesia
2. Instructor, Certified Financial Planner Training, Public Class, Yogyakarta Batch I ,
Master of Management Program, Faculty of Economics and Business UGM
Jabatan saat ini:
1. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
2. Ketua Laboratorium Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah
Mada.
Komite Audit
Jumlah dan Komposisi
Pada tahun 2017 tidak terdapat perubahan dalam keanggotaan Komite Audit. Komite Audit PT.
Bank BPD DIY terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu diketuai oleh Dewan Komisaris Independen dan
dibantu oleh 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Dewan Komisaris Independen
dan 2 (dua) orang Pihak Independen.
30
Jumlah dan komposisi Komite Audit PT. Bank BPD DIY selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Keahlian dan Independensi
1. Komite Audit terdiri dari personil Dewan Komisaris yang independen dan memiliki latar
belakang di bidang Akuntansi dan Keuangan.
2. Anggota Komite Audit yang merupakan pihak independen yaitu seorang ahli di bidang
Audit dan memiliki kompetensi di bidang Ekonomi.
3. Anggota Komite Audit merupakan pihak independen adalah seorang tenaga ahli di bidang
Manajemen Risiko memiliki sertifikasi sebagai instruktur Manajemen Risiko.
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
1. Melakukan penelaahan kecukupan kebijakan di bidang audit intern.
2. Menelaah dan mengevaluasi Laporan Keuangan Publikasi.
3. Menelaah laporan hasil audit intern maupun ekstern serta memantau tindak lanjutnya.
4. Membuat rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan PubliK
kepada Dewan Komisaris.
5. Membuat pedoman kerja Komite.
Frekuensi Rapat
Rapat Komite Audit minimal dilakukan 4 kali dalam 1 tahun, pada tahun 2017 Komite Audit
menyelenggarakan rapat sebanyak 9 kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:
Anggota Komite Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran % Kehadiran
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A. 9 9 100%
Drs. Bambang Wisnu Handoyo 9 9 100%
Dr. Eko Suwardi, M.Sc., Akt. 9 9 100%
Dr. Mamduh M. Hanafi, M.B.A. 9 9 100%
Nama Jabatan
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A. Ketua/Dewan Komisaris Independen
Drs. Bambang Wisnu Handoyo Anggota/Dewan Komisaris
Dr. Eko Suwardi, M.Sc., Akt. Anggota/Pihak Independen
Dr. Mamduh M. Hanafi, M.B.A. Anggota/Pihak Independen
31
Program Kerja dan Realisasi Komite Audit
Program kerja dan realisasi Komite Audit selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:
No Program Kerja Realisasi
1 Mereview Program Kerja Audit
Tahunan
Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Tahun 2017
yang dibuat oleh SKAI dilakukan review oleh Komite
Audit
2 Membahas hasil audit
intern/ekstern
Pembahasan Laporan Hasil Audit:
a. Kantor Akuntan Publik b. OJK c. Lainnya
3 Pertemuan dengan SKAI Penjelasan Aspek-aspek Audit dan hubungan
Komite Audit dengan Satuan Kerja Audit Intern.
4 Membahas temuan-temuan SKAI Pembahasan Laporan Hasil Audit (LHA):
a. Semester II tahun 2016 b. Semester I tahun 2017
5 Memberikan rekomendasi
penunjukan Akuntan Publik dan
KAP
Rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
keuangan Tahunan Bank BPD DIY Tahun 2017
6 Melakukan review Pedoman
Audit/Audit Charter
Pembahasan Pedoman Audit/Audit Charter
7 Melakukan review laporan
publikasi
Review Laporan Publikasi Triwulanan bank
8 Melakukan rapat komite Melakukan rapat komite sebanyak 9 (sembilan) kali
dengan materi :
a. Hasil audit Laporan Keuangan KAP Hendrawinata, Eddy Siddharta, & Tanzil
b. Program Kerja Audit c. Pembahasan LHA KUR d. Pembahasan LHA BI-RTGS e. Pembahasan LHA kredit sindikasi dan
security audit f. Penunjukan KAP g. Pembahasan Laporan Pelaksanaan dan
Pokok-pokok Hasil Audit Semester I 2017 h. Pembahasan Surat Direksi No. 5968/KA 0100
tanggal 29 September tentang Perubahan Nama
i. Kick-off pelaksanaan audit KAP Laporan Keuangan
32
Komite Pemantau Risiko
Jumlah dan Komposisi
Pada tahun 2017 tidak terdapat perubahan dalam keanggotaan Komite Pemantau Risiko. Komite
Pemantau Risiko PT. Bank BPD DIY terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu diketuai oleh Dewan
Komisaris Independen dan dibantu oleh 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang
Dewan Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Pihak Independen.
Jumlah dan komposisi Komite Pemantau Risiko PT. Bank BPD DIY selama tahun 2017 adalah
sebagai berikut:
Keahlian dan Independensi
Komite Pemantau Risiko terdiri dari personil Dewan Komisaris yang independen dan memiliki
latar belakang di bidang Ekonomi dan Keuangan:
1. Seorang anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan pihak independen adalah
seorang tenaga ahli di bidang Manajemen Risiko memiliki sertifikasi sebagai instruktur
Manajemen Risiko.
2. Seorang anggota Komite Pemantau Risiko yang merupakan pihak independen yaitu
seorang ahli di bidang Audit dan memiliki kompetensi di bidang Akuntansi.
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko
Komite Pemantau Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam hal:
1. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang mencakup:
a. Pelaksanaan Pengawasan Aktif.
b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, serta Sistem Informasi Manajemen
Risiko, meliputi 8 risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko
Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko
Kepatuhan.
d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
Nama Jabatan
Prof. Ainun Naim, Ph. D Ketua/Dewan Komisaris Independen
Drs. Bambang Wisnu Handoyo Anggota/Dewan Komisaris
Dr. Eko Suwardi, M.Sc., Akt. Anggota/Pihak Independen
Dr. Mamduh M. Hanafi, M.B.A. Anggota/Pihak Independen
33
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko serta Divisi
Manajemen Risiko dan Kepatuhan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kebijakan dan
strategi Manajemen Risiko.
3. Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan dan pelaksanaan proses manajemen risiko
serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi Bank
serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut dalam rangka
perbaikan kepada Direksi.
4. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan terhadap seluruh perjanjian
dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait
lainnya.
5. Mendorong tumbuh kembangnya budaya perusahaan/budaya kerja yang berorientasi risiko
(risk culture).
6. Membuat pedoman kerja Komite.
Frekuensi Rapat
Rapat Komite Pemantau Risiko minimal dilakukan 4 kali dalam 1 tahun, pada tahun 2017 Komite
Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat sebanyak 4 kali dengan jumlah kehadiran sebagai
berikut:
Anggota Komite Jumlah Rapat
Jumlah Kehadiran % Kehadiran
Prof. Ainun Naim, Ph. D 4 4 100%
Drs. Bambang Wisnu Handoyo 4 4 100%
Dr. Eko Suwardi, M.Sc., Akt. 4 4 100%
Dr. Mamduh M. Hanafi, M.B.A. 4 4 100%
Program Kerja dan Realisasi Komite Pemantauan Risiko
Program kerja dan realisasi Komite Pemantau Risiko selama tahun 2017adalah sebagai berikut:
No Program Kerja Realisasi
1 Mereview Program Kerja Divisi Manajemen
Risiko dan Kepatuhan
Rapat Koordinasi dengan Divisi
Manajemen Risiko dan Kepatuhan
2
Pertemuan dengan Divisi Manajemen Risiko Telah dilaksanakan pertemuan dengan
Divisi Manajemen Risiko dan
Kepatuhan
34
No Program Kerja Realisasi
3 Menelaah laporan profil risiko dan laporan
peran Direktur Kepatuhan
Pencermatan atas laporan profil risiko
oleh bank serta Laporan Peran Direktur
Kepatuhan
4 Melakukan Rapat Komite Melaksanakan rapat sebanyak 4
(empat) kali:
a. Program kerja, Laporan Tingkat Kesehatan Bank dan Profil Risiko Posisi Desember 2016
b. Laporan Tingkat Kesehatan Bank , Profil Risiko, Tata Kelola Semester I 2017, dan pembahasan close monitoring 25 debitur inti
c. Close monitoring kredit bermasalah
d. Pembahasan BPP APU PPT
Komite Remunerasi dan Nominasi
Jumlah dan Komposisi
Pada tahun 2017 tidak terdapat perubahan dalam keanggotaan Komite Remunerasi dan
Nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank BPD DIY terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu
diketuai oleh Dewan Komisaris Independen dan dibantu oleh 3 (tiga) orang anggota yang terdiri
dari 2 (dua) orang Dewan Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif.
Jumlah dan komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank BPD DIY selama tahun 2016
adalah sebagai berikut:
Keahlian dan Independensi
1. Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari personil Dewan Komisaris yang independen
dan memiliki latar belakang di bidang ekonomi, keuangan dan akuntansi.
Nama Jabatan
Prof. Ainun Na’im, Ph.D. Ketua/Dewan Komisaris Independen Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A. Anggota /Dewan Komisaris Independen
Gamal Kristiyanto, SH. MM Anggota/Pejabat Eksekutif
35
2. Anggota Komite yang berasal dari PT. Bank BPD DIY adalah Pemimpin Divisi Sumber Daya
Manusia dan Umum yang memahami ketentuan-ketentuan remunerasi dan nominasi.
Tugas dan Tanggung Jawab Remunerasi dan Nominasi
1. Membuat pedoman kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan
kepada RUPS.
b. Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan
untuk disampaikan kepada Direksi.
4. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-
undangan yang berlaku.
b. Prestasi kinerja individual.
c. Kewajaran dengan peer group.
d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
5. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan
dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris
untuk disampaikan kepada RUPS.
6. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi
kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
Frekuensi Rapat
Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi minimal dilakukan 4 kali dalam 1 tahun, pada tahun 2017
Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan rapat sebanyak 5 kali dengan jumlah
kehadiran sebagai berikut:
Anggota Komite Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran % Kehadiran
Prof. Ainun Na’im, Ph.D. 5 5 100%
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A. 5 5 100%
Gamal Kristiyanto, SH. MM 5 5 100%
36
Program Kerja dan Realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi Program kerja dan realisasi Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:
No Program Kerja Realisasi
1 Menelaah dan mereview kebijakan remunerasi
Bank
Hasil pembahasan kebijakan
remunerasi untuk disampaikan dalam
RUPS tahun 2018
2 Melaksanakan rapat komite Rapat diselenggarakan sebanyak 5
(lima) kali dengan hasil:
a. Pembahasan program kerja. b. Pembahasan remunerasi sesuai
POJK nomor 45/POJK.03/2015 c. Tindak lanjut RUPS terkait Dana
Kesejahteraan dan Jasa Produksi d. Pembahasan program leadership e. Pembahasan remunerasi
pengurus
SEKRETARIS PERUSAHAAN
Pelaksanaan fungsi Sekretaris Perusahaan PT. Bank BPD DIY dilaksanakan oleh Kelompok
Sekretaris Perusahaan dibawah Divisi SDM dan Umum. Tugas dan tanggung jawab Kelompok
Sekretaris Perusahaan meliputi :
1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan sistem dan prosedur serta strategi bidang
kesekretariatan dan protokol, legal, corporate social responsibility (CSR), serta komunikasi
dan kearsipan.
2. Mengembangkan, menerapkan dan mengkoordinasikan aktifitas komunikasi internal dan
eksternal serta mengkondisikan program edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan
kepada konsumen dan atau masyarakat.
3. Mengembangkan dan melaksanakan strategi program CSR.
4. Mengorganisasikan, merencanakan dan mengevaluasi masalah hukum internal bank sesuai
ketentuan yang berlaku untuk memberikan kajian hukum.
37
5. Memberikan rekomendasi langkah hukum yang harus diambil dan menjabarkan dampak
hukum dari ketentuan baru, gugatan hukum, dan kemungkinan sanksi hukum yang harus
ditanggung Bank, dalam rangka melindungi kepentingan Bank.
6. Mengelola perlindungan konsumen, pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah serta
penyelesaian sengketa.
7. Memberikan pertimbangan aspek hukum yang diminta oleh unit kerja lain.
8. Memastikan hak-hak hukum dan dokumentasi hukum lainnya yang diserahkan oleh pihak
ketiga sebagai bagian perjanjian hukum dengan perusahaan.
9. Mengelola kearsipan Bank agar tersimpan dengan aman dan mudah diakses.
10. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi perbankan dan aturan pemerintah lainnya, serta
mengelola/memitigasi risiko yang ada.
11. Bertanggung jawab atas pelaksanaan sosialisasi, edukasi dan internalisasi budaya kerja
Bank di unit kerjanya.
FUNGSI KEPATUHAN
Mengacu pada POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017, tentang Pelaksanaan Fungsi
Kepatuhan Bank Umum, Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memiliki kedudukan
independen dalam tugasnya yang mencakup :
1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan
oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun
ketentuan dan pedoman internal Bank.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan
usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum
syariah dan unit usaha syariah.
5. Meminimalkan risiko kepatuhan bank.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi
Bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tidak
menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
7. Melakukan tugas lain yang terkait Fungsi Kepatuhan.
38
Dalam rangka memperlancar jalannya fungsi kepatuhan, telah ditetapkan langkah-langkah untuk
memantau kepatuhan, yaitu dengan melakukan langkah-langkah pemantauan terhadap:
a. Keputusan melalui Rapat Komite
b. Keputusan tanpa melalui Rapat Komite
c. Prinsip Kehati-hatian dalam kegiatan operasional Bank konvensional maupun syariah
d. Tugas Satuan Kerja Audit Intern
e. Perjanjian dan Komitmen Bank dan Unit Usaha Syariah dengan regulator
f. Kepatuhan pelaporan kepada regulator
Direktur Kepatuhan memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan regulator dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai perhitungan atau analisis CAR, GWM, NPL,
KAP, BMPK, CKPN dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Adapun
beberapa hal yang menjadi perhatian Direktur Kepatuhan, seperti yang tercantum dalam
peraturan Bank Indonesia tentang prinsip kehati-hatian, adalah sebagai berikut:
Items Status Keterangan
CAR
Memenuhi ketentuan
CAR pada posisi Desember 2017, sebesar 20,20 % melebihi
persyaratan yang ditentukan OJK.
GWM
Memenuhi ketentuan
Posisi Desember 2017, GWM Primer dan LDR sebesar 7,311%,
sesuai dengan ketentuan yng berlaku.
NPL
Memenuhi ketentuan
NPL Gross posisi Desember 2017 adalah sebesar 3,32 %, dan NPL
Neto sebesar 2,29% lebih rendah dibandingkan ketentuan yaitu
NPL maksimum 5%.
PDN
Memenuhi ketentuan
PDN posisi Desember 2017 sebesar 0%, dibandingkan dengan
peraturan BI maksimum sebesar 20% dari ekuitas.
BMPK
Memenuhi ketentuan
BMPK pada posisi Desember 2017 sebesar 7,14%, lebih rendah
daripada persyaratan BMPK pada ketentuan yaitu sebesar 10%.
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Memenuhi ketentuan
PT. Bank BPD DIY telah memenuhi sepenuhnya Undang-
Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan PBI No.
14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program APU & PPT.
39
PENERAPAN PRINSIP ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME (APU DAN PPT)
Semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan teknologi informasi mengakibatkan bank menjadi
rentan atas risiko dimanfaatkan dalam usaha pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Peningkatan risiko tersebut harus diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas penerapan
manajemen risiko yaitu dengan menetapkan dalam suatu buku pedoman bagi perusahaan
mengenai program APU dan PPT. Dalam menjalankan program tersebut, Direktur Kepatuhan
dibantu oleh UKPN (Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah) yang bersifat independen
terhadap satuan kerja operasional. Unit ini bertanggung jawab mengkoordinasikan penerapan
tindak pidana pencucian uang serta program prinsip mengenal nasabah yang dikenal dengan
program APU dan PPT.
Sebagai upaya untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dalam kaitannya mencegah dan
memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Fungsi Kepatuhan
senantiasa melakukan monitoring transaksi nasabah. Dari hasil monitoring nasabah tersebut
diperoleh laporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)
yang disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Pencegahan tersebut menjadi upaya Bank dalam menghadapi berbagai risiko terutama risiko
reputasi, risiko hukum dan risiko operasional.
Dalam rangka penerapan program APU & PPT, PT. Bank BPD DIY telah menerapkan kebijakan
sebagai berikut:
a. Pengawasan Manajemen dalam kebijakan pengorganisasian
b. Kebijakan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)
c. Pengelompokan nasabah menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based
Approach)
d. Prosedur penerimaan, identifikasi dan verifikasi
e. Penetapan kriteria dan prosedur area berisiko tinggi dan Politically Exposed Person (PEP)
f. Prosedur transfer dana
g. Pemantauan dan pengkinian data nasabah
h. Sistem Informasi dan Pelaporan
i. Cash Transaction Report (CTR) dan Suspicious Transaction Report (STR)
j. Sanksi atas pelanggaran ketentuan APU & PPT dan ketentuan perundang-undangan
k. Pelatihan pegawai dan penatausahaan dokumen
40
Pada tahun 2017, PT. Bank BPD DIY telah mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan berkaitan
dengan penerapan APU dan PPT, yaitu sebagai berikut:
No Tanggal Pelatihan Jumlah Peserta
Instruktur
1. 13 Maret 2017 Pembekalan APU & PPT dan Kepatuhan
68 orang
2. 29 - 31 Maret dan 1 April 2017
Pembekalan Materi & Uji Kompetensi Kepatuhan Level 1, FKDKP & LSPP
2 orang FKDKP
3. 10 April 2017 Pembekalan Manajemen Risiko, GCG dan Kepatuhan serta APU & PPT
38 orang
4. 26 s.d. 29 April 2017 Pembekalan Materi & Uji Kompetensi Kepatuhan Level 2, FKDKP & LSPP
6 orang FKDKP
5. 17 s.d. 20 Mei 2017 Pembekalan Materi & Uji Kompetensi Kepatuhan Level 1, FKDKP & LSPP
1 orang FKDKP
6. 31 May 2017 Pembekalan APU & PPT dan Kepatuhan
38 orang
7. 13 June 2017 Pembekalan APU & PPT dan Kepatuhan
18 orang
8. 21 June 2017 Pembekalan APU & PPT dan Kepatuhan
35 orang
9. 9 dan 10 Agustus 2017 Pelatihan mengenai "Peran Bank dalam Mencegah dan Memberantas Kejahatan Perbankan (Modus,Deteksi Dini, Pencegahan & Penanganannya)
6 orang
10. 18 dan 19 Oktober 2017 Pelatihan Identifikasi dan Analisis terkait Penerapan Program APU & PPT
161 orang Hendro Soeprijatno
11. 25 dan 26 Oktober 2017 Pelatihan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Bisnis Perbankan, yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP)
12 orang FKDKP
12. 14 dan 17 November 2017 Pelatihan Identifikasi dan Analisis terkait Penerapan Program APU & PPT
144 orang Hendro Soeprijatno
13. 11 December 2017 Pelatihan Penerapan Program APU-PPT untuk Level Eksekutif
27 orang Hendro Soeprijatno
41
Program kerja tahun 2017 yang telah dilaksanakan yaitu :
1. Pemantauan terhadap tindak lanjut temuan internal maupun eksternal yang meliputi
temuan OJK 2016 terkait teknologi informasi, temuan pemeriksaan umum OJK tahun 2016,
dan temuan BPK 2015.
2. Pembinaan cabang dan sosialisasi terkait kepatuhan dan operasional Bank terhadap SOP dan
ketentuan lainnya, serta penerapan program APU/PPT.
3. Pemantauan kepatuhan terhadap jalannya Komite Perkreditan/Pembiayaan.
4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan setiap triwulan.
5. Pemantauan penerapan APU/PPT, yaitu pengkinian data nasabah, pen-single-an CIF,
penyusunan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi
Keuangan Tunai (LTKT), serta identifikasi Politically Exposed Person (PEP) dan terorisme.
FUNGSI AUDIT INTERN
Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, PT. Bank BPD DIY telah membentuk Satuan Kerja Audit
Intern (SKAI) dan Kontrol Intern Cabang (KIC) yang masing-masing independen terhadap satuan
kerja operasional. SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sedangkan KIC
bertanggung jawab langsung kepada SKAI.
Sepanjang tahun 2017, PT. Bank BPD DIY telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada
seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memberikan
pengaruh bagi kepentingan Bank dan masyarakat melalui audit berbasis risiko. Sehingga, PT.
Bank BPD DIY dapat memitigasi risiko yang akan terjadi dan nasabah akan mendapatkan
ketenangan dalam melakukan transaksi dengan Bank.
Ruang lingkup Pengendalian Intern Bank
Ruang lingkup pekerjaan audit intern mencakup pemeriksaan dan penilaian terhadap:
a. Penilaian kecukupan struktur pengendalian intern.
b. Penilaian efektivitas struktur pengendalian intern.
c. Penilaian kualitas kinerja.
Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam setiap
laporan hasil audit.
42
Fungsi SKAI dan KIC
Fungsi SKAI meliputi:
1. Sebagai Evaluator SKAI, yaitu membantu manajemen dalam memastikan bahwa Bank secara
berkesinambungan mampu:
a. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
b. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat.
c. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan.
d. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/ fraud
dan pelanggaran aspek kehati-hatian.
e. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.
f. Mengamankan dana yang dihimpun Bank dari masyarakat.
g. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (risk culture) pada organisasi secara
menyeluruh.
2. Sebagai Katalisator, internal auditor diharapkan dapat membimbing manajemen dalam
mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan organisasi dan meyakinkan
bahwa proses bisnis yang dijalankan telah menghasilkan jasa perbankan yang dapat
memenuhi kebutuhan nasabah. Dalam peran ini, internal auditor bertindak sebagai fasilitator
dan agent of change.
3. Sebagai Konsultan bagi pihak-pihak intern Bank yang membutuhkan terutama yang
menyangkut sistem pengendalian.
Fungsi KIC, antara lain adalah:
1. Melakukan koordinasi, pemantauan, dan pengawasan pelaksanaan prosedur operasional
perbankan di kantor cabang.
2. Melakukan pengawasan proses kegiatan usaha kantor cabang.
3. Melakukan koordinasi penyelesaian temuan audit dari seluruh unit kerja cabang.
4. Melakukan koordinasi perbaikan/penyelesaian temuan audit dari seluruh unit kerja cabang.
5. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan auditor eksternal.
PT. Bank BPD DIY telah menerapkan Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB)
dengan:
a. Menyusun Internal Audit Charter.
b. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana tertuang dalam susunan organisasi dan
tata kerja.
43
Kinerja SKAI pada tahun 2017
a. Audit Intern, meliputi:
b. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pegawai
Sebagai upaya peningkatan kompetensi para auditor, melalui koordinasi dengan Divisi SDM dan
Umum, dalam tahun 2017 seluruh auditor telah diikutsertakan dalam berbagai kegiatan dan
pelatihan serta beberapa seminar. Berikut pelatihan dan seminar yang diikuti auditor selama
tahun 2017
No
LHA Nomor
Tanggal
Obyek Audit
1 0021/PW 0001 26 Januari 2017 Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2016
2 0024/PW 0001 27 Januari 2017 LHPK BI-RTGS, SKNBI, BI-ETP, BI-SSSS dan DHN
3 0064/PW 0001 27 Februari 2017 Kredit Usaha Rakyat I 2017
4 0078/PW 0001 06 Maret 2017 Security Audit BI RTGS, SKNBI, BI-ETP, BI-SSSS dan DHN
5 0113/PW 0001 13 April 2017 Audit Bidang Kredit Sindikasi
6 0123/PW 0001 26 April 2017 Audit Teknologi Informasi
7 0201/PW 0001 21 Juni 2017 Audit Operasional Kantor Pusat
8 0236/PW 0001 28 Juli 2017 Audit Khusus Atas Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Koordinator Kantor Kas Tempel Sdr. Hari Apriadi 9 0240/PW 0001 31 Juli 2017 Kredit Usaha Rakyat II 2017
10 0405/PW 0001 14 Desember 2017 Audit Operasional Cabang
No Nama Diklat/ Seminar Yang Diikuti SKAI selama Tahun 2017
1 Pelatihan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71
2 Pelatihan Know Your Employee (KYE)
3 Ujian Sertifikasi Audit Intern Bank Level I
4 Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) Asosiasi Auditor Indonesia (AAI) 2017
5 National Call For Paper Seminar
6 Workshop Penggunaan Laporan Auditor Internal Sebagai Bukti di Pengadilan
7 Workshop Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2018
44
No Nama Diklat/ Seminar Yang Diikuti SKAI selama Tahun 2017
8 Workshop Budaya Perusahaan
9 Sosialisasi Penanganan Tindak Pidana Perbankan
10 Sosialisasi POJK no. 05/POJK.05/2017 tentang iuran, Manfaat Pensiun, & Manfaat Lain
11 Sosialisasi Penyelamatan & Pemusnahan Arsip
12 Workshop Transformasi Digital Banking
13 Seminar & Kick Off Rencana Bisnis Bank Tahun 2017
14 Pelatihan Sharia Banking Audit
15 Public Training "Prosedur Pelaksanaan Kaji Ulang (Review) Kebijakan ICAAP oleh SKAI &
Divisi MR
16 Pelatihan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas
17 Pelatihan "Fundamental IT Audit for Internal Auditor : Planning, Performing, and Presenting"
18 Pelatihan Audit Intern Tingkat Dasar I
19 Pelatihan Program Pemeliharaan (Refreshment) Manajemen Resiko
20 Sosialisasi LHKP Peserta Sistem Pembayaran BI (SPBI) & Kantor Pengelola Daftar Hitam
Nasional
21 Workshop Pengembangan PT. Bank BPD DIY th 2008 sd 2028 Mjd Bank Yang Kuat,
Kompetitif & Kontributif
22 Sosialisasi "Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi Sesuai Per MA RI No.13 th
2016
23 Workshop Penerapan PSAK 71 (IFRS 9)
24 In House Training "Tiga Kesalahan Dalam Menghitung CKPN & Implementasi IFRS 9"
25 Workshop Optimalisasi PKB Pasca Berakhirnya Ketentuan Relaksasi Restrukturisasi Kredit
26 National anti Fraud Conference 2017
27 Workshop "Fraud Prevention and Detection : Forensic Data Analytics Approach"
28 Workshop Penyelesaian Kasus Fraud 7 Cara Meminimalisir Kerugian
29 Pelatihan Professional IT audit and Governance : A Practical Approach
30 Pelatihan Pembiayaan Musyawarah Mutanaqishah (MMq)
45
c. Pembinaan Bidang dan Kegiatan lain SKAI:
1. Sebagai counterpart auditor ekstern
2. Berperan sebagai mitra/mediator berbagai permasalahan hukum yang dihadapi Bank
3. Pembinaan kepada auditee yang berkaitan dengan materi hasil audit
No Nama Diklat/ Seminar Yang Diikuti SKAI selama Tahun 2017
31 Workshop Forensic Accounting vs Audit Investigative
32 Workshop Cybercrime & Computer Fraud
33 Pelatihan Internalisasi Budaya Perusahaan PT. Bank BPD DIY
34 Workshop "Quality Assurance Improvement Program"
35 Pelatihan Pemadam Kebakaran
36 Pelatihan Bentuk Penyimpangan Dalam Pengadaan Barang & Jasa & Pengeluaran Biaya
Serta Upaya Pencegahannya
37 Pelatihan Energizing Selling Power For Credit Marketing Officer
38 Sosialisasi Penyelematan & Pemusnahan Arsip
39 Pelatihan LBU
40 Pelatihan Identifikasi dan Analisis terkait Penerapan Program APU & PPT
41 Program Diklat Dasar Dasar Audit
42 Pelatihan Aplikasi Marketing Kit "BPD DIY Smart"
43 Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level I
44 Pelatihan Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level I
45 Training "The Power of Soul Anything is Possible : Excellent Management Collection - Make
High Profit"
46 Pelatihan Aspek Hukum Perkreditan
47 Refreshment AAJI dalam rangka pemasaran Produk JS Proteksi Plan
48 Pelatihan Audit Operasional
46
d. Laporan yang disusun pada tahun 2017, adalah:
1. Laporan Kinerja SKAI Tahun 2017
2. Laporan Pokok-Pokok dan Hasil Audit Intern Semester I dan II Tahun 2017 yang
disampaikan kepada OJK setiap semester dan juga kepada Dewan Komisaris.
3. Laporan Anti-Fraud yang disampaikan kepada OJK setiap semester.
4. Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) SKNBI, LHPK BI-RTGS, LHPK BI-SSSS, LHPK BI-
ETP, dan LHPK DHN baik konvensional maupun syariah yang disampaikan kepada OJK.
e. Kegiatan audit pasif (off-site)
Selain melaksanakan Audit secara aktif, juga melaksanakan kegiatan Audit pasif (off-site),
antara lain:
1. Mencermati dan mengevaluasi hasil analisis rasio-rasio keuangan
2. Memantau penyelesaian Laporan Pengaduan Nasabah
3. Memantau dan mengkaji tindak lanjut hasil audit, baik intern maupun ekstern
FUNGSI AUDIT EKSTERN
Ruang Lingkup Audit Ekstern adalah sebagai berikut:
a. Audit atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017,
bertujuan untuk memberikan pendapat akuntan atas kewajaran laporan keuangan yang
meliputi:
- Laporan Posisi Keuangan
- Laporan Laba Rugi Komprehensif
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Laporan Arus Kas
- Catatan atas Laporan Keuangan
b. Memberikan rekomendasi atas kelemahan struktur pengendalian intern yang ditemukan
selama audit dalam bentuk Management Letter.
c. Menerbitkan Laporan Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap
Peraturan Perundang-undangan.
d. Review atas Hasil Evaluasi Kinerja:
- Realisasi dan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2017
- Tingkat Kesehatan Bank
- Perkembangan Usaha
47
- Rasio-rasio Keuangan
- Tindak Lanjut Hasil Audit tahun yang lalu
Dalam pelaksanaannya, berdasarkan hasil rekomendasi Komite Audit yang disampaikan kepada
Dewan Komisaris, Bank mengadakan perjanjian dengan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan
Audit Manajemen dan Keuangan pada tahun 2017. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dimaksud
telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yaitu Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
yang terdaftar di Bank Indonesia dan tidak melebihi masing-masing 3 tahun dan 5 tahun buku
berturut-turut. Penunjukan KAP tersebut juga telah disetujui dalam RUPS.
Penunjukan KAP tersebut didasarkan pada perjanjian kerja sama antara PT. Bank BPD DIY dengan
KAP, dengan nomor perjanjian: 0625/PW 0100 // E007.VII/SC/2017 tanggal 9 November 2017,
tentang Jasa Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Buku 2017. PT. Bank BPD DIY dalam penugasannya kepada
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memperhitungkan dan mewajibkan pemenuhan
aspek-aspek mengenai:
a. Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
b. Legalitas perjanjian kerja
c. Ruang lingkup audit
d. Standar profesional akuntan publik, dan
e. Komunikasi Bank Indonesia /Otoritas Jasa Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik
Dalam melaksanakan tugas pekerjaannya KAP diwajibkan berpedoman dan tunduk kepada
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a. Melakukan audit harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik yang
diterbitkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara (SKPN) yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta ketentuan lainnya
yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
b. KAP wajib menyampaikan secara langsung kepada Otorotas Jasa Keuangan:
- Laporan Hasil Audit
- Management Letter
- Informasi lainnya yang dibutuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari Akuntan Publik yang
dilakukan setiap saat apabila diperlukan.
48
- Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
sejak ditemukan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan dan
perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan
kelangsungan usaha Bank.
c. KAP harus membicarakan terlebih dahulu Konsep Laporan Hasil Audit dengan Bank sebelum
diterbitkan Laporan Final.
d. KAP tidak diperkenankan melimpahkan/menyerahkan pelaksanaan tugas serta hasil audit
kepada pihak lain tanpa persetujuan dan seizin Bank.
LAPORAN MANAJEMEN RISIKO Risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events)
tertentu. Manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang
digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang
timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Informasi mengenai risiko yang melekat dari
seluruh kegiatan usaha Bank sangat dibutuhkan untuk mengetahui potensi kerugian yang
dihadapi dan mempengaruhi permodalan Bank melalui proses penerapan manajemen
risiko.
Penerapan manajemen risiko Bank meliputi pengawasan aktif Dewan Komisaris
dan Direksi; kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; kecukupan proses
identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko dan sistem informasi
manajemen risiko; serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Bank membangun
kerangka dan sistem informasi manajemen risiko yang memadai dalam rangka
mendukung keberhasilan penerapan manajemen risiko. Sistem Informasi Manajemen
Risiko tersebut merupakan sistem yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh unit
kerja untuk melakukan identifikasi, pengukuran atas potensi kerugian dari risiko yang
teridentifikasi, mitigasi yang sudah dilakukan, dan pemantauan risiko berupa laporan dari
unit kerja sebagai dasar dalam pengendalian risiko.
Penerapan manajemen risiko mencakup 4 (empat) pilar, yaitu :
1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit
49
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko,
serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
Risiko Kredit
Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi
kewajiban kepada Bank. Risiko Kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank
yaitu penyaluran kredit/pembiayaan dan aktivitas trisuri yang dapat menimbulkan risiko
kredit seperti surat berharga, transaksi antar Bank, kewajiban komitmen dan kontinjensi.
Risiko kredit dapat meningkat karena terkonsentrasinya penyediaan dana, antara lain
kepada debitur baik 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, produk, jenis
kredit/pembiayaan, industri, sektor, dan atau wilayah geografi tertentu yang berpotensi
menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha Bank,
yang disebut Risiko Konsentrasi Kredit.
Risiko Pasar
Bank belum memiliki aset derivatif dan aset devisa, sehingga risiko pasar sangat rendah.
Aktivitas trading masih sebagai niche market di industri pasar bank dengan kewajiban
mengupayakan likuiditas pasar melalui partisipasi secara aktif masih melalui broker.
Pengendalian intern dilakukan oleh unit independen untuk memastikan bahwa transaksi
dan proses yang terkait dengan market risk taking berjalan sesuai dengan kebijakan,
prosedur dan limit yang telah ditetapkan dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan
Direksi.
Risiko Operasional
Risiko operasional merupakan risiko yang melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan
operasional, sistem dan produk Bank. Kegagalan dalam mengelola risiko operasional
dapat menyebabkan kerugian keuangan dan non keuangan, bahkan reputasi Bank dapat
terancam. Bank berusaha untuk meminimalisasi dampak kegagalan atau ketidakcukupan
proses internal, faktor manusia, sistem dan kejadian-kejadian eksternal yang dapat
mengakibatkan kerugian Bank.
50
Risiko Likuiditas
Bank tidak pernah mempunyai permasalahan likuiditas dan mampu memenuhi kewajiban
jangka pendek maupun jangka panjang dengan baik.
Bank memiliki aset likuid yang mencukupi baik aset likuid primer maupun aset likuid
sekunder serta mempunyai sumber pendanaan yang baik. Indikator peringatan dini untuk
mengetahui permasalahan likuiditas dilakukan dengan :
a) Pemantauan Giro Wajib Minimum, pada setiap tengah hari dan sore hari.
b) Pemantauan Saldo Giro Bank Indonesia, setiap akan melakukan aktivitas trisuri,
baik untuk peminjaman dari bank lain maupun penempatan pada bank lain.
c) Pemantauan Kliring melalui Early Warning System dalam Sistem Kliring Nasional
Bank Indonesia, untuk mengetahui saldo kliring di Bank Indonesia dalam rangka
memantau kecukupan kliring debet
Risiko Stratejik
Bank melaksanakan kerangka kerja manajemen risiko stratejik dalam siklus yang terpadu
dan terdiri dari proses identifikasi, penilaian/pengukuran, pemantauan serta
pengendalian risiko. Identifikasi risiko stratejik dilaksanakan terhadap seluruh keputusan
stratejik antara lain terkait dengan keputusan pemberian kredit dan pembiayaan,
investasi, pendanaan, kerjasama operasional dengan pihak ketiga, penempatan key
person, pembukaan kantor cabang, dan kantor cabang pembantu, penempatan ATM,
dan pengeluaran produk dan /atau aktivitas baru.
Indikator/parameter yang digunakan dalam pengukuran profi risiko berupa tingkat
kompleksitas strategi bisnis Bank, posisi bisnis Bank di industri perbankan, dan
pencapaian rencana bisnis. Sedangkan pemantauan risiko dengan memperhatikan
pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko stratejik atau
penyimpangan pelaksanaan rencana strategi. Isu-isu stratejik yang timbul akibat
perubahan operasional dan lingkungan bisnis dan memiliki dampak negatif terhadap
kondisi bisnis atau kondisi keuangan selalu dipantau oleh Bank.
Unit independen dalam melaksanakan proses pengendalian risiko, mempertimbangkan
keseimbangan antara biaya dan manfaat yang akan diperoleh diantara berbagai alternatif
strategi yang akan diambil, kepastian pencapaian sasaran, dan penerapan strategi.
51
Risiko Hukum
Bank melakukan pengendalian risiko hukum dengan melakukan review secara berkala
terhadap perjanjian-perjanjian antara Bank dengan pihak lain. Bank juga menggunakan
standar perjanjian yang terkini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Proses identifiasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko telah dilakukan
Bank sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Identifiasi dilakukan
dengan mengevaluasi adanya peraturan atau regulasi yang berlaku baik internal maupun
eksternal. Bank melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku
sebagai dasar untuk memperkuat apabila terdapat kelemahan perikatan. Bank
melakukan evaluasi kontra-kontrak atau perjanjian dengan pihak lain dalam rangka
menjaga kelangsungan kerja sama yang baik dan menghindari perbedaan persepsi
sebagai upaya pemantauan risiko hukum.
Risiko Kepatuhan
Strategi manajemen risiko yang dilakukan Bank untuk menekan risiko kepatuhan yaitu
dengan melakukan sosialisasi terhadap semua pegawai mengenai ketentuan-ketentuan
internal dan eksternal.
Penerapan manajemen risiko kepatuhan efektif dilakukan dengan dilakukannya
sosialisasi, sehingga semua pegawai mengetahui ketentuan dan perundangundangan
yang berlaku. Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan dan perundang-
undangan dapat dihindari. Untuk itu secara berkala, Bank mengadakan pelatihan dan
pendidikan kepada pejabat maupun pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas
pemahaman dan pelaksanaan terhadap risiko kepatuhan.
Risiko Reputasi
Risiko Reputasi dapat terjadi yang disebabkan karena risiko reputasi itu sendiri dan atau
merupakan suatu akibat dari risik-risiko yang lainnya. Pemberitaan negatif terhadap Bank
di media massa, situs Bank dan hasil analisis jejaring sosial, pengaduan layanan nasabah,
dan kuesioner nasabah ataupun terdapat tuntutan nasabah dapat menyebabkan
terjadinya risiko reputasi.
52
Identifikasi risiko reputasi dilakukan dengan mengevaluasi kejadian atau masalah yang
berpotensi menimbulkan risiko reputasi dan kerugian dari masalah tersebut pada masa
lalu maupun potensi kerugian akibat risiko reputasi yang terjadi pada masa mendatang.
Dalam rangka pengendalian terhadap risiko reputasi, Bank melakukan edukasi kepada
nasabah dan masyarakat serta melaksanakan Corporate Social Responsibility dalam
rangka membentuk opini reputasi yang positif.
Risiko Imbal Hasil
Risiko Imbal Hasil (khusus Unit Usaha Syariah) adalah risiko akibat perubahan tingkat
imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat
imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku
nasabah dana pihak ketiga.
Bank melakukan pengendalian dengan pendekatan secara emosional kepada nasabah
dana pihak ketiga, sehingga perubahan tingkat imbal hasil tidak terlalu berpengaruh
secara signifikan terhadap portofolio dana pihak ketiga.
Risiko Investasi
Risiko Investasi (khusus Unit Usaha Syariah) adalah risiko akibat Bank ikut menanggung
kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and
loss sharing.
Dalam rangka mengendalikan risiko investasi, Bank melakukan pemantauan terhadap
pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing dalam bentuk pembiayaan
Mudharabah dan Musyarakah.
MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Penerapan manajemen risiko yang efektif akan memberikan manfaat bagi Bank karena
akan meningkatkan stakeholder value dan dapat memberikan gambaran mengenai
kemungkinan risiko yang harus ditanggung Bank di masa mendatang. Sesuai ketentuan
Bank Indonesia, PT. Bank BPD DIY sebagai usaha yang memiliki kompleksitas tinggi,
melakukan pengelolaan risiko terhadap 8 (delapan) jenis risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko
53
Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko
Reputasi, dan Risiko Strategis.
Penerapan manajemen risiko terhadap 8 (delapan) risiko tersebut meliputi:
1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan manajemen
risiko dilakukan melalui, antara lain evaluasi terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB),
Laporan Penilaian Profil Risiko, Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, serta
Laporan Direktur Kepatuhan.
b. Di samping pengawasan pasif (off-site), Direksi khususnya Direktur Kepatuhan dan
Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan melakukan kunjungan ke kantor cabang
untuk melakukan sosialisasi manajemen risiko dengan tujuan memberikan
pemahaman yang benar kepada pegawai dalam rangka meningkatkan awareness
terhadap risiko yang melekat pada setiap individu dan aktivitas pekerjaan serta
memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan yang
berlaku dari setiap aktivitas yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
c. Selain hal tersebut diatas, manajemen telah melakukan sistem penerimaan
pegawai yang sesuai dengan kompetensinya untuk memenuhi kebutuhan sumber
daya manusia dari setiap unit kerja untuk pengelolaan risikonya.
d. Sesuai dengan PBI nomor 11/19/PBI/2009 yang telah diubah dengan PBI nomor
12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank
Indonesia Nomor 11/19/PBI/2009 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi
Pengurus Dan Pejabat Bank Umum, PT. Bank BPD DIY telah mengikutsertakan
pengurus dan pegawai dalam program Sertifikasi Manajemen Risiko. Sertifikasi
Manajemen Risiko Pengurus dan Pegawai PT. Bank BPD DIY sampai dengan
Desember 2017 adalah sebagai berikut:
No Level Jumlah
1 Level 1 409
2 Level 2 48
3 Level 3 4
4 Level 4 24
5 Level 5 17
Total 502
54
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
a. Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011
tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank telah menyusun
kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko yang termuat dalam Buku Pedoman
Perusahaan (BPP), antara lain:
- BPP Manajemen Risiko Secara Umum
- BPP Manajemen Risiko Kredit dan Pembiayaan
- BPP Manajemen Risiko Operasional
- BPP Manajemen Risiko Pasar
- BPP Manajemen Risiko Likuiditas
- BPP Manajemen Risiko Hukum
- BPP Manajemen Risiko Strategik
- BPP Manajemen Risiko Reputasi
- BPP Manajemen Risiko Kepatuhan
- BPP Profil Risiko
b. Dalam rangka mitigasi risiko dan menjalankan prinsip kehati-hatian, Bank juga
menetapkan limit pada tahun 2017, antara lain:
- Kebijakan tentang kewenangan memutus kredit
- Kebijakan tentang kewenangan penempatan dana
- Kebijakan tentang pengeluaran biaya
- Kebijakan tentang pengeluaran kas
- Kebijakan tentang BMPK
- Kebijakan tentang KPMM
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko
serta sistem informasi manajemen risiko.
a. Proses identifikasi risiko yang telah dilakukan Bank adalah dengan melakukan
penyempurnaan parameter penilaian profil risiko sesuai ketentuan yang berlaku
serta melakukan proses identifikasi risiko terhadap produk dan aktivitas baru
sesuai dengan Rencana Bisnis Bank.
55
b. Bank secara rutin melakukan pengukuran risiko dengan menilai paramater-
parameter yang ada dalam aktivitas bisnis Bank, antara lain dengan melakukan
stress testing dan back testing.
c. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko suku bunga dan risiko likuiditas,
Bank menerapkan Asset and Liabilities Management (ALMA) yang secara rutin
dibahas dalam rapat ALCO.
d. Bank melakukan pemantauan pelaksanaan ORSA (Operating Risk Self Assesment)
dan LED (Loss Event Database). Evaluasi dilakukan dengan mengkaji kembali
relevansi key risk indicator dengan aktivitas operasional.
Hasil penilaian Profil Risiko secara self assessment PT. Bank BPD DIY pada Desember 2017
adalah pada Peringkat 2, dengan rincian sebagai berikut:
No Jenis Risiko Peringkat Risiko Komposit
Low Low to
Moderate Moderate
Moderate To High
High
1 Kredit √
2 Pasar √
3 Likuiditas √
4 Operasional √
5 Hukum √
6 Strategi √
7 Kepatuhan √
8 Reputasi √
4. Sistem pengendalian intern
Dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen
risiko, Bank telah :
a. Menetapkan struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan
usaha Bank
b. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan
kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah disusun oleh Bank
c. Menetapkan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja
operasional dan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian
d. Melakukan pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat
waktu
56
e. Melakukan kaji ulang yang efektif dan obyektif terhadap kegiatan operasional
baik Kantor Pusat maupun Kantor Cabang
f. Melakukan dokumentasi terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan
audit serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit
g. Melakukan verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan
terhadap penanganan kelemahan Bank yang bersifat material dan penyimpangan-
penyimpangan yang terjadi
5. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Sesuai Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan Surat
Edaran OJK nomor 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017, Bank telah memiliki
kebijakan Buku Pedoman Penyusunan Tingkat Kesehatan Bank. Pada tahun 2017,
Bank telah melakukan penilaian Tingkat Kesehatan secara individual dengan
menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) terhadap faktor-faktor dan
hasil penilaian sebagai berikut:
No Faktor Penilaian Peringkat
1 Profil Risiko 2
2 Good Corporate Governance 2
3 Rentabilitas 1
4. Permodalan 1
Peringkat Komposit 2
Hasil yang diperoleh dalam penilaian self assesment terhadap 4 (empat) faktor tersebut,
Bank mencapai Peringkat Komposit 2 (PK-2), Mencerminkan manajemen Bank telah
melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari
pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola yang baik. Dalam hal terdapat
kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola yang baik maka secara umum kelemahan
tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh
manajemen Bank.
57
PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA
BESAR
Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan
dana dan meningkatkan independensi pengurus Bank terhadap potensi intervensi dari
pihak terkait, PT. Bank BPD DIY telah membuat suatu kebijakan, sistem dan prosedur
pemberian kredit besar dan pihak terkait sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian.
PT. Bank BPD DIY telah mengatur dan memperhatikan kemampuan permodalan dan
penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana yang tertuang dalam kebijakan,
sistem dan prosedur BMPK serta Kebijakan Pemberian Kredit sesuai ketentuan dan
perundang-undangan yang berlaku. Secara berkala kebijakan tersebut dievaluasi dan
dilakukan pengkinian.
Selama tahun 2017 tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip
kehati-hatian.
Berikut adalah penyediaan dana kepada Pihak Ketiga dan penyediaan dana besar posisi
Desember 2017 :
No Penyedia Dana Jumlah
Debitur Nominal (juta rupiah)
1 Kepada Pihak Terkait
44 107.428
2 Kepada Debitur Inti: a. Individu b. Group
1 1
121.294
239.576 Catatan: Jumlah total Baki Debet penyediaan dana pihak terkait dan debitur inti baik perorangan maupun group per posisi laporan.
RENCANA STRATEGIS PT. BANK BPD DIY
Rencana Strategis Bank disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (Corporate Plan) dan
Rencana Bisnis Bank (Business Plan). Dalam menyusun perencanaan tersebut, Bank tetap
mengedepankan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan
eksternal sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 tanggal 19
Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum serta Surat Edaran Bank Indonesia
58
Nomor 12/3/DPbS tanggal 18 November 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah.
Penyusunan dilaksanakan secara spesifik, terukur, realistis, dan relevan serta tepat
waktu.
Rencana Korporasi (Corporate Plan)
Rencana Korporasi (Corporate Plan) merupakan suatu perencanaan manajemen selama 5
(lima) tahun yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan peran Bank sebagai agen
pembangunan dan sebagai Bank Umum yang tetap menguntungkan dan berkembang.
Corporate Plan tahun 2016 – 2020 disusun sebagai arah kebijakan dalam melaksanakan
sasaran, strategi, dan program kerja, serta agar PT. Bank BPD DIY dapat mempersiapkan
secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang, dan
dijabarkan setiap tahun dalam Business Plan.
Rencana Korporasi Bank periode 2016 – 2020 disusun berdasarkan data internal dan
eksternal masa lalu, serta prediksi kondisi ekonomi, sosial, teknologi yang akan terjadi
dan berpengaruh terhadap industri perbankan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
Rencana Korporasi telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, yang meliputi:
a. Visi dan misi PT. Bank BPD DIY
c. Kondisi ekonomi makro dan mikro nasional
d. Kondisi ekonomi makro dan mikro regional
e. Analisa SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, dan Threats)
f. Strategi dan target jangka panjang
Rencana Bisnis Bank (Business Plan)
Rencana Bisnis Bank mencakup rencana jangka pendek (satu tahun) dan jangka
menengah (tiga tahun) yang disusun dengan tetap memperhatikan perkembangan
internal dan eksternal, azas perbankan yang berlaku, serta memperhatikan prinsip kehati-
hatian.
59
Rencana Bisnis Bank meliputi:
a. Ringkasan eksekutif
- Visi dan misi
- Arah kebijakan
- Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank
- Indikator keuangan
- Target jangka pendek dan menengah
b. Kebijakan dan strategi manajemen
- Analisis posisi Bank dalam menghadapi persaingan usaha
- Kebijakan manajemen
- Kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan
- Strategi pengembangan bisnis
- Strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan remunerasi
c. Penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini
- Penerapan manajemen risiko
- Penerapan tata kelola yang baik
- Kinerja keuangan, khususnya permodalan dan rentabilitas
- Realisasi pemberian kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM)
- Penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah
d. Sasaran-sasaran meliputi:
- Proyeksi keuangan
- Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu
- Rencana pendanaan
- Rencana permodalan
- Rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia (SDM)
- Rencana pemgembangan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
- Perubahan jaringan kantor
- Informasi lainnya
60
Rencana Bisnis PT. Bank BPD DIY Tahun 2018
Pada tahun 2018, strategi dasar manajemen Bank terkait proses bisnis internal
adalah sebagai berikut :
A. Strategi Dasar : memberikan solusi masalah keuangan bagi nasabah
1. Fokus pada Kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Menjadi mitra strategis Pemerintah dan mendorong pertumbuhan
perekonomian daerah.
3. Memberikan layanan prima berbasis budaya khas Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Mengembangkan produk & jasa layanan yang kompetitif dengan memasukkan
unsur kearifan lokal agar mampu menyerap seluruh segmen pasar sasaran.
5. Diferensiasi produk dengan membedakan produk Bank pada atribut non-harga,
sehingga menghasilkan produk yang memiliki keunggulan/nilai lebih dibanding
produk pesaing.
B. Strategi Operasional
1. Menyusun human capital strategic plan agar dapat menghasilkan SDM yang lebih
berkualitas.
2. Mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan & pelatihan yang dapat memberikan
update perkembangan bisnis perbankan seperti: pembiayaan di sektor-sektor
khusus, nasabah besar/korporasi, kegiatan bank devisa, dan bisnis perbankan
spesifik lainnya
3. Update perkembangan teknologi informasi secara intensif terutama untuk
menghadapi era financial technology.
4. Membina debitur existing kredit dan mendorong agar bisa naik kelas
5. Mempertahankan pangsa pasar kredit konsumtif (Swaguna, Purnakarya, KMU)
6. Peningkatan kerjasama dengan BPR terutama BPR milik Pemerintah Daerah
7. Melakukan closed monitoring terhadap debitur secara berkala.
8. Pemberian kredit dengan analisa yang baik dan menerapkan prinsip kehati-hatian
untuk menekan timbulnya kredit non-lancar
9. Mempertahankan keunggulan di bidang pengelolaan dana pemerintah dan
pengelolaan gaji pegawai pemerintah.
10. Memperbaiki kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan kelompok pasar sasaran.
61
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN DEWAN
KOMISARIS DAN DIREKSI
1. Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai
5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah
lembar saham baik pada bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan
lain, yang berkedudukan di dalam negeri dan di luar negeri.
(dalam jutaan) Kepemilikan Saham Dewan Komisaris PT. Bank BPD DIY
Dewan Komisaris
Kepemilikan Saham Per 31 Desember 2017
Bank BPD DIY Bank Lain LKBB Perusahaan Lainnya
Lbr
Saham
Nominal Lbr
Saham
Nominal Lbr
Saham
Nominal Lbr
Saham
Nominal
Prof. Ainun Na’im,
Ph. D
Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil 42,500*) 56,909
Prof. Dr. Djoko
Susanto, M.S.A
Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Drs. Bambang Wisnu
Handoyo
Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
*)Keterangan : TLKM, BBRI
Kepemilikan Saham Direksi PT. Bank BPD DIY
Direksi
Kepemilikan Saham Direksi Per 31 Desember 2017
Bank BPD DIY Bank Lain LKBB Perusahaan Lainnya
Lbr Saham
Nominal Lbr Saham
Nominal Lbr Saham
Nominal Lbr Saham
Nominal
Drs. Bambang
Setiawan, Ak., M.B.A.
Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Bambang Ghiri Dwi
Kuncoro, S.H., M.M.
Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Drs. Cahya Widi,
M.M.
Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
Drs. Santoso
Rohmad, M.M.
Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil
62
2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi
dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham
Bank:
Keterkaitan Hubungan Keuangan dan Keluarga PT. Bank BPD DIY
Tahun 2017
No. Keterkaitan Hubungan
Keluarga
Hubungan
Keuangan
1 Dewan Pengawas dan Direksi dengan Dewan
Pengawas Lainnya
Tidak ada Tidak ada
2 Dewan Pengawas dan Direksi dengan Direksi
Lainnya
Tidak ada Tidak ada
3 Dewan Pengawas dan Direksi dengan Pemegang
Saham Pengendali
Tidak ada Tidak ada
3. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi,
selama tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut:
(dalam jutaan)
Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank BPD DIY
Tahun 2017
No.
Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain
Jumlah Diterima dalam 1 Tahun
Dewan Komisaris Direksi
Orang Jutaan Rp Orang Jutaan Rp
1 Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)
3 2.210,29 4 14.043,44
2
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi Kesehatan dan sebagainya), yang: a. Dapat dimiliki
-
-
4
16,46
b. Tidak dapat dimiliki - - - -
Total 3 2.210,29 4 14,043.44
No. Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun
Jumlah Direksi
Jumlah Dewan Komisaris
1 Di atas Rp 2 M 4 -
2 Di atas Rp 1 M s/d Rp 2 M - -
3 Di atas Rp 500 jt s/d Rp 1 M - 3
4 Rp 500 jt ke bawah - -
63
4. Share option
Tidak terdapat share option yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun
pejabat eksekutif PT. Bank BPD DIY.
Share Option PT. Bank BPD DIY
Tahun 2017
Keterangan /Nama
Jumlah Opsi Harga
Opsi
(Rupiah)
Jangka
Waktu Yang
Diberikan
(lbr saham)
Yang Telah
Dieksekusi
(lbr saham)
Dewan
Komisaris
Prof. Ainun Na’im, Ph.D
Prof. Dr. Djoko Susanto, M.S.A.
Drs. Bambang Wisnu Handoyo
Nihil Nihil Nihil Nihil
Direksi
Drs. Bambang Setiawan, Ak., M.B.A.
Bambang Ghiri Dwi Kuncoro, S.H., M.M.
Drs. Cahya Widi, M.M.
Drs. Santoso Rohmad, M.M.
Nihil Nihil Nihil Nihil
Pejabat
Eksekutif
Drs. Arief Yulianto, M.M.
Dian Ariani, S.E., M.M.
Ir. Widodo, M.M.
Ir. Nur Iswantoro, M.M.
Dra. Erna Wukiratun, M.M.
Gamal Kristiyanto, SH. MM
Hangkoso, S.E., M.M.
Dra. Ch. Dwiani Surastriati, M.M.
Drs. Muhammad Afnan,M.M.
Drs. Kwartono Agus Rachmadi, M.Si.
Agus Trimurjanto, S.E., M.M.
Wahyu Wijanarko, S.E., M.M.
Agus Ridwanta, S.E., M.M.
Platy Soulistyanti, S.E.,M.M.
Christina Hariarsi,S.E.,M.M.
Drs. Supriyanto, M.M.
Nihil
Nihil
Nihil
Nihil
Total Nihil Nihil Nihil Nihil
5. Rasio gaji tertinggi dan terendah
Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
Tahun 2017
No Keterangan Prosentase
1 Gaji Pegawai Tertinggi – Terendah 4,59
2 Gaji Direktur Tertinggi – Terendah 1,11
3 Gaji Dewan Komisaris Tertinggi – Terendah 1,11
4 Gaji Dewan Komisaris Syariah Tertinggi - Terendah 1,10
5 Gaji Direktur Tertinggi – Pegawai Tertinggi 2,12
64
BUSINESS CONTINUITY PLAN
Kegiatan perbankan tidak dapat terhindar dari gangguan atau kerusakan yang
disebabkan oleh alam maupun manusia. Ancaman terhadap kelangsungan bisnis secara
garis besar dapat disebabkan oleh faktor bencana alam (natural disaster), kerusakan
teknis (technical disaster), atau perbuatan manusia (human made disaster). Kerusakan
yang terjadi tidak hanya berdampak pada kemampuan teknologi namun juga berdampak
pada kegiatan operasional bisnis Bank. Bank telah menyusun prosedur penanganan
bencana yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
a. Dokumen Strategi Pemulihan
b. Dokumen Business Continuity Plan (BCP) PT. Bank BPD DIY
c. Lampiran Dokumen BCP
d. Prosedur Respon Darurat
e. Prosedur Alternatif
BUDAYA PERUSAHAAN
Dalam rangka menuju visi dan misi yang ingin dicapai, Bank membentuk budaya perusahaan yang
wajib dilaksanakan. Budaya perusahaan tersebut adalah :
Integritas Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Menerapkan kejujuran, keikhlasan, dan menjaga kepercayaan
Sigap Bertindak dengan cepat dan tanggap dalam bekerja
Menerapkan layanan yang peduli, cerdas, dan berbudaya
Tangguh Bekerja keras, dan pantang menyerah dalam segala situasi
Inovatif Melakukan pengembangan yang berkelanjutan
Mutu Mengedepankan kesempurnaan dalam semua hasil kerja
Empati Membangun hubungan saling menghormati dan menghargai
Waspada Menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik
Antusias Semangat tinggi dalam bekerja untuk mencapai hasil terbaik
65
NILAI-NILAI UTAMA PERUSAHAAN
Untuk mendukung Budaya Perusahaan, Bank menyusun nilai-nilai utama perusahaan, yaitu :
Respek Rasa hormat
Akurat Tepat
Modern Visioner/berpikir ke depan
Amanah Terpercaya
Handal Kuat dan Mampu
KODE ETIK
Semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang
sangat besar terhadap eksposur risiko, maka diperlukan upaya-upaya untuk memitigasi
risiko kegiatan usaha Bank, baik yang bersifat preventif (ex-ante) maupun kuratif (ex-
post). Salah satu upaya memitigasi risiko adalah dengan menetapkan nilai, perilaku, dan
tindakan yang mendukung terciptanya budaya kepatuhan terhadap ketaatan Bank
Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk penerapan prinsip
syariah bagi Unit Usaha Syariah.
Bank telah menyusun Pedoman Kode Etik Pengurus dan Pegawai PT. Bank BPD DIY yang
merupakan komitmen Pengurus dan Pegawai untuk mewujudkan visi dan misi PT. Bank
BPD DIY secara profesional dan beretika tinggi. Tujuan dari penyusunan Kode Etik adalah:
1. Meningkatkan kepedulian dan memberikan panduan bagi manajemen dan
pegawai di perusahaan dalam melakukan kegiatan keseharian dan dalam
membuat keputusan bisnis. Memacu kepedulian terhadap isu etika dalam
keseharian aktivitas bisnis dan menjunjung Nilai seperti Kepercayaan,
Keterbukaan, Kejujuran, dan Akuntabilitas dalam setiap kesepakatan
2. Mempromosikan dan menjaga standar etika yang tinggi, patuh pada undang-
undang dan peraturan, menghormati kebudayaan lokal dan nasional, serta
menjamin kode etik ini diperhatikan dan melekat pada pegawai perusahaan
3. Membangun kerangka kerja perilaku profesional dan bertanggung jawab untuk
berprestasi bagi semua pegawai di perusahaan
4. Menanamkan kejelasan dan prinsip-prinsip realitas kepada Manajemen, Pimpinan,
dan Pegawai dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kode etik
sebagai bagian dari Budaya Perusahaan
66
Secara garis besar Kode Etik pengurus dan pegawai PT. Bank BPD DIY adalah sebagai berikut:
1. Prinsip-prinsip Etika Kerja
2. Isi Kode Etik
67
WHISTLEBLOWING SYSTEM
Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) adalah sistem yang mengelola
pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak
semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan
peran serta dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di
lingkungan Bank. PT. Bank BPD DIY telah memiliki Whistleblowing System berdasarkan
Surat Keputusan Direksi Nomor: 001/KPTS/DP/2012 tentang penerapan Kebijakan Strategi
Anti Fraud.
Pengelolaan Whistleblowing System
Mekanisme pengelolaan Whistleblowing System yang sedang dikembangkan Bank yakni
setiap pegawai atau siapa saja yang ingin melaporkan indikasi fraud, sedangkan jika
merasa sungkan maka laporan dapat disampaikan melalui SMS atau e-mail dengan alamat
khusus dengan menggunakan surat ditujukan kepada pengelola Whistleblowing System.
Sosialisasi Whistleblowing System
Sosialisasi Whistleblowing System di internal Bank disampaikan melalui berbagai media
seperti buletin internal, poster, sosialisasi etika maupun presentasi langsung kepada unit
kerja terkait. Untuk eksternal, sosialisasi dilakukan melalui website Bank dan pengiriman
surat edaran/memo.
Penyimpangan Internal (Internal Fraud) dan Permasalahan Hukum
Sampai akhir tahun 2017, penyimpangan internal yang terjadi di PT. Bank BPD DIY
sebanyak 1 kejadian dan telah diselesaikan.
Internal Fraud
Jumlah kasus yang dilakukan oleh
Pengurus Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap
Tahun Sebelumnya
Tahun Berjalan
Tahun Sebelumnya
Tahun Berjalan
Tahun Sebelumnya
Tahun Berjalan
Total Fraud - - - 1 - -
Telah Diselesaikan
- - - 1 - -
Dalam Proses Penyelesaian di internal Bank
- - - - - -
68
Internal Fraud
Jumlah kasus yang dilakukan oleh
Pengurus Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap
Tahun Sebelumnya
Tahun Berjalan
Tahun Sebelumnya
Tahun Berjalan
Tahun Sebelumnya
Tahun Berjalan
Belum diupayakan penyelesaiannya
- - - - - -
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum
- - - - - -
Permasalahan Hukum
Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi PT. Bank BPD DIY selama tahun 2017 sebagai
berikut:
Permasalahan Hukum Jumlah
Perdata Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) 1 -
Dalam proses penyelesaian 7 -
Total 8 -
TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN
Sepanjang tahun 2017, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
SHARES OPTION
Selama tahun 2017, PT. Bank BPD DIY tidak melakukan transaksi Buy Back Shares maupun
Buy Back Obligasi.
PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK
Selama tahun 2017, PT. Bank BPD DIY tidak memberikan dana/bantuan/dukungan kepada
kegiatan politik. Demikian pula kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh
partai/golongan politik tertentu untuk tujuan kelompok tertentu.
TRANSPARASI INFORMASI PRODUK DAN JASA
Informasi produk dan jasa PT. Bank BPD DIY didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia
Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk
Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah serta POJK nomor 1/POJK.07/2013 tanggal
69
26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Adapun pelaksanaan
promosi melalui berbagai media baik media cetak, media elektronik dan lainnya.
Untuk layanan informasi dan promosi, melalui antara lain:
a. Media elektronik : website , radio, dan televisi
b. Media cetak : brosur, spanduk, leaflet, billboard, surat kabar dan majalah
c. Media lainnya : pameran, kerja sama antar lembaga dan penayangan film
Setiap kantor pelayanan telah tersedia informasi produk dan jasa secara tertulis
mengenai karakteristik produk Bank dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang
mudah dibaca dan warna tulisan yang kontras dengan warna latar pada lokasi yang
mudah diakses oleh nasabah. Begitu pula apabila terdapat perubahan terhadap
karakteristik produk Bank.
Salah satu prosedur transparansi informasi produk, Bank meminta tanda tangan nasabah
pada lembar aplikasi pemanfaatan produk Bank yang antara lain menyatakan bahwa:
a. Bank telah menjelaskan karakteristik produk Bank secara utuh.
b. Nasabah telah mengerti dan memahami penjelasan mengenai karakteristik produk
Bank yang diberikan.
Dalam transparansi penggunaan data pribadi nasabah, PT. Bank BPD DIY tidak dapat
menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain sebelum mendapatkan
persetujuan tertulis dari pemilik data. Persetujuan tersebut harus diwujudkan dalam
bentuk tulisan dan/atau tanda tangan pada lembar permintaan persetujuan tertulis.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Tanggung jawab pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan – corporate
social responsibility (CSR) PT Bank BPD DIY dilaksanakan oleh Grup Corporate Social
Responsibility sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 0270/OM 1006 tanggal 05
September 2011 tentang Grup Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan) PT. Bank BPD DIY. Pelaksanaan program CSR PT Bank BPD DIY mengacu
pada peraturan perundang-undangan di Indonesia baik yang mengatur secara umum
70
maupun khusus mengenai CSR diantaranya pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012
Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta UU No.25 tahun 2007 tentang
Penanaman Modal pasal 15, 17 & 34.
Adapun arah pelaksanaan CSR PT Bank BPD DIY dibagi atas 4 bidang tanggung jawab
sosial, yaitu
1. Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat (Pengembangan dan Sosial Kemasyarakatan)
2. Tanggung Jawab Terhadap Pegawai dan K3
3. Tanggung Jawab Terhadap Produk dan Nasabah
4. Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan
Dalam kegiatan penyaluran dana CSR, PT Bank BPD DIY senantiasa melakukan evaluasi
dan monitoring atas program-program CSR yang dilakukan agar program-program CSR
tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Upaya yang dilakukan dengan
merancang dan melaksanakan program CSR secara sistematis dan terpadu. Pelaksanaan
CSR PT Bank BPD DIY dilakukan dengan metode partisipatif, yaitu dengan
memberdayakan potensi daerah yang ada agar dapat meningkatkan kemampuan,
penghasilan dan kemakmuran secara berkelanjutan.
Pelaksanaan Kegiatan CSR selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:
a. Sektor Pendidikan
1. Bantuan pendidikan (beasiswa) untuk 30 (tiga puluh) siswa SD dan SMP
berprestasi dari keluarga kurang mampu yang diberikan sampai lulus sekolah di
wilayah Kota Yogyakarta.
2. Bantuan pendidikan (beasiswa) untuk 193 (seratus sembilan puluh tiga) siswa
SMK/SMA berprestasi dari keluarga kurang mampu yang diberikan sampai lulus
sekolah di wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul dan Kota
Yogyakarta.
71
3. Bantuan pendidikan (beasiswa) mahasiswa/perguruan tinggi
a. Bantuan pendidikan (beasiswa) untuk Winda Nur Afiani, mahasiswi Fakultas
Biologi Universitas Gadjah Mada berprestasi dari keluarga kurang mampu yang
diberikan sampai lulus kuliah.
b. Bantuan pendidikan (beasiswa) untuk 25 (dua puluh lima) mahasiswa
berprestasi dari keluarga kurang mampu yang diberikan sampai lulus kuliah dari
7 (tujuh) universitas/perguruan tinggi di wilayah DIY.
c. Bantuan pendidikan (beasiswa) untuk 15 (lima belas) mahasiswa berprestasi
dari keluarga kurang mampu yang diberikan sampai lulus kuliah dari Universitas
Teknologi Yogyakarta (UTY), Universitas Widya Mataram Yogyakarta (UWMY)
dan Universitas Amikom Yogyakarta (UAY).
d. Bantuan pendidikan (beasiswa) untuk 7 (tujuh) mahasiswa berprestasi dari
keluarga kurang mampu Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang diberikan
sampai lulus kuliah.
e. Bantuan pendidikan (beasiswa) untuk 5 (lima) mahasiswa berprestasi dari
keluarga kurang mampu Institut Pertanian STIPER (INSTIPER).
f. Bantuan pendidikan (beasiswa) untuk 5 (lima) mahasiswa berprestasi dari
keluarga kurang mampu Universitas Respati Yogyakarta (UNRIYO).
4. Sekolah Ramah Anak (SRA) di SD N Denggung Kabupaten Sleman.
5. Sekolah Ramah Anak (SRA) di SD N Jetisharjo Kota Yogyakarta.
6. Bantuan Alat Penunjang Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta.
7. Bantuan Standar Pemenuhan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Kabupaten Gunungkidul.
b. Sektor Kesehatan
1. Bantuan 1 (satu) unit Mobil Ambulance untuk Universitas Negeri Yogyakarta
(UNY).
2. Bantuan 1 (satu) unit Mobil Layanan Kesehatan Masyarakat untuk Desa Rejosari
Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul.
3. Bantuan Posyandu Ramah Anak untuk Posyandu Pare Ayam 4 Tegalpanggung
Yogyakarta.
72
4. Bantuan Posyandu Ramah Anak untuk Posyandu Dadap Lila 15 Prawirodirjan
Yogyakarta.
5. Bantuan Puskesmas Ramah Anak untuk Puskesmas Kotagede II Yogyakarta.
6. Bantuan Penyempurnaan Ruang Terbuka Hijau dan Lapangan Olahraga Muja-Muju
Umbulharjo Kota Yogyakarta.
7. Bantuan Pembangunan Ruang Terbuka Publik Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)
Dr. Sardjito Kota Yogyakarta.
c. Sektor Lingkungan Hidup, Sosial, dan Ekonomi
1. Bantuan Revitalisasi Taman Kegiatan Masyarakat Alun-Alun Kota Wates Kabupaten
Kulon Progo.
2. Bantuan 1 (satu) unit Mobil Kendaraan Operasional Pengangkut Sampah untuk
Universitas Gadjah Mada (UGM).
3. Bantuan 2 (dua) Motor Pengangkut Sampah untuk Penanganan Sampah di
Destinasi Wisata Resor Pemandu Hutan (RPH) Mangunan di Desa Kaki Langit
Kabupaten Bantul.
4. Bantuan 2 (dua) Motor Pengangkut Sampah dalam rangka Grebeg Pasar
Tradisional untuk Penanganan Sampah di Pasar Imogiri dan Pasar Niten Kabupaten
Bantul.
5. Bina UKM
a. Bina UKM berupa bantuan pelatihan membuat tas untuk Kelompok Rintisan
Usaha Rajut Sejahtera Kelurahan Kotabaru Kecamatan Gondokusuman
Yogyakarta.
b. Bina UKM berupa bantuan pelatihan batik cap kombinasi jumputan untuk
Kelompok Sekar Kinasih Jumputan di Patangpuluhan Yogyakarta.
c. Bina UKM berupa bantuan pelatihan membatik untuk Kelompok Truntum Batik
Craft Mantrijeron Yogyakarta dan Kelompok Batik Tulis Sido Mukti
Rejowinangun Yogyakarta.
d. Bina UKM berupa bantuan pelatihan pembuatan jamu kapsul untuk Kelompok
Jamu Mugi Waras Kricak Yogyakarta.
e. Bina UKM berupa bantuan pelatihan ketrampilan pijat untuk Kelompok
Disabilitas Usaha Bersama Mata Hati Kraton Yogyakarta.
73
f. Bina UKM berupa bantuan pelatihan pembuatan kue kering dan bantuan
peralatan kerja untuk Kelompok Disabilitas Usaha Bersama Rakhmat Abadi
Kricak Yogyakarta.
6. Pembuatan Papan Petunjuk Arah Wisata dan Gapura Pintu Masuk Pantai Nguyahan
Kabupaten Gunungkidul.
7. Bantuan Dana untuk Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di
Kabupaten Gunungkidul.
8. Bantuan Optimalisasi Tourist Information Center (TIC) Wisata Kaliurang Dinas
Pariwisata Kabupaten Sleman.
9. Bantuan 4 (empat) Gapura Desa terdampak Bandara Baru New Yogyakarta
International Airport untuk Desa Palihan, Desa Janten, Desa Kebonrejo dan Desa
Glagah di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.
10. Bantuan Konservasi Lingkungan Hutan Mangrove Kelompok Wana Tirta di
Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.
11. Bantuan Pengembangan Usaha bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) binaan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta
(BPPM DIY).
12. Bantuan untuk Program Pembangunan Jalan Jalur Wisata Embung Batara Sriten
Kabupaten Gunungkidul.
13. Penataan dan Pembangunan Sculpture Taman Paseban sebagai Ikon/Penanda
Ibukota Kabupaten Bantul.
14. Penanganan Gate/Pintu Masuk dan Bundaran Srandakan sebagai Ikon/Penanda
Halaman Muka Kabupaten Bantul Menyongsong Bandara New Yogyakarta
International Airport.
15. Bantuan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni untuk 100 rumah di wilayah Kabupaten
Sleman, Kulon Progo, Gunungkidul dan Kota Yogyakarta, serta 84 unit pembuatan
jamban dan 99 rumah pemasangan instalasi listrik di Kabupaten Sleman.
d. Sektor UKM Center
1. Bantuan Pendidikan Wirausaha Mahasiswa Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta (UMY).
74
2. Bantuan Dana Modal Wirausaha Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Program
Inkubasi Wirausaha Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (IBISMA UII).
3. Bantuan Workshop UMKM dengan tema “Sukses UMKM di Era Ekonomi Digital”
oleh Divisi Perkreditan Kantor Pusat.
75
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
No. Kriteria / Indikator Analisis Self Assesment
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
A. Governance Structure 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan
tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di
Indonesia.
3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan
Komisaris adalah Komisaris Independen.
4) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang
telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan
GCG bagi Bank Umum, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai anggota
Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif:
a) pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau
b) yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan
anak bukan Bank yang dikendalikan Bank;
5) Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite
paling banyak pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama.
6) Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai
dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau
Direksi.
7) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk
pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
A. Governance Structure 1) s.d 3)
Dewan Komisaris Bank BPD DIY
a. Prof. Ainun Na’im, Ph.D.
Komisaris Utama / Independen
b. Prof. Djoko Susanto, M.S.A
Anggota Dewan Komisaris / Independen
c. Drs. Bambang Wisnu Handoyo
Anggota Dewan Komisaris
Seluruh Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
4) Seluruh Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada lembaga
keuangan lain. Komisaris Utama merangkap jabatan eksekutif pada
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti),
satu Anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai Ketua Yayasan
Pendidikan, dan satu Anggota Komisaris yang lain merangkap jabatan
sebagai Kepala Dinas Keuangan Daerah di Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta.
5) Komisaris Independen merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Pemantau
Risiko (Prof. Ainun Na’im, Ph.D.) dan Ketua Komite Audit (Prof. Djoko
Susanto, M.S.A).
6) Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki hubungan sampai
dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau
Direksi.
7) Pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat Dewan Komisaris telah
tercantum dalam Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tanggal 5 April 2013 dan Surat Keputusan
Dewan Komisaris Nomor 7/KPTS/DK/2015 tanggal 7 Desember 2015
perihal Buku Pedoman Perusahaan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT.
Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
8) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan
reputasi keuangan yang memadai.
9) Anggota Dewan Komisaris independen yang berasal dari mantan
anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang
memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi
pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani
masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 1 (satu) tahun.
10) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan
anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham
Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen.
11) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper Test dan
telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.
12) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan
relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang
dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
13) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk
melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan
pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang
keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya.
14) Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya
intervensi pemilik.
8) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan
kepatutan dan memiliki sertifikasi manajemen risiko sesuai yang
dipersyaratkan.
9) Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan anggota
Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank.
10) Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan,
kepengurusan, kepemilikan, dan hubungan keluarga antar anggota Dewan
Komisaris lainnya maupun dengan Direksi dan Pemegang Saham
Pengendali.
11) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit and Proper Test dan
mendapat persetujuan BI dengan nomor surat : 14/46k/APBU/Yk tanggal
11 Juli 2012 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dewan Pengawas Bank
BPD DIY.
12) Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang ahli dibidang ekonomi
keuangan dan akuntansi dari akademisi dan 1 (satu) orang dari satuan kerja
keuangan daerah.
13) Secara periodik Dewan Komisaris mengikuti seminar dan pelatihan di
bidang perbankan antara lain dilakukan pada tahun 2017, yaitu High Level
Seminar serta Workshop Transformasi BPD, Seminar Nasional & Rakernas
FKDK/P BPD SI, Pelatihan Program Pemeliharaan (Refreshment) SMR
Level 2, Pelatihan Pencegahan Kejahatan Perbankan melalui Pengawasan
Internal Terpadu.
14) Komposisi Dewan Komisaris memenuhi ketentuan yang berlaku.
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
B. Governance Process
1) Penggantian dan/atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan
rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi
dan memperoleh persetujuan dari RUPS.
2) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan
terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan
usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu,
serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah
mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
strategis Bank.
5) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan
operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak
terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank
dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka
melaksanakan fungsi pengawasan.
6) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti
temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil
pengawasan otoritas lainnya.
7) Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-
undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan
keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
8) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara
independen.
9) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau
Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
10) Pengangkatan anggota Komite telah dilakukan Direksi berdasarkan
keputusan rapat Dewan Komisaris.
11) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah
B. Governance Process
1) Pengangkatan Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite
Remunerasi dan Nominasi dan telah disetujui dalam RUPS tanggal 23
Maret 2015.
2) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
dengan memberikan nasehat, masukan, dan saran perbaikan melalui rapat
koordinasi dengan jajaran Direksi serta melalui Rapat Komite-Komite.
3) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
dengan memberikan nasehat, masukan, dan saran perbaikan melalui rapat
koordinasi dengan jajaran Direksi serta melalui Rapat Komite-Komite.
4) Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan strategis Bank melalui evaluasi kinerja secara Triwulanan.
5) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam kegiatan operasional Bank dan hanya
memberikan persetujuan dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait.
6) Dewan Komisaris memantau tindak lanjut temuan audit melalui Laporan
Direktur Kepatuhan.
7) Dewan Komisaris akan memberitahukan kepada Bank Indonesia/OJK
paling lama 7 (tujuh) hari kerja jika ditemukan pelanggaran peraturan
perundang-undangan dan jika terdapat keadaan yang dapat membahayakan
kelangsungan usaha Bank.
8) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara
independen.
9) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau
Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
10) Pengangkatan anggota Komite didasarkan pada keputusan rapat Dewan
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
menjalankan tugasnya secara efektif.
12) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
13) Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda
rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali
dalam setahun, serta dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali
dalam setahun, atau melalui teknologi telekonferensi apabila anggota
Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.
14) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan
berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak
terjadi musyawarah mufakat.
15) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi
keuntungan Bank.
16) Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima
keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang
ditetapkan RUPS.
17) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan
Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu
sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau
menyebabkan kerugian Bank.
C. Governance Outcome
1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik, termasuk dissenting opinions yang
terjadi secara jelas.
2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan
yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.
4) Dalam laporan pelaksanaan GCG, anggota Dewan Komisaris paling
kurang telah mengungkapkan:
a) kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih
pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan
Komisaris.
11) Dewan Komisaris memastikan dan memantau tugas dan tanggungjawab
komite melalui hasil risalah dan rekomendasi komite.
12) Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali periode
Januari s.d. Desember 2017.
13) Dewan Komisaris telah melakukan rapat dan dihadiri secara fisik oleh
seluruh anggota Komisaris.
14) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris secara musyawarah
mufakat.
15) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi
keuntungan Bank.
16) Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima
keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang
ditetapkan dalam RUPS.
17) Pemilik tidak melakukan intervensi yang menyebabkan kerugian Bank.
C. Governance Outcome
1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat yang
ditandatangani dan disepakati oleh seluruh yang hadir.
2) Hasil rapat Dewan Komisaris tidak dibagikan namun didokumentasikan
oleh Sekretaris Dewan Komisaris.
3) Hasil dari rapat Dewan Komisaris merupakan bahan yang dibahas dalam
RUPS dan arahan kepada Direksi dalam pengambilan kebijakan.
4) Dalam laporan pelaksanaan GCG, Anggota Dewan Komisaris telah
mengungkapkan (tidak terdapat perubahan/sesuai laporan GCG Tahun
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan
Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham
Pengendali Bank;
c) remunerasi dan fasilitas lain;
d) shares option yang dimiliki Dewan Komisaris.
5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Dewan
Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan
peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi
Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku kepentingan
(stakeholders). Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan
dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan
perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris.
6) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan
yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya
keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat
intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan
Komisaris.
2017):
a) Kepemilikan Saham;
b) Hubungan keuangan dan hubungan keluarga;
c) Remunerasi dan fasilitas lain;
d) Shares Option.
5) Dewan Komisaris memberikan saran dan masukan dalam rangka
peningkatan kinerja Bank seusai laporan Kinerja Bank per triwulan,
penyelesaian permasalahan sesuai hasil audit yang disampaikan kepada
Dewan Komisaris, sehingga diharapkan mencapai rencana bisnis bank dan
sesuai ekspektasi pemangku kepentingan. Namun demikian masih perlu
penyempurnaan dalam pemberian evaluasi terhadap kinerja Bank sesuai
standar operasional dan prosedur. Secara periodik anggota Dewan
Komisaris mengikuti seminar dan pelatihan untuk mendukung pelaksanaan
tugas dan tanggungjawabnya.
6) Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan
tugas Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
A. Governance Structure
1) Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
2) Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.
3) Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5
(lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank,
kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 (dua) tahun).
A. Governance Structure
1) Jumlah anggota Direksi sebanyak 4 (empat) orang.
2) Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
3) Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima)
tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
4) Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau
Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali
terhadap hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia
tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum yaitu menjadi Dewan
Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan
pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.
5) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak
memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor
pada suatu perusahaan lain.
6) Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga
sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau
dengan anggota Dewan Komisaris.
7) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah
memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi
dan Nominasi.
8) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan
pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
4) Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan baik sebagai
Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan atau
lembaga lain.
5) Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama
tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal
disetor pada suatu perusahaan lain.
6) Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai
derajat kedua baik dengan sesama Direksi maupun anggota Dewan
Komisaris.
7) Penggantian dan Pengangkatan anggota Direksi telah diputus melalui
RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan
Nominasi.
8) Ketentuan yang mengatur etika kerja, waktu kerja, dan rapat Direksi telah
diatur melalui Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris
Muchammad Agus Hanafi, S.H. Nomor 2 tanggal 5 April 2013 yang telah
mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-25795.AH.01.01. Tahun
2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan
dan perubahan pertama sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris
Muchammad Agus Hanafi,S.H. Nomor 3 tanggal 13 September 2013 dan
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank
Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 4 tanggal 08
September 2014 dan Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi Bank BPD DIY,
SK Direksi Nomor 0428/OM 1006 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Buku
Pedoman Perusahaan Pelaksanaan GCG serta SK Dewan Komisaris PT.
Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No.
008/KPTS/DK/2015 tanggal 7 Desember 2015 tentang Buku Pedoman
Perusahaan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
9) Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa
profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus,
telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung
jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan
Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek
yang bersifat khusus.
10) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi
keuangan yang memadai.
11) Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang
independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan
keluarga.
12) Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test dan telah
memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.
13) Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan
jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu
mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya.
14) Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan
pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan
pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang
keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya.
15) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan
dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan
perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau
jenjang organisasi.
16) Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi
pemilik.
9) Dalam pengadaan jasa profesional sebagai konsultan telah didasari dengan
kontrak yang jelas dengan mengacu pada SK Direksi Nomor 0277/SK 1006
tanggal 16 Juni 2010 tentang Penyempurnaan Pedoman Pengadaan Barang
dan Jasa Bank BPD DIY.
10) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi
keuangan yang memadai.
11) Direktur Utama merupakan pihak yang independen terhadap Pemegang
Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan,
kepengurusan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga.
12) Seluruh anggota Direksi telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat
persetujuan dari OJK.
13) Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan
jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu
mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya.
14) Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan
pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan
tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang
keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya.
15) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam
rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan
terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas
dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
16) Komposisi Direksi telah memenuhi ketentuan tanpa adanya intervensi
pemilik.
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
B. Governance Process
1) Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan
rapat Dewan Komisaris.
2) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang
mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
3) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
4) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
5) Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara
independen terhadap pemegang saham.
B. Governance Process
1) Direksi dalam mengangkat anggota Komite berdasarkan pada keputusan
rapat Dewan Komisaris. Direksi telah mengangkat anggota Komite
Remuneraasi dan Nominasi, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris melalui SK Direksi Nomor
0011/OM 1006 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pembentukan Komite
Remunerasi dan Nominasi PT. Bank BPD DIY dan SK Nomor 0319/OM
1006 tanggal 19 Agustus 2009 tentang Personil Komite Pemanatau Risiko
Bank BPD DIY dan SK Direksi Nomor 0320/OM 1006 tanggal 19 Agustus
2009 tentang Personil Komite Audit Bank BPD DIY.
2) Anggota Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain
yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
3) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
4) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggungjawab
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris
Muchammad Agus Hanafi, S.H. Nomor 2 tanggal 5 April 2013 yang telah
mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-25795.AH.01.01. Tahun
2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan
dan perubahan pertama sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris
Muchammad Agus Hanafi,S.H. Nomor 3 tanggal 13 September 2013 dan
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank
Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 4 tanggal 08
September 2014 dan Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi Bank BPD DIY,
serta SK Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta No. 008/KPTS/DK/2015 tanggal 7 Desember 2015
tentang Buku Pedoman Perusahaan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank
Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5) Direksi menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tanpa ada intervensi dari
pemilik saham.
6) Sesuai dengan SK Direksi Nomor 0428/OM 1006 tanggal 20 Agustus 2014
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
6) Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan
usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
7) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI,
auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil
pengawasan otoritas lain.
8) Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini
dan tepat waktu kepada Komisaris.
9) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi
musyawarah mufakat.
10) Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan
sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.
11) Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui
mekanisme rapat Direksi.
12) Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga,
dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
13) Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari
Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
14) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang
menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak
pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian
Bank.
C. Governance Outcome
1) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada
pemegang saham melalui RUPS.
2) Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh
pemegang saham melalui RUPS.
3) Direksi telah mengungkapkan kebijakan- kebijakan Bank yang bersifat
tentang Buku Pedoman Perusahaan Pelaksanaan GCG, maka setiap
kegiatan usaha Bank diseluruh jenjang tingkatan organisasi harus
melaksanakan prinsip-prinsip GCG.
7) Direksi selalu menindaklanjuti setiap temuan audit dan rekomendasi dari
SPI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa
Keuangan dan/atau pengawas otoritas lain.
8) Direksi senantiasa menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat
dan tepat waktu kepada Komisaris.
9) Seluruh penetapan kebijakan dan keputusan strategis diambil berdasarkan
musyawarah mufakat dalam rapat Direksi.
10) Hasil keputusan rapat Direksi senantiasa dapat diimplementasikan dan
sesuai ketentuan yang berlaku.
11) Setiap penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis
diputuskan melalui rapat Direksi.
12) Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga,
dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
13) Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank
selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah ditetapkan dalam RUPS.
14) Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi
yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga
berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan
kerugian Bank.
C. Governance Outcome
1) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
kepengurusannya kepada Pemegang Saham secara penuh melalui RUPS
yang diselenggarakan di tahun 2017.
2) Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya telah diterima oleh
pemegang saham melalui RUPS.
3) Penyampaian kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang
mudah diakses pegawai.
4) Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis
bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank.
5) Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas
dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi.
6) Dalam laporan pelaksanaan GCG, seluruh anggota Direksi paling kurang
telah mengungkapkan:
a) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada
Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain
yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
b) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham
Pengendali Bank;
c) remunerasi dan fasilitas lain;
d) shares option yang dimiliki Direksi.
7) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi
dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan
peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi
Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
kepegawaian, dilakukan melalui media rapat koordinasi Direksi, Pemimpin
Divisi dan/atau Pemimpin Cabang kemudian hasilnya disampaikan kepada
pegawai. Cara penyampaian kebijakan juga melalui sosialisasi serta
disebarluaskan agar dapat dipahami dan dimengerti oleh seluruh pegawai.
4) Direksi senantiasa mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah
bisnis bank dalam rangka pencapaian misi dan visi bank.
5) Hasil keputusan rapat telah dituangkan dalam risalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik. Periode Januari s.d. Desember 2017 telah
dilaksanakan rapat direksi sebanyak 38 kali.
6) Seluruh aspek transparansi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Bank
Indonesia/OJK telah diungkap dalam Laporan Pelaksanaan GCG untuk
periode tahun 2016 serta tahun berjalan tahun 2017.
7) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan Anggota Direksi
dalam pengelolaan Bank telah ditunjukkan dengan peningkatan kinerja
Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian
hasil sesuai ekspektasi stakeholders. Pelatihan/seminar yang diikuti Direksi
antara lain :
a. Seminar & Kick Off Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2017;
b. Sosialisasi Pelaksanaan Operasi Moneter serta Luncheon Meeting
terkait Pentingnya Pengelolaan Likuiditas dan Transaksi Repo;
c. Sosialisasi Optimalisasi Peran BPD dalam Keuangan Inklusif melalui
Perluasan Implementasi LKD;
d. Kuliah Umum Kebanksentralan dan Talkshow " Outlook, Tantangan dan
Arah Kebijakan 2017";
e. Seminar Nasional "Driving Business Performance Trough Employee
Engagement" dan Malam Penganugerahan "2016 Indonesia Employee
Engagement Award";
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
f. Seminar Nasional BPDSI & Penarikan Undian Nasional Tabungan
Simpeda;
g. Pelatihan Program Khusus Fast Track & Uji Kompetensi Program
Khusus Sertifikasi Treasury Dealer; Sosialisasi Kesiapan Penerapan
PSAK 71 (IFRS 9);
h. One Day National Seminar On "Risk Liquidity and Its Impact On
Banking Industry 2017" dan Refreshment Sertifikasi Manajemen
Risiko;
i. International Islamic Risk Management Refreshment Program for
Executives;
j. Sosial Ketentuan Bank Umum; Seminar : Indonesia & Global Economic
Outlook;
k. Seminar Smart City, Smart Region : New and Big Business
Opportunities;
l. Pelatihan Internalisasi Budaya Perusahaan PT Bank BPD DIY;
m. Seminar & Rapat Umum Anggota (RUA) Tahunan FKDKP;
n. Workshop Peran BPD Dalam Implementasi Transaksi Non Tunai Pada
Pemerintah Daerah;
o. Sosialisasi Metodologi Kredit Usaha Mikro SBFIC Jerman;
p. Workshop Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian Organik;
q. Seminar Indonesia Sharia Finance Award (ISFA);
r. Sosialisasi Debit Domestik;
s. Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat
Deposito di Pasar Uang;
t. Pelatihan Komite Remunerasi : Tata Cara Melakukan Uji Kemampuan
&Kepatutan bagi Calon Direktur Bank (Sudut Pandang Regulator,
Komisaris & Direktur);
u. Workshop & Sharing Session Terkait Peranan Management dan Change
Management Officer (CMO) dalam Transformasi BPD SI;
v. Sosialisasi Transaksui Non Tunai dan Konfirmasi Status Wajib Pajak
pada Pemda;
w. Seminar Nasional "Perkembangan Fintech dan Kearsipan BPD dalam
Memasuki Era Digital Banking";
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
8) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh
karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang
ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas
dan tanggung jawabnya.
9) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka
peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini
terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan
tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang
ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank
dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka
pengembangan kualitas individu.
10) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan
yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya
x. Pelatihan Pembekalan Sertifikasi MR Lv 5;
y. Sharing Session, Workshop GCG, Risk & Compliance; Pembekalan dan
Uji Sertifikasi Kepatuhan Level 5;
z. Workshop Program Peningkatan Kompetensi SDM mengenai struktur
TI, RBBR, & Strategi Penanganan Fraud bagi BPD;
aa. Workshop Peningkatan Kompetensi MR Program Internasional;
Seminar IBEX 2017 "Peluang dan Tantangan BPD dalam Memasuki
Era Digital Banking";
bb. Sosialisasi Impelementasi Transaksi Non Tunai oleh Pemerintah
Daerah;
cc. Undangan 2nd Bank Indonesia International Leadership Seminar;
dd. Workshop Penguatan Ekonomi Haji dalam Perekonomian Daerah;
ee. Seminar Corporate Strategy Intelligence : Fortune 500 Business
Strategy;
ff. Workshop Penyediaan Likuiditas Akhir Tahun;
gg. Workshop Calon Asesor Bidang Perbankan;
hh. Seminar "Issuance of Sukuk & Debt" Tahun 2017;
ii. Sosialisasi Ketentuan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN);
jj. Seminar FKDKP untuk Level Pengurus;
kk. Pelatihan Penerapan Program APU-PPT untuk Level Eksekutif;
ll. Workshop Market Outlook dan Strategi Bisnis Tahun 2018.
8) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan
Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi telah ditunjukkan
dengan adanya peningkatan kinerja masing-masing individu sesuai tugas
dan tanggung jawabnya.
9) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka
peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini
terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan
tanggungjawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi telah
ditunjukkan dengan adanya peningkatan keikutsertaan karyawan Bank
dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/pelatihan dalam rangka
pengembangan kualitas individu melalui pelatihan intern maupun ekstern
yang dilakukan secara berkesinambungan.
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi
pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.
10) Kegiatan operasional Bank berjalan secara baik dan dapat memberikan
peningkatan keuntungan Bank yang wajar kepada pemilik, dalam hal ini
tidak terjadi intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan
tugas Direksi.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
A. Governance Structure
1) Komite Audit
a) Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris
Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan
atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang
hukum atau perbankan.
b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
c) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit
adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.
d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang
baik.
2) Komite Pemantau Risiko
a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang
Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di
bidang keuangan dan seorang Pihak
b) Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.
c) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.
d) Paling kurang 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite
Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak
Independen.
e) Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan
moral yang baik.
A. Governance Structure
1) Komite Audit
No. Nama Jabatan Keahlian
1. Prof. Djoko Susanto,
M.S.A. *)
Ketua Akuntansi
2. Drs. Bambang Wisnu
Handoyo
Anggota Keuangan
3. Dr. Eko Suwardi,
M.Sc. Akt. *)
Anggota Akuntansi
4. Dr. Mamduh M.
Hanafi, M.B.A. *)
Anggota Ekonomi
*) Ketua dan 2 orang anggota merupakan Komisaris dan Pihak Independen.
2) Komite Pemantau Risiko
No. Nama Jabatan Keahlian
1. Prof. Ainun Na’im,
Ph.D. *)
Ketua Ekonomi
2. Drs. Bambang Wisnu
Handoyo
Anggota Keuangan
3. Dr. Eko Suwardi,
M.Sc. Akt. *)
Anggota Akuntansi
4. Dr. Mamduh M.
Hanafi, M.B.A. **)
Anggota Ekonomi
*) Ketua dan 2 orang anggota merupakan Dewan Komisaris dan Pihak
Independen.
**) Anggota Komite telah memiliki sertifikasi sebagai assessor manajemen
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
3) Komite Remunerasi dan Nominasi
a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari
seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang
Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau
seorang perwakilan pegawai.
b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus
memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi
dan/atau nominasi serta succession plan Bank.
c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris
Independen.
d) Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang
ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris
Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
e) Apabila Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka:
(1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite
Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem
remunerasi Bank; dan
(2) Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki
pengetahuan tentang sistem nominasi dan succession plan
Bank.
4) Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan
anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.
5) Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain
dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria
independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab.
6) Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga
dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali
atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya
untuk bertindak independen.
risiko.
3) Komite Remunerasi dan Nominasi
No. Nama Jabatan Keahlian
1. Prof. Ainun Na’im,
Ph.D. *)
Ketua Ekonomi
2. Prof. Djoko Susanto,
M.S.A. *)
Anggota Akuntansi
3. Gamal Kristiyanto,
S.H., M.M.
Anggota Pindiv. SDM
& Umum
*) Ketua dan Anggota Komite merupakan Dewan Komisaris Independen.
4) Seluruh anggota Komite Audit dan Pemantau Risiko bukan merupakan
anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.
5) Rangkap jabatan pada perusahaan/instansi lain telah memperhatikan
kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan
tugas dan tanggungjawab.
6) Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga
dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
7) Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau
Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak
melakukan fungsi pengawasan atau pihak-pihak lain yang mempunyai
hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk
bertindak independen telah menjalani masa tunggu (cooling off) selama
6 (enam) bulan.
8) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri
51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris
Independen dan Pihak Independen.
9) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51%
(lima puluhsatu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris
Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.
10) Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi
pemilik.
B. Governance Process
1) Komite Audit
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan
pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam
rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan
proses pelaporan keuangan.
b) Komite Audit telah melakukan review terhadap:
(1) pelaksanaan tugas SKAI;
(2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik
(KAP) dengan standar audit yang berlaku
(3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang
berlaku; dan
(4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI
Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan
Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS
7) Tidak terdapat pihak independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi
atau pejabat eksekutif.
8) Seluruh rapat Komite Audit dan Pemantau Risiko dihadiri paling kurang
51% dari jumlah anggota.
9) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dihadiri oleh seluruh anggota
komite.
10) Komposisi Komite telah memenuhi ketentuan dan tidak terdapat intervensi
dari pemilik.
B. Governance Process
1) Komite Audit
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan
pelaksanaan audit serta tindak lanjut namun masih perlu dilakukan
penyempurnaan hasil evaluasi.
b) Komite Audit telah melakukan review yang ditunjukkan dalam risalah
rapat komite Audit namun perlu disempurnakan agar sesuai dengan
standar operasional dan prosedur yang telah disusun Bank.
c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan
Publik dan KAP kepada RUPS dan Penunjukan KAP tersebut telah
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
melalui Dewan Komisaris.
2) Komite Pemantau Risiko
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan
manajemen risiko;
b) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen
Risiko (SKMR).
3) Komite Remunerasi dan Nominasi
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:
(1) Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada
RUPS;
(2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada
Direksi.
b) Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem,
serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan
Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
c) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota
Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada
RUPS.
d) Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak
Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan
Komisaris.
4) Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.
5) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara
terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
6) Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan
secara optimal oleh Dewan Komisaris.
disyahkan dalam RUPS tanggal 23 Maret 2017.
2) Komite Pemantau Risiko
Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
a) Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi kebijakan dan
pelaksanaan manajemen risiko namun perlu penyempurnaan.
b) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas Komite Manajemen Risiko dan SKMR namun perlu
penyempurnaan.
3) Komite Remunerasi dan Nominasi
a) Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2017, Komite
Remunerasi dan Nominasi telah melakukan 4 (empat) kali evaluasi
kebijakan remunerasi pada tanggal 18 Maret 2017, 19 Maret 2017, 15
Oktober 2017 dan 9 Desember 2017.
b) Komite menyusun sistem dan prosedur pemilihan dan/atau pemilihan
anggota Direksi sesuai ketentuan yang berlaku untuk disampaikan
kepada RUPS.
c) Komite Remunasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi calon
anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
d) Komite Remunasi dan Nominasi hingga saat ini belum memberikan
rekomendasi calon pihak independen yang dapat menjadi anggota
Komite karena tidak terdapat pergantian anggota komite.
4) Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank dan komite telah
melaksanakan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali dalam periode Januari -
Desember 2017. (Komite Audit 8 (delapan) kali, Komite Pemantau Risiko
4 (empat) kali, Komite Nominasi & Remunerasi 4 (empat) kali.
5) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
6) Hasil rapat komite disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai
rekomendasi.
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
7) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Komite,
seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak
wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon Dewan
Komisaris/Direksi yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan
dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.
C. Governance Outcome
1) Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaaan
pendapat (dissenting opinions) secara jelas dan wajib didokumentasikan
dengan baik.
2) Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan
yang berlaku seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugasnya
kepada Dewan Komisaris.
7) Tidak terdapat intervensi pemilik dalam pelaksanaan tugas Komite.
C. Governance Outcome
1) Hasil risalah rapat telah menunjukkan dinamika rapat secara jelas dan
terdokumentasi dengan baik.
2) Masing-masing komite telah melaksanakan fungsi sesuai ketentuan dengan
memberikan rekomendasi namun perlu penyempurnaan hasil evaluasi agar
sesuai dengan kebijakan, standar operasional dan prosedur Bank.
4. Penanganan Benturan Kepentingan
A. Governance Structure
Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai:
1) Benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;
2) Administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan
dimaksud dalam Risalah Rapat.
A. Governance Structure
Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang mengatur mengenai
tugas dan tanggung jawab masing-masing unit kerja sehingga dapat
menghindarkan dari adanya benturan kepentingan. Hasil Rapat dan atau notulen
telah dokumentasikan dengan baik, begitu pula halnya dengan Surat Keputusan
Direksi, Surat Edaran Direksi, dan/atau Instruksi Direksi.
Bank juga melakukan evaluasi dan pengkinian secara berkala, yaitu:
1) SK Direksi No. 0247/KR 1006 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Kebijakan
Perkreditan Bank, dengan beberapa perubahan.
2) SK Direksi No. 0173/KR 1006 tanggal 28 Juli 2005 tentang Kebijakan dan
Prosedur Pemberian Kredit Besar dan Pihak Terkait dengan Bank.
3) SK Direksi No. 0302/KR 1006 tanggal 5 September 2007 tentang
Perubahan I atas SK Direksi No. 0173/KR 1006 tanggal 28 Juli 2005
tentang Kebijakan dan Prosedur Pemberian Kredit Besar dan Pihak Terkait
dengan Bank.
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
B. Governance Process
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota
Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
C. Governance Outcome
1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi
keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah
terdokumentasi dengan baik.
2) Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak
terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
3) Bank berhasil menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi.
B. Governance Process
Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak
mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Bank telah menerapkan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau
penyediaan dana besar yang memenuhi ketentuan tentang BMPK dan
memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundangan yang berlaku. Bank
juga telah mengatur dan memperhatikan kemampuan permodalan dan
penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.
C. Governance Outcame
Kegiatan operasional bank, bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/ pihak
lainnya. Kegiatan operasional Bank dimaksud didukung/dilengkapi dengan
kebijakan, sistem dan prosedur, risalah rapat, dan diadministrasikan serta
didokumentasikan dengan baik.
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
A. Governance Structure
1) Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional.
2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang
membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan.
3) Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada
satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
A. Governance Structure
1) Tertuang dalam BPP Pedoman Kerja Kepatuhan, SK Direksi
No.0370/OM1006, 28 November 2011 bahwa satuan kerja kepatuhan tidak
melaksanakan tugas lainnya di luar fungsi kepatuhan.
2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang
membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan POJK
46/POJK.03/2017.
3) Sumber daya manusia pada satuan keja kepatuhan telah tercukupi dan dapat
menyelesaikan tugas secara efektif sesuai dengan deskripsi kerja masing-
masing, akan tetapi secara kuantitas masih perlu ditambah.
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
B. Governance Process
1) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan
bertanggung jawab antara lain:
a) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Regulator dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara:
(1) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan
memperhatikan prinsip kehati-hatian;
(2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak
menyimpang dari ketentuan;
(3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh
perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada
Regulator dan lembaga otoritas yang berwenang;
b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
paling kurang secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan
tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang
sesuai struktur organisasi Bank;
c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya
Kepatuhan Bank;
d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan
yang akan ditetapkan oleh Direksi;
B. Governance Process
1) Direktur Kepatuhan telah :
a) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Regulator, dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
(1) Direktur Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah yang
diperlukan dalam memperhatikan prinsip kehati-hatian yang
dituangkan dalam SK Direksi No.0370/OM 1006, 28 November
2011.
(2) Dilakukan pemantauan terhadap kegiatan usaha bank agar tidak
menyimpang dari ketentuan, antara lain melalui Pemantauan
Kepatuhan dan Mitigasi Risiko dalam Komite
Kredit/Pembiayaan, restrukturisasi kredit dan hapus buku.
(3) Dilakukan pemantauan terhadap perjanjian dan dokumen yang
dibuat Bank kepada Regulator dan lembaga otoritas yang
berwenang.
b) Laporan pelaksanaan tugas secara triwulanan kepada Direktur Utama
dengan tembusan kepada Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara
periodik.
c) Dilakukan sosialisasi secara rutin dalam rangka menciptakan budaya
patuh disemua jajaran pegawai. Sosialisasi merupakan bagian dari
bussiness plan Divisi MRK setiap tahun. Selain hal tersebut juga telah
dibuat sebuah sistem informasi yang dapat menampilkan seluruh
ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang dapat diakses oleh semua
pegawai.
d) Telah disusun BPP Kepatuhan dan BPP Kode Etik Pengurus &
Pegawai.
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan
untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan
prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai
dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
g) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan
yang diambil Direksi Bank atau pimpinan KCBA tidak
menyimpang dari ketentuan Regulator dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
i) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi
Kepatuhan.
2) Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
3) Direksi telah:
a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen
formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;
b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan,
pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait;
c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang
efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank
secara keseluruhan.
e) Sistem dan prosedur kepatuhan telah dituangkan dalam pedoman
internal Bank yaitu BPP APU & PPT melalui SK Direksi No.
0258/OM 1006 tanggal 13 September 2017 dan BPP Prosedur
Penilaian Transaksi Produk dan Jasa dalam Penerapan APU & PPT
dengan SK Direksi No. 0259/OM 1006 tanggal 13 September 2017.
Sedangkan untuk teknis pelaksanaan telah dikeluarkan Instruksi
Direksi No 0005/OM 0900 tanggal 9 Januari 2014 tentang
pengelolaan Daftar PEP, Instruksi Direksi No. 0037/KR 1007 tanggal
13 Maret 2017 tentang Pemantauan Kepatuhan dan Mitigasi Risiko
dalam Komite Kredit/Pembiayaan serta diterbitkan SE Direksi Nomor
0200 / OM 1006 tanggal 9 Januari 2015 tentang Aplikasi Klasifikasi
Nasabah.
f) Kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang
dilakukan Bank mengacu kepada kebijakan Bank Indonesia / Otoritas
Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan
kegiatan operasional Bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia /
Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
g) Melalui sosialisasi secara rutin kepada seluruh jenjang organisasi
Bank,
h) Bahwa dalam rangka pencegahan tidak menyimpang dari ketentuan
Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan, dilakukan kajian terhadap
rencana keputusan-keputusan yang akan diterbitkan.
i) Bertanggung jawab melakukan pemantauan pelaksanaan program Anti
Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme.
2) Penunjukan Direktur Kepatuhan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
POJK 46/POJK.03/2017
3) Direksi telah :
a) menyetujui BPP Pedoman Kerja Kepatuhan melalui SK Direksi
No.0370/OM1006, 28 November 2011.
b) melakukan sosialisasi kepada seluruh jenjang organisasi secara formal
melalui Instruksi dan sosialisasi secara langsung seluruh kantor
cabang.
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
4) Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:
a) membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya
Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap
jenjang organisasi;
b) melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian
terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank
Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank
Umum;
c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian
kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh
Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d) melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan
penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang
dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Regulator dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e) melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan,
ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah
sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku;
f) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi
Kepatuhan.
c) menyusun Kode Etik Pengurus & Pegawai dan melakukan sosialisasi
untuk menanamkan budaya patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang
berlaku pada setiap petugas Bank.
4) Satuan kerja kepatuhan telah :
a) melakukan sosialisasi dan mengedukasi seluruh jajaran petugas Bank
untuk mengimplementasikan budaya patuh pada seluruh pelaksanaan
kegiatan Bank.
b) melakukan pemantauan terhadap laporan/kewajiban terhadap Bank
Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, dan pihak ekstern lain serta
dilakukan pengukuran/pemantauan terhadap rasio keuangan : CAR,
BMPK, GWM, CKPN, PPAP, NPL, dan KAP sehingga dapat
meminimalkan terjadinya pelanggaran ketentuan.
c) melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap efektifitas
ketentuan/kebijakan Bank sehingga setiap ketentuan/kebijakan yang
diterbitkan Bank dapat secara efektif diimplementasikan dalam
mendukung operasional Bank dan tidak menyimpang dari ketentuan
perundangan yang berlaku umum.
d) melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan
penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang
dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Regulator dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e) melakukan kajian terhadap kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur,
serta kegiatan usaha Bank telah berdasarkan ketentuan Regulator dan
peraturan perundangan yang berlaku. Serta memberikan masukan
kepada unit kerja lainnya tentang terbitnya ketentuan-ketentuan baru
sehingga unit kerja terkait dapat segera melakukan
perubahan/penyesuaian kebijakan.
f) melaksanakan ketentuan-ketentuan serta pemantauan terhadap
penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan
Terorisme (APU PPT) sebagaimana diatur dalam POJK No.
12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor
Jasa Keuangan.
Dalam setiap kajian Kebijakan SK dan SE, Satuan Kerja Kepatuhan
memastikan atas kebijakan tersebut telah mengacu pada SK Direksi
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
C. Governance Outcome
1) Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur
yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan khusus kepada
Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.
2) Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
yang berlaku.
3) Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang
berlaku.
4) Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan
keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.
Nomor 0057/SK 1006 tentang Konsideran dan Komparisi dalam
Pembuatan Produk Hukum PT BPD DIY.
C. Governance Outcome
1) Bank menyusun laporan semesteran pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan
yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara periodik yaitu setiap
bulan Juli dan Januari tahun berikutnya.
2) Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan sesuai dengan
dengan POJK 46/POJK.03/2017.
3) Pemahaman dan implementasi budaya patuh oleh seluruh petugas Bank
diharapkan dapat menurunkan potensi risiko pelanggaran terhadap
ketentuan-ketentuan yang berlaku.
4) Bank telah memiliki BPP tentang kepatuhan dan telah dilakukan sosialisasi
kepada seluruh unit kerja. Dengan adanya BPP dan sosialisasi tersebut
diharapkan seluruh pegawai memiliki budaya patuh, khususnya kepatuhan
terhadap ketentuan-ketentuan internal Bank sebagai dasar aktivitas kegiatan
sehari-hari.
6. Penerapan fungsi audit intern
A. Governance Structure
1) Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
2) Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB)
dengan:
a) menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter);
b) membentuk SKAI;
c) menyusun panduan audit intern.
3) Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.
4) Bank menyediakan sumber daya yang berkualitas pada SKAI untuk
menyelesaikan tugas secara efektif.
A. Governance Structure
1) Struktur organisasi SKAI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
independen terhadap satuan kerja operasional.
2) Bank telah memiliki Piagam Audit Internal yang telah disempurnakan pada
Desember 2017 dan beberapa pedoman yaitu :
a. BPP Kontrol Intern Cabang
b. BPP Sistem Pengendalian Intern
c. BPP Strategi Anti Fraud
3) Kelembagaan SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan
independen terhadap satuan kerja operasional.
4) SKAI telah didukung SDM dengan kualitas yang memadai. Selama
semester II tahun 2017 telah dilakukan berbagai pelatihan untuk auditor
dan KIC. Namun, jumlah auditor masih perlu ditambah, khususnya auditor
Teknologi Informasi.
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
B. Governance Process
1) Direksi bertanggung jawab atas:
a) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin
terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan
manajemen;
b) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan
arahan Dewan Komisaris.
2) Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek
dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat
mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.
3) Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan
kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal
setiap tiga tahun.
4) Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan
serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.
5) Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan
SKAI Bank.
6) Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan
sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.
7) SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan
cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan
maupun pemantauan hasil audit.
8) SKAI telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian:
a) kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank;
b) efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank;
c) kualitas kinerja.
B. Governance Process
1) Tanggung Jawab Direksi atas :
a. Fungsi pengendalian intern dalam setiap jenjang organisasi, tertuang
dalam job description organisasi dan tata kerja Bank;
b. Tindak lanjut temuan SKAI telah sesuai dengan kebijakan dan arahan
Dewan Komisaris
2) Penerapan fungsi audit intern telah dilaksanakan secara efektif melalui
gelar temuan yang dihadiri oleh Direksi dan pembahasan Laporan Pokok-
Pokok Audit secara semesteran oleh Dewan Komisaris.
3) Kaji ulang kinerja SKAI dilaksanakan setiap tiga tahun sekali, terakhir
dilakukan pada tahun 2016, untuk periode 2014 s/d 2016 oleh BPKP
Perwakilan Yogyakarta.
4) Rencana audit yang akan dilakukan oleh SKAI telah dituangkan dalam
Program Kerja Audit Tahunan. PKAT memuat analisa mengenai ruang
lingkup, kedalaman pemeriksaan serta jumlah auditor dibandingkan dengan
jumlah hari pemeriksaan.
5) Pemeriksaan Semester II 2017 yang dilakukan oleh SKAI telah sesuai
dengan PKAT.
6) Peningkatan mutu keterampilan dilaksanakan dengan cara diikutsertakan
dalam pendidikan/pelatihan yang berkelanjutan dan merata bagi semua
auditor dan Kontrol Intern Cabang beserta Staf.
7) SKAI melaksanakan fungsi pengawasan secara independen melalui audit
operasional seluruh Cabang dan audit bidang tertentu. Rencana audit
dituangkan dalam Program Kerja Audit Tahunan.
8) SKAI telah melakukan penilaian antara lain:
- Kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank
- Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank
- Kualitas Kinerja
Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut telah dilaksanakan sebagaimana
tertuang dalam setiap laporan hasil audit
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
9) SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai
ketentuan yang berlaku.
10) SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan
tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee.
11) SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan
prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala
sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.
C. Governance Outcome
1) Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan
fungsi audit intern Bank kepada RUPS.
2) Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi
temuan yang berulang.
3) SKAI bertindak obyektif dalam melakukan audit.
4) Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan
memperhatikan antara lain:
a) Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang
pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-
masing unit kerja.
b) Program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan
prinsip-prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi,
objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup
audit intern.
c) Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern.
9) Laporan Hasil Audit Intern disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan
Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Auditee.
10) Tindak lanjut perbaikan atas temuan audit baik intern maupun ekstern telah
dipantau, dianalisis dan dilaporkan sesuai ketentuan kepada Direktur Utama
dan auditor ekstern.
11) Penyusunan dan pengkinian pedoman kerja telah berjalan sesuai ketentuan
yang ada. Selama semester II 2017, penyusunan dan pengkinian pedoman
kerja telah dilakukan.
C. Governance Outcome
1) Sesuai ketentuan, Laporan Hasil Audit Intern disampaikan kepada Direktur
Utama, Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan.
2) Temuan SKAI sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh Auditee. Selain itu
masih terdapat temuan berulang yang perlu mendapat perhatian.
3) SKAI telah menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
4) Pelaksanaan fungsi audit intern telah memadai dimana program audit
dibuat dengan mempertimbangkan risiko pada masing-masing unit kerja,
dan dilaksanakan oleh auditor intern dengan kualitas yang mencukupi serta
menjunjung tinggi prinsip independensi dan objektivitas. Akan tetapi,
secara kuantitas SPI masih kekurangan auditor khusus Teknologi
Informasi.
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
7. Penerapan fungsi audit ekstern
A. Governance Structure
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP sekurang-kurangnya
memenuhi aspek-aspek :
1) kapasitas KAP yang ditunjuk;
2) legalitas perjanjian kerja;
3) ruang lingkup audit;
4) standar profesional akuntan publik; dan
5) komunikasi Bank Indonesia dengan KAP dimaksud.
B. Governance Process
1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk
Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Bank Indonesia.
2) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank telah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh
persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui
Dewan Komisaris.
4) Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu bekerja secara
independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan
perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
5) Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia
mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan
pelaksanaan audit.
6) Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan
profesional.
7) Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan Management Letter
kepada Bank Indonesia.
A. Governance Structure
PT. Bank BPD DIY dalam penugasannya kepada Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik telah memperhitungkan dan mewajibkan pemenuhan aspek-
aspek mengenai :
1) kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
2) legalitas perjanjian kerja;
3) ruang lingkup audit;
4) standar profesional akuntan publik, dan
5) komunikasi Bank Indonesia/OJK dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.
B. Governance Process
1) Pelaksanaan audit ekstern tahun buku 2017 dilakukan oleh KAP
Hendrawinata, Eddy Siddharta & Tanzil, berjalan efektif sesuai dengan
persyaratan minimun dan menyampaikan hasil audit (output) sesuai
ketentuan.
2) Penunjukkan KAP sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
3) Penunjukkan Akuntan Publik sudah berdasarkan persetujuan secara formal
dari RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan
Komisaris.
4) Akuntan Publik yang ditunjuk mampu bekerja sacara independen,
memenuhi standar professional akuntan publik dan perjanjian kerja serta
ruang lingkup audit yang ditetapkan.
5) Akuntan Publik yang ditunjuk telah melakukan komunikasi dengan
Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank Indonesia.
6) Akuntan Publik yang ditunjuk mampu bekerja secara independen dan
profesional.
7) Akuntan Publik yang ditunjuk telah melaporkan hasil audit dan
Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan dan atau Bank
Indonesia.
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
C. Governance Outcome
1) Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan
bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank
Indonesia oleh KAP yang ditunjuk.
2) Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit
sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
3) Auditor bertindak obyektif dalam melakukan audit.
C. Governance Outcome
Hasil audit dan management letter dari Akuntan Publik yang ditunjuk telah
menggambarkan permasalahan bank yang signifikan dan disampaikan secara
tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan. Cakupan hasil audit sudah sesuai
dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Akuntan Publik yang ditunjuk telah bertindak obyektif dalam melakukan audit.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
A. Governance Structure
1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung
penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara
lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja
Kepatuhan.
2) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang
memadai.
B. Governance Process
1) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tangung jawab yang jelas,
diantaranya:
a) menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan
kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat
risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk
tolerance);
A. Governance Structure
1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang jelas yang mengatur tentang
SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja
Kepatuhan sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0307/OM 1006 tanggal 30 desember
2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan SK
Direksi No. 0001/OM 0103 tanggal 2 Januari 2013 tentang Komite
Manajemen Risiko.
2) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang
memadai sesuai SK Direksi No. 0323/OM 1006 tanggal 21 Desember 2015
tentang BPP Strategi dan Kebijakan Limit Risiko.
B. Governance Process
1) Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris :
a) Telah menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan
kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat
risiko yang diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance)
sesuai SK Dewan Pengawas No. 0001/KPTS/DP/2011 tanggal 29
November 2011 tentang : Persetujuan dan Pengesahan BPP Kebijakan
Manajemen Risiko dan persetujuan untuk RBB Perubahan tahun 2017
serta RBB tahun 2018.
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
b) mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen
Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi
yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang
mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan
perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara
berkala.
Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi
mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif.
2) Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:
a) menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan
kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif
termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan
memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko
terhadap kecukupan permodalan Setelah mendapat persetujuan dari
Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan
kerangka Manajemen Risiko dimaksud;
b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk
mengidentifikasi, mengukur memonitor, dan mengendalikan risiko;
c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi
termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap
jenjang jabatan;
d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan
kerangka Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu
tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat
b) Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko
paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang
lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang
mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
c) Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi
mengelola aktivitas dan risiko-risiko Bank secara efektif melalui rapat-
rapat rutin Dewan Komisaris dengan Direksi.
2) Direksi :
a) Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk
strategi dan kerangka Manajemen Risiko sesuai SK Direksi No.
0352/OM 1006 tanggal 28 November 2011 tentang BPP Kebijakan
Manajemen Risiko serta SK Direksi No. 0323/OM 1006 tanggal 21
Desember 2015 tentang BPP Strategi dan Kebijakan Limit Risiko.
b) Direksi telah menyusun, menetapkan dan mengkinikan prosedur.
Selain itu Bank telah memiliki Sistem Informasi Manajemen yang
berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur memonitor, dan
mengendalikan risiko.
c) Bank telah memiliki kebijakan tentang mekanisme persetujuan
transaksi termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk
setiap jenjang jabatan yang dituangkan dalam SK/SE/Instruksi Direksi
baik dalam bidang bisnis maupun supporting unit. Kebijakan tersebut
antara lain BPP Strategi dan Kebijakan Limit Risiko, BPP Kebijakan
Manajemen Risiko, SK tentang CTL maupun STL, SK tentang
kewenangan memutus kredit, SK Dealer, BPP Manajemen Risiko
Kredit dan Pembiayaan.
d) Direksi melakukan evaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi,
dan kerangka Manajemen Risiko untuk disesuaikan dengan peraturan
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank,
eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;
e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung
jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan
penerapan Manajemen Risiko;
f) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan
kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan
Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan
laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan
mengenai profil risiko;
g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang
ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah
menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan
Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat
laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material
disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan
dilakukan;
h) memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas
permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang
ditemukan oleh SKAI;
i) mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran
risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi
komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang
pentingnya pengendalian intern yang efektif;
j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk
mengelola dan mengendalikan risiko;
yang terbaru termasuk hal-hal yang mempengaruhi kegiatan usaha
Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan.
e) Bank telah mempunyai struktur organisasi termasuk wewenang dan
tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait
dengan penerapan Manajemen Risiko telah ditetapkan oleh Direksi.
Hal ini tertuang dalam struktur organisasi yang didalamnya memuat
tentang job discription yang mengatur kewenangan masing-masing
jenjang jabatan
f) Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan
kerangka Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan
Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan
laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan
mengenai profil risiko.
g) Direksi memastikan risiko yang material dan dampak yang
ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan melaporkan
pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris atas permasalahan
terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang
telah, sedang, dan akan dilakukan.
h) Memastikan tindaklanjut atas temuan-temuan yang ada dan melakukan
penyempurnaan terhadap SOP yang terkait untuk mendukung
pelaksanaan operasional Bank.
i) Direksi secara berkelanjutan melakukan sosialisasi dan
mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk menanamkan
kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi. Salah satu yang
dilakukan adalah dengan menerapkan self assessment profil risiko
cabang, sehingga cabang dapat mengetahui risiko yang melekat pada
aktivitasnya serta pengendalian intern yang dilakukan dalam rangka
memitigasi risiko tersebut.
j) Direksi memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
k) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara
independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi
antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran,
pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang
melakukan dan menyelesaikan transaksi.
3) Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan
handal.
C. Governance Outcome
1) Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan
dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta
kemampuan Bank.
2) Komisaris dan Direksi (Manajemen) mampu melakukan pengawasan
secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen
risiko.
3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan
permodalan untuk menyerap risiko kerugian.
untuk mengelola dan mengendalikan risiko. Hal ini terkait dengan
pengadaan hardware yang diperlukan dalam rangka implementasi
program-program manajemen risiko dan kepatuhan.
k) Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0307/OM 1006 tanggal
30 desember 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang
Organisasi, maka fungsi SKMR melakukan identifikasi, pengukuran,
pemantauan dan pengendalian risiko telah terpisah dengan satuan kerja
yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.
3) Bank telah cukup efektif menerapkan pengendalian intern yang menyeluruh
dengan menempatkan KIC di Kantor Cabang.
C. Governance Outcome
1) Bank menerapkan manajemen risiko cukup efektif dalam rangka mengelola
risiko sesuai kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Salah satu
penerapan yang dilakukan adalah dengan melakukan analisis risiko
terhadap usulan kredit/pembiayaan dengan plafon tertentu.
2) Komisaris dan Direksi mampu melakukan pengawasan secara aktif
terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko melalui hasil
laporan profil risiko yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan
Direksi.
3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan
permodalan untuk menyerap risiko kerugian. Hasil perhitungan KPMM
sesuai profil risiko masih lebih kecil dibanding dengan modal yang
dimiliki.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana
besar (large exposure)
A. Governance Structure
Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai
untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar,
berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
A. Governance Structure
Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas.
Secara berkala dilakukan evaluasi dan pengkinian, yaitu :
a. SK Direksi No. 0095/KR 1006 tanggal 11 Mei 2005 tentang BMPK
disempurnakan SK Direksi No. 0003/KR 1006 tanggal 8 Januari 2007
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
B. Governance Process
1) Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan,
sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan
perundang-undangan yang berlaku.
2) Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana
kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai
dengan prinsip kehati-hatian.
3) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen
secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak
lainnya.
C. Governance Outcome
tentang BMPK.
b. SE Direksi No. 0035/KR 1006 tanggal 24 Juni 2005 tentang BMPK
disempurnakan SE Direksi No. 0055/KR 1006 tanggal 18 Agustus 2006
tentang BMPK.
c. SK Direksi No. 0247/KR 1006 tanggal 31 Oktober 2005 tentang Kebijakan
Perkreditan Bank.
d. SK Direksi No. 0173/KR 1006 tanggal 28 Juli 2005 tentang Kebijakan dan
Prosedur Pemberian Kredit Besar dan Pihak Terkait dengan Bank.
e. SK Direksi No. 0302/KR 1006 tanggal 05 September 2007 tentang
Perubahan I atas SK Direksi No. 0173/KR 1006 tanggal 28 Juli 2005
tentang Kebijakan dan Prosedur Pemberian Kredit Besar dan Pihak Terkait
dengan Bank.
Bank telah menerapkan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau
penyediaan dana besar yang memenuhi ketentuan BI tentang BMPK dan
memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundangan yang berlaku. Bank
juga telah mengatur dan memperhatikan kemampuan permodalan dan
penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.
Dalam hal ini, keduanya tertuang dalam Kebijakan Perkreditan Bank, Buku I
Bab II Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan, 2.2. Kebijakan Bank dalam
pemberian kredit kepada Pihak Terkait atau Debitur Besar dan telah diatur
dengan SK Direksi.
B. Governance Process
1) Bank melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur
dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan
terkini.
2) Bank telah memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan
penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-
hatian.
3) Dalam pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan, Direksi
secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya
C. Governance Outcome
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau
penyediaan dana besar telah:
a) memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian
maupun perundang-undangan yang berlaku;
b) memperhatikan kemampuan permodalan dan
penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.
2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah disampaikan secara
berkala kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.
1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau
penyediaan dana besar telah:
a) memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum
Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian
maupun perundang-undangan yang berlaku.
b) memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi
portofolio penyediaan dana.
2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1. telah disampaikan secara
berkala kepada Bank Indonesia/OJK secara tepat waktu setiap bulannya.
10 Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan
GCG dan pelaporan internal
A. Governance Structure
1) Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan
transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
2) Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun
buku dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.
3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu
yang didukung oleh SIM yang memadai.
4) Terdapat sistem informasi yang handal yang didukung oleh sumber daya
manusia yang kompeten dan IT security system yang memadai.
B. Governance Process
1) Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan
kepada stakeholders termasuk mengumumkan Laporan Keuangan
Publikasi triwulanan dan melaporkannya kepada Bank Indonesia atau
stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku.
2) Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank
Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan
Data Pribadi Nasabah, antara lain:
a) informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi
persyaratan minimal sebagaimana ditentukan;
A. Governance Structure
1) Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pelaksanaan
transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
2) Laporan Pelaksanaan GCG dilaporkan secara periodik, dengan cakupan 11
parameter penilaian GCG ke dalam 3 aspek governance.
3) Laporan internal disusun sesuai dengan kebutuhan yang didukung dengan
SIM yang memadai.
4) Sistem Informasi dibangun dan dikembangkan sendiri oleh sumber daya
manusia internal Bank.
B. Governance Process 1) Bank telah menyajikan laporan kondisi keuangan dan non-keuangan
termasuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulan secara transparan kepada
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta para stakeholder sesuai ketentuan yang
berlaku.
2) Bank telah menyajikan laporan keuangan sesuai sandi-sandi LBU dan
menyajikan laporan tersebut sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/OJK.
Beberapa hal disampaikan sebagai berikut:
a) Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi
Nasabah;
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
b) Petugas Bank (Customer Service dan Marketing) telah menjelaskan
informasi-informasi produk kepada nasabah;
c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya;
d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan-
perubahan informasi produk;
e) informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat
dimengerti;
f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh
dengan mudah oleh masyarakat;
g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data
pribadi tersebut kepada nasabah;
h) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan
persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.
3) Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian
sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang
Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
4) Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan
cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang
Transparansi Kondisi Keuangan.
5) Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan
sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6) Dalam hal Laporan Pelaksanaan GCG tidak sesuai dengan kondisi Bank
yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap
kepada Bank Indonesia, dan bagi Bank yang telah memiliki homepage
wajib mempublikasikannya pula pada homepage Bank.
b) Standar pelayanan Bank mewajibkan petugas menjelaskan informasi-
informasi produk kepada nasabah;
c) Penyampaian informasi produk diawasi oleh atasan dan secara
periodik disurvei untuk memastikan keabsahannya;
d) Perubahan produk akan disampaikan kepada nasabah melalui
pengumuman dan informasi langsung;
e) Informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat
dimengerti;
f) Customer service memberikan layanan informasi produk kepada
masyarakat;
g) Penyebaran data pribadi akan dicegah oleh petugas untuk menjaga
keamanan data;
h) Penyebaran data pribadi dengan persetujuan resmi dan tertulis.
3) Berkaitan dengan pengaduan nasabah, telah diatur dalam BPP Pengaduan
Nasabah, yang disahkan dengan SK Direksi Nomor 0131/OM 1006 tanggal
23 Juni 2005 tentang Kebijakan dan Prosedur Tertulis Penyelesaian
Pengaduan Nasabah, SE Direksi Nomor 0048/OM 1006 tanggal 01
September 2005 tentang Prosedur Penyelesaian Pengaduan Nasabah, serta
SK Direksi Nomor 0603/OM 1006 tanggal 31 Desember 2014 tentang
Perlindungan Konsumen, Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan
Konsumen, serta Penyelesaian Sengketa.
4) Laporan disusun sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/OJK tentang
Transparansi Kondisi Keuangan.
5) Secara periodik Bank menyusun laporan GCG dengan meliputi 11
parameter. Laporan dilakukan 2 (dua) kali setahun yaitu laporan posisi Juni
dan Desember.
6) Bank telah mempublikasikan laporan secara tepat waktu yaitu melalui:
Website www.bpddiy.co.id.
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
7) Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor GCG dalam hasil
penilaian (self assessment) pada Laporan Pelaksanaan GCG Bank
dengan hasil penilaian pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, Bank:
a) Paling kurang melakukan revisi terhadap Peringkat Faktor GCG
dan Definisi Peringkat hasil penilaian (self assessment) dimaksud
kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode
yang terdekat;
b) Segera menyampaikan revisi hasil penilaian (self assessment) GCG
Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia, dan bagi Bank yang
telah memiliki homepage wajib mempublikasikannya pula pada
homepage Bank.
C. Governance Outcome
1) Laporan Tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu
kepada pemegang saham dan sekurang-kurangnya kepada:
a) Bank Indonesia;
b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
d) Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;
e) Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);
f) 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan;
g) 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.
2) Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan
sesuai ketentuan pada homepage Bank, meliputi:
a) Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan);
b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam
1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran
luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank atau di tempat
kedudukan KCBA.
3) Laporan Pelaksanaan GCG telah mencerminkan kondisi Bank yang
7) Apabila terdapat perbedaan Peringkat Faktor GCG dalam hasil penilaian
(self assessment) pada Laporan Pelaksanaan GCG Bank dengan hasil
penilaian pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia/OJK, maka:
a) Revisi dipublikasikan melalui Laporan Keuangan Publikasi pada
periode yang terdekat.
b) Revisi disampaikan kepada Bank Indonesia/OJK dan Website
www.bpddiy.co.id pada periode yang terdekat.
C. Governance Outcome
1) Laporan Tahunan tahun 2016 telah disampaikan kepada OJK dan diupload
di website PT. Bank BPD DIY sesuai dengan POJK nomor
32/POJK.03/2016 tentang perubahan POJK nomor 6/POJK.03/2015
tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SE OJK nomor
11/SEOJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
Umum Konvensional yang mencabut PBI Nomor 14/14/PBI/2012 tentang
Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan SE BI nomor 14/35/DPNP
tentang Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu
yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
2) Bank telah mempublikasikan laporan secara tepat waktu yaitu:
Laporan Tahunan melalui website www.bpddiy.co.id
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan telah dimuat pada surat kabar
Kedaulatan Rakyat, Bisnis Indonesia, dan Harian Jogja yang dianggap
memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat PT. Bank
BPD DIY.
Laporan Bulanan pada website Bank, paling lambat akhir bulan
berikutnya.
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
sebenarnya atau sesuai hasil penilaian (self assessment) Bank dan
dilampiri hasil penilaian (self assessment) serta paling kurang mencakup:
a) cakupan GCG sebagaimana dimaksud dalam PBI GCG dan hasil
penilaian (self assessment) atas pelaksanaan GCG;
b) kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan
keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan
anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang
saham Bank;
c) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan
hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan
Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;
d) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan
hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank;
e) paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan
Komisaris serta Direksi;
f) shares option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat
Eksekutif;
g) rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
h) frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;
i) jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya
penyelesaian oleh Bank;
j) transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
k) buy back shares dan/atau buy back obligasi Bank;
l) pemberian dana untuk kegiatan social dan kegiatan politik, baik
nominal maupun penerimaan.
4) Laporan Pelaksanaan GCG telah disampaikan secara lengkap dan tepat
3) Dalam setiap penyusunan laporan pelaksanaan GCG, Bank selalu mengacu
kepada isi dan cakupan sesuai dengan ketentuan berlaku, paling kurang
mencakup:
a) Cakupan laporan sesuai dengan POJK Tata Kelola/SE BI GCG dan
hasil self assessment atas pelaksanaan GCG;
b) Kepemilikan saham, hubungan keuangan dan keluarga Dewan
Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham Bank;
c) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan
hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris
lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;
d) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan
hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris,
anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank;
e) Remunerasi dan fasilitas Dewan Komisaris serta Direksi;
f) Tidak terdapat shares option yang dimiliki oleh Komisaris, Direksi,
dan Pejabat Eksekutif;
g) Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah sebesar 10,73 kali;
h) Frekuensi rapat Dewan Komisaris sudah sesuai ketentuan;
i) Tidak terjadi penyimpangan (internal fraud) selama semester II tahun
2017;
j) Tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
k) Tidak ada buy back shares dan/atau buy back obligasi Bank;
l) Tidak terdapat pemberian dana terkait dengan kegiatan politik, dan
pemberian dana untuk kegiatan sosial berupa CSR.
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
waktu, kepada pemegang saham dan kepada:
a. Bank Indonesia;
b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
c. Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
d. Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;
e. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);
f. 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan;
g. 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.
5) Laporan pelaksanaan GCG telah disajikan dalam homepage secara tepat
waktu.
6) Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank
dilaksanakan dengan baik.
7) Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan
penggunaan data pribadi nasabah
4) Bank telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG untuk posisi akhir
tahun 2016 yang merupakan bagian dari isi Laporan Tahunan PT. Bank
BPD DIY tahun 2016 kepada pihak-pihak yang telah diatur dalam POJK
nomor 32/POJK.03/2016 tentang perubahan POJK nomor 6/POJK.03/2015
tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank SE OJK nomor
11/SEOJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
Umum Konvensional.
5) Selain disampaikan dalam bentuk buku/hardcopy, Laporan Pelaksanaan
GCG juga dipublikasikan melalui www.bpddiy.co.id.
6) Penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.
7) Transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi
nasabah telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
11 Rencana strategis Bank
A. Governance Structure
1) Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi
(corporate plan) dan Rencana Bisnis (business plan) sesuai dengan visi
dan misi Bank.
A. Governance Structure
1) Bank telah menyusun Rencana strategis Bank dalam bentuk Rencana
Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (business plan) sesuai
dengan visi dan misi Bank. Rencana Korporasi (corporate plan) untuk
periode 2016 – 2020 telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris
melalui SK Dewan Komisaris No. 001/KPTS/DK/2016 tanggal 29 Februari
2016.
RBB tahun 2017 telah disusun Bank dan telah disetujui Dewan Komisaris
PT. BPD DIY sebagaimana SK Dewan Komisaris No. 003/KPTS/DK/2016
tanggal 07 November 2016 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana
Bisnis Bank (RBB) PT. Bank BPD DIY Tahun 2017.
Sedangkan RBB perubahan tahun 2017 telah disusun Bank dan telah
disetujui Dewan Komisaris PT. BPD DIY sebagaimana SK Dewan
Komisaris No. 001/KPTS/DK/2017 tanggal 19 Juni 2017 2016 tentang
Persetujuan dan Pengesahan Rencana Bisnis Bank (RBB) Perubahan Tahun
2017.
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
2) Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain
tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat
permodalan Bank.
B. Governance Process
1) Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis,
komprehensif, terukur (achievable) dengan memperhatikan prinsip
kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.
2) Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris.
3) Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada:
a) Pemegang Saham Bank;
b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
4) Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif.
5) Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank
telah memperhatikan:
a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi
kelangsungan usaha Bank;
2) Rencana strategis Bank telah didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara
lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat
permodalan Bank, pada bulan Desember 2016 setoran modal mencapai Rp1
Triliun atau telah mencapai modal dasar yang disepakati. Selanjutnya pada
bulan April 2017 telah disepakai oleh pemegang saham dalam RUPS untuk
meningkatkan modal dasar bank dari 1 triliun menjadi 4 triliun.
B. Governance Process 1) Rencana Bisnis Bank (business plan) telah disusun secara realistis,
komprehensif, terukur, dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta
responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Adapun asumsi yang
dipergunakan antara lain kondisi perekonomian nasional, kondisi
perbankan nasional, kondisi ekonomi regional DIY, serta kondisi
perbankan DIY.
2) RBB tahun 2017 telah disusun Bank dan telah disetujui Dewan Komisaris
PT. BPD DIY sebagaimana SK Dewan Komisaris No. 003/KPTS/DK/2016
tanggal 07 November 2016 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana
Bisnis Bank (RBB) PT. Bank BPD DIY Tahun 2017.
Sedangkan RBB perubahan tahun 2017 telah disusun Bank dan telah
disetujui Dewan Komisaris PT. BPD DIY sebagaimana SK Dewan
Komisaris No. 001/KPTS/DK/2017 tanggal 19 Juni 2017 2016 tentang
Persetujuan dan Pengesahan Rencana Bisnis Bank (RBB) Perubahan Tahun
2017.
3) Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis
Bank melalui Rapat Kerja Penyusunan Rencana Bisnis Bank kepada
seluruh jenjang organisasi yang ada. Dan hasil dari Rapat Kerja tersebut
dikomunikasikan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris melalui
RUPS.
4) Dalam menjalankan kegiatan usaha, Direksi berpedoman pada Rencana
Bisnis Bank yang telah disetujui Dewan Komisaris.
5) Penyusunan Rencana Bisnis Bank berpedoman pada POJK Nomor
5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan POJK nomor
6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan
Modal Inti Bank, serta dengan tetap memperhatikan tingkat risiko komposit
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
b) prinsip kehati-hatian;
c) penerapan manajemen risiko;
d) azas perbankan yang sehat;
6) Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana
Bisnis Bank.
7) Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil
langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana
strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya
pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.
C. Governance Outcome 1) Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui
oleh Komisaris.
2) Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis Bank (business
plan) beserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada
Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada
pada Bank.
3) Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang
berkesinambungan.
4) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis
bagi stakeholders.
5) Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif
RCS-Strategic risk, prinsip kehati-hatian, faktor eksternal dan internal yang
dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.
6) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
Rencana Bisnis Bank, dengan secara berkala melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan RBB, dengan melakukan evaluasi baik terhadap
rencana maupun realisasi RBB. Hasil pengawasan tersebut dilaporkan
kepada OJK dalam bentuk Laporan Semester Pelaksanaan Rencana Bisnis
Bank.
7) Komitmen pemilik terhadap Bank tercermin dari upaya untuk memperkuat
permodalan Bank sebagaimana Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun
2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank BPD DIY Menjadi
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta. Selanjutnya saat ini sedang disusun perda penambahan setoran
modal menindaklanjuti keputusan pemilik dalam RUPS pada tanggal 21
April 2017 tentang penambahan modal disetor dari 1 triliun menjadi 4
triliun kepada PT Bank BPD DIY.
C. Governance Outcome
1) Rencana Korporasi (corporate plan) PT. Bank BPD DIY periode 2016 –
2020 disusun oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris
sebagaimana SK Dewan Komisaris No. 001/KPTS/DK/2016 tanggal 29
Februari 2016.
2) Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Korporasi (corporate plan)
dan Rencana Bisnis Bank (business plan) beserta realisasinya kepada
Pemegang Saham melalui RUPS.
3) Rencana Bisnis Bank yang telah disusun menggambarkan pertumbuhan
Bank secara berkesinambungan.
4) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi
stakeholders.
Self Assessment Pelaksanaan GCG Posisi Desember 2017
KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank
serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis).
6) Rencana strategis bank harus didukung dengan penyiapan infrastruktur
yang memadai antara lain SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan dan
prosedur.
7) Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang
dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk
mendukung rencana strategis Bank.
8) Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan bank yang
memburuk atau permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan
sesuai ketentuan yang berlaku.
5) Rencana strategis yang disusun bank, telah berdasarkan kajian yang
komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang
dimiliki bank serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman (SWOT
Analysis).
6) Rencana strategis Bank juga didukung dengan penyiapan infrastruktur yang
memadai antara lain SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur.
7) Pembagian keuntungan Bank sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Bank
Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut
dalam Akta Notaris Muchammad Agus Hanafi, S.H. Nomor 2 tanggal 5
April 2013 yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
25795.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Pengesahan
Badan Hukum Perseroan.
8) Modal Bank berasal dari Setoran Modal (internal), namun demikian
pemilik telah berkomitmen mengatasi kondisi permodalan Bank sesuai
hasil RUPS.