Post on 15-Oct-2021
LAPORAN KINERJAINSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) 2018
DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANGJalan. Merdeka No. 72 Telp. (0711) 350651 Fax. (0711) 350523
Email : dinkes_palembang@yahoo.co.idWebsite : www.dinkes, palembang.go.id
PALEMBANG
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang maha Esa atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 ini. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018, Penyusunan LKjIP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Masih banyak kekurangan yang ada dalam penyajian laporan ini, untuk itu penyusun mengharapkan masukan lebih lanjut guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga apa yang tertuang dalam laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan dan pengembangan kesehatan di Indonesia dan Kota Palembang Tahun pada khususnya. Akhir kata, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk meningkatkan mutu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Palembang, sehingga bermanfaat sebagai sumber informasi untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan kesehatan.
Palembang, Februari 2019 Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang,
dr. Hj. Letizia, M. Kes. Pembina Utama Muda NIP. 19640214 199103 2 002
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)
Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan saat ini ditujukan untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan Umur Harapan Hidup, penurunan Angka
Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu, menurunkan dan menekan angka kesakitan,
meningkatkan pelayanan kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.
Selain itu pembangunan kesehatan yang dilaksanakan saat ini lebih diarahkan untuk
langsung menyentuh ke masyarakat serta meningkatkan kemampuan melalui partisipasi aktif
masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya.
Perkembangan Kota Palembang yang cukup pesat yang ditandai dengan makin
tingginya kepadatan penduduk dan mobilisasi penduduk dan ditambah lagi dengan tingginya
jumlah penduduk miskin telah memberikan kontribusi tersendiri terhadap timbulnya masalah-
masalah kesehatan di masyarakat, seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi,
penyebaran penyakit menular serta gizi buruk. Selain itu perilaku hidup bersih dan sehat
masyarakat masih rendah dan belum optimalnya sarana dan kualitas pelayanan kesehatan
khususnya pelayanan kesehatan dasar juga masih perlu ditingkatkan disamping dukungan
anggaran pembangunan yang masih terbatas. Dalam kebijakan program pembangunan
pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Palembang 2013 - 2018 disebutkan bahwa
Visi Pembanguan Kesehatan Kota Palembang adalah “Palembang Emas Tahun 2018”.
Sejalan dengan itu upaya penigkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Palembang Tahun
2017 dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut : 1. Program obat dan
perbekalan kesehatan 2. Program upaya kesehatan masyarakat
3. Program pengawasan obat dan makanan 4. Program pengembangan obat asli Indonesia
5. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 6. Program perbaikan gizi
masyarakat 7. Program pengembangan lingkungan sehat 8. Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular 9. Program standarisasi pelayanan kesehatan 10.
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 11. Program pengadaan, pengadaan
sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
12. Program kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 13. Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak balita 14. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 15.
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 16. Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak 17. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan
BLUD.
Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya meningkatnya umur harapan hidup dan
menurunnya angka kematian bayi, tertanganinya masalah-masalah kesehatan,
meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan serta perilaku dan peran serta
masyarakat.
Adapun Anggaran yang tersedia untuk Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun
Anggaran 2018 sebesar Rp. 293.754.313.289,01 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
256.376.307.595,77 atau sebesar 87,28% dari anggaran tersebut.
Untuk itu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil
guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) yang merupakan sarana bagi evaluasi program dan kegiatan yang dilakukan dalam
rangka pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi sesuai Instruksi Presiden RI Nomor: 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN
RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran
pencapaian sasaran maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kota Palembang
sebagian besar dalam katagori sangat berhasil. Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan
Dinas Kesehatan dalam mengimplementasikan program/kegiatan Tahun Anggaran 2018
sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas.
D A F T A R I S I
KATA PENGANTAR .................................................................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................... ii KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN .......................................................... iv DAFTAR ISI .................................................................................................................. vi DAFTAR TABEL .......................................................................................................... vii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1 A. Latar Belakang ................................................................................................. 1 B. Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................................. 4 C. Struktur Organisasi ........................................................................................... 5 D. Sistematika Penyajian ...................................................................................... 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018 ...................................................... 9 A. Umum ............................................................................................................... 9 B. Indikator Kinerja Utama (IKU) ........................................................................ 11 C. Strategi dan Kebijakan ...................................................................................... 12 D. Program Utama ................................................................................................. 12 E. Strategi .............................................................................................................. 14 F. Program dan Kegiatan Pokok ........................................................................... 15 G. Rencana Strategis .............................................................................................. 19 H. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ......................................................................... 23 I. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun
2018 ................................................................................................................... 24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................... 26 A. Pengukuran Capaian Kinerja ............................................................................ 26 A.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .................................................................. 26 A.2 Kategori Pengukuran Kinerja .................................................................... 27 B. Capaian Kinerja Organisasi .............................................................................. 27 I. Indikator Kinerja Utama ............................................................................... 27 II. Indikator Kinerja Pendukung ....................................................................... 37 C. Sumber Daya .................................................................................................... 74 1. Sumber Daya Manusia .................................................................................. 74 2. Sumber Daya Anggaran ................................................................................ 76
BAB IV PENUTUP .......................................................................................................... 94 A. Kesimpulan ....................................................................................................... 94 B. Saran ................................................................................................................. 95
Lampiran
D A F T A R T A B E L
Tabel 1 Matriks Program Lima Tahunan RPJMD Di Bidang Kesehatan 19 Tabel 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang
Tahun 2018 23
Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
27
Tabel 3.2 Realisasi Sasaran Tahun 2017-2018 Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
32
Tabel 3.3 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
33
Tabel 3.4 Realisasi Sasaran Tahun 2017-2018 Peningkatan MutuPelayanan Kesehatan
36
Tabel 3.5 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Kemitraan pada Lintas Sektor dan Pemberdayaan Masyarakat
37
Tabel 3.6 Realisasi Sasaran Tahun 2017-2018 Peningkatan Kemitraan pada Lintas Sektor dan Pemberdayaan Masyarakat
38
Tabel 3.7 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat
39
Tabel 3.8 Realisasi Sasaran Tahun 2017-2018 Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat
40
Tabel 3.9 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
41
Tabel 3.10 Realisasi Sasaran Tahun 2017-2018 Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
43
Tabel 3.11 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
45
Tabel 3.12 Realisasi Sasaran Tahun 2017-2018 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
49
Tabel 3.13 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
51
Tabel 3.14 Realisasi Sasaran Tahun 2017-2018 Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
54
Tabel 3.15 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan
56
Tabel 3.16 Realisasi Sasaran Tahun 2017-2018 Peningkatan Kualitas Lingkungan
58
Tabel 3.17 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Status Gizi Masyarakat
59
Tabel 3.18 Realisasi Sasaran Tahun 2017-2018 Peningkatan Status Gizi Masyarakat
60
Tabel 3.19 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak/ Reproduksi
61
Tabel 3.20 Realisasi Sasaran Tahun 2017-2018 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak/ Reproduksi
66
Tabel 3.21 Indikator Kinerja yang Belum Tercapai 68
Tabel 3.22 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
76
Tabel 3.23 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
77
Tabel 3.24 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
78
Tabel 3.25 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Dana Alokasi Khusus (DAK)
78
Tabel 3.26 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
79
Tabel 3.27 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Pengawasan Obat dan Makanan
80
Tabel 3.28 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
80
Tabel 3.29 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
81
Tabel 3.30 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
81
Tabel 3.31 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
82
Tabel 3.32 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
84
Tabel 3.33 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
85
Tabel 3.34 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
85
Tabel 3.35 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
86
Tabel 3.36 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
86
Tabel 3.37 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak
87
Tabel 3.38 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak
88
Tabel 3.39 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
88
Tabel 3.40 Realisasi Keuangan Tahun 2018 Indeks Kinerja Utama 89 Tabel 3.41 Cakupan Indikator SPM Dinas Kesehatan Kota Palembang 90
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KESEHATAN Jl. Merdeka No. 72 Palembang 30131 Sumatera Selatan
Telp/Fax. (0711) 350651, 350523 E-mail:dinkes_palembang@yahoo.co.id, wesite:www.dinkes.palembang.go.id
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG
NOMOR : 050/ /PROG/KES/2019
T E N T A N G
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2018
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG,
Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparasi
pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih
dan bertanggung jawab di pandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam
penjabaran visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi;
b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di pandang perlu menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Palembang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota
Palembang tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan
Kota Palembang Tahun 2018;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
10. Instruksi Presiden Republik Indonsesia Nomor 5 Tahun 2004 Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
11. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
12. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar
Pelayanan Minimal Kesehatan
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang.
15. Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Kesehatan Kota Palembang;
16. Peraturan Walikota Palembang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Strategi
dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG TENTANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2018
Pertama : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Palembang
Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
Kedua : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Palembang
Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama agar digunakan
sebagai acuan bagi penyelenggara pemerintahan khususnya dibidang kesehatan
dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama tahun 2018.
Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini di bebankan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang serta sumber lain yang
tidak mengikat.
Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika ada
kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Palembang pada tanggal Januari 2019 Kepala Dinas Kesehatan, dr. Hj. Letizia, M.Kes. Pembina Utama Muda NIP.196402141991032002
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai
tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional secara
berkelanjutan, terencana dan terarah. Pembangunan kesehatan merupakan
bagian integral dan terpenting dalam pembangunan nasional. Tujuan
diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai dengan
amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan
Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat
dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai
IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu
indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita.
Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama
untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya
mendukung percepatan pembangunan nasional.
Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik
dimasa mendatang diperlukan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota
Palembang Tahun 2018, yang berisi visi, misi serta tahapan-tahapan kegiatan
yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator) yang telah
ditetapkan.
Dinas Kesehatan Kota Palembang sebagai salah satu Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palembang mempunyai tugas untuk
membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Nomor : 050/ /Prog/Kes/2019 Tanggal : Januari 2019 Tentang : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 2
di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi Kota Palembang yaitu
“Palembang Emas Tahun 2018” dan Misi Kota Palembang sebagai berikut :
1. Menciptakan Kota Palembang lebih aman untuk berinvestasi dan mandiri
dalam pembangunan
2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta
peningkatan pelayanan masyarakat
3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan pemberdayaan masyarakat
kelurahan
4. Meningkatkan pembangunan bidang keagamaan sehingga terciptanya
masyarakat yang religius
5. Meningkatkan pembangunan yang adil dan berwawasan lingkungan di
setiap sektor
6. Melanjutkan pembangunan Kota Palembang sebagai kota metropolitan
bertaraf internasional, beradat, dan sejahtera
Dari 6 misi tersebut misi yang sangat erat terkait dengan sektor
kesehatan adalah misi ke 2 (dua) yaitu Menciptakan tata kelola pemerintahan
yang bersih dan berwibawa serta peningkatan pelayanan masyarakat dan misi
ke 6 (enam) yaitu Melanjutkan pembangunan Kota Palembang sebagai kota
metropolitan bertaraf internasional, beradat, dan sejahtera. dan dalam
mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Palembang menetapkan bidang
urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan yaitu :
1. Program obat dan perbekalan kesehatan
2. Program upaya kesehatan masyarakat
3. Program pengawasan obat dan makanan
4. Program pengembangan obat asli Indonesia
5. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
6. Program perbaikan gizi masyarakat
7. Program pengembangan lingkungan sehat
8. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
9. Program standarisasi pelayanan kesehatan
10. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 3
11. Program pengadaan, pengadaan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
12. Program kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
13. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
14. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
15. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
16. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
17. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD.
Program prioritas tersebut seluruhnya sangat berpengaruh terhadap
pembangunan bidang kesehatan, sedangkan program prioritas Kota Palembang
sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2015-2018 dalam upaya Meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH),
Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Bayi, dan
Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat
2. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang optimal
dan bermutu
3. Pengentasan masalah penyakit menular dan tidak menular
4. Peningkatan mutu layanan kesehatan dan SDM kesehatan
5. Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi
6. Perbaikan gizi masyarakat
7. Peningkatan kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan
masyarakat
8. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
(PHBS)
9. Penguatan sistem informasi kesehatan
10. Peningkatan kualitas lingkungan
11. Peningkatan pelayanan kesehatan khusus
12. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan
13. Penguatan pelayanan rujukan
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 4
Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Kota
Palembang selama tahun anggaran 2018, disusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 sebagaimana
ditegaskan dalam Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 Tanggal 20 November 2016
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Revieu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini semata-mata untuk
menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Kesehatan Kota Palembang
mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja
organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome,
disisi yang lain, penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang
juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan
akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance dan
menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar
dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien,
baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan
maupun koordinasi pelaksanaannya.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Kesehatan Kota Palembang mempunyai tugas pokok membantu
walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang mempunyai
kewenangan daerah.
Adapun fungsi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian,
alat kesehatan serta sumber daya kesehatan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan
serta sumber daya kesehatan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit pelayanan kesehatan, kefarmasian,
alat kesehatan serta sumber daya kesehatan.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 5
4. Koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan
Kota Palembang.
5. Pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawab Dinas
Kesehatan Kota Palembang.
6. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait
dengan bidang kesehatan.
C. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang dan
Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota
Palembang Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, dibantu oleh:
1. Sekretariat, yang membawahi :
1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
2) Sub Bagian Keuangan
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Berbasis Masyarakat
3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :
1) Seksi Surveilens dan Imunisasi
2) Seksi Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular
3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa serta NAPZA
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 6
4. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi
1) Seksi Pelayanan Primer dan Tradisional
2) Seksi Rujukan dan Jaminan Kesehatan
3) Seksi Peningkatan MutuFasilitas Pelayanan Kesehatan
5. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :
1) Seksi Kefarmasian
2) Seksi Alat Kesehatan
3) Seksi Sumber Daya Manusia
6. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas,
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Palembang lebih jelas dapat
dilihat pada bagan berikut :
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 7
Perekam Medis; Administrator Kesehatan
Apoteker; Administrator Kesehatan
Administrator Kesehatan Perekam Medis
Epidemiolog; Entomolog; Laboratorian; Sanitarian; Penyuluh Kesehatan
SEKRETARIAT
SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUBBAG SUBBAG KEUANGAN
SUBBAG PERENCANAAN DAN
PELAPORAN
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN
KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT
SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
MENULAR
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
SEKSI KESEHATAN KELUARGA
DAN GIZI
SEKSI KESLING, KESKER DAN OLAH RAGA
SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
TIDAK MENULAR
SEKSI YANKES PRIMER DAN TRADISIONAL
SEKSI YANKES RUJUKAN DAN JAMINAN KESEHATAN
SEKSI PENINGKATAN MUTU YANKES
SEKSI KEFARMASIAN
SEKSI SDM KESEHATAN
KEPALA DINAS
KEL. JABFUNG KEL. JABFUNG KEL. JABFUNG
UPTD UPTD Puskesmas
KEL. JABFUNG
SEKSI ALAT KESEHATAN
Dokter; Dokter Gigi; Nutrisionist; Bidan; Perawat; Perawat Gigi
KEL. JABFUNG
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 8
D. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya Laporan Kinerja ini berisi pencapaian kinerja Dinas
Kesehatan Kota Palembang selama tahun 2018. Capaian kinerja (performance
results) 2018 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja 2017 sebagai
tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja
terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah
celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan
pola pikir seperti itu sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 adalah sebagai berikut ini.
Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek
strategis Dinas Kesehatan Kota Palembang dan struktur organisasi;
Bab II – Perencanaan Kinerja 2018, menjelaskan berbagai kebijakan umum
Dinas Kesehatan Kota Palembang, rencana strategis Dinas Kesehatan Kota
Palembang untuk periode tahun 2017 - 2018 dan penetapan kinerja untuk
tahun 2018.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas
Kesehatan Kota Palembang dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik
terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2018.
Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja
Dinas Kesehatan Kota Palembang tahun 2018 ini dan menguraikan
rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 9
BAB II
PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018
A. Umum
Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang ada di Kota
Palembang, Dinas Kesehatan menyadari sepenuhnya akan peran di masa yang
akan datang sebagai tumpuan dan harapan masyarakat kota untuk mengatasi
masalah kesehatan yang timbul akibat perubahan pola hidup masyarakat
perkotaan. Masalah kesehatan yang disadari antara lain masalah lingkungan
pemukiman, gizi, kesehatan reproduksi maupun penanggulangan penyakit
menular yang ada di lingkungan kota maupun yang datang dari luar kota.
Untuk menjalankan peran penting kesehatan tersebut, Dinas Kesehatan
Kota Palembang memiliki visi yaitu “Tercapainya Palembang Sehat Tahun
2018”.
Dilandasi dengan pemikiran di atas maka selayaknya Dinas Kesehatan
bertanggung jawab untuk mengemban amanah yang diberikan Walikota
Palembang yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai
standar Kementerian Kesehatan RI pada masyarakat, seperti yang dinyatakan
dalam visi GBHN yaitu “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai,
demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didukung oleh manusia yang
sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air
berkesadaran hukum dan lingkungan sehat, menguasai teknologi, memiliki etos
kerja yang tinggi dan berdisiplin”
Visi tersebut dinyatakan sejalan dengan perubahan-perubahan di era
reformasi ini, yaitu Palembang sehat adalah penduduk yang hidup di
lingkungan sehat, mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mampu
menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata,
sehingga memiliki derajat kesehatan yang optimal dengan indeks
pembangunan manusia semakin baik antara lain dengan menurunnya Angka
Kematian Bayi dari 23 menjadi 21 per 1.000 kelahiran hidup. menurunnya
Angka Kematian Ibu dari 100 menjadi 95 per 100.000 kelahiran hidup dan
menurunnya prevalensi gizi buruk pada anak balita sampai dengan < 0.9%.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 10
Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi Dinas Kesehatan Kota
Palembang sehingga hal yang abstrak pada visi akan terlihat lebih nyata.
Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh insan kesehatan dan pihak yang
berkepentingan dapat lebih mengenal cara hidup sehat di tengah-tengah
masyarakat mengetahui program-program kesehatan serta hasil yang akan
dicapai di masa yang akan datang.
Dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, terdapat 2 (dua) misi yang
diemban dan akan dilaksanakan yaitu:
1. Menurunkan risiko kesakitan dan kematian serta meningkatkan status
kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar;
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 11
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sasaran Indikator
Kinerja
Penanggung
Jawab
Keterangan
Meningkatnya
kualitas
kesehatan
masyarakat
Angka
Kematian Ibu
Bidang
Kesehatan
Masyarakat
dan Bidang
P2P
Jumlah Kematian ibu dalam masa kehamilan,
persalinan dan masa nifas dalam kurun waktu
satu tahun di bagi jumlah kelahiran hidup
dalam satu tahun
Angka
Kematian Bayi
Bidang
Kesehatan
Masyarakat
dan Bidang
P2P
Jumlah kematian bayi dalam kurun waktu satu
tahun dibagi jumlah kelahiran hidup dalam satu
tahun
Prevalensi
Balita Gizi
Kurang
Bidang
Kesehatan
Masyarakat
Jumlah balita diperiksa dalam status gizi
kurang dibagi jumlah seluruh balita disuatu
wilayah tertentu dalam waktu satu tahun
Umur Harapan
Hidup
Semua
Bidang
Umur Harapan Hidup diperoleh dari Data
Pusat Statistik komponen terbentuknya atas
besarnya angka kematian. Jika kematian
jumlahnya besar maka usia harapan akan
rendah
Meningkatnya
Mutu
Pelayanan
Kesehatan
Puskesmas
Terakreditasi
Semua
Bidang
Jumlah puskesmas yang mendapatkan
sertifikasi akreditasi
Rumah Sakit
Pratama
Sekretariat,
Bidang
Pelayanan
Kesehatan
dan Bidang
Sumber
Daya
Kesehatan
Jumlah Rumah Sakit Pratama yang dibangun
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 12
C. Strategi dan Kebijakan.
Arah kebijakan pembangunan di Kota Palembang bidang kesehatan yang
merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 2015 – 2018 pada Sasaran Meningkatnya kemitraan pada
lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat, Meningkatnya kesadaran
masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, Meningkatnya sarana prasarana dan
kualitas pelayanan kesehatan, Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus,
Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit, Meningkatnya
kualitas lingkungan, Meningkatnya status gizi masyarakat, Meningkatnya
kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi, dan Meningkatnya kualitas
pelayanan kantor.
Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota
Palembang Tahun 2018, maka ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai
berikut :
Strategi Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 adalah sebagai
berikut :
1. Penguatan promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat
2. Peningkatan upaya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
3. Optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan
Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 adalah sebagai
berikut :
1. Peningkatan promotif dan preventif serta peningkatan upaya kesehatan
melalui pemberdayaan masyarakat
2. Peningkatan sasaran jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat
3. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas
4. Penyediaan rumah sakit pratama
D. Program Utama.
Program Utama yang tercantum Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Kota Palembang Tahun 2015 – 2018 (Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota
Palembang Nomor 050/4636/Program/Kes/2016) sejalan dengan sasaran
pembangunan kesehatan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 13
Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN (Perpres No.7 Tahun
2005) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Palembang Tahun 2005 – 2025 (Perda Nomor 5 Tahun 2009) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun
2013 – 2018,
Program Utama Dinas Kesehatan Kota Palembang sebagai berikut :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
7) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
8) Program Pengawasan Obat dan Makanan
9) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
10) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
11) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
12) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
13) Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit Menular
14) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
15) Progran Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
16) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
17) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
18) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
19) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
20) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
21) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
22) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 14
E. STRATEGI
Strategi pembangunan kesehatan dalam mempercepat tercapainya
indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1) Meningkatnya mutu kesehatan masyarakat
a. Jumlah balita dengan gizi buruk
b. Jumlah kematian bayi
c. Jumlah kematian ibu
2) Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan
masyarakat
a. Cakupan desa siaga aktif
b. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya
3) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
a. Cakupan rumah tangga dengan hidup bersih dan sehat
4) Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan
a. Obat essensial generik di sarana kesehatan
b. Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO
c. Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi
d. Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan
5) Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus
a. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
b. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana
kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota
c. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
6) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
a. Cakupan puskesmas pengembangan penyakit tidak menular
b. Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa
c. Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia
d. Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan
e. Jumlah rumah sakit pratama yang disediakan
f. Penyediaan alkes untuk RS pratama
7) Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
a. Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 15
b. Acute Flacid Paralisys (AFP) rate 2 per 100.000 penduduk
c. Cakupan penemuan penderita pneumonia balita
d. Cakupan penemuan pasien baru TB-BTA Positif
e. Cakupan penderita DBD yang ditangani
f. Cakupan penemuan dan penanganan diare
g. Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan
epidemiologi <24 jam
h. Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan
i. Tempat pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan
j. Keluarga menggunakan air bersih
6) Meningkatnya Status gizi masyarakat
a. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24
bulan keluarga miskin.
b. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
7) Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak serta kesehatan reproduksi
a. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
b. Cakupan pelayanan kesehatan lansia
c. Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)
d. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
e. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
f. Cakupan KB aktif
g. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
h. Cakupan kunjungan bayi
F. PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK.
Seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan hanya dapat dicapai
apabila telah disusun, ditetapkan dan dilaksanakannya strategi yang tepat.
Strategi yang dibangun ini dilandasi informasi dan data yang relevan dari
analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan.
Penjabaran strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan
kegiatan pokok .
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 16
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan jasa surat menyurat
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
e) Penyediaan jasa administrasi keuangan
f) Penyediaan jasa kebersihan kantor
g) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
h) Penyediaan alat tulis kantor
i) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
j) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
k) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
l) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
m) Penyediaan makanan dan minuman
n) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
o) Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
b) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
c) Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
b) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a) Pendidikan dan pelatihan formal
b) Pendidikan dan pelatihan swakelola
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
d) Penyusunan RKA SKPD
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 17
e) Evaluasi DPA dan DPPA dalam rangka penyusunan anggaran kas
6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
a) Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
b) Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a) Revitalisasi sistem kesehatan
b) Peningkatan kesehatan masyarakat
c) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
d) Penyediaan pelayanan pemeliharaan kesehatan
8. Program Pengawasan Obat dan Makanan
a) Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
9. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
a) Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia
10. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
a) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
b) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
c) Peningkatan pendidikan pramuka saka bakti husada
11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
a) Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
b) Pemberian tambahan makanan dan vitamin
c) Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya
d) Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
e) Penanggulangan gizi lebih
12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
a) Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
b) Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
c) Pengendalian dampak kesehatan lingkungan
d) Pengembangan Kota Sehat
13. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
a) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
b) Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 18
c) Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
d) Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
e) Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah
14. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
a) Penyusunan standar pelayanan kesehatan
b) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
c) Pembangunan dan pemuktahiran data dasar standar pelayanan
kesehatan
15. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana & Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan
a) Pembangunan puskesmas
b) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
c) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
d) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas dan puskesmas pembantu
16. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit/Rumah
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
a) Pembangunan rumah sakit
17. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
a) Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
18. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
a) Penyuluhan kesehatan anak balita
b) Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
19. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
a) Pelayanan pemeliharaan kesehatan
b) Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan
20. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
a) Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan
hasil produksi rumah tangga
b) Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan
restoran
21. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
a) Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
b) Perawatan secara berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 19
c) Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu
22. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
a) Penyediaan Pelayanan Kesehatan BLUD
G. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2015 – 2018, merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Palembang yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus
dicapai Dinas Kesehatan Kota Palembang selama 5 tahun mulai 2014 – 2018,
yaitu sebagai berikut :
Tabel 1
MATRIKS PROGRAM LIMA TAHUNAN RPJMD DI BIDANG KESEHATAN
Program
Kota
Palembang
Indikator
Kinerja Satuan 2014 2015 2016 2017 2018
Program
Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
1 Cakupan desa siaga
aktif
% 70 70 70 70 80
2 Cakupan penjaringan
kesehatan siswa SD
dan setingkatnya
% 100 100 100 100 100
3 Cakupan rumah tangga
dengan perilaku hidup
bersih dan sehat
% 61 62 63 64 65
Program Obat
dan Perbekalan
Kesehatan
4 Obat essensial generik
di sarana kesehatan
US $
per
pddk
1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
Program
Standarisasi
Pelayanan
Kesehatan
5 Puskesmas berstandar
manajemen mutu ISO
pkm 5 7 8 10 12
6 Cakupan alat
kesehatan essensial
puskesmas yang
terkalibrasi
% 50 75 100 100 100
Program Dana
Alokasi Khusus
(DAK)
7 Jumlah puskesmas
yang memenuhi
standar pelayanan
kesehatan
pkm 39 40 40 41 42
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 20
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
8 Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin
% 100 100 100 100 100
9 Cakupan pelayanan
gawat darurat level 1
yang harus diberikan
sarana kesehatan (RS)
di kab/kota
% 100 100 100 100 100
10 Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
pasien masyarakat
miskin
% 100 100 100 100 100
11 Cakupan puskesmas
pengembangan
penyakit tidak menular
Pkm
8 9 10 11 12
Program
Pengawasan
Obat dan
Makanan
12
Cakupan sarana
yang diperiksa
makanan kadaluarsa
objek
90 100 110 120 120
Program
Pengembanga
n Obat Asli
Indonesia
13 Puskesmas yang
merekomendasikan
obat asli Indonesia
pkm 1 2 4 6 8
Program
Kemitraan
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
14 Jumlah klinik upaya
kesehatan kerja di
perusahaan
klinik 12 14 16 18 20
Program
Pencegahan
dan
Penanggulang
an Penyakit
Menular
15 Cakupan penderita
TB Paru BTA positif
yang ditangani
% 100 100 100 100 100
Program
Pencegahan
dan
Penanggulang
an Penyakit
16
Cakupan penemuan
dan penanganan
penderita DBD
% 52 51 50 49 49
17 Cakupan penemuan
penderita diare
% 100 100 100 100 100
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 21
Menular 18 Cakupan penderita
pneumonia balita
% 100 100 100 100 100
19 AFP rate per
2/100.000 penduduk
<15 tahun
% 100 100 100 100 100
20 Cakupan kelurahan
UCI
% 100 100 100 100 100
21 Cakupan kelurahan
mengalami KLB
dilakukan
penyelidikan
epidemiologi kurang<
24 jam
% 100 100 100 100 100
Program
Pengembanga
n Lingkungan
Sehat
22 Tempat-tempat
umum memenuhi
syarat kesehatan
% 81 82 83 84 85
23 Cakupan rumah
tangga yang
menggunakan air
bersih
% 91 92 93 94 95
Program
Pengawasan
dan
Pengendalian
Kesehatan
Makanan
24 Cakupan
Pengawasan tempat
pengolahan
makanan memenuhi
syarat kesehatan
% 81 82 83 84 85
Program
Perbaikan Gizi
Masyarakat
25 Cakupan pemberian
makanan
pendamping ASI
pada anak usia 6-24
bulan kurang gizi
keluarga miskin
% 100 100 100 100 100
26 Cakupan balita gizi
buruk mendapat
perawatan
% 100 100 100 100 100
Program
Peningkatan
Pelayanan
27 Cakupan pelayanan
kesehatan anak
balita
% 90.5 91 91.5 92 92.5
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 22
Kesehatan
Anak Balita
Program
Pelayanan
Kesehatan
Lansia
28 Cakupan pelayanan
kesehatan lansia
% 71 72 73 74 75
Program
Peningkatan
Kesehatan Ibu
Melahirkan dan
Anak
29 Cakupan kunjungan
ibu hamil (K4)
% 94 94.5 95 95 95
30 Cakupan komplikasi
kebidanan yang
ditangani
% 80 80 80 80 80
31 Cakupan
pertolongan
persalinan oleh
tenaga kesehatan
dengan kompetensi
kebidanan
% 90 90 90 90 90
32 Cakupan pelayanan
nifas
% 90.5 91 91.5 92 93
Program
Peningkatan
Kesehatan Ibu
Melahirkan dan
Anak
33 Cakupan neonatus
dengan komplikasi
yang ditangani
% 80 80 80 80 80
34 Cakupan kunjungan
bayi
% 90 90 90 90 90
35 Cakupan peserta KB
aktif
% 71 71 72 73 75
Program
Pengadaan/
Peningkatan
Sarana &
Prasarana
Rumah Sakit
36 Jumlah rumah sakit
pratama
RS 0 1 0 1 0
37 Cakupan penyediaan
alkes RS pratama
% 0 80 100 80 100
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 23
H. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Sasaran umum pembangunan kesehatan Kota Palembang sejalan dengan sasaran pembangunan kesehatan nasional
sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / RPJMN (Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun
2005) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2015 – 2018
Tabel 2 Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018
No
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Kinerja Sasaran Pada Tahun
2016 2017 2018 Trans 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat
1.1.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
1.1.1.1 Angka Kematian Ibu Per 100.000
KH
102 100 95 90
1.1.1.2 Angka Kematian Bayi Per 1000 KH
23 22 21 20
1.1.1.3 Prevalensi Balita Gizi Kurang % 15 14 13 12
1.1.1.4 Umur Harapan Hidup (UHH) Tahun 73.8 73.8 73.8 73.8
1.1.2 Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan
1.1.2.1 Puskesmas Terakreditasi Unit 11 16 10 4
1.1.2.2 Rumah Sakit Pratama Unit 0 1 0 0
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 24
I. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DINAS KESEHATAN KOTA
PALEMBANG TAHUN 2018
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat
dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar
yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap
Warga Negara secara minimal.
Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara.
Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan
pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah
Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah
satunya adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.
Pemerintah Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat
bencana dan atau berpotensi bencana provinsi
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa
provinsi
Pemerintah Kabupaten/Kota :
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 25
Indikator capaian SPM Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018
adalah sebagai berikut :
No. Jenis Pelayanan
Dasar & Sub Kegiatan
Standar Pelayanan Minimal
Indikator Nilai (%)
I Pelayanan Kesehatan Dasar 1 Pelayanan Kesehatan Ibu
Hamil 100
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 100
4 Pelayanan Kesaehatan Balita 100
5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 100
6 Pelayanan Kesehatan pada usia produktif 100
7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 100
8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100
9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
100
10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (OGDJ) Berat
100
11 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB) 100
12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV 100
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 26
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran
dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi
pemerintah Kota Palembang.
Kinerja Pemerintah Kota Palembang diukur berdasarkan tingkat
capaian sasaran dan indikator kinerja sasaran serta menggambarkan pula
tingkat capaian pada program/kegiatan untuk mengetahui gambaran
mengenai tingkat capaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan.
A.1 Kerangka Pengukuran Kinerja
Capaian Indikator Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara
membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran melalui
media Formulir Pengukuran Kinerja pada Indikator Kinerja Utama
sebagaimana disajikan berikut ini :
1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin
baik, maka digunakan rumus :
2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah capaian kinerja,
maka digunakan rumus
Persentase capaian Realisasi x 100 % rencana tingkat capaian Rencana =
Persentase capaian Rencana – (Realisasi-Rencana) x 100% rencana tingkat capaian Rencana =
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 27
A.2 Kategori Pengukuran kinerja
Untuk mempermudah kategori atas capaian indikator kinerja
sasaran dan program/kegiatan diberlakukan nilai disertai makna/kategori
dari nilai tersebut yaitu: 85 s.d. >100 = Baik Sekali
70 s.d. <85 = Baik
55 s.d. <70 = Cukup
>0 s.d <55 = Kurang
- = Tidak bisa di ukur
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis
capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai
sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
I. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 terdiri dari 6
Indikator kinerja program untuk mendukung 2 sasaran strategik. Capaian
kinerja (perfomance results) selama tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai
berikut :
Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran
Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
No Sasaran Indikator Kinerja 2018 %
Capaian Program Target Realisasi
1
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
1 Angka Kematian Ibu 95 14,90 184,32
2 Angka Kematian Bayi
21 1,155 105,82
3 Prevalensi Balita Gizi Kurang
13 7,14 145,08
4 Umur Harapan Hidup 73,8 70,1 94,98
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 28
1. Sasaran 1: ”Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” dengan 4
indikator yang seluruhnya telah mencapai target, dengan penjelasan sebagai
berikut:
a. Indikator Kinerja 1 Angka Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada
saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi
kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan,
yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau
pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti
kecelakaan, terjatuh dan lain-lain. Target tahun 2018 jumlah kematian ibu
sebesar 95 per 100.000 kelahiran hidup, sesuai dengan target MDG’s. Di
Kota Palembang tahun 2018 jumlah kematian ibu sebanyak 4 kasus dari
26.837 kelahiran hidup atau 14,90 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini
masih dibawah angka target dari MDG’s.
Faktor yang mendukung keberhasilan capaian ini antara lain akses
dan mutu pelayanan KIA di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan
rujukan yang sudah semakin membaik, termasuk sistem pelaporan,
pelacakan, dan pendataan kematian ibu yang juga membaik. Adanya
kegiatan kajian kasus kematian perinatal yang fokus pada upaya
pembelajaran dan perbaikan mutu pelayanan KIA, tidak hanya
menyalahkan. Serta meningkatnya upaya perbaikan gizi pada ibu hamil
dan remaja putri.
Sedangkan hambatan yang masih ditemui adalah peran
puskesmas PONED dan rumah sakit PONEK belum optimal, belum
seluruh fasilitas pemberi layanan KIA (Bidan Praktek Mandiri dan Rumah
Bersalin) memberikan pelayanan antenatal sesuai standar antenatal
terpadu (10T), kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan
kegawatdaruratan neonatus (asfiksia) dan deteksi dini dan ibu hamil resiko
tinggi masih kurang, serta sistem rujukan yang belum optimal.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa strategi telah
disusun antara lain optimalisasi peran puskesmas PONED dan rumah
sakit PONEK, meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap
fasilitas kesehatan pemberi pelayanan KIA dalam rangka memantau dan
meningkatkan mutu pelayanan KIA, meningkatkan kompetensi tenaga
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 29
kesehatan secara berkala, dan optimalisasi sistem rujukan maternal
neonatal.
b. Indikator kinerja 2 Angka Kematian Bayi adalah jumlah bayi yang
meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup di
tahun yang sama.
Target tahun 2018 sebesar 21 per 1000 kelahiran hidup yang ditetapkan
berdasarkan target MDG’s. Di Kota Palembang tahun 2018 jumlah
kematian bayi sebanyak 31 kasus dari 26.837 kelahiran hidup atau 1 per
1.000 kelahiran hidup. Angka tersebut diperoleh dari kematian bayi yang
terlaporkan pada sarana kesehatan dan masih dibawah target MDG’s.
Jumlah kematian bayi masih dibawah target, keberhasilan ini
didukung oleh beberapa faktor antara lain sistem pelaporan, pelacakan
dan pendataan kematian bayi pada semua fasilitas layanan kesehatan
baik milik pemerintah maupun swasta dan rumah sakit yang ada semakin
baik. Juga meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan bayi
sudah semakin membaik, terutama dalam penanganan kasus kegawat
daruratan neonatal. Termasuk adanya kegiatan kajian kasus kematian
maternal perinatal yang fokus pada pembelajaran dan perbaikan mutu
pelayanan KIA, tidak hanya menyalahkan. Serta meningkatnya kegiatan
pembinaan fasilitas kesehatan pemberi pelayanan kesehatan KIA.
Hambatan yang masih ditemui antara lain cakupan pelayanan
kesehatan neonatal sudah sangat baik, namun kualitas pelayanan masih
belum optimal. Disamping itu kompetensi tenaga kesehatan dalam
penanganan kegawatdaruratan masih kurang (perlu di-update), juga peran
rumah sakit PONEK yang belum optimal. Serta penyebab tersering
kematian bayi terkait masalah gizi (BBLR) dan infeksi, sehingga untuk
penanganannya memerlukan keterlibatan lintas sektor terkait.
Strategi untuk perbaikan ke depan adalah meningkatkan akses dan
mutu pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (10T) dengan
distribusi 1-1-2, meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan
remaja di puskesmas dan sekolah (melalui kegiatan UKS dan skrinning
anak sekolah) sesuai dengan standar nasional PKPR, meningkatkan
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 30
jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan neonatal dengan
menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM),
meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan
kegawatdaruratan neonatal secara berkala, serta menjamin ketersediaan
sarana dan prasarana untuk meningkatkan cakupan dan kualitas
pelayanan kesehatan bayi.
c. Indikator kinerja 3 Prevalensi Balita Gizi Kurang adalah balita dengan
status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score <-3 SD
dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor, dan
marasmus-kwasiorkor).
Target tahun 2018 angka gizi kurang 13% jumlah gizi kurang yang ada
1.546 balita dari 21.648 balita yang ada, maka cakupan 7.14 sehingga
capaian kinerja 145,08%.
Hal ini didukung oleh peran aktif petugas puskesmas, kader posyandu, dan
peran aktif masyarakat dalam penemuan dan tatalaksana kasus. Juga
didukung oleh meningkatnya kegiatan deteksi dini gangguan pertumbuhan
pada balita melalui kegiatan penimbangan di posyandu, meningkatnya
kualitas hidup atau derajat kesehatan ibu hamil termasuk remaja putri,
meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi tentang ASI Ekslusif,
pemberian ASI eksklusif di tempat kerja yang cenderung meningkat,
meningkatnya kompetensi petugas kesehatan dalam tatalaksana gizi
kurang sehingga mutu pelayanan kesehatan semakin baik di fasilitas
kesehatan tingkat pertama (puskesmas) maupun fasilitas kesehatan
lanjutan (rumah sakit), adanya kebijakan yang mendukung kualitas hidup
bayi yaitu Perda No 2 Tahun 2015 tentang ASI Eksklusif termasuk
mensosialisasikannya ke lintas sektor terkait, serta meningkatnya
pembentukan kelompok pendukung ibu menyusui.
Selain dukungan, masih ada hambatan yang ditemukan yaitu
seluruh kasus gizi kurang didasari oleh penyakit penyerta, tetapi
penanganannya terutama didominasi oleh sektor kesehatan, keterlibatan
lintas sektor terkait masih kurang. Intervensi gizi sensitif ini (keterlibatan
lintas sektor) mempunyai kontribusi yang cukup besar (70%) dalam
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 31
penanganan masalah gizi. Kesadaran masyarakat untuk menimbang
bayi/balitanya setiap bulan ke posyandu masih kurang, terutama setelah
jadwal imunisasi selesai. Serta kerjasama lintas sektoral untuk
menggerakkan masyarakat di bidang kesehatan masih kurang, misalnya
kegiatan di posyandu atau poskeskel.
Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, beberapa strategi
telah disusun antara lain meningkatkan kegiatan pemantauan
pertumbuhan (surveilans gizi) pada anak balita dengan melibatkan lintas
sektor dan lintas program terkait. Meningkatkan promosi kesehatan
tentang kesehatan dan gizi, meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan dan gizi dengan pendekatan siklus kehidupan terutama fokus
pada 1000 hari pertama kehidupan (sejak hamil sampai anak berusia 2
tahun), meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam
perbaikan gizi, serta penguatan peran lintas sektoral dalam intervensi
masalah gizi sensitif dan spesifik.
d. Indikator kinerja 4 Umur Harapan Hidup adalah Rata-rata tahun hidup
yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai
umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di
lingkungan masyarakatnya. Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung
berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death
Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian
secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan di buat tabel kematian.
Kegunaan Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi
kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada
umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka
Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program
pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk
kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program
pemberantasan kemiskinan. Sumber data lain untuk mendapatkan
variabel penyusun indikator Umur Harapan Hidup adalah Sensus
Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 32
Tabel 3.2 Realisasi Sasaran tahun 2017 - 2018
Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
Sasaran
Indikator
Kinerja
Daerah
Realisasi Tahun 2018
Satuan 2017 2018 Target Realis
asi % IP
Selisih
realisasi
2017
dan 2018
Target
2018
Meningkatnya
Kualitas
Kesehatan
Masyarakat
1. Angka
Kematian
Ibu
% 25,11 14,90 95 14,90 184,32 BS
10,21 95
2. Angka
Kematian
bayi
Per 1000
KH 1,04 1,155 21 1,155 105,82 BS 0,115 21
3.
Prevalensi
balita Gizi
Kurang
Per
100.000
KH
0,37 7,14 13 7,14 145,08 BS 6,77 13
4.Umur
Harapan
Hidup
Tahun 70,05 70,1 73,8 70,1 94,98 BS 0,05 73,8
Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk indikator angka gizi kurang
Tahun 2018 terjadi peningkatan balita gizi kurang sebesar 6,77%. Di
Indonesia prevalensi gizi kurang pada balita (BB/U<-2SD) sebesar
13,8% di tahun 2018 (Riskesdas, 2018)
Sedangkan untuk indikator jumlah Kematian Bayi realisasinya
meningkat dibandingkan tahun 2018. Angka Kematian Bayi di Indonesia
berdasarkan data SDKI tahun 2017 sebesar 2,4%, sedangkan di
Propinsi Sumatera Selatan sebesar 29 per 100.000 kelahiran hidup.
Untuk indikator jumlah kematian ibu pada tahun 2018 terlihat
penurunan kematian ibu sebesar 10,21/100.000 KH dibandingkan
dengan tahun 2017. Berdasarkan Survei Antar Sensus (SUPAS) 2015
AKI kembali turun menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk
Indikator Umur Harapan Hidup (UHH) masih menggunakan realisasi
tahun 2017 dikarenakan BPS Kota Palembang belum mengeluarkan
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 33
Umur Harapan Hidup Tahun 2018 sehingga persentase capaian program
untuk indikator Umur Harapan Hidup Tahun 2018 sebesar 94,98%.
Tabel 3.3 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
No Sasaran Indikator Kinerja
2018 %
Capaian
Program Target Realisasi
2
Meningkatnya
Mutu
Pelayanan
Kesehatan
5 Puskesmas
terakreditasi 10 10
100
6 Rumah Sakit
Pratama 0 0 0
2. Sasaran 2 ”Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan” dengan indikator
kinerja yang sudah mencapai target, dengan penjelasan sbb :
a. Indikator Kinerja 5 Puskesmas terakreditasi adalah Pengakuan terhadap
Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara
akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa puskesmas
itu memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang
telah ditetapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara
berkesinambungan.
Standar Akreditasi Puskesmas dari 3 (Tiga) Kelompok kerja (POKJA) dan
masing-masing pokja terdiri dari 3 (Tiga) BAB, yaitu :
I. Pokja Administrasi dan Manajemen (Admen), terdiri dari:
1. Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
2. Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas(KMP)
3. Bab III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 34
II. Pokja Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Bab IV. UKM yang Berorientasi Sasaran (UKMBS)
2. Bab V. Kepemimpinan dan Manajemen UKM (KMUKM)
3. Bab VI. Sasaran Kinerja UKM (SKUKM)
III. Pokja Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
1. Bab VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP)
2. Bab VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK)
3. Bab IX. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)
Dasar Hukum Akreditasi Puskesmas
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan
pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggungjawab, aman,
bermutu serta merata dan non diskriminatif.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran, Pasal 49 bahwa setiap dokter/dokter gigi dalam
melaksanakan praktik kedokteran atau kedokteran gigi wajib
menyelenggarakan kendali mutu.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang
Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 193; Pelayanan kesehatan kepada Peserta
Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan,
berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektivitas tindakan,
kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun
2014 tentang Puskesmas;
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 35
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun
2015 tentang Akreditasi, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter,
dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
Manfaat akreditasi puskesmas:
1. Memberikan keunggulan kompetitif
2. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fasyankes
3. Menjamin diselenggarakannya pelayanan kesehatan primer kepada
pasien dan masyarakat.
4. Meningkatkan pendidikan pada staf Fasyankes primer untuk
memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat
5. Meningkatkan pengelolaan risiko baik pada pelayanan pasien baik di
Puskesmas maupun fasyankes primer lainnya, dan penyelenggaraan
upaya Puskesmas kepada masyarakat
6. Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf fasyankes primer
7. Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban
pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja
8. Meningkatkan keamanan dalam bekerja.
Akreditasi Puskesmas pada tahun 2018 sesuai dengan target 10
puskesmas sudah tercapai 100% dengan rincian :
Akreditasi Utama : 5 (lima puskesmas), yaitu : Puskesmas
Keramasan, Puskesmas Pembina, Puskesmas 1 Ulu, Puskesmas 4
Ulu, dan Puskesmas Sungai Selincah.
Akreditasi Madya : 5 (lima puskesmas) yaitu : Puskesmas Karya
Jaya, Puskesmas Multiwahana, Puskesmas 11 Ilir, Puskesmas
Sungai Baung, dan Puskesmas 23 Ilir.
Sehingga sampai dengan tahun 2018 terdapat : 3 (tiga) Puskesmas
Akreditasi Paripurna, 12 (tujuh) Puskesmas Akreditasi Utama, 21 (enam
belas) Puskesmas Akreditasi Madya dan 1 (satu) Puskesmas Akreditasi
Dasar.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 36
b. Indikator Kinerja 6 Rumah Sakit Pratama adalah rumah sakit umum yang
mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan dasar yang
tidak membedakan kelas perawatan dalam upaya menjamin peningkatan
akses bagi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan upaya
kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan gawat darurat
selama 24 jam, pelayanan rawat jalan, dan rawat inap. Saat ini kota
palembang telah memiliki 1 (satu) buah rumah sakit pratama dan sudah
diresmikan di tahun 2018 oleh Walikota Palembang.
Tabel 3.4 Realisasi Sasaran tahun 2017 - 2018
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Sasaran
Indikator
Kinerja
Daerah
Realisasi Tahun 2018
Satuan 2017 2018 Target Realis
asi % IP
Selisih
realisasi
2017
dan 2018
Target
2017
Meningkatnya
Mutu
Pelayanan
Kesehatan
1.
Puskesmas
terakreditasi
Unit 16 10 10 10 100 BS 6 10
2. Rumah
Sakit
Pratama
Unit 1 0 0 0 0 BS 1 0
Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk indikator Puskesmas
terakreditasi dan rumah sakit pratama sudah mencapai target 100%.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 37
II. INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG
Tabel 3.5 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran
Peningkatan Kemitraan pada Lintas Sektor dan Pemberdayaan Masyarakat
Sasaran Indikator Kinerja
2018 %
Capaian
Program Target Realisasi
Meningkatnya
kemitraan pada
lintas sektor dan
pemberdayaan
masyarakat
Cakupan kelurahan
siaga aktif 80
58,87
73,59
Tabel 3.5 Sasaran ”Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan
pemberdayaan masyarakat” dengan indikator kinerja yang sudah mencapai
target, dengan penjelasan sbb :
a. Indikator Kinerja Cakupan kelurahan siaga aktif adalah desa yang
mempunyai pos kesehatan kelurahan (poskeskel) atau UKBM lainnya
yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan
kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan,
surveilans berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan
(gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
dibandingkan dengan jumlah kelurahan yang ada.
Target kelurahan siaga aktif tahun 2018 sebesar 80% sedangkan
cakupan seluruh kelurahan siaga aktif di Kota Palembang sebanyak 63
kelurahan sudah menjadi kelurahan siaga aktif atau realisasi sebesar
58,87% sehingga capaian program 73,59%.
Ralisasi sudah hampir mendekati target pada tahun 2018
dikarenakan masyarakat sudah mengerti dan sadar akan pentingnya
program keluarga siaga. Juga didukung dengan adanya poskeskel yang
baru dibentuk dimana setiap poskeskel dikelola oleh bidan desa.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 38
Adapun kendala yang dihadapi sehingga capaian kelurahan siaga
aktif tahun 2018 tidak mencapai target dan Terjadinya penurunan di setiap
tahunnya dikarenakan banyaknya bidan/perawat poskeskel
mengundurkan diri dikarenakan ketidakpastian status kepegawaian dan
sarana prasarana poskeskel yang tidak memadai
Tabel 3.6 Realisasi Sasaran Tahun 2017 – 2018
Peningkatan Kemitraan pada Lintas Sektor dan Pemberdayaan Masyarakat
Sasaran
Indikator
Kinerja
Daerah
Realisasi Tahun 2018
Satuan 2017 2018 Target Realisasi % IP
Selisih
realisasi
2017
dan
2018
Target
2018
Meningkatny
a kemitraan
pada lintas
sektor dan
pemberdayaa
n masyarakat
Cakupan
kelurahan
siaga aktif
% 52,34 58,87 80 58,87 73,59 B 6,53 80
Dari tabel di atas terlihat realisasi untuk indikator Cakupan Kelurahan
Siaga Aktif fluktuatif dan cenderung meningkat ditahun 2018, namun tetap
belum mencapai target yang ditentukan kota Palembang tahun 2018,
terdapat selisih realisasi yang meningkat sebesar 6,53% di tahun 2018 jika
dibandingkan dengan tahun 2017.
Terdapat perbedaan antara target dari Kemenkes RI dengan Kota
Palembang.Menurut Permenkes RI No 741 Tahun 2008, target desa siaga
aktif sebesar 80% yang harus dicapai pada tahun 2015. Jika dibandingkan
dengan capaian sekarang maka dari 107 kelurahan yang ada, pada tahun
2018 seharusnya minimal ada 86 kelurahan siaga aktif.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 39
Tabel 3.7 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran
Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat
Sasaran Indikator Kinerja
2018 %
Capaian
Program Target Realisasi
Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
untuk hidup
bersih dan
sehat
Cakupan penjaringan
kesehatan anak SD dan
setingkatnya
100 99,79 99,79
Cakupan rumah tangga
dengan perilaku hidup bersih
dan sehat
65 66,76 102,71
Tabel. 3.7 Sasaran “Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Hidup
Bersih dan Sehat”, dengan 2 indikator kinerja yang seluruhnya telah mencapai
target, dengan penjelasan sbb :
a. Indikator Kinerja Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan
setingkatnya adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa
kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru
UKS/dokter kecil) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja
pada kurun waktu tertentu.
Target kinerja tahun 2018 sebesar 100%, jumlah puskesmas yang
melakukan pengukuran penjaringan kesehatan anak SD dan setingkatnya
dibandingkan dengan jumlah puskesmas di kota palembang maka
cakupan sebesar 100% sehingga capaian kinerja tahun 2018 sebesar
100%.
Target tercapai karena dukungan dari sekolah terutama peran aktif
guru UKS dan dokter kecil dalam melakukan kegiatan penjaringan
kesehatan murid sekolah. Penjaringan kesehatan siswa SD dan
setingkatnya merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun oleh
puskesmas bersama guru UKS dan dokter kecil terhadap SD yang ada di
wilayah kerjanya sebagai upaya deteksi dini gangguan kesehatan yang
diderita siswa baru.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 40
b. Indikator Kinerja Cakupan rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan
sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran
sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri
dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di
masyarakat.
Realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 66,76%, jumlah rumah tangga
ber-PHBS sebanyak 173.688 rumah tangga dibagi dengan 374.252 rumah
tangga yang diperiksa maka realisasi sebesar 66,76% sehingga capaian
kinerja tahun 2018 sebesar 102.71%.
Tercapainya target karena peran aktif kader PHBS dalam mendata
rumah tangga dengan PHBS dan kesadaran masyarakat mengenai
pentingnya perilaku hidup bersih sehat dalam kehidupan sehari-hari.
Adanya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang mendukung upaya
promotif dan preventif di puskesmas dalam pelaksanaan survei dan
pembinaan rumah tangga ber-PHBS.
Rumah tangga sehat merupakan aset atau modal utama
pembangunan di masa depan yang perlu dijaga, ditingkatkan dan
dilindungi kesehatannya. Rumah tangga sehat juga dapat meningkatkan
produktivitas kerja anggota rumah tangga.
Tabel 3.8 Realisasi Sasaran Tahun 2017 – 2018
Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk Hidup Bersih dan Sehat
Sasaran Indikator
Kinerja Daerah
Realisasi Tahun 2018
Satuan 2017 2018 Target Realisasi % IP
Selisih
realisasi
2017
dan 2018
Target
2018
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
Cakupan penjaringan kesehatan anak SD dan setingkatnya
% 100 100 100 100 100 BS 0 100
Cakupan rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat
% 65,79 66,76 65 66,76 102,71 BS 0,97 65
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 41
Untuk indikator Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan
setingkatnya terlihat kecenderungan realisasi bersifat stabil dan mencapai
target yang ditentukan setiap tahunnya, tidak terdapat selisih realisasi antara
tahun 2018 dengan tahun 2017. Tidak ada perbedaan target antara
Kementerian Kesehatan RI dengan Kota Palembang.
Sedangkan untuk indikator Cakupan rumah tangga dengan perilaku
hidup bersih dan sehat terlihat fluktuatif, terjadi peningkatan sebesar 0,97%
dibanding tahun 2017, namun tetap mencapai target setiap tahunnya. Di
dalam Permenkes RI No 741 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan,
tidak ditetapkan target untuk cakupan rumah tangga dengan PHBS.
Tabel 3.9 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Peningkatan Sarana Prasarana dan dan Kualitas
Pelayanan Kesehatan
Sasaran Indikator Kinerja
2018 %
Capaian
Program Target Realisasi
Meningkatnya
sarana
prasarana dan
kualitas
pelayanan
kesehatan
Obat essensial generik di
sarana kesehatan 1,4 1,2 85,71
Puskesmas berstandar
manajemen mutu ISO 12 14 116,67
Cakupan alat kesehatan
essensial puskesmas yang
terkalibrasi
100 73,17 73,17
Jumlah puskesmas yang
memenuhi standar pelayanan
kesehatan
42 37 88,09
Tabel. 3.9 Sasaran : “Meningkatnya Sarana Prasarana dan Kualitas
Pelayanan Kesehatan”, dengan 4 indikator kinerja yang belum seluruhnya
mencapai target, dengan penjelasan sbb :
a. Indikator kinerja “Obat Essensial dan Generik di Sarana Kesehatan” yaitu
obat dengan nama, kandungan zat aktifnya serta khasiatnya sama, yang
diadakan dengan sumber dana APBD dan APBN di sarana pelayanan
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 42
kesehatan pemerintah (Dinkes + RSUD BARI) dibandingkan dengan
jumlah penduduk Kota Palembang dikalikan standar WHO (kebutuhan
obat per orang).
Target kinerja tahun 2018 adalah $ 1.4 US per penduduk sedangkan
dana yang tersedia untuk pengadaan obat adalah sebesar Rp
29.152.502.069 Miliyar. Dengan jumlah penduduk hasil sensus tahun 2018
sebanyak 1.602.100 jiwa maka didapat cakupan $ 1,2 US sehingga
capaian kinerja tahun 2018 sebesar 85,71%.
Target belum tercapai karena alokasi dana untuk pengadaan obat
belum sesuai dengan kebutuhan obat per orang. Namun Kota Palembang
juga memperoleh bantuan obat dari Propinsi Sumatera Selatan dan
Pemerintah Pusat sehingga persediaan obat mencukupi.
b. Indikator kinerja “Puskesmas Berstandar Manajemen Mutu ISO”
merupakan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk
manajemen sistem yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian dari suatu
proses dan produk terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu.
Target tahun 2018 sebanyak 12 puskesmas dengan ISO sedangkan
puskesmas yang telah sertifikasi ISO sebanyak 14 puskesmas sehingga
capaian kinerja melebihi target yaitu sebesar 116,67%
Sejak tahun 2011, manajemen mutu ISO telah diterapkan di Dinas
Kesehatan Kota Palembang, kemudian puskesmas secara bertahap.
Hingga sekarang tahun 2018 total ada 14 puskesmas berstandar
manajemen mutu ISO 9001:2008.
c. Indikator kinerja “Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang
terkalibrasi” adalah alat kesehatan yang dilakukan pengujian secara
berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun untuk menjamin
kebenaran nilai iuaran atau kinerja keselamatan pemakaian yang
dilakukan oleh instansi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang. Di
tahun 2018 telah dilakukan kegiatan kalibrasi di 30 Puskesmas di Kota
Palembang, sehingga capaian mencapai 73,13%.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 43
Menurut Permenkes RI Nomor 75 tahun 2016 pasal 15 ayat 1
disebutkan bahwa peralatan kesehatan di puskesmas harus memenuhi
persyaratan diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan
pengkalibrasi yang berwenang. Untuk itu perlu adanya peningkatan
pengalokasian dana untuk kalibrasi alat essensial puskesmas di tahun
anggaran berikutnya.
d. Indikator kinerja “Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan
kesehatan” adalah puskesmas yang memiliki alat kesehatan yang minimal
untuk melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan alat kesehatan
tersebut telah dilakukan pengujian dan kalibrasi secara berkala oleh
instansi yang berwenang.
Target tahun 2018 ada sebanyak 37 puskesmas yang memenuhi
standar pelayanan kesehatan, namun hanya ada 5 Puskesmas yang
belum memenuhi standar.
Pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh faktor kalibrasi alat
kesehatan puskesmas yang telah dilakukan dengan menggunakan dana
APBD tahun 2018 untuk kegiatan standarisasi pelayanan kesehatan
puskesmas.
Tabel 3.10 Realisasi Sasaran Tahun 2017 – 2018
Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Sasaran Indikator Kinerja Daerah
Realisasi Tahun 2018
Satuan 2017 2018 Target Realisasi % IP
Selisih realisasi
2017 dan 2018
Target 2018
Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan
Obat essensial generik di sarana kesehatan
US $ per
pddk 1.3 1,2 1,4 1,2 85,71 BS 0,1 1,4
Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO
pkm 14 14 12 14 116,67 BS 0 12
Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi
% 25 73,17 100 73,17 73,17 C 48,17 100
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 44
Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan
pkm 40 37 42 37 88,09 BS 3 42
Dari tabel di atas terlihat untuk indikator Obat Generik di Sarana
Kesehatan kecenderungan realisasi 2017 – 2018 relatif menurun, terdapat
selisih realisasi di tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017. Capaian
ini masih jauh dari target WHO yaitu sebesar US $ 23 per kapita. Menurut
Renstra 2010 – 2016 Kemenkes RI, indikator ketersediaan obat per kapita per
tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar sebesar Rp. 18.000 per kapita
pada tahun 2016.
Untuk indikator puskesmas berstandar manajemen mutu ISO setiap
tahunnya terlihat penambahan jumlah puskesmas dengan ISO, bahkan di
tahun 2018 melebihi target yang ditentukan. Tidak ada target nasional untuk
puskesmas dengan manajemen mutu ISO. Namun dengan adanya sistem
manajemen mutu ISO yang berorientasi pada kepuasan pelanggan ternyata
mampu mendorong puskesmas untuk menyediakan pelayanan yang lebih
baik.
Indikator cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi
hingga tahun 2018 belum mencapai target yang ditentukan, masih 30
puskesmas yang telah memiliki alat kesehatan yang terkalibrasi. Tidak ada
target nasional untuk indikator ini, namun ke depan diharapkan alat kesehatan
essensial di 41 puskesmas telah terkalibrasi.
Indikator jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan
kesehatan Tidak ada target nasional untuk indikator ini. Di dalam Renstra
Kemenkes RI 2010 – 2016 ditetapkan bahwa persentase puskesmas yang
menerapkan standar pelayanan medik dasar sebesar 90% pada tahun 2016,
sedangkan di Kota Palembang telah ditargetkan 100%.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 45
Tabel 3.11 Hasil Pengukuran Kinerja
Sasaran Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
Sasaran Indikator Kinerja 2018 %
Capaian Program Target Realisasi
Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin
100 45,82 45,82
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota
100 100 100
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100 3,4 3,4
Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular
12 11 91,67
Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa
120 54 45
Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia
8 8 100
Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan
20 19 95%
Jumlah Rumah Sakit Pratama yang disediakan 0 0 0
Penyedia Alkes untuk RS Pratama 100 32,39 32,39
Tabel 3.11 Sasaran : “Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus” dengan 3
indikator kinerja yang belum mencapai target, dengan penjelasan sebagai
berikut :
a. Indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin
adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan
strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu.
Target kinerja tahun 2018 sebesar 100%, dari 446.632 masyarakat
miskin yang terdaftar di 41 puskesmas. sebanyak 153.182 orang yang
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 46
berobat ke puskesmas dan semuanya telah mendapatkan pelayanan
kesehatan dasar sehingga capaian kinerja tahun 2018 sebesar 45,82%.
Data puskesmas berupa data pelayanan kuratif, tidak menghitung
pelayanan promotif dan preventif ke luar gedung puskesmas. Disamping
itu sistem P-Care BPJS belum bisa diakses untuk mengetahui jumlah
masyarakat miskin di fasilitas kesehatan. Sedangkan data puskesmas
belum mencakup data pelayanan di fasilitas kesehatan dasar di wilayah
kerjanya seperti klinik, dokter praktek swasta, dan bidan praktek swasta.
b. Indikator Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan
sarana kesehatan (RS) di kab/kota adalah tempat pelayanan gawat darurat
yang memiliki dokter umum on site 24 jam dengan kualifikasi GELS
dan/atau ACLS, serta memiliki alat transportasi dan komunikasi.
Target tahun 2018 sebesar 100%, Dari 33 rumah sakit yang ada di
kota Palembang sebanyak 33 RS yang memiliki pelayanan gawat darurat
level 1 sehingga persentase capaian tahun 2018 adalah 100%. Standar
yang ada ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
856/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit.
c. Indikator Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
adalah jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata dua
dan strata tiga pada kurun waktu tertentu (lama dan baru).
Target tahun 2018 sebesar 100%, dari 453.141 masyarakat miskin
yang terdaftar di 41 puskesmas, sebanyak 15.406 orang yang berobat ke
puskesmas harus dirujuk ke rumah sakit sehingga capaian kinerja tahun
2018 sebesar 3,4%.
Dalam hal rujukan pasien, puskesmas berupaya menekan angka
rujukan terkait dengan ketentuan dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2016
bahwa kasus medis yang menjadi kompetensi FKTP (fasilitas kesehatan
tingkat pertama) harus diselesaikan secara tuntas di FKTP, kecuali karena
keterbatasan SDM, sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan tingkat
pertama. Ketentuan dalam Permenkes Nomor 71 Tahun 2015
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 47
menyebutkan bahwa toleransi rasio rujukan kasus non spesialistik (RRNS)
adalah sebesar 15%.
d. Indikator Cakupan puskesmas pengembangan penyakit tidak menular
adalah puskesmas yang mampu menyelenggarakan pengendalian
penyakit tidak menular secara komprehensif mulai dari promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif pada ke-4 penyakit tidak menular beserta faktor
resikonya yaitu penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, penyakit
kronis dan degeneratif lainnya, DM dan penyakit metabolik, gangguan
akibat kecelakaan dan tindak kekerasan sebagai upaya merevitalisasi
puskesmas.
Target tahun 2018 sebanyak 12 puskesmas dengan pengembangan
penyakit tidak menular dan telah mencapai target, sehingga capaian
91,67%.
e. Indikator Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa adalah
sarana distribusi, toko, swalayan, supermarket, minimarket yang menjual
makanan dan minuman berkemasan.
Target tahun 2018 sebanyak 120 objek yang dilakukan pemeriksaan,
sedangkan realisasi sebanyak 54 objek sehingga capaian sebesar 45%.
Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan dalam bentuk tim operasi gabungan
yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pol PP, Bagian
Hukum & Ortala Pemkot Palembang, dan BPOM di saat menjelang hari
raya Natal dan Lebaran.
f. Indikator Cakupan Puskesmas yang merekomendasikan obat asli
Indonesia adalah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan
tradisional alternatif dan komplementer (keterampilan dan herbal), serta
melakukan pembinaan dan pemanfaatan taman obat keluarga (TOGA).
Di Kota Palembang pada tahun 2018 telah dikembangkan
puskesmas dengan pengobatan tradisional yaitu Puskesmas Kampus,
Puskesmas 4 Ulu, Puskesmas Tegal Binangun, Puskesmas Pembina,
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 48
Puskesmas Sosial, Puskesmas Karya Jaya, PuskesmasTalang Betutu dan
Puskesmas Kenten.
g. Indikator Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan adalah
tempat yang memberikan pelayanan kesehatan terutama bidang
pelayanan kesehatan kerja.
Target tahun 2018 ada 20 perusahaan dengan klinik upaya
kesehatan kerja dan dan realisasi 2018 ada 19 perusahaan dengan klinik
upaya kesehatan kerja yaitu 19 perusahaan, Klinik tersebut antara lain
PLN (Persero) Sumatera UPT, Pertamina RU III, Pertamina UPS II, PT.
Angkasa Pura II, Dexa Medica, Telaga Kimia, Sri Aneka Karya Utama,
PT.Semen Baturaja, PT.Hoktong Plaju, PT.Indofood, PT.KAI, PT.Prasidha
Aneka Niaga, Remco Palembang, BTPN, Angkasa Pura, Bank Mandiri,
Batubara, BCA, PT.Sri Terang Lingga. Pada klinik tersebut diberikan
pelayanan yang berfokus pada pendidikan kesehatan, pendidikan
penyuluhan PHBS di tempat kerja, perbaikan gizi kerja, kesehatan
reproduksi pada pekerja, pemeliharaan tempat kerja, olahraga fisik dan
kebugaran, pelayanan kesehatan kerja, dan pembinaan kesehatan kerja.
h. Indikator Jumlah rumah sakit pratama yang disediakan adalah rumah sakit
kelas D pratama yaitu rumah sakit umum yang hanya menyediakan
pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi
masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan
perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat
darurat serta pelayanan penunjang lainnya.
Rumah Sakit pratama yang disediakan, yaitu Rumah Sakit Gandus yang
pembangunannya telah dianggarkan pada tahun 2017 dan diresmikan
tahun 2018 oleh Bapak Walikota Palembang.
i. Indikator penyediaan alkes untuk RS Pratama adalah peralatan medis dan
non medis yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan rumah sakit
kelas D Pratama untuk minimal 10 (sepuluh) tempat tidur rawat inap dan
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 49
rawat jalan 2 (dua) spesialis dasar dari 4 (empat) spesialis dasar sesuai
kebutuhan.
Disebabkan pembangunan Rumah Sakit Gandus terlaksana pada Tahun
2017, maka penganggaran penyediaan alkes akan di anggarkan pada
tahun 2018.
Tabel 3.12 Realisasi Sasaran Tahun 2017 – 2018
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus
Sasaran Indikator Kinerja
Daerah
Realisasi Tahun 2018
Satuan 2017 2018 Target Realisasi % IP
Selisih realisasi
2017 dan
2018
Target 2018
Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin
%
34.8
42,3 100
42,3
42,3 K 7,5 100
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota
%
100
100 100
100
100 BS 0 100
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
% 2.58 3,4 100 3,4 3,4 K 0,82 100
Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular
pkm 20 11 12 11 91,67 BS 9 12
Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa
obj 80 54 120 54 45 K 26 120
Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia
pkm 2 8 8 8 100 BS 8 8
Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan
klinik 19 19 20 19 95 BS 0 20
Jumlah Rumah Sakit Pratama yang disediakan
RS 1 0 0 0 0 BS 1 0
Penyedia Alkes untuk RS Pratama
% 0 32,39 100 32,39 32,39 K 32,39
100
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 50
Dari tabel di atas untuk indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar
Masyarakat Miskin terlihat kecenderungan realisasi meningkat, terdapat
selisih realisasi sebesar 7,5% di tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun
2017. Capaian ini masih dibawah target Kemenkes RI yang tercantum dalam
Permenkes RI No 741 Tahun 2008 yang menetapkan 100% pada tahun 2018.
Untuk indikator Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus
diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota sebesar 100% pada tahun 2018.
Untuk indikator Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin terlihat peningkatan realisasi, terdapat selisih sebesar
0,82% di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Tidak ada perbedaan
antara target Kota Palembang dengan Kemenkes RI yaitu sebesar 100%
pada tahun 2018.
Sedangkan untuk indikator Cakupan puskesmas mengembangkan
pelayanan penyakit tidak menular tahun 2018 yaitu 11 puskesmas. Target
Kemenkes RI adalah 30% dari puskesmas menyelenggarakan PTM, jika
dibandingkan dengan jumlah puskesmas di Palembang sebanyak 41
puskesmas maka targetnya ada 12 puskesmas PTM.
Untuk indikator Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa
pada tahun 2018 terdapat 54 objek sarana. Tidak ada target nasional untuk
indikator ini.
Sedangkan untuk indikator Puskesmas yang merekomendasikan obat
asli Indonesia Tahun 2017 sebanyak 2 (dua) puskesmas yaitu Puskesmas
Kampus dan Puskesmas 4 ulu, Sedangkan di tahun 2018 terdapat 8
puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia yaitu Puskesmas
Kampus, Puskesmas 4 Ulu, Puskesmas Tegal Binangun, Puskesmas
Pembina, Puskesmas Sosial, Puskesmas Karya Jaya, PuskesmasTalang
Betutu dan Puskesmas Kenten. Berdasarkan Renstra Kemenkes RI 2010 –
2016, cakupan kabupaten/kota yang memiliki minimal 4 puskesmas yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional sebesar 25%.
Sedangkan untuk indikator jumlah klinik upaya kesehatan kerja di
perusahaan mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 1 perusahaan
yang dibandingkan tahun 2017. Tidak ada target dari Kemenkes RI untuk
indikator ini, namun di dalam Renstra Kemenkes RI tahun 2010 - 2016
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 51
disebutkan minimal tiap kabupaten/kota mempunyai 4 puskesmas yang telah
melaksanakan upaya kesehatan kerja. Ini berarti tiap puskesmas dengan
perusahaan di wilayah kerjanya diharapkan melaksanakan upaya kesehatan
melalui salah satu programnya adalah klinik upaya kesehatan kerja di
perusahaan, sehingga untuk Kota Palembang target ini telah tercapai.
Tabel 3.13 Hasil Pengukuran Kinerja
Sasaran Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Sasaran Indikator Kinerja 2018 % Capaian
Program Target Realisasi Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit
Cakupan penderita TB BTA positif yang ditangani 100 101,08 101,08
Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD yang ditangani
< 49/100.
000 pendud
uk
40,56 117,22
Cakupan penemuan penderita diare balita
100 70,28 70,28
Cakupan penemuan penderita pneumonia balita
100 72,82 72,82
AFP rate per 100.000 penduduk <15 tahun
100 100 100
Cakupan kelurahan UCI 100 98,13 98,13
Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan <24 jam
100 100 100
3. Sasaran “Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit” dari 7
indikator kinerja ada 3 indikator yang belum mencapai target, dengan
penjelasan sebagai berikut :
a. Indikator Kinerja Cakupan penemuan pasien baru TB-BTA positif adalah
Angka penemuan pasien baru TB-BTA Positif atau Case Detection Rate
(CDR) dimana persentasi jumlah penderita baru TB BTA Positif yang
ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA
Positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 52
Target kinerja tahun 2018 sebesar 100%, jumlah penderita TB yang
ditemukan sebanyak 6.056 orang dibandingkan dengan sasaran sebanyak
5.991 kasus sehingga capaian kinerja tahun 2018 sebesar 101,08%.
b. Indikator Kinerja Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD
adalah Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai dengan standardi
satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah
penderita DBD yang di temukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun
yang sama. Angka yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah
Incidence Rate yang menunjukkan jumlah kasus baru per populasi dalam
waktu tertentu. Dengan semakin kecilnya angka IR maka semakin kecil
pula resiko untuk terkena suatu masalah kesehatan.
Target kinerja tahun 2018 sebesar <49 per 100.000 penduduk,
jumlah kasus DBD yang ditemukan sebanyak 642 kasus dengan jumlah
penduduk sebanyak 1.580.366 jiwa.
Kota Palembang memang merupakan daerah endemis DBD, namun
banyaknya kasus di tahun 2018 dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti
curah hujan yang tinggi, mobilisasi penduduk yang tinggi, dan perilaku PSN
(Pemberantasan Sarang Nyamuk) yang belum optimal dilakukan oleh
masyarakat.
Untuk itu berbagai upaya secara gencar telah dilakukan untuk
menekan angka kejadian dilakukan seperti fogging/penyemprotan,
pembagian bubuk abate, program Gertak DBD, budidaya iwak tempalo, dan
gerakan 3M demam berdarah
c. Indikator Kinerja Penemuan dan Penanganan Penderita Diare adalah
jumlah penderita yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader
di satu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.
Target kinerja tahun 2018 sebesar 100%, jumlah perkiraan penderita
diare tahun 2018 sebanyak 27.011 orang, sedangkan yang datang dan
dilayani disarana kesehatan berjumlah 18.983 orang, sehingga capaian
belum mencapai target yaitu sebesar 70,28%. Hal ini karena masyarakat
belum memahami pentingnya penanganan diare disarana kesehatan.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 53
d. Indikator Kinerja Cakupan penemuan penderita pneumonia balita adalah
persentase balita dengan pneumonia yang ditemukan dan ditangani sesuai
dengan tatalaksana standar di sarana kesehatan di satu wilayah dalam
waktu satu tahun.
Target kinerja tahun 2018 sebesar 100%, berdasarkan proyeksi
jumlah sasaran sebanyak 5.782 balita hanya ada 4.210 balita yang
ditemukan sehingga capaian hanya sebesar 72,82%, namun semua
penderita telah ditangani sesuai tatalaksana standar.
Masih terjadi under reporting kasus pneumonia karena tidak semua
sarana kesehatan melaporkan kejadian pneumonia yang telah ditemukan
dan ditangani sehingga capaian yang ada masih jauh dari target yang
ditetapkan.
e. Indikator Kinerja Jumlah kasus Acute Flacid Paralysys (AFP) Non Polio
yang ditemukan di antara 100.000 penduduk < 15 tahun per tahun di satu
wilayah tertentu.
Tahun 2018 ditargetkan 100% jumlah penduduk anak usia <15
tahun dan kasus yang ditemukan sebanyak 12 sehingga capaian kinerja
sebesar 100%.
Angka target merupakan angka estimasi sehingga kemudian
dilakukan pelacakan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang bersama
petugas puskesmas dan kader agar segera dilakukan penanganan
terhadap kasus AFP yang ada di Kota Palembang.
Sejalan dengan upaya global dari WHO, untuk membebaskan
Indonesia dari polio maka pemerintah telah melaksanakan program
eradikasi polio (ERP) yang terdiri dari pemberian imunisasi polio secara
rutin, pemberian imunisasi tambahan (PIN) pada anak balita, surveilans
AFP, dan pengamanan virus polio di laboratorium (laboratory containment).
f. Indikator Kinerja Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
adalah Desa/Kelurahan dimana > 80% dari jumlah bayi yang ada di desa
tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 54
Target kinerja tahun sebesar 100%, jumlah kelurahan yang telah UCI
sebanyak 105 kelurahan dibandingkan dengan sasaran 107 kelurahan
maka capaian kinerja tahun 2018 sebesar 98,13%.
g. Indikator Kinerja Cakupan Kelurahan Mengalami KLB dilakukan
Penyelidikan Epidemiologi Kurang <24 jam yaitu cakupan desa/kelurahan
mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB ) yang ditangani <24 jam oleh
Kab/Kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu.
Target Tahun 2018 adalah seluruhnya ditangani (100%), dan seluruh
KLB yang ada yaitu sebanyak 5 kejadian semuanya telah ditangani serta
dilakukan penyelidikan epidemiologi sehingga cakupan sebesar 100%.
Pencapaian didukung oleh didapatnya informasi yang akurat
sehingga pelacakan kasus cepat dilakukan, sumber daya puskesmas dan
Dinkes yang memahami prosedur teknis lapangan, serta lengkapnya alat
pendukung yang diperlukan. Petugas gerak cepat penanggulangan KLB
telah mengikuti PAEL (Pelatihan Asisten Epidemiologi Lapangan) sehingga
makin sensitif terhadap kejadian KLB, setiap ada laporan kejadian KLB
segera ditanggulangi dan dilaporkan.
Tabel 3.14 Realisasi Sasaran Tahun 2017 – 2018
Sasaran Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Sasaran Indikator Kinerja Daerah
Realisasi Tahun 2018
Satuan 2017 2018 Target Realisasi % IP
Selisih realisasi 2017
dan 2018
Target 2018
Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan penyakit
Cakupan penderita TB BTA positif yang ditangani
% 76.3 101,08 100 101,08 76.3 B 24,78 100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD
< 49/100.0
00 pendudu
k
42.9 40,56
< 49/100.
000 pendud
uk
40,56 117,22 BS 2,34
< 49/100.
000 pendud
uk Cakupan penemuan penderita diare
% 73.6 70,28 100 70,28 73.6 B 3,32 100
Cakupan penemuan penderita pneumonia balita
% 91 72,82 100 72,82 90.8 BS 18,18 100
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 55
AFP rate per 100.000 penduduk <15 tahun
% 133.3 100 100 100 133.3 BS 33,3 100
Cakupan kelurahan UCI % 97.2 98,13 100 98,13 97.2 BS
0,83
100
Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan <24 jam
% 100 100 100 100 100 BS 0 100
Dari tabel di atas terlihat untuk indikator Penemuan Pasien Baru BTA
Positif terlihat kecenderungan peningkatan realisasi, terdapat selisih realisasi
sebesar 24,78% di tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017. Tidak
ada perbedaan target Kota Palembang dengan Kemenkes RI hingga tahun
2018 (100%).
Untuk Indikator Penderita DBD yang ditemukan dan ditangani terlihat
peningkatan incidence rate (IR) dibanding tahun sebelumnya, terdapat selisih
sebesar 2,34% di tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017.
Untuk indikator Penemuan Penderita Diare terlihat kecenderungan
penurunan realisasi dan belum mencapai target pada tahun 2018, terdapat
selisih realisasi sebesar 3,32% di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun
2017. Tidak ada perbedaan target Kota Palembang dengan Kemenkes RI
hingga tahun 2017 (100%).
Untuk indikator Cakupan Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)
kecenderungan realisasi stabil dibanding tahun sebelumnya, Tidak ada
perbedaan target Kota Palembang dengan Kemenkes RI hingga tahun 2018
(100%).
Untuk indikator Penemuan Penderita Pneumonia terlihat
kecenderungan realisasi bersifat menurun dan tidakvmencapai target yang
ditetapkan setiap tahunnya, terdapat selisih realisasi antara tahun 2018
dengan tahun 2017 yaitu sebesar 18,18% Tidak ada perbedaan target Kota
Palembang dengan Kemenkes RI hingga tahun 2017 (100%).
Untuk indikator Acute Flacid Paralysis telah mencapai target yang
ditetapkan. Tidak ada perbedaan target Kota Palembang dengan Kemenkes
RI hingga tahun 2017 (100%).
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 56
Sedangkan untuk indikator Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB
yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam terlihat kecenderungan
realisasi bersifat stabil dan telah mencapai target yang ditentukan setiap
tahunnya, tidak terdapat selisih realisasi antara tahun 2018 dengan tahun
2017. Tidak ada perbedaan target Kota Palembang dengan Kemenkes RI
hingga tahun 2017 (100%).
Tabel 3.15 Hasil Pengukuran Kinerja
Sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan
Sasaran Indikator Kinerja 2018 %
Capaian Program Target Realisasi
Meningkatnya kualitas lingkungan
Tempat Tempat Umum yang Memenuhi Syarat Kesehatan (TTU)
85 80,45 94,64
Air Bersih Rumah Tangga 95 95,02 100,02
Tempat Pengolahan Makanan yang Memenuhi Syarat Kesehatan (TPM)
85 85,63 100,74
4. Sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan” dengan 3 indikator kinerja yang
seluruhnya sudah mencapai target, dengan penjelasan sbb :
a. Indikator Kinerja Tempat–Tempat Umum (TTU) memenuhi syarat
kesehatan adalah jumlah tempat kegiatan bagi umum yang dilakukan oleh
badan maupun perorangan yang langsung digunakan oleh masyarakat
umum, mempunyai tempat dan kegiatan yang tetap serta mempunyai
fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan.
Target kinerja tahun 2018 sebesar 85 dan ada 1305 TTU telah
memenuhi syarat dibandingkan dengan sasaran sebanyak 1622 TTU
sehingga capaian kinerja tahun 2018 sebesar 94,64%. Adapun indikator
pemeriksaan TTU antara lain adanya hotel, tempat ibadah, pasar,
sekolah, rumah sakit dan puskesmas yang belum memenuhi syarat laik
hygiene karena terkendala dengan pola hidup sehat masyarakat sekitar
tempat-tempat umum. Adapun langkah-langkah yang diambil dalam
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 57
meningkatkan capaian di tahun berikutnya adalah dengan melakukan
pertemuan, pengawasan dan pembinaan tempat-tempat umum disamping
itu juga melakukan pengawasan kualitas lingkungan TTU secara berkala,
bimbingan, penyuluhan dan saran perbaikan dalam pengelolaan
lingkungan yang sehat.
b. Indikator Kinerja Keluarga menggunakan air bersih adalah air yang
memenuhi syarat kesehatan yang digunakan dalam kegiatan rumah
tangga pada kurun waktu tertentu.
Target kinerja tahun 2018 sebesar 95, jumlah keluarga yang
menggunakan air bersih sebanyak 1.522.360 keluarga dibandingkan
dengan sasaran 1.602.071 keluarga maka cakupan sebesar 95,02
sehingga capaian kinerja tahun 2018 sebesar 100,02%.
Saat ini PDAM belum terdistribusi ke seluruh penduduk Kota
Palembang sehingga belum semua penduduk mengakses air bersih
PDAM. Namun air bersih tetap diperoleh melalui air kemasan dan sumur
gali. Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang
sangat penting untuk meningkatkan kesehatan lingkungan atau
masyarakat, yaitu dalam menurunkan angka penderita penyakit,
khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan dalam
meningkatkan standar atau kualitas hidup masyarakat.
Keberhasilan indikator perlu dukungan kesadaran masyarakat akan
penggunaan sarana air bersih baik yang dibangun secara mandiri maupun
oleh pemerintah. Disamping itu peran tenaga kesehatan yang
memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang pentingnya perilaku
hidup bersih dan sehat.
c. Indikator Kinerja Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat
kesehatan adalah tempat dilakukannya upaya penyimpanan dan
pengolahan bahan makanan serta penyajian makanan yang keseluruhan
proses tersebut memenuhi persyaratan kesehatan.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 58
Target kinerja tahun 2018 sebesar 85, seluruh TPM yang ada yaitu
sebanyak 1016 dan yang memenuhi syarat kesehatan sebanyak 870 TPM
sehingga capaian kinerja tahun 2018 sebesar 100,74%.
Standarisasi sesuai dengan Permenkes No. 1098/Menkes/SK/
VII/2003 tentang hygiene rumah makan dan restoran. Dalam upaya
pengawasan terhadap TPM yang ada dilakukan pembinaan dan
pengambilan sampel makanan terhadap TPM diantaranya rumah
makan/restoran, jasa boga, industri rumah tangga, makanan jajanan,
pelatihan dan penyuluhan terhadap TPM, hingga pemberian rekomendasi
untuk penerbitan izin usaha.
Tabel 3.16
Realisasi Sasaran Tahun 2017 – 2018 Sasaran Peningkatan Kualitas Lingkungan
Sasaran Indikator Kinerja
Daerah
Realisasi Tahun 2018
Satuan 2017 2018 Target Realisasi % IP
Selisih
realisasi
2017
dan
2018
Target
2018
Meningkatnya
kualitas
lingkungan
Tempat Tempat
Umum yang
Memenuhi Syarat
Kesehatan (TTU)
% 93.6 80,45 85 80,45 94,64 BS 13,15 85
Tempat Pengolahan
Makanan yang
Memenuhi Syarat
Kesehatan (TPM)
% 94.7 85,63 85 85,63 100,74 BS 9,07 85
Air Bersih Rumah
Tangga % 84.1 95,02 95 95,02 100,02 BS 10,92 95
Dari tabel di atas terlihat untuk indikator Tempat Tempat Umum yang
Memenuhi Syarat Kesehatan (TTU) terlihat kecenderungan realisasi menurun,
terdapat selisih realisasi sebesar 13,15% di tahun 2018 jika dibandingkan
dengan tahun 2017. Ada perbedaan besaran target dengan Kemenkes RI
yaitu sebesar 85%.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 59
Sedangkan untuk indikator Tempat Pengolahan Makanan yang
Memenuhi Syarat Kesehatan (TPM) terlihat kecenderungan realisasi
mengalami penurunan, terdapat selisih realisasi sebesar 9,07% di tahun 2018
jika dibandingkan dengan tahun 2017. Target Kemenkes RI untuk TPM lebih
rendah dari Kota Palembang yaitu sebesar 75%. Untuk Kota Palembang
sudah melampaui target nasional.
Untuk indikator Air Bersih Rumah Tangga terlihat kecenderungan
peningkatan realisasi, terdapat selisih sebesar 10,92% di tahun 2018 jika
dibandingkan dengan tahun 2017. Target Kemenkes RI untuk air bersih lebih
rendah dari Kota Palembang yaitu sebesar 67. Untuk Kota Palembang sudah
melampaui target nasional.
Tabel 3.17 Hasil Pengukuran Kinerja
Sasaran Peningkatan Status Gizi Masyarakat
Sasaran Indikator Kinerja 2018 %
Capaian Program Target Realisasi
Meningkatnya status gizi masyarakat
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
100 100 100
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100 100 100
5. Sasaran “Meningkatnya status gizi masyarakat” dari 2 indikator kinerja
semuanya sudah mencapai target, dengan penjelasan sebagai berikut :
a. Indikator Kinerja 30 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada
anak usia 6–24 bulan keluarga miskin adalah Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI pada anak usia 6–24 bulan keluarga miskin.
Target kinerja tahun 2018 sebesar 100%, jumlah anak keluarga miskin
kurang gizi yang ditemukan sebanyak 355 anak dan semuanya telah
diberikan makanan pendamping ASI sehingga capaian kinerja tahun 2018
sebesar 100%.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 60
Kriteria Gakin ditetapkan oleh pemerintah kota. MP-ASI pabrikan
berupa bubuk instan untuk bayi usia 6–11 bulan dan biskuit untuk anak usia
12–24 bulan. Pengadaan untuk MP-ASI setiap tahunnya telah sesuai dengan
jumlah bayi dan balita keluarga miskin yang ada di Kota Palembang terutama
dengan status gizi kurang. Didukung penuh oleh skrining kasus dari posyandu
yang sudah berjalan dengan baik.
b. Indikator Kinerja Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan adalah
balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai
tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Target kinerja tahun 2018 sebesar 100%, jumlah balita gizi buruk yang
ditemukan sebanyak 15 orang dan seluruhnya dirawat di rumah sakit
sehingga capaian kinerja tahun 2018 sebesar 100%.
Target tercapai karena adanya dukungan masyarakat dalam
melaporkan kasus gizi buruk yang ada di lingkungannya, serta peran aktif
puskesmas dalam melakukan pelacakan terhadap setiap laporan kasus, serta
koordinasi yang baik dengan rumah sakit rujukan untuk perawatan.
Tabel 3.18 Realisasi Sasaran Tahun 2017 – 2018
Sasaran Peningkatan Status Gizi Masyarakat
Sasaran Indikator Kinerja Daerah
Realisasi Tahun 2018
Satuan 2017 2018 Target Realisasi % IP
Selisih realisasi
2017 dan
2018
Target 2018
Meningkatnya status gizi masyarakat
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
% 100 100 100 100 100 BS 0 100
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
% 100 100 100 100 100 BS 0 100
Dari tabel di atas terlihat untuk indikator Cakupan Pemberian Makanan
Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin terlihat
kecenderungan realisasi stabil dan mencapai target yang ditentukan setiap
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 61
tahunnya, tidak terdapat selisih realisasi antara tahun 2018 dengan tahun
2017. Pengertian anak usia 6–24 bulan keluarga miskin adalah bayi usia 6–11
bulan dan anak usia 12–24 bulan dari Keluarga Miskin (Gakin). Tidak ada
perbedaan antara target Kemenkes RI dengan Kota Palembang.
Untuk indikator Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan terlihat
kecenderungan realisasi tiap tahunnya stabil dan mencapai target yang
ditentukan, tidak dapat selisih realisasi antara tahun 2018 dengan tahun 2017.
Tidak ada perbedaan antara target Kemenkes RI dengan Kota Palembang.
Tabel 3.19 Hasil Pengukuran Kinerja
Sasaran Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak / Reproduksi
Sasaran Indikator Kinerja 2018 %
Capaian Program Target Realisasi
Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak / Reproduksi
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
92,5 100 108,11
Cakupan pelayanan kesehatan lansia 75 75,5 100,67
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)
95 98,5 104,11
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
80 86,62 108,5
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
90 98,8 109,78
Cakupan pelayanan nifas 93 96,7 103,98
Cakupan KB aktif 75 79,9 106,53
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
80 85,1 106,375
Cakupan kunjungan bayi 90 95,2 105,78
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 62
6. Sasaran “Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak / Reproduksi” dengan 9
indikator kinerja yang seluruhnya sudah mencapai target, dengan penjelasan
sbb :
a. Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita adalah anak
balita (12-59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan
pertumbuhan dan perkembangan.
Target kinerja tahun 2018 sebesar 92,5%, sedangkan yang
memperoleh pelayanan pemantauan 114.556 balita dibandingkan dengan
sasaran sebanyak 114.556 balita, sehingga realisasi sebesar 100%.
Hal ini didukung oleh akses dan mutu pelayanan kesehatan anak
balita di dalam dan luar gedung puskesmas sudah berjalan dengan baik,
yaitu meliputi pelayanan di puskesmas, posyandu, panti asuhan anak,
TK/PAUD, maupun melalui kegiatan kunjungan rumah. Pemantauan
pertumbuhan merupakan salah satu kegiatan yang terdiri dari
penimbangan anak setiap bulan, pencatatan dan pengisian Kartu Menuju
Sehat, penilaian naik atau tidak naik yang bertujuan melakukan deteksi
dini gangguan pertumbuhan dan melakukan tindak lanjut hasil
pemantauan pertumbuhan.
b. Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia adalah cakupan
kunjungan usia lanjut yang berumur mulai dari pra lansia 45 tahun hingga
59 tahun, lansia berumur 60 hingga 69 tahun, dan resiko tinggi >75 tahun.
Target tahun 2018 sebesar 75, sedangkan lansia yang melakukan
kunjungan sebanyak 94.201 orang dibandingkan dengan sasaran
sebanyak 124.782 orang maka didapat cakupan sebesar 75,5 sehingga
capaian kinerja tahun 2018 sebesar 100,67%.
Saat ini ada 27 puskesmas di Kota Palembang yang telah
dikembangkan menjadi puskesmas santun lansia. Untuk meningkatkan
cakupan kunjungan lansia, telah dikembangkan program posyandu lansia
dimana posyandu dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang
pelaksanaan posyandu. Juga dipertimbangkan kemudahan dalam
menjangkau lokasi posyandu untuk meminimalkan jarak tempuh dan biaya
transportasi yang harus dikeluarkan, serta faktor keamanan dan
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 63
keselamatan bagi lansia. Dari 107 kelurahan di Kota Palembang terdapat
247 Posyandu lansia aktif yang tersebar di kota palembang pada tahun
2018.
c. Indikator Kinerja Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) adalah cakupan ibu
hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar
paling sedikit 4 kali dalam satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Target kinerja tahun 2018 adalah 95%, sedangkan yang
memeriksakan kehamilannya 4 kali sebanyak 28.185 ibu hamil dengan
dibandingkan sasaran 28.492 ibu hamil maka didapat cakupan 98,9%
sehingga capaian kinerja tahun 2018 sebesar 104,11%.
Hal ini dikarenakan sudah meningkatnya kesadaran ibu hamil untuk
memeriksakan kesehatan kehamilannya dan membaiknya kualitas
pelayanan kesehatan ibu hamil di fasilitas kesehatan. Disamping itu
didukung oleh sistem pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan di fasilitas
kesehatan jejaring dan mitra puskesmas sudah berjalan dengan baik,
termasuk mutu pelayanan antenatal care yang semakin membaik.
d. Indikator Kinerja Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani adalah
ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh
tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar rujukan (Polindes,
Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK).
Pada tahun 2018 target kinerja sebesar 80%, jumlah kasus yang
ditangani sebanyak 4.849 orang dibandingkan dengan sasaran sebesar
5.598 ibu hamil maka didapat cakupan sebesar 86,62 sehingga capaian
kinerja tahun 2018 sebesar 108,5%.
Target tercapai karena semua fasilitas rujukan telah memberikan
pelayanan terhadap setiap kasus komplikasi kebidanan yang ditemukan
dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk
administrasi pencatatan dan pelaporan. Termasuk dukungan proses
deteksi, baik oleh masyarakat maupun tenaga kesehatan yang semakin
baik.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 64
e. Indikator Kinerja Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
yang Memiliki Kompetensi adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Target kinerja tahun 2018 sebesar 90%, jumlah persalinan yang
ditolong oleh tenaga kesehatan 26.836 orang dibandingkan dengan
sasaran 27.153 ibu hamil maka didapat cakupan sebesar 98,8% sehingga
capaian kinerja tahun 2018 sebesar 109,78%.
Target tercapai disebabkan oleh masyarakat umumnya dan ibu hamil
khususnya telah menyadari pentingnya melakukan persalinan dengan
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, semakin
mudahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga
kesehatan yang berkompeten, pencanangan program Percepatan
Penurunan Angka Kematian Ibu (RAN PP AKI) tahun 2015-2016 melalui
penyusunan Rencana Aksi Nasional, peningkatan koordinasi dengan lintas
program dan lintas sektor kesehatan untuk peningkatan cakupan, serta
penguatan manajemen dan jejaring rujukan di Kota Palembang pada
pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.
f. Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan Nifas adalah pelayanan kepada ibu
dan neonatal pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan
sesuai standar.
Target kinerja tahun 2018 sebesar 93%, jumlah ibu nifas yang
memeriksakan ke fasilitas kesehatan sebanyak sebanyak 26.258 orang
dibandingkan dengan jumlah sasaran 27.153 ibu nifas maka didapat
cakupan sebesar 96,7% sehingga capaian kinerja tahun 2018 sebesar
103,98 %.
Target tercapai karena adanya kegiatan pemantauan kesehatan ibu
nifas di posyandu maupun kunjungan rumah, meningkatnya kesadaran
masyarakat untuk memeriksakan kesehatan pada masa nifas sudah
semakin baik, serta dukungan sistem pencatatan dan pelaporan yang
terpadu.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 65
g. Indikator Kinerja Cakupan KB Aktif adalah jumlah peserta KB aktif
dibandingkan dengan pasangan usia subur (PUS) di suatu wilayah pada
kurun waktu tertentu.
Target kinerja tahun 2018 sebesar 75%, jumlah peserta KB aktif
sebanyak 196.770 pasangan dibandingkan dengan sasaran 246.165
pasangan maka didapat cakupan sebesar 79,9% sehingga capaian kinerja
tahun 2018 sebesar 106,53%.
Hal ini didukung oleh peningkatan promosi tentang pelayanan KB
sehingga kesadaran masyarakat untuk ber-KB juga meningkat, juga
mudahnya akses terhadap pelayanan KB baik di fasilitas pelayanan
primer maupun rujukan.
h. Indikator Kinerja Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
adalah neonatus dengan komplikasi di suatu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga
kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan.
Target kinerja tahun 2018 sebesar 80%, jumlah neonatus dengan
komplikasi yang ditangani sebanyak 3.327 orang dibandingkan dengan
sasaran 3.911 neonatus maka didapat cakupan sebesar 85,1 sehingga
capaian kinerja tahun 2018 sebesar 106,375%.
Target tercapai karena semua fasilitas rujukan telah memberikan
pelayanan terhadap setiap kasus neonatus dengan komplikasi yang
ditemukan dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Kota Palembang
untuk administrasi pencatatan dan pelaporan. Juga dukungan proses
deteksi/skrining yang sudah berjalan baik dalam penemuan segera kasus
neonatus komplikasi di masyarakat.
i. Indikator Kinerja Cakupan Kunjungan Bayi adalah cakupan bayi yang
memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter,
bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling
sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Pada tahun 2018 target kunjungan bayi sebesar 90% dan yang
berkunjung ke pelayanan kesehatan minimal 4 kali sebanyak 24.820 bayi
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 66
dibandingkan dengan sasaran 26.072 bayi maka didapat cakupan sebesar
95,2% sehingga capaian kinerja sebesar 105,78%.
Tercapainya target karena masyarakat telah menyadari pentingnya
pemantauan tumbuh kembang bayinya secara rutin. Termasuk semakin
mudahnya akses untuk mendapatkan pelayanan yaitu di puskesmas,
posyandu, panti asuhan anak, TK/PAUD, maupun kunjungan rumah.
Tabel 3.20 Realisasi Sasaran Tahun 2017 – 2018
Sasaran Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak / Reproduksi
Sasaran Indikator Kinerja
Daerah
Realisasi Tahun 2018
Satuan 2017
2018
Target Realisasi % IP
Selisih realisasi
2017 dan
2018
Target 2018
Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak / Reproduksi
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
% 91.9 100 92,5 100 108,11 BS 8,1 92,5
Cakupan pelayanan kesehatan lansia % 78 75,5 75 75,5 100,67 BS 2,5 75
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) % 99 98,5 95 98,5 104,11 BS 0,5 95
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
% 92.5 86,62 80 86,62 108,5 BS 5,88 80
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
% 98.7 98,8 90 98,8 109,78 BS 0,1 90
Cakupan pelayanan nifas % 97.5 96,7 93 96,7 103,98 BS 0,8 93
Cakupan KB aktif % 82.1 79,9 75 79,9 106,53 BS 2,3 75
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
% 85.3 85,1 80 85,1 106,375 BS 0,2 80
Cakupan kunjungan bayi % 94.1 95,2 90 95,2 105,78 BS 1,1 90
Dari tabel di atas terlihat untuk indikator Cakupan pelayanan kesehatan
anak balita terjadi peningkatan, terdapat selisih sebesar 8,1% di tahun 2018
dibandingkan dengan tahun 2017. Menurut Renstra Kemenkes RI tahun 2010
-2016, target cakupan pelayanan kesehatan anak balita sebesar 85%. Ini
berarti capaian Kota Palembang saat ini telah melampaui target nasional.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 67
Untuk indikator Cakupan pelayanan kesehatan lansia
kecenderungannya menurun, terdapat selisih sebesar 2,5% di tahun 2018
dibandingkan dengan tahun 2017. Tidak terdapat target nasional untuk
indikator ini.
Untuk Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) kecenderungan menurun,
pada tahun 2018 dengan selisih 0,5% dan mencapai target yang ditentukan
setiap tahunnya. Menurut Permenkes RI N0 741 tahun 2008, target cakupan
kunjungan K4 sebesar 95% untuk dicapai tahun 2018. Ini berarti dari sasaran
28.185 ibu hamil saat ini sebanyak 28.492 ibu hamil telah melakukan
kunjungan K4, sehingga target nasional telah tercapai.
Untuk indikator Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani terlihat
kecenderungan realisasi menurun, namun telah mencapai target yang
ditentukan setiap tahunnya, terdapat selisih realisasi sebesar 5,88% di tahun
2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Menurut Permenkes RI N0 741 tahun
2008, target cakupan indikator ini sebesar 80% untuk dicapai tahun 2018,
berarti tidak ada perbedaan dengan target Kota Palembang.
Untuk indikator Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga
Kesehatan terlihat kecenderungan realisasi meningkat, terdapat selisih
realisasi sebesar 0,1% di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017.
Menurut Permenkes RI N0 741 tahun 2008, target cakupan indikator ini
sebesar 90% untuk dicapai tahun 2018, berarti tidak ada perbedaan dengan
target Kota Palembang.
Untuk indikator Cakupan Pelayanan Nifas terlihat kecenderungan
realisasi menurun, terdapat selisih realisasi sebesar 0,8% di tahun 2018
dibandingkan tahun 2017. Menurut Permenkes RI No 741 tahun 2008, target
cakupan indikator ini sebesar 90% untuk dicapai tahun 2017, ada perbedaan
sebesar 3% dengan target Kota Palembang yaitu 93% ditahun 2018. Ini
berarti capaian Kota Palembang telah melampaui target nasional.
Untuk indikator cakupan KB aktif terlihat kecenderungan realisasi
menurun, tetap mencapai target yang ditentukan. Terdapat selisih sebesar
2,3% di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Menurut Renstra
Kemenkes RI 2010 – 2016, target indikator ini sebesar 65%, ada perbedaan
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 68
sebesar 10% dibandingkan dengan Kota Palembang. Ini berarti capaian Kota
Palembang telah melampaui target nasional.
Untuk indikator Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
terlihat kecenderungan meningkat, namun telah mencapai target yang
ditetapkan. Terdapat selisih realisasi sebesar 0,2% di tahun 2018
dibandingkan tahun 2017. Menurut Renstra Kemenkes RI 2010 – 2016, target
indikator ini sebesar 80%, berarti tidak ada perbedaan dengan Kota
Palembang. Capaian Kota Palembang telah melampaui target nasional.
Sedangkan untuk indikator Cakupan Kunjungan Bayi terlihat
kecenderungan realisasi meningkat, namun telah mencapai target yang
ditetapkan. Terdapat selisih realisasi sebesar 1,1% di tahun 2018
dibandingkan tahun 2017. Menurut Permenkes RI N0 741 tahun 2008, target
cakupan indikator ini sebesar 90%, berarti tidak ada perbedaan dengan target
Kota Palembang.
Tabel 3.21 Indikator Kinerja yang Belum Tercapai
Indikator Kinerja 2018 %
Capaian Program Target Realisasi
1 Cakupan kelurahan siaga aktif 80 58,87 73,59
2 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya
100 99,79 99,79
3 Obat essensial generik di sarana kesehatan
1,4 1,2 85,71
4 Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi
100 73,17 73,17
5 Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan
42 37 88,09
6 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin
100 45,82 45,82
7 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100 85 85
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 69
8 Cakupan Puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular
12 11 91,67
9 Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa
120 54 45
10 Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan
20 19 95
11 Penyediaan alat kesehatan untuk RS pratama
100 32,39 32,39
12 Cakupan Kelurahan UCI 100 98,13 98,13
13 Cakupan penemuan pneumonia balita 100 72,81 72,81
14 Cakupan penemuan penderita diare 100 70,28 70,28
Penyebab tidak tercapainya target indikator kinerja adalah sebagai berikut :
1) Kelurahan siaga aktif di Kota Palembang tidak tercapai karena salah satu
syarat sebuah kelurahan dikatakan siaga aktif adalah harus memiliki
minimal satu poskeskel yang aktif beroperasi, sedangkan poskeskel yang
aktif beroperasi di kota Palembang tahun ini hanya 63 poskeskel. Jumlah
poskeskel mengalami penurunan dikarenakan banyaknya bidan / perawat
poskeskel yang mengundurkan diri karena tidak memiliki status
kepegawaian yang pasti. Terjadinya penurunan di setiap tahunnya
dikarenakan banyaknya bidan/perawat poskeskel mengundurkan diri
dikarenakan ketidakpastian status kepegawaian dan sarana prasarana
poskeskel yang tidak memadai.
2) Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar di kota palembang pada
tahun 2018 tidak mencapai target yaitu sebesar 99,8% dari target yang
ditetapkan 100% (jumlah peserta didik kelas 1 dan 7 berjumlah 59.626,
peserta didik kelas 1 dan 7 yang terjaring 59.504 terdapat 122 peserta didik
yang belum terjaring). Hal ini disebabkan karena ada ada SD dan SMP
diwilayah kerja puskesmas kenten menolak untuk dilakukan pelayanan
kesehatan (penjaringan kesehatan diwilayahnya).
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 70
3) Target belum tercapai jika dilihat dari alokasi dana untuk pengadaan obat
sesuai dengan kebutuhan obat per orang, namun Kota Palembang juga
memperoleh bantuan obat dari Propinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah
Pusat sehingga stock obat mencukupi.
4) Adanya keterbatasan dana APBD tahun 2017 sehingga dana untuk
kegiatan kalibrasi alat kesehatan puskesmas belum dapat dianggarkan.
Pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh keterbatasan biaya/anggaran
untuk kalibrasi.
5) Puskesmas sudah dilakukan pendampingan tetapi karena anggaran tidak
tercukupi maka survei dilakukan tahun 2019.
6) Data puskesmas berupa data pelayanan kuratif, tidak menghitung
pelayanan promotif dan preventif ke luar gedung puskesmas. Disamping itu
sistem P-Care BPJS belum bisa diakses untuk mengetahui jumlah
masyarakat miskin di fasilitas kesehatan. Sedangkan data puskesmas
belum mencakup data pelayanan di fasilitas kesehatan dasar di wilayah
kerjanya seperti klinik, dokter praktek swasta, dan bidan praktek swasta.
Dan masyarakat di kota Palembang sudah semakin baik tingkat
kesehatannya dan mampu mandiri dalam mengatasi masalah kesehatan.
7) Dalam hal rujukan pasien, puskesmas berupaya menekan angka rujukan
terkait dengan ketentuan dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2016 bahwa
kasus medis yang menjadi kompetensi FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama) harus diselesaikan secara tuntas di FKTP, kecuali karena
keterbatasan SDM, sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan tingkat
pertama. Ketentuan dalam Permenkes Nomor 71 Tahun 2015
menyebutkan bahwa toleransi rasio rujukan kasus non spesialistik (RRNS)
adalah sebesar 15%.
8) Adanya kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran indikator kinerja
Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular,
antara lain advokasi dan sosialisasi yang belum maksimal di tingkat kota,
koordinasi lintas program dan lintas sektor yang belum optimal di tingkat
kota dan minimnya anggaran di daerah yang tersedia.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 71
9) Pemeriksaan makanan kadaluarsa terbatas karena adanya keterbatasan
anggaran di tahun 2018, alokasi anggaran hanya untuk 54 objek dan tahun
2018 sudah terlaksana 100%.
10) Untuk Program Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan, maka
Dinas Kesehatan kota dalam hal ini adalah seksi kesehatan lingkungan
yang membawahi program klinik upaya kesehatan kerja diperusahaan akan
terus berkoordinasi dengan perusahaan dalam pembinaan klinik upaya
kesehatan kerja diperusahaan.
11) Penyediaan alat kesehatan untuk rumah sakit pratama masih belum
terealisasi, berkaitan dengan pembangunan rumah sakit pratama yang baru
dilaksanakan pada tahun 2018. Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan
sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai Permenkes No.. 56 Tahun
2014 tentang Rumah Sakit tipe D.
12) Cakupan desa/kelurahan UCI belum tercapai target dikarenakan : 1.
Terjadinya dugaan adanya KIPI (Kejadian Ikutan Paska Imunisasi) yang
menyebabkan siswa sekolah tertentu di wilayah puskesmas 7 ulu yang
mengakibatkan kematian. 2. Munculnya berita hoaks di berbagai media
terkait imunisasi sehingga mengakibatkan masyarakat takut untuk
diimunisasi. 3. Adanya wabah difteri sehingga kota palembang harus
melaksanakan imunisasi ORI sebanyak 3 kali. 4. Munculnya polemik di
masyarakat terkait kehalalan vaksin. 5. Adanya keluhan dimasyarakat yang
menyatakan tingginya intensitas anak menerima suntikan imunisasi.
13) Ada Puskesmas yang tidak memenuhi sasaran/target sehingga
mempengaruhi jumlah keseluruhan cakupan, ketepatan dan kelengkapan
laporan yang masih kurang, belum maksimalnya data pneumonia dari unit
pelayanan kesehatan dan rumah sakit, masih kurangnya upaya petugas
kesehatan dan kader untuk meningkatkan intensitas penemuan pneumonia
pada balita, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya
memelihara kesehatan pada balita sehingga tidak segera membawa balita
ke UPK jika mengalami gejala penyakit ISPA sebelum penyakit tersebut
melangkah ke stase yang lebih lanjut seperti penyakit pneumonia. Cakupan
Puskesmas tidak tercapai dikarenakan pasien sebagian besar berobat di
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 72
rumah sakit sedangkan tidak ada pelaporan dari rumah sakit terkait kasus
pneumonia pada balita.
14) Ada Puskesmas yang tidak memenuhi sasaran/target sehingga
mempengaruhi jumlah keseluruhan cakupan belum maksimal data diare
dari UPK, RS dan penemuan kader, jangkauan sarana kesehatan terlalu
luas sehingga tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat di wilayah
tersebut dan masyarakat bisa mengobati diare di rumah.
Langkah – langkah yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Palembang
untuk mengatasi kendala :
1) Kerjasama lintas sektor harus ditingkatkan sebagai upaya untuk
mengaktifkan kembali poskeskel lainnya mulai dari perekrutan kembali
bidan poskeskel, penyediaan sarana prasarana dan gedung poskeskel,
serta dukungan aktif dari masyarakat sekitar poskeskel, Mengadakan
koordinasi aktif dengan lintas sektor terkait dan Melakukan peningkatan
kompetensi petugas poskeskel.
2) Untuk mencapai 100% target penjaringan Pelayanan Kesehatan pada usia
pendidikan dasar di kota palembang akan dilakukan koordinasi dengan
lintas sektor dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Palembang.
3) Meningkatkan informasi mengenai penggunaan obat rasional di
puskesmas dan puskesmas pembantu, dan Puskesmas disarankan untuk
membeli atau mengadakan sendiri menggunakan dana kapitasi JKN
4) Pengalokasian dana untuk kegiatan kalibrasi alat kesehatan puskesmas di
tahun anggaran berikutnya, serta Sosialisasi ke puskesmas mengenai
pentingnya uji kalibrasi secara berkala, pengalokasian dana khusus
kalibrasi oleh puskesmas dengan dana Blud dan koordinasi dengan BPFK
Kemenkes sebagai pelaksana kalibrasi alat kesehatan milik pemerintah.
5) Pengalokasian dana untuk kegiatan standarisasi pelayanan kesehatan
puskesmas di tahun anggaran berikutnya atau Telah menganggarakan
survei di tahun 2019.
6) Pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin akan
terus dilakukan, disamping meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 73
berupa sarana, prasarana, dan sumber daya manusia, serta meningkatkan
kesadaran masyarakat miskin untuk mencari pengobatan ke layanan
kesehatan bila menderita sakit. Mendekatkan pelayanan ke masyarakat
khususnya masyarakat miskin melalui kunjungan rumah.
7) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dengan
upaya yaitu untuk kedepannya menyesuaikan dengan permenkes yang
berlaku dan sesuai indikator KBPKP (Kapitasi Berbasis Pemecahan
Komitmen Pelayanan) Perpres nomor 2 tahun 2017. Sosialisasi ke pihak
terkait mengenai Permenkes Nomor 28 tahun 2016 dan Permenkes No 71
Tahun 2003, serta umpan balik rujukan dari rumah sakit rujukan.
8) Cakupan Puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular
antara lain : 1. Melakukan monev PTM. 2. Melakukan supervisi KTR. 3.
Melakukan penguatan pengelola program PTM posbindu, KTR, Kanker,
keswa, napza dan indra. 4. Melakukan skrining PTM DM, Posbindu,
deteksi dini kanker. 5. Melakukan penguatan sistem pencatatan dan
pelaporan.
9) Adapun langkah yang digunakan Dinas Kesehatan Kota Palembang untuk
mengatasi Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa yaitu
dengan Penambahan dana untuk kegiatan tersebut.
10) Untuk Program Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan, maka
Dinas Kesehatan kota dalam hal ini adalah seksi kesehatan lingkungan
yang membawahi program klinik upaya kesehatan kerja diperusahaan
akan terus berkoordinasi dengan perusahaan dalam pembinaan klinik
upaya kesehatan kerja diperusahaan.
11) Penyediaan alat kesehatan untuk RS pratama ditahun yang akan datang
diupayakan untuk pemenuhan secara bertahap sesuai standar rumah sakit
tipe D
12) UCI :1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi ke berbagai aspek masyarakat
mengenai pentingnya manfaat imunisasi. 2. Menerangkan kepada
masyarakat tentang Fatwa MUI tahun 2016terkait imunisasi. 3.
Menerangkan kepada masyarakat tentang Fatwa MUI tahun 2018 terkait
imunisasi MR. 4. Menjelaskan kepada masyarakat mengenai munculnya
wabah difteri, campak, dan rubella serta penyakit PD3I lainnya yang bisa
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 74
muncul jika cakupan imunisasi rendah. 5. Melakukan advokasi dan
sosialisasi ke semua sektor yang terkait dengan pelayanan imunisasi.
13) Puskesmas diharapkan meningkatkan koordinasi dengan pihak BPM
(Bidan Praktek Mandiri), klinik dan RS dalam pengambilan data pasien
pneumonia balita. Dalam upaya meningkatkan capaian dengan
mengirimkan feedback laporan ke 41 puskesmas, petugas puskesmas
secara aktif mengambil laporan yang ada di UPK lainnya dan rumah sakit
yang ada di wilayah kerja puskesmas dengan menganggarkan dana
transport petugas di perencanaan BOK dan melatih dan mendorong
petugas kesehatan dan kader untuk melakukan penyuluhan tentang
penyakit pneumonia.
14) Cakupan penemuan dan penanganan diare antara lain : 1.
Memaksimalkan pengambilan data ke UPK, RS dan penemuan kader. 2.
Memberikan himbauan/penyuluhan ke masyarakat tentang pentingnya
pengobatan diare pada balita sebelum terlambat. Memaksimalkan
pengambilan data diare dari UPK dan RS oleh pengelola hepatitis dan ISP
Puskesmas setiap bulan dan oleh kader di wilayah kerja puskesmas, serta
petugas memamaksimalkan kerjasama dengan pustu diwilayah kerjanya
untuk penjariangan data diare.
C. SUMBER DAYA
Sumber daya merupakan salah satu komponen penting dalam pencapaian
kinerja. Sumber daya manusia dan sumber daya anggaran yang dimiliki oleh
Dinas Kesehatan Kota Palembang antara lain dijabarkan sebagai berikut:
1. Sumber Daya Manusia
Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang sampai
dengan tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 1.250 PNS, Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) 143 orang dan 560 tenaga non PNSD & Non PNSD
BLUD dengan rincian sebagai berikut:
a. Menurut jabatan
1) Jabatan struktural = 103 orang
2) Jabatan fungsional = 1.033 orang
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 75
3) Tenaga teknis lainnya = 102 orang
4) Staf Administrasi/ Tata Usaha = 82 orang
b. Menurut golongan
1) Golongan IV = 83 orang
2) Golongan III = 995 orang
3) Golongan II = 168 orang
4) Golongan I = 4 orang
c. Menurut pendidikan
1) S2/spesialis = 83 orang
2) S1/D.IV = 438/34 orang
3) D.I/D.III = 46/586 orang
4) SMA = 188 orang
5) SMP = 4 orang
6) SD = 3 orang
d. Menurut ketenagaan
1) Dokter Umum = 72 orang
2) Dokter gigi = 31 orang
3) Dokter spesialis = 9 orang
4) Apoteker = 18 orang
5) Asisten apoteker = 76 orang
6) Kesehatan masyarakat (S1) = 157 orang
7) Perawat = 261 orang
8) Bidan = 279 orang
9) Ahli madya gizi = 60 orang
10) Sanitarian = 40 orang
11) Penata Laboratorium/ Analis = 63 orang
12) Perawat gigi = 88 orang
13) Tenaga non kesehatan = 95orang
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 76
2. Sumber Daya Anggaran
Pembiayaaan kesehatan secara garis besar berasal dari tiga sumber
yaitu pemerintah, dan swasta (termasuk masyarakat). Di sektor pemerintah
pembiayaan kesehatan digunakan untuk pembangunan, pengadaan fisik dan
non fisik. Sumber pembiayaan pembangunan kesehatan OPD Dinas
Kesehatan Kota Palembang tahun anggaran 2018 berdasarkan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun
2018 berjumlah Rp 270.558.048.290,36- terdiri dari :
1. Belanja Langsung Rp 167.407.535.289,00,-
2. Belanja Tidak Langsung Rp 126.346.778.000,00,-
Tabel 3.22
Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program
Kota Palembang
Indikator Kinerja
Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa Anggaran
%
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1 Cakupan desa siaga aktif
2 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya
Penilaian Sekolah sehat Tk Kota Palembang
51.900.000 51.108.000 792.000 98,47
Peningkatan Pengetahuan Tentang UKS
18.435.000 18.435.000 - 100,00
Penilaian Dokter Kecil 29.610.000 29.610.000 - 100,00
3 Cakupan rumah tangga dengan perilaku hidup bersih dan sehat
Pembinaan dan Penilaian Kelurahan Ber-PHBS, Posyandu Balita dan Kader Tk. Kota Plg
38.725.000 38.725.000 - 100,00
Peningkatan Peran Serta Ormas dalam Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang
23.300.000 23.300.000 - 100,00
Workshop Implementasi Keluarga Sehat dan Germas Kota Palembang
34.242.600 34.242.600 - 100,00
Peningkatan Kapasitas Tenaga Promkes dan kader kesehatan dlm pengelolaan Advokasi
31.200.000 30.100.000 1.100.000 96,47
Germas dalam rangka HKN ke-54
164.050.000 164.050.000 - 100,00
Untuk Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, seluruh
anggaran kegiatan terkait telah terealisasi sesuai perencanaan (100%), kecuali untuk
kegiatan Penilaian Sekolah Sehat Tingkat Kota Palembang (98,47%) dimana
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 77
terdapat pengembalian anggaran untuk cetak piagam dan fotocopy blangko
penilaian, kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Pengelolaan
Advokasi juga tidak terealisasi 100% anggaran, dikarenakan pengembalian honor
narasumber honor panita sebesar Rp. 1.000.000,-
Tabel 3.23 Realisasi Keuangan Tahun 2018
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Kota
Palembang Indikator Kinerja
Kegiatan Anggaran Realisasi SISA ANGGARAN
%
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
4 Obat essensial generik di sarana kesehatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
6.099.316.000 6.026.169.025 73.146.975 98,80
Dukungan manajemen sistem e-logistik
52.882.992 46.515.998 6.366.994 87,96
Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan
161.600.000 161.600.000 - 100,00
Pertemuan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat
52.685.000 52.685.000 - 100,00
Pertemuan e-Monev Obat 56.685.000 56.685.000 - 100,00
Pembinaan dan Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian
6.000.000 6.000.000 - 100,00
Pelaksanaan Program terkait Indikator Kinerja Obat Esensial Generik di Sarana
Kesehatan, realisasi kegiatan 100% sedangkan realisasi keuangan terdapat dua
kegiatan yang belum mencapai 100% yaitu kegiatan Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan yang realisasi keuangan 98,80% dikarenakan terdapat
kontrak yang tidak dapat dipenuhi oleh penyedia dan kegiatan Dukungan Mangemen
Sistem e-Logistik 87,96% dikarenakan Belanja Internet dan honor pengelola logistik
dikembalikan karena aplikasi e-logistik belum berjalan.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 78
Tabel 3.24 Realisasi Keuangan Tahun 2018
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Kota Palembang
Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa Anggaran
%
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
5 Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO
- - - - -
6 Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi
Pertemuan Pemutakhiran Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK)
30.000.000
30.000.000
- 100,00
Pertemuan dan Pengawasan Alkes di Toko Alkes di Kota Palembang
21.037.000
21.037.000
-
100,00
Untuk Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, realisasi anggaran 100%
terkecuali untuk indikator Kinerja Puskesmas berstandar managemen ISO. Tahun
2018 Puskesmas tidak berstandar ISO tapi terakreditasi.
Tabel 3.25
Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Dana Alokasi Khusus (DAK)
Program
Kota Palembang
Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa Anggaran
%
Program Dana Alokasi Khusus (DAK)
7 Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
3.804.382.100 3.658.241.955 146.140.145 96,16
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas realisasi anggaran 96,16%
dikarenakan adanya selisih harga antara e katalog dengan pagu anggaran.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 79
Tabel 3.26 Realisasi Keuangan Tahun 2018
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Kota
Palembang
Indikator Kinerja
Kegiatan
Anggaran
Realisasi
Sisa Anggaran
%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
8 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Pertemuan Evaluasi JKN 50.000.000 50.000.000 - 100,00
9 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota
Pertemuan Pembinaan Petugas Perkesmas dan Kader di Puskesmas
40.000.000 35.300.000 4.700.000 88,25
Kegiatan Pelayanan Insidentil lapangan (P3K)
124.100.000 124.100.000 - 100,00
Terlaksananya Shif 3x Sehari untuk Tim PSC
378.760.000 370.840.000 7.920.000 97,91
10 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
-
11 Cakupan puskesmas pengembangan penyakit tidak menular
Roadshow bahaya Nafza bagi kesehatan (41 sekolah di 41 puskesmas)
31.010.000 31.010.000 - 100,00
Pelacakan orang dg gangguan jiwa (ODGJ) kasus pasung (6 PKM)
12.726.500 12.726.500 - 100,00
Bimtek keswa Nafza (41 PKM) 9.480.000 9.480.000 - 100,00
Deteksi dini gangguan/ penyakit THT pada masyarakat
11.896.000 11.896.000 - 100,00
Deteksi dini katarak 11.880.000 11.880.000 - 100,00
Pertemuan Monev indera 6.457.500 6.457.500 - 100,00
Skrining DM 23.830.000 23.830.000 - 100,00
Bimtek program DM 2.770.000 2.770.000 - 100,00
Deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara (9 kegiatan)
57.989.000 57.989.000 - 100,00
Papsmear IVA positif (9 kegiatan) 21.720.000 21.720.000 - 100,00
Workshop IVA 13.194.000 13.194.000 - 100,00
Validasi Canreg 1.200.000 1.200.000 - 100,00
Bimtek program kanker 2.300.000 2.300.000 - 100,00
Pertemuan Monev PTM dan survelans PTM
15.986.000 15.986.000 - 100,00
Skrining posbindu tempat kerja (150 peserta)
4.090.000 4.090.000 - 100,00
Bimtek program Posbindu 2.050.000 2.050.000 - 100,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat sudah tercapai 100% kecuali untuk Indikator
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan
(RS) di kab/kota. Adapun kegiatan yang belum tercapai yaitu Pertemuan Pembinaan
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 80
Petugas Puskesmas dan Kader di Puskesmas dengan realisasi keuangan 88%
dikarenakan pengembalian transport kunjungan petugas ke rumah-rumah sebesar
Rp. 2.800.000,- (sudah dianggarkan pada box puskesmas) dan Rp. 1.900.000,- yaitu
honor panitia yang tidak diambil. Kegiatan Terlaksananya Shif 3x Sehari untuk Tim
PSC yang realisasi keuangan 98% dikarenakan pengembalian transportasi dan
akomodasi petugas PSC.
Tabel 3.27
Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Kota
Palembang
Indikator Kinerja
Kegiatan
Anggaran
Realisasi
Sisa Anggaran
%
Program Pengawasan Obat dan Makanan
12 Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
14.940.000
14.940.000
-
100,00
Program Pengawasan Obat dan Makanan termasuk dalam indikator Cakupan sarana
yang diperiksa makanan kadaluarsa dengan kegiatan Peningkatan Pengawasan
Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya telah tercapain 100% untuk realisasi
keuangan tahun 2018.
Tabel 3.28 Realisasi Keuangan Tahun 2018
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Program Kota Palembang
Indikator Kinerja
Kegiatan
Anggaran
Realisasi
Sisa Anggaran
%
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
13 Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia
Pertemuan Petugas Pengobatan Tradisional di Puskesmas dan Kader
35.102.500 35.102.500 - 100,00
Realisasi keuangan untuk indikator kegiatan Puskesmas yang merekomendasikan
obat asli Indonesia tercapai 100,00% dengan kegiatan Pertemuan Petugas
Pengobatan Tradisional di Puskesmas dan Kader
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 81
Tabel 3.29 Realisasi Keuangan Tahun 2018
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Kota
Palembang
Indikator Kinerja
Kegiatan
Anggaran
Realisasi
Sisa Anggaran
%
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
14 Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan
Monitoring Penyakit Akibat Kerja di Tempat Kerja Informal (Home Industri)
22.630.000 22.630.000 - 100,00
Tata laksana penyakit akibat kerja bagi pengelola program UKK di Pkm
22.600.000 22.600.000 - 100,00
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan untuk indikator Jumlah klinik
upaya kesehatan kerja di perusahaan dengan realisasi keuangan 100%. Terdiri dari
dua kegiatan yaitu Monitoring Penyakit Akibat Kerja di Tempat Kerja Informal (Home
Industri) dan Tata laksana penyakit akibat kerja bagi pengelola program UKK di Pkm
Tabel 3.30
Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Kota
Palembang Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran %
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
15 Cakupan penderita TB Paru BTA positif yang ditangani
Workshop pembentukan kader TB
13.340.000
13.340.000 -
100,00
Roadshow penanggulangan TB
26.840.000
26.840.000 -
100,00
Supervisi dan Bimtek fasyankes dan pendampingan pasien TB MDR
5.100.000
5.100.000
-
100,00
Workshop monitoring dan evaluasi pengelola TB
15.125.000
15.125.000
-
100,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan indikator
Cakupan penderita TB Paru BTA positif yang ditangani, yaitu terdiri dari empat
kegiatan yaitu Workshop pembentukan kader TB, Roadshow penanggulangan TB,
Supervisi dan Bimtek fasyankes dan pendampingan pasien TB MDR, Workshop
monitoring dan evaluasi pengelola TB dengan realisasi keuangan 100%.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 82
Tabel 3.31 Realisasi Keuangan Tahun 2018
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Kota Palembang
Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa Anggaran
%
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
16 Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD
Honor tenaga ahli penyemprotan (500 lokasi x 4 orang)
108.000.000 106.480.000 1.520.000 98,59
Extrafoding petugas penyemprot (4 orang x 10 bulan)
4.800.000 4.800.000 - 100,00
Belanja bahan bakar minyak untuk kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk (BBM mesin fogging)
88.000.000 75.800.500 12.199.500 86,14
Belanja bahan bakar minyak untuk kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk (Solar mobil operasional 500 lokasi)
15.750.000 11.587.500 4.162.500 73,57
Transport pengawasan tehnis operasional pelaksanaan fogging sarang nyamuk
5.000.000 5.000.000 - 100,00
Belanja jasa pemeriksaan laboratorium colisterase bagi petugas fogging sarang nyamuk
1.400.000 630.000 770.000 45,00
Belanja pakaian kerja lapangan untuk petugas fogging sarang nyamuk
8.340.000 8.340.000 - 100,00
Belanja bahan kimia insektisida fogging
59.200.000 58.978.000 222.000 99,62
Pencanangan gertak pemberantasan sarang nyamuk DBD
160.539.000 160.289.000 250.000 99,84
Transport petugas rekam medik RS dan cuci foto serta jilid
10.650.000 10.650.000 - 100,00
Cetak kegiatan program DBD 16.952.500 16.952.500 - 100,00
Roadshow "AKU ANAK PEDULI DBD BERSAMA JUMANTIK CILIK"
11.150.000 11.150.000 - 100,00
Transport Bimtek petugas dinas ke RS
1.700.000 1.700.000 - 100,00
Transport PE petugas DBD Puskesmas
8.000.000 8.000.000 - 100,00
Transport Bimtek PJB 3.000.000 3.000.000 - 100,00
17 Cakupan penemuan penderita diare
18 Cakupan penderita pneumonia balita
Pertemuan peningkatan kapasitas dan kemampuan pengelola program ISPA dan Bidan BP
8.025.000 8.025.000 - 100,00
Bimtek Program P2 ISPA ke PKM 2.375.000 2.375.000 - 100,00
Cetak Lembar balik Pneumonia 16.400.000 16.400.000 - 100,00
19 AFP rate per 2/100.000 penduduk <15 tahun
Jasa petugas khusus campak dan AFP PKM dan RS
7.500.000 7.500.000 - 100,00
20 Cakupan kelurahan UCI
DQS ke PKM 4.700.000 4.700.000 - 100,00
Pengambilan vaksin ke gudang coldroom ke Dinkes Provinsi Sumsel
2.700.000 2.700.000 - 100,00
Pertemuan sosialisasi kampanye 22.201.000 22.201.000 - 100,00
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 83
imunisasi MR
Pencanangan kampanye imunisasi MR (Dana dialihkan ke kegiatan pembelian mesin pendingin bahan habis pakai)
10.500.000 10.500.000 - 100,00
Supervisi ke lokasi pelaksanaan imunisasi MR
12.600.000 12.600.000 - 100,00
Pertemuan monev pengelola program imunisasi PKM dan RS
9.533.000 9.533.000 - 100,00
Pengelolaan data hasil kampanye imunisasi MR
1.500.000 1.500.000 - 100,00
Pengambilan ADS ke gudang BNPB Provinsi Sumsel
1.500.000 1.500.000 - 100,00
Pengambilan logistik kampanye imunisasi MR di gudang Provinsi Sumsel
600.000 600.000 - 100,00
Sosialisasi imunisasi dan skrining status T pada Bumil dan WUS ke Stikes/Akbid/Akper di Kota Palembang
11.610.000 11.610.000 - 100,00
Roadshow sosialisasi SKDR ke STIKES di Kota Palembang
7.160.000 7.160.000 - 100,00
21 Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang< 24 jam
Transport SKDR KLB keracunan pangan Asian Games 2018
18.116.000 18.116.000 - 100,00
Supervisi program survailans PD3I RS dan Klinik
4.800.000 4.800.000 - 100,00
Belanja jasa pelaksana sistem SKDR via SMS Telkomsel
9.000.000 9.000.000 - 100,00
Jasa pemeriksaan laboratorium 2.500.000 2.450.000 50.000 98,00
Supervisi program survailns ke 30 puskesmas
3.152.000 3.152.000 - 100,00
Transport PE kasus dugaan KLB / KLB PD3I verifikasi rumors / KIPI PKM-RS-KLINIK
20.000.000 20.000.000 - 100,00
Jasa petugas khusus pengelolaan data rekam medis RS + Klinik/STP RS Rawat Jalan & Rawat inap
7.200.000 7.200.000 - 100,00
Sebagian besar realisasi anggaran untuk kegiatan pada Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular sudah terlaksana 100%, terkecuali pada indikator
kegiatan :
1. Indikator Kinerja Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD dengan
kegiatan Honor tenaga ahli penyemprotan (500 lokasi x 4 orang), Belanja bahan
bakar minyak untuk kegiatan penyemprotan/fogging sarang nyamuk (BBM mesin
fogging), Belanja bahan bakar minyak untuk kegiatan penyemprotan/fogging
sarang nyamuk (Solar mobil operasional 500 lokasi) tidak dapat terearisasi 100%
(keuangan) dikarenakan terdapat kenaikan harga BBM yang mengakibatkan
penyesuaian lokasi fogging.
2. Belanja jasa pemeriksaan laboratorium colisterase bagi petugas fogging sarang
nyamuk dan Belanja bahan kimia insektisida fogging tidak terrealisasi 100%
keuangan dikarenakan ada selisih harga penawaran.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 84
3. Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang<
24 jam pada kegiatan Jasa pemeriksaan laboratorium terdapat realisasi keuangan
98% dikarenakan harga paket jasa pemeriksaan laboratorium di bawah harga
pagu anggaran sehingga terdapat sisa anggaran untuk jasa pemeriksaan
laboratorium.
Tabel 3.32
Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program
Kota Palembang
Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa Anggaran
%
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
22 Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan
Penyehatan Kualitas Air Hotel,Kolam Renang dan Wisma Atlet Untuk Mendukung ASEAN GAMES 2018
97.237.200 94.948.200 2.289.000 97,65
Pembinaan, Pengawasan Toilet Perkantoran,Mall,Rest dan RM
21.700.000 20.100.000 1.600.000 92,63
Pembinaan Pasar Tradisional Sehat 14.400.500 14.400.500 - 100,00
Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hotel
18.400.500 18.400.500 - 100,00
Penyemprotan Populasi Lalat di TPSdan TPA
17.000.100 17.000.100 - 100,00
Pengembangan Kota Sehat 39.900.000 38.880.000 1.020.000 97,44
23 Cakupan rumah tangga yang menggunakan air bersih
Penyehatan Kualitas Air 30.433.400 30.433.400 - 100,00
Monitoring & Evaluasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
20.000.000 20.000.000 - 100,00
Verifikasi Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
94.065.000 94.065.000 - 100,00
Peningkatan Pemahaman Hygiene Sanitasi Penjamah/Pengelola Depot Air Minum(DAM)
18.230.000 18.230.000 - 100,00
Akselerasi Pencapaian Kel SBS 27.550.000 27.550.000 - 100,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat untuk indikator kinerja Tempat-tempat
umum memenuhi syarat kesehatan terdapat tiga kegiatan yang tidak terealisasi
100% yaitu kegiatan Penyehatan Kualitas Air Hotel,Kolam Renang dan Wisma Atlet
Untuk Mendukung ASEAN GAMES 2018, Pembinaan, Pengawasan Toilet
Perkantoran,Mall,Rest dan RM dan Pengembangan Kota Sehat dikarenakan tidak
diambilnya honor panitia dan honor moderator.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 85
Tabel 3.33 Realisasi Keuangan Tahun 2018
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Program Kota
Palembang
Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa Anggaran
%
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
24 Cakupan Pengawasan tempat pengolahan makanan memenuhi syarat kesehatan
Pertemuan peningkatan pengetahuan dibidang kemanan pangan
20.390.000 20.390.000 - 100,00
Penilaian hygiene sanitasi sarana Industri Rumah Tangga
12.950.000 12.950.000 - 100,00
Pengawasan pembinaan Industri Rumah Tangga
16.500.000 16.500.000 - 100,00
Pengawasan pembinaan warung pempek
5.860.000 5.860.000 - 100,00
Pengawasan pembinaan RM/Jasaboga
8.500.000 8.500.000 - 100,00
Pengawasan pembinaan jajanan pangan anak sekolah
6.040.000 6.040.000 - 100,00
Penilaian hygiene sanitasi RM 21.600.000 21.600.000 - 100,00
Tabel 3.34 Realisasi Keuangan Tahun 2018
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Kota Palembang
Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa Anggaran
%
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
25 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan kurang gizi keluarga miskin
Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin
- - - -
Dana Pendampingan PMT Pemberian Makanan Tambahan
- - - -
26 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
Dana Penanggulangan Balita Gizi Kurang/ Buruk Pasca Perawatan
24.934.000
24.934.000
-
100,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat terdapat satu kegiatan yang realisasi
keuangannya 100%
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 86
Tabel 3.35 Realisasi Keuangan Tahun 2018
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Program Kota Palembang
Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa Anggaran
%
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
27 Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
Seminar ASI Dalam Rangka Pekan ASI Sedunia Kota Palembang
34.295.000 27.005.600 7.289.400 78,75
Pertemuan Tenaga Konselor ASI dan KP Ibu Menyusui Kota Palembang
29.223.500 27.533.000 1.690.500 94,22
Seminar Penanggulangan Gizi Ganda dengan Pedoman Gizi Seimbang (PGS)
30.637.000 21.672.000 8.965.000 70,74
Penilaian Balita Sehat di Kota Palembang
65.346.000 64.996.000 350.000 99,46
Sosialisasi Kesehatan Balita APRAS bagi GURU TK/PAUD
23.224.000 23.224.000 - 100,00
Pelacakan Kasus KTA 1.330.400 - 1.330.400 0,00
Evaluasi Pelayanan Kesehatan Anak
11.611.000 11.611.000 - 100,00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dengan indikator kinerja Cakupan pelayanan kesehatan anak balita terdiri dari sembilan kegiatan, dan teruntuk kegiatan Pelacakan Kasus KTA realisasi keuangannya 0% dikarenakan tidak adanya kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA) yang dilaporkan ke puskesmas.
Tabel 3.36
Realisasi Keuangan Tahun 2018 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Program
Kota Palembang
Indikator Kinerja Kegiatan
Anggaran
Realisasi
Sisa Anggaran
%
Program Pelayanan Kesehatan Lansia
28 Cakupan pelayanan kesehatan lansia
Pertemuan Kebugaran Bagi Kader Usia Lanjut
42.391.000 42.391.000 - 100,00
Pelaksanaan Hari Lanjut Usia 46.639.000 45.322.796 1.316.204 97,18
Pertemuan Pengelola Program Lansia 16.885.000 16.885.000 - 100,00
Realisasi keuangan 97,18% untuk kegiatan Pelaksanaan Hari Lanjut Usia
dikarenakan pengembalian uang untuk tiket narasumber.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 87
Tabel 3.37 Realisasi Keuangan Tahun 2018
Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak Program
Kota Palembang
Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa Anggaran
%
Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak
29 Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)
Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan KIA
39.835.000 37.645.000
2.190.000
94,50
Pergerakan Masyarakat &Intens Program Lintas Sektoral dalam mendukung pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Fasyankes
47.155.000
47.155.000 - 100,00
30 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
31 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan
Sosialisasi Perencanaan Jampersal 2018
61.484.100 60.823.700 660.400 98,93
Pertemuan Dukungan Administrasi Jampersal 2018
48.639.000 48.439.000 200.000 99,59
Pertemuan Pembinaan dan evaluasi Jampersal 2018
48.639.000 48.439.000 200.000 99,59
Jaminan Persalinan (Jampersal) 1.840.592.500 1.840.060.511 531.989 99,97
Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)
29.077.500 25.183.000 3.894.500 86,61
Foto copy kegiatan jampersal 1.000.000 1.000.000 - 100,00
32 Cakupan pelayanan nifas
Kajian Kasus Kematian Materna Perinatal
52.285.000 50.581.800 1.703.200 96,74
Pembelajaran Kasus Kematian Maternal Perinatal
47.611.000 47.611.000 - 100,00
Pertemuan Pengelola Program Ibu
16.004.000 15.454.000 550.000 96,56
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi
kebidanan tidak tercapai 100% untuk realisasi keuangan dikarenakan :
1. Kegiatan Sosialisasi Perencanaan Jampersal 2018 tidak terealisasi 100%
dikarenakan Kelebihan uang perjalanan dinas luar daerah untu nara sumber
pusat.
2. Kegiatan Pertemuan Dukungan Administrasi Jampersal 2018 tidak terealisasi
100% dikarenakan selisih dokumentasi tidak diambil.
3. Kegiatan Pertemuan Pembinaan dan evaluasi Jampersal 2018 tidak terealisasi
100% dikarenakan selisih dokumentasi tidak diambil.
4. Kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal) tidak terealisasi 100% dikarenakan
sisa klaim tidak diambil (tidak cukup)
5. Kegiatan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) tidak terealisasi 100%
dikarenakan terdapat transport petugas pengambilan sampel SHK di puskesmas
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 88
menggunakan dana BOK, tidak terdapat kasus (+) Hipotiroid pada sampel,
Pengiriman sampel tidak sampai 52 minggu.
6. Kegiatan Kajian Kasus Kematian Materna Perinatal tidak terealisasi 100%
dikarenakan terdapat selisih ATK dan fotocopy materi.
7. Kegiatan Pertemuan Pengelola Program Ibu tidak terealisasi 100% dikarenakan
terdapat selisih fotocopy materi.
Tabel 3.38 Realisasi Keuangan Tahun 2018
Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak Program
Kota Palembang
Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa Anggaran
%
Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak
33 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
34 Cakupan kunjungan bayi
35 Cakupan peserta KB aktif
Indikator kinerja untuk Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak sudah
terintegrasi dengan kegiatan yang lain.
Tabel 3.39 Realisasi Keuangan Tahun 2018
Program Pengadaan/ Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit
Program Kota Palembang
Indikator Kinerja Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa Anggaran
%
Program Pengadaan/ Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit
36 Jumlah rumah sakit pratama
37 Cakupan penyediaan alkes RS. Pratama
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
8.594.409.517 8.418.204.639 176.204.878 97,95
Pengadaan meubelair rumah sakit
2.021.083.784 1.442.332.195 578.751.589 71,36
Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit dan kegiatan Pengadaan
meubelair rumah sakit realisasi keuangan tidak tercapai 100% dikarenakan adanya
selisih harga antara e katalog dengan pagu anggaran tahun 2018.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 89
Tabel 3.40 Realisasi Keuangan Tahun 2018
Indeks Kinerja Utama (IKU) Sasaran Indikator
Kinerja Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa %
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
Angka Kematian Ibu Supervisi/ Pembinaan Bermasalah
AMP
13.485.000
13.485.000
-
100,00 Angka
Kematian Bayi
Prevalensi Balita Gizi Kurang
Pertemuan Diseminasi dan Informasi Program Perbaikan Gizi
27.246.900 27.246.900 - 100,00
Seminar Gizi Dalam Rangka Hari Gizi Nasional
42.301.000 42.301.000 - 100,00
Umur Harapan Hidup
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Terakreditasi
Pelatihan Akreditasi Puskesmas 90.000.000 90.000.000 - 100,00
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan (akreditasi)
1.209.600.000 1.209.600.000 - 100,00
Meningkatan Kinerja SDM dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kepada Masyarakat Kota Palembang
60.595.000 60.595.000 - 100,00
Meningkatkan Kinerja SDM dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kepada Masyarakat Kota Palembang
134.000.000 93.766.998 40.233.002 69,98
Terlaksananya Survey Akreditasi 593.805.000 516.823.730 76.981.270 87,04
Pertemuan Dokter Penanggung Jawab Klinik di Kota Palembang
35.212.500 35.212.500 - 100,00
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Pasca Akreditasi
49.300.000 46.750.000 2.550.000 94,83
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan
24.145.000 24.145.000 - 100,00
Pertemuan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas Tahun 2018
27.600.000 27.600.000 - 100,00
Rumah Sakit Pratama
1. Kegiatan Meningkatkan Kinerja SDM dalam memberikan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar Kepada Masyarakat Kota Palembang realisasi keuangannya
69% disebabkan karena terdapat selisih harga pembelian tas dan perjalanan
dinas.
2. Kegiatan Terlaksananya Survey Akreditasi realisasi keuangannya 87,04%
disebabkan karena pengembalian uang perjalanan dinas.
3. Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Pasca
Akreditasi realisasi keuangannya 94,83% disebabkan karena terjadi kelebihan
untuk honor golongan III dan dikembalikan ke kas daerah.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 90
Tabel 3.40 Cakupan Indikator SPM Dinas Kesehatan Kota palembang Tahun 2018.
Jenis Pelayanan
Dasar & Sub Kegiatan
Standar Pelayanan Minimal
Indikator Target % Sasaran Realisasi % Capaian
Pelayanan Kesehatan
Dasar
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100 28.492 28.185 98,92
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100 27.153 26.836 98,83
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 100 26.837 26.837 100,00
4 Pelayanan Kesaehatan Balita 100 114.556 114.556 100,00
5
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
100 59.626 59.504 99,80
6
Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
100 794.468 230.217 28,98
7
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
100 124.782 94.201 75,49
8
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
100 237.713 53.457 22,49
9
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
100 12.969 9.715 74,91
10
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (OGDJ) Berat
100 2.314 1.620 70,01
11
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)
100 5.991 6.031 100,67
12
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
100 41.857 28.257 67,51
Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil realisasi capaian program 98,92%, dikarenakan
Belum semua petugas pemegang program ibu mengetahui Permenkes Nomor
43 Tahun 2016 tentang SPM dan perwali Nomor 23 Tahun 2017 tentang Strategi
dalam Pencapaian SPM bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota
Palembang dan masih terpaku/menggunakan target RPJMD.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 91
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin realisasi capaian program 98,83%,
dikarenakan Belum semua petugas pemegang program ibu mengetahui
Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM dan perwali Nomor 23 Tahun
2017 tentang Strategi dalam Pencapaian SPM bidang Kesehatan di Lingkungan
Pemerintah Kota Palembang dan masih terpaku/menggunakan target RPJMD.
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir telah mencapai target 100%
4. Pelayanan Kesaehatan Balita telah mencapai target 100%
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Hal ini disebabkan karena
ada ada SD dan SMP diwilayah kerja puskesmas kenten menolak untuk
dilakukan pelayanan kesehatan (penjaringan kesehatan diwilayahnya). Untuk
mencapai 100% target penjaringan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan
dasar di kota palembang akan dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam
hal ini Dinas Pendidikan Kota Palembang
6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif capaian programnya 28,98%, hal ini
disebabkan karena pendataan PIS-PK belum dilakukan dengan maksimal,
sehingga masih banyak usia produktif yang tidak diskrining PTM terintegrasi,
Kegiatan posbindu belum dilakukan dengan sistem berpindah tempat diwilayah
puskesmas setempat sehingga kunjungan yang diskrining PTM masih kunjungan
lama dengan kasus yang sama, Pemeriksaan skrining PTM baik di
posbindumaupun di puskesmas masih terkendala dengan alat kesehatan,
Pengelola program PTM yang sudah mendapat bimbingan teknis pindah ke
program lain sehingga tidak ada pelimpahan tugas dari yang sudah dilatih.
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut capaian program tahun 2018 sebesar
75,49%, hal ini disebabkan karena belum seluruh petugas pengelola program
program lansia di puskesmas mendapatkan sosialisasi tentang pelaksanaan
laporan SPM lansia sehingga laporan SPM lansia belum tercapai dan terlaksana
dengan maksimal. Adapun langkah yang dilakukan dalam meningkatkan capaian
SPM Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut dengan melakukan sosialisasi
kepada seluruh petugas Puskesmas tentang SPM Lansia sehingga diharapkan
pada tahun berikutnya pencapaian laporan SPM Lansia bisa terlaksana 100%.
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Tahun 2018 sebesar 22,49% hal ini
disebabkan karena pelayanan minimal pada usia produktif belum terintegrasi
dengan maksimal sehingga capaian kasus hipertensi masih rendah.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 92
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) tahun 2018 sebesar
74,91%, hal ini dikarenakan pemeriksaan skrining PTMDM baik di posbindu
maupun di puskesmas masih terkendala dengan alkes, Sosialisasi yang masih
kurang tentang pentingnya deteksi dini/ skrining PTM DM, Kegiatan posbindu
belum dilakukan dengan sitem berpindah tempat diwilayah puskesmas setempat
sehingga kunjungan yang diskrining DM masih kunjungan lama dengan kasus
yang lama.
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (OGDJ) Berat tahun 2018
sebesar 70,01% dan belum tercapai target 100%, hal ini disebabkan karena
Pelaksanaan PIS-PK belum selesai 100%, Kebutuhan obat belum terpenuhi,
Stigma negatif tentang OGDJ sehingga masyarakat/ keluarga malu untuk
melapor/ berobat ke puskesmas, Petugas di puskesmas berganti/ rolling hampir
setiap tahun, Skrining keswa belum maksimal, ODGJ tidak memiliki keluarga
sehingga di bawa oleh Dinas Sosial ke panti atau RS. ERBA dan tidak terdata
oleh puskesmas. Adapun langkah tindak lanjut dalam meningkatkan capaian
program di tahun kedepan yaitu dengan menunggu PIS-PK selesai 100% dan
koordinasi dengan PJ keswa di Puskesmas, Pengadaan obat oleh puskesmas
sehingga ODGJ bisa dilayani sesuai standar dan tidak dirujuk ke RS. ERBA
sendiri karena tidak ada obat jiwa di puskesmas, Penyuluhan tentang keswa di
masyarakat dan sekolah agar stigma berubah dan sadar sejak dini tentang
keswa, Bimtek ke puskesmas dan kontrak kerja minimal 2 tahun untuk
pemegang program keswa, Memperbanyak ke lapangan untuk skrining dan
koordinasi dengan Dinas Sosial dan RS. ERBA.
11. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB) telah mencapai target
100,67%
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV capaian program
2018 yaitu 67,51% hal ini disebabkan Pada tahun 2018 pelaksanaan program
HIV-AIDS dan PMS di kota palembang belum berjalan maksimal 100%,
dikarenakan belum semua kelompok risiko dilakukan skrining HIV dan belum
semua fasyankes di kota palembang menjadi pelayanan VCT/CST/PPIA, Untuk
target skrining orang dengan risiko HIV sebanyak 41.857 capaian yang
didapatkan sebanyak 28.257 sehingga capaian 67,51%. Adapun langkah yang
dilakukan dapat meningkatkan capaian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 93
Risiko Terinfeksi HIV yaitu dengan melakukan penambahan layanan
VCT/CST/PPIA diseluruh layanan kesehatan di kota palembang dan melakukan
skrining HIV 100% kelompok risiko.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 94
BAB IV
P E N U T U P
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasi pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian sasaran
strategik yang telah melalui proses penyesuian dan penajaman terhadap sasaran
yang didukung indikator setingkat outcome, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja
secara mandiri menunjukan bahwa dari indikator kinerja yang ditetapkan dalam
Tahun 2018, ada 14 indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu Cakupan
kelurahan Siaga Aktif, Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya,
Obat Esensial Generik di Sarana Kesehatan, Cakupan alat kesehatan essensial
puskesmas yang terkalibrasi, Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan
kesehatan, Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin,
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, Cakupan
Puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular, Cakupan Sarana
yang Diperiksa Makanan Kadaluarsa, Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di
perusahaan, Penyediaan Alat Kesehatan untuk RS Pratama, Cakupan Kelurahan
UCI, Cakupan penemuan penderita pneumonia balita, dan Cakupan penemuan
penderita diare.
Pembiayaaan kesehatan dengan sumber pembiayaan dari APBD Tahun 2018
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) berjumlah Rp. 293.754.313.289,01-
terdiri dari (1) Belanja Langsung Rp 167.407.535.289,01,-dan (2) Belanja Tidak
Langsung Rp. 126.346.778.000,- dan penyerapan dana untuk Tahun 2018 sebesar
87,28%.
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 95
B. Saran
Untuk meningkatkan capaian kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Palembang
pada tahun mendatang disarankan meningkatkan kegiatan yang mendukung dalam
pencapaian program kegiatan.
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal Januari 2019
Kepala Dinas Kesehatan,
dr. Hj. Letizia, M.Kes.
NIP.196402141991032002
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2018 96
Lampiran
Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 8 91 1 1 % <1 <1 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 1 - % <1 <1 <0.9 <0.9 <0.9 <0.9 1 Kesehatan Dinkes
2 26 26 23 23 22 21 - 26 26 23 23 22 21
3 118 102 102 102 100 95 - 118 102 102 102 100 95
1 1 4 % 70 70 70 70 70 80
5 % 100 100 100 100 100 100 - % 100 100 100 100 100 100
2 Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) bagi seluruh masyarakat di setiap tatanan
2 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
6 Cakupan rumah tangga dengan Perilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS)
% 60 61 62 63 64 65 Cakupan rumah tangga dengan Perilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS)
% 60 61 62 63 64 65
3 3 7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 3 Kesehatan Dinkes
8 pkm 3 5 7 8 10 12 pkm 3 5 7 8 10 12
9 % 0 50 75 100 100 100 % 0 50 75 100 100 100` `
4 4
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Meningkatkan mutu kesehatan masyarakat
Angka balita dengan gizi buruk
Jumlah kematian bayi
Jumlah kematian ibu
per 1000 KH
per 100.000
KH
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Prevalensi Gizi Kurang
Meningkatnya mutu kesehatan masyarakat
Angka balita dengan gizi buruk
Jumlah kematian bayi
Jumlah kematian ibu
per 1000 KH
per 100.000
KH
Obat essensial generik di sarana kesehatan
Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat Cakupan
penjaringan kesehatan pada anak sekolah dasar dan setingkat
INDIKASI CAPAIAN PROGRAM
5 6
TUJUAN KEBIJAKAN SASARAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
42 3
SKPDPROGRAM SKPD Urusan Wajib/pilihnPROGRAM KOTA
7
70 70 70Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
-Desa Siaga Aktif
Cakupan penjaringan kesehatan pada anak sekolah dasar dan setingkat
2
Obat essensial generik di sarana kesehatan
US $ per pddk
-
Kesehatan Dinkes70 8070Desa Siaga Aktif %
Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi
Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO
- Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO
10 Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan
39
-Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi
42 42pkm 39 39 40pkm 3940 40 41
100 100
40
100
41
100100
- Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan
%- 100100Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
11 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
% 100 100 100
100 - Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota
% 100 100 100 100
100 100
100 10012 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota
% 100 100 100 100 100
2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
US $ per pddk
KERTAS KERJA MATRIKS PROGRAM LIMA TAHUNAN RPJMD 2013-2018DI BIDANG KESEHATAN
Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Upaya kesehatan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
Meningkatkan ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan
Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan
Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 8 9
INDIKASI CAPAIAN PROGRAM
5 6
TUJUAN KEBIJAKAN SASARAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
42 3
SKPDPROGRAM SKPD Urusan Wajib/pilihnPROGRAM KOTA
75
4 4 Kesehatan Dinkes
6 5 5
6 6
7 5 7 7
8
26 Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam
% 100 100 100 100 100 100 - Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam
% 100 100 100 100 100 100
12
100100
11
100 -100 100
9 10
100 100 100 100Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
%
8 9
13 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
% 100
14 Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular
pkm 7
100 100
7 8Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular
pkm12 -10 11
15 Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa
objek 80 90 100 110 120 120 - Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa
objek 100 110 120 120
6 82 4
80 90
pkm 1 4 61 2 Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia
pkm Kesehatan Dinkes
17 Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan
klinik 8 12 14
16 Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia
16 18 20 -
8 -
0 1
18 20
1 - Jumlah rumah sakit pratama yang disediakan
RS
14 16
1 1
Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan
klinik 8 12
18 Jumlah rumah sakit pratama yang disediakan
RS 0 0 1 1 0
100 -19 Penyediaan alkes untuk RS pratama
% 0 0 80 100 80
1 1
80 100
0 0
Penyediaan alkes untuk RS pratama
%
100 100
0 0
100Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
% 10020 Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
% 100 100 -100 100 100 100 100 100
80 100
Kesehatan Dinkes
Dinkes
100
49 49
AFP rate 2/100.000 penduduk
100
100 100 100100
85 100
100100 100100 -21 AFP rate 2/100.000 penduduk
% 100 %100
22 Cakupan penemuan penderita pneumonia balita
% 85
100 100
100 100 100
100100
100 - 100
100
100%100
100
51 50
100 10023 Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif
24 Cakupan penderita DBD yang ditangani
% 53
% 85
Cakupan penderita DBD yang ditangani
% 53
%
Kesehatan
100Cakupan penemuan penderita pneumonia balita
100 100 10085
49 49
100
5052
100- Cakupan penemuan dan penanganan diare
% 100 100
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Pengadaan , Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program pengembangan obat asli Indonesia
25 Cakupan penemuan dan penanganan diare
% 100
Mengembangkan dan memperkuat jejaring surveilans epidemiologi dengan fokus pemantauan wilayah setempat dan kewaspadaan dini guna mengantisipasi ancaman penyebaran penyakit maupun KLB
51
100100 100100
Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif
100
-
100 100
52
Meningkatkan profesionalisme SDM dibidang pencegahan dan pemberantasan penyakit
Program Pengawasan Obat dan MakananProgram pengembangan obat asli Indonesia
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Pengadaan , Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit
Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit
Upaya kesehatan diarahkan untuk meningkatkan sistem rujukan upaya kesehatan masyarakat
Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 8 9
INDIKASI CAPAIAN PROGRAM
5 6
TUJUAN KEBIJAKAN SASARAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
42 3
SKPDPROGRAM SKPD Urusan Wajib/pilihnPROGRAM KOTA
76 Meningkatnya
kualitas lingkungan27 Tempat-tempat
umum memenuhi syarat kesehatan
% 80 81 82 83 84 85 Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan
% 80 81 82 83 84 85
28 Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan
% 80 81 82 83 84 85 8 Program Pengawasan & Pengendalian Kesehatan Makanan
Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan
% 80 81 82 83 84 85 8 Program Pengawasan & Pengendalian Kesehatan Makanan
Kesehatan Dinkes
29 Keluarga menggunakan air bersih
% 90 91 92 93 94 95 Keluarga menggunakan air bersih
% 90 91 92 93 94 95
9 7 Meningkatkan status gizi masyarakat
30 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
% 100 100 100 100 100 100 9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
% 100 100 100 100 100 100 9 Kesehatan Dinkes
31 Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan
% 100 100 100 100 100 100 Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan
% 100 100 100 100 100 100
10 8 32 Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
% 90 90.5 91 91.5 92 92.5 10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
% 90 90.5 91 91.5 92 92.5 10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Kesehatan Dinkes
33 Cakupan pelayanan kesehatan lansia
% 70 71 72 73 74 75 11 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Cakupan pelayanan kesehatan lansia
% 70 71 72 73 74 75 11 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Kesehatan Dinkes
34 Cakupan kunjungan ibu hamil K4
% 93 94 94.5 95 95 95 12 Cakupan kunjungan ibu hamil K4
% 93 94 94.5 95 95 95 12 Kesehatan Dinkes
35 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
% 80 80 80 80 80 80 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
% 80 80 80 80 80 80
36 Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes dengan kompetensi kebidanan
% 90 90 90 90 90 90 Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes dengan kompetensi kebidanan
% 90 90 90 90 90 90
37 Cakupan pelayanan nifas
% 90 90.5 91 91.5 92 93 Cakupan pelayanan nifas
% 90 90.5 91 91.5 92 93
38 Cakupan KB aktif % 70 71 71 72 73 74 Cakupan KB aktif % 70 71 71 72 73 7439 Cakupan neonatus
dengan komplikasi yang ditangani
% 80 80 80 80 80 80 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
% 80 80 80 80 80 80
40 Cakupan kunjungan bayi
% 90 90 90 90 90 90 Cakupan kunjungan bayi
% 90 90 90 90 90 90
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Meningkatnya kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi
Meningkatnya gizi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan gerakan kadarzi, promosi ASI ekslusif, suplemen zat gizi
Upaya kesehatan masyarakat diarahkan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif, terintegrasi, dan bermutu terutama bagi bayi, anak, ibu hamil, kelompok masyarakat resiko tinggi termasuk pekerja rentan dan usia lanjut
Satuan 2016 2017 2018 Satuan 2016 2017 2018 81 % <0,9 <0,9 <0,9 - % <0,9 <0,9 <0,09 0.0113
x 100%
2 Jumlah balita dengan gizi kurang % 15 14 13
Jumlah balita dengan gizi kurang % 15 14 13 7.14 x 100%
3 23 23 21 - 23 23 21 1.16 x 100%
4 102 102 95 - 102 100 95 14.90 x 100.000
5 Umur harapan hidup % 73.8 73.8 Umur harapan hidup % 73.8 73.8
6 11 16 10 - 11 16 10 10 x 100%
7 Rumah sakit pratama 1 1 0 - Rumah sakit pratama 1 1 0 0 0
8 % 70 70 80 70 70 80 58.87 x 100%
x 100
9 100 100 100 - 100 100 100 100
x 100%
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan
Puskesmas terakreditasi Puskesmas terakreditasipuskesma
spuskesma
s
rumah sakit
rumah sakit
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya
%
per 100.000
KH
Jumlah kematian ibu per 100.000
KH
Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat
Cakupan kelurahan siaga aktif
- Cakupan desa siaga aktif
%
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya
%
INDIKATOR KINERJA PROGRAM SKPDMeningkatnya mutu kesehatan masyarakat
Jumlah balita dengan gizi buruk
Jumlah balita dengan gizi buruk
Jumlah kematian bayiper 1000
KHJumlah kematian bayi per 1000
KH
Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2018BIDANG KESEHATAN
SASARANINDIKATOR KINERJA DAERAH PROGRAM KOTA
(Program Prioritas)INDIKASI CAPAIAN PROGRAM SKPD
REALISASI 2018
PERHITUNGAN
Jumlah kematian ibu
15 132.498
1.546 21.648
4 26.837
10 10
58.87 80
31 26.837
63 107
59.504 59.626
Satuan 2016 2017 2018 Satuan 2016 2017 2018 8INDIKATOR KINERJA PROGRAM SKPDMeningkatnya mutu
SASARANINDIKATOR KINERJA DAERAH PROGRAM KOTA
(Program Prioritas)INDIKASI CAPAIAN PROGRAM SKPD
REALISASI 2018
PERHITUNGAN
10 % 63 64 65 - 63 64 65 66.76
11 1.4 1.4 1.4 - 1.4 1.4 1.4 1.2
12 pkm 8 10 12 8 10 12 14
13 % 100 100 100 100 100 100 73.17
40 41 42 40 41 42 37
100 100 100 100 100 100 45.82
100 100 100 100 100 100 100.00
100 100 100 100 100 100 3.40
10 11 12 10 11 12 11pkmMeningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
18 Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular
pkm - Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular
17 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
% - Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
%
%
Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan
Obat essensial generik di sarana kesehatan
16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota
% - Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota
%
Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus
15 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
% - Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
- Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi
%
14 Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan
pkm - Jumlah puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan
pkm
US $ per pddk
Program obat dan perbekalan kesehatan
Obat essensial generik di sarana kesehatan
US $ per pddk
Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO
pkm
Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
Cakupan rumah tangga dengan hidup bersih dan sehat
Cakupan rumah tangga dengan hidup bersih dan sehat
%
173.688 260.161
66,76 65 x 100%
29.152.402.069 1.602.100
1,2 1,4x 100% 18.196
15.000
x 100%
14 12 x 100%
30 41
x 100%
37 42
x 100%
153.182 334.299
x 100%
33 33 x 100%
15.406 453.141
x 100%
11 12
x 100%
Satuan 2016 2017 2018 Satuan 2016 2017 2018 8INDIKATOR KINERJA PROGRAM SKPDMeningkatnya mutu
SASARANINDIKATOR KINERJA DAERAH PROGRAM KOTA
(Program Prioritas)INDIKASI CAPAIAN PROGRAM SKPD
REALISASI 2018
PERHITUNGAN
110 120 120 110 120 120 54
4 6 8 4 6 8 8
16 18 20 16 18 20 19
1 1 0 1 1 0 0.00%
100 100 100 100 100 100 32.39
100 100 100 100 100 100 98.13
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 72.81
100 100 100 100 100 100 101.08
50 49 49 50 49 49 40.56
100 100 100 100 100 100 70.28
Cakupan penderita DBD yang ditangani
/100.000 pddk
29 Cakupan penemuan dan penanganan diare
% Cakupan penemuan dan penanganan diare
%
Cakupan penemuan penderita pneumonia balita
%
27 Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif
% - Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif
%
26 Cakupan penemuan penderita pneumonia balita
Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
%
25 AFP rate 2/100.000 penduduk
% - AFP rate 2/100.000 penduduk
%
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
-
% -
28 Cakupan penderita DBD yang ditangani
/100.000 pddk
-
22 Jumlah rumah sakit pratama yang disediakan
RS
Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit
24 Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
%
23 Penyediaan alkes untuk RS pratama
% - Penyediaan alkes untuk RS pratama
%
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS
- Jumlah rumah sakit pratama yang disediakan
- Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia
pkm
RS
21 Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan
klinik - Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan
klinik
19 Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa
objek Program Pengawasan Obat dan Makanan
- Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa
objek
20 Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia
pkm Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
54 120
x 100%
8 8
x 100%
19 20
x 100%
219 676
x 100%
105 107 x 100%
12 12
x 100%
12 12
x 100%
6.056 5.991
x 100%
642 1.580.366 x 100%
49-(40,56-49) 49
x 100%
18.98327.011
x 100%
Satuan 2016 2017 2018 Satuan 2016 2017 2018 8INDIKATOR KINERJA PROGRAM SKPDMeningkatnya mutu
SASARANINDIKATOR KINERJA DAERAH PROGRAM KOTA
(Program Prioritas)INDIKASI CAPAIAN PROGRAM SKPD
REALISASI 2018
PERHITUNGAN
100 100 100 100 100 100 100
83 84 85 83 84 85 80.5
83 84 85 83 84 85 85.63
93 94 95 93 94 95 95.02
100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100
91.5 92 92.5 91.5 92 92.5 100
73 74 75 73 74 75 75.5
95 95 95 95 95 95 98.9
80 80 80 80 80 80 86.62
90 90 90 90 90 90 98.8
Meningkatnya Kualitas Lingkungan
%
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- %
39 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
% Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
%
38 Cakupan kunjungan ibu hamil K4
% Cakupan kunjungan ibu hamil K4
40 Cakupan pertolongan % -
Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
Cakupan pertolongan
%
37 Cakupan pelayanan kesehatan lansia
% Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan lansia
- Cakupan pelayanan kesehatan lansia
%
Meningkatnya kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi
36 Cakupan pelayanan kesehatan anak balita
% Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
-
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
%
35 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
% - Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
%
Meningkatnya status gizi masyarakat
34 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
% Program Perbaikan Gizi Masyarakat
-
33 Keluarga menggunakan air bersih
% - Keluarga menggunakan air bersih
%
32 Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan
%Program Pengawasan & Pengendalian Kesehatan Makanan
- Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan
%
31 Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan
%
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan
30 Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam
% - Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam
%
5 5 x 100%
1.3051.622 x 100%
80,4585
x 100%
8701.016
x 100%85,63
85x 100%
1.522.3601.602.071 x 100%
95,0295 x 100%
355355
x 100%
1515 x 100%
114.556114.556
x 100%10092,5
x 100%
94.201124.782
x 100%75,575 x 100%
28.18528.492
x 100%98,995 x 100%
4.8495.598
x 100%86,62
80x 100%
Satuan 2016 2017 2018 Satuan 2016 2017 2018 8INDIKATOR KINERJA PROGRAM SKPDMeningkatnya mutu
SASARANINDIKATOR KINERJA DAERAH PROGRAM KOTA
(Program Prioritas)INDIKASI CAPAIAN PROGRAM SKPD
REALISASI 2018
PERHITUNGAN
91.5 92 93 91.5 92 93 96.7
72 73 75 72 73 75 79.9
80 80 80 80 80 80 85.1,
90 90 90 90 90 90 95.244 Cakupan kunjungan bayi
43 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
% - Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
% - Cakupan kunjungan bayi
%
Cakupan KB aktif % - Cakupan KB aktif %
%
41 Cakupan pelayanan nifas
% - Cakupan pelayanan nifas
%
42
persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan
persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan
26.83627.153
x 100%98,890 x 100%
26.25827.153
x 100%
96,793 x 100%
196.770246.165
x 100%79,975
x 100%
3.3273.911
x 100%85,180 x 100%
24.82026.072
x 100%95,290 x 100%
198.74
145.08 15132,498
105.82
184.32 x 100.000
100 x 100%
0
73.6 x 100%
99.79
% CAPAIAN PROGRAM
% CAPAIAN PROGRAM
102.71
85.71
116.67
73.17
88.09
45.82
100.00
3.40
91.67
% CAPAIAN PROGRAM
45
100
95
0
32.39
98.13
100
72.81
101.08
117.22
70.28
% CAPAIAN PROGRAM
100
94.64
100.74
100.0
100
100
108.11
100.7
104.1
108.5
109.78
% CAPAIAN PROGRAM
103.98
106.53
106.375
105.78