Post on 16-Oct-2021
LAKIN DJPb 2020 i
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
TAHUN 2020
Realisasi Kerja dan AnggaranCapaian Kerja Organisasi
Realisasi Anggaran Evaluasi Internal
Optimalisasi Penganggaran Berbasis Kinerja
LAKIN DJPb 2020 i
KATA PENGANTAR
Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas
dan fungsi masing-masing unit di lingkungan
pemerintahan sekaligus menyelaraskan antara aspek
perencanaan penganggaran dan akuntabilitas telah
dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Upaya
mengaitkan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini
dimaksudkan untuk mengarah kepada penerapan konsep
anggaran berbasis kinerja secara utuh sebagai salah satu
pendekatan dalam Sistem penganggaran sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara Salah satu implementasi atas azas penyelenggaraan pemerintahan yang
baik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 setiap instansi
pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban atas
pencapaian tujuansasaran strategis instansi Dikaitkan dengan pendekatan penganggaran berbasis
kinerja setiap unit penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan berbagai kinerja yang
telah diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi misi
organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan
Kementerian Keuangan berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang
berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2020 sebagai bentuk keterbukaan
informasi dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan pelaksanaan programkegiatan DJPb
Di samping itu melalui LAKIN yang disusun diharapkan dapat tercipta transparansi dan
akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DJPb yang bertanggung jawab untuk merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara LAKIN DJPb
Tahun 2020 diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja
kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran
pegawai DJPb untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dimasa yang akan datang
Jakarta Februari 2021
Direktur Jenderal Perbendaharaan
ii LAKIN DJPb 2020
Ringkasan Eksekutif
Tahun 2020 merupakan awal tahun kedua masa Kabinet Indonesia Maju periode
tahun 2020-2024 yang memiliki visi ldquoTerwujudnya indonesia maju yang berdaulat
mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royongrdquo dan merupakan periode
terakhir dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun
2005-2025 Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila
segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan
optimal yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda
prioritas nasional
Dalam rangka mendukung visi Kabinet Indonesia Maju tersebut Kementerian
Keuangan mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor
28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan yaitu sebagai pengelola fiskal yang
berwenang dalam penyusunan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro
Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara tersebut Kementerian
Keuangan dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent transparan
akuntabel efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme
Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan No 217PMK012018 DJPb memiliki tugas untuk menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran
pengelolaan kas dan investasi pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum (BLU) dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
DJPb telah menetapkan visi yaitu ldquoMenjadi Pengelola Perbendaharaan Negara
yang Unggul di Tingkat Dunia dalam rangka mendukung Visi Kementerian
Keuangan ldquoMenjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian
Indonesia yang Produktif Kompetitif Inklusif dan Berkeadilanrdquo Untuk
mewujudkan visi tersebut DJPb menjalankan misi yang meliputi
1) Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent efisien dan optimal
2) Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien efektif dan akuntabel
3) Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang
akuntabel transparan andal dan tepat waktu
4) Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern inklusif dan
berkelanjutan
5) Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang
inovatif dan modern
6) Mewujudkan tata kelola sumber daya proses bisnis dan sistem teknologi
informasi perbendaharaan yang modern efektif dan adaptif
LAKIN DJPb 2020 iii
iv LAKIN DJPb 2020
Dalam mendukung pencapaian prioritas nasional
serta mewujudkan visi dan misi organisasi DJPb
telah menyusun kegiatan prioritas dan Rencana
Strategis (Renstra) DJPb Tahun 2020-2024
Renstra memuat lima tujuan DJPb yaitu
( 1 ) Pengelolaan kas negara yang prudent dan
optimal (2) Pelaksanaan dan pertanggung-
jawaban pelaksanaan APBN yang andal dan
akuntabel 3) Tata kelola investasi pemerintah
dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum
yang inovatif dan modern (4) Sistem
perbendaharaan dan teknologi informasi yang
andal modern dan sesuai best practice
(5) Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber
daya organisasi secara modern dan optimal
Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan
yang telah ditetapkan DJPb menjabarkan
sasaran-sasaran strategis sebagai rincian atas
tujuan tersebut Setiap sasaran tersebut
disertai dengan ukuran sebagai alat untuk
mengetahui pencapaian sasaran dimaksud
Pada tahun 2020 ditetapkan 11 sasaran
strategis dan 26 indikator kinerja utama (IKU)
dengan 2 sub IKU beserta targetnya
Pada pelaksanaan APBN Tahun 2020 Pandemi
COVID-19 yang merenggut banyak korban jiwa
telah mengganggu aktivitas ekonomi dan
membawa implikasi besar bagi perekonomian
sebagian besar negara-negara di seluruh dunia
tidak terkecuali di Indonesia Respon kebijakan
keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk
menghadapi risiko pandemi COVID-19 Respon
tersebut berupa strategi-strategi yang
dirumuskan untuk mengantisipasi dampak
yang ditimbulkan oleh COVID-19 pada aspek
pengelolaan fiskal dan perekonomian di bidang
perbendaharaan serta langkah-langkah di
bidang perbendaharaan yang mengarah pada
upaya recovery perekonomian nasional pada
periode tahun 2020 sampai dengan tahun
2024 untuk mendukung strategi dalam rangka
antisipasi dampak covid-19 dan pemulihan
ekonomi nasional ditetapkan penyesuaian
kebijakan pengelolaan kinerja tahun 2020
seperti relaksasi target kinerja dan adendum
target kinerja dan pengembangan mekanisme
kerja dan sistem pendukung berbasis IT yang
mendukung kinerja tetap optimal di masa
pandemi Covid-19
Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2020
secara keseluruhan kinerja DJPb sudah baik
di mana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah
sebesar 11310 meningkat dari NKO DJPb tahun
2019 sebesar 10966 Dari 26 Indikator Kinerja
Utama (IKU) DJPb tahun 2020 seluruhnya telah
berstatus hijau (memenuhi targetekspektasi)
Adapun rincian capaian untuk setiap IKU pada
tahun 2020 adalah sebagai berikut
1) Indeks opini BPK atas LKPP terealisasi
sebesar 4 (target 4 (WTP)
2) Indeks efektivitas investasi pemerintah
terealisasi sebesar 45 (target 4 dari skala
5)
3) Indeks optimalisasi kas terhadap bunga
utang terealisasi sebesar 35 (target 3 dari
skala 4)
4) Indeks kepuasan pengguna layanan
terealisasi sebesar 464 (target 4 dari skala
5)
5) Indeks efektivitas peraturan
perbendaharaan terealisasi sebesar 4
(target 3 dari skala 4)
6) Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi
terealisasi sebesar 9085 (target 87)
7) Persentase implementasi jabatan fungsional
bidang perbendaharaan terealisasi sebesar
7903 (target 75)
8) Deviasi proyeksi perencanaan kas
pemerintah pusat terealisasi sebesar 260
(target 475)
9) Indeks pengendalian biaya atas SILPA
terealisasi sebesar 375 (target 3 skala 4)
LAKIN DJPb 2020 v
10) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran KL
terealisasi sebesar 9219 (target 88)
11) Tingkat implementasi redesign sistem
penganggaran terealisasi sebesar 100
(target 100)
12) Persentase pencapaian target pendapatan
BLU terealisasi sebesar 13936 (target
100)
13) Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus
terealisasi sebesar 11143 (target 100)
14) Rata-rata indeks opini BPK atas LK KL dan
LK BUN terealisasi sebesar 395 (target 36
dari skala 4)
15) Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan
LK BUN yang telah ditindaklanjuti terealisasi
sebesar 9699 (target 89)
16) Persentase pemenuhan standar soft dan
hard competency terealisasi sebesar 9878
(target 93)
17) Persentase penyelesaian delayering
terealisasi sebesar 100 (target 93)
18) Persentase efisiensi belanja birokrasi
terealisasi sebesar 2992 (target 10)
19) Indeks integritas organisasi terealisasi
sebesar 10531 (target 9719)
20)Persentase penyelesaian program RBTK
terealisasi sebesar 9572 (target 85)
21) Tingkat implementasi learning organisastion
terealisasi sebesar 9764 (target 75)
22)Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
terealisasi sebesar 9616 (target 95)
23)Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15
terealisasi sebesar 96 (target 85)
24)Indeks efektivitas komunikasi publik arget
terealisasi sebesar 366 (target indeks 35
dari Skala 4)
25)Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK
terealisasi sebesar 15828(target 100)
26)Persentase tingkat implementasi Aplikasi
SAKTI terealisasi sebesar 100 dari target
100
Pada sisi pengelolaan anggaran DJPb telah
merealisasikan penyerapan DIPA TA 2020
untuk semua jenis belanja sebesar 9703
yaitu Rp32413 T dari total pagu sebesar Rp
33405 T Kualitas pemanfaatan anggaran
tidak direfleksikan dengan sekedar menyerap
pagu anggaran tetapi juga memperhitungkan
juga ketercapaian keluaran riil konsistensi
dengan perencanaan serta upaya efisiensi
dalam penyerapannya Selain itu
pemanfaatan anggaran yang berkualitas
harus memberikan dampak yang dapat
dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas
DJPb juga telah menghasilkan berbagai
capaian membanggakan selama tahun 2020
antara lain
1) Perolehan opini WTP dari BPK atas LKPP
Tahun 2019 sebagai perolehan opini WTP ke
-empat kalinya
2) Penghargaan Top Digital Implementation atas
Aplikasi Pengelolaan APBN DJPb
3) Medali Emas Top Ranking Performance Awards
(TRPA) tahun 2020 tingkat Asia Pasifik atas
layanan Hai DJPb
4) Penghargaan Top 3 Pengelola Pengaduan
Pelayanan Publik dalam Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik Tahun 2020
5) Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi Untuk
57 Kantor Vertikal Dan Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani 9 Kantor Vertikal dari
Kemenpan-RB
6) Surveillance Audit untuk seluruh KPPN dengan
hasil telah diadopsi dan di-implementasikan
ISO 90012015 dengan baik
7) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun
2020 Tertinggi dari Universitas Padjajaran
8) Kategori informatif PPID Tingkat I lingkup
Kementerian Keuangan
9) Peringkat Pertama Indeks Persepsi Integritas
(IPI) Tahun 2020
vi LAKIN DJPb 2020
10) Nilai Piloting Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN melalui Platform Pembayaran
Pemerintah (SSC-Gaji)
11) Otomasi Maksimum Pencairan (MP) PNBP Terpusat
12) Optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Dalam Negeri dan Pengaturan KKP
untuk Bagian Anggaran BUN
13) Uji Coba Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Luar Negeri
14) Proses Bisnis Layanan Non Tatap Muka dalam masa Pandemi COVID-19
15) Kick off meeting ujicoba Penyetoran Pajak ke Kas Negara yang terintegrasi dengan pencairan
dana belanja daerah atau yang lebih dikenal sebagai SP2D Online
16) Penyaluran Subsidi BungaSubsidi Margin Bagi UMKM Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN)
17) Launching inovasi aplikasi pengelolaan kinerja DJPb (Intense)
18) dan berbagai kinerja membanggakan lainnya
Andin Hadiyanto
Direktur Jenderal Perbendaharaan
lsquorsquoDirektorat Jenderal Perbendaharaan terus
mengedepankan reformasi birokrasi menjalankan tata
kelola organisasi anggaran dan SDM dengan penuh
integritas dan terus mengupayakan cara-cara terbaik
untuk meningkatkan layananrdquo
LAKIN DJPb 2020 vii
HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGAKAN
viii LAKIN DJPb 2020
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
DAFTAR
ISI Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
Daftar Isi
i
Ii
vii
I Pendahuluan
Latar Belakang
Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
Peran Strategis
Sistematika Laporan
03
03
04
07
11
II Perencanaan Kinerja
Rencana Strategis
Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran
Perjanjian Kinerja
15
15
19
31
LAKIN DJPb 2020 ix
III Akuntabilitas Kinerja
Capaian Kinerja Organisasi
Realisasi Agenda Prioritas
Realisasi Anggaran
Kinerja Lainnya
51
51
136
141
149
IV Inisiatif Peningkatan Kinerja DJPb
Tindak lanjut atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)
Revitalisasi Manajemen Kinerja DJPb
183
183
187
V Penutup
Penutup
Lampiran
197
197
199
x LAKIN DJPb 2020
DAFTAR TABEL
2A1
2A2
2B1
2B2
2B3
2B4
2C1
2C2
2C3
3A1
3A2
3A3
3A4
3A5
3A6
3A7
3A8
3A9
3A10
3A11
3A12
3A13
3A14
3A15
3A16
3A17
3A18
3A19
3A20
3A21
3A22
3A23
3A24
3A25
3A26
Target Kinerja DJPb pada Renstra
Target Kinerja DJPb pada tingkat Kementerian Keuangan tahun 2020-2024
Sasaran Pendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2020 Lingkup DJPb
Renja DJPb Tahun 2020
Alokasi Anggaran DJPb Tahun 2016 sd2020 Per Jenis Belanja
Kerangka Pendanaan untuk Kegiata Prioritas DJPb 2020
Target Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-One DJPb 2020
Pendanaan Per Kegiatan untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 2020
Adendum Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJPb 2020
NKO DJPb Berdasarkan Perspektif
Capaian IKU Kemenkeu-One DJPb Tahun 2020
Capaian IKU pada Sasaran Strategis
Indeks pengukuran LKPP dan LK BUN
Capaian IKU indeks opini BPK atas LKPP dan LKBUN
Penilaian LKPP dan LK BUN tahun 2006 sd 2019
Realisasi IKU tahun 2017 sd 2020
Rincian opini LKKL dan LKBUN
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 2
Jumlah Layanan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jenis Layanan per Kota DJPb
Jenis Layanan dan karakteristik DJPb tahun 2020
Demografi Responden SKPL DJPb 2020
Rincian Skor Indeks Kepuasan atas 11 Aspek Layanan yang Diteliti Tahun 2020
Capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan Tahun 2020
Perbandingan Capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan (IKPL) 2012 sd 2020
Perbandingan Realisasi IKU IKPL atas layanan DJPb sd 2020 dengan Renstra 2015-2020
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 3
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 4
Capaian IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Tahun 2020
Perbandingan Realisasi IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Tahun 2015-2020
Capaian IKU Persentase implementasi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 5
Realisasi Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat Pada Tahun 2020
Realisasi IKU Deviasi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat Tahun 2020 per Triwulan
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 6
17
18
21
22
29
30
35
36
44
51
51
52
53
54
54
55
55
63
64
64
66
66
67
68
68
68
73
76
78
78
81
82
84
85
88
LAKIN DJPb 2020 xi
3A27
3A28
3A29
3A30
3A31
3A32
3C1
3C2
3C3
3C4
4B1
4B2
4B3
4B4
4B5
4B6
4B7
4B8
4B9
4B10
4B11
4B12
4B13
4B14
4B15
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 7
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 8
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 9
Capaian IKU Persentase penyelesaian program RBTK tahun 2020
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 10
Capaian IKU pada Sasaran Strategis 11
Realisasi DIPA DJPb (Non BLU) TA 2016 sd 2020 per Jenis Belanja
Realisasi DIPA DJPb dan BLU BPDPKS dan PIP TA 2017 sd 2020
Realisasi DIPA DJPb TA 2020 per Jenis Kegiatan
Perbandingan Realisasi DIPA DJPb TA 2019 dan 2020 per Jenis Kegiatan
Kriteria Penilaian Unsur Pertama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
Kriteria Penilaian Unsur Kedua Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
Kriteria Penilaian Unsur KetIga Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
Kriteria Penilaian Unsur Keempat Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
Kriteria Penilaian Unsur Kelima Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
Kriteria Penilaian Unsur Keenam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
Kriteria Penilaian Unsur Ketujuh Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
Kriteria Penilaian Unsur Kedelapan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
Kriteria Penilaian Unsur Kesembilan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
Kriteria Penilaian Unsur Kesebelas Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
Kriteria Penilaian Unsur Kedua Belas Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
Kriteria Penilaian Unsur Ketiga Belas Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
Kriteria Penilaian Unsur Keempat Belas Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
Kriteria Penilaian Unsur Kelima Belas Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
Kriteria Penilaian Unsur Ketujuh Belas Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
102
105
108
120
123
131
141
142
143
144
187
188
188
189
189
190
190
191
191
192
192
192
193
193
194
DAFTAR GRAFIK
1B1
2B1
Statistika SDM
Perkembangan alokasi anggaran DJPb tahun 2016 sd 2020
6
30
LAKIN DJPb 2020
LAKIN DJPb 2020
A Latar Belakang
B Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
C Peran Strategis
D Sistematika Laporan
3 LAKIN DJPb 2020
D irektorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35
36 dan 37 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302KMK2004 yang secara
hukum meleburkan unit-unit pengelola fungsi perbendaharaan menjadi satu unit Berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234PMK012015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan DJPb mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pelaksanaan anggaran pengelolaan kas dan investasi pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum (BLU) dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan DJPb dituntut untuk melaksanakan tugas tersebut dengan pruden transparan
akuntabel efektif dan efisien sesuai prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi
dan Nepotisme
Gedung Prijadi Praptosuhardjo I (DJPb)
A Latar Belakang
Salah satu azas penyelenggaraan good governance
yang tercantum dalam UU No 28 Tahun 1999
adalah azas akuntabilitas yang menentukan
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku Akuntabilitas
tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk
penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN)
LAKIN DJPb Tahun 2020 disusun sebagai salah
satu bentuk pertanggungjawaban DJPb dalam
melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun
2020 dalam rangka melaksanakan misi dan
mencapai visi DJPb dan sekaligus sebagai alat
kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap
unit di lingkungan DJPb serta sebagai salah
satu alat untuk mendapatkan masukan dari
stakeholders demi perbaikan kinerja DJPb
P E N D A H U L U A N
LAKIN DJPb 2020 4
Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas
LAKIN juga merupakan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
B Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217
PMK012018 yang terakhir diubah dengan PMK
Nomor 229PMK012019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Keuangan DJPb adalah
organisasi eselon I di bawah Kementerian
Keuangan yang mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran
pengelolaan kas dan Investasi pembinaan
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
(BLU) dan akuntansi dan pelaporan keuangan
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan Dalam melaksanakan
tugasnya DJPb menyelenggarakan fungsi
1 Perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan
anggaran pengelolaan kas dan investasi
pembinaan pengelolaan keuangan BLU serta
akuntansi dan pelaporan keuangan
pemerintah
2 Pelaksanaan kebijakan di bidang
pelaksanaan anggaran pengelolaan kas dan
investasi pembinaan pengelolaan keuangan
BLU serta akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah
3 Penyusunan norma standar prosedur dan
kriteria di bidang pelaksanaan anggaran
pengelolaan kas dan investasi pembinaan
pengelolaan keuangan BLU serta akuntansi
dan pelaporan keuangan pemerintah
4 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pelaksanaan anggaran pengelolaan
kas dan investasi pembinaan pengelolaan
keuangan BLU serta akuntansi dan
pelaporan keuangan pemerintah
5 Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan
pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran
pengelolaan kas dan Investasi pembinaan
pengelolaan keuangan BLU serta akuntansi
dan pelaporan keuangan pemerintah
6 Pelaksanaan administrasi DJPb
7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Menteri Keuangan
Berdasarkan perumusan fungsi tersebut DJPb
telah membentuk unit-unit eselon II di tingkat
pusat dan daerah Unit-unit tersebut telah lahir
dan disusun sesuai dengan tuntutan reformasi
birokrasi yang berbasis pada pelayanan yang
efisien efektif dan terfokus Struktur organisasi
DJPb sesuai Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 217PMK012018 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Nomor
262PMK012016 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Instansi Vertikal DJPb adalah sebagai
berikut
1 Sekretariat Direktorat Jenderal
2 Direktorat Pelaksanaan Anggaran
3 Direktorat Pengelolaan Kas Negara
4 Direktorat Sistem Manajemen Investasi
5 Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum
6 Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keu-
angan
7 Direktorat Sistem Perbendaharaan
8 Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi
Perbendaharaan
9 Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan
10 34 Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb
11 182 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN)
5 LAKIN DJPb 2020
Gam
bar
Str
ukt
ur
Org
anis
asi D
JPb
Perubahan struktur organisasi tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) memadai tidak akan
membawa ke arah pencapaian misi yang dicita-citakan Jumlah SDM DJPb yang besar dan tersebar di
seluruh Indonesia tentunya menjadi tantangan tersendiri sehingga diperlukan perhatian khusus
dalam pengelolaan SDM serta peningkatan kualitas dan kompetensi yang dibutuhkan Pengelolaan
SDM ditujukan pada terwujudnya SDM yang berkomitmen pada integritas moralitas profesionalitas
dan kesejahteraan SDM DJPb per 31 Desember 2020 adalah sejumlah 7140 orang dengan statistik
sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut
LAKIN DJPb 2020 6
Grafik 1B1 Statistika SDM
7 LAKIN DJPb 2020
C Peran Strategis
Sebagai sebuah organisasi yang dapat dikategorikan sebagai sebuah holding type organization karena
memiliki kantor vertikal cukup banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia ditambah dengan
jumlah pegawai ribuan orang serta memberikan pelayanan langsung kepada stakeholders DJPb memiliki
peran strategis dalam pengelolaan keuangan negara khususnya di bidang pelaksanaan anggaran
pengelolaan kas dan investasi pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan akuntansi
dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Peran strategis DJPb terkait dengan pelayanan publik antara lain
1 Alokasi belanja negara yang tepat sasaran tepat waktu efektif efisien dan akuntabel
2 Tata kelola yang yang tertib transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara
3 Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah
4 Terciptanya tata kelola organisasi yang sesuai peraturan perundang-undangan
Gambar Sebaran Unit dan SDM DJPb
LAKIN DJPb 2020 8
Peran DJPb Dalam Mendukung Pelaksanaan
Arah Kebijakan Nasional
Kementerian Keuangan mendukung seluruh
Agenda Pembangunan dari 7 Agenda
Pembangunan dimaksud melalui beberapa
strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka
mencapai sasaran pada setiap agenda Dalam
hal ini DJPb khususnya mendukung Agenda
Pembangunan 1 dan 3 yang secara lebih detail
dukungan tersebut adalah sebagai berikut
Agenda Pembangunan 1 Memperkuat Ketahanan
Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan
Kementerian Keuangan dalam Agenda
Pembangunan 1 RPJMN tahun 2020-2024
diamanatkan dapat berkontribusi dalam
mendukung arah kebijakan pembangunan
nasional yaitu (1) pemenuhan kebutuhan energi
dengan mengutamakan peningkatan energi
baru terbarukan (EBT) 2) penguatan
kewirausahaan usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM) dan koperasi (3) peningkatan
nilai tambah lapangan kerja dan investasi di
sektor riil dan industrialisasi (4) peningkatan
ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan (5)
penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing
ekonomi Dalam hal ini DJPb menjalankan arah
kebijakan sebagai berikut
9 LAKIN DJPb 2020
1 Arah kebijakan 2 Penguatan kewirausahaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan
koperasi yang dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan
bagi wirausaha melalui penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor dan penyediaan skema
pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM termasuk modal awal usaha serta pendampingan
mengakses kredit pembiayaan Pada DJPb implementasi strategi tersebut dilaksanakan oleh
Direktorat Sistem Manajemen Investasi dan Pusat Investasi Pemerintah
2 Arah kebijakan 5 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang dilaksanakan dengan
strategi reformasi fiskal melalui penyempurnaan regulasi PNBP peningkatan kepatuhan dan
intensifikasi pengawasan PNBP peningkatan PNBP dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan
kinerja Badan Layanan Umum (BLU) serta pengembangan layanan berbasis digital untuk
meningkatkan PNBP Pada DJPb implementasi strategi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Agenda Pembangunan 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
Kementerian Keuangan dalam Agenda Pembangunan 3 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat
berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu (1) Memperkuat
pelaksanaan perlindungan sosial (2) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta (3) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas (4) Mengentaskan kemiskinan
(5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing Dalam hal ini DJPb menjalankan arah kebijakan 4
Mengentaskan kemiskinan yang dilaksanakan dengan strategi akselerasi penguatan ekonomi keluarga
melalui fasilitasi pendanaan ultra mikro bagi individu atau kelompok usaha produktif dari keluarga
miskin dan rentan Pada DJPb implementasi strategi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Sistem
Manajemen Investasi
Seluruh fungsi dalam DJPb saling bersinergi dan terintegrasi penuh baik antar direktorat maupun
bagian yang ada di dalamnya Sebagai suatu organisasi terbuka DJPb berinteraksi dan menyelaraskan
diri dengan lingkungan eksternal seperti teknologi ekonomi undang-undang dan faktor sosial
kemasyarakatan serta selalu berusaha menggunakan teknologi yang tepat guna dan menjadi organisasi
pembelajar yang menuntut seluruh elemen di dalamnya untuk selalu mengembangkan diri sesuai
kerangka budaya organisasi yaitu profesional disiplin akuntabel pelayanan prima dan inovatif
Segenap elemen organisasi senantiasa berpikir dengan langkah-langkah yang sistematis dan terencana
memiliki role model dalam hal berpikir mengenai kemajuan organisasi melalui keteladanan para
pimpinan organisasi serta pandangan dan harapan pimpinan terhadap organisasi ke depan
Dengan dukungan pimpinan terkait manajerial organisasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari fungsi
-fungsi treasury akan berkembang untuk mengikuti tuntutan stakeholders Konsep keterpaduan telah
diperluas dari sekedar untuk kepentingan salah satu fungsi secara sempit menjadi lebih komprehensif
dan menyentuh fungsi-fungsi lain di dalam organisasi Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan
kemudahan dalam penyelesaian tugas-tugas keseharian yang sebelumnya dilaksanakan secara manual
dan mampu meningkatkan peran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkait fungsi
distribusi stabilisasi dan alokasi dalam menciptakan kondisi fiskal negara yang sehat dan
berkesinambungan
LAKIN DJPb 2020 10
Berbagai isu strategis yang terjadi sepanjang tahun 2020 telah menjadi perhatian DJPb dan disikapi
dalam wujud perumusan dan penyesuian implementasi kebijakan untuk mewujudkan tercapainya visi DJPb
antara lain penyesuaian proses bisnis layanan tanpa tatap muka pengembangan SAKTI Web
penyesuian mekanisme pola kerja pegawai di masa pandemi piloting pembayaran dalam rangka
pelaksanaan APBN melalui Platform Pembayaran Pemerintah Optimalisasi penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah (KKP) di Dalam Negeri dan Pengaturan KKP untuk Bagian Anggaran BUN uji coba
penggunaan KKP di luar negeri penyaluran subsidi bungasubsidi margin bagi UMKM dalam rangka
program pemulihan ekonomi nasional pembukaan Rekening Khusus (Reksus) Pinjaman dan Hibah Luar
Negeri di Bank Umum dan lain-lain
1 Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-
19) yang melanda berbagai negara di belahan
dunia telah menyebabkan pelaksanaan pokok
dan fungsi tidak berjalan secara normal
2 Slimplifikasi pelaksanaan anggaran melalui
peningkatan sistem informasi dan proses
bisnis di bidang perbendaharaan pada era
industri 40
3 Upaya menjaga opini BPK Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Tahun 2019
4 Penguatan manajemen investasi pemerintah
untuk meningkatkan manfaat investasi
5 Perbaikan strategi komunikasi publik
6 Peningkatan akurasi perencanaan kas
pemerintah pusat
7 Implementasi penuh Kartu Kredit Pemerintah
(KKP)
8 Implementasi SAKTI
9 Upaya implementasi jabatan fungsional di
bidang perbendaharaan
10 Implementasi delayering
11 Peningkatan kualitas penyaluran UMi DAK
Fisik dan Dana Desa
12 Surveillance audit unit DJPb yang telah
mendapatkan Standar Mutu Manajemen
(SMM) ISO 90012015
13 Peningkatan soft dan hard competency
pegawai
Terdapat beberapa isu strategis DJPb pada tahun 2020 antara lain
11 LAKIN DJPb 2020
D Sistematika Laporan
Sistematika penyajian LAKIN DJPb Tahun 2020 adalah sebagai berikut
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis
organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi
Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasanikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang dimulai
dengan penjelasan Renstra DJPb Tahun 2020-2024 khususnya untuk tahun 2020 dilanjutkan
dengan penjelasan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan penjelasan
penetapanperjanjian kinerja tahun 2020 termasuk adendum kontrak kinerja
Bab III Akuntabilitas Kinerja
A Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi
B Realisasi Anggaran Prioritas
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan oleh DJPB untuk mendukung agenda prioritas nasional yang termaktub dalam RKP
tahun 2020
C Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja
D Kinerja Lain-Lain
Pada sub bab ini diuraikan kinerja lainnya DJPb pada tahun yang bersangkutan meliputi
kinerja dalam inovasi manajemenpelayanan inisiatif pemberantasan korupsi penghargaan
dan capaian lainnya
Bab IV Inisiatif Peningkatan Kinerja DJPb
Pada bab ini diuraikan inisiatif yang telah dilakukan DJPb dalam meningkatkan kinerjanya yang dimulai
dari penjelasan tindak lanjut atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) DJPb dan
dilanjutkan dengan penjelasan revitalisasi manajemen kinerja DJPb
Bab V Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa
mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya
Lampiran
Lampiran LAKIN DJPb Tahun 2020 meliputi Perjanjian Kinerja DJPb Tahun 2020 Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) DJPb Tahun 2020 Formulir Pengukuran Kinerja DJPb Tahun 2020 dan
Informasi Kinerja dan Anggaran DJPb Tahun 2020
LAKIN DJPb 2020 12
HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGAKAN
LAKIN DJPb 2020
LAKIN DJPb 2020
A Rencana Strategis
B Renjcan Kerja (Renja) dan Rencana Kerja
dan Anggaran
C Perjanjian Kinerja
15 LAKIN DJPb 2020
A Rencana Strategis
P E R E N C A N A A N K I N E R J A
Dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan ldquoMenjadi Pengelola Keuangan Negara untuk
Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif Kompetitif Inklusif dan Berkeadilanrdquo Visi DJPb
tahun 2020-2024 yaitu
ldquoMenjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Duniardquo
Pada Misi Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 DJPb mendukung misi nomor 3 (Memastikan
belanja negara yang berkeadilan efektif efisien dan produktif) dan nomor 4 (Mengelola neraca
keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum) Dukungan tersebut diwujudkan melalui
1 Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent efisien dan optimal
2 Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien efektif dan akuntabel
3 Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel transparan andal dan
tepat waktu
4 Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern inklusif dan berkelanjutan
5 Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern
6 Mewujudkan tata kelola sumber daya proses bisnis dan sistem teknologi informasi
perbendaharaan yang modern efektif dan adaptif
Sebagai pengelola APBN di bidang Perbendaharaan DJPb berfokus untuk mewujudkan fungsi
perbendaharaan yang memiliki kinerja tinggi dan sesuai dengan best practices transparan dan
akuntabel Dengan pengelolaan fiskal yang baik diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan
dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud
Dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 DJPb berperan dalam pelaksanaan Agenda
Pembangunan 1 (AP1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan
berkeadilan dan Agenda Pembangunan 3 (AP3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
dan berdaya saing Dalam hal ini DJPb terlibat dalam arah kebijakan nasional dalam pelaksanaan AP1
Hal Arti
Pengelola perbendaharaan negara
DJPb mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara sesuai Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Unggul Memiliki makna utama atau terbaik dalam kualitas kinerja
Di tingkat dunia Kualitas kinerja yang dihasilkan DJPb memiliki kualitas setara
dengan kualitas kinerja dengan pengelola perbendaharaan di negara
lainnya yang telah sesuai dengan best practices
LAKIN DJPb 2020 16
yaitu (1) penguatan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi (2)
penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi Sementara itu dalam pelaksanaan AP3 DJPb
terlibat pada arah kebijakan nasional mengentaskan kemiskinan
Dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan DJPb menjalankan arah kebijakan
Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 yaitu
1 Pengelolaan belanja negara yang berkualitas
2 Pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif
dengan risiko yang terkendali
3 Birokrasi dan layanan publik yang agile efektif dan efisien
Di samping itu dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJPb dalam mendukung visi dan misi
Kementerian Keuangan ditetapkan lima tujuan DJPb Tahun 2020-2024 yaitu
1 Pengelolaan kas negara yang prudent dan optimal
2 Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel
3 Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan
modern
4 Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal modern dan sesuai best practice
5 Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal
Sebagaimana tertuang dalam Renstra DJPb Tahun 2020-2024 Dalam rangka mendukung pencapaian lima
tujuan DJPb telah menetapkan sembilan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan
untuk dicapai oleh DJPb selama tahun 2020-2024 yaitu
Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan kas negara yang prudent dan optimal
adalah Pengelolaan kas secara aman efektif dan optimal
Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pelaksanaan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN yang efektif yaitu
a Pelaksanaan APBN yang efektif efisien dan akuntabel
b Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel transparan andal dan tepat
waktu
Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola
keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern yaitu
a Pelaksanaan tata kelola investasi pemerintah yang modern dan mendukung inklusi keuangan
berkelanjutan
b Peningkatan produktivitas dan pelayanan BLU kepada masyarakat
Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi
yang andal modern dan sesuai best practice yaitu
a Regulasi dan proses bisnis perbendaharaan yang andal mutakhir dan akuntabel
b Sistem teknologi informasi perbendaharaan yang terintegrasi fleksibel dan ramah pengguna
Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya
organisasi secara modern dan optimal yaitu
a Pengelolaan organisasi dan SDM yang efektif modern dan berintegritas
b Pengelolaan aset dan keuangan yang modern efisien dan akuntabel
17 LAKIN DJPb 2020
No Tujuan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target UIC
2020 1 2 3 4 9
1 Pengelolaan kas negara yang prudent dan optimal
Pengelolaan kas secara aman efektif dan optimal
Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat
475 Dit PKN
2 Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel
Pelaksanaan APBN yang efektif efisien dan akuntabel
Nilai kinerja pengelolaan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (yang menjadi kewenangan DJPb)
80 Dit PA
Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel transparan andal dan tepat waktu
Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti
89 Dit APK
3 Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan BLU yang inovatif dan modern
Pelaksanaan tata kelola investasi pemerintah yang modern dan mendukung inklusi keuangan yang berkelanjutan
Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman
100 Dit SMI
Peningkatan produktivitas dan pelayanan BLU kepada masyarakat
Persentase pencapaian target pendapatan BLU
100 Dit PPK BLU
Persentase BLU yang kinerjanya baik
93
4 Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal modern dan sesuai best practices
Regulasi dan proses bisnis perbendaharaan yang andal muta-khir dan akuntabel
Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan
3 (skala 4)
Dit SP
Persentase implementasi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan negara
75
Sistem teknologi informasi perbendaharaan yang andal dan modern
Tingkat downtime sistem TIK 01 Dit SITP
5 Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal
Pengelolaan organisasi dan SDM yang efektif modern dan berintegritas
Indeks kepuasan pengguna layanan
4 (skala 5)
Sekretariat DJPb
Persentase penyelesaian
delayering 100
Persentase pemenuhan soft dan hard competency
93
Tingkat implementasi learning
organization 75
Indeks integritas Organisasi 90 (skala 100)
Pengelolaan aset dan keuangan yang modern efisien dan akuntabel
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
95
Tingkat kualitas pengelolaan BMN
100
Tabel 2A1 Target Kinerja DJPb pada Renstra DJPb
LAKIN DJPb 2020 18
No Tujuan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target UIC
2020 1 2 3 4 9
1 Pengelolaan Perbendaharaan dan Kekayaan Negara yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali
Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif efisien dan akuntabel
Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang
3 (skala 4)
Dit PKN dan DJPPR
Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN
4 (skala 4)
Dit APK dan Itjen
Nilai kinerja pelaksanaan anggaran KL
88 Dit PA
Persentase instansi Pemerintah Pusat (KL) yang mendapatkan opini WTP
91 Dit APK
Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial
Indeks efektivitas investasi pemerintah
4 (skala 5)
Dit SMI DJKN dan DJPPR
2 Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile Efektif dan Efisien
Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
Persentase penyelesaian proyek strategis TIK
85 Dit SITP dan Unit Eselon I
terkait
Pelaksanaan tugas khusus yang optimal
Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus
100 BPDPKS PIP dan BPDLH
Sementara target kinerja DJPb tahun 2020 dalam rangka mendukung Renstra Kementerian Keuangan
adalah
Tabel 2A2 Target Kinerja DJPb pada Tingkat Kementerian tahun 2020-2024
19 LAKIN DJPb 2020
B Rencana Kerja ( Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
1 Rencana Kerja ( Renja)
Dalam kerangka penguatan perencanaan pembangunan seperti diamanatkan pada Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional Bappenas menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 dengan
pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program) dan pendekatan Tematik
Holistik Integratif dan Spasial (THIS) Dokumen RKP tahun 2020 memuat hasil evaluasi pencapaian
Prioritas Nasional (PN) RKP 2018 rancangan kerangka ekonomi makro arah pengembangan wilayah
pendanaan pembangunan prioritas pembangunan nasional pembangunan bidang serta kaidah
pelaksanaan Tema pembangunan tahun 2020 adalah Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk
Pertumbuhan Berkualitasrdquo yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil
pembangunan RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka
pelaksanaan RPJMN 2020-2024
Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan dalam penyusunan RKP tahun 2020
dilakukan beberapa hal yaitu
(1) Menjaga konsistensi jumlah Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) sama dengan RKP
2019 sebanyak 5 PN dan 25 PP
(2) Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran PN PP dan Kegiatan Prioritas (KP)
(3) Menjadikan konsep pengembangan wilayah menjadi basis dalam penyusunan PP dan KP serta
(4) Mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan yang mencakup belanja KementerianLembaga (K
L) belanja non-KL belanja transfer ke daerah pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sumber
pembiayaan lainnya seperti melalui pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha
(KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA) serta upaya pemanfaatan potensi investasi
melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Penjabaran rencana pembangunan dokumen RKP tahun 2020 dapat dikelompokkan ke dalam prioritas
pembangunan nasional dan pembangunan bidang Prioritas pembangunan nasional secara lebih rinci
dijabarkan ke dalam PN PP dan KP dengan menjaga ketepatan hierarki sasaran dan ketepatan
indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan
dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target
pembangunan serta dapat terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara
efektif Penjabaran RKP tahun 2020 ke dalam 5 (lima) PN meliputi
(1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
(2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah
(3) Nilai TambahSektor Riil Industrialisasi dan Kesempatan Kerja
(4) Ketahanan Pangan Air Energi dan Lingkungan Hidup serta
(5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan Sasaran prioritas pembangunan yang menjadi fokus pada
tahun 2020 diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan
LAKIN DJPb 2020 20
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Keuangan dan DJPb Tahun 2020 telah dilakukan pada
tahun 2019 sejalan dengan informasi Bappenas terkait rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Tahun 2020 Renja memuat kebijakan program dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta
kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk Renja dirinci menurut
indikator keluaran pada tahun rencana prakiraan sasaran tahun berikutnya lokasi pagu indikatif
sebagai indikasi pagu anggaran serta cara pelaksanaannya
Proses penyusunan Renja diawali dengan arahan dari Sekretariat Jenderal pada Forum Sekretaris
(Forses) terkait perencanaan penganggaran Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya
Resource Forum dalam bentuk Bilateral Meeting Resource Forum merupakan sarana koordinasi antara
fungsi pengelola sumber daya dan fungsi teknis yang diinisiasi oleh fungsi perencanaan kinerja dan
anggaran di lingkungan Kementerian Keuangan Resource Forum dilaksanakan dalam rangka penetapan
target kinerja dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran
strategis Kementerian Keuangan Pelaksanaan Resource Forum diatur dalam Surat Edaran Menteri
Keuangan Nomor SE-6MK12016 tentang Tata Cara Pelaksanaanu Resource Forum Dalam Rangka
Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Keuangan Resource Forum bersifat terbuka dua arah
berbasis bukti dan berorientasi pada perbaikan ke depan serta fokus pada pencapaian outputs dan
outcomes Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh unit eselon I sebagai bahan dalam pelaksanaan
Bilateral Meeting dan Trilateral Meeting
Tujuan dilakukannya Resource Forum adalah untuk meningkatkan kualitas penyusunan Renja dalam
mengimplementasikan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) lingkup Kementerian Keuangan Di samping
itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mewujudkan komitmen koordinasi dan rasa memiliki (sense of
ownership) dalam proses perencanaan anggaran dengan melibatkan semua sumber daya organisasi
(resource) Sejalan dengan hal tersebut penyelenggaraan Resource Forum diselaraskan dengan struktur
rencana kerja berdasarkan logic model penataan Arsitektur Dan Informasi Kinerja (ADIK) sehingga
pelaksanaan pembahasan difokuskan pada outcome output aktivitas input serta indikator
kesuksesan dari suatu output dan outcome Resource Forum mengacu pada perspektif pencapaian
tahun lalu proyeksi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dan usulan rencana kerja serta inisiatif
strategis tahun yang akan datang
Dalam hal dukungan untuk Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2020 DJPb memiliki peran penting
dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional ke-1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan
Kemiskinan dan Prioritas Nasional ke-3 Nilai TambahSektor Riil Industrialisasi dan Kesempatan Kerja
Peran DJPb dalam prioritas nasional ditunjukkan sebagaimana pada Tabel 2B1
21 LAKIN DJPb 2020
Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Sasaran PN Proyek Prioritas
Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
Pengentasan Kemiskinan
Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga
Sasaran PN Meningkatnya cakupan penduduk miskin dan rentan yang dapat mengakses dana ultra mikro
Proyek PN Pemberian Modal Usaha
Proyek KL Mendukung PN 1 Penguatan Proses Bisnis dan
Kelembagaan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)
2 Usaha Ultra Mikro yang terfasilitasipembiayaan Ultra Mikro
Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
Reformasi fiskal Sasaran PN Terlaksananya reformasi fiskal
Nilai TambahSektor Riil Industrialisasi dan Kesempatan Kerja Proyek PN
Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system)
Proyek KL Mendukung PN 1 Satker yang Mengimplementasikan
SAKTI 2 HardwareSoftware untuk
Peningkatan Kapasitas Layanan SPAN SAKTI dan MPN
Tabel 2B1 Sasaran Pendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2020 Lingkup DJPb
LAKIN DJPb 2020 22
Kode Program Kegiatan
Output
Nama Program KegiatanIndikator Vol Target
Pagu
0150809 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara 814654068400000
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KL 88
Indeks opini BPK atas LKPP 4
Indeks Likuiditas Kas Negara 3
1698 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
1893480600000
Indeks Penyelesaian UU PP APBN Secara Tepat Waktu 4
lndeks Penyelesaian LKPP (Unaudited) dan LK- BUN Secara Tepat Waktu
3
001 Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 6 929728700000
Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah Ditindaklanjuti
89
006 Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics)
3 48930500000
Indeks Penyelesaian Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics) secara tepat waktu
3
002 PeraturanPedoman Terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
5 188555500000
Persentase Penyelesaian RPMKRKMK Kebijakan Sesuai Program Perencanaan RPMKRKMK
70
Persentase penyusunan modul Sistem Akuntansi Instansi dan BUN
100
003 Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) 1 164673000000
Persentase Penyelesaian Pengembangan SIKRI 100
005 Pedoman terkait Standar Akuntansi Pemerintahan 5 506121900000
Nilai Efektivitas Edukasi dan Komunikasi 85
Persentase Kajian SAP di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah
100
994 Layanan Perkantoran 1 51188700000
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95
951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 4282300000
Persentase Kualitas Pemenuhan BMN 92
1699 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 916573700000
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Lembaga
88
Persentase Implementasi Kebijakan dalam rangka pening-katan efisiensi dan efektivitas Pelaksanaan Anggaran
100
001 Peraturan bidang Pelaksanaan Anggaran 5 157425900000
Persentase Penyelesaian RPMK RKMK Kebijakan Sesuai Program Perencanaan RPMK RKMK
70
Adapun rincian Renja DJPb Tahun 2020 secara garis besar dapat ditunjukkan pada Tabel 2B2
Tabel 2B2 Rencana Kerja (Renja) DJPb Tahun 2020
23 LAKIN DJPb 2020
004 Layanan Pelaksanaan Anggaran 533 265092500000
Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Revisi DIPA Kewenangan DJPb
100
Nilai Kinerja Penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa 75
1700 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
860105700000
Persentase BLU yang Kinerjanya Baik 93
Persentase pencapaian target pendapatan BLU 100
001 Peraturan dan Ketetapan Terkait Pengelolaan Keuangan BLU 35
221993700000
Persentase Penyelesaian RPMK RKMK Kebijakan Sesuai Program Perencanaan RPMK RKMK
70
Persentase penyelesaian RKMK penetapan BLU secara tepat waktu
90
Persentase penyelesaian RPMK penetapan tarif BLU secara tepat waktu
80
Persentase penyelesaian RKMK penetapan remunerasi BLU secara tepat waktu
80
002 Satker Badan Layanan Umum yang dibina 218 600780000000
Indeks Kepuasan Publik atas Layanan Dit Pembinaan PK BLU
415
Indeks efektifitas edukasi dan komunikasi 85
Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti BLU 75
003 Dokumen UAR dan UAT Sistem Aplikasi dan Informasi
2 37332000000
Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi BIOS 75
1701 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara 987531900000
Indeks Efektifitas Pengelolaan Arus Kas 31
Indeks Kualitas Optimalisasi Kas 31 002 Peraturan dan Petunjuk Teknis Terkait dengan
Peningkatan Pengelolaan Kas Negara 5 8230200000
Persentase Penyelesaian RPMK RKMK Kebijakan Sesuai Program Perencanaan RPMK RKMK
70
003 Perjanjian Kerjasama dalam rangka Pengelolaan Kas Negara
4 51438200000
Indeks kepatuhan Bank Operasional dan BankPos Persepsi dalam melaksanakan Kontrak
325
007 Remunerasi dari Pengelolaan Kas Negara 5 Triliun 710016400000
Jumlah Penerimaan dari Pengelolaan Kas 5
Persentase Akurasi Data Rekening Pemerintah Pusat 90
Indeks efektivitas pengelolaan kas pinjaman dan hibah 33
Kode Program Kegiatan
Output
Nama Program KegiatanIndikator Vol Target Pagu
003 Kajian Pelaksanaan Anggaran 10 494055300000
Indeks ketepatan waktu penyusunan reviu pelaksanaan anggaran spending review dan laporan khatulistiwa (KFR Gabungan)
35
Nilai efektivitas edukasi dan komunikasi terkait pelaksanaan anggaran
90
Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Kajian Monev Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
3
LAKIN DJPb 2020 24
1702 Manajemen lnvestasi dan Penerusan Pinjaman 1654693600000
Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman
100
Indeks Kualitas LK BA 99904 4 001 Rekomendasi Terkait Manajemen Investasi 41 748978700000
Persentase penyaluran dana di bidang investasi subsidi dan pembiayaan secara optimal
95
lndeks Pemanfaatan SIKP oleh Stakeholder 4
002 Proses Bisnis dan Kelembagaan Pembiayaan Ultra Mikro
334 632843600000
Tingkat Efektivitas pembinaan terhadap BLU Pengelola Dana
80
003 Peraturan Terkait Sistem Manajemen lnvestasi 4 86586000000
Persentase Penyelesaian RPMK RKMK Kebijakan Sesuai Program Perencanaan RPMK RKMK
78
Indeks Kepatuhan Stakeholder 360
004 Layanan Penyaluran Penagihan dan Setelmen Investasi
242 32922300000
Persentase Penyaluran Dana di Bidang lnvestasi Subsidi dan Pembiayaan Secara Optimal
90
Persentase jumlah tagihan yang dikirimkan kepada debitur secara tepat waktu
100
951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 22354200000
Persentase Pengelolaan BMN yang optimal 92
970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 12089100000
Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis SFO 83
Nilai Rata-Rata Hard Competency Pegawai 77
Nilai Kualitas Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAKPB
81
994 Layanan Perkantoran 1 118919700000
01 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95
Kode Program Kegiatan
Output
Nama Program KegiatanIndikator Vol Target
Pagu
009 Laporan Keuangan Kuasa BUN terkait Pengelolaan Kas 6 17456600000
Indeks kualitas laporan keuangan Kuasa BUN Pusat 4 Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN
yang telah ditindaklanjuti 89
011 79 49123500000
Indeks Validitas Data Transaksi Penerimaan Negara 3 Indeks kepatuhan Bank Operasional dan BankPos
Persepsi dalam melaksanakan kontrak 325
951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 26237400000 Persentase Pengelolaan BMN yang optimal 92
970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 10622800000
Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis SFO 83
Nilai Rata-Rata Hard Competency Pegawai 77
Nilai Kualitas Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAKPB
81
994 Layanan Perkantoran 1 114406800000
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95
25 LAKIN DJPb 2020
003 Layanan Pembayaran Program Jaminan Sosial PFK SiLPA dan Penanganan Bantuan Hukum
33 150231900000
Persentase kinerja pembayaran dana program jaminan sosial selisih harga beras Bulog dan dana PFK
85
lndeks Kualitas Laporan Keuangan BA 99999 (Transaksi Khusus)
4
Persentase Penanganan Perkara Hukum Keuangan Negara
95
004 Pejabat Fungsional yang Dibina untuk Pengendalian Mutu Kompetensi
2500 182758000000
Persentase Implementasi Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan
5
Nilai efektivitas edukasi dan komunikasi 85 005 Pengelola Perbendaharaan dan Pejabat Fungsional
Perbendaharaan yang tersertifikasi 9550 622527000000
Persentase peserta diklat teknis di bidang pembinaan teknis dan analisis perbendaharaan negara yang lulus diklat
90
Persentase Pengelola Perbendaharaan KL yang lulus uji kompetensi
90
1704 Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
18132899700000
Persentase Tingkat lmplementasi Aplikasi SAKTl 100 Persentase Penyelesaian Program Transformasi Digital 80
001 Sistem lnformasi dan Teknologi Perbendaharaan 12 663937600000
Persentase tingkat penyempurnaan aplikasi perbendaharaan
100
Persentase implementasi DIGIT 80 Persentase keberhasilan switch over sistem TIK pada
DC DRC 80
002 Satker Yang Mengimplementasikan SAKTI 20000 2886436200000
Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi 85
Indeks kepuasan publik atas layanan SITP 452 004 Hardware Software untuk Peningkatan Kapasitas
Layanan SPAN SAKTI dan MPN 3 10701661800000
Persentase tingkat penyempurnaan aplikasi perbendaharaan (SPAN SAKTI dan MPN)
90
Persentase downtime sistem TIK 010
Kode Program Kegiatan
Output
Nama Program KegiatanIndikator Vol Target
Pagu
1703 Harmonisasi dan Penyusunan Regulasi serta Proses Bisnis Perbendaharaan
1597063600000
Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan 3
Indeks kepuasan Publik atas layanan Direktorat Sistem Perbendaharaan
452
001 Peraturan Bidang Perbendaharaan 7 158805900000
Persentase penyelesaian peraturan dan permasalahan proses bisnis perbendaharaan
97
lndeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Harmonisasi Peraturan
35
002 Rekomendasi Penyempurnaan Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Pembinaan Hukum Keuangan Negara
28 482740800000
Presentase Penyelesaian Program Transformasi Digital
80
Persentase pencapaian kerja sama keuangan internasional
50
Persentase penyelesaian kajian sistem perbendaharaan
100
LAKIN DJPb 2020 26
994 Layanan Perkantoran 1 131070100000
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95
1705 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara 45407724900000
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KL 88
Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang Berkualitas 94
002 Layanan Perbendaharaan Kuasa BUN di Daerah 25265 2979581500000
Persentase Penyelesaian SP2D secara tepat waktu 9940
Indeks Kepuasan Satker terhadap Layanan KPPN 453
Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi 86
003 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah 1440 1125264200000
Persentase Penyampaian LPJ Bendahara Mitra Kerja KPPN Secara Andal dan Tepat Waktu
975
Persentase Rekonsiliasi Tingkat UAKPA secara Tepat Waktu dan Andal
981
951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 180 10741166500000
Persentase Pengelolaan BMN yang Optimal 92
970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 180 1661469400000
Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis SFO 83
Nilai Rata-Rata Hard Competency Pegawai 77
Nilai Kualitas Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAKPB
81
994 Layanan Perkantoran 180 28900243300000
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95
1706 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah 20134026800000
Nilai Kualitas LK BUN Tingkat Kanwil 94
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KL 88
Nilai Kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil 89
Persentase Rekonsiliasi Tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal
981
Nilai Kualitas Laporan Goverment Finance Statistic (GFS) Tingkat Wilayah
77
Nilai Kualitas Laporan RPA Kanwil 89
Nilai Rata-Rata Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN
75
Kode Program Kegiatan
Output
Nama Program KegiatanIndikator Vol Target
Pagu
003 Layanan Manajemen Operasional SPAN 1 3749794000000
Persentase Downtime Sistem TIK 010
Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program
78
Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran satker yang diselesaikan tepat waktu
100
Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi 86
31 LAKIN DJPb 2020
C Perjanjian Kinerja
1 Perjanjian Kinerja DJPb Tahun 2020
Penetapan kinerja DJPb tahun 2020 dalam wujud Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Perbendaharaan
dengan Menteri Keuangan dijabarkan dalam 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 26 (dua puluh enam)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis dan IKU tersebut terangkum dalam Peta Strategi DJPb
tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2C1
Gambar Peta Strategis DJPb Tahun 2020
Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif yaitu
Stakeholders Perspective
Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan
sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder (pemangku kepentingan) Stakeholder adalah
pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output
atau outcome dari suatu organisasi tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung
Customer Perspective
Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan
customer (pengguna layanan) danatau harapan organisasi terhadap customer Customer merupakan
pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi
Internal Process Perspective
Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola
organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer (value chain)
LAKIN DJPb 2020 32
Learning and Growth Perspective
Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang
ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna
menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder
Sebelas sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif untuk tahun 2020 dapat
dijelaskan sebagai berikut
A) Stakeholders perspecitve terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis yaitu
1 Pengelola perbendaharaan dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko terkendali
Pengelolaan perbendaharaan artinya Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi sesuai Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pengelolaan perbendaharaan yang dilaksanakan
oleh Ditjen Perbendaharaan juga untuk mendukung pengelolaan pembiayaan dalam rangka mencukupi
kebutuhan kas dalam pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan tugas pengelolaan perbendaharaan negara sebagaimana tersebut di atas wajib dikelola
secara akuntabel yaitu tertib taat pada peraturan perundang-undangan transparan dan bertanggung
jawab Selain itu pengelolaan perbendaharaan juga diharapkan dilakukan secara produktif yaitu dapat
menjadi nilai tambah dalam membangun pondasi kokoh atas fundamental ekonomi negara Indonesia
Namun demikian pengelolaan perbendaharaan dan risiko tersebut harus dilakukan dengan
mengutamakan prinsip kehati-hatian efektif dan efisien
B) Customer perspective terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis yaitu
2 Birokrasi dan layanan publik yang agile efektif dan efisien
Sebagaimana undang undang tentang Pelayanan Publik setiap institusi penyelenggara negara dibentuk
semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam
rangka memenuhi kebutuhan pelayanaan sesuai peraturan atas barangjasapelayanan adminsitratif
yang disediakan oleh penyelenggara negara
Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu
meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global diperlukan
birokrasi yang agile efisien dan efektif yaitu yang fleksibel lincah dan cepat dalam merespon
perubahan serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk
mendapatkan targetoutput yang telah ditetapkan secara optimal
C) Internal process perspective terdiri atas 6 (enam) sasaran strategis yaitu
Kebijakan adalah konsep besar yang menjadi dasar dan pemberi arah dalam pelaksanaan dan
pengembangan Sistem Perbendaharaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
33 LAKIN DJPb 2020
Optimal adalah sesuai dengan kebutuhan implementatif dan tidak saling bertentangan Formulasi
kebijakan yang optimal mengandung makna bahwa perumusan konsep besar yang menjadi dasar dan
pemberi arah dalam pelaksanaan dan pengembangan Sistem Perbendaharaan untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan sudah sesuai dalam menghasilkan outputoutcome sesuai tujuan
4 Komunikasi edukasi dan standardisasi yang berkesinambungan
Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas
peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan
kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi Standardisasi bertujuan untuk
mewujudkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perbendaharaan melalui
peningkatan kompetensi pengelola perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang
dipersyaratkan dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di
seluruh KementerianLembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing Standardisasi pengelola perbendaharaan dimaksud
dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas uji kompetensi sertifikasi kompetensi dan
pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan Dalam rangka memenuhi tuntutan
perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis dibutuhkan strategi komunikasi edukasi
dan standardisasi yang kontinu tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker
mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai aspek teknis pengelolaan perbendaharaan
5 Pengelolaan kas dan pembiayaan yang pruden dan optimal
Pengelolaan kas dan pembiayaan yang optimal artinya dapat memanfaatkan kas yang ada sesuai
dengan kebutuhan memanfaatkan idle cash dengan hasil yang maksimal meminimalisir cost dengan
mempertimbangkan biaya dan manfaat dimana manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan
dengan biaya yang harus dikeluarkan Sedangkan pruden dalam pengelolaan kas dan pembiayaan
negara berarti kemampuan dalam mengelola kas negara dengan mempertimbangkan prinsip
kehati-hatian
6 Monev perbendaharaan yang optimal
Dalam rangka memastikan proses pengelolaan perbendaharaan dapat dilakukan sesuai dengan
ketentuan dan dapat mencapaia output yang telah ditetapkan perlu dilakukan langkah-langkah
strategis secara komprehensif atas pelaksanaan anggaran kepada Internal DJPb maupun para
Stakeholder Langkah-langkah strategis tersebut disusun dan dievaluasi secara periodik dan terukur
sehingga secara langsung dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran
internal DJPb maupun KementerianLembaga
7 Pelaksanaan tugas khusus (special mission) yang optimal
Pelaksanaan special mission merupakan tugas khusus diluar core business di bidang pelaksanaan
anggaran yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Dalam pelaksanaan tugas
tersebut seluruh sumber daya Ditjen Perbendaharaan diharapkan dapat bekerja secara optimal Optimal
memiliki makna bahwa Ditjen Perbendaharaan mampu melaksanakan tugas special mission tersebut
sesuai peraturan yang ada serta dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan
LAKIN DJPb 2020 34
8 Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel transparan dan tepat waktu
Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan
penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat Penyusunan laporan keuangan Pemerintah
harus disusun secara profesional dan modern Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat
diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP penyelesaian rekomendasi BPK serta opini
audit yang baik dari BPK
D) Learning and growth perspective terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis yaitu
9 Organisasi dan SDM yang optimal
Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-
kegiatan dalam rangka mencapai tujuan Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di
dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika
transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki
kepemimpinan yang tepat mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima
dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan
penuh semangat efektif efisien dan produktif sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai
hasil kerja yang optimal
10 Pengelolaan keuangan yang otpimal
Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan pelaksanaan dan monitoring anggaran selama satu
tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder Dana yang tersedia
dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan
dan dapat dipertanggungjawabkan
Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi
output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran selama satu tahun tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK
11 Sistem Informasi perbendaharaan yang andal dan modern
Kementerian Keuangan sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi
terkait kebijakan tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat
luas melalui kampanye komunikasi yang efektif tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan
pengetahuan dukungan dan partisipasi publik
Sistem manajemen informasi yang andal akan terwujud dengan adanya pengelolaan layanan TIK yang
andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK penyediaan dan pemenuhan layanan TIK serta
penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan TIK sesuai ketentuan yang disepakati
pada Katalog Layanan TIK SLA dan atau Business Impact Analysis (BIA)
35 LAKIN DJPb 2020
Pada tahun 2020 11 (sebelas) Sasaran Strategis tersebut terdiri atas 26 (dua puluh enam) Indikator
Kinerja Utama (IKU) serta 2 (dua) sub IKU yang masing-masing ditargetkan pada Kontrak (Perjanjian)
Kinerja Tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2C1
Tabel 2C1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-One DJPb Tahun 2020
1 Pengelola perbendaharaan dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko terkendali
1a-CP Indeks opini BPK atas LKPP 4 (WTP)
1b-N Indeks efektivitas investasi pemerintah 325 (Skala 4)
1c-CP Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang
3 (skala 4)
2 Birokrasi dan layanan publik yang agile efektif dan efisien
2a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan 4 (skala 5)
3 Perumusan kebijakan yang optimal
3a-N Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan
3 (skala 4)
4 Komunikasi edukasi dan standardisasi yang berkesinambungan
4a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi 87
4b-N Persentase implementasi jabatan fungsional bidang perbendaharaan
75
5 Pengelolaan kas yang pruden dan optimal
5a-N Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat
475
5b-CP Indeks pengendalian biaya atas SILPA 3 (skala 4)
6 Monev perbendaharaan yang optimal
6a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran KL 88
6b-CP Tingkat implementasi redesign sistem penganggaran
100
6c-N Persentase pencapaian target pendapatan BLU
100
7 Pelaksanaan tugas khusus (special mission) yang optimal
7a-CP Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus
100
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
8 Akuntansi dan pelaporan
keuangan negara yang
akuntabel transparan dan
tepat waktu
8a-N Rata-rata indeks opini BPK atas LK KL
dan LK BUN
36
8b-N Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti
9 Organisasi dan SDM yang optimal
9a-N Persentase pemenuhan standar soft dan
hard competency 9b-CP Persentase penyelesaian delayering
9c-CP Persentase efisiensi belanja birokrasi
9d-CP Indeks integritas organisasi
9d1-CP Tingkat pemenuhan kriteria ZI WBK
9d2-CP Indeks persepsi integritas
9e-CP Persentase penyelesaian program RBTK
9f-CP Tingkat implementasi learning organisastion
10 Pengelolaan keuangan yang optimal
10a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95
10b-CP Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 15
11 11a-CP Indeks efektivitas komunikasi publik
11b-CP Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK
11c-N Persentase tingkat implementasi SAKTI
LAKIN DJPb 2020 36
No Kegiatan Anggaran
1 Penyelenggaraan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Rp
2 Pembinaan pelaksanaan anggaran Rp
3 Pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum Rp
4 Peningkatan pengelolaan kas negara Rp
5 Manajemen investasi dan penerusan pinjaman Rp
6 Harmonisasi dan penyusunan regulasi serta proses bisnis perbendaharaan
Rp
7 Pengembangan sistem informasi dan teknologi perbendaharaan
Rp
8 Penyelenggaraan kuasa bendahara umum negara Rp
9 Pembinaan pelaksanaan perbendaharaan di wilayah Rp
10 Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya DJPb Rp
11 Pengelolaan dana bergulir usaha mikro Rp
12 Penghimpunan pengelolaan dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit
Rp
Rp Jumlah
Ket Pagu sesuai pagu yang dicantumkan dalam Kontrak Kinerja Dirjen Perbendaharaan Tahun
2020 (sesuai Pagu DIPA Awal)
Pada kontrak kinerja tahun 2020 terdapat inisiatif strategis Pengadaan Hardware dan Software untuk
Peningkatan Kapasitas Layanan IT DJPb untuk mendukung sasaran strategis
Peningkatan
Kapasitas Server SAKTI dan Renewal Lisensi untuk SPAN dan MPN IS ini didukung pendanaan
sebesar Rp 10701661800000
Sebagaimana disepakati dalam Kontrak (Perjanjian) Kinerja DJPb Tahun 2020 dalam upaya mencapai 11
(sebelas) sasaran strategis tersebut DJPb didukung pendanaan yang dibagi ke 12 (dua belas) jenis
kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2C3 Adapun rincian pendanaan dan kinerja lebih lanjut
diuraikan pada Lampiran IV LAKIN ini
Tabel 2C2 Pendanaan per Kegiatan untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2020
37 LAKIN DJPb 2020
2 Refinement Kontrak Kinerja 2020
Dalam rangka menjamin tercapainya Sasaran Strategis yang lebih optimal DJPb melakukan
penyempurnaan IKU tahun 2020 Penyempurnaan yang dilakukan di antaranya melalui perubahan
uang lingkup IKU penetapan IKU baru mempertahankan IKU lama yang menunjang pencapaian
sasaran strategis 2020 dan penghapusan IKU dengan rincian penjelasan sebagai berikut
A Perubahan ruang lingkup IKU
1 Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan
Aspek Efektivitas peraturan perbendaharaan merupakan penyelesaian peraturan
perbendaharaan sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah dalam penyusunan peraturan
serta uji dampak terhadap implementasi peraturan perbendaharaan yang dilakukan dengan
Metode ROCCIPI Penukuran IKU ini ada tahun sebelumnya diukur dari 2 komponen yaitu
Indeks Penyelesaian RPMK
Indeks Uji Dampak PMK dengan Metode ROCCIPI
Untuk tahun 2020 ditambahkan 1 (satu) komponen pengukuran yaitu Indeks Tindak lanjut Uji
Dampak PMK dengan Metode ROCCIPI Target tahun 2020 ditetapkan tetap indeks 3 (skala 4)
2 Nilai kinerja pelaksanaan anggaran KL
Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran KL
diperlukan suatu alat penilaian kualitaskinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis
perubahan perilaku dan pola pikir satkerKL dalam pelaksanaan anggaran
Nilai kinerja pelaksanaan anggaran KL mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara
kuantitatif yang dapat terwakili oleh aspek dan variabel sebagai berikut
1 Aspek Kesesuaian dengan perencanaan Variabel Frekuensi Revisi DIPA (REV) Deviasi Hala-
man III DIPA (HAL3) Pagu Minus (MIN)
2 Aspek Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Variabel Retur SP2D (RTR) Realisasi Anggaran
(REAL) Penyelesaian Tagihan (TAG) Konfirmasi Capaian Output (CAPOUT)
3 Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan Variabel Penerbitan SPM secara benar (SPM) Deviasi
RenkasRPD Harian (RPD)
4 Aspek Kepatuhan terhadap regulasi Variabel Ketepatan Waktu Data Kontrak (KTR)
Pertanggungjawaban UP (PUP) Penyampaian LPJ (LPJ) Dispensasi SPM (DSPM)
IKU Nilai kinerja pelaksanaan anggaran KL merupakan cascading indirect dari Kemenkeu-Wide
Pada level Kemenkeu-Wide IKU tersebut diukur berdasarkan 3 (tiga) komponen yaitu
1) IKPA DJPb 2) SMART DJA 3) Penilaian Kinerja daerah DJPK
Pada level Kemenkeu-One DJPb IKU tersebut hanya diukur berdasarkan nilai IKPA Pada 2020
terdapat reformulasi perhitungan IKPA (penambahan indikator konfirmasi capaian output
perubahan bobot penyesuaian perhitungan untuk revisi-UPTUP-hal III) sehingga target tahun
2020 ditetapkan tetap 88
LAKIN DJPb 2020 38
3 Persentase pemenuhan standar soft dan hard competency
IKU tersebut merupakan cascading dari Kemenkeu-Wide dan merupakan IKU lama pada Kontrak
Kinerja Kemenkeu-Wide maupun Kemenkeu-One DJPb Khusus untuk DJPb terdapat reformulasi
pengukuran IKU tersebut dengan menambahkan nilai standar hard competency sehingga IKU
tersebut diukur berdasarkan 2 (dua) komponen yaitu
1 Soft competency pegawai dengan target 95
2 Hard competency pegawai dengan target 91
Pemenuhan soft competency pejabatpegawai DJPb diukur berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan
(indeks kesesuaian minimal 78)
a SKJ (Standar Kompetensi Jabatan) adalah Jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat
keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan
b Job Person Match adalah Indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ
Target IKU Tahun 2020 adalah 93
B Penetapan IKU Baru
1 Indeks efektivitas investasi pemerintah
diukur berdasarkan data yang diperoleh melalui monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran
investasi Untuk mengukur tingkat efektifitas investasi pemerintah tersebut dilakukan pengukuran
dengan menggunakan dua variabel sebagai berikut
1 Penyaluran Investasi yang terdiri dari
A Deviasi rencana penarikan dana ( membandingkan antara realisasi dengan perencanaan
halaman III DIPA)
B Tingkat penyerapan dana (membandingkan antara realisasi DIPA dengan Komitmen
Penyaluran)
2 Ketepatan Sasaran yang diukur berdasarkan hasil survei atas pencapaian sasaran investasi
BUMN investasi PemdaBUMD dan Penyaluran UMi
Target awal tahun 2020 adalah indeks 325 (skala 4) kemudian di-addendum menjadi indek 4 dari
skala 5
Penyaluran dana investasi pemerintah berupa
penyaluran dana ke Pusat Investasi Pemerintah
(PIP) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
(LPDP) penyaluran dana penerusan pinjaman
(SLA) dari Ditjen Perbendaharaan ke Pengguna
Dana (selaku debitur atas penerusan pinjaman)
penyaluran subsidi dan kredit program (tidak
termasuk KUR) Persentase ketepatan sasaran
39 LAKIN DJPb 2020
2 Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang
Rasio Optimalisasi Kas terhadap Bunga Utang adalah perbandingan antara penerimaan optimalisasi
kas atau return on investment (RoI) oleh DJPb dengan cost of fund atas utang yang diterbitkan oleh
DJPPR pada tahun berkenaan Hasil DJPb adalah return on investment dari pengelolaan atas
penempatan saldo kas pada Bank Indonesia dan hasil dari optimalisasi melalui pengelolaan
Treasury Dealing Room berupa penempatan uang pada bank umum pemerintah serta transaksi
reverse repo SBN dan Treasury otional Pooling (TNP) Biaya Bunga merupakan biaya bunga atas
penerbitan (issuance) utang pada tahun berkenaan (tidak memperhitungkan biaya bunga dari utang-
utang pada tahun-tahun sebelumnya) Target IKU tahun 2020 adalah 3 dari Skala 4
Target rasio minimal yang harus dicapai adalah 02 dengan rentang rasio yaitu
1 Lebih besar dari 02 merupakan kategori kriteria sangat baik
2 Lebih dari 015 sd 02 merupakan kategori kriteria baik
3 Lebih dari 01 sd 015 merupakan kategori kriteria
cukup
4 Kurang dari 01 merupakan kategori kriteria kurang
3 Indeks pengendalian biaya atas SILPA
IKU tersebut merupakan IKU baru di level Kemenkeu-Wide dan Kemenkeu-One DJPb tahun 2020
IKU merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Keuangan pada forum DKO Level Kemenkeu untuk
dilakukan pengukuran terhadap opportunity cost terkait jumlah kas idle berupa SILPA yang
disimpan di BI dengan return yang lebih rendah dari cost of fund jika dilakukan penerbitan bondrdquo
Biaya SiLPA merupakan biaya oportunitas atas
sisa lebih pembiayaan anggaran dalam periode
tertentu Biaya SiLPA dihitung dengan
menggunakan pendekatan perhitungan nominal
SiLPA dikalikan dengan selisih rata-rata
tertimbang yield utang tunai dikurangi dengan
rata-rata tertimbang optimalisasi Kas SiLPA
yang terkendali adalah jumlah SiLPA akumulasi
bulanan yang cost of fund-nya paling minimal
Cost of SiLPA yang paling minimal adalah
sebesar biaya kelebihan penerbitan utang
dikurangi dengan remunerasi hasil optimalisasi
idle cash Biaya kelebihan penerbitan utang
adalah jumlah utang yang diterbitkan dikurangi
dengan jumlah utang yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan kas bulanan
Rata-rata tertimbang yield (weighted average
yield) utang tunai diperoleh dari perhitungan
rata-rata tertimbang dari yield atau biaya
efektif utang tunai baru (SBN dan pinjaman
Program) yg ditarik atau diterbitkan pada tahun
berjalan Rata-rata tertimbang remunerasi
optimalisasi kas diperoleh dari perhitungan rata
-rata tertimbang atas optimalisasi kas melalui
penempatan uang pada Bank Indonesia dan
remunerasi pengelolaan berupa penempatan
uang pada bank umum pemerintah serta
transaksi reporeverse repo SBN
Rentang kendali biaya atas SiLPA yang harus
dijaga tersebut yaitu
1 Kurang dari Rp200 miliar dengan indeks 4
atau kriteria sangat baik
2 Lebih dari Rp200 miliar sd Rp250 miliar
dinyatakan dengan indeks 3 atau kriteria baik
3 Lebih dari Rp250 miliar sd Rp300 miliar
dinyatakan dengan indeks 2 atau kriteria
cukup
4 Lebih dari Rp300 miliar dinyatakan dengan
indeks 1 atau kriteria kurang
Target IKU tahun 2020 adalah indek 3 (skala 4)
LAKIN DJPb 2020 40
4 Tingkat implementasi redesign sistem penganggaran
IKU tersebut merupakan IKU baru di level Kemenkeu-Wide maupun Kemenkeu-One DJPb tahun
2020 IKU tersebut merupakan cascading indirect dari Kemenkeu-Wide (diturunkan kepada DJPb
DJA dan Setjen) IKU ini Mengukur keberhasilan atas implementasi redesign system penganggaran
yang diterapkan di Kementerian Keuangan TA 2020 dan perluasannya di seluruh KL TA 2021
Desain penganggaran yang digunakan oleh pemerintah saat ini mempunya beberapa kelemahan
seperti program belanja pusat dan daerah saat ini tidak sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak
optimal Selain itu program yang digunakan dalam dokumen Perencanaan dan dokumen pengang-
garan berbeda sehingga sulit dikonsolidasikan Terkait dengan rumusan targetsasaran kinerja
pembangunan dari sebuah programkegiatan tidak terlihat secara langsung (normatif) Dari sisi
Informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran juga
masih sulit dipahami oleh publik Oleh karena itu perlu dilakukan perancangan desain penganggaran
baru yang diimplementasikan di seluruh kementerianlembaga agar kualitas dan capaian kinerja
penganggarannya dapat lebih optimal Dasar acuan desain anggaran yang baru adalah Visi misi
Presiden dan Fokus Prioritas Pembangunan 2020 ndash 2024 (5 fokus) 7 Agenda Pembangunan yang
dijabarkan dalam RPJMN 2020 ndash 2024 serta Tusi KL yang baru sesuai rumusan dalam Kabinet
Indonesia Maju dan Undang‐Undang Sektoral Terkait
Pelaksanaan persiapan dan implementasi desain anggaran yang baru berada pada kewenangan unit
eselon I DJA DJPb dan Sekretariat Jenderal Untuk DJPb persiapan dan implementasi desain
penganggaran meliputi
1 Persentase penyesuaian peraturan
Output Penyesuaian peraturan tergantung dari arahan pimpinanbterkait kedalaman penyusunan
desain anggaran yang baru Apabila dari arahan tersebut berimplikasi tidak perlu diubahnya
peraturan maka capaian komponen ini na
2 Persentase penyesuaian aplikasi
Output Penyesuaian aplikasi SAKTI CW SPAN Satu Anggaran
Target yang ditetapkan untuk tahun 2020 adalah 100
5 Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus
Pelaksanaan special mission merupakan tugas khusus diluar core business di bidang pelaksanaan
anggaran yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Dalam pelaksanaan tugas
tersebut seluruh sumber daya Ditjen Perbendaharaan diharapkan dapat bekerja secara optimal
Optimal memiliki makna bahwa DJPb mampu melaksanakan tugas special mission tersebut sesuai
peraturan yang ada serta dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan Indeks efektivitas pelaksa-
naan tugas khusus dihitung berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Satuan Kerja BLU lingkup
Ditjen Pebendaharaan yaitu NKO dari unit sebagai berikut
1 Satker Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
2 Satker Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
3 Satker Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)BPDPKS
Target yang ditetapkan untuk tahun 2020 adalah 100
41 LAKIN DJPb 2020
6 Indeks efisiensi belanja birokrasi
IKU ini merupakan cascading dari Kemenkeu-Wide Merupakan IKU baru di tahun 2020 dan
merupakan mandatory yang diinisiasi oleh Setjen Kemenkeu IKU ini mengukur penghematan atas
penerapan office automation terhadap anggaran belanja Target yang ditetapkan untuk tahun 2020
adalah 10 Pelaksanaan office automation diharapkan dapat mengurangi belanja birokrasi Efisiensi
belanja birokrasi ditunjukkan oleh realisasi belanja yang lebih kecil dari DIPA untuk suatu output
yang sama atau peningkatan capaian output untuk realisasi anggaran yang sama dengan DIPA
Output yang diukur pada IKU berdasarkan output pada dokumen RKA-KL Capaian Keluaran
Kegiatan (pada level Unit Eselon 2 ke bawah) menggunakan keluaran kegiatan dan indikator keluaran
kegiatan Capaian Keluaran Program (pada level Unit Eselon 1) menggunakan indikator keluaran
program DIPA dan realisasi anggaran yang diukur adalah sesuai nilai pada lingkup masing-masing
Jenis belanja yang diukur pada setiap output meliputi
(i) Belanja bahan percetakan dan konsumsi
(ii) Belanja perjalanan dinas dalam negeri kecuali dalam rangka pelantikan mutasi diklat dan
bantuan evaluasi non lokal dalam rangka pemberian dana dukungan pemulihan kepada pegawai
yang terkena dampak bencana alam
(iii) RDK dan konsinyering
7 Persentase penyelesaian delayering
Sebagaimana pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober
2019 dalam rangka meningkatkan daya saing investasi untuk menciptakan lapangan kerja perlu
dilakukan pemotongan prosedur yang panjang dan penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua)
level dan menggantimengalihkan jabatan tersebut dengan jabatan fungsional yang berbasis pada
keahlianketerampilan dan kompetensi tertentu Penyederhanaan birokrasi tersebut dimaksudkan
untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis agile dan profesional dalam upaya peningkatan
efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik Selanjutnya
melalui Surat Edaran Nomor 384 tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan
Birokrasi Kementerian PAN dan RB menyampaikan kriteria dan langkah-langkah strategis dan
konkret dalam rangka percepatan pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional Dalam
rangka menindaklanjuti arah kebijakan tersebut pada tahun 2020 Kementerian Keuangan melakukan
penyederhanaan birokrasi (delayering) melalui transisi penggunaan jabatan fungsional secara selektif
sesuai arahan kebijakan nasional
Indeks Implementasi Penyelesaian Penyederhanaan Birokrasi (Delayering) Kemenkeu mengukur
penyelesaian proses implementasi delayering di lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2020
dan terdiri dari 3 (tiga) sub-IKU
a Indeks Penyelesaian PembentukanPenyempurnaan Jabatan Fungsional dalam rangka Delayering
b Persentase penyelesaian Penataan Organisasi Kementerian Keuangan dalam rangka Delayering
c Persentase Alih Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional dalam rangka Delayering
Adapun IKU mandatory dari Kementerian Keuangan untuk Ditjen Perbendaharaan adalah Sub IKU A
yaitu melalui penyempurnaan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Target yang
ditetapkan untuk IKU ini adalah 100
LAKIN DJPb 2020 42
8 Persentase penyelesaian program RBTK
Transformasi Digital merupakan bagian dari Misi Kemenkeu yang sesuai dengan perkembangan
industri 40 dan perkembangan ekonomi digital yang pesat beberapa tahun mendatang Kementerian
Keuangan perlu memperkuat program Reformasi dan Transformasi Kelembagaan yang berfokus pada
tema digital Untuk mewujudkan komitmen transformasi digital Kementerian Keuangan tersebut
dalam Leadersrsquo Offsite Meeting (LOM) pada Desember 2020 telah ditetapkan 15 (lima belas) Inisiatif
Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK) yaitu
IKU ini meruapakan IKU baru di tahun 2020 dan cascading dari Kemenkeu-Wide IKU tersebut
mengukur pencapaian IS RBTK masing-masing unit eselon I Target untuk tahun 2020 adalah 85
9 Tingkat implementasi learning organisation
IKU tersebut merupakan mandatory IKU Kemenkeu-Wide ke seluruh Kemenkeu-One Kementerian
Keuangan yang diinisiasi oleh BPPK Tingkat Implementasi learning organisation merupakan nilai yang
merepresentasikan tingkat implementasi unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai
learning organisation Learning organisation (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus
menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan
mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih
baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di da-
lamnya (KEP-140PP2017) Target IKU yang ditetapkan untuk tahun 2020 adalah 75 Metode pengukuran
menggunakan metode yang dikembangkan dari konsep Enterprise Learning System Assessment yang merupakan
salah satu komponen strategi Kemenkeu corporate university Tingkat learning organisation dapat ditinjau dari
input proses dan output pembelajaran yang dapat dilakukan dengan komponen penilaian terdiri dari
1 Strategic fit and management
commitment
2 Learning function organiza-
tion
3 Learning spaces
4 Learning solutions
5 Leaders as teachers
6 Learners
7 Learning Culture
8 Feedback
9 Learning value chain
10 Learners performance
Digital Transformation Initiatives Unit in Charge
1 The New Thinking of Working Setjen
2 Satu Data SLDK Setjen
3 Layanan Digital Kemenkeu Setjen
4 e-Kemenkeu Setjen
5 Organisasi dan SDM Setjen
6 Modern e-Learning BPPK Setjen
7 Unified Revenue Account Management DJP DJBC Setjen
8 Joint Program Otimaliasi Penerimaan DJP DJBC DJA DJPK BPPK LNSW DJKN
9 Core Tax System DJP
10 Pengelolaan Aset Negara DJKN
11 Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran DJPB
12 Penyediaan Data Transaksi Pemda DJPK
13 Pengintegrasian Informasi Keuangan PemerintahPusat dan Pemda
DJPB
14 Integrasi Probis Perencanaan dan Penganggaran DJA DJPB BKF
15 Pengelolaan Dana Pensiun DJA DJKN
43 LAKIN DJPb 2020
C Mempertahankan IKU Lama
Terdapat IKU di tahun 2019 yang tetap dipertahankan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJPb
tahun 2020 IKU tersebut dipertahankan karena menunjang pencapaian sasaran strategis dan masih
urgen untuk dilaksanakan IKU tersebut antara lain
1 Rata-rata indeks opini BPK atas LK KL dan LK BUN
Laporan Keuangan KLdan BUN merupakan unsur pembentuk LKPP Opini BPK atas masing-masing
LKKL dan LKBUN akan berkontribusi terhadap opini BPK atas LKPP Dengan mengetahui
perkembangan opini BPK atas LKKL dan LKBUN maka dapat diketahui peningkatan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara Poin Indeks LKKL dan Poin Index LKBUN adalah indeks
untuk mengetahui apakah capaian untuk Indikator Opini WTP dan WDP meningkat dari yang
ditargetkan
Pada tahun 2019 capaian IKU tersebut telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 393 dari
target 36 Namun target tahun 2020 tetap mempertimbangkan berbagai tantangan terkait
pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran di tahun 2020 antara lain karena LK Tahun 2019 ada
perbaikan revaluasi BMN secara menyeluruh mulai dari tingkat satker sedangkan waktu
perbaikannya hanya sekitar 4 bulan sehingga dikhawatirkan kualitas opininya tidak bisa meningkat
dari tahun lalu
2 Persentase tingkat implementasi SAKTI
IKU ini merupakan IKU lama di level Kemenkeu-One DJPb yang ditujukan untuk mengetahui tingkat
keberhasilan implementasi Aplikasi SAKTI tahun 2020 pada seluruh Satker KL yang ditetapkan
dalam PMK Implementasi SAKTI Tahun 2020 IKU yang merupakan Prioritas Nasional ini ditargetkan
sebesar 100 sama dengan targetnya tahun 2019 dan 2018 Namun demikian dibandingkan
implementasi pada tahun sebelumnya coverage implementasi SAKTI tahun 2020 diperluas
Satkernya sebagaimana ditetapkan pada KMK
D Penghapusan IKU
Di tahun 2020 terdapat beberapa IKU yang dihapus dari kontrak kinerja Kemenkeu-One DJPb dengan
berbagai pertimbangan antara lain urgensi kegiatan IKU yang dipandang tidak sesuai lagi ada di
level Kemenkeu-One tingkat effort pencapaian IKU dan jumlah IKU yang telah ada dalam kontrak
kineerja Kemenkeu-One tahun 2020 IKU tersebut antara lain (1) Indeks Likuiditas Kas Negara (2)
Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal (3) Persentase pencapaian
target penerimaan pokok dan bunga pinjaman (4) Persentase pos penempatan talent pada jabatan
target
3 Adendum Kontrak Kinerja
Sebagai tanggap darurat atas kondisi pandemic Covid-19 yang melanda dan menindaklanjuti arahan
Menteri Keuangan dalam Rapat DKO Kinerja dan Risiki Kemenkeu-Wide-One Triwulan I 2020 dilakukan
perubahanadendum IKU pada kontrak kinerja Kemenkeu-One DJPb Tahun 2020 Adendum tersebut
meliputi perubahan wording IKU penambahan SubIKU trajectory IKU dan target IKU Perubahan
dilakukan dalam rangka relaksasi IKU dii masa pandemi covid penyelarasan IKU agar lebih dapat
meng-capture program pemulihan ekonomi nasional
LAKIN DJPb 2020 44
Sebelum Menjadi
Indikator Kinerja Utama
Target Kode IKU
Indikator Kinerja Uta-
ma
Target
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK
- - - 100 11b-CP Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK
100 100 100 100
11b1-CP Tingkat downtime Sistem TIK
100 (010)
100 (010)
100 (010)
100 (010)
11b2-CP Tingkat penyelesaian proyek strategis TIK Kemenkeu
- - - 100
(85)
C Perubahan target danatau trajectory
Kode IKU
IKU Sebelum Menjadi
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1b-N Indeks efektivitas investasi pemerintah
- 325 - 325 (skala 4)
- 4 - 4 (skala 5)
4b-N Persentase implementasi jafung bidang perbendaharaan
- 40 - 75 - 25 - 75
6a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran KL
88 88 88 88 - - 88 88
9a-N Persentase pemenu-han standar soft dan hard competency
- 93 - 93 - - - 93
9c-CP Persentase efisiensi belanja birokrasi
10 10 10 10 - - - 10
11a-CP Indeks efektivitas komunikasi publik
- 29 - 29 - - - 35 (skala 4)
B Penambahan subIKU dan perubahan trajectory
Kode IKU
Indikator Kinerja Utama
Sebelum Menjadi 7a-CP Indeks pelaksanaan tugas khusus Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus
Tabel 2C3 PerubahanAdendum Kontrak KInerja Kemenkeu-One Tahun 2020
45 LAKIN DJPb 2020
4 Metode Penghitungan Nilai Kinerja
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467KMK012014 DJPb melakukan evaluasi secara
berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan Salah satu output-nya adalah Nilai Kinerja Organisasi
(NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang
tersedia Dengan membandingkan antara data target dan realisasi akan diperoleh indeks capaian IKU
Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu
maximize minimize dan stabilize Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah
a Angka maksimum adalah 120
b Angka minimum adalah 0
c Ketentuan IKU maximize dan minimize yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target
1) Indeks capaian dapat dikonversi menjadi 120 dengan ketentuan
IKU mengukur kualitas waktu atau biaya
Jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20 dari total IKU dalam
kontrak kinerja (1 IKU dari 5 IKU dan berlaku kelipatannya)
Memprioritaskan IKU cascading peta strategi (CP) kemudian IKU cascading non peta (C) di
atas IKU non-cascading (N) dalam pemilihan IKU yang dikonversi
2) Penghitungan indeks capaiannya ditetapkan sebagai berikut
Apabila realisasi IKU sama dengan target di mana target yang ditetapkan merupakan target
maksimal yang dapat dicapai indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120
Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan
konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi)
d Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda
sebagaimana penjelasan berikut
Polarisasi Maximize
Pada polarisasi maximize kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi
dari target dengan formula sebagai berikut
Apabila IKU dengan polarisasi maximize memiliki target minus (target lt 0) formula yang
digunakan adalah sebagai berikut
Polarisasi Minimize
Pada polarisasi minimize kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil
dari target dengan formula sebagai berikut
Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus indeks capaian yang
diakui adalah 0 Apabila IKU minimize memiliki target 0 indeks capaian IKU dihitung dengan
menggunakan bantuan skala konversi dan formula yang digunakan sebagai berikut
LAKIN DJPb 2020 46
Polarisasi Stabilize
Pada polarisasi stabilize kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam
suatu rentang tertentu dibandingkan target dengan formula
Keterangan
In = Indeks capaian
In-1 = Indeks capaian dibawahnya
In+1 = Indeks capaian di atasnya
Ca = Capaian awal = Realisasi target x 100
Cn = Capaian dengan ketentuan
Apabila Realisasi gt Target Cn = 100 ndash (Ca ndash 100) di mana Ca maksimum adalah 200
Apabila Realisasi lt Target Cn = Ca di mana Cn-1= Capaian dibawah Cn dan Cn+1 =
Capaian di atas Cn
e Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
Untuk mendapatkan NKO perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut
1 Perhitungan Indeks Capaian IKU
Perhitungan indeks capaian IKU dilakungan dengan membandingan antara realisasi dengan target
berdasarkan formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi
sebagaimana telah dijelaskan pada poin (d) di atas
2 Perhitungan Nilai Sasaran Strategis
Perhitungan nilai sasaran strategis (NSS) dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan seluruh
indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot tertimbang IKU Bobot IKU
mencerminkan tingkat kualitas dan validitas IKU Perhitungan NSS adalah sebagai berikut
Perhitungan Bobot Tertimbang IKU
Bobot tertimbang IKU dihitung dengan formula sebagai berikut
NSS dihitung dengan formula sebagai berikut
Perhitungan Nilai Perspektif
Perhitungan Nilai Perspektif (Np) merupakan rata-rata NSS dalam satu perspektif dengan
formula sebagai berikut
47 LAKIN DJPb 2020
Perhitungan NKO
Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan Np berdasarkan bobot perspektif DJPb
memiiki empat perspektif dengan bobot yaitu stakeholder perspective sebesar 25
customer perspective sebesar 15 internal process perspective sebesar 30 dan learning
and growth perspective sebesar 30 Dengan bobot tersebut NKO dihitung dengan formula
sebagai berikut
E Adapun status indeks capaian dan NKO adalah sebagai berikut
1) Hijau (100 le X le 120 memenuhi ekspektasi)
2) Kuning (80 le X lt 100 belum memenuhi ekspektasi)
3) Merah (X lt 80 tidak memenuhi ekspektasi)
LAKIN DJPb 2020 48
HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGAKAN
LAKIN DJPb 2020
LAKIN DJPb 2020
A Capaian Kinerja Organisasi
B Realisasi Agenda Prioritas
C Realisasi Anggaran
D Kinerja Lainnya
ϱϭgtltEWďϮϬϮϬ
ūƲƄǿƤǿǢŀƲч ŜŀǟŀƐŀƲч ƤƐƲūǢơŀч $b śч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹч ţƐƧŀƤǿƤŀƲч ţūƲƄŀƲч ŜŀǢŀч ưūưśŀƲţƐƲƄƤŀƲч ŀƲǷŀǢŀч ǷŀǢƄūǷч
ЋǢūƲŜŀƲŀЌчţŀƲчǢūŀƧƐǪŀǪƐчRƲţƐƤŀǷƼǢчdƐƲūǢơŀчiquestǷŀưŀчЋRdiquestЌчǟŀţŀчǪūǷƐŀǟчǟūǢǪǟūƤǷƐƃϯч$ŀǢƐчƋŀǪƐƧчǟūƲƄƤǿǢŀƲчƤƐƲūǢơŀч
ǷūǢǪūśǿǷϰчţƐǟūǢƼƧūƋчţŀǷŀчśŀƋȗŀчŜŀǟŀƐŀƲчrƐƧŀƐчdƐƲūǢơŀчǢƄŀƲƐǪŀǪƐчЋrdЌч$b śчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹчŀţŀƧŀƋчǪūśūǪŀǢч
͵͵ͷϰ͵ʹϯчrƐƧŀƐчǷūǢǪūśǿǷчśūǢŀǪŀƧчţŀǢƐчŜŀǟŀƐŀƲчƤƐƲūǢơŀчǟŀţŀчǪūǷƐŀǟчǟūǢǪǟūƤǷƐƃчǪūśŀƄŀƐưŀƲŀчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчǟŀţŀч
cedilŀśūƧчͷϯ͵ϯч
cedilŀśūƧчͷϯ͵чrƐƧŀƐчdƐƲūǢơŀч$b śчͶʹͶʹчūǢţŀǪŀǢƤŀƲч ūǢǪǟūƤǷƐƃ
laquoūśŀƄŀƐưŀƲŀч ţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲч ǟŀţŀч cedilŀśūƧч ͷϯ͵ϰч ǪūƧǿǢǿƋч
ǟūǢǪǟūƤǷƐƃч ưūƲţŀǟŀǷч ч ƲƐƧŀƐч ч ţƐч ŀǷŀǪч ͵ʹʹч ţūƲƄŀƲч ƲƐƧŀƐч
ǷūǢǷƐƲƄƄƐч ǷūǢţŀǟŀǷч ǟŀţŀч ]atildesup1shyEgravefrac14Oslash VOslashUumlOtildeatildemacroacuteϯч rƐƧŀƐч
dƐƲūǢơŀч$b śч ǪūŜŀǢŀч ƤūǪūƧǿǢǿƋŀƲч ǪūśūǪŀǢч ͵͵ͷϰ͵ʹч ǷŀƋǿƲч
ͶʹͶʹчưūƲƄŀƧŀưƐчǟūƲƐƲƄƤŀǷŀƲчţƐśŀƲţƐƲƄƤŀƲчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͽч
Ћ͵ʹͽϰͺͺЌϯч rƐƧŀƐч ƤƐƲūǢơŀч $b śч ţŀǢƐч ǷŀƋǿƲч Ͷʹ͵ͷч ǪŀưǟŀƐч
ţūƲƄŀƲч ǷŀƋǿƲч Ͷʹ͵ͽч ţŀǟŀǷч ţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲч ǟŀţŀч FǢŀɯƤчч ţƐч
śŀȗŀƋчƐƲƐϯч ţƐч
ǪŀưǟƐƲƄϰчţŀǢƐчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͷчǪŀưǟŀƐчţūƲƄŀƲч
ǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͻϰчrdч$b śч ǷūǢǿǪчưūƲƄŀƧŀưƐч
ǟūƲƐƲƄƤŀǷŀƲчţŀǢƐч ǷŀƋǿƲчƤūч ǷŀƋǿƲϰчǷūǷŀǟƐч
ưūƲǿǢǿƲчǟŀţŀчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͼϰчţŀƲчƤūưśŀƧƐч
ưūƲƐƲƄƤŀǷч ǟŀţŀч ǷŀƋǿƲч Ͷʹ͵ͽч ţŀƲч ͶʹͶʹϯч
laquoūƧŀưŀч ǷŀƋǿƲ чͶʹͶʹϰ ţŀǢƐчͶͺчRdiquestч$b śϰчч
Semua RdiquestчǷūƧŀƋчśūǢǪǷŀǷǿǪчƋƐơŀǿчЋưūưūƲǿƋƐчǷŀǢƄūǷЌϯчŀǟŀƐŀƲчţŀǢƐчͶͺчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчţŀǟŀǷчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчǟŀţŀч
cedilŀśūƧчͷϯͶϯ
cedilŀśūƧчͷϯͶчŀǟŀƐŀƲчRdiquestчdūưūƲƤūǿ-Űĩϑ$b śчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹ
poundlaquo cedilROuml cedil rRfR
Ͷҗ ͵͵ͺϰͻͻ
͵җ ͵͵ͺϰʹʹ
ͷʹҗ ͵͵ͷϰʹͼ
ͷʹҗ ͵ʹͼϰͺ͵
rRfRчdRrpoundbчpoundFrRlaquolaquoR ͵͵ͷϰ͵ʹ
dƼţūчlaquolaquoϼRdiquest
laquoŀǪŀǢŀƲчlaquoǷǢŀǷūƄƐǪчϼчRƲţƐƤŀǷƼǢчdƐƲūǢơŀчiquestǷŀưŀчЋśƼśƼǷЌ cedilŀǢƄūǷ poundūŀƧƐǪŀǪƐ rƐƧŀƐ
ȗŀƧ ţţ ȗŀƧ ţţ ȗŀƧ ţţ laquoƵthornŢĩʼnźťġĩƠϑ ĩƠƨƝĩĚƵŎǔĩϑЋͶҗЌ ͵͵ͻϰͺͷ ͵͵ͺϰͻͻ
͵ ūƲƄūƧƼƧŀŀƲчǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчţŀƲчǟūưśƐŀȝŀŀƲчȝŀƲƄчŀƤǿƲǷŀśūƧчţŀƲчǟǢƼţǿƤǷƐƃчţūƲƄŀƲчǢƐǪƐƤƼчǷūǢƤūƲţŀƧƐ
͵͵ͻϰͺͷ ͵͵ͺϰͻͻ
͵ŀ- RƲţūƤǪчǟƐƲƐч dчŀǷŀǪчfd ͵Ͷʹϰʹʹ ͵Ͷʹϰʹʹ ͵ś-r RƲţūƤǪчūƃūƤǷƐȖƐǷŀǪчƐƲȖūǪǷŀǪƐчǟūưūǢƐƲǷŀƋ ͷϰͶ ͷϰͻ ϰ ͵͵ϰͷͼ ͵͵Ͷϰʹ ͵Ŝ- RƲţūƤǪчƼǟǷƐưŀƧƐǪŀǪƐчƤŀǪчǷūǢƋŀţŀǟчśǿƲƄŀчǿǷŀƲƄ ͷ ͷ ͷϰ ͷϰ ͵͵ͺϰͺͻ ͵͵ͺϰͺͻ ƽƨƵźŮĩƠϑ ĩƠƨƝĩĚƵŎǔĩϑЋ͵җЌ ͵͵ͺϰʹʹ ͵͵ͺϰʹʹ
Ͷ ƐǢƼƤǢŀǪƐчţŀƲчƧŀȝŀƲŀƲчǟǿśƧƐƤчȝŀƲƄчŀƄƐƧūϰūƃūƤǷƐƃϰчţŀƲчūƃƐǪƐūƲ ͵͵ͺϰʹʹ ͵͵ͺϰʹʹ Ͷŀ- RƲţūƤǪчƤūǟǿŀǪŀƲчǟǿśƧƐƤчŀǷŀǪчƧŀȝŀƲŀƲч$b ś ϰͺ ϰͺ ͵͵ͺϰʹʹ ͵͵ͺϰʹʹ RŰƵĩƠŰthornťϑ ƠźĚĩƨƨϑ ĩƠƨƝĩĚƵŎǔĩϑЋͷʹҗЌ ͵͵ͷϰʹͼ ͵͵ͷϰ͵ͺ
ͷ ūǢǿưǿǪŀƲчƤūśƐơŀƤŀƲчȝŀƲƄчƼǟǷƐưŀƧ ͵Ͷʹϰʹʹ ͵Ͷʹϰʹʹ ͷŀ-r RƲţūƤǪчūƃūƤǷƐȖƐǷŀǪчǟūǢŀǷǿǢŀƲчǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲ ͷ ͷ ͵Ͷʹϰʹʹ ͵Ͷʹϰʹʹ dƼưǿƲƐƤŀǪƐϰчūţǿƤŀǪƐϰчţŀƲчǪǷŀƲţŀǢţƐǪŀǪƐчȝŀƲƄчśūǢƤūǪƐƲŀưśǿƲƄŀƲ ͵ʹϰͽʹ ͵ʹϰͽʹ
ŀ-r RƲţūƤǪчūƃūƤǷƐȖƐǷŀǪчūţǿƤŀǪƐчţŀƲчƤƼưǿƲƐƤŀǪƐ ͼͻ ͼͻ ͽʹϰͼ ͽʹϰͼ ͵ʹϰͷ ͵ʹϰͷ
ś-r ūǢǪūƲǷŀǪūчƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐчơŀśŀǷŀƲчƃǿƲƄǪƐƼƲŀƧчśƐţŀƲƄчǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲ
ͻҗ ͻҗ ͻͽϰʹͷҗ ͻͽϰʹͷҗ ͵ʹϰͷͻ ͵ʹϰͷͻ
ūƲƄūƧƼƧŀŀƲчƤŀǪчţŀƲчǟūưśƐŀȝŀŀƲчȝŀƲƄчǟǢǿţūƲчţŀƲчƼǟǷƐưŀƧ ͵Ͷʹϰʹʹ ͵Ͷʹϰʹʹ ŀ-r $ūȖƐŀǪƐчǟǢƼȝūƤǪƐчǟūǢūƲŜŀƲŀŀƲчƤŀǪчǟūưūǢƐƲǷŀƋчǟǿǪŀǷ ϰͻҗ ϰͻҗ Ͷϰͺʹҗ Ͷϰͺʹҗ ͵Ͷʹϰʹʹ ͵Ͷʹϰʹʹ ś- RƲţūƤǪчǟūƲƄūƲţŀƧƐŀƲчśƐŀȝŀчŀǷŀǪчlaquoRf ͷ ͷ ͷϰͻ ͷϰͻ ͵Ͷʹϰʹʹ ͵Ͷʹϰʹʹ
ͺ pƼƲūȖч ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчȝŀƲƄчƼǟǷƐưŀƧ ͵ʹͽϰʹ ͵ʹͽϰʹ ͺŀ- rƐƧŀƐчƤƐƲūǢơŀчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчŀƲƄƄŀǢŀƲчdϼf ͼͼ ͼͼ ͽͶϰ͵ͽ ͽͶϰ͵ͽ ͵ʹϰͻͺ ͵ʹϰͻͺ ͺś- cedilƐƲƄƤŀǷчƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐчǢūţūǪƐƄƲчǪƐǪǷūưчǟūƲƄŀƲƄƄŀǢŀƲ ͵ʹʹ ͵ʹʹ ͵ʹʹϰʹʹ ͵ʹʹϰʹʹ ͵ʹʹϰʹʹ ͵ʹʹϰʹʹ
gtltEWďϮϬϮϬϱϮ
laquoūśŀƄŀƐưŀƲŀчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчǟŀţŀчcedilŀśūƧчͷϯͶϰчrdч$b śчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчǪūśūƧǿưчŀţţūƲţǿưчƤƼƲǷǢŀƤчƤƐƲūǢơŀч
ŀţŀƧŀƋч ͵͵ͷϰч ͼϰч ǪūţŀƲƄƤŀƲч rdч $b śч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹч ǪūǷūƧŀƋч ŀţţūƲţǿưч ƤƼƲǷǢŀƤч ƤƐƲūǢơŀч ŀţŀƧŀƋч ͵͵ͷϰ͵ʹϯч
poundūŀƧƐǪŀǪƐч ǪūƧǿǢǿƋч Rdiquestч$b śч ЋͶͺч RdiquestЌч ǷūƧŀƋчưūƲŜŀǟŀƐчǷŀǢƄūǷчȝŀƲƄчǷūƧŀƋчţƐǷūƲǷǿƤŀƲϯч ūƲơūƧŀǪŀƲчŜŀǟŀƐŀƲч
RdiquestчǿƲǷǿƤчǪūǷƐŀǟчǪŀǪŀǢŀƲчǪǷǢŀǷūƄƐǪчŀţŀƧŀƋчǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷϱ
laquoūǪǿŀƐч ţūƲƄŀƲч ȖƐǪƐч $b śϰч ĩŰłĩťźťthornϑ ĩƠęĩŰġthornʼnthornƠthornthornŰϑ rĩłthornƠthornϑ ŀǢǷƐƲȝŀч $b śч
ưūưǟǿƲȝŀƐчǷǿƄŀǪчưūƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчǟūƲƄūƧƼƧŀŀƲчţŀƲчǟūǢǷŀƲƄƄǿƲƄȭŀȗŀśŀƲчƤūǿŀƲƄŀƲч
ƲūƄŀǢŀчǪūǪǿŀƐчiquestƲţŀƲƄ-iquestƲţŀƲƄчrƼϯч͵чǷŀƋǿƲчͶʹʹчǷūƲǷŀƲƄч ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчrūƄŀǢŀϯч
ūƲƄūƧƼƧŀŀƲчǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчȝŀƲƄчţƐƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчƼƧūƋч$ƐǷơūƲч ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчơǿƄŀч
ǿƲǷǿƤчưūƲţǿƤǿƲƄчǟūƲƄūƧƼƧŀŀƲчǟūưśƐŀȝŀŀƲчţŀƧŀưчǢŀƲƄƤŀчưūƲŜǿƤǿǟƐчƤūśǿǷǿƋŀƲч
ƤŀǪч ţŀƧŀưч ǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч ŀƲƄƄŀǢŀƲϯч ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч ǷǿƄŀǪч ǟūƲƄūƧƼƧŀŀƲч
ǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲч ƲūƄŀǢŀч ǪūśŀƄŀƐưŀƲŀч ǷūǢǪūśǿǷч ţƐч ŀǷŀǪч ȗŀơƐśч ţƐƤūƧƼƧŀч ǪūŜŀǢŀч
ŀƤǿƲǷŀśūƧϰч ȝŀƐǷǿч ǷūǢǷƐśϰч ǷŀŀǷч ǟŀţŀч ǟūǢŀǷǿǢŀƲч ǟūǢǿƲţŀƲƄ-ǿƲţŀƲƄŀƲϰч ǷǢŀƲǪǟŀǢŀƲϰч
ţŀƲч śūǢǷŀƲƄƄǿƲƄч ơŀȗŀśϯч laquoūƧŀƐƲч ƐǷǿϰч ǟūƲƄūƧƼƧŀŀƲч ǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲч ơǿƄŀч ţƐƋŀǢŀǟƤŀƲч ţƐƧŀƤǿƤŀƲч ǪūŜŀǢŀч
ǟǢƼţǿƤǷƐƃϰч ȝŀƐǷǿч ţŀǟŀǷч ưūƲơŀţƐч ƲƐƧŀƐч ǷŀưśŀƋч ţŀƧŀưч ưūưśŀƲƄǿƲч ǟƼƲţŀǪƐч ƤƼƤƼƋч ŀǷŀǪч ƃǿƲţŀưūƲǷŀƧч
ūƤƼƲƼưƐч ƲūƄŀǢŀч RƲţƼƲūǪƐŀϯч rŀưǿƲч ţūưƐƤƐŀƲϰч ǟūƲƄūƧƼƧŀŀƲч ǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲч ţŀƲч ǢƐǪƐƤƼч ǷūǢǪūśǿǷч ƋŀǢǿǪч
ţƐƧŀƤǿƤŀƲчţūƲƄŀƲчưūƲƄǿǷŀưŀƤŀƲчǟǢƐƲǪƐǟчƤūƋŀǷƐ-ƋŀǷƐŀƲϰчūƃūƤǷƐƃϰчţŀƲчūɯǪƐūƲϯч
dƐƲūǢơŀчiquestǷŀưŀчЋRdiquestЌϰчȝŀƲƄчưŀǪƐƲƄ-ưŀǪƐƲƄчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲƲȝŀчţƐǷŀśǿƧŀǪƐƤŀƲчţŀƧŀưчcedilŀśūƧчͷϯͷϯ
cedilŀśūƧϯчͷϯͷчŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǟŀţŀчlaquoŀǪŀǢŀƲчlaquoǷǢŀǷūƄƐǪч͵
laquoŀǪŀǢŀƲчlaquoǷǢŀǷūƄƐǪч͵
ūƲƄūƧƼƧŀŀƲч
ǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲч
ţŀƲчǟūưśƐŀȝŀŀƲч
ȝŀƲƄчŀƤǿƲǷŀśūƧчţŀƲч
ǟǢƼţǿƤǷƐƃчţūƲƄŀƲч
ǢƐǪƐƤƼчǷūǢƤūƲţŀƧƐ
dƼţū cedilŀǢƄūǷ poundūŀƧƐǪŀǪƐ ŀǟŀƐŀƲ ͵ŀ- RƲţūƤǪчǟƐƲƐч dчŀǷŀǪчfd ͵Ͷʹϰʹʹ ͵ś-r RƲţūƤǪчūƃūƤǷƐȖƐǷŀǪчƐƲȖūǪǷŀǪƐчǟūưūǢƐƲǷŀƋ чЋǪƤŀƧŀчЌ ϰ ͵͵Ͷϰʹ ͵Ŝ- RƲţūƤǪчƼǟǷƐưŀƧƐǪŀǪƐчƤŀǪчǷūǢƋŀţŀǟчśǿƲƄŀчǿǷŀƲƄ ͷ ͷϰʹ ͵͵ͺϰͺͻ
laquolaquoч͵ϱч ūƲƄūƧƼƧŀŀƲчǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчţŀƲчǟūưśƐŀȝŀŀƲчȝŀƲƄчŀƤǿƲǷŀśūƧчţŀƲчǟǢƼţǿƤǷƐƃчţūƲƄŀƲчǢƐǪƐƤƼчǷūǢƤūƲţŀƧƐ
dƼţūчlaquolaquoϼRdiquest
laquoŀǪŀǢŀƲчlaquoǷǢŀǷūƄƐǪчϼчRƲţƐƤŀǷƼǢчdƐƲūǢơŀчiquestǷŀưŀчЋśƼśƼǷЌ cedilŀǢƄūǷ poundūŀƧƐǪŀǪƐ rƐƧŀƐ
ȗŀƧ ţţ ȗŀƧ ţţ ȗŀƧ ţţ ͺŜ-r ūǢǪūƲǷŀǪūчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲчǷŀǢƄūǷчǟūƲţŀǟŀǷŀƲчfiquest ͵ʹʹҗ ͵ʹʹҗ ͵ͷͽϰͷͺҗ ͵ͷͽϰͷͺҗ ͵Ͷʹϰʹʹ ͵Ͷʹϰʹʹ ͻ ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчǪǟūŜƐŀƧчưƐǪǪƐƼƲчȝŀƲƄчƼǟǷƐưŀƧ ͵͵͵ϰͷ ͵͵͵ϰͷ
ͻŀ- RƲţūƤǪчūƃūƤǷƐȖƐǷŀǪчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчǷǿƄŀǪчƤƋǿǪǿǪ ͵ʹʹ ͵ʹʹ ͵͵͵ϰͷ ͵͵͵ϰͷ ͵͵͵ϰͷ ͵͵͵ϰͷ ͼ ƤǿƲǷŀƲǪƐчţŀƲчǟūƧŀǟƼǢŀƲчƤūǿŀƲƄŀƲчƲūƄŀǢŀчȝŀƲƄчŀƤǿƲǷŀśūƧϰчǷǢŀƲǪǟŀǢŀƲчţŀƲчǷūǟŀǷчȗŀƤǷǿ ͵ʹͽϰ͵ ͵ʹͽϰ͵
ͼŀ-r poundŀǷŀ-ǢŀǷŀчƐƲţūƤǪчƼǟƐƲƐч dчŀǷŀǪчfdчdϼfчţŀƲчfdчiquestr ͷϰͺ ͷϰͺ ͷϰͽ ͷϰͽ ͵ʹͽϰͻͶ ͵ʹͽϰͻͶ
ͼś- ūǢǪūƲǷŀǪūчǢūƤƼưūƲţŀǪƐч dчŀǷŀǪчfd чţŀƲчfdчiquestrчȝŀƲƄчǷūƧŀƋчţƐǷƐƲţŀƤƧŀƲơǿǷƐ
ͼͽҗ ͼͽҗ ͽͺϰͽͽҗ ͽͺϰͽͽҗ ͵ʹͼϰͽͼ ͵ʹͼϰͽͼ
fĩthornƠŰϑthornŰġϑFƠźǕƵʼnϑ ĩƠƨƝĩĚƵŎǔĩϑЋͷʹҗЌ ͵͵ʹϰͷͷ ͵ʹͼϰͺ͵ ͽ ǢƄŀƲƐǪŀǪƐччţŀƲчlaquo$pчȝŀƲƄчƼǟǷƐưŀƧ ͵͵ʹϰͻ ͵͵ʹϰͻ
ͽŀ-r ūǢǪūƲǷŀǪūчǟūưūƲǿƋŀƲчǪǷŀƲţŀǢчǪƼƃǷчţŀƲчƋŀǢţчŜƼưǟūǷūƲŜȝ ͽͷҗ ͽͷҗ ͽͼϰͻͼҗ ͽͼϰͻͼҗ ͵ʹͺϰͶͶ ͵ʹͺϰͶͶ ͽś- ūǢǪūƲǷŀǪūчǟūƲȝūƧūǪŀƐŀƲчţūƧŀȝūǢƐƲƄ ͵ʹʹҗ ͵ʹʹҗ ͵ʹʹҗ ͵ʹʹҗ ͵ʹʹϰʹʹ ͵ʹʹϰʹʹ ͽŜ- ūǢǪūƲǷŀǪūчūƃƐǪƐūƲǪƐчśūƧŀƲơŀчśƐǢƼƤǢŀǪƐ ͵ʹҗ ͵ʹҗ ͶͽϰͽͶҗ ͶͽϰͽͶҗ ͵Ͷʹϰʹʹ ͵Ͷʹϰʹʹ ͽţ- RƲţūƤǪчƐƲǷūƄǢƐǷŀǪчƼǢƄŀƲƐǪŀǪƐ ͽͻϰ͵ͽ ͽͻϰ͵ͽ ͵ʹϰͷ͵ ͵ʹϰͷ͵ ͵ʹͼϰͷ ͵ʹͼϰͷ ͽū- ūǢǪūƲǷŀǪūчǟūƲȝūƧūǪŀƐŀƲчǟǢƼƄǢŀưчpoundcedild ͼҗ ͼҗ ͽϰͻͶҗ ͽϰͻͶҗ ͵͵Ͷϰͺ͵ ͵͵Ͷϰͺ͵ ͽƃ- cedilƐƲƄƤŀǷчƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐчƧūŀǢƲƐƲƄчƼǢƄŀƲƐǪŀǷƐƼƲ ͻ ͻ ͽͻϰͺ ͽͻϰͺ ͵Ͷʹϰʹʹ ͵Ͷʹϰʹʹ ͵ʹ ūƲƄūƧƼƧŀŀƲчdūǿŀƲƄŀƲчȝŀƲƄчƼǟǷƐưŀƧ ͵ʹͻϰʹͼ ͵ʹͺϰͼͼ
͵ʹŀ-r ūǢǪūƲǷŀǪūчƤǿŀƧƐǷŀǪчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчŀƲƄƄŀǢŀƲ ͽҗ ͽҗ ͽͺϰ͵ͺҗ ͽͺϰ͵ͺҗ ͵ʹ͵ϰͶͶ ͵ʹ͵ϰͶͶ ͵ʹś- RƲţūƤǪчƤǿŀƧƐǷŀǪчǟūƧŀǟƼǢŀƲчƤūǿŀƲƄŀƲчч͵ ͼ ͼ ͽͺϰʹʹ ͽͺϰʹʹ ͵͵Ͷϰͽ ͵͵Ͷϰͽ
͵͵ dƼưǿƲƐƤŀǪƐчǟǿśƧƐƤчȝŀƲƄчūƃūƤǷƐƃчţŀƲчǪƐǪǷūưчƐƲƃƼǢưŀǪƐчȝŀƲƄчŀƲţŀƧ ͵͵ͷϰͷͷ ͵ʹͼϰ͵ͽ ͵͵ŀ- RƲţūƤǪчūƃūƤǷƐȖƐǷŀǪчƤƼưǿƲƐƤŀǪƐчǟǿśƧƐƤ Ͷϰͽ ͷϰ ͷϰͺͺ ͷϰͺͺ ͵Ͷʹϰʹʹ ͵ʹϰͻ ͵͵ś- RƲţūƤǪчƤǿŀƧƐǷŀǪчǟūƲƄūƧƼƧŀŀƲчǪƐǪǷūưчcedilRd ͵ʹʹ ͵ʹʹ ͵ͼϰͶͼ ͵ͼϰͶͼ ͵Ͷʹϰʹʹ ͵Ͷʹϰʹʹ ͵͵Ŝ-r ūǢǪūƲǷŀǪūчǷƐƲƄƤŀǷчƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐчǟƧƐƤŀǪƐчlaquodcedilR ͵ʹʹҗ ͵ʹʹҗ ͵ʹʹҗ ͵ʹʹҗ ͵ʹʹϰʹʹ ͵ʹʹϰʹʹ
rRfRчdRrpoundbчpoundFrRlaquolaquoRчЋrdЌч$b śчcedilMiquestrчͶʹͶʹ ͵͵ͷϰͼ ͵͵ͷϰ͵ʹ
53 LAKIN DJPb 2020
Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagai berikut
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) bertujuan menyediakan informasi
mengenai sumber alokasi dan penggunaan daya keuangan negara serta posisi
keuangan pemerintah Dengan mengetahui opini Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) atas LKPP dapat diketahui tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para pengguna untuk kepentingan ekonomi sosial dan politik
Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Opini BPK atas LKPP dan LKBUN bertujuan menjamin akuntabilitas
dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Dengan mengetahui opini BPK
atas LKPP dan LK BUN dapat diketahui tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para pengguna untuk kepentingan ekonomi sosial dan
politik Opini BPK didasarkan pada 4 (empat) kriteria yaitu
1 Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
2 Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur SAP
3 Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4 Efektivitas sistem pengendalian intern
Untuk mengetahui tingkat pemenuhan realisasi terhadap targetnya indeks pengukuran LKPP dan LK
BUN tersebut menggunakan skala pengukuran 1 sampai 4 dengan keterangan sebagai berikut
Tabel 3A4 Indeks pengukuran LKPP dan LK BUN
Indeks opini tersebut dapat diperoleh dengan sumber data dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK
atas LKPP Tahun 2019 (pemeriksaan dilakukan tahun 2020) Melalui nilai indeks tersebut (realisasi
capaian) dapat diketahui apakah capaian untuk IKU tersebut pada tahun 2020 telah memenuhi target
yang telah ditetapkan Terkait dengan pengukuran IKU tersebut tahun 2020 polarisasi data ditetapkan
menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target semakin baik capaian kinerjanya)
Dalam hal ini semakin sedikit temuan BPK atas LKPP semakin tinggi nilai indeks opininya sehingga
diharapkan laporan keuangan yang dibuat semakin transparan dan akuntabel Indeks opini BPK atas
LKPP dilaporkan pada triwulan II tahun 2020 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan take last
known value (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir)
1a-CP BPK atas LKPP
Indeks Keterangan
100 Tidak Wajar (TWAdverse)
200 Tidak Memberikan Pendapat (TMPDisclaimer)
300 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan 4 permasalahan (temuan) atau lebih
325 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan 3 permasalahan (temuan)
350 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan 2 permasalahan (temuan)
375 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan 1 permasalahan (temuan)
390 Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP)
400 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
gtltEWďϮϬϮϬϱϰ
cedilŀǢƄūǷч Rdiquestч ǷūǢǪūśǿǷч ǿƲǷǿƤч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹч ǪūśŀƄŀƐưŀƲŀч ǷūƧŀƋч ţƐǷūǷŀǟƤŀƲч ţŀƧŀưч dƼƲǷǢŀƤч dƐƲūǢơŀч ŀƲǷŀǢŀч
pūƲǷūǢƐч dūǿŀƲƄŀƲч ţŀƲч ǢūǪƐţūƲч poundūǟǿśƧƐƤч RƲţƼƲūǪƐŀч ŀţŀƧŀƋч ƐƲţūƤǪч ч ȝŀƲƄч ưūƲŜūǢưƐƲƤŀƲч ǟƐƲƐч dч
timesŀơŀǢчcedilŀƲǟŀч ūƲƄūŜǿŀƧƐŀƲчЋtimescedil ЌччţūƲƄŀƲчǟūǢƐƼţūчǟūƧŀǟƼǢŀƲчǷŀƋǿƲŀƲϯчcedilŀǢƄūǷчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчǪŀưŀчţūƲƄŀƲч
ǷŀǢƄūǷч ȝŀƲƄч ǷūƧŀƋч ţƐǷūǷŀǟƤŀƲч ǟŀţŀч ǷŀƋǿƲ-ǷŀƋǿƲч ǪūśūƧǿưƲȝŀч Ћtimescedil Ќч ưūƲƄƐƲƄŀǷч ƤǿŀƧƐǷŀǪч ƧŀǟƼǢŀƲч
ƤūǿŀƲƄŀƲч ǟūưūǢƐƲǷŀƋч ǪūƲŀƲǷƐŀǪŀч ţƐƋŀǢŀǟƤŀƲч ǿƲǷǿƤч ưūƲȝŀơƐƤŀƲч ƐƲƃƼǢưŀǪƐч ƤūǿŀƲƄŀƲч Ƥūǟŀţŀч ǪūǷƐŀǟч
ǟūưŀƲƄƤǿчƤūǟūƲǷƐƲƄŀƲчǟūưūǢƐƲǷŀƋчǪūŜŀǢŀчȗŀơŀǢчţŀƲчǷƐţŀƤчǷūǢţŀǟŀǷчƤūǪŀƧŀƋŀƲчǟūƲȝŀơƐŀƲчȝŀƲƄчưŀǷūǢƐŀƧϯ
poundūƲŜŀƲŀч laquoǷǢŀǷūƄƐǪч ЋpoundūƲǪǷǢŀЌч dūưūƲǷūǢƐŀƲч dūǿŀƲƄŀƲч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶ -ʹͶʹͶчưūƲūƲǷǿƤŀƲч ǷŀǢƄūǷч Rdiquestч ƐƲţūƤǪч
ơǿưƧŀƋчfd-dfчţŀƲчfd-iquestrчȝŀƲƄчŀƲţŀƧчţūƲƄŀƲчƼǟƐƲƐчŀǿţƐǷчȝŀƲƄчśŀƐƤţƐчưŀƲŀч ơǿưƧŀƋчȝŀƲƄчţƐǷŀǢƄūǷƤŀƲч
ưūǢǿǟŀƤŀƲчơǿưƧŀƋчƲƐƧŀƐчƐƲţūƤǪчƼǟƐƲƐчǿƲǷǿƤчǪūƧǿǢǿƋчdūưūƲǷūǢƐŀƲчrūƄŀǢŀϼfūưśŀƄŀчЋdϼfЌчţŀƲчiquestrчţƐśŀƄƐч
ơǿưƧŀƋчǿƲƐǷчdϼfчţŀƲчiquestrчǷūǢǪūśǿǷϰчȝŀƐǷǿчţƐǷŀǢƄūǷƤŀƲчǪūśūǪŀǢччǿƲǷǿƤчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϯчpūƲƄƐƲƄŀǷчfddfчţŀƲч
fdiquestrч ưūǢǿǟŀƤŀƲч ǿƲǪǿǢч ǟūưśūƲǷǿƤч fd ϰч ǷŀǢƄūǷч ǷūǢǪūśǿǷч ţŀǟŀǷч ţƐśŀƲţƐƲƄƤŀƲч ţūƲƄŀƲч ǷŀǢƄūǷч ţŀƲч
ǢūŀƧƐǪŀǪƐч Rdiquestч RƲţūƤǪч ƼǟƐƲƐч dч ŀǷŀǪч fd ϯч cedilŀǢƄūǷч Rdiquestч ȝŀƲƄч Ǫŀưŀч ţūƲƄŀƲч poundūƲǪǷǢŀч ǷūǢǪūśǿǷч ơǿƄŀч
ţƐǷūǷŀǟƤŀƲчţŀƧŀưчpoundūƲŜŀƲŀч ūưśŀƲƄǿƲŀƲчbŀƲƄƤŀчpūƲūƲƄŀƋчЋpound bprЌϰчȝŀƐǷǿччǿƲǷǿƤчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϯч
ūśūǢŀǟŀч ǷƐƲţŀƤŀƲч ȝŀƲƄч ǷūƧŀƋч ţƐƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲч ţŀƧŀưч ǢŀƲƄƤŀч ưūƲƐƲƄƤŀǷƤŀƲч ƤǿŀƧƐǷŀǪч fd ч cedilŀƋǿƲч Ͷʹ͵ͽϰч
ŀƲǷŀǢŀчƧŀƐƲϱ
͵ϯ pūƲȝǿǪǿƲчfd чţūƲƄŀƲчưūƲƄƄǿƲŀƤŀƲчlaquoƐǪǷūưчcedilūǢƐƲǷūƄǢŀǪƐчfd чFͶчưūƧŀƧǿƐчlaquo r
Ͷϯ pūƲȝūưǟǿǢƲŀƤŀƲчǪƐǪǷūưчţŀƲчǟǢƼǪūǪчśƐǪƲƐǪч ūƧŀǟƼǢŀƲчdūǿŀƲƄŀƲ
ͷϯ pūƧŀƤǿƤŀƲчǟūưśƐƲŀŀƲчţŀƲчǟūƲţŀưǟƐƲƄŀƲчǟūƲȝǿǪǿƲŀƲчfddf
ϯ pūƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчpoundŀǟƐưчśūǢơūƲơŀƲƄчǷƐƲƄƤŀǷчdūưūƲƤūǿчţŀƧŀưчǢŀƲƄƤŀчȖŀƧƐţŀǪƐчǟūƲȝǿǪǿƲŀƲчfd чcedilчͶʹ͵ͽ
ϯ pūƧŀƤǿƤŀƲчpoundūƤƼƲǪƐƧƐŀǪƐчǷūǢƤŀƐǷчpoundūȖŀƧǿŀǪƐчǪūǷчŀƲǷŀǢŀчdϼfϰч$bdrϰчţŀƲч$b
ͺϯ pūƧŀƤǿƤŀƲчcedilǢƐǟŀǢǷƐǷчŀƲǷŀǢŀчdϼfϰчdūưūƲƤūǿϰчţŀƲч dчpoundRчǪūŜŀǢŀчƼƲƧƐƲūчǷŀƲƄƄŀƧчͶͷчpŀǢūǷчǪϯţϯч͵ͺчǟǢƐƧч
ͶʹͶʹч
ͻϯ pūƧŀƤǿƤŀƲчƤƼưǿƲƐƤŀǪƐчǪūŜŀǢŀчƐƲǷūƲǪƐƃчţūƲƄŀƲчcedilƐưчǿţƐǷƼǢч dчŀǷŀǪчcedilūưǿŀƲчfd чcedilŀƋǿƲчͶʹ͵ͽ
ͼϯ dƼƼǢţƐƲŀǪƐчţūƲƄŀƲчǟŀǢŀчiquestRч ч ǷūƤŀƐǷчcedilƐƲţŀƤчfŀƲơǿǷчpoundƐǪƐƤƼчǿţƐǷчcedilчͶʹ͵ͽчţŀƲчcedilƐƲţŀƤчfŀƲơǿǷчcedilūưǿŀƲч
cedilŀƋǿƲчǪūśūƧǿưƲȝŀϯ
ͽϯ pūƲƄƼǟǷƐưŀƧƤŀƲч ƃŀǪƐƧƐǷŀǪч ǷūƤƲƼƧƼƄƐч ţŀƧŀưч ǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч ǟūƤūǢơŀŀƲч ţŀƧŀưч ǢŀƲƄƤŀч ǟūƲŜūƄŀƋŀƲч
ǟūƲȝūśŀǢŀƲчǟŀƲţūưƐчƼȖƐţ-͵ͽ
poundūŀƧƐǪŀǪƐч ǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчŀǷŀǪч RdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǪūśŀƄŀƐưŀƲŀчţƐǟūǢƼƧūƋчţŀǢƐчfŀǟƼǢŀƲчMŀǪƐƧч ūưūǢƐƤǪŀŀƲч ЋfM Ќч
dчpoundRчŀǷŀǪчfd ч ǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͽчrƼưƼǢч ͵ͽϼfM ϼUumlOumlϼʹͺϼͶʹͶʹч ǷŀƲƄƄŀƧч ͵чbǿƲƐчͶʹͶʹϰчŀţŀƧŀƋч RƲţūƤǪччȝŀƲƄч
ưūƲŜūǢưƐƲƤŀƲч ƼǟƐƲƐчtimesŀơŀǢч cedilŀƲǟŀч ūƲƄūŜǿŀƧƐŀƲч Ћtimescedil Ќϯч $ūƲƄŀƲч ţūưƐƤƐŀƲϰч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч Rdiquestч ǷūǢǪūśǿǷч ǟŀţŀч
ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹч ǷūƧŀƋч ưūưūƲǿƋƐч ǷŀǢƄūǷч ǪūśŀƄŀƐưŀƲŀч ţƐǷūǷŀǟƤŀƲч ǟŀţŀч dƼƲǷǢŀƤч dƐƲūǢơŀч dūưūƲǷūǢƐŀƲч
dūǿŀƲƄŀƲчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹϯчŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчǷūǢǪūśǿǷчţŀǟŀǷчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷϱ
cedilŀśūƧчͷϯчŀǟŀƐŀƲчRdiquestчƐƲţūƤǪчƼǟƐƲƐч dчŀǷŀǪчfd чţŀƲчfdiquestr
ūǢƤūưśŀƲƄŀƲчƼǟƐƲƐч dчŀǷŀǪчfd чǷŀƋǿƲчͶʹʹͺчǪŀưǟŀƐчţūƲƄŀƲчͶʹ͵ͽчţŀǟŀǷчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷϱ
cedilŀśūƧчͷϯͺч ūƲƐƧŀƐŀƲчfd чţŀƲчfdчiquestrчǷŀƋǿƲчͶʹʹͺчǪϯţϯчͶʹ͵ͽ
cedilϼpound cedilȗч͵ cedilȗчͶ laquoưǷч͵ cedilȗчͷ laquoţϯчcedilȗчͷ cedilȗч Yacute-Ͷʹ cedilŀǢƄūǷ - чЋtimescedil Ќ чЋtimescedil Ќ - чЋtimescedil Ќ - чЋtimescedil Ќ poundūŀƧƐǪŀǪƐ - чЋtimescedil Ќ чЋtimescedil Ќ - чЋtimescedil Ќ - чЋtimescedil Ќ ŀǟŀƐŀƲ - ͵Ͷʹ ͵Ͷʹ - ͵Ͷʹ - ͵Ͷʹ
Ͷʹʹͺ Ͷʹʹͻ Ͷʹʹͼ Ͷʹʹͽ Ͷʹ͵ʹ Ͷʹ͵͵ Ͷʹ͵Ͷ Ͷʹ͵ͷ Ͷʹ͵ Ͷʹ͵ Ͷʹ͵ͺ Ͷʹ͵ͻ Ͷʹ͵ͼ Ͷʹ͵ͽ
cedilp cedilp cedilp times$ times$ times$ times$ times$ times$ times$ timescedil timescedil timescedil timescedil
cedilMiquestrчfd ч
55 LAKIN DJPb 2020
Ditunjukkan pada tabel tersebut bahwa selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tahun 2006 sampai
dengan 2008 mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer) dan dalam kurun waktu 2009
-2015 LKPP mendapatkan opini WDP namun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 LKPP untuk
keempat kalinya mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
Dalam hal pemenuhan target IKU sebagaimana ditetapkan pada Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan
setiap tahunnya Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 dan 2020-2024 dan RJPMN Tahun
2015-2019 dan 2020-2024 perbandingan capaian IKU tersebut dari tahun 2017 hingga 2020 ditunjukkan
sebagai berikut
Tabel 3A7 Realisasi IKU tahun 2017 sd 2020
Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut untuk tahun 2020 realisasi IKU Indeks opini BPK atas
LKPP telah memenuhi target yang telah ditetapkan baik pada Kontrak Kinerja Kementerian Keuangan
Tahun 2020 maupun pada Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2020) dan
RPJMN Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2020) Ditunjukkan pula bahwa realisasi IKU tersebut sejak tahun
2017 juga telah memenuhi target yang ditetapkan Secara keseluruhan melalui LHP BPK atas LKPP
Tahun 2019 ditunjukkan pada pemeriksaan atas setiap diLKBUN dan LKKL diketahui bahwa
1 84 LKKL dan 1 LKBUN (97 LK entitas yang diperiksa) memperoleh WTP
2 2 LKKL (2 LK entitas yang diperiksa) memperoleh opini WDP
3 1 LKKL (1 LK entitas yang diperiksa) mendapatkan opini TMP
Meskipun masih terdapat opini WDP dan TMP pada 3 entitas yang diperiksa (KL) hal tersebut tidak
berpengaruh secara material pada LKPP Tahun 2019 Satu LKKL tahun 2019 yang mendapatkan opini
TMP yaitu Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Rincian jumlah LKKL dan LKBUN yang
mendapatkan opini WTP WDP TMP dan TW dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 dapat
ditunjukkan sebagai berikut
Tabel 3A8 Rincian opini LKKL dan LKBUN
TARGETREALISASI TAHUN IKU
2017 2018 2019 2020 IKU Indeks jumlah LK-KL dan LK-BUN yang andal dengan opini audit yang baik Target IKU pada RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024 35 36 36 36 Target IKU pada Renstra Kemenkeu 2015-2019 dan 2020-2024
35 36 36 36
IKU Indeks opini BPK atas LKPP Target IKU pada Kontrak Kinerja (KK) Kementerian Keuangan
4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP)
Realisasi IKU 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP) 4 (WTP)
TAHUN LKKL dan LKBUN
Opini 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019
WTP 69
(KL 62 BUN 7)
65 (KL 65)
62 (KL 62)
56 (KL 56)
74 (KL 73 BUN 1)
80 (KL 79 BUN 1)
82 (KL81 BUN 1)
85 (KL 84 BUN 1)
85 (KL 84 BUN 1)
WDP 22
(KL 21 BUN 1)
19 (KL 18 BUN 1)
18 (KL 17 BUN 1)
26 (KL 25 BUN 1)
8 (KL 8)
6 (KL6)
4 (KL 4)
4 (KL 4)
2 (KL 2)
TMP 3 (KL 3)
3 (KL 3)
7 (KL 7)
4 (KL 4)
6 (KL 6)
2 (KL 2)
1 (KL 1)
1 (KL 1)
1 (KL 1)
TW 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAKIN DJPb 2020 56
Secara grafik perkembangan jumlah LKKL dan LKBUN (LK) untuk setiap jenis opini dari laporan tahun
2010 sampai dengan tahun 2020 ditunjukkan sebagai berikut
Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik tersebut diketahui sebagai berikut
1 Sejak LKKL dan LKBUN (LK) tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 jumlah LK yang mendapatkan
opini WTP selalu menjadi yang tertinggi dibandingkan LK yang mendapatkan opini WDP dan TMP
2 Jumlah LK beropini WTP tahun 2019 (85 LK) merupakan prosentase tertinggi dibandingkan jumlah
LK beropini WTP tahun-tahun sebelumnya
3 Jumlah LK beropini WDP tahun 2019 (2 LK) menurun (turun 50) dari jumlah LK beropini WDP
tahun 2018 (4 LK)
4 Jumlah LK beropini TMP tahun 2019 (1 LK) sama dengan jumlah LK beropini TMP tahun 2018 (1 LK)
Dengan demikian secara umum terdapat peningkatan atas kualitas LKKL dan LKBUN tahun 2019
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dicerminkan dari opini BPK atas setiap laporan
tersebut BPK menilai Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi permasalahan yang ada pada
Tahun 2019 Pemerintah telah menyelesaikan TDK (Transaksi dalam Konfirmasi) dengan membangun
single database melalui e-rekon dan sistem penyusunan LKPP yang lebih baik sehingga pada LKPP
Tahun 2018 dan 2019 tidak terdapat TDK BPK berpendapat LKPP Tahun 2019 secara umum telah
menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemeritahan (SAP) Namun demikian masih terdapat beberapa temuan dalam hal Sistem
Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang rekomendasinya akan
ditindaklanjuti oleh pemerintah tetapi dijelaskan oleh BPK bahwa temuan tersebut tidak berpengaruh
langsung terhadap kewajaran LKPP Tahun 2019 Beberapa temuan dimaksud dalam hal Sistem
Pengendalian Intern dan Kepatuhan dimaksud adalah sebagai berikut
A Temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
53 67 69 65 6256
7479 82 85
29
18 22 19 1825
8 64
22 2 3 3 7 4 6 2 1 1
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tahun Laporan
WTP WDP TMP TW
No Uraian temuan Siklus
1
Terdapat Penggunaan Rekening Pribadi untuk Pengelolaan Dana yang Bersumber dari APBN Saldo Kas Tidak Sesuai dengan Fisik Sisa Kas Terlambat Belum Disetor dan Penggunaan Kas yang Tidak Dilengkapi Dokumen Pertanggungjawaban pada 34 KementerianLembaga
Aset
2 Terdapat Ketidaksesuaian Pencatatan Persediaan dengan Ketentuan pada 53 KementerianLembaga
3 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan pada DJP serta Pengelolaan dan Penatausahaan Piutang pada DJBC Belum Optimal
4 Penghapusan Piutang Negara atas Pemberian Pinjaman yang Seharusnya Menjadi Kewenangan Presiden Dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan
5 Pengelolaan Piutang BUN yang Berasal dari Pinjaman Dana Antisipasi Penanganan Luapan Lumpur Sidoarjo kepada Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya Belum Memadai
57 LAKIN DJPb 2020
No Uraian temuan Siklus
6
Penyajian Akun-Akun LKPP Tahun 2019 terkait Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Asabri (Persero) dan Nilai Akumulasi Iuran Pensiun yang dikelola PT Asabri (Persero) Belum didukung Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019 (Audited) dan Kewajiban Pemerintah Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asabri (Persero) Sebagaimana Diatur UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Belum DiukurDiestimasi
Aset
7
Akun-Akun terkait Investasi Permanen PMN LKPP 2019 (Audited) Belum didukung Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2019 (Audited) dan Kewajiban Pemerintah Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Sebagaimana Diatur UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Belum Diukur Diestimasi dan Dilaporkan
8 Terdapat Pencatatan Ganda atas Aset Sebesar Rp147 Triliun yang Diakui Sebagai Aset Tetap pada LK PTNBH Universitas Indonesia Tahun 2019 dan Persediaan pada LK Kemenristekdikti Tahun 2019
9 Proses PMN atas Pengembalian Aset BPYBDS Jaringan Gas dan SPBG dari PT Pertamina (Persero) kepada Kementerian ESDM sebesar Rp368 Triliun Berlarut-larut
10 Penyajian Hasil Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 pada LKPP Audited Tahun 2019 Tidak Akurat
11 Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tetap pada 77KementerianLembaga Belum Memadai Berdampak AdanyaSaldo BMN yang Tidak Akurat serta Penatausahaan danPencatatan Aset Tetap yang Tidak Sesuai Ketentuan
12
Hasil Identifikasi Pemerintah atas Akun-Akun terkait Transaksi Konsesi Jasa Berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengaturan Konsesi Jasa Belum Didukung denganPernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan Dokumen Sumber yang Memadai
13 Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tak Berwujud pada 32 KementerianLembaga Belum Memadai Berdampak Adanya Saldo BMN yang Tidak Akurat serta Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tak Berwujud yang Tidak Sesuai Ketentuan
14 Pengendalian atas Pencatatan Aset Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Belum Memadai
15 Pengelolaan DJKN atas Aset yang Berasal dari Pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Belum Memadai
16
Pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada LKPP Tahun 2019 Sebesar Rp287676 Triliun belum didukung Standar Akuntansi dan Perhitungan Aktuariayang Akurat serta Terdapat Potensi Kewajiban Pemerintah atas Unfunded Past Service Liability (UPSL) Tunjangan Hari Tua(THT) PT Asabri (Persero) yang Belum Ditagihkan
Kewajiban 17 Barang Milik Negara Sebagai Underlying Asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Belum Mencerminkan Nilai Wajar Aset SBSN Termutakhir dan Berpotensi Tidak Mencukupi Nilai SBSN yang Diterbitkan
18 Kewajiban Pemerintah Kepada PT Pertamina (Persero) atas FeePenjualan Migas Bagian Negara Belum Dapat Diukur Dengan Andal
19 Pencatatan Saldo dan Mutasi Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Masih Belum Akurat
20
Penyajian Aset yang Berasal dari Realisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp4420 Triliun pada 34 KL Tidak Seragam serta Terdapat Permasalahan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat yang tidak Sesuai Ketentuan
Belanja
21 Kebijakan Penyelesaian Kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Listrik Belum Didukung dengan Mekanisme Penganggaran yang Memadai
22 Pemanfaatan Sisa Anggaran Belanja Subsidi untuk Penyelesaian Kurang Bayar Subsidi Belum Optimal
23 Pengalokasian Dana Alokasi Umum Tambahan pada APBN TA 2019 Sebesar Rp650 Triliun Tidak Selaras dengan UU Nomor 33 Tahun 2004
24 Perhitungan Alokasi Transfer Daerah pada 11 BidangSubbidang DAK Fisik Belum Didukung Dokumentasi dan Penjelasan yang Memadai dari KL Teknis
25 Pengelolaan Dana Desa Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Ketentuan dan Belum Dilaksanakan secara Memadai
26 Skema Pengalokasian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengadaan Tanah PSN pada Pos Pembiayaan Masih Sama Dengan TA 2018 Mengakibatkan LKPP Tahun 2019 Belum Menggambarkan Informasi Belanja dan Defisit Sesungguhnya
Pembiayaan
LAKIN DJPb 2020 58
B Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan
Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU tersebut antara lain
1 Kompleksitas permasalahan di lapangan yang memerlukan dukungan sumber daya pembinaan
secara optimal
2 Kondisi aktual atas terjadinya pandemi COVID-19 menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan
pembinaan KL dan BUN
Pada tahun 2021 menimbang pencapaian IKU tersebut pada tahun 2020 yang telah memenuhi target
yang ditetapkan dan telah mencapai indeks opini BPK tertinggi atas LKPP upaya yang akan dilakukan
pada tahun 2021 terutama diarahkan pada upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas
LKPP Secara berkelanjutan akan dilakukan pembinaan secara intensif kepada Kementerian Negara
Lembaga dengan bimbingan teknis dan penyuluhan akuntansi serta monitoring atas tindak lanjut
temuan pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2019 Di samping itu rekomendasi rencana aksi yang akan
dilakukan pada tahun 2021 yaitu
1 Melaksanakan bimbingan akuntansi dan pelaporan keuangan secara berkelanjutan melalui sarana
virtual
2 Pendampingan penyelesaian temuan LKKL tahun 2020
Penyaluran APBN sebagai investasi pemerintah dan pembiayaan
lainnya yang dilaksanakan secara optimal akan menopang
pengelolaan investasi pemerintah secara berkelanjutan dan dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi Saat ini bentuk penyaluran investasi pemerintah berupa penyaluran
dana ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) penyaluran dana
penerusan pinjaman (SLA) dari DJPb ke Pengguna Dana (selaku debitur atas penerusan pinjaman) serta
penyaluran subsidi dan kredit program (tidak termasuk KUR) Untuk mengukur tingkat efektivitas investasi
pemerintah tersebut disusun IKU Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah yang pengukurannya menggunakan
dua variabel sebagai berikut
1 Penyaluran Investasi yang terdiri dari
a Deviasi rencana penarikan dana (membandingkan antara realisasi dengan perencanaan halaman III
DIPA)
b Tingkat penyerapan dana (membandingkan antara realisasi DIPA dengan Komitmen Penyaluran)
Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No Uraian temuan Siklus
1 DJP Belum Menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas Kekurangan Setor Sebesar Rp1264 Triliun dan Keterlambatan Penyetoran Pajak dengan Sanksi Sebesar Rp269 Triliun dan USD405 Juta
Pendapatan
2
Pemberian Fasilitas Transaksi Impor yang Dibebaskan danatau Tidak Dipungut PPN dan PPh-nya pada DJP Terindikasi Bukan Merupakan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Terdapat Potensi Kekurangan Penetapan Penerimaan Negara dari Pendapatan Bea MasukBea Masuk Anti Dumping dan PDRI pada DJBC
3
Direktorat Jenderal Pajak Tidak Segera Memproses Pembayaran Restitusi Pajak yang Telah Terbit Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) senilai Rp1162 Triliun dan Terindikasi Belum Menerbitkan SKPKPP senilai Rp7286 Miliar dan USD5791 Ribu serta Terlambat Menerbitkan SKPKPP senilai Rp607 Miliar
4 Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 40 KL Minimal Sebesar Rp70964 Miliar serta Pengelolaan Piutang pada 16 KL Sebesar Rp178 Triliun Belum Sesuai Ketentuan
5 Penganggaran Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja pada 85 KL Minimal Sebesar Rp1065 Triliun dan USD2940 Juta Tidak Sesuai Ketentuan
Belanja
1b-N Indeks Efektivitas
Investasi Pemerintah
59 LAKIN DJPb 2020
2 Ketepatan Sasaran yang diukur berdasarkan hasil survei atas pencapaian sasaran investasi BUMN
investasi PemdaBUMD dan Penyaluran UMi
N=Penyaluran Investasi + Ketepatan Sasaran
(N = Indeks Efektivitas Investasi Pemerintah)
N=(Devx40)+(Realx60)+(Investasi BUMN+Investasi PemdaBUMD)x80)+(Penyaluran UMix20)
Penyaluran Investasi = (XN x 50)+(YN x 40)+(ZN x 10)
Keterangan
XN = Nilai Kualitas Penyaluran Dana Penerusan Pinjaman (BUN BA 99903)
YN = Nilai Kualitas Penyaluran Dana Investasi Pemerintah (BUN BA 99904)
ZN = Nilai Kualitas Penyaluran Dana Kredit Program (BA 99907)
Ketepatan Sasaran
Accumulated Disbursement berdasarkan tagihan (invoice) bukan SP3
Penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi)
Nilai Keekonomian Debitur (NKD) = Nilai Keekonomian Pribadi
(NKP) (Max 70) + Nilai Keekonomian Usaha (NKU) (Max 30)
Nilai Rata-Rata Keekonomian Debitur (NKD) Kredit Ultra Mikro
dinyatakan baik apabila mencapai nilai minimal 45
Kriteria indeks yang digunakan untuk pengukuran realisasi IKU
tersebut sebagai berikut
Target Proyek Fisik BUMN 10
Target Proyek Fisik Pemda 1
Kategori Progress Variant Konversi
PV ge 1 (On and above Schedule) 1
03 lt PV le 1 (Behind Schedule) 07
PV le 03 (At Risk) 03
Indeks Pencapaian IKU Tingkat Efektivitas ()
4 (Sangat efektif) 76 le X le 100
3 (efektif) 51 le X le 75
2 (kurang efektif) 26 le X le 50
1 (tidak efektif) 0-25
Indeks Capaian IKU Efektivitas ()
4 95leXlt100
375 90leXlt95
35 85leXlt90
325 80leXlt85
3 75leXlt80
275 70leXlt75
25 65leXlt70
225 60leXlt65
2 40ltXlt60
1 lt40
gtltEWďϮϬϮϬϲϬ
cedilŀǢƄūǷч Rdiquestч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹч ǪūśūǪŀǢч RƲţūƤǪчч ЋǪƤŀƧŀч Ќϰч ч ţƐǷūǷŀǟƤŀƲч ǪūǪǿŀƐч ţūƲƄŀƲч ǷŀǢƄūǷч ȝŀƲƄч ŀţŀчţŀƧŀưч
poundūƲŜŀƲŀчlaquoǷǢŀǷūƄƐǪч$b śчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹ-ͶʹͶϯч
dūƄƐŀǷŀƲчȝŀƲƄчǷūƧŀƋчţƐƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲч
ţŀƲȝŀчǟŀƲţūưƐчOumlR$-͵ͽчưūưśǿŀǷчd rчǷƐţŀƤчţŀǟŀǷчưūƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчưƼƲūȖчţŀǷŀчǪūŜŀǢŀчƧūƧǿŀǪŀϯчlaquoǿǢȖūƐч
ƧŀǟŀƲƄŀƲчţŀƧŀưчǢŀƲƄƤŀчǟūƲƄǿƤǿǢŀƲчrƐƧŀƐчdūūƤƼƲƼưƐŀƲч$ūśƐǷǿǢчŀƤƋƐǢƲȝŀчţƐƄŀƲǷƐƤŀƲчţūƲƄŀƲчǪǿǢȖūƐчơŀǢŀƤч
ơŀǿƋч ţūƲƄŀƲчưūƲƄƄǿƲŀƤŀƲч ǷūƧūǟƼƲч Ƥūǟŀţŀч ţūśƐǷǿǢч ǟŀţŀч śǿƧŀƲч bǿƲƐч ǪŀưǟŀƐч ţūƲƄŀƲч bǿƧƐч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹϯч
ūǢţŀǪŀǢƤŀƲчdŀơƐŀƲчiquestơƐч$ŀưǟŀƤчȝŀƲƄчǷūƧŀƋчţƐƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчƼƧūƋч$ƐǷϯчlaquopRϰч$b śчŀǷŀǪчţŀǷŀчƋŀǪƐƧчǪǿǢȖūƐчrd$ч
ȝŀƲƄчǷūƧŀƋчţƐǢūƤŀưчd rϰчţƐǟūǢƼƧūƋчǪƤƼǢчūƲţƧƐƲūчǪūśūǪŀǢчͽϰʹͷчǿƲǷǿƤч͵ͶͻчǢūǪǟƼƲţūƲчȝŀƲƄчśūǢƋŀǪƐƧчţƐЙ
ǪǿǢȖūƐчŀǷŀǿчưūƲƐƲƄƤŀǷчǪūśūǪŀǢч͵ϰͶ͵чţŀǢƐчţŀǷŀчśŀǪūƧƐƲūчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͽϯ
poundūŀƧƐǪŀǪƐ
ūƲȝŀƧǿǢŀƲчRƲȖūǪǷŀǪƐ
laquoŀưǟŀƐчţūƲƄŀƲчcedilǢƐȗǿƧŀƲчROumlϰчǟǢƼƄǢūǪǪчǟūƲȝŀƧǿǢŀƲчţŀƲŀччiquestrчͽͽͽϯʹͷϰчͽͽͽϯʹчţŀƲчͽͽͽϯʹͻчţŀǟŀǷчţƐơūƧŀǪЙ
ƤŀƲчǪūǟūǢǷƐчţŀƧŀưчǷŀśūƧчśūǢƐƤǿǷϱ
dūǷūǟŀǷŀƲчlaquoŀǪŀǢŀƲ
laquoŀưǟŀƐч ţūƲƄŀƲч ǷǢƐȗǿƧŀƲч ROumlч ͶʹͶʹчưŀǪƐƋч ǷūǢţŀǟŀǷч ͵ʹч ǢƼȝūƤч ūƲūǢǿǪŀƲч ƐƲơŀưŀƲч cedilч frчţūƲƄŀƲч ƤūǷЙ
ūǢŀƲƄŀƲчͶчǟǢƼȝūƤчŀśƼȖūчǪŜƋūţǿƧūчЋ Oumlч͵ЌчţŀƲчͼчǟǢƼȝūƤчśūƋƐƲţчǪŜƋūţǿƧūчЋ OumlчʹϰͻЌчţūƲƄŀƲчǢūǢŀǷŀчǟǢƼƄǢūǪǪч
ɯǪƐƤчǿƲǷǿƤч͵ʹч ǢƼȝūƤчǪūśūǪŀǢчͽͼϰͶҗϯч ŀţŀчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчǷūǢţŀǟŀǷччǟǢƼȝūƤчȝŀƲƄчǪǿţŀƋчǪūƧūǪŀƐчȝŀƐǷǿч fcedilч
ŀƲƄƤŀƧŀƲч laquoǿǪǿϰч ǢƼȝūƤч cedilǢŀƲǪưƐǪƐч R cedil$ч Rч ţŀƲч RRϰч ǪūǢǷŀч cedilǢŀƲǪưƐǪƐч ŀŜƤŀƄūч ͷϰч ǪūƋƐƲƄƄŀч ŜŀǟŀƐŀƲч RdiquestƲȝŀч
ŀţŀƧŀƋчͼϰͽʹҗϯч
ūǢţŀǪŀǢƤŀƲч$ŀǷŀчpoundūŀƧƐǪŀǪƐчǟūǢчͷ͵ч$ūǪūưśūǢчͶʹͶʹϰчǟūƲŀǢƐƤŀƲчǟƐƲơŀưŀƲчŀǷŀǪчR -ͻ͵чbRчndashчƼƲǪǷǢǿŜǷƐƼƲч
ƼƃчbŀƤŀǢǷŀчpŀǪǪчpoundŀǟƐţчcedilǢŀƲǪƐǷч ǢƼơūŜǷч ƋŀǪūчRRчǟūǢчͷ͵ч$ūǪūưśūǢчͶʹͶ͵чǪūśūǪŀǢчͽ͵ϰͽ͵җчţŀǢƐчŀƧƼƤŀǪƐч ŀƄǿч
$R ч cedilч ͶʹͶʹϰч ŀǷŀǿч ǪūśūǪŀǢч poundǟϯͶͷʹϯ͵͵ʹϯͺϯͻͼͷч ţŀƲч ǷƼǷŀƧч ţƐǪśǿǢǪūưūƲǷч ǪŀưǟŀƐч ţūƲƄŀƲч ƋƐƲƄƄŀч ͷ͵ч
$ūǪūưśūǢчͶʹͶʹчŀţŀƧŀƋч ч чͺϯͻͶͼϯͺͻͼϯʹͼ͵ϯͼʹϺчţŀǢƐч ǷƼǷŀƧчǟŀƄǿчͺϯͽ͵ͺϯͶͻϯ͵ʹʹϯʹʹʹч Ћ Oumlч ͵ϰͶͻͻчȝŀƐǷǿчƼƲчŀƲţч
ŀśƼȖūчţūƲƄŀƲчƤƼƲȖūǢǪƐчч͵ЌчǪūţŀƲƄƤŀƲчǟǢƼƄǢūǪǪчɯǪƐƤƲȝŀчŀţŀƧŀƋч͵ʹʹҗϯч
rƼ чiquestr poundūŀƧƐǪŀǪƐ ūǢǪūƲǷŀǪū
͵ч
ͽͽͽϯʹͷ Ͷ͵ϯʹ͵ϯͼͶϯͺͽͽϯʹʹʹ ͵ʹʹҗчЋţŀǢƐчǷƼǷŀƧчǟŀƄǿЌ
ūƲƄūƧƼƧŀŀƲчţŀƲŀчśūǢƄǿƧƐǢчiquestpdpчiquestpƐ Ͷ͵ϯʹ͵ϯͼͶϯͺͽͽϯʹʹʹ ͵ʹʹҗ
ūƲƄūƧƼƧŀŀƲч$ r - ʹҗ
Ͷч
ͽͽͽϯʹ ͷϯͺͻͷϯʹʹϯͺʹϯͼͼͼϯͶ͵ ͽϰͻҗчЋţŀǢƐчǷƼǷŀƧчǟŀƄǿЌ
cedilч fr Ͷϯ͵ͶʹϯͽʹͻϯʹͶͶϯʹϰͽͼ ͽͼϰʹҗ
cedilч ūǢǷŀưƐƲŀ ͼϯͶʹϯͽͻͷϯʹͽϰ͵ʹ ͶϰͺͶҗ
cedilчlaquopR ͵ϯͶͶͻϯͻͺϯʹʹʹϯʹʹʹϰ-- ͵ʹʹҗ
ūưǟǢƼȖч$dRчbŀƤŀǢǷŀ Ͷͷͽϯ͵͵ʹϯͺϯͻͼϰ͵ͷ ͽ͵ϰͽ͵җ
ͽͽͽϯʹͻ ͺϯ͵ͷϯʹʹϯͻͺͼϯͽʹͽ ͽϰ͵җчЋţŀǢƐчǷƼǷŀƧчǟŀƄǿЌ
laquoǿśǪƐţƐчśǿƲƄŀчdǢūţƐǷч ǢƼƄǢŀưчrƼƲч r ͶϯͺͽͻϯͷʹϯͶʹ͵ ͻϰͼ͵җ
laquoǿśǪƐţƐчǿƲƄŀчrƼƲчdiquestpoundч ǢƼƄǢŀưч r ͺϯͷͺʹϯͼʹͷϯͺͷϯͻʹͼ ͽϰͺҗ
ͷч
ϲϭgtltEWďϮϬϮϬ
ŀǟŀƐŀƲчRdiquestчRƲţūƤǪчƃūƤǷƐȖƐǷŀǪчRƲȖūǪǷŀǪƐч ūưūǢƐƲǷŀƋчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчч ŀǟŀƐŀƲчǪϯţϯчlaquoūưūǪǷūǢчRϱ ūƲȝŀƧǿǢŀƲϱчͻϰʹҗчȜч͵ʹчҗччͻϰҗ dƼưƐǷưūƲч ūưśŀȝŀǢŀƲϱчЋͻͼϰͷͽҗѾ͵ʹʹҗЌϼͶччͼͽϰ͵ͽҗчȜчͽʹҗччͼʹϰͶͼҗ rƐƧŀƐчRdiquestччͼͻϰͻͼҗчЋRƲţūƤǪчЌϯ ŀǟŀƐŀƲчǪϯţϯчlaquoūưūǪǷūǢчRRϱ ūƲȝŀƧǿǢŀƲϱчͽͽϰͶҗчȜч͵ʹчҗччͽϰͽҗϯч dƼưƐǷưūƲч ūưśŀȝŀǢŀƲϱчЋͼϰͽҗѾ͵ʹʹҗЌϼͶччͽͶϰҗчȜчͻʹҗччͺϰͻ͵җϯч rƐƧŀƐчrd$чЋͽϰʹͷϼʹЌϺ͵ʹʹҗчч͵ͶͷϰͶҗчȜчͶʹҗччͶϰͺҗ rƐƧŀƐчRdiquestччͽͽϰͶͺҗчЋRƲţūƤǪчЌ ŀǟŀƐŀƲчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϱч ЋrƐƧŀƐчRdiquestчlaquoūưūǪǷūǢчRчѾчrƐƧŀƐчRdiquestчlaquoūưūǪǷūǢчRRЌϼͶччЋͼͻϰͻͼҗѾͽͽϰͶͺҗЌϼͶччͽͷϰͶҗчЋRƲţūƤǪчϰЌ
RdiquestчRƲţūƤǪчƼǟǷƐưŀƧƐǪŀǪƐчƤŀǪчǷūǢƋŀţŀǟчśǿƲƄŀчǿǷŀƲƄчŀţŀƧŀƋчRdiquestчdūЙ
ưūƲƤūǿ-wmacrϑ ȝŀƲƄч śūǢǷǿơǿŀƲч ǿƲǷǿƤч ưūƲƄǿƤǿǢч ƤūưŀưǟǿŀƲч iquestrч
ţŀƧŀưч ǢŀƲƄƤŀч ưūưƐƲƐưŀƧƤŀƲч śƐŀȝŀч śǿƲƄŀч ŀǷŀǪч ǟūƲūǢśƐǷŀƲч ǪǿǢŀǷч
ǿǷŀƲƄϯчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчśŀǢǿчţƐƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчǟŀţŀчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϰчǪūśŀƄŀƐчƐƲţƐƤŀǷƼǢчƤƐƲūǢơŀчǟŀţŀчlaquoŀǪŀǢŀƲчlaquoǷǢŀǷūЙ
ƄƐǪч ūƲƄūƧƼƧŀŀƲч ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчţŀƲч ūưśƐŀȝŀŀƲчȝŀƲƄчƤǿƲǷŀśūƧчţŀƲч ǢƼţǿƤǷƐƃчţūƲƄŀƲчpoundƐǪƐƤƼчcedilūǢƤūƲЙ
ţŀƧƐϯч ūƲƄūƧƼƧŀŀƲч ǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲч ţŀƲч ǟūưśƐŀȝŀŀƲч ȝŀƲƄч ŀƤǿƲǷŀśūƧч śūǢŀǢǷƐч ǪūƧǿǢǿƋч ƤūƄƐŀǷŀƲч ȝŀƲƄч ţƐƧЙ
ŀƤǿƤŀƲчţŀƧŀưчǢŀƲƄƤŀчǟūƲƄūƧƼƧŀŀƲчǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчţŀƲчǟūưśƐŀȝŀŀƲчƋŀǢǿǪчţŀǟŀǷчţƐǟūǢǷŀƲƄƄǿƲƄȭŀȗŀśЙ
ƤŀƲчƤūǟŀţŀчǟŀǢŀчǪǷŀƤūƋƼƧţūǢǪϯчcedilƐţŀƤчƋŀƲȝŀчƐǷǿϰчǟūƲƄūƧƼƧŀŀƲчţƐưŀƤǪǿţчǟǢƼţǿƤǷƐƃчȝŀƐǷǿчǟūƲƄūƧƼƧŀŀƲчƋŀЙ
ǢǿǪчưūưśūǢƐƤŀƲчƲƐƧŀƐчǷŀưśŀƋϰчƤƋǿǪǿǪƲȝŀчǷūǢƋŀţŀǟчǟūƲūǢƐưŀŀƲчƲūƄŀǢŀчţŀƲчưūƲƄǿǢŀƲƄƐчśƐŀȝŀчȝŀƲƄчƋŀЙ
ǢǿǪч ţƐƤūƧǿŀǢƤŀƲч ƼƧūƋч ǟūưūǢƐƲǷŀƋч ţŀƧŀưчǿǟŀȝŀч ǟūƲŜŀǟŀƐŀƲч ǷŀǢƄūǷч ƼǿǷǟǿǷϼƼǿǷŜƼưūч ȝŀƲƄч ţƐǢūƲŜŀƲŀƤŀƲч
ƲŀưǿƲчţūƲƄŀƲчǷūǷŀǟчţƐƧŀƤǿƤŀƲчǪūŜŀǢŀчŜūǢưŀǷчţŀƲчƋŀǷƐ-ƋŀǷƐчǪūƋƐƲƄƄŀчǢƐǪƐƤƼчţŀǟŀǷчţƐƤūƲţŀƧƐƤŀƲϯ
poundŀǪƐƼчǟǷƐưŀƧƐǪŀǪƐчdŀǪчǷūǢƋŀţŀǟчǿƲƄŀчiquestǷŀƲƄчŀţŀƧŀƋчǟūǢśŀƲţƐƲƄŀƲчŀƲǷŀǢŀчǟūƲūǢƐưŀŀƲчƼǟǷƐưŀƧƐǪŀǪƐчƤŀǪч
ŀǷŀǿчOslashatildeccedilOslashAcircEgraveAcircmacrAcircoacuteUumlatildeAacuteAcircatildeЋpoundƼRЌчƼƧūƋч$b śчţūƲƄŀƲчŜƼǪǷчƼƃчƃǿƲţчŀǷŀǪчǿǷŀƲƄчȝŀƲƄчţƐǷūǢśƐǷƤŀƲчƼƧūƋч$b poundч
ǟŀţŀчǷŀƋǿƲчśūǢƤūƲŀŀƲϯчMŀǪƐƧч$b śчŀţŀƧŀƋчOslashatildeccedilOslashAcircEgraveAcircmacrAcircoacuteUumlatildeAacuteAcircatildeţŀǢƐчǟūƲƄūƧƼƧŀŀƲчŀǷŀǪчǟūƲūưǟŀǷŀƲчǪŀƧţƼч
ƤŀǪчǟŀţŀчŀƲƤчRƲţƼƲūǪƐŀчţŀƲчƋŀǪƐƧчţŀǢƐчƼǟǷƐưŀƧƐǪŀǪƐчưūƧŀƧǿƐчǟūƲƄūƧƼƧŀŀƲчdOslashUumlccedilOslashoumlfrac14macrAcirccopyYEgraveEgraveAacuteśūǢǿǟŀч
ǟūƲūưǟŀǷŀƲч ǿŀƲƄч ǟŀţŀч śŀƲƤч ǿưǿưч ǟūưūǢƐƲǷŀƋч ǪūǢǷŀч ǷǢŀƲǪŀƤǪƐч ǢūȖūǢǪūч ǢūǟƼч laquorϯч laquoūţŀƲƄƤŀƲч Ɛŀȝŀч
ǿƲƄŀчưūǢǿǟŀƤŀƲч śƐŀȝŀч śǿƲƄŀч ŀǷŀǪч ǟūƲūǢśƐǷŀƲч ЋUumlUumlccedilAcircЌч ǿǷŀƲƄч ǟŀţŀч ǷŀƋǿƲч śūǢƤūƲŀŀƲч ЋǷƐţŀƤчưūưЙ
ǟūǢƋƐǷǿƲƄƤŀƲчśƐŀȝŀчśǿƲƄŀчţŀǢƐчǿǷŀƲƄ-ǿǷŀƲƄчǟŀţŀчǷŀƋǿƲ-ǷŀƋǿƲчǪūśūƧǿưƲȝŀЌϯ
EƼǢưǿƧŀчţŀǢƐчpoundŀǪƐƼчǟǷƐưŀƧƐǪŀǪƐчdŀǪчǷūǢƋŀţŀǟчǿƲƄŀчiquestǷŀƲƄчǷūǢǪūśǿǷчŀţŀƧŀƋчǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷϱ
MŀǪƐƧчţŀǢƐчǟūǢƋƐǷǿƲƄŀƲчǢŀǪƐƼчǷūǢǪūśǿǷчƤūưǿţƐŀƲчţƐƐƲţūƤǪŀǪƐчţūƲƄŀƲчƤŀǷūƄƼǢƐчǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷϱ
cedilŀǢƄūǷчRdiquestчǟŀţŀчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчŀţŀƧŀƋчRƲţūƤǪчͷчЋǪƤŀƧŀчЌϯчRdiquestчţƐƋƐǷǿƲƄчoacuteOslashcopyчǪūŜŀǢŀчǷǢƐȗǿƧŀƲŀƲϰчţūƲƄŀƲч
ǪǿưśūǢч ţŀǷŀч śūǢŀǪŀƧч ţŀǢƐч ţŀǷŀч ǟūƲūǢƐưŀŀƲч ƼǟǷƐưŀƧƐǪŀǪƐч ƤŀǪч ţŀƲч ţŀǷŀч śƐŀȝŀч śǿƲƄŀч ǟūƲūǢśƐǷŀƲч ǿǷŀƲƄϯч
cedilŀǢƄūǷчRdiquestчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹччǷūƧŀƋчǪūǪǿŀƐчţūƲƄŀƲчǷŀǢƄūǷчţŀƧŀưчpoundūƲǪǷǢŀч$b śчcedilŀƋǿƲчͶʹͶ -ʹͶʹͶϯч
͵Ŝ- RƲţūƤǪчƼǟǷƐưŀƧƐǪŀǪƐчƤŀǪч
ǷūǢƋŀţŀǟчśǿƲƄŀчǿǷŀƲƄ
ĂƐŝůWďхх ŝĂLJĂƵŶŐĂфф
сϬϮ
RƲţūƤǪ iquestǢŀƐŀƲ dǢƐǷūǢƐŀ ͵ poundŀǪƐƼччʹϰͶ laquoŀƲƄŀǷчśŀƐƤ Ͷ ʹϰ͵ччpoundŀǪƐƼччʹϰͶ ŀƐƤ ͷ ʹϰ͵ччpoundŀǪƐƼччʹϰ͵ ǿƤǿǟ poundŀǪƐƼччʹϰ͵ dǿǢŀƲƄ
LAKIN DJPb 2020 62
Selama tahun 2020 perhitungan indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang adalah sebagai beri-
kut
Pada triwulan terakhir tahun 2020 beberapa hal yang menjadi akar masalah pencapaian IKU tersebut
antara lain
1 Treasury Dealing Room (TDR) DJPb fokus untuk melaksanakan penempatan dana dalam rangka
program PEN sehingga potensi imbal hasil (return) belum dapat dimaksimalkan Hal ini karena
untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional
2 Strategi pembiayaan dengan menerbitkan SBN baik secara reguler maupun private placement
sebagai dampak dari peningkatan defisit APBN menjadi 634 sehingga Pembiayaan Utang Netto
meningkat sekitar Rp1163 triliun menyebabkan adanya peningkatan bunga hutang pada triwulan IV
2020
Hal tersebut mengakibatkan isu-isu utama antara lain
1 Kondisi penerimaan remunerasi dari Bank Indonesia pada triwulan IV lebih kecil dibandingkan
triwulan III karena jumlah saldo kas pemerintah yang mengendap di BI berkurang akibat adanya
realisasi belanja pemerintah pada akhir tahun 2020
2 Dengan adanya penempatan uang negara dalam rangka PEN remunerasi dari pengelolaan TDR naik
secara signifikan
3 Bunga utang pada bulan triwulan IV meningkat karena jatuh tempo pembayaran bunga sebagai
akibat dari penerbitan utang yang mulai ekspansif sejak bulan Maret
Hal tersebut di atas mengakibatkan implikasi sebagai berikut
1 Beban bunga pada triwulan IV lebih besar dibandingkan dengan triwulan sebelumnya mengingat
adanya jatuh tempo pembayaran kupon yang diterbitkan pada triwulan I dan II serta kondisi pasar
yang masih volatile
2 Penerimaan remunerasi TDR sebagai akibat dari penempatan pada bank umum mitra dan
perluasan counterparty pada bank Syariah dan BPD dalam rangka PEN pada triwulan IV meningkat
Bulan Hasil Optimalisasi
Kas DJPb Bunga Utang DJPPR
Rasio Hasil DJPb terhadap Bunga
Utang Realisasi
Bulan Triwulan Indeks Target Capaian 1 53757522861400 86621247710000 062
0736 400 300 12000 2 61928021026800 53016498580000 117 3 62383079557200 148530000000000 042 4 58259134029500 665900000000000 009
0186 300 300 10000 5 90921082585600 536600000000000 017 6 76594816072100 255000000000000 030 7 62763694904800 145890000000000 043
0313 400 300 12000 8 59715852118600 218840000000000 027 9 68940269015300 293900000000000 023 10 48632216047600 648267228724900 008
0194 300 300 10000 11 50496297847000 131830000000000 038 12 41590444313000 333660000000000 012
Indeks Optimalisasi Kas terhadap Bunga Utang 350 300 11667
ϲϯgtltEWďϮϬϮϬ
cedilūǢƤŀƐǷч ǢūưǿƲūǢŀǪƐч ŀǷŀǪч ƼǟǷƐưŀƧƐǪŀǪƐч ƤŀǪч ţƐч ŀƲƤч RƲţƼƲūǪƐŀϰч ƋŀƧч ǷūǢǪūśǿǷч ǪŀƲƄŀǷч ţƐǟūƲƄŀǢǿƋƐч ƼƧūƋч
ǟūƲǿǢǿƲŀƲчR-ͻϑoumlUuml ʞYoacuteOslashUumlʟYOtildeEgraveYatildeǪūƧŀưŀч ǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϯч ūƲǿǢǿƲŀƲчRч ͻ-ġthornǛϑΕpoundĩǔĩƠƨĩΖϑpoundĩƝźϑpoundthornƵĩϑ
ȝŀƲƄчưūƲơŀţƐч ǷƐƲƄƤŀǷчśǿƲƄŀч ŀŜǿŀƲчǟūƲūưǟŀǷŀƲчǿŀƲƄчţƐч ŀƲƤч RƲţƼƲūǪƐŀч ǪūŜŀǢŀч ƼǷƼưŀǷƐǪчưūƲǿǢǿƲƤŀƲч
ǢūưǿƲūǢŀǪƐч ȝŀƲƄч ţƐǟūǢƼƧūƋч ǟūưūǢƐƲǷŀƋϯч laquoūǷūƧŀƋч ǪǷŀśƐƧч ǪūśūǪŀǢч ͺҗч ţŀǢƐч śǿƧŀƲч bǿƧƐч Ͷʹ͵ͽϰч Rч ͻ-ġthornǛϑ
ΕpoundĩǔĩƠƨĩΖϑYOtildeEgraveYatildeƼƧūƋчŀƲƤчRƲţƼƲūǪƐŀчţƐǷǿǢǿƲƤŀƲчǪūśūǪŀǢчͶчUumlmacrUumlOtildeEgravemacrAcircatildeǪūŜŀǢŀчśūǢŀƲƄǪǿǢ-ŀƲƄǪǿǢчǪŀưЙ
ǟŀƐчưūƲơŀţƐчͷϰͻҗчţƐчśǿƧŀƲчrƼȖūưśūǢчͶʹͶʹϯчcedilūƲǷǿчƋŀƧчǷūǢǪūśǿǷчǪŀƲƄŀǷчưūưǟūƲƄŀǢǿƋƐчơǿưƧŀƋчǢūưǿƲūǢЙ
ŀǪƐчȝŀƲƄчţƐǷūǢƐưŀчǟūưūǢƐƲǷŀƋϯ
dƼƲţƐǪƐчƤŀǪчǟŀţŀчǷǢƐȗǿƧŀƲчROumlчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчǪūŜŀǢŀчǿưǿưчśūǢŀţŀчǟŀţŀчƧūȖūƧчŀưŀƲϰчƲŀưǿƲчţūưƐƤƐŀƲчǷūǢЙ
ţŀǟŀǷч ǷŀƲǷŀƲƄŀƲч ȝŀƲƄч ƋŀǢǿǪч ţƐǪūƧūǪŀƐƤŀƲϰч ȝŀƐǷǿч ŀţŀƲȝŀчAacutemacrUumlAacuteatildeshy Uumlshy ǷūǢƤŀƐǷч ǟǢƼȝūƤǪƐч ǟūƲƄūƧǿŀǢŀƲч
śūƧŀƲơŀч rчţŀƲчƼȖƐţ-͵ͽчЋ FчţŀƲчr FЌчţūƲƄŀƲчǢūŀƧƐǪŀǪƐчȝŀƲƄчǷūǢơŀţƐчǟŀţŀчǷǢƐȗǿƧŀƲчROumlчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϯ
rŀưǿƲч ţūưƐƤƐŀƲϰч ţūƲƄŀƲч ƤƼƼǢţƐƲŀǪƐч ȝŀƲƄч śŀƐƤч ŀƲǷŀǢŀч $ƐǷơūƲч ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲч ţŀƲч $ƐǷơūƲч ūƲƄūƧƼƧŀŀƲч
iquestǷŀƲƄϰч RƤǿчǷūǢǪūśǿǷчǷūǷŀǟчţŀǟŀǷчǷūǢŜŀǟŀƐчţūƲƄŀƲч ƐƲţūƤǪчͷϰʹчţŀǢƐч ǷŀǢƄūǷчͷϰʹʹϯчcedilƐƲţŀƤŀƲ-ǷƐƲţŀƤŀƲчȝŀƲƄч
ǷūƧŀƋчţƐƧŀƤǿƤŀƲчǿƲǷǿƤчưūƲƄŀǷŀǪƐчŀƤŀǢчưŀǪŀƧŀƋчǪūśŀƄŀƐưŀƲŀчţƐưŀƤǪǿţчţƐчŀǷŀǪчŀţŀƧŀƋϱ
͵ϯ pūƧŀƤǿƤŀƲчūȖŀƧǿŀǪƐчŀǷŀǪчǟūƲūưǟŀǷŀƲчţŀƲŀчǟŀţŀчśŀƲƤчǿưǿưчưƐǷǢŀчǟūƲūưǟŀǷŀƲϲ
Ͷϯ pūƲȝǿǪǿƲч ǪƤūưŀчǟǢƼȝūƤǪƐч ȝŀƲƄч ƧūśƐƋч ǢūŀƧƐǪǷƐǪч ǪūƧŀưŀч cedilǢƐȗǿƧŀƲч ROumlч ǿƲǷǿƤчưūƲơŀƄŀч ƤūǷŀƋŀƲŀƲч ǪŀƧţƼч
ƤŀǪчǟūưūǢƐƲǷŀƋϯ
ͷϯ pūƧŀƤǿƤŀƲчƤƼƼǢţƐƲŀǪƐчśūǢƤŀƧŀчţūƲƄŀƲчŀƲƄƄƼǷŀчcedilƐưч Rrϯ
ŀţŀчǷŀƋǿƲчͶʹͶ͵ϰчţƐƋŀǢŀǟƤŀƲч$ƐǷơūƲч ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчţŀǟŀǷчǷūǢǿǪчưūƧŀƤǿƤŀƲчƤƼƼǢţƐƲŀǪƐчǪūŜŀǢŀч ƐƲǷūƲǪƐƃч
ţūƲƄŀƲч$b poundчǿƲǷǿƤчưūưƐƲƐưŀƧƤŀƲчEgraveUumlatildeEgraveumlumlccedilAcircǟūưūǢƐƲǷŀƋϯ
laquoūśŀƄŀƐưŀƲŀч ǿƲţŀƲƄч ǿƲţŀƲƄч ǷūƲǷŀƲƄч ūƧŀȝŀƲŀƲч ǿśƧƐƤϰч ǪūǷƐŀǟч ƐƲǪǷƐǷǿǪƐч
ǟūƲȝūƧūƲƄƄŀǢŀчƲūƄŀǢŀчţƐśūƲǷǿƤчǪūưŀǷŀ-ưŀǷŀчǿƲǷǿƤчƤūƄƐŀǷŀƲчǟūƧŀȝŀƲŀƲчǟǿśƧƐƤϯч
ūƧŀȝŀƲŀƲч ǟǿśƧƐƤч ŀţŀƧŀƋч ǪūǢŀƲƄƤŀƐŀƲч ƤūƄƐŀǷŀƲч ţŀƧŀưч ǢŀƲƄƤŀч ưūưūƲǿƋƐч
ƤūśǿǷǿƋŀƲчǟūƧŀȝŀƲŀŀƲчǪūǪǿŀƐчǟūǢŀǷǿǢŀƲчŀǷŀǪчśŀǢŀƲƄϼơŀǪŀϼǟūƧŀȝŀƲŀƲчŀţưƐƲǪƐǷǢŀǷƐƃч
ȝŀƲƄчţƐǪūţƐŀƤŀƲчƼƧūƋчǟūƲȝūƧūƲƄƄŀǢŀчƲūƄŀǢŀϯ
$ŀƧŀưч ǢŀƲƄƤŀч ưūƲţŀǟŀǷƤŀƲч ǟūƲȝūƧūƲƄƄŀǢŀч ƲūƄŀǢŀч ȝŀƲƄч ưŀưǟǿч ưūƧŀȝŀƲƐч ưŀǪȝŀǢŀƤŀǷч ţŀƲч ưŀưǟǿч
ưūƧūǷŀƤƤŀƲч ǟƼƲţŀǪƐч ȝŀƲƄч ţƐǟūǢƧǿƤŀƲч śŀƲƄǪŀч ǿƲǷǿƤч ưūưūƲŀƲƄƤŀƲч ǟūǢǪŀƐƲƄŀƲч ƄƧƼśŀƧϰч ţƐǟūǢƧǿƤŀƲч
śƐǢƼƤǢŀǪƐч ȝŀƲƄч ŀƄƐƧūϰч ūɯǪƐūƲϰч ţŀƲч ūƃūƤǷƐƃϰч ȝŀƐǷǿч ȝŀƲƄч ɰūƤǪƐśūƧϰч ƧƐƲŜŀƋч ţŀƲч ŜūǟŀǷч ţŀƧŀưч ưūǢūǪǟƼƲч
ǟūǢǿśŀƋŀƲϰчǪūǢǷŀчưŀưǟǿчưūƲƄƄǿƲŀƤŀƲчǪǿưśūǢчţŀȝŀчȝŀƲƄч ǷūǢǪūţƐŀчţūƲƄŀƲчǪūưƐƲƐưŀƧчưǿƲƄƤƐƲчǿƲǷǿƤч
ưūƲţŀǟŀǷƤŀƲчǷŀǢƄūǷϼƼǿǷǟǿǷчȝŀƲƄчǷūƧŀƋчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчǪūŜŀǢŀчƼǟǷƐưŀƧϯ
MŀǪƐƧчǪǿǢȖūƐчȝŀƲƄчǟƼǪƐǷƐƃчŀƤŀƲчưūƲƐƲƄƤŀǷƤŀƲчŜƐǷǢŀчdūưūƲƤūǿчǟŀţŀчǿưǿưƲȝŀчţŀƲч$b śчǟŀţŀчƤƋǿǪǿǪƲȝŀϯч
ūƲƄƄǿƲŀч ƧŀȝŀƲŀƲч ǟŀţŀч $b śч ǷūǢţƐǢƐч ŀǷŀǪч dūưūƲǷūǢƐŀƲч rūƄŀǢŀϼfūưśŀƄŀч Ћdϼf-laquoŀǷƤūǢЌϰч iquestprϼiquestp$ϰч
ūưţŀϰчŀƲƤϼ ƼǪϰчiquestƲƐǷчūǪūƧƼƲчRчdūưūƲƤūǿϯч
dƐƲūǢơŀчiquestǷŀưŀчЋRdiquestЌϰчȝŀƲƄч
ǟūƲŜŀǟŀƐŀƲƲȝŀчţƐǷŀśǿƧŀǪƐƤŀƲчţŀƧŀưчcedilŀśūƧчͷϯͽ
cedilŀśūƧчͷϯͽчŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǟŀţŀчlaquoŀǪŀǢŀƲчlaquoǷǢŀǷūƄƐǪчͶ
laquoŀǪŀǢŀƲчlaquoǷǢŀǷūƄƐǪчͶ
ƐǢƼƤǢŀǪƐчţŀƲч
ƧŀȝŀƲŀƲчǟǿśƧƐƤчȝŀƲƄч
copymacrfrac14ϰчūƃūƤǷƐƃчţŀƲч
ūɯǪƐūƲ
laquolaquoчͶϱчƐǢƼƤǢŀǪƐчţŀƲчƧŀȝŀƲŀƲчǟǿśƧƐƤчȝŀƲƄчcopymacrfrac14ϰчūƃūƤǷƐƃчţŀƲчūɯǪƐūƲ dƼţū cedilŀǢƄūǷ poundūŀƧƐǪŀǪƐ ŀǟŀƐŀƲ Ͷŀ- RƲţūƤǪчƤūǟǿŀǪŀƲчǟūƲƄƄǿƲŀчƧŀȝŀƲŀƲ ϰͺ ͵͵ͺϰʹʹ
LAKIN DJPb 2020 64
Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks kepuasan pengguna layanan
merupakan salah satu IKU Kemenkeu-One DJPb tahun 2020 yang juga
menjadi IKU Kemenkeu-Wide tahun 2020 (indirect cascading) IKU
tersebut merupakan hasil rewording atas IKU yang semula bernama IKU Indeks kepuasan publik atas
layanan DJPb IKU ini disusun untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan
DJPb dan merupakan nilai kepuasan pengguna layanan atas layanan unggulan DJPb terhadap pihak
eksternal
IKU ini diukur atas layanan unggulan yang diberikan oleh DJPb yang diperoleh melalui survei kepuasan
pengguna layanan yang dilakukan secara independen yang dikoordinasikan oleh Biro Organisasi dan
Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kemenkeu Riset dengan instrumen survei tersebut bertujuan
untuk mengevaluasi kinerja layanan Kemenkeu secara umum di tingkat kementerian dan
dan kepuasan pengguna yang mencakup tahun
2020 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya
Hasil implementasi peningkatan kualitas pelayanan pada DJPb sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi
di Kementerian Keuangan tercermin antara lain melalui hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan
(SKPL) Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang meningkat secara
konsisten sejak tahun 2014 dan selalu berada di atas target kinerja serta di atas rata-rata capaian
Kementerian Keuangan Selain itu Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga berhasil meraih indeks
kepuasan pengguna layanan tertinggi selama 6 (enam) tahun berturut-turut yaitu tahun 2014ndash2019
untuk unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki kantor vertikal Pada tahun 2014 indeks
kepuasan pengguna layanan Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah 423 (dari target sebesar
405) Pada tahun 2015 meningkat menjadi 432 (dari target sebesar 406) Di tahun 2016 indeksnya
meningkat kembali menjadi 440 (dari target 409) Serta di tahun 2017 indeks kepuasan pengguna
layanan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tetap terjaga peningkatannya menjadi 456 (dari target
sebesar 412) Kemudian pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Perbendaharaan meraih indeks
kepuasan pengguna layanan sebesar 472 dari target sebesar 452 dan pada tahun 2019 dengan
indeks kepuasan pengguna layanan sebesar 476 dari target sebesar 459
Pelayanan prima merupakan faktor penting dalam dunia birokrasi modern Pelaksanaan reformasi
birokrasi yang didasarkan pada tiga pilar yakni Organisasi Proses Bisnis dan SDM Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang merupakan bagian dari organisasi Kementerian Keuangan berupaya
meningkatkan kualitas layanan melalui berbagai terobosan inovatif antara lain pengembangan
sumberdaya manusia pembangunan fasilitas kantor pelayanan modern dan penetapan standar-
standar pelayanan yang terukur Guna memahami sejauh mana program pelayanan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan saat ini dapat memuaskan para pengguna layanan dan membangun
kepercayaan publik maka diperlukan proses evaluasi dari waktu ke waktu mengenai tingkat
kepuasan pengguna layanan terhadap sepuluh aspek layanan dari 11 aspek layanan sebagaimana
diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Kesepuluh aspek tersebut adalah
1 Keterbukaankemudahan akses informasi layanan
2 Informasi Layanan
3 Kesesuaian Prosedur dengan Ketentuan yang Ditetapkan
4 Sikap Pegawai
5 Kemampuan dan Keterampilan Pegawai
2a-CP
65 LAKIN DJPb 2020
6 Pengenaan sanksidenda atas pelanggaran terhadap ketentuan layanan (syarat prosedur)
7 Lingkungan Pendukung
8 Akses terhadap Layanan
9 Waktu Penyelesaian Layanan
10 Keamanan Lingkungan dan Layanan
Aspek yang tidak dievaluasi dalam Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Direktorat Jenderal
Perbendaharaan 2020 yakni pembayaran biaya sesuai aturanketentuan Hal ini dikarenakan pada SKPL
2020 tidak terdapat karakteristik aspek layanan tersebut dalam pelayanan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Guna mengukur respon masyarakat terkait inovasi pelayanan yang diberikan
Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yakni berupa pelayanan digital (E-
Service) dalam merespon tuntutan pelayanan publik yang dinamis Pada SKPL 2020 pengukuran
kualitas layanan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan ditambahkan empat
aspek layanan terkait layanan digital (E-Service) Oleh karena itu selain sembilan aspek layanan
tersebut di atas evaluasi tingkat kepuasan pengguna layanan tahun 2020 diperluas menjadi 14 aspek
layanan Keempat aspek layanan berkaitan dengan pelayanan E-Service yang ditambahkan di tahun
2020 yakni
1 Efficiency Ease of use and Accessibility
2 Reliability
3 Customer Support
4 Security
Unit Ruang Lingkup Survei
Pertama survei ini dilakukan pada 3 jenis layanan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan yang dilakukan secara serentak bersama sama pada jenis layanan di 10 unit
eselon I dan satu unit non-eselon lainnya di kementerian Keuangan Adapun ketiga jenis layanan yang
disurvei untuk DJPb tersaji pada tabel 3A10
Kedua survei dilakukan terhadap pihak pihak eksternal pengguna layanan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan yakni pada Kementerian atau Lembaga Pemerintahan Pusat
maupun Daerah
Tabel 3A10 Jumlah Layanan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
SKPL 2020 dilaksanakan serentak di enam kota Tabel 3A11 berikut ini memaparkan jenis layanan yang
tersedia di 6 kota yang menjadi wilayah SKPL 2020 DJPb
Tabel 3A11 Jenis Layanan per Kota DJPb
Keterangan ABN= Ambon BPN = Balikpapan JKT= Jakarta MDN = Medan MKS = Makassar SUB = Surabaya
Unit Eselon Jumlah Layanan Jenis Layanan
DJPb 3 1 Penerbitan SP2D Belanja Non Pegawai pada KPPN 2 Pelayanan Rekonsiliasi Tingkat KPPN melalui e-Rekon dan LK 3 Pelayanan Revisi DIPA pada Kanwil
No Jenis Layanan ABN BPN JKT MDN MKS SUB 1 Penerbitan SP2D Belanja Non Pegawai pada KPPN radic radic radic radic radic radic
2 Pelayanan Rekonsiliasi Tingkat KPPN melalui e-Rekon LK
radic radic radic radic radic radic
3 Pelayanan Revisi DIPA pada Kanwil radic radic radic radic radic radic
LAKIN DJPb 2020 66
Berdasarkan Tabel 3A11 SKPL 2020 terhadap ketiga layanan DJPb dilakukan di keenam kota
yaitu Ambon Balikpapan Jakarta Medan Makassar dan Surabaya Hal tersebut menunjukan bahwa
ketiga layanan DJPb (DJPb 1 DJPb 2 dan DJPb 3) dilakukan di masing-masing kantor DJPb yang berada
di keenam kota tersebut
Tabel 3A12 Jenis Layanan dan karakteristik DJPb tahun 2020
Berdasarkan tabel 3A12 ketiga layanan DJPb dibedakan kedalam lima karakteristik yaitu layanan
berbiaya layanan daring layanan luring layanan menerapkan sanksi dan layanan yang menerapkan
denda Layanan Penerbitan SP2D Belanja Non Pegawai pada KPPN (layanan DJPb1) merupakan layanan
yang tidak berbiaya dilakukan secara daring dilakukan secara luring menerapkan sanksi dan tidak
menerapkan denda Karakteristik Pelayanan Rekonsiliasi Tingkat KPPN melalui e-Rekon LK (layanan
DJPb2) merupakan layanan yang tidak berbiaya dapat dilakukan secara daring dan luring layanan yang
menerapkan sanksi berupa pengembalian berkas serta layanan yang tidak menerapkan denda
Sedangkan karakteristik Pelayanan Revisi DIPA pada Kanwil merupakan layanan yang tidak berbiaya
dilakukan secara daring tidak dilakukan secara luring tidak menerapkan sanksi dan tidak menerapkan
denda
Aspek demografi responden SKPL 2020 Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) meliputi jenis
kelamin usia latar belakang pendidikan rentang waktu penggunaan layanan cara memperoleh layanan
sumber informasi layanan dan frekuensi menggunakan layanan dalam satu tahun terakhir (Tabel 3A13)
Table 3A13 Demografi Responden SKPL DJPb 2020
Tabel berikut menunjukan profil
demografi responden SKPL DJPb
2020 Penjelasan demografi dibagi
ke dalam jenis kelamin usia latar
belakang pendidikan dan status
responden
Jumlah responden SKPL 2020
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (DJPb) adalah
sebanyak 596 orang ( 1729 dari
total 3445 responden) jumlah
tersebut lebih banyak daripada
jumlah responden pada SKPL DJPb
2018 yakni sebesar 267 responden
Dari total 596 orang responden
(Tabel 61) dapat ditarik kesimpulan responden SKPL DJPb 2020 sebagian besar adalah perempuan
yakni sebanyak 5369 dibandingkan dengan laki-laki (4631) Jika dilihat dari kelompok usia maka
mayoritas responden berada pada usia 31-40 tahun yaitu sebanyak 5386 diikuti dengan kelompok
usia 41-50 tahun sebanyak 2248
Jenis Layanan Karakteristik Layanan
Berbiaya Daring Luring Sanksi Denda
1 Penerbitan SP2D Belanja Non Pegawai pada KPPN Tidak Ya Ya Tidak Tidak
2 Pelayanan Rekonsiliasi Tingkat KPPN melalui e-Rekon LK
Tidak Ya Ya Ya Tidak
3 Pelayanan Revisi DIPA pada Kanwil Tidak Ya Tidak Tidak Tidak
Aspek Demografi Jumlah Persentase Jenis Kelamin
Laki-Laki 276 4631 Perempuan 320 5369
Usia 21-30 tahun 1 017 31 ndash 40 tahun 97 1628 41 ndash 50 tahun 321 5386 51 ndash 60 tahun 43 721
Latar Belakang Pendidikan SMA ke bawah 3 050 SMA dan sederajat 98 1644 Diploma (D1-D3) 111 1862 Sarjana (S1 dan D4) 307 5151 Pascasarjana (S2 dan S3) 77 1292
Status Responden Individu (WNI maupun non WNI) 0 0 Perusahaan Nasional 0 0 Perusahaan Asing 0 0 Pemerintah Daerah 71 1191 Perusahaan BUMN 0 0 KementerianLembaga Pemerintah Pusat 525 8809
ϲϳgtltEWďϮϬϮϬ
$ƐƧƐƋŀǷчţŀǢƐчƧŀǷŀǢчśūƧŀƤŀƲƄчǟūƲţƐţƐƤŀƲϰчǢūǪǟƼƲţūƲчlaquod fч$b śчͶʹͶʹчǷūǢƄƼƧƼƲƄчưūưƐƧƐƤƐчǟūƲţƐţƐƤŀƲчȝŀƲƄч
ǷƐƲƄƄƐϯчlaquoūśŀƲȝŀƤч͵ϰ͵җчśūǢơūƲơŀƲƄчǟūƲţƐţƐƤŀƲчǷūǢŀƤƋƐǢчlaquo͵ϼ$ϰчţŀƲчǪūśŀƲȝŀƤч͵ͼҗчśūǢơūƲơŀƲƄчǟūƲţƐţƐƤŀƲч
ǷūǢŀƤƋƐǢч$͵ϼ$ͷϯчlaquoūƧŀƐƲчƐǷǿϰч ǢūǪǟƼƲţūƲч ƧŀǷŀǢчśūƧŀƤŀƲƄчǟūƲţƐţƐƤŀƲчǟŀǪŜŀǪŀǢơŀƲŀчǪūśŀƲȝŀƤч ͵ͶϰͶͽҗϰчlaquopч
ţŀƲч ǪūţūǢŀơŀǷч ǪūśŀƲȝŀƤч ͵ͺϰҗч ǪūǢǷŀч ʹϰʹҗч laquopч ƤūśŀȗŀƋϯч ч MŀƧч ǷūǢǪūśǿǷч ưūƲǿƲơǿƤŀƲч ǟūƲţƐţƐƤŀƲч
ǢūǪǟƼƲţūƲч śūǢŀǪŀƧч ţŀǢƐч ưūƲūƲƄŀƋч ƋƐƲƄƄŀч ǷƐƲƄƄƐϰч ţƐч ưŀƲŀч ǢūǪǟƼƲţūƲч $b śч ţƐŀƲƄƄŀǟч ưŀưǟǿч
ưūưŀƋŀưƐчţŀƲчưūƲơŀȗŀśчǟūǢǷŀƲȝŀŀƲчţŀƧŀưчƤǿūǪƐƼƲūǢчlaquod fчͶʹͶʹϯчūǢţŀǪŀǢƤŀƲчƤūƧƼưǟƼƤч ƧūưśŀƄŀч
ŀǪŀƧч ǢūǪǟƼƲţūƲч $b śч ǷūǢţƐǢƐч ţŀǢƐч ƤūưūƲǷūǢƐŀƲч ŀǷŀǿч ƧūưśŀƄŀч ǟūưūǢƐƲǷŀƋч ǟǿǪŀǷч ţŀƲч ǟūưūǢƐƲǷŀƋч
ţŀūǢŀƋϯч poundūǪǟƼƲţūƲч ȝŀƲƄч śūǢŀǪŀƧч ţŀǢƐч ƤūưūƲǷūǢƐŀƲϼч ƧūưśŀƄŀч ǟūưūǢƐƲǷŀƋч ǟǿǪŀǷч ưūǢǿǟŀƤŀƲч ơǿưƧŀƋч
ȝŀƲƄчǟŀƧƐƲƄч ǷƐƲƄƄƐч ȝŀƤƲƐч ǪūśŀƲȝŀƤчͼͼϰʹͽҗчǪƐǪŀƲȝŀчśūǢŀǪŀƧчǟūưūǢƐƲǷŀƋчţŀūǢŀƋч ͵͵ϰͽ͵җϰч ǷƐţŀƤчŀţŀчȝŀƲƄч
śūǢŀǪŀƧч ţŀǢƐч ƐƲţƐȖƐţǿч ЋtimesrRч ưŀǿǟǿƲч ƲƼƲч timesrRЌϰч ǟūǢǿǪŀƋŀŀƲч ƲŀǪƐƼƲŀƧϰч ǟūǢǿǪŀƋŀŀƲч iquestprϰч ţŀƲч
ǟūǢǿǪŀƋŀŀƲчŀǪƐƲƄϯ
$ŀƧŀưчǟūǢƋƐǷǿƲƄŀƲчRdiquestϰчţƐƄǿƲŀƤŀƲчǟƼƧŀǢƐǪŀǪƐчţŀǷŀчAacuteotildemacrAacutemacruacuteϑЋǪūưŀƤƐƲчǷƐƲƄƄƐчǢūŀƧƐǪŀǪƐчǷūǢƋŀţŀǟчǷŀǢƄūǷϰч
ǪūưŀƤƐƲчśŀƐƤчŜŀǟŀƐŀƲчƤƐƲūǢơŀƲȝŀЌϰчǟūǢƐƼţūчǷŀƋǿƲŀƲϰчţŀƲч ơūƲƐǪчƤƼƲǪƼƧƐţŀǪƐч ǟūǢƐƼţūчưūƲƄƄǿƲŀƤŀƲчƵthornŢĩϑ
ťthornƨƵϑŢŰźǕŰϑǔthornťƽĩϑЋǢūŀƧƐǪŀǪƐчȝŀƲƄчţƐƄǿƲŀƤŀƲчŀţŀƧŀƋчŀƲƄƤŀчǟūǢƐƼţūчǷūǢŀƤƋƐǢЌϯ
cedilŀǢƄūǷч RdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǿƲǷǿƤчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчŀţŀƧŀƋчǪūśŀƄŀƐưŀƲŀчưŀƲţŀǷƼǢƐчţŀǢƐчlaquoūǷơūƲчdūưūƲƤūǿчŀţŀƧŀƋч
ǪūśūǪŀǢч ч ţūƲƄŀƲч ǟūǢƐƼţūч ǟūƧŀǟƼǢŀƲч ǷŀƋǿƲŀƲϯч cedilŀǢƄūǷч ǷūǢǪūśǿǷчưūƲǿǢǿƲчţƐśŀƲţƐƲƄŀƲчţūƲƄŀƲчǷŀǢƄūǷч
ǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͽчǪūśūǪŀǢчϰͺͷϰчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͼчϰͶϰчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͻчǪūśūǪŀǢчϰ͵ͶϰчţŀƲчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͺчǪūśūǪŀǢчϰʹͽϯчcedilŀǢƄūǷч
RdiquestчǪūśūǪŀǢччǷūǢǪūśǿǷчǪŀưŀчţūƲƄŀƲчǷŀǢƄūǷчȝŀƲƄчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчǿƲǷǿƤчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчǟŀţŀчpoundūƲǪǷǢŀч$b śчţŀƲч
poundūƲǪǷǢŀчdūưūƲƤūǿч ŀƋǿƲчͶʹͶʹ-ͶʹͶϯч
MŀǪƐƧч ǪǿǢȖūƐч ưūƲǿƲơǿƤƤŀƲч śŀƋȗŀч $b śчưūưƐƧƐƤƐч ƐƲţūƤǪч ƤūǟǿŀǪŀƲч ȝŀƲƄч ƧūśƐƋч ǷƐƲƄƄƐч ЋϰͺЌч ţŀǢƐǟŀţŀч
ƐƲţūƤǪчǢŀǷŀ-ǢŀǷŀчǪūƧǿǢǿƋчǿƲƐǷчūǪūƧƼƲчRчdūưūƲƤūǿчЋϰͷЌϯчpoundūŀƧƐǪŀǪƐчRdiquestчǪūśūǪŀǢчϰͺчǿƲǷǿƤчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹч
ǷūǢǪūśǿǷч ǷūƧŀƋчưūưūƲǿƋƐч ǷŀǢƄūǷч RdiquestчȝŀƲƄчǷūƧŀƋчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчśŀƐƤчǟŀţŀчdƼƲǷǢŀƤчdƐƲūǢơŀчưŀǿǟǿƲчǟŀţŀч
poundūƲǪǷǢŀчǿƲǷǿƤч ǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϯч laquoūƧǿǢǿƋч ŀǪǟūƤч ƧŀȝŀƲŀƲч ȝŀƲƄч
ч ƧŀȝŀƲŀƲч $b śч ȝŀƲƄч ţƐǷūƧƐǷƐч ţŀƧŀưч ǢƐǪūǷч ǷūǢǪūśǿǷч ǟŀţŀч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹч
ţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчǟŀţŀчcedilŀśūƧчͷϯ͵ϯ
cedilŀśūƧчͷϯ͵чpoundƐƲŜƐŀƲчlaquoƤƼǢчRƲţūƤǪчdūǟǿŀǪŀƲчfŀȝŀƲŀƲч$b śчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹ
rƼ būƲƐǪчfŀȝŀƲŀƲ
RƲţūƤǪ Ͷʹ͵ͽ ͶʹͶʹ
͵ ūƲūǢśƐǷŀƲчlaquo Ͷ$чśūƧŀƲơŀчƲƼƲ-ǟūƄŀȗŀƐчǟŀţŀчd r ϰͼ͵ ϰͺͼ Ͷ ūƧŀȝŀƲŀƲчǢūƤƼƲǪƐƧƐŀǪƐчǷƐƲƄƤŀǷчd rчưūƧŀƧǿƐчū-poundūƤƼƲчţŀƲчfd ϰͼ͵ ϰͺ ͷ ūƧŀȝŀƲŀƲчǢūȖƐǪƐч$R чǟŀţŀчdŀƲȗƐƧ ϰͺͺ ϰͻ
poundŀǷŀ-ǢŀǷŀ ϰͻͺ ϰͺ
gtltEWďϮϬϮϬϲϴ
laquoūśŀƄŀƐưŀƲŀч ǷūƧŀƋч ţƐǿǢŀƐƤŀƲч ǪūśūƧǿưƲȝŀϰчưūƧŀƧǿƐч ǪǿǢȖūƐч ƤūǟǿŀǪŀƲч ǟūƲƄƄǿƲŀч ƧŀȝŀƲŀƲч ǷūǢǪūśǿǷчţŀǟŀǷч
ţƐƤūǷŀƋǿƐч śŀƋȗŀч ǷŀǢƄūǷч Rdiquestч RŰġĩŢƨϑ ŢĩƝƽthornƨthornŰϑ ƝĩŰłłƽŰthornϑ ťthornǛthornŰthornŰϑ ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹч ţŀǟŀǷч ţƐǟūƲǿƋƐч ţūƲƄŀƲч
ŜŀǟŀƐŀƲчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчǟŀţŀчcedilŀśūƧчͷϯ͵ϯ
cedilŀśūƧчͷϯ͵чŀǟŀƐŀƲчRdiquestчRƲţūƤǪчƤūǟǿŀǪŀƲчǟūƲƄƄǿƲŀчƧŀȝŀƲŀƲчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹ
laquoūśŀƄŀƐưŀƲŀчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчǟŀţŀчcedilŀśūƧчͷϯ͵ϰчƲƐƧŀƐчǢūŀƧƐǪŀǪƐчǷŀƋǿƲŀƲчRdiquestчǪūśūǪŀǢчϰͺчǷūǢǪūśǿǷчưūƧŀưǟŀǿƐч
ǷŀǢƄūǷчRdiquestчǪūśūǪŀǢччЋţūƲƄŀƲчƲƐƧŀƐчŜŀǟŀƐŀƲч͵͵ͺЌчȝŀƲƄчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчţŀƧŀưчdƼƲǷǢŀƤчdƐƲūǢơŀчdūưūƲƤūǿ-Űĩϑ
$b śчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹϯ
ŀǟŀƐŀƲч RdiquestчǪūśūǪŀǢчϰͺчǷūǢǪūśǿǷч ƧūśƐƋчǢūƲţŀƋчţŀǢƐчŜŀǟŀƐŀƲч RdiquestчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͼчţŀƲчͶʹ͵ͽϯч ūǢśŀƲţƐƲƄŀƲч
ŜŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǪūǷƐŀǟчǷŀƋǿƲƲȝŀчǪūơŀƤчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͶчǪϯţчͶʹͶʹчǪūśŀƄŀƐưŀƲŀчţŀǟŀǷчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчǟŀţŀч
cedilŀśūƧчͷϯ͵ͺϯ
cedilŀśūƧчͷϯ͵ͺч ūǢśŀƲţƐƲƄŀƲчŀǟŀƐŀƲчRdiquestчRƲţūƤǪчƤūǟǿŀǪŀƲчǟūƲƄƄǿƲŀчƧŀȝŀƲŀƲчcedilŀƋǿƲчͶʹ͵ͶчǪϯţϯчͶʹͶʹ
$ŀǢƐчǷŀśūƧчͷϯ͵ͺϰчţŀǟŀǷчţƐƤūǷŀƋǿƐчśŀƋȗŀчǢūŀƧƐǪŀǪƐчŜŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǟŀţŀчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͷчưūƲƐƲƄƤŀǷчʹϰʹч
ǟƼƐƲч ţŀǢƐч ƐƲţūƤǪч ǷŀƋǿƲч Ͷʹ͵Ͷϰч ƐƲţūƤǪч ǷŀƋǿƲч Ͷʹ͵чưūƲƐƲƄƤŀǷч ʹϰ͵ч ǟƼƐƲч ţŀǢƐч ƐƲţūƤǪч ǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͷϰч ƐƲţūƤǪч
ǷŀƋǿƲчͶʹ͵чưūƲƐƲƄƤŀǷчʹϰʹͽчǟƼƐƲчţŀǢƐч ƐƲţūƤǪчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ϰч ƐƲţūƤǪч ǷŀƋǿƲч Ͷʹ͵ͺчưūƲƐƲƄƤŀǷч ʹϰʹͼч ǟƼƐƲч ţŀǢƐч
ƐƲţūƤǪч ǷŀƋǿƲч Ͷʹ͵ϰч ƐƲţūƤǪч ǷŀƋǿƲч Ͷʹ͵ͻчưūƲƐƲƄƤŀǷч ʹϰ͵ чǟƼƐƲчţŀǢƐчƐƲţūƤǪчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͺϰчƐƲţūƤǪчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͼч
ưūƲƐƲƄƤŀǷчʹϰ͵ͺчǟƼƐƲчţŀǢƐч ƐƲţūƤǪч ǷŀƋǿƲч
чϯ
poundūŀƧƐǪŀǪƐч RdiquestчǟŀţŀчǷŀƋǿƲчͶʹ͵чǪϯţϯчͶʹͶʹчưūƲŜūǢưƐƲƤŀƲчǢūŀƧƐǪŀǪƐч ƧƐưŀчǷŀƋǿƲчǟūǢƐƼţūчpoundūƲǪǷǢŀч$b śчţŀƲч
poundūƲǪǷǢŀчdūưūƲƤūǿч ŀƋǿƲчͶʹ͵-ͶʹͶʹчţūƲƄŀƲчǟūǢśŀƲţƐƲƄŀƲчǪūśŀƄŀƐưŀƲŀчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчǟŀţŀчcedilŀśūƧчͷϯ͵ͻϯ
cedilŀśūƧчͷϯ͵ͻч ūǢśŀƲţƐƲƄŀƲчpoundūŀƧƐǪŀǪƐчRdiquestчRƲţūƤǪчƤūǟǿŀǪŀƲчǟǿśƧƐƤчŀǷŀǪчƧŀȝŀƲŀƲч$b śчǪϯţϯчͶʹͶʹчţūƲƄŀƲчpoundūƲǪǷǢŀчͶʹ͵-ͶʹͶʹ
laquoūśŀƄŀƐưŀƲŀчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчǟŀţŀч ŀśūƧчͷϯ͵ͻϰчţūƲƄŀƲчǷŀǢƄūǷчȝŀƲƄчǷūǢǿǪчưūƲƐƲƄƤŀǷчţŀǢƐчǷŀƋǿƲчƤūчǷŀƋǿƲчǟŀţŀч
poundūƲǪǷǢŀч $b śч ţŀƲч poundūƲǪǷǢŀч dūưūƲƤūǿч cedilŀƋǿƲч Ͷʹ͵-Ͷʹ͵ͽϰч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч Rdiquestч RƲţūƤǪч ƤūǟǿŀǪŀƲч ǟǿśƧƐƤч ŀǷŀǪч
ƧŀȝŀƲŀƲч $b śч ЋȝŀƲƄч ưūǢǿǟŀƤŀƲч ǢūȗƼǢţƐƲƄч ţŀǢƐч Rdiquestч RƲţūƤǪч ƤūǟǿŀǪŀƲч ǟūƲƄƄǿƲŀчƧŀȝŀƲŀƲЌчưūƧŀưǟŀǿƐч
ǷŀǢƄūǷчǷūǢǪūśǿǷчţūƲƄŀƲчơǿƄŀчưūƲǿƲơǿƤƤŀƲчǟūƲƐƲƄƤŀǷŀƲчţŀǢƐч ǷŀƋǿƲч Ͷʹ͵ч Ǫϯţϯч Ͷʹ͵ͽϯч rŀưǿƲч ǟŀţŀч ͶʹͶʹϰч
ǷūǢơŀţƐчǟūƲǿǢǿƲŀƲчŜŀǟŀƐŀƲчưūƲơŀţƐчϰͺϯ
$ŀǢƐч ͵ʹчūǪūƧƼƲч Rч ƧƐƲƄƤǿǟчdūưūƲƤūǿчţƐǷŀưśŀƋч ūƲƄūƧƼƧŀч ƼǢǷŀƧч RƲţƼƲūǪƐŀчrŀǷƐƼƲŀƧчlaquoƐƲƄƧūчtimesƐƲţƼȗч Ћ -
RrlaquotimesЌϰчǟŀţŀчƋŀǪƐƧчǪǿǢȖūƐчƤūǟǿŀǪŀƲчǟūƲƄƄǿƲŀчƧŀȝŀƲŀƲϰч$b śчưūƲţŀǟŀǷƤŀƲчƲƐƧŀƐчǷūǢǷƐƲƄƄƐчśūǢǪŀưŀч$b poundч
ЋϰͺЌч ţŀƲч ƧūśƐƋч ǷƐƲƄƄƐч ţŀǢƐч ƲƐƧŀƐч ǢŀǷŀ-ǢŀǷŀч dūưūƲƤūǿч ЋϰͷЌч ǪūśŀƄŀƐưŀƲŀч
ţƐǷƐƲƄƤŀǷƤŀƲчƧŀƄƐчţƐчưŀǪŀчȝŀƲƄчŀƤŀƲчţŀǷŀƲƄϯ
cedilϼpound cedilȗч͵ cedilȗчͶ laquoưǷч͵ cedilȗчͷ laquoţϯчcedilȗчͷ cedilȗч Yacute-Ͷʹ cedilŀǢƄūǷ - - - - -
poundūŀƧƐǪŀǪƐ - - - - - ϰͺ ϰͺ ŀǟŀƐŀƲ - - - - - ͵͵ͺϰʹʹ ͵͵ͺϰʹʹ
iquestǢŀƐŀƲ Ͷʹ͵Ͷ Ͷʹ͵ͷ Ͷʹ͵ Ͷʹ͵ Ͷʹ͵ͺ Ͷʹ͵ͻ Ͷʹ͵ͼ Ͷʹ͵ͽ ͶʹͶʹ RƲţūƤǪчcedilŀǢƄūǷ ϰ͵ ϰ͵ ϰʹ ϰʹͺ ϰʹͽ ϰ͵Ͷ ϰͶ ϰͺͷ
RƲţūƤǪчpoundūŀƧƐǪŀǪƐ ϰʹ ϰʹͽ ϰͶͷ ϰͷͶ ϰ ϰͺ ϰͻͶ ϰͻͺ ϰͺ
ūǢǿśŀƋŀƲчpoundūŀƧƐǪŀǪƐ Ѿчʹϰʹͽ Ѿʹϰ͵ͺ Ѿʹϰʹ
Ѿчʹϰ͵ Ѿчʹϰʹͼ Ѿчʹϰ͵ͺ -ʹϰ͵Ͷ
cedilŀƋǿƲ poundūŀƧƐǪŀǪƐчRdiquestчcedilŀƋǿƲŀƲ poundūƲǪǷǢŀч$b ś poundūƲǪǷǢŀчdūưūƲƤūǿ dūǷūǢŀƲƄŀƲ ͶʹͶʹ ϰͺ poundūƲǪǷǢŀчͶʹͶʹ-ͶʹͶ Ͷʹ͵ͽ ϰͻͺ ϰ͵ͼ ϰ͵ͼ Ͷʹ͵ͼ ϰͻͶ ϰ͵ ϰ͵ Ͷʹ͵ͻ ϰͺ ϰ͵Ͷ ϰ͵Ͷ Ͷʹ͵ͺ ϰ ϰʹͽ ϰʹͽ Ͷʹ͵ ϰͷͶ ϰʹͺ ϰʹͺ
poundūƲǪǷǢŀчͶʹ͵-Ͷʹ͵ͽЌч
69 LAKIN DJPb 2020
Tabel indeks kepuasan publik atas layanan kemenkeu tahun 2020
1 Berdasarkan tujuan riset dan hasil analisis maka berikut ini simpulan hasil Survei Kepuasan
Pengguna Layanan Kementerian Keuangan 2020 eselon 1 Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dengan
detail sebagai berikut
a IKPL DJPb secara agregat dalam kategori baik dengan skor indeks 2020 sebesar 464 yang
mendekati nilai maksimal skala likert 1-5 Begitu juga dengan IKPL DJPb per jenis layanan
seluruhnya mendekati nilai sempurna skala likert 1-5 yaitu layanan penerbitan SP2D belanja
non-pegawai pada KPPN sebesar 468 pelayanan rekonsiliasi tingkat KPPN melalui e-Rekon dan
LK sebesar 465 dan pelayanan revisi DIPA pada Kanwil sebesar 457
b Terkait perbandingan dengan IKPL agregat Kementerian Keuangan baik IKPL DJPb secara
agregat Maupun DJPb per jenis layanan nilai IKPL nya berada di atas nilai agregat IKPL
Kementerian Keuangan (432) Gap antara IKPL agregat DJPb dengan Kementerian Keuangan
adalah sebesar 032 Secara layanan spesifik gap antara IKPL agregat Kementerian Keuangan
dengan IKPL layanan penerbitan SP2D belanja non-pegawai pada KPPN adalah sebesar 036 gap
antara IKPL agregat Kementerian Keuangan dengan IKPL pelayanan rekonsiliasi tingkat KPPN
melalui e-Rekon dan LK adalah sebesar 033 dan gap antara IKPL agregat Kementerian
Keuangan dengan IKPL pelayanan revisi DIPA pada Kanwil adalah sebesar 025 Gap IKPL tahun
2020 pun lebih besar dibandingkan dengan gap IKPL tahun 2019 Hal ini dapat diartikan bahwa
peningkatan kinerja layanan di DJPb pada tahun 2020 lebih tinggi daripada peningkatan kinerja
DJPb di tahun 2019 jika dibandingkan dengan Kementrian Keuangan secara keseluruhan
c Dilihat dari IKPL masing-masing kota secara keseluruhan IKPL per kota DJPb relatif sudah baik
karena mendekati sempurna berdasarkan skala likert 1-5 selain itu nilai IKPL keenam kota
berada di atas nilai IKPL agregat Kementerian Keuangan yaitu IKPL DJPb Kota Jakarta sebesar
470 IKPL DJPb Kota Surabaya sebesar 451 IKPL DJPb Kota Medan sebesar 458 IKPL DJPb
Kota Makassar sebesar 465 IKPL DJPb Kota Balikpapan sebesar 472 dan IKPL DJPb Kota
Ambon sebesar 468 Namun demikian jika IKPL Kota dibandingkan dengan IKPL agregat DJPb
maka IKPL Kota Jakarta Kota Makassar Kota Balikpapan dan Kota Ambon berada di atas IKPL
agregat DJPb sedangkan IKPL Kota Surabaya dan IKPL Kota Medan berada di bawah IKPL
agregat DJPb
d Ditinjau dari jenis layanan per kota seluruh IKPL setiap jenis layanan DJPb di keenam kota
bernilai di atas dari IKPL Kementerian Keuangan IKPL DJPb Kota Jakarta bernilai 474 untuk
jenis layanan 1 464 untuk layanan 2 dan 472 untuk layanan 3 IKPL DJPb Kota Surabaya
bernilai 454 untuk layanan 1 448 untuk layanan 2 dan 449 untuk layanan 3 IKPL Kota Medan
No Unit Target Realisasi 1 DJA 4 425 2 DJP 4 41 3 DJBC 4 462 4 DJPB 4 464 5 DJKN 4 413 6 DJPK 4 441 7 DJPPR 4 464 8 LNSW 4 41 9 Setjen 375 405 10 Itjen 4 436 11 BPPK 4 441
LAKIN DJPb 2020 70
sebesar 467 untuk layanan 1 473 untuk layanan 2 dan 435 untuk layanan 3 IKPL Kota
Makassar 468 untuk layanan 1 465 untuk layanan 2 dan 463 untuk layanan 3 IKPL Kota
Balikpapan 480 untuk layanan 1 480 untuk layanan 2 dan 460 untuk layanan 3 IKPL Kota
Ambon 450 untuk layanan 1 488 untuk layanan 2 dan 466 untuk layanan 3 Untuk layanan di
kota Jakarta semua jenis layanan berada pada kinerja baik karena tidak ada IKPL layanan yang
berada di bawah IKPL agregat DJPb Namun demikian beberapa layanan di luar Kota Jakarta
masih perlu meningkatkan kinerja layanannya Misalnya untuk IKPL layanan Kota Surabaya
masih perlu meningkatkan kinerja layanan 2 dan layanan 3 sedangkan di Kota Medan dan
Makassar layanan yang masih perlu ditingkatkan adalah pada layanan 3 Kota Balikpapan masih
perlu meningkatkan layanan 2 Terakhir layanan di Kota Ambon yang perlu ditingkatkan adalah
layanan 1 Peningkatan tersebut terkait dengan upaya untuk menyesuaikan peningkatan IKPL
layanan di Kota-kota dengan IKPL agregat DJPb Jika dilihat dari gap layanan di tahun 2020 yang
semuanya bernilai positif artinya semua layanan di tahun 2020 telah melampaui IKPL agregat
Kementerian Keuangan Hal ini menujukkan peningkatan yang lebih baik dibandingkan dengan
tahun 2019 dimana di tahun 2019 masih terdapat beberapa layanan yang kinerjanya masih
berada di bawah IKPL agregat Kementerian Keuangan
2 Berdasarkan analisis ekspektasi-kepuasan aspek-aspek pelayanan yang dikelompokan berdasarkan
dengan matriks ekspektasi-kepuasan kesimpulan dari hasil analisis tersebut adalah
a Pada layanan penerbitan SP2D belanja non-pegawai pada KPPN aspek layanan yang perlu
dipertahankan adalah aspek keterbukaankemudahan akses informasi akses terhadap layanan
waktu penyelesaian layanan sikap pegawai kemampuan dan keterampilan pegawai lingkungan
pendukung dan keamanan lingkungan Sedangkan aspek layanan yang diprioritaskan untuk
ditingkatkan adalah informasi layanan dan kemampuan dan keterampilan pegawai
b Pada layanan rekonsiliasi tingkat KPPN melalui e-Rekon dan LK aspek layanan yang perlu
dipertahankan adalah akses terhadap layanan waktu penyelesaian layanan kemampuan dan
keterampilan pegawai lingkungan pendukung keamanan lingkungan dan E-service-security
Sedangkan aspek layanan yang diprioritaskan untuk ditingkatkan performanya adalah E-Service
-Efficiency-Ease of Use
c Pada layanan revisi DIPA pada Kanwil aspek layanan yang perlu dipertahankan adalah akses
terhadap layanan kesesuaian prosedur dan E-service-security Sedangkan aspek layanan yang
diprioritaskan untuk ditingkatkan performanya adalah E-Service -Efficiency-Ease of Use dan E-
Service-Reliability
3 Hubungan keterkaitan antara kinerja kualitas aspek-aspek layanan dan tingkat kepuasan
stakeholders DJPb menunjukkan bahwa kualitas pelayanan menunjukan pengaruh positif terhadap
kepuasan pengguna layanan Dimana kepuasan pengguna layanan DJPb akan meningkat seiring
dengan peningkatan kualitas pelayanan SP2D belanja non pegawai pada KPPN pelayanan
rekonsiliasi tingkat KPPN melalui endashRekon dan LK dan pelayanan revisi DIPA pada Kanwil Selain
itu pengaruh aspek-aspek pelayanan terhadap kualitas pelayanan semua signifikan dan positif
Artinya kualitas pelayanan akan meningkat searah dengan peningkatan kinerja keempat belas aspek
layanan Dimana setiap aspek pada masing-masing pelayanan juga ditentukan oleh kontribusi
indikator masing-masing aspek pelayanan
a Pada layanan penerbitan SP2D belanja non-pegawai pada KPPN aspek layanan yang
paling berpengarupada perubahan variasi kualitas pelayanan adalah informasi layanan e-service-
71 LAKIN DJPb 2020
efficiency-ease of use accessibility dan e-service reliability Sedangkan tiga aspek yang pengaruhnya
relatif rendah pada variasi perubahan kualitas layanan adalah aspek kesesuaian prosedur
dengan ketentuan yang ditetapkan lingkungan pendukung dan aspek keamanan lingkungan
b Pada pelayanan rekonsiliasi tingkat KPPN melalui e-Rekon dan LK aspek layanan yang paling
berpengaruh pada perubahan variasi kualitas pelayanan adalah informasi layanan e-service-
efficiency-ease of use accessibility dan e-service reliability Sedangkan tiga aspek layanan memiliki
peran relatif lemah terhadap variasi perubahan kualitas layanan adalah aspek kesesuaian
prosedur aspek lingkungan pendukung dan aspek keamanan lingkungan
c Pada layanan revisi DIPA pada Kanwil aspek layanan yang paling berpengaruh pada perubahan
variasi kualitas pelayanan adalah aspek informasi layanan e-service reliability dan e-sevice
security Sedangkan tiga aspek yang memiliki peran relatif lemah terhadap variasi perubahan
kualitas layanan adalah aspek kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan aspek
lingkungan pendukung dan aspek keamanan lingkungan
Secara keseluruhan ketiga layanan DJPb yang disurvei pada SKPL2020 sudah berada dalam kategori
baik (di atas nilai 4) Hal ini menandakan bahwa pengguna layanan DJPb sudah puas dengan ketiga
layanan DJPb Kepuasan penggunaan layanan juga ditunjukkan dengan tingginya peningkatan kualitas
layanan di tahun 2020 dibandingkan dengan kualitas layanan di tahun 2019 Namun demikian upaya
perbaikan terus-menerus menjadi tantangan bagi DJPb agar pelayanan dapat menjadi lebih baik dan
mendukung reformasi birokrasi yang sudah digagas Hal ini sejalan dengan prinsip perbaikan terus
menerus ala Jepang yang dinamakan dengan Kaizen concept of Improvement Untuk itu beberapa
rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas masing-masing layanan di DJPb yang
disurvei pada SKPL 2020 ini adalah sebagai berikut
1 Layanan penerbitan SP2D belanja non-pegawai pada KPPN
Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan penerbitan SP2D belanja non-pegawai pada
KPPN berasal dari tiga aspek yang memiliki pengaruh paling besar Beberapa hal yang dapat
dilakukan adalah
a Meningkatkan kualitas informasi layanan dengan melakukan
1) Meningkatkan kelengkapan informasi layanan terkait persyaratan yang harus dipenuhi untuk
memperoleh layanan
2) Meningkatkan kelengkapan informasi layanan terkait petunjuk pengisian dokumen layanan
3) Meningkatkan kelengkapan Informasi layanan terkait standar hasil layanan
b Meningkatkan kualitas E-service efficiency- ease of use dengan melakukan
1) Meningkatkan kelengkapan dan kemudahan pemahaman struktur situsaplikasi layanan
2) Meningkatkan kemudahan pengelolaan situs aplikasi layanan daring
3) Meningkatkan akurasi informasi layanan daring
c Mempertahankan kualitas e-service reliability dengan melakukan
1) Memastikan kecepatan situsaplikasi dalam melayani berdasarkan permintaan
2) Memastikan ketepatan waktu pelayanan situsaplikasi layanan daring
3) Memastikan keterbaruan situs atau aplikasi sesuai perkembangan layanan
2 Layanan rekonsiliasi tingkat KPPN melalui e-Rekon dan LK
Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan rekonsiliasi tingkat KPPN melalui e-Rekon dan
LK berasal dari tiga aspek yang memiliki pengaruh paling besar Beberapa hal yang dapat dilakukan
LAKIN DJPb 2020 72
a Meningkatkan kualitas informasi layanan dengan melakukan
1) Meningkatkan kelengkapan informasi layanan terkait persyaratan yang harus dipenuhi untuk
memperoleh layanan
2) Meningkatakan kelengkapan informasi layanan terkait petunjuk pengisian dokumen layanan
3) Meningkatkan kemudahan bahasa yang digunakan untuk dipahami pengguna layanan
b Meningkatkan kualitas E-service-efficiency-ease of use dengan melakukan
1) Meningkatkan kelengkapan dan kemudahan pemahaman struktur situsaplikasi layanan
daring
2) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pengguna layanan oleh situsaplikasi layanan daring
3) Meningkatkan akurasi informasi layanan daring
c Mempertahankan kualitas e-service reliability dengan melakukan
1) Memastikan kecepatan pelayanan situs aplikasi layanan daring berdasarkan permintaan
yang masuk
2) Memastikan ketepatan waktu pelayanan situsaplikasi layanan daring
3) Memastikan kecepatan akses situsaplikasi layanan daring
4) Memastikan konektivilitaskompatibilitas situs layanan daring dengan mesin penjelajah
(browser) yang digunakan pengguna layanan dan
5) Memastikan pembaharuan situsaplikasi layanan daring selalu sesuai perkembangan layanan
3 Layanan revisi DIPA pada Kanwil
Beberapa rekomendasi disampaikan dari SKPL 2020 ini untuk meningkatkan kualitas layanan revisi
DIPA pada Kanwil khususnya berasal dari tiga aspek yang memiliki pengaruh paling besar
Beberapa rekomendasi tersebut adalah
a Meningkatkan kualitas informasi layanan dengan melakukan
1) Meningkatkan kelengkapan informasi layanan terkait petunjuk pengisian dokumen layanan
2) Meningkatkan kelengkapan informasi layanan terkait standar waktu proses layanan
3) Meningkatkan tentang kelengkapan informasi layanan terkait standar waktu proses layanan
b Mempertahankan kualitas e-service reliability dengan melakukan
1) Memastikan kecepatan pelayanan situsaplikasi layanan daring berdasarkan permintaan yang
masuk
2) Memastikan ketepatan waktu pelayanan situsaplikasi layanan daring
3) Memastikan konektivitaskompatibilitas situs layanan daring dengan mesin penjelajah
(browser) yang digunakan pengguna layanan
c Mempertahankan kualitas e-service security dengan melakukan
1) Memastikan ketersediaan jaminan keamanan data pribadi pengguna layanan untuk proses
autentikasi
2) Memastikan kerahasiaan penyimpanan data yang diberikan oleh pengguna layanan di situs
layanan oleh sistem
3) Memastikan kesesuaian penggunaan data yang diberikan oleh penguna di situs aplikasi
Kebijakan adalah konsep besar yang menjadi dasar dan pemberi arah dalam
pelaksanaan dan pengembangan Sistem Perbendaharaan untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan
Sasaran Strategis 3
Perumusan
kebijakan yang
optimal
ϳϯgtltEWďϮϬϮϬ
ǟǷƐưŀƧч ŀţŀƧŀƋч ǪūǪǿŀƐч ţūƲƄŀƲч ƤūśǿǷǿƋŀƲϰч ƐưǟƧūưūƲǷŀǷƐƃϰч ţŀƲч ǷƐţŀƤч ǪŀƧƐƲƄч śūǢǷūƲǷŀƲƄŀƲϯч EƼǢưǿƧŀǪƐч
ƤūśƐơŀƤŀƲчȝŀƲƄчƼǟǷƐưŀƧчưūƲƄŀƲţǿƲƄчưŀƤƲŀчśŀƋȗŀчǟūǢǿưǿǪŀƲчƤƼƲǪūǟчśūǪŀǢчȝŀƲƄчưūƲơŀţƐчţŀǪŀǢчţŀƲч
ǟūưśūǢƐчŀǢŀƋчţŀƧŀưчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчţŀƲчǟūƲƄūưśŀƲƄŀƲчlaquoƐǪǷūưч ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчǿƲǷǿƤчưūƲŜŀǟŀƐчǷǿơǿŀƲч
ȝŀƲƄчǷūƧŀƋчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчǪǿţŀƋчǪūǪǿŀƐчţŀƧŀưчưūƲƄƋŀǪƐƧƤŀƲчƼǿǷǟǿǷϼƼǿǷŜƼưūчǪūǪǿŀƐчǷǿơǿŀƲϯ
чdƐƲūǢơŀчiquestǷŀưŀчЋRdiquestЌϰч
ȝŀƲƄчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲƲȝŀчţƐǷŀśǿƧŀǪƐƤŀƲчţŀƧŀưчcedilŀśūƧчͷϯ͵ͼϯ
cedilŀśūƧчͷϯ͵ͼчŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǟŀţŀчlaquoŀǪŀǢŀƲчlaquoǷǢŀǷūƄƐǪчͷ
Rdiquestч RƲţūƤǪч ūƃūƤǷƐȖƐǷŀǪч ǟūǢŀǷǿǢŀƲч ǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчưūǢǿǟŀƤŀƲч
ǪŀƧŀƋч ǪŀǷǿч Rdiquestч dūưūƲƤūǿ-Ʋūч $b śϰч śūǢǷǿơǿŀƲч ǿƲǷǿƤч
ưūƲƄǿƤǿǢчǟūǢŀǷǿǢŀƲчǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчȝŀƲƄчţƐƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐƤŀƲч
ūƃūƤǷƐƃчţŀƲчưūƲţǿƤǿƲƄчǷūǢȗǿơǿţƲȝŀчƄƼƼţчƄƼȖūǢƲŀƲŜūчţƐчśƐţŀƲƄчǟūƲƄūƧƼƧŀŀƲчƤūǿŀƲƄŀƲчƲūƄŀǢŀϯ
ƃūƤǷƐȖƐǷŀǪч ǟūǢŀǷǿǢŀƲч ǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲч ưūǢǿǟŀƤŀƲч ǟūƲȝūƧūǪŀƐŀƲч ǟūǢŀǷǿǢŀƲч ǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲч ǪūǪǿŀƐч
ţūƲƄŀƲч ƤūǷūƲǷǿŀƲч ţŀƲч ƤŀƐţŀƋ-ƤŀƐţŀƋч ţŀƧŀưч ǟūƲȝǿǪǿƲŀƲч ǟūǢŀǷǿǢŀƲч ǪūǢǷŀч ǿơƐч ţŀưǟŀƤч ǷūǢƋŀţŀǟч
ƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐч ǟūǢŀǷǿǢŀƲчǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲч ȝŀƲƄчţƐƧŀƤǿƤŀƲчţūƲƄŀƲчpūǷƼţūчpoundR Rϯч RƲţūƤǪчūƃūƤǷƐȖƐǷŀǪч
ǟūǢŀǷǿǢŀƲчǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчţƐǿƤǿǢчţūƲƄŀƲчͷчЋǷƐƄŀЌчƤƼưǟƼƲūƲчȝŀƐǷǿч ūƲȝūƧūǪŀƐŀƲчpound pdчЋƼśƼǷчʹҗЌϰчiquestơƐч
$ŀưǟŀƤчţūƲƄŀƲчưūƲƄƄǿƲŀƤŀƲчpūǷƼţūчpoundR Rч ЋƼśƼǷчͷʹҗЌϰчţŀƲчcedilƐƲţŀƤчfŀƲơǿǷчiquestơƐч$ŀưǟŀƤчpūǷƼţūч
poundR RчcedilŀƋǿƲчͶʹ͵ͽчЋƼśƼǷчͶʹҗЌϯч
cedilŀǢƄūǷчRdiquestчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчǪūśūǪŀǢчRƲţūƤǪчͷчЋǪƤŀƧŀчЌϰчǪūǪǿŀƐчţūƲƄŀƲчǷŀǢƄūǷчȝŀƲƄчŀţŀчţŀƧŀưчpoundūƲǪǷǢŀч$b śч
cedilŀƋǿƲчͶʹͶʹ-ͶʹͶϯчEƼǢưǿƧŀчǟūǢƋƐǷǿƲƄŀƲчRdiquestчǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷϱϱч
ϯ RƲţūƤǪч ūƲȝūƧūǪŀƐŀƲчpound pdч
ūƲȝūƧūǪŀƐŀƲч pound pdч ŀţŀƧŀƋч ǟǢƼǪūǪч ǟūƲȝǿǪǿƲŀƲч pound pdч ƼƧūƋч ǿƲƐǷч ūǪūƧƼƲч RϼRRч ƤƼƲǪūǟǷƼǢч ǪŀưǟŀƐч
ţūƲƄŀƲчţƐǿƲţŀƲƄƤŀƲчƼƧūƋчdūưūƲǷūǢƐŀƲчMǿƤǿưчţŀƲчMpϯч RƲţūƤǪч ūƲȝūƧūǪŀƐŀƲчpound pdчŀţŀƧŀƋч ūǢǪūƲЙ
ǷŀǪūчbǿưƧŀƋчpound pdчȝŀƲƄчǷūƧŀƋчţƐǪūƧūǪŀƐƤŀƲчǪūǪǿŀƐчţūƲƄŀƲчȗŀƤǷǿчȝŀƲƄчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчţƐśŀƲţƐƲƄƤŀƲчţūƲƄŀƲч
bǿưƧŀƋчpound pdчȝŀƲƄчţƐǿǪǿƧƤŀƲϯчtimesŀƤǷǿчǟūƲȝūƧūǪŀƐŀƲчpound pdчŀţŀƧŀƋчͻчЋǷǿơǿƋчǟǿƧǿƋчƧƐưŀЌчƋŀǢƐчƤūǢơŀчǷūǢƋƐЙ
ǷǿƲƄчǪūơŀƤчśūǢƤŀǪчpound pdчţƐǷūǢƐưŀчţŀǢƐчǿƲƐǷчǟūưǢŀƤŀǢǪŀчǪŀưǟŀƐчţūƲƄŀƲчţƐǿƲţŀƲƄƤŀƲчƼƧūƋчdūưūƲǷūǢƐŀƲч
MǿƤǿưчţŀƲчMpϯ
$ŀƧŀưч ưūƲƄƋƐǷǿƲƄч ūƲȝūƧūǪŀƐŀƲч pound pdч ǿƲǷǿƤч ţƐƤƼƲȖūǢǪƐч ưūƲơŀţƐч RƲţūƤǪч ŀǟŀƐŀƲч ưŀƤŀч
ūƲȝūƧūǪŀƐŀƲч pound pdч ŀţŀƧŀƋч bǿưƧŀƋч pound pdч ȝŀƲƄч ǷūƧŀƋч ţƐǪūƧūǪŀƐƤŀƲч ǪūǪǿŀƐч śŀǷŀǪчȗŀƤǷǿч ţƐśŀƲţƐƲƄƤŀƲч
ţūƲƄŀƲчbǿưƧŀƋчpound pdчȝŀƲƄчţƐǿǪǿƧƤŀƲϰчǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷϱ
ሻݑݏݑݕܭܯሻȀሺσݑݐݓݏݐݑݏݏݐݐݕܭܯൌሺσݔ
RƲţūƤǪч ūƲȝūƧūǪŀƐŀƲч pound pdчưūưƐƧƐƤƐч śƼśƼǷч ǟūǢƋƐǷǿƲƄŀƲч ǪūśūǪŀǢч ʹҗϯч $ūƲƄŀƲч ǢŀƲƄūч ƐƲţūƤǪч ǪūśŀƄŀƐч
śūǢƐƤǿǷϱ
RƲţūƤǪч͵чччʹччȜччͷʹҗчpound pdчţƐǪūƧūǪŀƐƤŀƲчǪūǪǿŀƐчţūƲƄŀƲчśŀǷŀǪчȗŀƤǷǿчǟūƲȝūƧūǪŀƐŀƲчpound pd
RƲţūƤǪчͶччͷʹҗччȜччҗчpound pdчţƐǪūƧūǪŀƐƤŀƲчǪūǪǿŀƐчţūƲƄŀƲчśŀǷŀǪчȗŀƤǷǿчǟūƲȝūƧūǪŀƐŀƲчpound pd
RƲţūƤǪчͷччҗччȜччͼҗчpound pdчţƐǪūƧūǪŀƐƤŀƲчǪūǪǿŀƐчţūƲƄŀƲчśŀǷŀǪчȗŀƤǷǿчǟūƲȝūƧūǪŀƐŀƲчpound pd
RƲţūƤǪчччͼҗччȜчч͵ʹʹҗчpound pdчţƐǪūƧūǪŀƐƤŀƲчǪūǪǿŀƐчţūƲƄŀƲчśŀǷŀǪчȗŀƤǷǿчǟūƲȝūƧūǪŀƐŀƲчpound pd
laquolaquoчͷϱч ūǢǿưǿǪŀƲчƤūśƐơŀƤŀƲчȝŀƲƄчƼǟǷƐưŀƧч dƼţū cedilŀǢƄūǷ poundūŀƧƐǪŀǪƐ ŀǟŀƐŀƲ ͷŀ-r RƲţūƤǪчūƃūƤǷƐȖƐǷŀǪчǟūǢŀǷǿǢŀƲчǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲ ͷчЋǪƤŀƧŀчЌ ͵Ͷʹ
ŀǟŀƐŀƲчRdiquestччЋғЋЋчRƲţūƤǪч ūƲȝūƧūǪŀƐŀƲчpound pdчȜчʹҗЌЌчѾчЋRƲţūƤǪчiquestơƐч$ŀưǟŀƤчȜчͷʹҗЌчѾчЋRƲţūƤǪчǷƐƲơǿǷчǿơƐчţŀưǟŀƤчȜчͶʹҗЌЌ
ͷŀ-r
LAKIN DJPb 2020 74
Pada tahun 2020 telah diselesaikan 52 PMK yang terdiri dari 8 (delapan) RPMK Program Perencanaan
39 (tiga puluh sembilan) RPMK Kumulatif Terbuka dan 5 (lima) RPMK Izin Prinsip sebelum batas waktu
yang ditetapkan (batas waktu 75 HK setelah pengajuan)
B Indeks Uji Dampak PMK dengan Metode ROCCIPI
Indeks Uji Dampak PMK dengan Metode ROCCIPI mengukur indikator sebagai berikut
Indeks Uji Dampak Menggunakan Metode ROCCIPI memiliki bobot perhitungan sebesar 30
Range indeks sebagai berikut
Indeks 1 = 20le x le 40 (tidak efektif)
Indeks 2 = 40 lt x le 60 (kurang efektif)
Indeks 3 = 60 lt x le 85 (efektif)
Indeks 4 = 85 lt x le 100 (sangat efektif)
Pelaksanaan Penilaian Uji Dampak dilaksanakan oleh Bagian OTL Setditjen Perbendaharaan
dengan nilai rata-rata 9574 dengan rincian sebagai berikut
Dengan nilai rata-rata 9574 memperoleh nilai indeks 4
C Indeks Tindak lanjut Uji Dampak PMK dengan Metode ROCCIPI
Berdasarkan hasil uji dampak peraturan yang dilaksanakan pada tahun 2019 terdapat beberapa
rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh unit eselon II lingkup Kantor Pusat DJPb selaku inisiator
peraturan yang menjadi sampel uji dampak tersebut
Indeks Tindak Lanjut Uji Dampak PMK dengan Metode ROCCIPI memiliki bobot perhitungan sebesar
20 Dengan range indeks sebagai berikut
Indeks 1 = 0 le x le 30 rekomendasi uji dampak diselesaikan oleh unit terkait
Indeks 2 = 30 le x le 50 rekomendasi uji dampak diselesaikan oleh unit terkait
Indeks 3 = 50 le x le 80 rekomendasi uji dampak diselesaikan oleh unit terkait
Rule Norma-norma yang dituangkan dalam PMK telah selaras dengan peraturan pe-rundang-undangan lainnya jelas dan dapat dimengerti kewenangan jelas dan terukur dan implementatif
Opportunity Munculnya ekternalisasi dampak positif atau negatif atas PMK
Capacity Ketersediaan waktu SDM anggaran saran dan prasarana dan mekanisme im-plementasi atas PMK
Communication Uji publikfeed back dari pemangku kepentingan atas PMK
Interest Aspek keuntungankerugianpeluangrisiko dalam hal melaksanaan atau tidak melaksanakan yang telah diatur dalam PMK
Process Kejelasan deskripsi tusi mekanismeproses bisnis alat bantu tatalaksana yang diatur dalam PMK
Ideology Pelaksanaan Monev social pressure dan sanksi moral
No Peraturan Yang Dinilai
UIC Peraturan
Desk Evaluation
Kuesioner Pemrakarsa
Kuisioner Stakeholders Nilai
Akhir Nilai
Proporsi (50) Nilai
Proporsi (25) Nilai
Proporsi (25)
1 PMK 271PMK052014 Dit APK 100 50 93 2325 9632 2408 9733
2 PMK 95PMK052018 Dit SMI 100 50 100 25 9372 2343 9840
3 PMK 196PMK052018 Dit PA 92 46 92 23 9228 2307 9207
4 PMK 183PMK052019 Dit PKN 100 50 9189 2297 8876 2219 9516
Rata-rata 9574
75 LAKIN DJPb 2020
Indeks 4 = 80 le x le 100 rekomendasi uji dampak diselesaikan oleh unit terkait
Indeks tindak lanjut Tindak lanjut Uji Dampak PMK dengan Metode ROCCIPI memperoleh indeks sebesar
4 dengan uji dampak PMK di Tahun 2019 sebagai berikut
Perhitungan akhir Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan diperoleh hasil sebagai berikut
Dalam pencapaian Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan tidak terlepas dari beberapa isu
diantaranya
1 Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan diukur dengan 3 (tiga) komponen
a Penyelesaian RPMK
b Uji Dampak dengan menggunakan Metode ROCCIPI
c Tindak Lanjut Uji Dampak PMK dengan Metode ROCCIPI
2 Adanya potensi beberapa RPMK tidak dapat diselesaikan sesuai target yang ditetapkan
3 Pemahaman publik terhadap perubahan peraturan dan proses bisnis perbendaharaan masih
beragam
Atas hal tersebut dapat berimplikasi pada kemungkinan penyelesaian RPMK tidak sesuai dengan target
waktu yang telah ditetapkan sehingga kebijakan pemerintah tidak dapat segera dilaksanakan
Komunikasi publiksosialisasi yang belum optimal maupun pengaturan belum komprehensif karena
adanya kebutuhan regulasi yang mendesak masih menjadi kendala dalam pencapaian kerja Perlu
dilakukan upaya perbaikan dengan melakukan rencana aksi di tahun 2021 diantaranya
1 Berkoordinasi dengan direktorat teknis untuk menindaklanjuti masukan dari stakeholders sebelum
menetapkan kebijakan
No UIC Tindak Lanjut
Nilai Tindak Lanjut Materi Yang
Sesuai
Ketepatan Sasaran
Bukti Dukung
Nilai Total
1 Dit PA
Telah dilaksanakan penyampaian informasi imple-mentasi PMK 195PMK052018 melalui surat Insta-gram sebagai strakom juknis sosialisasi monev su-pervisi dan pembinaan kepada stakeholders (KL atau pihak lain instansi vertikal)
v v v 100
2 Dit PKN
Telah dilaksanakan penyampaian sosialisasi pena-tausahaan penerimaan dan pengeluaran negara kepa-da stakeholders (KL atau pihak lain instansi vertikal)
v v v 100
3 Dit APK
Telah dilaksanakan penyampaian sosialisasi pena-tausahaan penerimaan dan pengeluaran negara kepa-da stakeholders (KL atau pihak lain instansi vertikal)
v v v 100
4 Dit SP
Telah diselesaikan harmonisasi terhadap 8 (delapan) RPMK Program Perencanaan 35 (tiga puluh lima) RPMK Kumulatif Terbuka dan 5 (lima) RPMK Izin Prin-sip yang telah disesuaikan dengan kaidah legal draft-ing pedoman tata naskah serta kosakata yang baku
v v v 100
Persentase Penyelesaian Nilai
Indeks range
Bobot Indeks Capaian IKU (indeks range capaian x bobot)
100 4 50 2
9574 4 30 12
100 4 20 08
Indeks Capaian IKU 4
gtltEWďϮϬϮϬϳϲ
͵ϯ pūƧŀƤǿƤŀƲчǪƼǪƐŀƧƐǪŀǪƐчǷūǢƋŀţŀǟч ūǢŀǷǿǢŀƲч ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчŀƄŀǢчţŀǟŀǷчţƐǷūǢƐưŀчţŀƲчţƐǟŀƋŀưƐчǪǷŀƤūЙ
ƋƼƧţūǢǪϯ
Ͷϯ $ƐǢūƤǷƼǢŀǷч ϰч$ƐǢūƤǷƼǢŀǷч drϰч$ƐǢūƤǷƼǢŀǷчlaquopRчţŀƲч$ƐǢūƤǷƼǢŀǷч dчưūƲƐƲţŀƤƧŀƲơǿǷƐчƋŀǪƐƧчpoundR RчcedilŀЙ
ƋǿƲчͶʹͶʹϯ
dƼưǿƲƐƤŀǪƐч ţŀƲч ūţǿƤŀǪƐч ưūǢǿǟŀƤŀƲч ǿǟŀȝŀч ǿƲǷǿƤч ưūƲƐƲƄƤŀǷƤŀƲч ǟūưŀƋŀưŀƲч
ǪǷŀƤūƋƼƧţūǢǪч ŀǷŀǪч ǟūǢŀǷǿǢŀƲч ţŀƲч ƤūśƐơŀƤŀƲч ţƐч śƐţŀƲƄч ǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲч ǿƲǷǿƤч
ưūưǟūǢƤǿŀǷч ƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐч ǟūǢŀǷǿǢŀƲч ţŀƲч ƤūśƐơŀƤŀƲч ţŀƧŀưч ǢŀƲƄƤŀч ưūƲţƼǢƼƲƄч
ǷūǢŜŀǟŀƐƲȝŀчǷǿơǿŀƲчƼǢƄŀƲƐǪŀǪƐϯч
laquoǷŀƲţŀǢţƐǪŀǪƐч śūǢǷǿơǿŀƲч ǿƲǷǿƤч ưūȗǿơǿţƤŀƲч ǟǢƼƃūǪƐƼƲŀƧƐǪưūч laquoǿưśūǢч $ŀȝŀч
pŀƲǿǪƐŀч Ћlaquo$pЌч ǟūƲƄūƧƼƧŀч ǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲч ưūƧŀƧǿƐч ǟūƲƐƲƄƤŀǷŀƲч ƤƼưǟūǷūƲǪƐч
ǟūƲƄūƧƼƧŀч ǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲч śūǢţŀǪŀǢƤŀƲч ƤǿŀƧƐɯƤŀǪƐч ƤƼưǟūǷūƲǪƐч ȝŀƲƄч ţƐǟūǢǪȝŀǢŀǷƤŀƲч ţŀƧŀưч ǢŀƲƄƤŀч
ưūƲţǿƤǿƲƄчǷūǢȗǿơǿţƲȝŀчǟūƲƄūƧƼƧŀŀƲч rчȝŀƲƄчǪūưŀƤƐƲчśūǢƤǿŀƧƐǷŀǪчţƐчǪūƧǿǢǿƋчdūưūƲǷūǢƐŀƲϼfūưśŀƄŀч
ǪūƋƐƲƄƄŀч ţŀǟŀǷч ưūƲƄƋŀǪƐƧƤŀƲч ƼǿǷǟǿǷч ţŀƲч ƼǿǷŜƼưūч ȝŀƲƄч ưŀƤǪƐưŀƧч ǪūǪǿŀƐч ţūƲƄŀƲч ǷǿƄŀǪч ţŀƲч ƃǿƲƄǪƐч
ưŀǪƐƲƄ-ưŀǪƐƲƄϯч laquoǷŀƲţŀǢţƐǪŀǪƐч ǟūƲƄūƧƼƧŀч ǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲч ţƐưŀƤǪǿţч ţƐƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲч ưūƧŀƧǿƐч ǟǢƼƄǢŀưч
ǟūƲƄūưśŀƲƄŀƲч ƤŀǟŀǪƐǷŀǪϰч ǿơƐч ƤƼưǟūǷūƲǪƐϰч ǪūǢǷƐɯƤŀǪƐч ƤƼưǟūǷūƲǪƐϰч ţŀƲч ǟūƲƄūưśŀƲƄŀƲч ǟǢƼƃūǪƐч ơŀśŀǷŀƲч
ƃǿƲƄǪƐƼƲŀƧчţƐчśƐţŀƲƄчǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲϯ
$ŀƧŀưч ǢŀƲƄƤŀч ưūưūƲǿƋƐч ǷǿƲǷǿǷŀƲч ǟūǢƤūưśŀƲƄŀƲч ǷŀǷŀч ƤūƧƼƧŀч ƤūǿŀƲƄŀƲч ȝŀƲƄч śūǢǪƐƃŀǷч ţƐƲŀưƐǪϰч
ţƐśǿǷǿƋƤŀƲч ǪǷǢŀǷūƄƐч ƤƼưǿƲƐƤŀǪƐϰч ūţǿƤŀǪƐϰч ţŀƲч ǪǷŀƲţŀǢţƐǪŀǪƐч ȝŀƲƄч ƤƼƲǷƐƲǿϰч ǷƐţŀƤч ǷŀưśŀƧч ǪǿƧŀưч ǪūǢǷŀч
śūǢƼǢƐūƲǷŀǪƐчǟŀţŀчǿǪŀƋŀчưūưśǿŀǷчǪŀǷƤūǢчưŀưǟǿчưūƲƄǿŀǪŀƐчǪūŜŀǢŀчưūƲȝūƧǿǢǿƋчŀǪǟūƤчɯƧƼǪƼɯчǪŀưǟŀƐч
ţūƲƄŀƲчŀǪǟūƤчǷūƤƲƐǪчǟūƲƄūƧƼƧŀŀƲчǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲϯч
ч dƐƲūǢơŀч iquestǷŀưŀч ЋRdiquestЌϰч
ȝŀƲƄчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲƲȝŀчţƐǷŀśǿƧŀǪƐƤŀƲчţŀƧŀưчcedilŀśūƧчͷϯ͵ͽϯч
cedilŀśūƧчͷϯ͵ͽчŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǟŀţŀчlaquoŀǪŀǢŀƲчlaquoǷǢŀǷūƄƐǪч
ƃūƤǷƐȖƐǷŀǪч ūţǿƤŀǪƐч ţŀƲч ƤƼưǿƲƐƤŀǪƐчưūǢǿǟŀƤŀƲч śūƲǷǿƤч ǟūƲƄǿƤǿǢŀƲч
ǷƐƲƄƤŀǷч ƤūśūǢƋŀǪƐƧŀƲч ǟūǪūǢǷŀч ǟūƧŀǷƐƋŀƲϼǪƼǪƐŀƧƐǪŀǪƐϼocircEgraveOslashsup1UumlshyEgraveOtildeϑ ţŀƧŀưч
ƋŀƧч ǟūưŀƋŀưŀƲч ǪǿśǪǷŀƲǪƐϼưŀǷūǢƐϯч cedilƐƲƄƤŀǷч ǟūưŀƋŀưŀƲч ưūǢǿǟŀƤŀƲч
ǷƐƲƄƤŀǷчţŀȝŀчǷŀƲƄƤŀǟчǟūǪūǢǷŀчǷūǢƋŀţŀǟчǪūƄŀƧŀчưŀǷūǢƐчȝŀƲƄчţƐśūǢƐƤŀƲчǟŀţŀчǟūƧŀǷƐƋŀƲчǷūƤƲƐǪчЋśƐưśƐƲƄŀƲч
ǷūƤƲƐǪчŀǷŀǿчȝŀƲƄчţƐǟūǢǪŀưŀƤŀƲчţūƲƄŀƲчƐǷǿЌϯ
cedilƼƧƼƤчǿƤǿǢчƋŀǪƐƧчǟūƧŀǷƐƋŀƲч ǷūƤƲƐǪчţƐţŀǪŀǢƤŀƲчǟŀţŀчǟūƲƐƲƄƤŀǷŀƲчǟūưŀƋŀưŀƲчǟūǪūǢǷŀчŀǷŀǪчưŀǷūǢƐч ȝŀƲƄч
ţƐśūǢƐƤŀƲчţŀƧŀưчǟūƧŀǷƐƋŀƲчǿƲǷǿƤчǪŀǷǿчǟūǢƐƼţūϯчpoundǿŀƲƄч ƧƐƲƄƤǿǟчǟūƧŀǷƐƋŀƲчǷūƤƲƐǪчưūƧƐǟǿǷƐчǟūƧŀǷƐƋŀƲчȝŀƲƄч
ţƐǪūƧūƲƄƄŀǢŀƤŀƲчţƐчƧƐƲƄƤǿǟч$b śчŀƲǷŀǢŀчƧŀƐƲϱ
middot laquoƼǪƐŀƧƐǪŀǪƐϼƐưǷūƤчǷūǢƤŀƐǷчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчŀƲƄƄŀǢŀƲϲ
middot laquoƼǪƐŀƧƐǪŀǪƐϼƐưǷūƤчǷūǢƤŀƐǷчŀƤǿƲǷŀƲǪƐчţŀƲчǟūƧŀǟƼǢŀƲчƤūǿŀƲƄŀƲϯ
iquestƲǷǿƤчśƐưǷūƤчţƐǿƤǿǢчţūƲƄŀƲчƝźƨƵϑƵĩƨƵϰчǪūưūƲǷŀǢŀчǿƲǷǿƤчǪƼǪƐŀƧƐǪŀǪƐчţƐǿƤǿǢчţūƲƄŀƲчƤǿūǪƐƼƲūǢϯчbƐƤŀчǟŀţŀч
ǪŀǷǿчǟūǢƐƼţūчǟūƧŀǟƼǢŀƲчЋǷǢƐȗǿƧŀƲЌчǷūǢţŀǟŀǷчƤūƄƐŀǷŀƲчśƐưǷūƤчţŀƲчƤūƄƐŀǷŀƲчǪƼǪƐŀƧƐŀǪƐϰчǷƼǷŀƧчƲƐƧŀƐчūƃūƤǷƐȖƐǷŀǪч
ūţǿƤŀǪƐчţŀƲчƤƼưǿƲƐƤŀǪƐчǟŀţŀчǷǢƐȗǿƧŀƲчǷūǢǪūśǿǷчţƐśƼśƼǷччƋŀǪƐƧчƝźƨϑƵĩƨчͺʹҗϰчƋŀǪƐƧчƤǿūǪƐƼƲūǢчʹҗϯ
laquoŀǪŀǢŀƲчlaquoǷǢŀǷūƄƐǪч
dƼưǿƲƐƤŀǪƐϰч
ūţǿƤŀǪƐчţŀƲч
ǪǷŀƲţŀǢţƐǪŀǪƐчȝŀƲƄч
śūǢƤūǪƐƲŀưśǿƲƄŀƲ
laquolaquoчϱчdƼưǿƲƐƤŀǪƐϰчūţǿƤŀǪƐчţŀƲчǪǷŀƲţŀǢţƐǪŀǪƐчȝŀƲƄчśūǢƤūǪƐƲŀưśǿƲƄŀƲч
dƼţū cedilŀǢƄūǷ poundūŀƧƐǪŀǪƐ ŀǟŀƐŀƲ ŀ-r RƲţūƤǪчūƃūƤǷƐȖƐǷŀǪчūţǿƤŀǪƐчţŀƲчƤƼưǿƲƐƤŀǪƐ ͼͻ ͽʹϰͼ ͵ʹϰͷ ś-r ūǢǪūƲǷŀǪūчƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐчơŀśŀǷŀƲчƃǿƲƄǪƐƼƲŀƧчśƐţŀƲƄчǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲ ͻҗ ͻͽϰʹͷҗ ͵ʹϰͷͻ
ŀ-r
77 LAKIN DJPb 2020
Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi bertujuan untuk mengukur
peningkatan pemahamanpengetahuan stakeholders terhadap kebijakan di bidang perbendaharaan
negara dan menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan teknis perbendaharaan
IKU tersebut mengalami refinement untuk tahun 2018 yaitu pada lingkup kebijakan yang diukur
pemahamannya di mana semula terbatas pada kebijakan akuntansi akrual pada tahun 2018 diperluas
menjadi kebijakan terkait bidang perbendaharaan negara Dalam hal ini pada tahun 2018 dilakukan
selain oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) juga oleh Direktorat Pelaksanaan
Anggaran (PA)
Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi didapatkan dari rata-rata tingkat efektivitas setiap kegiatan
pelatihansosialisasiworkshop yang berasal dari nilai kuesionerprepost-test kepada peserta dengan
keterangan indeks sebagai berikut
Dalam perhitungan IKU tersebut digunakan perhitungan polarisasi data maximize (semakin tinggi
realisasi terhadap target semakin baik capaian kinerjanya) periode pelaporan semesteran dan jenis
konsolidasi periode menggunakan average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam
periode bersangkutan)
Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 87 (skala 100) baik untuk target tahunan
maupun target semesteran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJPb
tahun 2020 Target tersebut meningkat dibandingkan target tahun- tahun sebelumnya (2019 86 2018
85 2016-2017 80 2015 75) Mengingat realsasi tahun 2019 IKU tersebut adalah 9043 besar target
tahun 2020 masih challenging dan sesuai dengan Renstra DJPb dan Renstra Kemenkeu Tahun 2020-
2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebesar 90 (sangat
efektif)
Penilaian terhadap tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Direktorat PA dihitung berdasarkan
hasil evaluasi terhadap Bimbingan Teknis Pelaksanaan Anggaran kepada Satker KL maupun Kanwil
DJPb danatau KPPN yang diselenggarakan oleh Direktorat PA dapat melalui kegiatan FGD bimtek
dan sosialisasi Pada Tahun Anggaran 2019 kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan terkait dengan
layanan yang diberikan oleh Direktorat PA yaitu terkait implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
peningkatan kualitas KFR pelatihan bagi analis keuangan dan bisnis pemerintah dan evaluasi
pelaksanaan anggaran (EPA)
Semester I
1 Kegiatan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2020 sesuai dengan Undangan
Direktur PA Nomor S-38PB22020 tanggal 19 Februari 2020 hal Undangan Kegiatan EPA Triwulan I
2020
2 Kegiatan Bimtek Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2020 sesuai dengan Nota Dinas
Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND-154PB22020 tanggal 15 Februari 2020
gtltEWďϮϬϮϬϳϴ
ͷϯ dūƄƐŀǷŀƲч чcedilǢƐȗǿƧŀƲч RRч cedilŀƋǿƲчͶʹͶʹчǪūǪǿŀƐчţūƲƄŀƲчiquestƲţŀƲƄŀƲч$ƐǢūƤǷǿǢч чrƼưƼǢчlaquo-ͽʹϼ ϯͶϼͶʹͶʹч
ǷŀƲƄƄŀƧч͵͵чpūƐчͶʹͶʹчƋŀƧчiquestƲţŀƲƄŀƲчdūƄƐŀǷŀƲч чcedilǢƐȗǿƧŀƲчRRϯ
ϯ laquoƼǪƐŀƧƐǪŀǪƐчpƼƲƐǷƼǢƐƲƄчţŀƲчdƼƲɯǢưŀǪƐчŀǟŀƐŀƲчIccedilatildeOtildeccedilatildeчǪūǪǿŀƐчrƼǷŀч$ƐƲŀǪч$ƐǢūƤǷǿǢч чrƼưƼǢчr$-͵ͼϼ
ϯͶϼͶʹͶʹчǷŀƲƄƄŀƧчͽчbǿƲƐчͶʹͶʹϯ
ϯ laquoƼǪƐŀƧƐǪŀǪƐчƤūǟŀţŀчlaquoŀǷǿŀƲчdūǢơŀчǟŀţŀчͶчȗƐƧŀȝŀƋчЋdŀƲȗƐƧч$b śч ǢƼȖƐƲǪƐчdūǟǿƧŀǿţŀƲчpoundƐŀǿчţŀƲчdŀƲȗƐƧч
$b śч ǢƼȖƐƲǪƐчŜūƋЌϯ
ͺϯ EF$чIAcircfrac14macrAcircч ūưţŀчǟŀţŀчśūśūǢŀǟŀчǟǢƼȖƐƲǪƐϯ
ͻϯ ūƲȝǿƧǿƋŀƲчlaquoRчcedilƐƲƄƤŀǷчdŀƲȗƐƧч$b śчǟŀţŀчǷŀƲƄƄŀƧчͶ-ͶчbǿƲƐчͶʹͶʹϯ
poundūŀƧƐǪŀǪƐчRdiquestчǪūưūǪǷūǢчRчͶʹͶʹчч ͽʹϰͺͼϯ
laquoūưūǪǷūǢчRR
͵ϯ dūƄƐŀǷŀƲч ч cedilǢƐȗǿƧŀƲч RRRч cedilŀƋǿƲч ͶʹͶʹч ǪūǪǿŀƐч iquestƲţŀƲƄŀƲч $ƐǢūƤǷǿǢч ч rƼưƼǢч iquestr$-͵ͽϼ ϯͶϼͶʹͶʹч
ǷŀƲƄƄŀƧчͶʹчlaquoūǟǷūưśūǢчͶʹͶʹчƋŀƧчiquestƲţŀƲƄŀƲч чśǿƧŀƲчlaquoūǟǷūưśūǢчͶʹͶʹϯ
Ͷϯ dūƄƐŀǷŀƲч ч cedilǢƐȗǿƧŀƲч ROumlч cedilŀƋǿƲч ͶʹͶʹч ǪūǪǿŀƐч iquestƲţŀƲƄŀƲч $ƐǢūƤǷǿǢч ч rƼưƼǢч iquestr$-Ͷͷͼϼ ϯͶϼͶʹͶʹч
ǷŀƲƄƄŀƧчͶͷчrƼȖūưśūǢчͶʹͶʹчƋŀƧчiquestƲţŀƲƄŀƲч чśǿƧŀƲчrƼȖūưśūǢчͶʹͶʹϯ
ͷϯ pūƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчIAcircfrac14macrAcircdOslashmacrAcircmacrAcirccopyndashOslashatildemacroacuteccedilUumlmacrAcircUumlUumlVOslashUumlAcircatildeatildemacrEgraveAcircUumlocircmacratildeshyVEgraveocircOslashVEgravemacrAcircatildeǪūǪǿŀƐчlaquocedilч$ƐǢūƤǷǿǢч чrƼЙ
ưƼǢчlaquocedil-Ͷͻʹϼ ϯͶϼͶʹͶʹϯ
ϯ laquoǿśţƐǷчlaquoчǷūƧŀƋчưūƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчƤūƄƐŀǷŀƲчlaquoƼǪƐŀƧƐǪŀǪƐчƤūǟŀţŀчlaquoŀǷǿŀƲчdūǢơŀчǟŀţŀчͷчȗƐƧŀȝŀƋчЋdŀƲȗƐƧч$b śч
ǢƼȖƐƲǪƐчdūǟǿƧŀǿţŀƲчpoundƐŀǿчţŀƲчdŀƲȗƐƧч$b śч ǢƼȖƐƲǪƐчŜūƋЌчţŀƲч чdŀƲȗƐƧч$b śч ǢƼȖƐƲǪƐч bŀȗŀчcedilūƲƄŀƋч
ǟŀţŀчśǿƧŀƲч$ūǪūưśūǢчͶʹͶʹϯ
ϯ laquoǿśţƐǷчRiquestrчǷūƧŀƋчưūƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчƤūƄƐŀǷŀƲч ūƲȝǿƧǿƋŀƲчlaquoRчcedilƐƲƄƤŀǷчdŀƲȗƐƧч$b śчǟŀţŀчǷŀƲƄƄŀƧчͶ-
ͶчbǿƲƐчͶʹͶʹϯ
poundūŀƧƐǪŀǪƐчRdiquestчǪūưūǪǷūǢчRRчͶʹͶʹчч ͽ͵ϰʹͶϯ
laquoūŜŀǢŀч ƤūǪūƧǿǢǿƋŀƲч ǟŀţŀч $b śч ţŀǟŀǷч ţƐƋƐǷǿƲƄч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч Rdiquestч ǷūǢǪūśǿǷч ǟŀţŀч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹч ŀţŀƧŀƋч ͽʹϰͼϯч
$ūƲƄŀƲчţūưƐƤƐŀƲϰчŜŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǿƲǷǿƤчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчǟŀţŀчcedilŀśūƧчͷϯ͵ͽϯ
cedilŀśūƧчͷϯ͵ͽчŀǟŀƐŀƲчRdiquestчRƲţūƤǪчūƃūƤǷƐȖƐǷŀǪчūţǿƤŀǪƐчţŀƲчƤƼưǿƲƐƤŀǪƐчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹ
laquoūśŀƄŀƐưŀƲŀч ţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲч ǟŀţŀч cedilŀśūƧч ͷϯͼŀϯ͵ч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч Rdiquestч ǷūǢǪūśǿǷч ǿƲǷǿƤч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹч ŀţŀƧŀƋч
ǪūśūǪŀǢчͽ͵ϰͽϰчţūƲƄŀƲчǢūŀƧƐǪŀǪƐчͽʹϰͺͼчǿƲǷǿƤчǪūưūǪǷūǢчRчţŀƲчͽ͵ϰʹͶчǿƲǷǿƤчǪūưūǪǷūǢчRRϯч poundūŀƧƐǪŀǪƐчǷūǢǪūśǿǷч
ǷūƧŀƋч ưūƧŀưǟŀǿƐч ǷŀǢƄūǷч ǷŀƋǿƲŀƲч ţŀƲч ǪūưūǪǷūǢŀƲч ȝŀƲƄч ǷūƧŀƋч ţƐǷūǷŀǟƤŀƲч ţŀƧŀưч dƼƲǷǢŀƤч dƐƲūǢơŀч
dūưūƲƤūǿ-IAcircϑ$b śчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹчЋǪūśūǪŀǢчͼͻЌϯ
rƐƧŀƐчǢūŀƧƐǪŀǪƐч RdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчţŀǟŀǷчţƐśŀƲţƐƲƄƤŀƲчţūƲƄŀƲчǢūŀƧƐǪŀǪƐч RdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǷŀƋǿƲ-ǷŀƋǿƲч
ǪūśūƧǿưƲȝŀϰчȝŀƐǷǿчţŀǢƐчǷŀƋǿƲчͶʹ͵чǪϯţϯчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчǪūśŀƄŀƐưŀƲŀчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчǟŀţŀчcedilŀśūƧчͷϯͶʹϯ
cedilŀśūƧчͷϯͶʹч ūǢśŀƲţƐƲƄŀƲчpoundūŀƧƐǪŀǪƐчRdiquestчRƲţūƤǪчūƃūƤǷƐȖƐǷŀǪчūţǿƤŀǪƐчţŀƲчƤƼưǿƲƐƤŀǪƐчcedilŀƋǿƲчͶʹ͵чǪϯţϯчͶʹͶʹ
laquoūśŀƄŀƐưŀƲŀч ţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲч ǟŀţŀч cedilŀśūƧч
ͷϯͼŀϯͶϰч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч RdiquestчţŀǢƐч ͼͶϰͼ͵чţƐч ǷŀƋǿƲч
Ͷʹ͵ч ưūƲǿǢǿƲч ưūƲơŀţƐч ͼͶϰͻͶч ţƐч ǷŀƋǿƲч
Ͷʹ͵ͺϰчưūƲƐƲƄƤŀǷчưūƲơŀţƐчͼͷϰͼчţƐчǷŀƋǿƲч
Ͷʹ͵ͻϰчţŀƲчǷūǢǿǪчưūƲƐƲƄƤŀǷч
ͽʹϰͼчţƐч
ǷŀƋǿƲчͶʹͶʹ ч
cedilϼpound cedilȗч͵ cedilȗчͶ laquoưǷч͵ cedilȗчͷ laquoţϯчcedilȗчͷ cedilȗч Yacute-Ͷʹ cedilŀǢƄūǷ - ͼͻ ͼͻ - ͼͻ ͼͻ ͼͻ poundūŀƧƐǪŀǪƐ - ͽʹϰͺͼ ͽʹϰͺͼ - ͽʹϰͼ ŀǟŀƐŀƲ - ͵ʹϰͶͷ ͵ʹϰͶͷ - ͵ʹϰͶͷ ͵ʹϰͺͶ ͵ʹϰͷ
cedilŀƋǿƲ cedilŀǢƄūǷчRdiquest poundūŀƧƐǪŀǪƐчRdiquest
ͶʹͶʹ ͼͻчЋǪŀƲƄŀǷчūƃūƤǷƐƃЌ ͽʹϰͼ
Ͷʹ͵ͽ ͼͺчЋǪŀƲƄŀǷчūƃūƤǷƐƃЌ ͽʹϰͷ
Ͷʹ͵ͼ ͼчЋǪŀƲƄŀǷчūƃūƤǷƐƃЌ ͼͻϰͼͺ
Ͷʹ͵ͻ ͼʹчЋūƃūƤǷƐƃЌ ͼͷϰͼ
Ͷʹ͵ͺ ͼʹчЋūƃūƤǷƐƃЌ ͼͶϰͻͶ
Ͷʹ͵ ͻчЋūƃūƤǷƐƃЌ ͼͶϰͼ͵
79 LAKIN DJPb 2020
Jabatan fungsional di bidang perbendaharaan telah
dibentuk dengan terbitnya payung hukum sebagai beri-
kut
a Permenpan RB Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan
Negara
b Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara
c Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan
APBN dan
d Permenpan RB Nomor 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN
Implementasi jabatan fungsional bidang perbendaharaan adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk
mengimplementasikan jabatan fungsional pada DJPb dan KementerianLembaga sebagaimana 4 (empatj
Permenpan RB tersebut di atas yang meliputi penyusunan dan penetapan regulasi pelaksanaan jabatan
fungsional pengembangan sistem informasiaplikasi penyesuaianinpassing Formula penghitungan ca-
paia IKU sebagai berikut
4b-N Persentase implementasi jabatan
fungsional bidang perbendaharaan
Realisasi IKU =
(sum capaian penyelesaian regulasi) + (sum capaian penyelesaian aplikasi) + (sum capaian penyelesaian formasi) + (sum capaian penerbitan rekomendasi pengangkatan melalui inpassing) + (sum capaian pengangkatan melalui inpassing)
No Komponen Pengukuran Bobot Keterangan
A Penyelesaian Regulasi 15
1 Penyampaian draft pera-turan kepada Dir SP
2 Target regulasi berjumlah 4 peraturan Penyampaian berupa draft peraturan danatau presentasi kepada Dir SP
2
Pembahasan draft peraturan pada tingkat Eselon IEselon II bersama dengan stakehold-ers terkait
3
Target regulasi berjumlah 4 peraturan
3
Penyampaian draft pera-turan kepada Menteri Keu-angan melalui Biro HukumDirjen Perbendahraan me-lalui Sekretariat DJPb
5 Target regulasi berjumlah 4 peraturan Penyampaian berupa nota dinas penyampaian draft peraturan
4 Penetapan Regulasi 5
Target regulasi berjumlah 4 peraturan
B Penyelesaian Aplikasi 15
5 Penyelesaian Aplikasi e-Jafung modul penilaian ang-ka kredit
3 Pengembangan Aplikasi dapat berupa pemusatan pengem-bangan aplikasi
6 UAT modul penilaian angka kredit 3 Pelaksanaan kegiatan User Acceptance Test (UAT) ke sampel
unit pengguna
7 Tindak lanjutPerbaikan modul penilaian angka kredit pasca UAT
5 Tindak lanjutperbaikan pasca UAT berupa penyusunan daftar perbaikan penyelesaian perbaikan dan pengujian hasil perbaikan aplikasi
8 Deployment modul peneilaian angka kredit ke
5 Modul penilaian angka kredit terpasang di server production
LAKIN DJPb 2020 80
No Komponen Pengukuran Bobot Keterangan
C Penyelesaian Formasi 30
9 Penerbitan rekomendasi for-masi oleh DSP 20
10 Penetapan formasi oleh Ke-menpan RB 10
D Penerbitan rekomendasi pengangkatan melalui inpassing
30
11
Penerbitan rekomendasi pengangkatan melalui inpassing oleh instansi Pem-bina
30 Rekomendasi inpassing merupakan rekomendasi pengangkatan melalui inpassing dari instansi Pembina Tar-get calon jafung yang mendapatkan rekomendasi inpassing adalah 2500 orang Maksimal capaian komponen ini adalah 30
E Pengangkatan melalui inpassing
10
12 Pengangkatan melalui inpassing
10 Target calon jafung yang diangkat melalui inpassing adalah 500 orang Maksimal capaian komponen ini adalah 10
Capaian IKU tahun 2020 adalah sebagai berikut
1 Penyelesaian regulasi teknis
a) Sebanyak 8 draft regulasi telah ditetapkan dari target 4 draft yaitu 4 draft RKMK Informasi Jab-
atan [APN PTPN APKAPBN dan PKAPBN] 2 draft Perdirjen Perubahan Pedoman Seleksi Inpassing
[JF APNPTPN dan JF APKAPBNPKAPBN) serta 2 draft Pedoman Penilaian dan Penetapan Angka
Kredit [JF APNPTPN dan JF APKAPBNPKAPBNJ
b) Capaian penyelesaian regulasi adalah [84] x bobot maksimal 15 = 15
2 Penyelesaian Aplikasi pendukung
a) Aplikasi e-Jafung modul pengangkatan pengajuan dan penilaian angka kredit telah selesai sd
tahap deployment pada server production sehingga telah siap digunakan untuk memfasilitasi
pengajuan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional bidang perbendaharaan
b) Capaian penyelesaian aplikasi pendukung adalah 15 [tercapai sd tahap deployment pada server
production)
3 Penyelesaian formasi
a) Telah diterbitkan rekomendasi formasi bagi 56 KL dari 56 KL yang mengajukan Sehingga ca-
paian komponen penerbitan rekomendasi formasi adalah [5656] x bobot 20 = 20
b) Telah ditetapkan formasi oleh KemenPAN-RB bagi 29 KL dari 56 KL yang telah diterbitkan rek-
omendasi formasi oleh DSP Sehingga capaian komponen penetapan formasi adalah [2956] x
bobot 10 = 518
c) Dengan demikian capaian penyelesaian formasi adalah 2518
4 Penyelesaian rekomendasi pengangkatan melalui inpassing
a) Telah diterbitkan rekomendasi pengangkatan melalui inpassing bagi 1170 calon pejafung dengan
rincian ]F terbuka sebanyak 747 orang dan JF tertutup sebanyak 423 orang
ϴϭgtltEWďϮϬϮϬ
śЌ ŀǟŀƐŀƲчǟūƲȝūƧūǪŀƐŀƲчǢūƤƼưūƲţŀǪƐчǟūƲƄŀƲƄƤŀǷŀƲчưūƧŀƧǿƐч ƐƲǟŀǪǪƐƲƄчŀţŀƧŀƋч Џ͵ϯ͵ͻʹϼǷŀǢƄūǷчͶϯʹʹʹАчȜч
śƼśƼǷчͷʹҗчч͵ͻϰҗϯ
ϯ ūƲƄŀƲƄƤŀǷŀƲчưūƧŀƧǿƐчƐƲǟŀǪǪƐƲƄϱ
ŀЌ bǿưƧŀƋчŜŀƧƼƲчǟūơŀƃǿƲƄчȝŀƲƄчţƐŀƲƄƤŀǷчưūƧŀƧǿƐчƐƲǟŀǪǪƐƲƄчǪūśŀƲȝŀƤчfŀǟƼǢŀƲчdƐƲūǢơŀч$ƐǢŀƤǷƼǢŀǷчlaquoƐǪЙ
Ƿŀưч ŀǢśŀƲţŀƋŀǢŀŀƲчcedilŀƋǿƲчͶ$Ͷ$чǢчͽчlaquoƐƲūǢƄƐч ϯчƲūǢƄƐчϯчRƲƼȖŀǪƐчͷ͵чƼǢŀƲƄчţūƲƄŀƲчǢƐƲŜƐŀƲчbEчǷūǢЙ
śǿƤŀчǪūśŀƲȝŀƤччƼǢŀƲƄчţŀƲчbEчǷūǢǷǿǷǿǟчǪūśŀƲȝŀƤчͶͻ͵чƼǢŀƲƄϯ
śЌ ŀǟŀƐŀƲчǟūƲƄŀƲƄƤŀǷŀƲчưūƧŀƧǿƐчƐƲǟŀǪǪƐƲƄчŀţŀƧŀƋчЏͷ͵ϼǷŀǢƄūǷчʹʹАчUumlчśƼśƼǷч͵ʹҗччͺϰͷʹҗϯ
ͺϯ bǿưƧŀƋчŜŀƧƼƲϼǟūơŀśŀǷчƃǿƲƄǪƐƼƲŀƧчǟūǢчͷ͵ч$ūǪūưśūǢчͶʹͶʹϰчưūƧƐǟǿǷƐϱч
$ūƲƄŀƲчţūưƐƤƐŀƲϰчŜŀǟŀƐŀƲчǪϯţϯчcentчŀţŀƧŀƋчǪūśūǪŀǢчЏ͵җѾ͵җѾͶϰ͵ͼҗѾ͵ͻϰҗѾͺϰͷʹҗЌччͻͽϯʹͷҗϯ
ūǢţŀǪŀǢƤŀƲч ǟūƲơūƧŀǪŀƲч ǷūǢǪūśǿǷч ţƐч ŀǷŀǪϰч ưŀƤŀч ŜŀǟŀƐŀƲч ǿƲǷǿƤч Rdiquestч ūǢǪūƲǷŀǪūч ƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐч ơŀśŀǷŀƲч
ƃǿƲƄǪƐƼƲŀƧчţƐчśƐţŀƲƄчǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲϱ
cedilŀśūƧчͷϯͶʹчŀǟŀƐŀƲчRdiquestча ūǢǪūƲǷŀǪūчƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐчơŀśŀǷŀƲчƃǿƲƄǪƐƼƲŀƧчţƐчśƐţŀƲƄчǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲачǷŀƋǿƲчͶʹͶʹ
pūǪƤƐǟǿƲч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹч ŜŀǟŀƐŀƲч ƤƐƲūǢơŀч ưūƧūśƐƋƐч ǷŀǢƄūǷч ȝŀƲƄч ţƐǷūǷŀǟƤŀƲϰч ǷūǷŀǟƐч ưūƲƄŀƧŀưƐч
ǟūƲǿǢǿƲŀƲч Ͷʹϰͽͻҗч ţŀǢƐч ŜŀǟŀƐŀƲч ǷŀƋǿƲч Ͷʹ͵ͽч ȝŀƐǷǿч ǪūśūǪŀǢч ͵ʹʹҗϯч ŀǟŀƐŀƲч ǷŀƋǿƲч Ͷʹ͵ͽϰч ƋŀƲȝŀч ţƐǿƤǿǢч
ţūƲƄŀƲчͷчЋǷƐƄŀАчŀǪǟūƤчȝŀƐǷǿϱчŀǟŀƐŀƲчǟūƲȝǿǪǿƲŀƲчţŀƲчǟūƲūǷŀǟŀƲчǢūƄǿƧŀǪƐчǷūƤƲƐǪч ЏśƼśƼǷчʹҗАϰчŀǟŀƐŀƲч
ǟūƲȝūƧūǪŀƐŀƲчǪƐǪǷūưчƐƲƃƼǢưŀǪƐчū-bŀƃǿƲƄчЏśƼśƼǷчͶҗАϰчţŀƲчŀǟŀƐŀƲчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчƐƲǟŀǪǪƐƲƄччЏūưǟŀǷЌчơŀśЙ
ŀǷŀƲчƃǿƲƄǪƐƼƲŀƧчЏśƼśƼǷчͶҗАϯ
ƤŀǢчưŀǪŀƧŀƋчȝŀƲƄчţŀǟŀǷчţƐƐţūƲǷƐɯƤŀǪƐчţŀƧŀưчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчŀţŀƧŀƋчƤǿǢŀƲƄчƼǟǷƐưŀƧƲȝŀч
ƤūƄƐŀǷŀƲчdϼfчţŀƧŀưчưūƲȝǿǪǿƲч ƃƼǢưŀǪƐчţŀƲчưūƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчǟǢƼǪūǪч ƐƲǟŀǪǪƐƲƄч ơŀśŀǷŀƲч ƃǿƲƄǪƐƼƲŀƧчśƐţŀƲƄч
ǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчǷūǢƤŀƐǷчŀţŀƲȝŀчǟŀƲţūưƐчOumlR$-͵ͽϯч
cedilƐƲţŀƤŀƲчȝŀƲƄчǷūƧŀƋчţƐƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчţŀƧŀưчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǪūƧŀưŀчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϰчŀƲǷŀǢŀчRŀƐƲϱ
͵ϯ pūƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчǪūƧūƤǪƐчƐƲǟŀǪǪƐƲƄчbEч d rчţŀƲч d rчưūƧŀƧǿƐч rF-Ͷϼ ϼͶʹͶʹчǷŀƲƄƄŀƧчͶ͵чbŀƲǿЙ
ŀǢƐчͶʹͶʹϯ
Ͷϯ pūưśūƲǷǿƤч RчEƼǢưŀǪƐч ţŀƲч RƲǟŀǪǪƐƲƄчdϼfчǟŀţŀчlaquoǿśţƐǷчlaquo d чţūƲƄŀƲчdūǟǿǷǿǪŀƲч$ƐǢūƤǷǿǢчlaquoƐǪǷūưч
ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчrƼưƼǢчd ͷϼ ϯͻϼͶʹͶʹчǷŀƲƄƄŀƧчͶͼчbŀƲǿŀǢƐчͶʹͶʹчţŀƧŀưчǢŀƲƄƤŀчƼǟǷƐưŀƧƐǪŀǪƐчƤƼƼǢţƐЙ
ƲŀǪƐчţūƲƄŀƲчdϼfϯ
ͷϯ pūƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчǟǢƼǪūǪчǪūƧūƤǪƐчƐƲǟŀǪǪƐƲƄчbEч rчţŀƲч cedil rчśūǢǪŀưŀчlaquoūƤǢūǷŀǢƐŀǷч$b śчǪūśŀƄŀƐưŀƲŀчr$
-ͷͺϼ ϯ͵ϼͶʹͶʹчǷŀƲƄƄŀƧчͷʹчbŀƲǿŀǢƐчͶʹͶʹϯ
rƼ rŀưŀчdϼf
bǿưƧŀƋчŜŀƧƼƲϼǟūơŀśŀǷчƃǿƲƄǪƐƼƲŀƧчǟūǢчͷ͵ч$ūǪūưśūǢчͶʹͶʹ
$ƐǿǪǿƧƤŀƲчƃƼǢưŀǪƐчƼƧūƋч
dϼf
ūƲūǷŀǟŀƲчǢūƤƼưūƲţŀǪƐч
ƃƼǢưŀǪƐ
ūƲūǷŀǟŀƲчƃƼǢưŀǪƐ
ūƲūǷŀǟŀƲчǢūƤƼưūƲţŀǪƐчǟūƲƄŀƲƄƤŀǷŀƲч
ưūƧŀƧǿƐчƐƲǟŀǪǪƐƲƄ
ūƲƄŀƲƄƤŀǷŀƲчưūƧŀƧǿƐчƐƲǟŀǪǪƐƲƄ
͵ bpfчbEчcedilpoundЙiquestd
ͽϯͶͻͽ ͻϯͷͷ ͵ͽϯͼͷͺ ͻͻ
Ͷ bpfчbEчcedilpoundЙcediliquestcediliquest
ͺͷ ͺͷ ͺͷ Ͷͷ Ͷͻ͵
ͷ biquestpfM ͽϯͽ͵ͷ ͻϯͽͺͼ ͵ͽϯʹͺ ͵ϯ͵ͻʹ ͷ͵
cedilϼpound cedilȗч͵ cedilȗчͶ laquoưǷч͵ cedilȗчͷ laquoţϯчcedilȗчͷ cedilȗч Yacute-Ͷʹ
cedilŀǢƄūǷ - Ͷҗ Ͷҗ - Ͷҗ ͻҗ ͻҗ poundūŀƧƐǪŀǪƐ - ͵ϰͽ͵җ ͵ϰͽ͵җ - ͵ϰͽ͵җ ŀǟŀƐŀƲ - ͵Ͷʹ ͵Ͷʹ - ͵Ͷʹ ͵ʹϰͷͻ ͵ʹϰͷͻ
gtltEWďϮϬϮϬϴϮ
ϯ pūƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲч śƐưǷūƤч ǪƐǪǷūưч ƐƲƃƼǢưŀǪƐч ƐƲǟŀǪǪƐƲƄч ţŀƲч ƤƼƼǢţƐƲŀǪƐч ǟūǢưŀǪŀƧŀƋŀƲч ƐƲǟŀǪǪƐƲƄч ơŀśŀǷŀƲч
ƃǿƲƄǪƐƼƲŀƧч śƐţŀƲƄчǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчţūƲƄŀƲчǟūǢȗŀƤƐƧŀƲчǟūơŀśŀǷϼǟūƄŀȗŀƐчdŀƲȗƐƧч$b śчţŀƲчd rчǪūЙ
ƧǿǢǿƋчRƲţƼƲūǪƐŀчǟŀţŀчǷŀƲƄƄŀƧчͶͺчţŀƲчͶͽчbǿƲƐчͶʹͶʹчǪūśŀƄŀƐưŀƲŀчiquestr$͵ϼ ϯͻϼͶʹͶʹчǷŀƲƄƄŀƧчͶчbǿƲƐч
ͶʹͶʹϯ
ϯ pūƲȝūƧūƲƄƄŀǢŀƤŀƲчpoundŀƤƼǢчƤǪūƧūǢŀǪƐч ūƲȝǿǪǿƲŀƲчEƼǢưŀǪƐчbEч d rчţŀƲч d rчţūƲƄŀƲчdϼfчǟŀţŀч
ǷŀƲƄƄŀƧч͵ͶчǪϯţϯч͵чƄǿǪǷǿǪчͶʹͶʹчǪūśŀƄŀƐưŀƲŀчiquestr$-ͶͶϼ ϯͻϼͶʹͶʹчǷŀƲƄƄŀƧч͵ʹчƄǿǪǷǿǪчͶʹͶʹϯчͶϯчͷϯчϯчϯ
poundūƤƼưūƲţŀǪƐчǢūƲŜŀƲŀчŀƤǪƐчȝŀƲƄчŀƤŀƲчţƐƧŀƤǿƤŀƲчǟŀţŀчǷŀƋǿƲчͶʹͶ͵ϱ
͵ϯ pūƲƄǿưǿưƤŀƲчǟūưśǿƤŀŀƲчǟūƲţŀƃǷŀǢŀƲч ǪūƧūƤǪƐч ƐƲǟŀǪǪƐƲƄч bEчśƐţŀƲƄчǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчţƐчưŀǪŀчǟūǢЙ
ǟŀƲơŀƲƄŀƲчƐƲǟŀǪǪƐƲƄчǷŀƋǿƲчͶʹͶ͵ϯ
Ͷϯ pūƲȝūƧūƲƄƄŀǢŀƤŀƲчǿơƐчƤƼưǟūǷūƲǪƐчţŀƧŀưчǢŀƲƄƤŀчǪūƧūƤǪƐчƐƲǟŀǪǪƐƲƄчbEчśƐţŀƲƄчǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчţƐчưŀǪŀч
ǟūǢǟŀƲơŀƲƄŀƲчƐƲǟŀǪǪƐƲƄчǷŀƋǿƲчͶʹͶ͵ϯч
ūƲƄūƧƼƧŀŀƲчƤŀǪчţŀƲчǟūưśƐŀȝŀŀƲчȝŀƲƄчƼǟǷƐưŀƧчŀǢǷƐƲȝŀчţŀǟŀǷчưūưŀƲƃŀŀǷƤŀƲчƤŀǪч
ȝŀƲƄч ŀţŀч ǪūǪǿŀƐч ţūƲƄŀƲчƤūśǿǷǿƋŀƲϰчưūưŀƲƃŀŀǷƤŀƲч ƐţƧūч ŜŀǪƋч ţūƲƄŀƲч ƋŀǪƐƧч ȝŀƲƄч
ưŀƤǪƐưŀƧϰч ưūưƐƲƐưŀƧƐǪƐǢч ŜƼǪǷч ţūƲƄŀƲч ưūưǟūǢǷƐưśŀƲƄƤŀƲч śƐŀȝŀч ţŀƲч ưŀƲƃŀŀǷϰч
ţƐưŀƲŀчưŀƲƃŀŀǷчȝŀƲƄчţƐǟūǢƼƧūƋчƧūśƐƋчśūǪŀǢчţƐśŀƲţƐƲƄƤŀƲчţūƲƄŀƲчśƐŀȝŀчȝŀƲƄчƋŀǢǿǪч
ţƐƤūƧǿŀǢƤŀƲϯч laquoūţŀƲƄƤŀƲч ǟǢǿţūƲч ţŀƧŀưч ǟūƲƄūƧƼƧŀŀƲч ƤŀǪч ţŀƲч ǟūưśƐŀȝŀŀƲч ƲūƄŀǢŀч
śūǢŀǢǷƐч ƤūưŀưǟǿŀƲч ţŀƧŀưч ưūƲƄūƧƼƧŀч ƤŀǪч ƲūƄŀǢŀч ţūƲƄŀƲч ưūưǟūǢǷƐưśŀƲƄƤŀƲч
ǟǢƐƲǪƐǟчƤūƋŀǷƐ-ƋŀǷƐŀƲϯ
ч dƐƲūǢơŀч iquestǷŀưŀч ЋRdiquestЌϰч
ȝŀƲƄчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲƲȝŀчţƐǷŀśǿƧŀǪƐƤŀƲчţŀƧŀưчcedilŀśūƧчͷϯͶ͵ϯ
cedilŀśūƧчͷϯͶ͵чŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǟŀţŀчlaquoŀǪŀǢŀƲчlaquoǷǢŀǷūƄƐǪч
Rdiquestч$ūȖƐŀǪƐч ǢƼȝūƤǪƐч ūǢūƲŜŀƲŀŀƲчdŀǪч ūưūǢƐƲǷŀƋч ǿǪŀǷчŀţŀЙ
ƧŀƋч Rdiquestч ȝŀƲƄч śūǢǷǿơǿŀƲч ǿƲǷǿƤчưūưŀǪǷƐƤŀƲч iquestrчưūƲƄūǷŀƋǿƐч
ǢūƲŜŀƲŀч ǟūƲūǢƐưŀŀƲϼǟūƲƄūƧǿŀǢŀƲч ƤŀǪч ţŀƧŀưч ǪǿŀǷǿч ǟūǢƐƼţūч
ǷūǢǷūƲǷǿчţŀƧŀưчǢŀƲƄƤŀчǟūƲƄŀưśƐƧŀƲчƤūǟǿǷǿǪŀƲчǟūƲƄūƧƼƧŀŀƲчƤŀǪϯч ŀţŀчŀȗŀƧƲȝŀчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчŀţŀƧŀƋчǪŀЙ
ƧŀƋч ǪŀǷǿч Rdiquestч dūưūƲƤūǿ-timesƐţūч dūưūƲǷūǢƐŀƲч dūǿŀƲƄŀƲϰч ȝŀƲƄч ưūǢǿǟŀƤŀƲч ǢūɯƲūưūƲǷч ţŀǢƐч Rdiquestч ƤǿǢŀǪƐч
ǟūǢūƲŜŀƲŀŀƲч ǟūưūǢƐƲǷŀƋч ǟǿǪŀǷϰч ȝŀƲƄч ưūƲƄǿƤǿǢч ŀƤǿǢŀǪƐч ţŀǢƐч ǢūƲŜŀƲŀч ǟūƲūǢƐưŀŀƲч ƤŀǪч ţŀƲч ǢūƲŜŀƲŀч
ǟūƲƄūƧǿŀǢŀƲч ƤŀǪϯч ŀţŀч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹϰч Rdiquestч ƐƲƐчưūƲơŀţƐч Rdiquestч dūưūƲƤūǿ-Ʋūч $ƐǷơūƲч ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲϰч ȝŀƲƄч
ơǿƄŀчţƐưŀƲţŀǷƼǢƐƤŀƲчƤūчǪūƧǿǢǿƋчǿƲƐǷчūǪūƧƼƲчRчǷūǢƤŀƐǷчЋ$ƐǷơūƲч ŀơŀƤϰч$ƐǷơūƲчūŀчţŀƲчǿƤŀƐϰч$ƐǷơūƲчƲƄƄŀǢŀƲϰч
$ƐǷơūƲч ūǢƐưśŀƲƄŀƲчdūǿŀƲƄŀƲϰч$ƐǷơūƲч ūƲƄūƧƼƧŀŀƲч ūưśƐŀȝŀŀƲчţŀƲчpoundƐǪƐƤƼϰч$ƐǷơūƲчdūƤŀȝŀŀƲчrūƄŀǢŀϰчţŀƲч
$ƐǷơūƲч ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲч ǪūśŀƄŀƐч ƤƼƼǢţƐƲŀǷƼǢƲȝŀЌϯч MŀƧч ǷūǢǪūśǿǷч śūǢǷǿơǿŀƲч ŀƄŀǢч ǷƐƲƄƤŀǷч ŀƤǿǢŀǪƐч
ǟūǢūƲŜŀƲŀŀƲчƤŀǪч ƧūśƐƋчśŀƐƤчţŀǢƐч ǷŀƋǿƲ-ǷŀƋǿƲчǪūśūƧǿưƲȝŀϰчƤŀǢūƲŀчǟūǢūƲŜŀƲŀŀƲчƤŀǪчȝŀƲƄчŀƤǿǢŀǷчŀƤŀƲч
ưūưśŀƲǷǿч ǟūƲƄūƧƼƧŀŀƲч ƧƐƤǿƐţƐǷŀǪч ȝŀƲƄч ƧūśƐƋч śŀƐƤч ţŀƧŀưч ƋŀƧч ǟūƲȝūţƐŀŀƲч ƤŀǪч ǿƲǷǿƤч ưūƲȝūƧūǪŀƐƤŀƲч
ƤūȗŀơƐśŀƲчǟūưūǢƐƲǷŀƋϯ
$ūȖƐŀǪƐч ǟǢƼȝūƤǪƐч ǟūǢūƲŜŀƲŀŀƲч ƤŀǪч ŀţŀƧŀƋч ǪūƧƐǪƐƋч ŀƲǷŀǢŀч ǟǢƼȝūƤǪƐч ţūƲƄŀƲч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч ȝŀƲƄч ưūǢǿǟŀƤŀƲч
ƄŀśǿƲƄŀƲч ţŀǢƐч ǟūƲūǢƐưŀŀƲч ţŀƲч ǟūƲƄūƧǿŀǢŀƲϯч ūƲūǢƐưŀŀƲч ưūƧƐǟǿǷƐч ǟūƲūǢƐưŀŀƲч ǟūǢǟŀơŀƤŀƲч ǷūǢưŀǪǿƤч
ǟūƲūǢƐưŀŀƲч MчưƐƄŀǪϰчţŀƲчśūŀϼŜǿƤŀƐϰчǟūƲūǢƐưŀŀƲч r ϰчMƐśŀƋчţŀƲчǟūƲūǢƐưŀŀƲчǟūưśƐŀȝŀŀƲϯч ūƲƄūЙ
ƧǿŀǢŀƲчưūƧƐǟǿǷƐчśūƧŀƲơŀчǟūưūǢƐƲǷŀƋчǟǿǪŀǷчƲƼƲчǿǷŀƲƄчţŀƲчƲƼƲчǪǿśǪƐţƐϰчśūƧŀƲơŀчƤūȗŀơƐśŀƲчlaquorчţŀƲчǟƐƲЙ
ơŀưŀƲ чƧǿŀǢ чƲūƄūǢƐ чśūƧŀƲơŀч ǪǿśǪƐţƐч ūƲūǢƄƐч ţŀƲч ƲƼƲчūƲūǢƄƐϰч śūƧŀƲơŀ чǷǢŀƲǪƃūǢч Ƥūч ţŀūǢŀƋч ţŀƲч ţŀƲŀч ţūǪŀϰч
laquoŀǪŀǢŀƲчlaquoǷǢŀǷūƄƐǪч
ūƲƄūƧƼƧŀŀƲчƤŀǪч
ţŀƲчǟūưśƐŀȝŀŀƲч
ȝŀƲƄчǟǢǿţūƲчţŀƲч
ƼǟǷƐưŀƧч
laquolaquoчϱч ūƲƄūƧƼƧŀŀƲчƤŀǪчţŀƲчǟūưśƐŀȝŀŀƲчȝŀƲƄчǟǢǿţūƲчţŀƲчƼǟǷƐưŀƧч
dƼţū cedilŀǢƄūǷ poundūŀƧƐǪŀǪƐ ŀǟŀƐŀƲ ŀ-r $ūȖƐŀǪƐчǟǢƼȝūƤǪƐчǟūǢūƲŜŀƲŀŀƲчƤŀǪчǟūưūǢƐƲǷŀƋчǟǿǪŀǷ ϰͻҗ Ͷϰͺʹҗ ͵Ͷʹ ś- RƲţūƤǪчǟūƲƄūƲţŀƧƐŀƲчśƐŀȝŀчŀǷŀǪчlaquoRf ͷ ͷϰͻ ͵Ͷʹ
ŀ-r $ūȖƐŀǪƐчǟǢƼȝūƤǪƐчǟūǢūƲŜŀƲŀŀƲч
ƤŀǪчǟūưūǢƐƲǷŀƋчǟǿǪŀǷ
83 LAKIN DJPb 2020
serta pengeluaran pembiayaan Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pa-
da target APBNP namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatanbelanjapembiayaan yang dapat
direalisasikan
Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali Berdasarkan kepu-
tusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang
disusun oleh Sekretariat ALM tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran
Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU
Yang dimaksud penerimaan kas adalah
1 Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapa-
tan negara dan hibah pembiayaan
2 Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapa-
tan negara dan hibah pembiayaan
Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan
kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu le 5
Yang dimaksud pengeluaran kas adalah
1 Rencana pengeluaran kas adalah rencana pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja
negara dan pembiayaan
2 Realisasi pengeluaran kas adalah realisasi pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja
negara dan pembiayaan
Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila perbedaan antara realisasi pengeluaran kas
dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu le dari 5
Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat tahun 2020 didapatkan dengan merata-rata deviasi
proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat triwulanan selama tahun 2020 Deviasi penerimaan kas
bulanan dan triwulanan deviasi pengeluaran kas bulanan dan triwulanan dan deviasi perencanaan kas
triwulanan diformulasikan sebagai berikut
Perhitungan polarisasi data menggunakan minimize (semakin rendah realisasi terhadap target semakin
baik capaian kinerjanya) periode pelaporan (trajectory) triwulanan dan jenis konsolidasi periode
menggunakan average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dari seluruh periode bersangku-
tan dalam setahun)
Formula Persentase Deviasi Akurasi Rencana Penerimaan Kas
Deviasi akurasi pen-erimaan kas triwulan
(m) =
Proyeksi penerimaan kas triwulan m - Realisasi penerimaan kas triwulan m x100 Proyeksi penerimaan kas triwulan m
Formula Persentase Deviasi Akurasi Rencana Pengeluaran Kas
Deviasi akurasi pengeluaran kas triwulan (m) =
Proyeksi pengeluaran kas triwulan m - Realisasi pengeluaran kas triwulan m x100 Proyeksi pengeluaran kas triwulan m
Formula Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas
Deviasi Akurasi Perencanaan Kas =
Persentase Deviasi Akurasi Rencana Penerimaan Kas + Persentase Deviasi Akurasi Rencana Pengeluaran Kas
2
gtltEWďϮϬϮϬϴϰ
cedilŀǢƄūǷчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǪūśŀƄŀƐưŀƲŀчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчǟŀţŀчdƼƲǷǢŀƤчdƐƲūǢơŀчdūưūƲƤūǿ-чƲūч$ƐǷơūƲч ūǢśūƲţŀЙ
ƋŀǢŀŀƲч cedilŀƋǿƲч ͶʹͶʹч ŀţŀƧŀƋч ǪūśūǪŀǢч ϰͻҗϯч $ūưƐƤƐŀƲч ƋŀƧƲȝŀч ţūƲƄŀƲч ǷŀǢƄūǷч ǟŀţŀч poundūƲŜŀч laquoǷǢŀǷūƄƐǪч
ЋpoundūƲǪǷǢŀЌч dūưūƲǷūǢƐŀƲч dūǿŀƲƄŀƲч cedilŀƋǿƲч ͶʹͶ -ʹͶʹͶϰч ơǿƄŀч ţƐǷŀǢƄūǷƤŀƲч ǪūśūǪŀǢч ϰͻҗч ţŀƲч śūǢǷŀƋŀǟч
ţƐƤǿǢŀƲƄƐч ǪŀưǟŀƐчţūƲƄŀƲчϰͶҗчţƐч ǷŀƋǿƲчͶʹͶϯч ūǢƧǿчţƐƤūǷŀƋǿƐчśŀƋȗŀчţūȖƐŀǪƐчţŀǟŀǷчţƐǷūƲǷǿƤŀƲчţŀǢƐч
ƲƐƧŀƐчŀƤǿǢŀǪƐчǷūǢǪūśǿǷϰчţŀƧŀưчƋŀƧчƐƲƐчţūȖƐŀǪƐчǟūǢūƲŜŀƲŀŀƲчƤŀǪчŀţŀƧŀƋчϰͻҗϰчȝŀƐǷǿч͵ʹʹҗчЋŀǷŀǿч͵ЌчţƐƤǿЙ
ǢŀƲƄƐчͽϰͶҗϯ
poundūŀƧƐǪŀǪƐчţūȖƐŀǪƐчǟǢƼȝūƤǪƐчǟūǢūƲŜŀƲŀŀƲчƤŀǪчǟūưūǢƐƲǷŀƋчǟǿǪŀǷчǟŀţŀчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчŀţŀƧŀƋчǪūśūǪŀǢчͶϰͶ͵җч
ǿƲǷǿƤчǷǢƐȗǿƧŀƲчRϰчʹϰҗчǿƲǷǿƤчǷǢƐȗǿƧŀƲчRRϰчͷϰͻͷҗчǿƲǷǿƤчǷǢƐȗǿƧŀƲчRRRϰчţŀƲчͷϰͽ͵җчǿƲǷǿƤчǷǢƐȗǿƧŀƲчROumlϯч$ŀǢƐч
ţŀǷŀчǢūŀƧƐǪŀǪƐч RdiquestчǷǢƐȗǿƧŀƲŀƲчǷūǢǪūśǿǷчţŀǟŀǷчţƐǟūǢƼƧūƋчƲƐƧŀƐч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч RdiquestчǷŀƋǿƲŀƲчǪūśūǪŀǢчͶϰͺʹҗчǪūЙ
ƋƐƲƄƄŀчưūƲƄƐƲţƐƤŀǪƐƤŀƲчŜŀǟŀƐŀƲчȝŀƲƄч ƧūśƐƋчśŀƐƤчţŀǢƐч ǷŀǢƄūǷч ǷŀƋǿƲŀƲч Rdiquestч ЋϰͻҗЌчţŀƲч ơǿƄŀч ǷǢŀơūŜǷƼǢȝч
ǷǢƐȗǿƧŀƲŀƲч ȝŀƲƄч ǷūƧŀƋчţƐǷūƲǷǿƤŀƲϯчrƐƧŀƐч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч ǷūǢǪūśǿǷчţƐǟūǢƼƧūƋчţŀǢƐч ǟūǢƋƐǷǿƲƄŀƲч ȝŀƲƄчţŀǟŀǷчţƐЙ
ǷǿƲơǿƤƤŀƲчǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷϱ
cedilŀśūƧчͷϯͶͶчpoundūŀƧƐǪŀǪƐч$ūȖƐŀǪƐч ǢƼȝūƤǪƐч ūǢūƲŜŀƲŀŀƲчdŀǪч ūưūǢƐƲǷŀƋч ǿǪŀǷч ŀţŀчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹч
cedilƋчͶʹͶʹ Ͷϰͺʹҗ
ϴϱgtltEWďϮϬϮϬ
$ūȖƐŀǪƐч ǟūǢūƲŜŀƲŀŀƲч ƤŀǪч ūưūǢƐƲǷŀƋч ǿǪŀǷч cedilǢƐȗǿƧŀƲч ROumlч ǪŀưǟŀƐч ţūƲƄŀƲч ǢǿƲч ţŀǷŀч Rч ŜŜƼǿƲǷч ǷŀƲƄƄŀƧч ч
bŀƲǿŀǢƐчͶʹͶ͵чśūǢŀţŀчǟŀţŀчƲƐƧŀƐчϰͷͻҗϯчƲƄƤŀчǷūǢǪūśǿǷчţƐǟūǢƼƧūƋчţŀǢƐчǢŀǷŀ-ǢŀǷŀчţūȖƐŀǪƐчǟūǢūƲŜŀƲŀŀƲчǟūƲЙ
ūǢƐưŀŀƲч ţŀƲч ǟūƲƄūƧǿŀǢŀƲч ƤŀǪч śǿƧŀƲч ƤǷƼśūǢч Ǫϯţϯч $ūǪūưśūǢч ͶʹͶʹч śūǢǷǿǢǿǷ-ǷǿǢǿǷч ǪūśūǪŀǢч ͵ϰʹҗч ţŀƲч
ͻϰͶҗϯч$ūƲƄŀƲчţūưƐƤƐŀƲϰчŜŀǟŀƐŀƲчRdiquestч$ūȖƐŀǪƐч ǢƼȝūƤǪƐч ūǢūƲŜŀƲŀŀƲчdŀǪч ūưūǢƐƲǷŀƋч ǿǪŀǷчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹч
ţŀǟŀǷчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчǟŀţŀчǷŀśūƧчţŀƲчƄǢŀɯƤчǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷϱ
cedilŀśūƧчͷϯͶͷчpoundūŀƧƐǪŀǪƐчRdiquestч$ūȖƐŀǪƐч ūǢūƲŜŀƲŀŀƲчdŀǪч ūưūǢƐƲǷŀƋч ǿǪŀǷчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹчǟūǢчcedilǢƐȗǿƧŀƲ
cedilŀǢƄūǷч Rdiquestч ǟŀţŀч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹч ŀţŀƧŀƋч ǪūśūǪŀǢч ϰͻҗϯч Rdiquestч ţƐƋƐǷǿƲƄч ŀȖūǢŀƄūч ǪūŜŀǢŀч ǷǢƐȗǿƧŀƲŀƲϰч
ţūƲƄŀƲчǪǿưśūǢчţŀǷŀчśūǢŀǪŀƧчţŀǢƐчţŀǷŀчǟǢƼȝūƤǪƐчȝŀƲƄчţƐǪŀưǟŀƐƤŀƲчǷƐưч RrчǷƐŀǟчśǿƧŀƲчţŀƲчţŀǷŀчǢūŀƧƐǪŀǪƐч
ǟūƲūǢƐưŀŀƲчţŀƲчǟūƲƄūƧǿŀǢŀƲчRчŜŜƼǿƲǷчśǿƤǿчưūǢŀƋчǷƐŀǟчśǿƧŀƲϯч ŀţŀчǷǢƐȗǿƧŀƲчǷūǢŀƤƋƐǢчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϰчśūЙ
śūǢŀǟŀчƋŀƧчȝŀƲƄчưūƲơŀţƐчŀƤŀǢчưŀǪŀƧŀƋчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчŀƲǷŀǢŀчƧŀƐƲϱ
͵ϯ laquoƐǪƐч ūƲƄūƧǿŀǢŀƲϱчǷūǢţŀǟŀǷчƤūƲţŀƧŀчţŀƧŀưчưūưǟǢƼȝūƤǪƐчǟƼƧŀчǟūƲȝūǢŀǟŀƲчūƧŀƲơŀчrūƄŀǢŀϰчƤƋǿǪǿǪƲȝŀч
ūƧŀƲơŀчdfϰчƤŀǢūƲŀчưƐƲƐưƲȝŀчƐƲƃƼǢưŀǪƐчȝŀƲƄчţƐǟūǢƼƧūƋчƼƧūƋчǷƐưч RrчǷūǢƤŀƐǷчǟƼƧŀчǟūƲƄūƧǿŀǢŀƲч rч
ţƐчưŀǪŀч ŀƲţūưƐчƼȖƐţ-͵ͽчţŀƲчŀţŀƲȝŀч ƤūśƐơŀƤŀƲч ǢūƧŀƤǪŀǪƐчpoundūƲŜŀƲŀч ūƲŀǢƐƤŀƲч$ŀƲŀчMŀǢƐŀƲч Ћpound $MЌч
ţŀƧŀưчǢŀƲƄƤŀчŀƤǪūƧūǢŀǪƐчǟūǢŜūǟŀǷŀƲчǟūƲȝūǢŀǟŀƲчŀƲƄƄŀǢŀƲчţŀƲчǟūǢǷǿưśǿƋŀƲчūƤƼƲƼưƐϯ
Ͷϯ laquoƐǪƐч ūƲūǢƐưŀŀƲϱч ǢƼȝūƤǪƐч ǟūƲūǢƐưŀŀƲч rчŜūƲţūǢǿƲƄч ƧūśƐƋчśŀƐƤч ǪūƋƐƲƄƄŀчǪūŜŀǢŀч ǷƼǷŀƧч ǷŀǢƄūǷч Rdiquestч
ǢūƲƤŀǪчǟūƲƄūƧǿŀǢŀƲч rчţŀǟŀǷчţƐŜŀǟŀƐчţūƲƄŀƲчśŀƐƤϯ
MŀƧчǷūǢǪūśǿǷчưūƲƄŀƤƐśŀǷƤŀƲчƐǪǿ-ƐǪǿчǿǷŀưŀϰчŀƲǷŀǢŀчƧŀƐƲϱ
͵ϯ ţŀч ǷǢŀţūч Ƽɬч ŀƲǷŀǢŀч ǿǟŀȝŀч ǿƲǷǿƤч ưūƲƄŀƤǪūƧūǢŀǪƐч śūƧŀƲơŀч ƲūƄŀǢŀч ưūƧŀƧǿƐч ǟūưśūǢƐŀƲч ɰūƤǪƐśƐǷƐǷŀǪч
pound $MчţūƲƄŀƲчǷƐƲƄƤŀǷчţūȖƐŀǪƐчpoundūƲƤŀǪчŀƤƐśŀǷчǷƐţŀƤчŀţŀƲȝŀчpound $Mϯ
Ͷϯ cedilƐţŀƤч ŀţŀƲȝŀчpound $MчǟŀţŀчưŀǪŀч ŀƲţūưƐчƼȖƐţ-͵ͽчưūƲȝūśŀśƤŀƲчcedilƐưч RrчţŀƲч$ƐǢūƤǷƼǢŀǷч drчƤūЙ
ƋƐƧŀƲƄŀƲчǪŀǷǿчǷƼƼƧчǿƲǷǿƤчưūưǟǢƼȝūƤǪƐчǟūƲƄūƧǿŀǢŀƲч rчţūƲƄŀƲчƧūśƐƋчŀƤǿǢŀǷϯ
ͷϯ $ŀƧŀưчǿǟŀȝŀчǿƲǷǿƤчưūƲƐƲƄƤŀǷƤŀƲчŀƤǿǢŀǪƐчǟǢƼȝūƤǪƐч ūƲƄūƧǿŀǢŀƲчrūƄŀǢŀчţƐчưŀǪŀчƤūśƐơŀƤŀƲчɰūƤǪƐśƐƧƐЙ
ǷŀǪч pound $Mϰч cedilƐưч Rrч ţŀƲч $ƐǢūƤǷƼǢŀǷч drч ǷūƧŀƋч ưūƧŀƤǿƤŀƲч śūǪǷч ūɬƼǢǷч ţūƲƄŀƲч ưūƲƄƄŀƧƐч ƐƲƃƼǢưŀǪƐч
ǢūƲŜŀƲŀчǟūƲƄūƧǿŀǢŀƲч rчưūƧŀƧǿƐчd rчţŀƲчǪŀǷƤūǢчưƐǷǢŀчƤūǢơŀƲȝŀчţŀƲчưūƲţūǷūƤǪƐчlaquo pчȝŀƲƄчưŀǪǿƤч
ưūƧŀƧǿƐчŀǟƧƐƤŀǪƐчpчlaquo rϯ
ϯ laquoƐǪƐч ūƲūǢƐưŀŀƲч ŜūƲţūǢǿƲƄч ƧūśƐƋч śŀƐƤч ƤŀǢūƲŀч ǷƐưч Rrч ūƲūǢƐưŀŀƲч ǪūŜŀǢŀч śūǢƤŀƧŀч ưūƲƄǿǟţŀǷūч
ǟǢƼȝūƤǪƐчǟūƲūǢƐưŀŀƲчśūǢţŀǪŀǢƤŀƲчǟūǢƤūưśŀƲƄŀƲчƐƲţƐƤŀǷƼǢчūƤƼƲƼưƐчţŀƲчƋŀǪƐƧчưƼƲƐǷƼǢƐƲƄϯ
MŀƧчǷūǢǪūśǿǷчţƐчŀǷŀǪчưūƲƄŀƤƐśŀǷƤŀƲчƐưǟƧƐƤŀǪƐчǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷϱ
͵ϯ cedilƐƲƄƤŀǷч$ūȖƐŀǪƐчpoundūƲƤŀǪчlaquoƐǪƐч ūƲƄūƧǿŀǢŀƲч rчśūǢŀţŀчţƐчƧūȖūƧчͻϰͶҗϯ
Ͷϯ cedilƐƲƄƤŀǷч$ūȖƐŀǪƐчpoundūƲƤŀǪчǪƐǪƐч ūƲūǢƐưŀŀƲч rчśūǢƤƐǪŀǢчţƐчƧūȖūƧч͵ϰʹҗϯ
rŀưǿƲч ţūưƐƤƐŀƲϰч ţūƲƄŀƲч ƤƼƼǢţƐƲŀǪƐч ȝŀƲƄч śŀƐƤч ŀƲǷŀǢŀч $ƐǷơūƲч ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲч ţūƲƄŀƲч cedilƐưч Rrч ǪūǢǷŀч
dūưūƲǷūǢƐŀƲϼfūưśŀƄŀчưūƧŀƧǿƐч d rϰч Rdiquestч ǷūǢǪūśǿǷч ǷūǷŀǟчţŀǟŀǷч ǷūǢŜŀǟŀƐч ţūƲƄŀƲч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч ǪūśūǪŀǢчţŀǢƐч
ǷŀǢƄūǷчͷϰͽ͵җчţŀǢƐчǷŀǢƄūǷчǪūśūǪŀǢчϰͻҗчǟŀţŀчǷǢƐȗǿƧŀƲчROumlϯчlaquoūţŀƲƄƤŀƲчǢūŀƧƐǪŀǪƐчǷŀƋǿƲŀƲчǪūśūǪŀǢчͶϰͺʹҗчţŀǢƐч
ǷŀǢƄūǷчǪūśūǪŀǢчϰͻҗϯчcedilƐƲţŀƤŀƲǷƐƲţŀƤŀƲчȝŀƲƄчǷūƧŀƋчţƐƧŀƤǿƤŀƲчǿƲǷǿƤчưūƲƄŀǷŀǪƐчŀƤŀǢчưŀǪŀƧŀƋчǪūśŀƄŀƐưŀЙ
ƲŀчţƐưŀƤǪǿţчţƐчŀǷŀǪчŀţŀƧŀƋϱ
͵ϯ pūƧŀƤǿƤŀƲчƤƼƼǢţƐƲŀǪƐчȝŀƲƄчƐƲǷūƲǪƐƃчţūƲƄŀƲчǟŀǢŀчdūǟŀƧŀчd rчǷūǢǿǷŀưŀчƧƐƲƄƤǿǟчdŀƲȗƐƧч$b śч ǢƼȖƐƲǪƐч
bŀƤŀǢǷŀчţūƲƄŀƲчśūǢśŀƄŀƐчưūţƐŀчţŀƲчƃƼǢǿưϯ
cedilϼpound cedilȗч͵ cedilȗчͶ laquoưǷч͵ cedilȗчͷ laquoţϯчcedilȗчͷ cedilȗч Yacute-Ͷʹ cedilŀǢƄūǷ ϰͻҗ ϰͻҗ ϰͻҗ ϰͻҗ ϰͻҗ ϰͻҗ ϰͻҗ poundūŀƧƐǪŀǪƐ ͶϰͶ͵җ ʹϰҗ ͵ϰͷͼҗ ͷϰͻͷҗ Ͷϰ͵ͺҗ ŀǟŀƐŀƲ ͵Ͷʹ ͵Ͷʹ ͵Ͷʹ ͵Ͷʹ ͵Ͷʹ ͵͵ͻϰͺͽ ͵Ͷʹ
LAKIN DJPb 2020 86
2 Melakukan koordinasi yang intensif dan proaktif dengan anggota Tim CPIN baik menggunakan fo-
rum formal seperti forum rapat CPIN mingguan dan secara informal melalui jaringan pribadi
(whatsappteleponemail)
3 Melakukan pemantauan peneleaahan dan reviu proyeksi dan realisasi APBN secara harian
Pada tahun 2021 diharapkan Ditjen Perbendaharaan dapat terus melakukan koordinasi secara intensif
dengan stakeholder baik Tim CPIN dan KementerianLembaga (melalui KPPN) serta dapat menyusun
kebijakan ataupun sarana yang dapat mengoptimalkan skema RPDH dan RPD Harian tanpa mengurangi
urgensi percepatan penyerapan pengeluaran-pengeluaran terkait penanggualan Covid- 19 dan program
pemulihan ekonomi nasional Hal ini dilakukan agar deviasi perencanaan kas pemerintah dapat turun
dan seminimal mungkin
IKU Kemenkeu-Wide yang dilaksanakan pada tahun 2020 tersebut
berada pada Sasaran Strategis Pengelolaan Kas Pembiayaan dan
Risiko Keuangan Negara yang Optimal Sebagai fund manager penge-
lolaan kas harus dilakukan secara optimal dan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent)
baik itu dari sumber dana yang berasal dari Dalam Negeri maupun PinjamanHibah LuarDalam Negeri
agar terhindar dari hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap negara Pengelolaan kas yang
optimal berarti pengelolaan dilakukan dengan menjaga kondisi kas dalam kondisi yang tidak kelebihan
dan tidak kekurangan Kedua hal tersebut diharapkan dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch
dan dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu untuk membiayai pengeluaran
negara serta optimalisasi terhadap idle cash
IKU pengendalian biaya atas SILPA ini bertujuan untuk mengukur potensi biaya yang diakibatkan
adanya pengelolaan kas negara yang menganggur (Idle cash) melalui perhitungan rata-rata SiLPA per
periode tertentu Definisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi pem-
biayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan Sedangkan
Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) adalah selisih kurang realisasi pembiayaan anggaran atas
realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) diukur dengan menjumlahkan Surplus Defisit
APBN dengan Pembiayaan Netto Target IKU tahun 2020 sebesar Indeks 3 (skala 4) ditetapkan sesuai
dengan Renstra DJPb tahun 2020-2024
Biaya SiLPA merupakan biaya oportunitas atas sisa lebih pembiayaan anggaran dalam periode
tertentu Biaya SiLPA dihitung dengan menggunakan pendekatan perhitungan nominal SiLPA dikalikan
dengan selisih rata-rata tertimbang yield utang tunai dikurangi dengan rata-rata tertimbang optimal-
isasi Kas SiLPA yang terkendali adalah jumlah SiLPA akumulasi bulanan yang cost of fund-nya paling
minimal Cost of SiLPA yang paling minimal adalah sebesar biaya kelebihan penerbitan utang dikurangi
dengan remunerasi hasil optimalisasi idle cash Biaya kelebihan penerbitan utang adalah jumlah utang
yang diterbitkan dikurangi dengan jumlah utang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kas
bu-lanan Rata-rata tertimbang yield (weighted average yield) utang tunai diperoleh dari perhitungan
rata-rata tertimbang dari yield atau biaya efektif utang tunai baru (SBN dan pinjaman Program) yg
ditarik atau diterbitkan pada tahun berjalan Rata-rata tertimbang remunerasi (weighted average
remun) optimalisasi kas diperoleh dari perhitungan rata-rata tertimbang atas optimalisasi kas melalui
penempatan uang pada Bank Indonesia dan remunerasi pengelolaan Treasury Dealing Room berupa
5b-CP Indeks pengendalian
biaya atas SILPA
87 LAKIN DJPb 2020
penempatan uang pada bank umum pemerintah serta transaksi reporeverse repo SBN
Rentang kendali biaya atas SiLPA yang harus dijaga tersebut yaitu 1 Kurang dari Rp200 miliar dengan indeks 4 atau kriteria sangat baik
2 Lebih dari Rp200 miliar sd Rp250 miliar dinyatakan dengan indeks 3 atau kriteria baik
3 Lebih dari Rp250 miliar sd Rp300 miliar dinyatakan dengan indeks 2 atau kriteria cukup
4 Lebih dari Rp300 miliar dinyatakan dengan indeks 1 atau kriteria kurang
Indeks level Cost of SiLPA tersebut dapet dijelaskan pada tabel berikut
Indeks Pengendalian Biaya atas SiLPA diukur dengan formula sebagai berikut
Selama tahun 2020 perhitungan Biaya atas SiLPA (miliar) adalah sebagai berikut
Berdasarkan Cost of SiLPA yang telah diperoleh dari perhitungan di atas diindeksasi sebagai berikut
Isu utama yang terjadi pada
triwulan IV tahun 2020 adalah
1 Pada triwulan IV SiLPA
bulanan masih cukup tinggi
karena penyerapan belanja
pemerintah belum dapat
terealisasi 100 sesuai dengan
proyeksi yang telah ditetapkan
2 Namun demikian WAY bunga
utang cenderung menurun
berkisar di angka 480-541
sedangkan WA remunerasi DJPb
cenderung stabil berkisar di angka 438-463 sehingga biaya atas SiLPA dapat dijaga
Indeks Kriteria Treshold
4 Sangat Baik Cost of SiLPA lt Rp200 M
3 Baik Rp200 M lt Cost of SiLPA lt Rp250 M
2 Cukup Rp250 M lt Cost of SiLPA lt Rp 300 M
1 Kurang Cost of SiLPA gt Rp300 M
Bulan Triwulan SiLPA Bulanan (miliar)
WAY Utang WAY Remunerasi DJPb
Biaya atas SiLPA (miliar)
Bulanan Triwulanan 1
1 3206368 468 402 1748
9684 2 5012947 605 415 7936 3 -223000 548 379 000 4
2 14737300 708 685 2825
24744 5 17642700 756 694 9114 6 15841794 712 615 12805 7
3 17279620 595 578 2585
12092 8 16729650 620 578 5892 9 6850000 576 513 3614 10
4 9898443 480 463 1479
17341 11 15436581 541 438 13293 12 16790360 456 438 2569
Biaya SILPA per periode =
Rata-rata SiLPA per periode x
(Weighted Average Yield ndash Weighted Average Optimalisasi Kas) (12periode)
Bulan Triwulan Realisasi (Indeks)
Bulanan Triwulanan Target Capaian () 1 1 400
400 300 12000 2 300 3 400 4 2 400
300 300 10000 5 200 6 100 7 3 400
400 300 12000 8 400 9 400 10 4 400
400 300 12000 11 400 12 400 Indeks tahun
2020 350 375 300 12000
gtltEWďϮϬϮϬϴϴ
MŀƧчǷūǢǪūśǿǷчţƐчŀǷŀǪчưūƲƄƐưǟƧƐƤŀǪƐƤŀƲчƐŀȝŀчlaquoƐf чǟūǢчǟūǢƐƼţūчǷūǢơŀƄŀчǟŀţŀчƤƐǪŀǢŀƲчƤǿǢŀƲƄчţŀǢƐчͶʹʹч
pƐƧƐŀǢϯ
ƤŀǢчưŀǪŀƧŀƋчţŀǢƐчƐǪǿчǿǷŀưŀчǷūǢǪūśǿǷчţŀǟŀǷчţƐǪŀưǟŀƐƤŀƲчǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷϱ
͵ϯ ūƲǿǢǿƲŀƲч śƐŀȝŀч laquoƐf ч śūǢŀƲƄǪǿǢ-ŀƲƄǪǿǢч ǷūǢơŀţƐч ǪūơŀƤч ǷǢƐȗǿƧŀƲч RRRϰч ƋŀƧч ƐƲƐч ƤŀǢūƲŀч ţƐƧŀƤǿƤŀƲƲȝŀч
ǟūǢŜūǟŀǷŀƲчǟūƲȝūǢŀǟŀƲчŀƲƄƄŀǢŀƲчǟŀţŀчǷǢƐȗǿƧŀƲчRRRчţŀƲчROumlϯчƧūƋчƤŀǢūƲŀƲȝŀϰчưūǪƤƐǟǿƲчǷūǢţŀǟŀǷчlaquoƐf ч
ǟŀţŀчǷǢƐȗǿƧŀƲчROumlϰчƲŀưǿƲчlaquoƐf чǷǢƐȗǿƧŀƲчROumlчţŀǟŀǷчǷūǢơŀƄŀчśūǢƤƐǪŀǢчǟŀţŀчŀƲƄƤŀчpoundǟͽͼчǷǢƐƧƐǿƲчǪϯţϯчpoundǟ͵ͺͻч
ǷǢƐƧƐǿƲϯ
ͶϯǿƲƄŀч ǿǷŀƲƄч ưŀǪƐƋч śūǢƤƐǪŀǢч ǟŀţŀч ŀƲƄƤŀч ϰͼʹҗ-ϰ͵җϰч ƲŀưǿƲч ǟŀţŀч ǷǢƐȗǿƧŀƲч ROumlϰч timesч ǢūưǿƲūǢŀǪƐч
śūǢŀţŀчţƐƤƐǪŀǢŀƲчŀƲƄƤŀчϰͷͼҗ-ϰͺͷҗϯ
cedilƐƲţŀƤŀƲчȝŀƲƄчǷūƧŀƋчţƐƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчŀƄŀǢч RdiquestчǷūǢǪūśǿǷчţŀǟŀǷч ǷūǢūŀƧƐǪŀǪƐчǪūśŀƄŀƐưŀƲŀчȝŀƲƄчţƐǷŀǢƄūǷƤŀƲч
ŀţŀƧŀƋчţūƲƄŀƲчưūƲȝǿǪǿƲчǪƤūưŀчǟǢƼȝūƤǪƐчȝŀƲƄчƧūśƐƋчǢūŀƧƐǪǷƐǪчǪūƧŀưŀчcedilǢƐȗǿƧŀƲчROumlчǪūƋƐƲƄƄŀчlaquoƐf чţŀǟŀǷч
ţƐơŀƄŀчǟŀţŀчƧūȖūƧчȝŀƲƄчǢūƲţŀƋϯ
ŀţŀч ǷŀƋǿƲч ţūǟŀƲϰч ǢūƲŜŀƲŀч ŀƤǪƐч ȝŀƲƄч ţƐǢūƤƼưūƲţŀǪƐƤŀƲч ǿƲǷǿƤчccedilAcircmacratilde macrAcirc shyOslashcopy Rdiquestч ǷūǢǪūśǿǷч ŀţŀƧŀƋч
ưūƧŀƤǿƤŀƲчdƼƼǢţƐƲŀǪƐч ȝŀƲƄч ƐƲǷūƲǪƐƃч ţūƲƄŀƲч$b poundчţŀƲчiquestƲƐǷч ǪūƧƼƲч Rч ǷūƤƲƐǪч ţŀƧŀưч ƃƼǢǿưч Rrч ţŀƲч
fpϯчMŀƧчǷūǢǪūśǿǷчţƐǢūƲŜŀƲŀƤŀƲчǟŀţŀчǷǢƐȗǿƧŀƲчRчǷŀƋǿƲчͶʹͶ͵ϯ
$ŀƧŀưч ǢŀƲƄƤŀч ưūưŀǪǷƐƤŀƲч ǟǢƼǪūǪч ǟūƲƄūƧƼƧŀŀƲч ǟūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲч ţŀǟŀǷч
ţƐƧŀƤǿƤŀƲч ǪūǪǿŀƐч ţūƲƄŀƲч ƤūǷūƲǷǿŀƲч ţŀƲч ţŀǟŀǷчưūƲŜŀǟŀƐŀч ƼǿǷǟǿǷч ȝŀƲƄч ǷūƧŀƋч
ţƐǷūǷŀǟƤŀƲϰч ǟūǢƧǿч ţƐƧŀƤǿƤŀƲч ƧŀƲƄƤŀƋ-ƧŀƲƄƤŀƋч ǪǷǢŀǷūƄƐǪч ǪūŜŀǢŀч ƤƼưǟǢūƋūƲǪƐƃч
ŀǷŀǪчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчŀƲƄƄŀǢŀƲчƤūǟŀţŀчRƲǷūǢƲŀƧч$b śчưŀǿǟǿƲчǟŀǢŀчlaquoǷŀƤūƋƼƧţūǢϯ
fŀƲƄƤŀƋ-ƧŀƲƄƤŀƋчǪǷǢŀǷūƄƐǪчǷūǢǪūśǿǷчţƐǪǿǪǿƲчţŀƲчţƐūȖŀƧǿŀǪƐчǪūŜŀǢŀчǟūǢƐƼţƐƤчţŀƲч
ǷūǢǿƤǿǢϰч ǪūƋƐƲƄƄŀч ǪūŜŀǢŀч ƧŀƲƄǪǿƲƄч ţŀǟŀǷч śūǢţŀưǟŀƤч ǷūǢƋŀţŀǟч ǟūƲƐƲƄƤŀǷŀƲч ƤǿŀƧƐǷŀǪч ǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч
ŀƲƄƄŀǢŀƲчƐƲǷūǢƲŀƧч$b śчưŀǿǟǿƲчdūưūƲǷūǢƐŀƲϼfūưśŀƄŀϯ
cedilŀśūƧчͷϯͶчŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǟŀţŀчlaquoŀǪŀǢŀƲчlaquoǷǢŀǷūƄƐǪч
rƐƧŀƐчdƐƲūǢơŀч ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчƲƄƄŀǢŀƲчdϼfчưūǢǿǟŀƤŀƲчǪŀƧŀƋчǪŀǷǿч
Rdiquestч dūưūƲƤūǿ-wmacrч dūưūƲǷūǢƐŀƲч dūǿŀƲƄŀƲч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹϯч Rdiquestч
ƐƲƐч ơǿƄŀч ưūƲơŀţƐч Rdiquestч dūưūƲƤūǿ-IAcircч $ƐǢūƤǷƼǢŀǷч būƲţūǢŀƧч
ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲϯч Rdiquestч ƐƲƐч ţƐǪǿǪǿƲч ǿƲǷǿƤч ưūƲƄǿƤǿǢч ƤǿŀƧƐǷŀǪч
ƤƐƲūǢơŀчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчŀƲƄƄŀǢŀƲчǪūŜŀǢŀчƤǿŀƲǷƐǷŀǷƐƃϰчȝŀƲƄчţŀǟŀǷчǷūǢȗŀƤƐƧƐчƼƧūƋчŀǪǟūƤчƤƐƲūǢơŀчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч
ŀƲƄƄŀǢŀƲч ȝŀƲƄч ưūƧƐǟǿǷƐϱч Ћ͵Ќч ƤūǪūǪǿŀƐŀƲч ŀƲǷŀǢŀч ǟūǢūƲŜŀƲŀŀƲч ţūƲƄŀƲч ǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч ŀƲƄƄŀǢŀƲϰч ЋͶЌч
ūƃūƤǷƐȖƐǷŀǪч ǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч ƤūƄƐŀǷŀƲϰч ЋͷЌч ūɯǪƐūƲǪƐч ǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч ƤūƄƐŀǷŀƲч ţŀƲч ЋЌч ƤūǟŀǷǿƋŀƲч ǷūǢƋŀţŀǟч
ǢūƄǿƧŀǪƐϯч Rdiquestч ƐƲƐч ţƐǪǿǪǿƲч ţŀƧŀưч ǢŀƲƄƤŀч ưūưƼƲƐǷƼǢч ǟūǢƤūưśŀƲƄŀƲч ǿǟŀȝŀч ǟūƲƐƲƄƤŀǷŀƲч ƤǿŀƧƐǷŀǪч
ǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч ŀƲƄƄŀǢŀƲϯч laquoūƧŀƐƲч ƐǷǿϰч Rdiquestч ƐƲƐч śūǢǷǿơǿŀƲч ǿƲǷǿƤч ưūƲƄūǷŀƋǿƐч ƤƐƲūǢơŀч ǪŀǷǿŀƲч ƤūǢơŀч
dūưūƲǷūǢƐŀƲч rūƄŀǢŀϼfūưśŀƄŀч ţŀƧŀưч ƤūƄƐŀǷŀƲч ǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч ŀƲƄƄŀǢŀƲч ǪūŜŀǢŀч ƼǟǷƐưŀƧч ǪūśŀƄŀƐưŀƲŀч
ǷūǢŜŀƲǷǿưчţŀƧŀưчţƼƤǿưūƲчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчŀƲƄƄŀǢŀƲϯч
laquoŀǪŀǢŀƲчlaquoǷǢŀǷūƄƐǪчͺ
pƼƲūȖч
ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲч
ȝŀƲƄчƼǟǷƐưŀƧ
laquolaquoчͺϱчpƼƲūȖч ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчȝŀƲƄчƼǟǷƐưŀƧ dƼţū cedilŀǢƄūǷ poundūŀƧƐǪŀǪƐ ŀǟŀƐŀƲ ͺŀ- rƐƧŀƐчƤƐƲūǢơŀчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчŀƲƄƄŀǢŀƲчdϼf ͼͼ ͽͶϰ͵ͽ ͵ʹϰͻͺ ͺś- cedilƐƲƄƤŀǷчƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐчOslashUumlmacrcopyAcircǪƐǪǷūưчǟūƲƄŀƲƄƄŀǢŀƲ ͵ʹʹҗ ͵ʹʹҗ ͵ʹʹ ͺŜ-r ūǢǪūƲǷŀǪūчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲчǷŀǢƄūǷчǟūƲţŀǟŀǷŀƲчfiquest ͵ʹʹҗ ͵ͷͽϰͷͺҗ ͵Ͷʹ
ͺŀ- rƐƧŀƐчƤƐƲūǢơŀчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч
ŀƲƄƄŀǢŀƲчdϼf
89 LAKIN DJPb 2020
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KL didapatkan dengan menggabungkan 4 (empat) aspek dengan 13
(tiga belas) indikator sebagai berikut
1 Kesesuaian dengan Perencanaan dengan variabel sebagai berikut
a Revisi DIPA (bobot nilai 5)
Revisi DIPA adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan te-
lah disahkan dalam DIPA Revisi DIPA dilakukan oleh Satuan Kerja KL dalam rangka menyesuaikan
alokasi anggaran dengan kebutuhan Revisi DIPA merupakan salah satu sarana atau fasilitas untuk
menyesuaikan alokasi anggaran yang direncanakan sejak tahun lalu dengan perubahan kondisi saat
ini Revisi DIPA diharapkan mampu meningkatkan anggaran yang dapat diserap sesuai dengan target
yang telah direncanakan
Disisi lain tingginya frekuensi revisi DIPA dapat menghambat penyerapan anggaran karena menc-
erminkan adanya ketidaksesuaian ketersediaan anggaran dan kebutuhan dalam pelaksanaan ang-
garan yang berpengaruh pada tertundanya kegiatan yang telah rencanakan danatau efektivitas
pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan Semakin besar frekuensi revisi menunjukkan bahwa
perencanaan pelaksanaan kegiatan Satker dimaksud masih kurang matang sehingga dapat berdam-
pak pada rendahnya penyerapan anggaran Selain itu seringnya revisi dilakukan oleh suatu Satker
menunjukkan bahwa koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Satker tersebut be-
lum optimal dan berdampak pada terhambatnya penyerapan anggaran Sehingga revisi DIPA harus
dikendalikan agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan
berjalan secara optimal
Indikator Revisi DIPA dihitung dengan membandingkan jumlah revisi DIPA dalam kewenangan pagu
anggaran tetap dengan target revisi dalam satu kali dalam satu triwulan yang menurut Perdirjen
Perbendaharaan Nomor Per-03PB2018 adalah satu kali per triwulan Nilai indikator Revisi DIPA
dapat ditunjukan pada formulasi sebagai berikut
Rasio revisi DIPA triwulanan =
b Deviasi Halaman III DIPA (bobot nilai 5)
Halaman III DIPA memuat rencana penarikan dan penerimaan dana dari suatu Satker dalam satu
tahun yang dijabarkan secara bulanan yang menjadi alat dalam pengelolaan kas Secara kumulatif
rencana penarikan dana dapat menjadi acuan perencanaan manajemen kas Pemerintah Pelaksanaan
kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan direncanakan akan berdampak pada terbentuknya pola
penyerapan yang teratur dan dapat memberikan kepastian waktu dan jumlah penarikan dana se-
hingga perencanaan kas dapat dirumuskan dengan baik
Deviasi halaman III DIPA mengukur tingkat perbedaan antara perencanaan penarikan dana terhadap
realisasi setiap bulannya Besar kecilnya nilai deviasi Hal III DIPA menggambarkan tingkat keakuratan
KL dalam merencanakan pelaksanaan kegiatannya Rendahnya nilai deviasi Hal III DIPA menunjukan
bahwa rencana kegiatan KL terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan Se-
baliknya apabila nilai deviasi Hal III DIPA tinggi menunjukan tidak terlaksananya kegiatan satuan ker-
ja KL sebagaimana rencana waktu yang telah ditetapkan
LAKIN DJPb 2020 90
Nilai Indikator Halaman III DIPA dihitung dalam dua tahap sebagai berikut
Deviasi Halaman III DIPA bulan ke-n
Selanjutnya dihitung nilai IKPA Deviasi Hal III DIPA bulan ke-n
IKPA DevDIPAn =
c Pagu Minus (bobot nilai 5)
Prinsip pengeluaran negara atas dana APBN yaitu bahwa kegiatan belanja tidak dapat dilaksanakan
jika alokasi dana tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA Namun khusus untuk Belanja
Pegawai berupa Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Gaji dapat dilakukan melampaui pagu yang
tertuang dalam DIPA sebelum dilakukan revisi DIPA terlebih dahulu sehingga dimungkinkan realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Gaji melewati pagu (pagu minus)
Apabila diperkirakan akan terjadi pagu minus KPA dapat segera melakukan revisi pergeseran untuk
menghindari pagu minus tersebut sebelum tahun anggaran berakhir Adanya pagu minus sampai
dengan akhir tahun anggaran dapat mengindikasikan perencanaan anggaran pada satker tersebut
belum dilakukan secara optimal Indikator pagu minus hanya dipergunakan pada pengukuran kinerja
pelaksanaan anggaran triwulan IV Formulanya sebagai berikut
Nilai IKPA Pagu Minus = 100 ndash Rasio Pagu Minus di mana
Rasio pagu minus =
2 Kepatuhan Terhadap Regulasi dengan indikator sebagai berikut
a Indikator Pengelolaan UP dan TUP (bobot nilai 8)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190PMK052012 jo PMK 178PMK052018 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara prinsip
dalam pembayaran adalah dengan mekanisme pembayaran secara langsung (LS) kepada penyedia
barangjasa atau Bendahara Pengeluaranpihak lainnya yang berhak menerima pembayaran Namun
apabila pembayaran secara LS tersebut tidak dapat dilakukan maka pembayaran tagihan kepada
penerima hak dilakukan dengan Uang Persediaan (UP) maupun Tambahan Uang Persediaan (TUP)
Pada awal tahun anggaran Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan kebutuhan UP
kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam satu bulan UP tersebut merupakan uang
muka kerja dari Kuasa BUN (KPPN) kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan
penggantiannya (revolving) Revolving GUP dapat dilakukan ketika UP telah digunakan sebesar 50
Pengelolaan UP suatu satuan kerja dapat dijadikan sebagai salah satu parameter kesesuaian
besarnya UP yang dikelola oleh satuan kerja dengan norma waktu pengajuan GUP selama satu bulan
Hal ini sejalan dengan program pengurangan outstanding UP sehingga idle cash pada bendahara akan
semakin berkurang
Sementara itu Satker juga dapat mengajukan permohonan TUP apabila terdapat kebutuhan pem-
bayaran mendesak yang melebihi besaran UP biasa Apabila permohonan disetujui maka sebagaima-
na pertanggungjawaban UP dalam jangka 1 bulan setelah TUP diterima Satker harus memper-
tanggungjawabkannya ke KPPN
91 LAKIN DJPb 2020
Selain itu Indikator Pengelolaan UP dan TUP juga mempertimbangkan sisa dana UP dan TUP yang
belum disetor pada akhir tahun (31 Desember) sebagai penalti nilai kinerja (mengubah status tepat
waktu menjadi terlambat untuk pertanggungjawaban UP dan TUP terakhir) Formulanya adalah se-
bagai berikut
b Indikator Penyampaian LPJ Bendahara (bobot nilai 5)
Bendahara Pengeluaran merupakan pejabat perbendaharaan yang secara fungsional bertanggung
jawab kepada Kuasa BUN dan secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh uangsurat berharga
yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN Bendahara Pengeluaran wajib menyusun Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) setiap bulan atas uangsurat berharga yang dikelolanya LPJ tersebut
disusun berdasarkan pembukuan Bendahara yang telah direkonsiliasi dengan Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran (UAKPA) LPJ yang disusun oleh Bendahara Pengeluaran yang benar tersebut
disampaikan kepada KPPN setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya LPJ tersebut
akan diverifikasi kebenarannya oleh KPPN
Tingkat ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara suatu Satker dapat dijadikan sebagai salah
satu indikator kinerja pelaksanaan APBN Satker karena dapat menunjukkan tingkat kepatuhan
pelaksanaan penatausahaan transaksi-transaksi APBN yang melalui Bendahara Bendahara
Pengeluaran Formulanya sebagai berikut
c Indikator Penyampaian Data Kontrak (bobot nilai 15)
Data kontrak diperlukan untuk memastikan komitmen yang telah dibuat pemerintah telah dica-
dangkan dan tersedia dananya sehingga dapat dibayarkan pada saat Satker mengajukan permintaan
pembayarannya Data Kontrak yang memuat ringkasan mengenai kontrakperikatan yang dilakukan
oleh Satker dengan pihak ketiga wajib dilaporkan kepada KPPN paling lambat lima hari kerja
setelah kontrakperikatan tersebut ditandatangani Kewajiban Satker tersebut diatur dalam Pera-
turan Menteri Keuangan Nomor 190PMK052012 jo PMK 178PMK052018 tentang Tata Cara Pem-
bayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN
Data kontrak diperlukan untuk memastikan komitmen yang telah dibuat pemerintah telah dica-
dangkan dan tersedia dananya sehingga dapat dibayarkan pada saat Satker mengajukan permintaan
pembayarannya Semakin meningkatnya frekuensi ketepatan waktu penyampaian data kontrak dari
Satker ke KPPN akan mendorong kinerja pelaksanaan APBN yang semakin baik Data kontrak yang
digunakan dalam perhitungan IKPA adalah data tanggal verifikasi oleh KPPN Formulanya sebagai
berikut
LAKIN DJPb 2020 92
c Indikator Dispensasi SPM (bobot nilai 5)
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan APBN pada saat menjelang akhir tahun anggaran telah diatur
batas waktu penyampaian SPM ke KPPN sesuai dengan masing-masing jenis SPM dan tahapan
penyelesaian pekerjaan Pembagian batas waktu tersebut terutama ditujukan untuk kelancaran
penyelesaian pembayaran dan optimalisasi penyediaan kas Kepatuhan satuan kerja terhadap jadwal
penyampaian SPM tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pelaksanaan kegiatan dan
perencanaan penarikan dana dilakukan secara efektif dan efisien sehingga mendukung kelancaran
pelaksanaan APBN khususnya menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran
Terdapat kekhususan terhadap pelaksanaan pekerjaan dalam penanganan bencana alam adanya
kondisi kahar (force majeur) dan pemilihan kepala daerah serentak satker dapat mengajukan
dispensasipengajuan SPM diluar jadwal yang telah ditentukan Namun terdapat juga kondisi tertentu
berdasarkan surat pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menyebabkan satker
menyampaikan dispensasi pengajuan SPM Adanya pengajuan karena kondisi tertentu tersebut dapat
mengindikasikan kurang disiplinnya suatu
satker mematuhi ketentuan-ketentuan
pelaksanaan APBN
Capaian IKPA Indikator Dipensasi SPM dihi-
tung berdasarkan kategori jumlah SPM yang
mendapatkan dispensasi yakni
3 Efektifivitas Pelaksanaan Kegiatan dengan indikator sebagai berikut
a Indikator Penyelesaian Tagihan (bobot nilai 12)
Time frame penyelesaian tagihan atas beban APBN berdasarkan PMK 190 adalah 17 hari kerja yang
dibagi dalam empat tahap yaitu 5 hari kerja untuk proses antara BAST sampai dengan tagihan dari
pihak ketiga disampaikan kepada satker 5 hari kerja untuk proses dari tagihan pihak ketiga menjadi
SPP 5 hari kerja untuk proses dari SPP menjadi SPM untuk disampaikan ke KPPN dan 2 hari kerja
untuk proses dari SPM menjadi SP2D Tagihan tepat waktu adalah jika SP2D telah terbit 17 hari kerja
sejak tanggal BAST Jika lebih dari 17 hari kerja maka dinyatakan terlambat Tim e fram e penyelesaian
tagihan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu parameter kinerja pelaksanaan anggaran Se-
makin tinggi frekuensi penyelesaian tagihan suatu Satker melebihi jangka waktu total tujuh belas hari
kerja maka mengindikasikan rendahnya kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Satker tersebut For-
mulanya sebagai
berikut
b Indikator Penyerapan Anggaran (bobot nilai 15)
Anggaran yang dialokasikan pada Satker merupakan instrumen untuk mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsinya masing-masing Sebagai salah satu indikator kinerja pelaksanaan angaran ting-
kat realisasi penyerapan anggaran memang masih menjadi rujukan utama pengukuran kinerja
pelaksanaan anggaran mengingat sampai dengan saat ini realisasi penyerapan anggaran masih
menjadi fokus perhatian belanja pemerintah dan mencerminkan progress pelaksanaan kegiatan pada
KL
Subkriteria Nilai 0 SPM 100
1 - 5 SPM 95 6 - 10 SPM 90 11 - 20 SPM 85 gt 20 SPM 80
93 LAKIN DJPb 2020
Setiap dana yang dialokasikan harus digunakan secara optimal agar belanja pemerintah dapat
memberikan manfaat Penyerapan anggaran yang optimal bukan hanya memperhatikan persentase
realisasi melainkan juga pada periodewaktu realisasi anggaran tersebut Realisasi anggaran yang
bertumpu di akhir tahun berdampak pada berkurangnya multiplier effect atas belanja pemerintah
pada tahun anggaran berkenaan Target penyerapan anggaran Triwulan 1 = 15 Triwulan 2 = 40
Triwulan 3 = 60 dan Triwulan 4 = 90 Formulanya dihitung dalam dua tahap sebagai berikut
Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwu-
lanan (NKPAn)
Setelah memperoleh NKPAn maka Nilai IKPA Penyerapan Anggaran
dapat dihitung dengan formula berikut
c Indikator Retur SP2D (bobot nilai 5)
Retur SP2D adalah penolakanpengembalian atas pemindahbukuan danatau transfer pencairan
APBN dari BankKantor Pos Penerima kepada BankKantor Pos Pengirim Retur SP2D mengakibat-
kan adanya utang negara kepada pihak ketiga dan terlambatnya manfaat yang diterima pihak yang
berhak mendapatkan pembayaran
Penyebab retur SP2D antara lain kesalahanperbedaan namanomor rekening pada SP2D dengan
data perbankan Selain itu kesalahan dalam penulisan nama bank penerima rekening tidak aktif
tutuppasif juga sering menjadi penyebab retur Pada prinsipnya retur terjadi sebagai akibat
lemahnya verifikasi data supplier dan tidak akuratnya penginputan data rekening yang dilakukan
oleh Satker ke dalam data supplier Formulanya se-
bagai berikut
4 Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan dengan indikator sebagai berikut
a Indikator Renkas (bobot nilai 5)
KPA menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian untuk semua jenis SPM yang nilainya
masuk dalam klasifikasi transaksi besar sebagai informasi kepada Bendahara Umum Negara atau
Kuasa Bendahara Umum Negara dengan tujuan pengelolaan likuiditas kas negara berdasarkan Per-
aturan Menteri Keuangan Nomor 197PMK052017 RenkasRPD harian wajib disampaikan ke KPPN
5 hari kerja sebelum SPM diajukan ke KPPN untuk transaksi dengan nilai kotor lebih dari 1 milyar
10 hari kerja sebelum SPM diajukan ke KPPN untuk transaksi 500 milyar atau lebih Dan 15 hari ker-
ja sebelum SPM diajukan ke KPPN untuk transaksi 1 triliun atau lebih
Ketepatan waktu penyampaian RPD Harian merupakan salah satu parameter kinerja pelaksanaan
anggaran suatu satker karena di satu sisi mendukung tata kelola manajemen kas yang efektif bagi
Bendahara Umum Negara dan di sisi lain menunjukkan perencanaan kegiatan dan perencanaan
penarikan dana pada satker
tersebut telah disusun secara
matang Formulanya sebagai
berikut
LAKIN DJPb 2020 94
b Indikator Kesalahan SPM (bobot nilai 5)
Satker KL mengajukan tagihan atas beban APBN dengan menerbitkan SPM yang disampaikan ke
KPPN KPPN melakukan verifikasi terhadap SPM tersebut untuk diterbitkan SP2D yang menjadi da-
sar pembayaran kepada pihak ketiga Jika terdapat berkas SPM yang tidak lengkap danatau kesala-
han ADK SPM maka SPM yang diajukan Satker ditolak oleh KPPN sehingga harus diperbaiki terlebih
dahulu oleh Satker agar dapat dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga Kesalahan tersebut me-
nyebabkan tertundanya pembayaran kepada pihak ketiga yang akhirnya berdampak pada tingkat
realisasi anggaran
Formulanya sebagai
berikut
Dengan kategori rasio sebagai berikut
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KL tahun 2020 kemudian dihitung sebagai berikut
IKU tersebut pada tahun 2020 mempunyai target 88 dengan periode pelaporan triwulanan
Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka
semakin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan average (realisasi yang
digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan) Target tersebut lebih tinggi dari
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan tahun 2015-2019 untuk tahun 2019
sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-239PB2015
tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2015-2019
Realisasi IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KL Tahun 2020 adalah 9219 Nilai tersebut
diperoleh dari rata-rata nilai kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2020 secara triwulanan yaitu pada
periode triwulan III dan IV dikarenakan pada periode triwulan I dan II tahun 2020 dilaksanakan
relaksasi perhitungan IKPA Capaian pada periode triwulan III dan Triwulan IV masing-masing adalah
sebesar 9413 untuk Triwulan III dan sebesar 9025 untuk triwulan IV Penjelasan detail capaian IKU
IKPA di Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut
1) Triwulan I dan II
Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-258PB2020 tanggal 23 Maret
2020 hal Kebijakan Relaksasi Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020
pada Aplikasi OM-SPAN dinyatakan bahwa sehubungan dengan langkah antisipatif terhadap
penyesuaian kebijakan pelaksanaan anggaran belanja KL akibat kondisi kahar (forcemajeure) yang
disebabkan oleh risiko penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka dalam rangka
men-dukung kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran KL untuk percepatan
penanganan COVID-19 maka penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2020
pada Aplikasi OMSPAN tidak dilakukan sampai dengan batas waktu yang akan diatur lebih lanjut
Subkriteria Nilai 0 100
gt000 - 150 95
gt 150 - 300 90
gt 300 - 500 85
gt 500 80
Nilai Kinerja Pelaksanaan = IKPA = [5 (REV) + 5 (HAL3) + 5 (RTR) + 15 (REAL) + 12 (TAG) + 5 (SPM)
+ 5 (RPD) + 15 (KTR) + 8 (PUP) + 5 (LPJ) + 5 (DSPM) + 5 (MIN)] x 100
ϵϱgtltEWďϮϬϮϬ
Sehubungan dengan hal tersebut maka perhitungan IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA
untuk periode triwulan I dan II tahun 2020 dinyatakan NA
ͶЌ cedilǢƐȗǿƧŀƲчRRRчţŀƲчcedilǢƐȗǿƧŀƲчROuml
ūǢţŀǪŀǢƤŀƲчlaquoǿǢŀǷч$ƐǢơūƲч ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчrƼưƼǢчlaquo-ͺ͵ϼ ϼͶʹͶʹчǷŀƲƄƄŀƧч͵ͻчbǿƧƐчͶʹͶʹчƋŀƧч
ūƲƐƧŀƐŀƲчRd чdϼfчcedilǢƐȗǿƧŀƲчRRRчţŀƲчROumlчǟŀţŀчǟƧƐƤŀǪƐчplaquo rϰчưŀƤŀчǟŀţŀчǟūǢƐƼţūчcedilǢƐȗǿƧŀƲчRRRчţŀƲчROumlч
ǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчţƐƧŀƤǿƤŀƲчǟūǢƋƐǷǿƲƄŀƲчRdiquestчrƐƧŀƐчdƐƲūǢơŀч ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчƲƄƄŀǢŀƲчdϼfчţūƲƄŀƲчͶчƐƲţƐƤŀǷƼǢч
ȝŀƲƄчưŀǪƐƋчţƐƧŀƤǿƤŀƲчǢūƧŀƤǪŀǪƐчȝŀƐǷǿчpoundūȖƐǪƐч$R чţŀƲч$ūȖƐŀǪƐчMŀƧŀưŀƲчRRRч$R ϯчŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǿƲǷǿƤч
ƤūţǿŀчcedilǢƐȗǿƧŀƲчǷūǢǪūśǿǷчŀţŀƧŀƋчǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷϱч
ŀЌ cedilǢƐȗǿƧŀƲчRRR
śЌ cedilǢƐȗǿƧŀƲчROuml
$ūƲƄŀƲч ţūưƐƤƐŀƲϰч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч Rdiquestч rƐƧŀƐч dƐƲūǢơŀч ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч ƲƄƄŀǢŀƲч dϼfч ǷūƧŀƋч ưūưūƲǿƋƐч ǷŀǢƄūǷч
ǪūśŀƄŀƐưŀƲŀчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчţŀƧŀưчdƼƲǷǢŀƤчdƐƲūǢơŀчdūưūƲǷūǢƐŀƲчdūǿŀƲƄŀƲчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹϯч ūưūƲǿƋŀƲч
ǷŀǢƄūǷчǷūǢǪūśǿǷчǪūŜŀǢŀчǷǢƐȗǿƧŀƲŀƲчţŀǟŀǷчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷϱ
cedilϼpound cedilȗч͵ cedilȗчͶ laquoưǷч͵ cedilȗчͷ laquoţϯчcedilȗчͷ cedilȗч Yacute-Ͷʹ cedilŀǢƄūǷч rϼ rϼ rϼ ͼͼ ͼͼ ͼͼ ͼͼ poundūŀƧƐǪŀǪƐ - - - ͽϰ͵ͷ ͽϰ͵ͷ ͽʹϰͶ ͽͶϰ͵ͽ ŀǟŀƐŀƲ - - - ͵ʹͺϰͽͻ ͵ʹͺϰͽͻ ͵ʹͶϰͺ ͵ʹϰͻͺ
rƼ ǪǟūƤ RƲţƐƤŀǷƼǢ rƐƧŀƐ ƼśƼǷ rƐƧŀƐ
͵ϯ dūǪūǪǿŀƐŀƲчţūƲƄŀƲчǟūǢūƲŜŀƲŀŀƲ
poundūȖƐǪƐч$R чЋpoundOumlЌ $ūȖƐŀǪƐчMŀƧŀưŀƲчRRRч$R чЋMfͷЌ ŀƄǿчpƐƲǿǪчЋpRrЌ
͵ʹʹ ͼͻϰͽͼ ͽͽϰ͵ͷ
җ җ җ
- -
ϰͽͺ
Ͷϯ ƃūƤǷƐȖƐǷŀǪч ūƧŀƤǪŀЙƲŀŀƲчƲƄƄŀǢŀƲ
poundūǷǿǢчlaquo Ͷ$чЋpoundcedilpoundЌ ūƲȝūǢŀǟŀƲчƲƄƄŀǢŀƲчЋpoundfЌ ūƲȝūƧūǪŀƐŀƲчcedilŀƄƐƋŀƲчЋcedilFЌ dƼƲɯǢưŀǪƐчŀǟŀƐŀƲчǿǷǟǿǷчЋdЌ
ͽͽϰͺʹ ͽͽϰͼ ͽͻϰʹͼ ͽͻϰͷͷ
җ ͵җ ͵Ͷҗ ͵ʹҗ
ϰͽͼ ͵ϰͽͶ ͵͵ϰͺ ͽϰͻͷ
ͷϯ ɯǪƐūƲǪƐч ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчdūƄƐŀǷŀƲ
ūƲƄūưśŀƧƐŀƲϼdūǪŀƧŀƋŀƲчlaquo pчЋlaquo pЌ poundūƲƤŀǪчЋpound $Ќ
ͼʹϰʹʹ ͽͻϰͺʹ
җ җ
͵Ͷϰʹͽ ϰͼͼ
ϯ dūǟŀǷǿƋŀƲчǷūǢƋŀţŀǟчǢūƄǿƧŀǪƐ
$ŀǷŀчdƼƲǷǢŀƤчЋdcedilpoundЌ ūƲƄūƧƼƧŀŀƲчiquest чЋ iquest Ќ poundūƤƼƲчf bчЋf bЌ $ƐǪǟūƲǪŀǪƐч ūƲȝŀưǟŀƐŀƲчlaquo pчЋ$ laquopЌ
ͼʹϰͻ ͽϰͷͺ ͽͽϰͶʹ ͵ʹʹ
͵җ ͼҗ җ җ
͵Ͷϰʹͽ ͻϰ ϰͽͺ
biquestpfM ͽϰ͵ͷ
rƼ ǪǟūƤ RƲţƐƤŀǷƼǢ rƐƧŀƐ ƼśƼǷ rƐƧŀƐ
͵ϯ dūǪūǪǿŀƐŀƲчţūƲƄŀƲчǟūǢūƲŜŀƲŀŀƲ
poundūȖƐǪƐч$R чЋpoundOumlЌ $ūȖƐŀǪƐчMŀƧŀưŀƲчRRRч$R чЋMfͷЌ ŀƄǿчpƐƲǿǪчЋpRrЌ
͵ʹʹ ͼͷϰͷ ͽͽϰ͵
җ җ җ
- -
ϰͽͼ
Ͷϯ ƃūƤǷƐȖƐǷŀǪч ūƧŀƤǪŀЙƲŀŀƲчƲƄƄŀǢŀƲ
poundūǷǿǢчlaquo Ͷ$чЋpoundcedilpoundЌ ūƲȝūǢŀǟŀƲчƲƄƄŀǢŀƲчЋpoundfЌ ūƲȝūƧūǪŀƐŀƲчcedilŀƄƐƋŀƲчЋcedilFЌ dƼƲɯǢưŀǪƐчŀǟŀƐŀƲчǿǷǟǿǷчЋdЌ
ͽͽϰͺͺ ͵ʹʹ ͽͼϰͺͼ ͺϰʹͶ
җ ͵җ ͵Ͷҗ ͵ʹҗ
ϰͽͼ ͵
͵͵ϰͼ ͺϰʹ
ͷϯ ɯǪƐūƲǪƐч ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчdūƄƐŀǷŀƲ
ūƲƄūưśŀƧƐŀƲϼdūǪŀƧŀƋŀƲчlaquo pчЋlaquo pЌ poundūƲƤŀǪчЋpound $Ќ
ͼϰʹʹ ͽͻϰͺ
җ җ
ϰͶ ϰͼͼ
ϯ dūǟŀǷǿƋŀƲчǷūǢƋŀţŀǟчǢūƄǿƧŀǪƐ
$ŀǷŀчdƼƲǷǢŀƤчЋdcedilpoundЌ ūƲƄūƧƼƧŀŀƲчiquest чЋ iquest Ќ poundūƤƼƲчf bчЋf bЌ $ƐǪǟūƲǪŀǪƐч ūƲȝŀưǟŀƐŀƲчlaquo pчЋ$ laquopЌ
ͼϰͼͷ ͽϰͷ ͺͻϰͷ͵ ͵ʹʹ
͵җ ͼҗ җ җ
͵Ͷϰͼͻ ͻϰ ͷϰͷͻ
biquestpfM ͽʹϰͶ
LAKIN DJPb 2020 96
Berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa selain telah memenuhi target tahunannya pada
tahun 2020 capaian IKU tersebut juga telah memenuhi target triwulanannya Perbandingan
realisasi IKU tersebut dengan realisasi tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat ditunjukkan sebagai
berikut
Dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-
2019 dan RPJMN Tahun 2015-2019 maka pemenuhan target IKU kinerja pelaksanaan anggaran KL
untuk lima tahun terakhir dapat ditunjukkan sebagai berikut
Dari tabel tersebut ditunjukkan bahwa realisasi IKU tersebut dari tahun 2016 sampai dengan tahun
2020 selalu memenuhi target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja maupun Renstra
Meskipun target IKU tercapai terdapat beberapa hal dianggap membuat capaian IKU tersebut
kurang optimal dan menjadi tantangan di antaranya
1) Pola penyerapan anggaran yang kurang proporsional dan menumpuk di akhir tahun terutama
terkait dengan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran serta pembatalanpenundaan
pelaksanaan programkegiatan karena dampak Covid-19
2) PengembalianKesalahan SPM yang masih banyak yang sebagian besar disebabkan oleh pe-
nolakan karena kesalahan pada data supplier
3) Rendahnya akurasi satker KL dalam merencanakan penggunaan dana yang menyebabkan nilai
deviasi halaman III DIPA menurun kondisi ini berdampak pada manajemen kas pemerintah yang
tidak optimal
4) Rendahnya pengunggahan data capaian output disebabkan oleh masih terfokusnya perhatian
stakeholder (satker KL) pada proses penyelesaian pekerjaankegiatan pertanggungjawaban bel-
anja pada akhir tahun
Dengan demikian dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam optimalisasi pencapaian
kinerja pelaksanaan anggaran antara lain
1) Perubahan kebijakan pelaksanaan programkegiatan KementerianLembaga
Tahun Q1 Q2 Smt1 Q3 Sd Q3 Q4 Y 2016 7860 8514 8187 8022 8132 9050 8362 2017 8665 8537 8601 8381 8528 9247 8708 2018 8730 8628 8679 8873 8744 8893 8781 2019 9565 9420 9493 9483 9489 9596 9516 2020 - - - 9413 9413 9025 9219
TARGETREALISASI TAHUN IKU
2016 2017 2018 2019 2020
IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KL
Target IKU pada Renstra Kemenkeu 2015-2019 75 75 80 80 -
Target IKU pada Renstra DJPb 2015-2019 75 75 80 80 -
Target IKU pada Renstra Kemenkeu 2020-2024 - - - - 802
Target IKU pada Renstra DJPb 2020-2024 - - - - 88
Target IKU pada Kontrak Kinerja (KK) DJPb 75 75 80 88 88
Realisasi IKU 8362 8708 8781 9516 9219
97 LAKIN DJPb 2020
2) Kepatuhanketertibandisiplin satker yang masih rendah dalam menginput data supplier dengan
benar dan valid berdasarkan data dukung (Rekening Koran dan atau NPWP)
3) Tidak konsistennya KL dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan
4) Fokus perhatian stakeholder (satker KL) masih berada pada proses penyelesaian pekerjaan
kegiatan pertanggungjawaban belanja pada akhir tahun
Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam
pencapaian IKU tersebut yaitu
1) Menerbitkan dan menyampaikan surat langkah-langkah strategis peningkatan kualitas kinerja
pelaksanaan anggaran Tahun 2019 kepada KL Kanwil dan KPPN terdiri dari
a) Surat Menkeu Nomor S-837MK052019 tanggal 22 Nov 2019 hal Langkah-langkah Strategis
Pelaksanaan Anggaran KL TA 2020
b) Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-1827PB2019 tanggal 3 Des 2019 hal Tindak Lanjut
Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran KL TA 2020 dan
c) Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan Nomor ND-984PB2019 tgl 4 Des 2019 hal Petunjuk Teknis
Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran KL TA 2020 pada Kanwil DJPb dan KPPN
2) Melaksanakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) setiap triwulan (sebelum pandemi)
dan secara bulanan mulai bulan Agustus untuk mengawal pelaksanaan Program PC-PEN dengan
rincian sebagai berikut
a) Bulan Desember 2019 dan Januari 2020 sesuai dengan Undangan Direktur PA Nomor UND-422
PB22019 tanggal 23 Des 2019 hal Undangan Kegiatan EPA Triwulan IV Tahun 2019
b) Bulan Maret 2020 sesuai dengan Undangan Direktur PA Nomor S-38PB22020 tanggal 19 Feb
2020 hal Undangan Kegiatan EPA Triwulan I 2020
c) Bulan Mei 2020 sesuai dengan Undangan Direktur PA Nomor S-90PB22020 tanggal 11 Mei
2020 hal Undangan Kegiatan EPA Triwulan II
d) Bulan Agustus 2020 sesuai undangan Direktur PA UND-161PB22020 tanggal 5 Agust 2020 hal
Undangan Kegiatan EPA Bulan Agustus (Triwulan III) Tahun 2020
e) Bulan September 2020 sesuai dengan Undangan Direktur PA Nomor UND-195PB22020 tang-
gal 20 Sep 2020 hal Undangan EPA Triwulan III (September 2020)
f) Bulan Oktober 2020 sesuai dengan Undangan Direktur PA Nomor UND-217PB22020 tanggal
20 Okt 2020 hal Undangan EPA bulan Oktober 2020
g) Bulan November 2020 sesuai dengan Undangan Direktur PA Nomor UND-238PB22020 tang-
gal 23 November 2020 hal Undangan EPA bulan November 2020
3 Pengembangan aplikasi OM SPAN untuk mendukung monitoring dan perhitungan capaian IKPA
secara otomatis sesuai reformulasi IKPA berdasarkan PER-4PB2020 maupun relaksasi dan
reaktivasi penilaian untuk mendukung akselerasi penyerapan anggaran PC-PEN
4 Penyempurnaan tools monev pelaksanaan anggaran pada aplikasi Monitoring dan Evaluasi Budget
Execution (MEBE) untuk memonitor perkembangan realisasi anggaran dan mendukung
pelaksanaan kegiatan EPA secara rutin
Rekomendasi rencana aksi terkait pencapaian IKU tersebut pada tahun 2021 antara lain
1 Melaksanakan EPA Bulanan dengan mengundang KL untuk memastikan langkah-langkah
strate-gis berjalan dengan optimal terutama Program Pemulihan Ekonomi Nasional
2 Melaksanakan Spending Review untuk evaluasi dalam rangka perbaikan kebijakan dan alokasi
anggaran tahun 2019 (pada bulan Januari 2019)
LAKIN DJPb 2020 98
Dalam rangka untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan
penganggaran pada awal tahun 2020 Bappenas bekerja
sama dengan Kementerian Keuangan melaksanakan
reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran negara yang bertujuan untuk mengatasi
permasalahan-permasalahan dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya diantaranya
1 Ketidaksinkronan Program pada belanja pusat dan daerah sehingga pencapaian kinerjanya tidak opti-
mal
2 Perbedaaan Program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran sehingga sulit
dikonsolidasikan
3 Rumusan nomenklatur Program dan Outcome dari sebuah program tidak terlihat dan bersifat norma-
tive
4 Publik sulit memahami informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan
dan penganggaran
5 Penerapan konsep ADIK (Arsitektur dan Informasi Kinerja) tidak menghasilkan peningkatan kualitas
rumusan output dan berkurangnya jumlah Output sebaliknya karena setiap satker harus men-
gusulkan output-nya untuk menunjukan keberadaannya maka banyak dihasilkan output-output keci
yang tidak riil dan bukan merupakan produk final yang diterima oleh masyarakat
Untuk itu maka disusun Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang diharapkan dapat
mengatasi kelemahan dari kebijakan dan sistem perencanaan dan penganggaran yang telah
diimplementasikan sebelumnya khususnya untuk rumusan kegiatan dan keluaran
Tujuan RSPP KementerianLembaga diantaranya adalah untuk
1 Mewujudkan implementasi kebijakan money follow program
2 Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja
3 Mengurangi terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan antar KL
4 Meningkatkan keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan doku-
men penganggaraan
5 Menyusun informasi kinerja perencanaan dan penganggaran yang mudah dipahami oleh publik
6 Menerapkan konsep value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksa-
naannya
7 Meningkatkan integrasi belanja antar KL dan belanja Pusat-Daerah
8 Mewujudkan keterkaitan dan keselarasan antara Visi Misi Presiden Fokus pembangunan 7 Agenda
Pembangunan Tugas dan Fungsi KL dan Daerah
9 Mewujudkan keselarasan rumusan nomenklatur program kegiatan keluaranoutput kegiatan yang
mencerminkan ldquoreal workrdquo
Menindaklanjuti rencana kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran tersebut
Kementerian Keuangan menyiapkan kebijakan pelaksanaan dan sistem informasi perencanaan dan
penganggarannya yang dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa unit eselon I di lingkungan
Kemenkeu yaitu Ditjen Anggaran Ditjen perbendaharaan Setjen Kemenkeu dan Inspektorat Jenderal
IKU Tingkat implementasi redesign sistem penganggaran bertujuan untuk memastikan redesign
penganggaran lingkup Kemenkeu maupun KL dapat dilaksanakan secara tepat waktu Untuk DJPb IKU
ini mengukur ketercapaian atas komponen sebagai berikut
6b-CP Tingkat implementasi redesign
sistem penganggaran
99 LAKIN DJPb 2020
Persentase penyesuaian peraturan
Output Penyesuaian peraturan tergantung dari arahan pimpinanbterkait kedalaman penyusunan desain
anggaran yang baru Apabila dari arahan tersebut berimplikasi tidak perlu diubahnya peraturan maka
capaian komponen ini NA
Persentase penyesuaian aplikasi
Output Penyesuaian aplikasi SAKTI CW SPAN Satu Anggaran
Formula IKU
Tingkat implementasi = (Nilai 1 times 40) + (Nilai 2 times 60)
Target IKU Tingkat implementasi redesign sistem penganggaran untuk tahun 2020 pada Kontrak Kinerja
Kemenkeu-One DJPb sebesar 100 Realisasi capaian IKU ini di tahun 2020 sebesar 100 dan dicapai
pada triwulan II tahun 2020
Pengembangan Sistem Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran melalui Aplikasi SAKTI
Sistem informasi aplikasi untuk penerapan RSPP dilakukan melalui pengembangan pada Aplikasi
SAKTI Modul Penganggaran yang dilaksanakan oleh Direktorat SITP Ditjen Perbendaharaan Pengem-
bangan dimulai dengan penyusunan desainrancangan arsitektur penganggaran sebagai berikut
Serta penyusunan timeline penyelesaian pengembangan Aplikasi SAKTI sebagai bagian dari implementasi
RSPP tahun 2020 sebagai berikut
LAKIN DJPb 2020 100
Pemenuhan atas milestone implementasi RSPP tahun 2020 dibahas secara mingguan dalam ldquoWeekly
Meeting RSPP dan Implementasi SAKTI Tahun 2020rdquo yang dipimpin langsung oleh Staf Ahli Bidang OBTI
dan Staf Khusus Bidang Sistem Informasi dan TI yang dihadiri pula oleh Staf Ahli Bidang Pengeluaran
Negara serta perwakilan dari masing-masing unit eselon I yang terkait (DJPb DJA Itjen Pusintek dan
CTO)
Untuk menyelaraskan dengan jadwal siklus penyusunan APBN TA 2021 serta untuk menjalin sinergi
dengan unit eselon I terkait lain di lingkup Kemenkeu maka jadwal pengembangan RSPP menyesuaikan
dengan timeline penyusunan APBN tahun 2020 sebagai berikut
Sebagai pedoman untuk pelaksanaan RSPP telah diterbitkan Surat Edaran Bersama Menteri PPN
Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan NoS-122MK22020 tanggal 24 Juni 2020 hal Pedoman
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang digunakan sebagai panduan dalam penyusunan
dan penelaahan Renja KL dan RKA KL mulai tahun anggaran 2021
No Uraian Kegiatan Waktu
1 Penetapan Daftar Program TA 2021 dan Pagu Indikatif TA 2021 8 Mei 2020
2 Koordinasi dan Konsolidasi RSP secara continue dalam ldquoWeekly Meeting SAKTIrdquo Struktur Anggaran Sistem IT dll
April-Juni 2020
3 Trilateral Meeting dalam rangka Penelaahan Rancangan Renja KL dan Pagu Ang-garan menggunakan Struktur AnggaranNomenklatur hasil RSP
M I ndash II Juni 2020
4 Perumusan draf SuratSurat Edaran Bersama Dirjen Anggaran dan Deputi Penda-naan Pembangunan tentang Pedoman penyusunan KRO dan RO
9 Juni 2020
5 Penetapan SuratSurat Edaran Bersama tentang panduan penyusunan KRORO da-lam rangka Penyusunan Renja KL TA 2021
M III Juni 2020
6 Trilateral Meeting Lanjutan dalam rangka Penelaahan Rancangan Renja KL dan Pa-gu Anggaran menggunakan Struktur AnggaranNomenklatur hasil RSP
M II ndash III 2020
7 Pengalokasian anggaran menurut program (sesuai daftar program hasil RSP) dalam rangka penyusunan rancangan Pagu Anggaran KL
M IV Juni 2020
8 Surat Bersama Menkeu dan Menteri PPN kepada KL tentang Pagu Anggaran (Menggunakan Daftar Program Tahun 2021 Hasil RSP)
M I Juli 2020
9 Penetapan PMK tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL dan Penyusu-nan Penelaahan Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun 2021 (Mengakomodir RSP)
M I Juli 2020
10 Penetapan PMK tentang Standar Biaya Keluaran TA 2021 (Mengakomodir RSP) M II Juli 2020
11 Penyusunan RKA-KL berdasarkan RKP dan Surat Bersama Menteri PPN dan Men-keu Renja-KL serta Daftar Program Tahun 2021 dan KRORO hasil RSP
M II ndash III Juli 2020
12 Penelaahan RKA-KL yang telah disusun dengan menggunakan struktur anggarannomenklatur hasil RSP
M III - M IV Juli 2020
13 Penyusunan RUU APBN beserta NK RAPBN 2019 (mengatur dan mengakomodir hasil RSP)
Mei ndash M III Okt 2020
14 Penetapan UU APBN (Pasal 12 ayat (1) PP 902010) M IV Okt 2020
15 Penyampaian kesepakatan hasil Pembahasan RUU APBN kepada menteripimpinan lembaga untuk menjadi Alokasi Anggaran
M I Nov 2020
101 LAKIN DJPb 2020
Pada akhir periode triwulan II tahun 2020 kegiatan pengembangan RSPP melalui Aplikasi SAKTI Modul
Penganggaran telah menyelesaikan Fitur RSPP dan KPJM yang siap digunakan di SAKTI production
dan siap untuk digunakan pada awal bulan Juli 2020
Dimulainya RSPP ditandai dengan diterbitkannya surat Dirjen Anggaran Nomor S-1090AG2020 tang-
gal 3 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KK TA 2021 yang
meminta kepada seluruh pimpinan KementerianLembaga agar dalam penyusunan RKA-KL TA 2021
dan perhitungan KPJM menggunakan Aplikasi SAKTI yang telah menerapkan rumusan sesuai Redesain
Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)
Disamping itu sebagai dampak dimplementasikannya RSPP telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan se-
bagai berikut ini diantaranya
1 Melaksanakan kegiatan Refreshment SosialisasiTraining Redesain Sistem Penganggaran melalui SAK-
TI kepada seluruh direktorat teknis di lingkup DJA Sekretaris DJA (Puslay Anggaran) dan DitPA
DJPb pada tgl 18 Juni 2020
2 Melaksanakan kegiatan Sosialisasi RSPP kepada Kementerian Lembaga yang dilaksanakan oleh
DJA pada tgl 25 Juni 2020
3 Melakukan integrasi SatuDJA dengan Aplikasi SAKTI yang telah digunakan untuk Penelaahan RKA-
KL TA 2021 secara online melalui Forum Penelaahan RKA-KL Online pada Aplikasi SAKTI
4 Melaksanakan pengembangan Modul Admin Modul Anggaran Modul Pelaksanaan dan Modul
Pelaporan pada Aplikasi SAKTI sebagai dampak dari RSPP yang telah diselesaikan 100 per tgl 12
Oktober 2020
5 Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Pengembangan dan Keamanan SAKTI Web untuk Modul Admin
dan Modul Anggaran oleh Inspektorat VII Itjen dan disampaikan kepada Direktorat SITP pada tgl 8
September 2020
6 Menyelesaikan pengembangan Custom Web-SPAN oleh DJA sebagai dampak implementasi RSPP
7 Menyelesaikan pengembangan pada Aplikasi SAS oleh Direktorat SITPDJPb sebagai dampak imple-
mentasi RSPP
Persentase Pencapaian Target Pendapatan BLU sebagaimana
dimaksud adalah Persentase Pendapatan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang diperoleh BLU dari jasa layanan yang diberikan
kepada masyarakat hibah terikattidak terikat dan hasil kerjasama BLU dengan pihak lain danatau
hasil usaha lainnya yang tercapai sesuai dengan target dalam UU APBN tahun 2020
Formula IKU
Tujuan IKU adalah Mengetahui sejauh mana BLU dapat melakukan optimalisasi terhadap sumber daya
yang dimiliki dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang danjasa
dengan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas serta praktik bisnis yang sehat
Target Pendapatan BLU disesuaikan dengan Perpres nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas
perpres nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN TA 2020
6c-N Persentase pencapaian
target pendapatan BLU
Ʃ Pendapatan BLU (jasa layanan + hibah + kerjasama) x 100
Ʃ (Target Pendapatan BLU dalam UU APBN 2020)
gtltEWďϮϬϮϬϭϬϮ
dūƲŀƐƤŀƲч ǟūƲţŀǟŀǷŀƲч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹч ţƐśŀƲţƐƲƄƤŀƲч ǷŀƋǿƲч Ͷʹ͵ͽч ŀƤƐśŀǷч ǟūƲţŀǟŀǷŀƲч ǟūǢƤūśǿƲŀƲч ƤūƧŀǟŀч
ǪŀȗƐǷчţŀƲчśūǢǷŀưśŀƋƲȝŀчơǿưƧŀƋчfiquestϯ
ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч ǪǟūŜƐŀƧчưƐǪǪƐƼƲчưūǢǿǟŀƤŀƲч ǷǿƄŀǪч ƤƋǿǪǿǪчţƐƧǿŀǢч ŜƼǢūчśǿǪƐƲūǪǪчţƐч
śƐţŀƲƄчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчŀƲƄƄŀǢŀƲчȝŀƲƄчţƐśūśŀƲƤŀƲчƤūǟŀţŀч$ƐǢūƤǷƼǢŀǷчbūƲţūǢŀƧч ūǢЙ
śūƲţŀƋŀǢŀŀƲϯч $ŀƧŀưч ǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч ǷǿƄŀǪч ǷūǢǪūśǿǷч ǪūƧǿǢǿƋч ǪǿưśūǢч ţŀȝŀч $ƐǷơūƲч
ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчţƐƋŀǢŀǟƤŀƲчţŀǟŀǷчśūƤūǢơŀчǪūŜŀǢŀчƼǟǷƐưŀƧϯ
ǟǷƐưŀƧчưūưƐƧƐƤƐчưŀƤƲŀчśŀƋȗŀч$ƐǷơūƲч ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчưŀưǟǿчưūƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчǷǿƄŀǪчǪǟūŜƐŀƧчưƐǪǪƐƼƲч
ǷūǢǪūśǿǷчǪūǪǿŀƐчǟūǢŀǷǿǢŀƲчȝŀƲƄчŀţŀчǪūǢǷŀчţŀǟŀǷчưūƲŜŀǟŀƐчǪŀǪŀǢŀƲчȝŀƲƄчǷūƧŀƋчţƐǷūǷŀǟƤŀƲϯ
ч dƐƲūǢơŀчiquestǷŀưŀч ЋRdiquestЌϰч
ȝŀƲƄчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲƲȝŀчţƐǷŀśǿƧŀǪƐƤŀƲчţŀƧŀưчcedilŀśūƧчͷϯͶϯч
cedilŀśūƧчͷϯͶчŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǟŀţŀчlaquoŀǪŀǢŀƲчlaquoǷǢŀǷūƄƐǪчͻ
ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч ǷǿƄŀǪч ƤƋǿǪǿǪч ưūǢǿǟŀƤŀƲч ǷǿƄŀǪч ƤƋǿǪǿǪч ţƐƧǿŀǢч
ŜƼǢūч śǿǪƐƲūǪǪч ţƐч śƐţŀƲƄч ǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч ŀƲƄƄŀǢŀƲч ȝŀƲƄч ţƐśūЙ
śŀƲƤŀƲч Ƥūǟŀţŀч $ƐǢūƤǷƼǢŀǷч būƲţūǢŀƧч ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲϯч $ŀƧŀưч
ǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч ǷǿƄŀǪч ǷūǢǪūśǿǷч ǪūƧǿǢǿƋч ǪǿưśūǢч ţŀȝŀч $ƐǷơūƲч ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲч ţƐƋŀǢŀǟƤŀƲч ţŀǟŀǷч śūƤūǢơŀч
ǪūŜŀǢŀчƼǟǷƐưŀƧϯчǟǷƐưŀƧчưūưƐƧƐƤƐчưŀƤƲŀчśŀƋȗŀч$ƐǷơūƲч ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчưŀưǟǿчưūƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчǷǿƄŀǪч
ǪǟūŜƐŀƧчưƐǪǪƐƼƲчǷūǢǪūśǿǷчǪūǪǿŀƐчǟūǢŀǷǿǢŀƲчȝŀƲƄчŀţŀчǪūǢǷŀчţŀǟŀǷчưūƲŜŀǟŀƐчǪŀǪŀǢŀƲчȝŀƲƄчǷūƧŀƋчţƐǷūǷŀǟЙ
ƤŀƲϯ
RdiquestчRƲţūƤǪчūƃūƤǷƐȖƐǷŀǪчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчǷǿƄŀǪчƤƋǿǪǿǪчţƐǪǿǪǿƲчǿƲǷǿƤчưūưƼƲƐǷƼǢчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчǷǿƄŀǪчlaquoŀǷƤūǢч
fiquestч ţƐч ƧƐƲƄƤǿǟч $b śϯч ч Rdiquestч RƲţūƤǪч ūƃūƤǷƐȖƐǷŀǪч ǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч ǷǿƄŀǪч ƤƋǿǪǿǪч ţƐƋƐǷǿƲƄч śūǢţŀǪŀǢƤŀƲч rƐƧŀƐч
dƐƲūǢơŀчǢƄŀƲƐǪŀǪƐчЋrdЌчlaquoŀǷǿŀƲчdūǢơŀчfiquestчƧƐƲƄƤǿǟч$ƐǷơūƲч ūśūƲţŀƋŀǢŀŀƲϰчȝŀƐǷǿчrdчţŀǢƐчǿƲƐǷчǪūśŀƄŀƐч
śūǢƐƤǿǷϱ
͵ϯ laquoŀǷƤūǢчŀţŀƲч ūƲƄūƧƼƧŀч$ŀƲŀч ūǢƤūśǿƲŀƲчdūƧŀǟŀчlaquoŀȗƐǷчЋ $ dlaquoЌ
Ͷϯ laquoŀǷƤūǢч ǿǪŀǷчRƲȖūǪǷŀǪƐч ūưūǢƐƲǷŀƋчЋ R Ќ
ͷϯ laquoŀǷƤūǢчŀţŀƲч ūƲƄūƧƼƧŀч$ŀƲŀчfƐƲƄƤǿƲƄŀƲчMƐţǿǟ
EƼǢưǿƧŀчǟūǢƋƐǷǿƲƄŀƲчRdiquestчǿƲǷǿƤчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϱ
poundūŀƧƐǪŀǪƐччЋrdчǪŀǷƤūǢч $ dlaquoчȜчͷͷϰͷͷҗЌчѾччЋrdчlaquoŀǷƤūǢч R чȜчͷͷϰͷͷҗЌчѾччЋrdчlaquoŀǷƤūǢч R чȜчͷͷϰͷͷҗЌ
poundǿưǟǿƲ ūƲţŀǟŀǷŀƲ
dūǪūƋŀǷŀƲ ͵ͻϯͷ͵ϯͽ͵͵ϯͷϯͺͷ ūƲţƐţƐƤŀƲ Ͷ͵ϯͽͻϯͺͺͺϯͽ͵ϯͻͻͷ ūƲƄūƧƼƧŀч$ŀƲŀ ͺ͵ͽϯͺ͵ϯͽʹϯ͵ͷ͵ ūƲƄūƧƼƧŀчdŀȗŀǪŀƲ ϯʹͶϯͷͼϯͻͻͶϯͼͷ ŀǢŀƲƄϼbŀǪŀчfŀƐƲƲȝŀ ͶϯͺͶͼϯͽϯͷʹͷϯͷͻͺ
cedilƼǷŀƧ ͺͽϯͺͼʹϯ͵ͷϯ͵ͷϯͻͽ
cedilŀǢƄūǷ ʹϯʹʹʹϯͶͼʹϯ͵ͼͶϯʹʹʹ
ūǢǪūƲǷŀǪū ͵ͷͽϰͷͺҗ
bǿưƧŀƋчfiquest
Ͷʹ͵ͼ Ͷʹ͵ͽ ͶʹͶʹ
Ͷ͵ͻ Ͷͷͺ Ͷͷ
laquoŀǪŀǢŀƲчlaquoǷǢŀǷūƄƐǪчͻ
ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчUumlOtildemacrfrac14
AacutemacrUumlUumlmacrEgraveAcircȝŀƲƄч
ƼǟǷƐưŀƧч
laquolaquoчͻϱч ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчUumlOtildemacrfrac14AacutemacrUumlUumlmacrEgraveAcircȝŀƲƄчƼǟǷƐưŀƧ
dƼţū cedilŀǢƄūǷ poundūŀƧƐǪŀǪƐ ŀǟŀƐŀƲ
ͻŀ- RƲţūƤǪчūƃūƤǷƐȖƐǷŀǪчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчǷǿƄŀǪчƤƋǿǪǿǪч ͵ʹʹ ͵͵͵ϰͷ ͵͵͵ϰͷ
ͻŀ- RƲţūƤǪчūƃūƤǷƐȖƐǷŀǪч
ǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчǷǿƄŀǪчƤƋǿǪǿǪч
ϭϬϯgtltEWďϮϬϮϬ
cedilŀǢƄūǷч Rdiquestч ͵ʹʹҗч ǿƲǷǿƤч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹϰч ţƐǷūǷŀǟƤŀƲч ǪūǪǿŀƐч ţūƲƄŀƲч ǷŀǢƄūǷч Rdiquestч ȝŀƲƄч ǷūǢŜŀƲǷǿưч ţŀƧŀưч
poundūƲǪǷǢŀч$b śчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹ-ͶʹͶϯчpoundūŀƧƐǪŀǪƐчŜŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǟŀţŀчǪϯţϯчǷǢƐȗǿƧŀƲчROumlчŀţŀƧŀƋϱч
poundūŀƧƐǪŀǪƐчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчǷūƧŀƋчưūƧŀưǟŀǿƐчţŀǢƐчǷŀǢƄūǷчȝŀƲƄчţƐǷūǷŀǟƤŀƲϰчƲŀưǿƲчǷūǢţŀǟŀǷчśūśūǢŀǟŀчƐǪǿчţŀЙ
ƧŀưчǿǟŀȝŀчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷϰчŀƲǷŀǢŀчƧŀƐƲϱ
͵ϯ ŀţŀчlaquoŀǷƤūǢч $ dlaquo
ŀϯ ŀţŀч ǷŀƲƄƄŀƧч ͵ч bŀƲǿŀǢƐч ͶʹͶʹч ǟǿƲƄǿǷŀƲч ŀǷŀǪч ūƤǪǟƼǢч dūƧŀǟŀч laquoŀȗƐǷϰч Oslashccedil Vfrac14Aacute Imacrfrac14 Ћ Ќч ţŀƲч
ǢƼţǿƤчcedilǿǢǿƲŀƲƲȝŀчǷūƧŀƋчţƐƤūƲŀƤŀƲчƤūưśŀƧƐϰчţūƲƄŀƲчcedilƼǷŀƧч ǿƲƄǿǷŀƲчbŀƲǿŀǢƐчǪϼţч$ūǪūưśūǢчͶʹͶʹч
ŀţŀƧŀƋчpoundǟϯчͶ чʹϯͶͻʹϯͺͺ ϯ͵ͻͻϯ͵ ͷʹϰ-
śϯ ūǢţŀǪŀǢƤŀƲчǷŀǢƄūǷч ǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчǪūśūǪŀǢчpoundǟчͺϯͽͼ͵ϯʹ ʹ ϯʹʹʹʹϯʹʹʹϰ-чưŀƤŀчǪŀưǟŀƐчśǿƧŀƲч$ūǪūưśūǢчͶʹͶʹч
ǢūŀƧƐǪŀǪƐчǟūƲūǢƐưŀŀƲчţŀǢƐчǟǿƲƄǿǷŀƲчŀţŀƧŀƋчǪūśūǪŀǢччͶͽʹ
Ŝϯ poundūƲŜŀƲŀч ŀţŀƲȝŀч ǟūǢǿśŀƋŀƲч cedilŀǢƐƃч fŀȝŀƲŀƲч iquestưǿưч ŀţŀƲч ūƲƄūƧƼƧŀч $ŀƲŀч ūǢƤūśǿƲŀƲч ч dūƧŀǟŀч
laquoŀȗƐǷчǟŀţŀчdūưūƲǷūǢƐŀƲчdūǿŀƲƄŀƲϰчţŀƧŀưчǟǢƼǪūǪчpound pdϯ
ţϯ cedilūƧŀƋч ţƐǷūǢƐưŀч ǟŀţŀч poundūƤūƲƐƲƄч $ dlaquoч ŀǷŀǪч ƤƼǢūƤǪƐч ǟūƲţŀǟŀǷŀƲч ţŀƲŀч $ dlaquoч ǟŀţŀч $bч
ǪūśŀƲȝŀƤчͺͷчśƐƧƧƐƲƄчǪūƲƐƧŀƐчpoundǟϯч͵ͽϯʹͺͶϯͺ͵ϯͷͶͷϰ-ϯ
ūϯ ūǪŀǢŀƲчǷŀǢƐƃчǟǿƲƄǿǷŀƲчūƤǪǟƼǢчƤūƧŀǟŀчǪŀȗƐǷчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчśūǢţŀǪŀǢƤŀƲчƋŀǢƄŀчǢūƃūǢūƲǪƐчdūưūƲǷūǢƐЙ
ŀƲч ūǢţŀƄŀƲƄŀƲчţūƲƄŀƲчŜǿǷчƼɬчǟūǢƋƐǷǿƲƄŀƲчǟǿƲƄǿǷŀƲчǷŀǢƐƃчǷūǢǪūśǿǷчŀţŀƧŀƋчǷŀƲƄƄŀƧчǟūƲūǢśƐǷŀƲч
ūưśūǢƐǷŀƋǿŀƲчƤǪǟƼǢчŀǢŀƲƄчЋ Ќϯ
ƃϯ ūƲƄūƲŀŀƲчǷŀǢƐƃчśŀǢǿчǷūǢǪūśǿǷчưǿƧŀƐчśūǢƧŀƤǿчǟŀţŀчǷŀƲƄƄŀƧч͵ʹч$ūǪūưśūǢчͶʹͶʹчŀǷŀǿчͻчƋŀǢƐчǪūǷūƧŀƋч
ţƐǿƲţŀƲƄƤŀƲчǟŀţŀчǷŀƲƄƄŀƧчͷч$ūǪūưśūǢчͶʹͶʹϯ
Ƅϯ $ŀǢƐчƋŀǪƐƧчǢūƤƼƲǪƐƧƐŀǪƐчƋŀǢƐŀƲчǟŀţŀчǿƧŀƲчrƼȖūưśūǢч-ч$ūǪūưśūǢчţƐƤūǷŀƋǿƐчśŀƋȗŀчǷūǢţŀǟŀǷччǟǿƲЙ
ƄǿǷŀƲчȝŀƲƄчǷūƧŀƋчţƐƲȝŀǷŀƤŀƲч R$чЋǷūƧŀƋчǷūǢśƐǷчƲƼчrcedil fЌчǟŀţŀчŀǟƧƐƤŀǪƐчч-macrfrac14frac14macrAcirccopy=oacuteoumlƲŀưǿƲчţŀƲŀч
ǟǿƲƄǿǷŀƲч ǷūǢǪūśǿǷч ǷƐţŀƤч ţƐǷūǢƐưŀч ЋǟūƲŀưśŀƋŀƲЌч ǟŀţŀч ǢūƤūƲƐƲƄч $ dlaquoч ţƐч poundRч ǪūƲƐƧŀƐч poundǟч
͵ϯʹͽͶϯʹϯʹʹʹчϰ-чЋͷчśƐƧƧƐƲƄЌϯ
Ƌϯ ǷŀǪчƤūơŀţƐŀƲчǷūǢǪūśǿǷчǷūƧŀƋчţƐǪŀưǟŀƐƤŀƲчlaquoǿǢŀǷч ūƲŀƄƐƋŀƲч ūưśŀȝŀǢŀƲчţŀƲŀчǟǿƲƄǿǷŀƲчƤūǟŀţŀч
ŀƲƤчpoundRчưūƧŀƧǿƐчlaquoǿǢŀǷчrƼưƼǢϱчlaquo Ʋϱ͵ϼ$dlaquoϯͷϼͶʹͶʹчţŀƲчlaquo ƲϱͶϼ$dlaquoϯͷϼͶʹͶʹϯ
Ɛϯ ŀƲƤч poundRч ǷūƧŀƋчưūƲƐƲţŀƤƧŀƲơǿǷƐч laquoǿǢŀǷч ūƲŀƄƐƋŀƲч ţŀǢƐч $ dlaquoч ţūƲƄŀƲчưūƧŀƤǿƤŀƲч ƤƼǢūƤǪƐч ţŀƲч
ǷūƧŀƋчưūƲƄƤǢūţƐǷƤŀƲчţŀƲŀчǟǿƲƄǿǷŀƲчǪūƲƐƧŀƐчpoundǟч͵ϯʹͽͶϯʹϯʹʹʹчϰ-чЋͷчśƐƧƧƐƲƄЌчǷūǢǪūśǿǷчǟŀţŀчǷŀƲƄƄŀƧч
͵ͼϼ͵ͶϼͶʹͶʹϯ
Ͷϯ ŀţŀчlaquoŀǷƤūǢч R
ŀϯ RdiquestчƐƲƐчưūǢǿǟŀƤŀƲчǪŀƧŀƋчǪŀǷǿчŀƧŀǷчǿƲǷǿƤчưūƲƄǿƤǿǢчƼǿǷŜƼưūǪчŀǷŀǪччǟūưśƐŀȝŀŀƲчiquestpƐϯч ŀţŀчȗŀƤЙ
ǷǿчǪǿǢȖūȝчŀȗŀƧчǪūśŀƄŀƐчśŀǪūƧƐƲūчţƐǟūǢƼƧūƋчƋŀǪƐƧчͺϰϯчbƐƤŀчǟŀţŀчǪǿǢȖūȝчǪūƧŀƲơǿǷƲȝŀϼūƲţƧƐƲūчţƐЙ
ǟūǢƼƧūƋчƲƐƧŀƐчǷǿǢǿƲчưŀƤŀчśūǢŀǢǷƐчǟūưśƐŀȝŀŀƲчiquestpƐчƼƧūƋч R чǷƐţŀƤчśūǢưŀƲƃŀŀǷϯч
śϯ ţŀƲȝŀч ǟŀƲţūưƐч ŜƼȖƐţч ǪūưǿƧŀч ţƐǟǢūţƐƤǪƐч ŀƤŀƲч ưūƲƄŀƧŀưƐч ǟūƲǿǢǿƲŀƲϯч rŀưǿƲч ƐƲƼȖŀǪƐ-ƐƲƼȖŀǪƐч
ǟūƲţŀưǟƐƲƄŀƲч ǪūŜŀǢŀч ţŀǢƐƲƄϰч ǟūƧŀǷƐƋŀƲч ǟūưŀǪŀǪŀƲч ǪūŜŀǢŀч ƼƲч ƧƐƲūϰч ƤūśƐơŀƤŀƲч ǢūƧŀƤǪŀǪƐϰч
ǟūưśūǢƐŀƲчưŀǪŀч ǷūƲƄƄŀƲƄϰч ţŀƲч ŀţŀƲȝŀч ǟǢƼƄǢŀưч ǪǿśǪƐţƐч śǿƲƄŀϰчưŀƤŀч ǟūƧŀƤǿч ǿǪŀƋŀч iquestpƐч ȝŀƲƄч
ǷūǢƤūƲŀчţŀưǟŀƤчǟŀƲţūưƐϰчưǿƧŀƐчśƐǪŀчśŀƲƄƤƐǷчţŀƲчśūǢǿǪŀƋŀчƤūưśŀƧƐϯ
rŀưŀчiquestƲƐǷ rd ƼśƼǷ rRƧŀƐ $ dlaquo ͵͵Ͷϰ ͷͷϰͷͷҗ ͷͻϰͼ
R ͵͵͵ϰʹͷ ͷͷϰͷͷҗ ͷͻϰʹ͵
$fM ͵͵ʹϰͼ͵ ͷͷϰͷͷҗ ͷͺϰͽͷ
poundūŀƧƐǪŀǪƐ ͵͵͵ϰͷ
RƲţūƤǪчŀǟŀƐŀƲ ͵͵͵ϰͷ
LAKIN DJPb 2020 104
c berdasarkan hasil survey keekonomian debitur endline semester I tahun 2020 diperoleh hasil
capaian NKD sebesar 4903 berarti terjadi peningkatan
d Namun meskipun meningkat dampak dari pandemic COVID terlihat dari penurunan nilai
kekonomian usaha dari 851 menjadi 838 khususnya indikator omset usaha dan tenaga kerja
Sedangkan nilai keekonomian pribadi masih menunjukkan peningkatan dari 3931 menjadi 4065
sehingga secara total NKD masih menunjukkan peningkatan
Identifikasi terhadap akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya isu permasalahan tersebut diat-
as antara lain
1 Naiknya harga jual minyak kedelai di pasar Rotterdam
2 Besaran Selisih Kurang HIP Solar dengan HIP Biodiesel exclude Ongkos Angkut dan Ppn
3 Bencana pandemi Covid-19
Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan menunjang pencapaian IKU telah dilaksanakan
berbagai kegiatan antara lain
1 Rekonsiliasi pembayaran pungutan ekspor dengan data pemberitahuan pabean ekspor Kelapa Sawit
Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya baik dilakukan secara manual maupun dengan
menggunakan Sistem e-Billing Levy
2 Melakukan Sosialisasi Perubahan Tarif Pungutan Ekspor Kelapa Sawit Crude Palm Oil (CPO) dan Produk
Turunannya (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191PMK052020)
3 Telah disampaikan kembali Permohonan Konfirmasi Kebenaran Data Kurang Bayar Pungutan Ekspor
Kelapa Sawit Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya periode Januari sd Juni 2020 (semester
I) kepada Ditjen Bea Cukai hasil Rekonsiliasi tersebut telah kami lakukan Validasi ulang dan telah
dilakukan pemeriksaan oleh Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Nilai Pungutan Yang diterima
BPDPKS berdasaran perhitungan Besaran tonase kurs dan pengenaan tarif pungutan terhadap ekspor
kelapa sawit Crude Palm Oil (CPO) danatau produk turunannya sesuai PMK 1362019 dan PMK
572020
4 Telah diselesaikannya pengembangan sistem e-Billing Levy dalam rangka penyempurnaan sistem pem-
bayaran pungutan ekspor Kelapa Sawit Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya
5 Memantau kelancaran arus data pada Sistem e-Billing Levy dan melakukan Koordinasi dengan pihak
pengembang (vendor) Perbankan (Bank Pengumpul) dan DJBC serta Pusintek
6 Telah dilakukan training of trainers kepada petugas KPPN yang akan melakukan survey keekonomian
debitur
7 Telah disampaikan surat kepada Penyalur terkait strategi pendampingan dalam masa COVID-19
8 Telah dilakukan penyempurnaan aplikasi monev yang digunakan oleh KPPN untuk melakukan survey
langsung kepada debitur
9 Telah dilakukan penyesuaian kuesioner survey untuk dapat dilakukan survey jarak jauh
10 Telah dilakukan FGD membahas preliminary result survey keekonomian debitur dengan melibatkan
lembaga penelitian al LIPI UKM Center UI SMERU MMI
ϭϬϱgtltEWďϮϬϮϬ
ч dƐƲūǢơŀч iquestǷŀưŀч ЋRdiquestЌϰч
ȝŀƲƄчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲƲȝŀчţƐǷŀśǿƧŀǪƐƤŀƲчţŀƧŀưчcedilŀśūƧчͷϯͶͺϯч
cedilŀśūƧчͷϯͶͺчŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǟŀţŀчlaquoŀǪŀǢŀƲчlaquoǷǢŀǷūƄƐǪчͼ
fŀǟƼǢŀƲчdūǿŀƲƄŀƲч ЋfdЌч ţƐǪǿǪǿƲч ǿƲǷǿƤчưūƲȝūţƐŀƤŀƲч ƐƲƃƼǢưŀǪƐч
ȝŀƲƄч ǢūƧūȖŀƲчưūƲƄūƲŀƐч ǟƼǪƐǪƐч ƤūǿŀƲƄŀƲчţŀƲч ǪūƧǿǢǿƋч ǷǢŀƲǪŀƤǪƐч
ȝŀƲƄч ţƐƧŀƤǿƤŀƲч ƼƧūƋч dfч ţŀƲч iquestrч ǪūƧŀưŀч ǪŀǷǿч ǟūǢƐƼţūч
ǟūƧŀǟƼǢŀƲϯч fdч dfч ţŀƲч fdч iquestrч ưūǢǿǟŀƤŀƲч ǿƲǪǿǢч ǟūưśūƲǷǿƤч fŀǟƼǢŀƲч dūǿŀƲƄŀƲч ūưūǢƐƲǷŀƋч ǿǪŀǷч
Ћfd ЌϯчǟƐƲƐч dчŀǷŀǪчưŀǪƐƲƄ-ưŀǪƐƲƄчfdчdϼfчţŀƲчfdчiquestrчŀƤŀƲчśūǢƤƼƲǷǢƐśǿǪƐчǷūǢƋŀţŀǟчƼǟƐƲƐч dчŀǷŀǪч
fd ϯч $ūƲƄŀƲчưūƲƄūǷŀƋǿƐч ǟūǢƤūưśŀƲƄŀƲч ƼǟƐƲƐч dч ŀǷŀǪч fdч dfч ţŀƲч fdч iquestrϰч ưŀƤŀч ţŀǟŀǷч ţƐƤūǷŀƋǿƐч
ǟūƲƐƲƄƤŀǷŀƲч ǷǢŀƲǪǟŀǢŀƲǪƐч ţŀƲч ŀƤǿƲǷŀśƐƧƐǷŀǪч ǟūƲƄūƧƼƧŀŀƲч ƤūǿŀƲƄŀƲч ƲūƄŀǢŀϯч EƼǢưǿƧŀч Rdiquestч śūǢǿǟŀч ƼƐƲч
ƐƲţūƤǪчfdчdfчţŀƲчǟƼƐƲчƐƲţūƤǪчfdчiquestrчǿƲǷǿƤчưūƲƄūǷŀƋǿƐчŀǟŀƤŀƋчŜŀǟŀƐŀƲчǿƲǷǿƤчƐƲţƐƤŀǷƼǢчƼǟƐƲƐчtimescedil чţŀƲч
times$ чưūƲƐƲƄƤŀǷчţŀǢƐчȝŀƲƄчţƐǷŀǢƄūǷƤŀƲϯ
cedilŀǢƄūǷчRƲţūƤǪчǟƐƲƐч dчŀǷŀǪчfdчdfчţŀƲчfdчiquestrчǟŀţŀчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹчŀţŀƧŀƋчǪūśūǪŀǢчͷϰͺчţūƲƄŀƲчǢƐƲŜƐŀƲчͷч
dfчϼiquestrчưūưǟūǢƼƧūƋчƼǟƐƲƐчtimescedil чţŀƲчͷчdfϼiquestrчưūưǟūǢƼƧūƋчƼǟƐƲƐчtimes$ ϯчǟƐƲƐчfddfчţŀƲчfdiquestrчǟŀţŀч
cedilŀƋǿƲчͶʹ͵ͽчȝŀƲƄчưūưǟūǢƼƧūƋчƼǟƐƲƐчtimescedil чŀţŀƧŀƋчǪūśŀƲȝŀƤчͼчdfϼiquestrчưūƲƐƲƄƤŀǷчţŀǢƐчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͼчȝŀƐǷǿч
ǪūśŀƲȝŀƤчͼ͵чdfϯчlaquoūţŀƲƄƤŀƲчdfчȝŀƲƄчưūƲţŀǟŀǷƤŀƲчƼǟƐƲƐчtimes$ чưūƲǿǢǿƲчţŀǢƐчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͼчȝŀƐǷǿчǪūưǿƧŀчч
dfчưūƲơŀţƐчͶчdfϯчlaquoūưūƲǷŀǢŀчdfчȝŀƲƄчưūƲţŀǟŀǷƤŀƲчƼǟƐƲƐчcedilp чţƐчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͽчǪŀưŀчţūƲƄŀƲчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͼч
ȝŀƐǷǿч͵чdfϯчǟƐƲƐчtimescedil чưūưƐƧƐƤƐчƐƲţūƤǪчƲƐƧŀƐчϰчƼǟƐƲƐчtimes$ чưūưƐƧƐƤƐчƐƲţūƤǪчƲƐƧŀƐчͷϰчţŀƲчƼǟƐƲƐчtimescedil чưūưƐƧƐƤƐч
ƐƲţūƤǪч ƲƐƧŀƐч Ͷϯч laquoūƋƐƲƄƄŀч śūǢţŀǪŀǢƤŀƲч ƋŀǪƐƧч ǟūưūǢƐƤǪŀŀƲч dч ǷūǢǪūśǿǷϰч ưŀƤŀч ŜŀǟŀƐŀƲч Rdiquestч Шч RƲţūƤǪч
bǿưƧŀƋчfdчdfчţŀƲчfdчiquestrчȝŀƲƄчŀƲţŀƧчţūƲƄŀƲчƼǟƐƲƐчŀǿţƐǷчȝŀƲƄчŀƐƤЩчŀţŀƧŀƋчͷϰͽϯч
ŀţŀчƼǟƐƲƐчfddfчǿţƐǷūţчͶʹͶʹϰчǷūǢţŀǟŀǷч͵ͼчdϼfчȝŀƲƄчưūƲƄŀƧŀưƐчƤūƲŀƐƤŀƲчƼǟƐƲƐчȝŀƐǷǿϱ
cedilūǢţŀǟŀǷч͵чЋǪŀǷǿЌчdϼfчȝŀƲƄчưūưǟūǢƼƧūƋчƼǟƐƲƐчcedilp чǪūƧŀưŀччЋūưǟŀǷЌчǷŀƋǿƲчśūǢǷǿǢǿǷ-ǷǿǢǿǷϰчȝŀƐǷǿчŀţŀƲч
dūưŀƲŀƲчfŀǿǷϯ
ŀϯ $ŀǢƐчƼǟƐƲƐчtimes$ чƲŀƐƤчưūƲơŀţƐчtimescedil ϱ
͵Ќ dūưūƲǷūǢƐŀƲч ūƤūǢơŀŀƲчiquestưǿưчţŀƲч ūǢǿưŀƋŀƲчpoundŀƤȝŀǷϲ
ͶЌ dūưūƲǷūǢƐŀƲч ūưǿţŀчţŀƲчƧŀƋǢŀƄŀ
ͷЌ dƼưƐǪƐч ūưśūǢŀƲǷŀǪŀƲчdƼǢǿǟǪƐϲ
laquoūƧŀƐƲчƐǷǿϰчǷūǢţŀǟŀǷч͵чЋǪŀǷǿЌчdϼfчȝŀƲƄчưūƲƄŀƧŀưƐчǟūƲǿǢǿƲŀƲчƼǟƐƲƐϰчYacuteŀƐǷǿϱ
ŀϯ $ŀǢƐчƼǟƐƲƐчtimescedil чǷǿǢǿƲчưūƲơŀţƐчtimes$ ϱ
͵Ќ ŀţŀƲчlaquoƐśūǢчţŀƲчlaquoŀƲţƐчrūƄŀǢŀ
laquolaquoчͼϱчƤǿƲǷŀƲǪƐчţŀƲчǟūƧŀǟƼǢŀƲчƤūǿŀƲƄŀƲчƲūƄŀǢŀчȝŀƲƄчŀƤǿƲǷŀśūƧϰчǷǢŀƲǪǟŀǢŀƲчţŀƲчǷūǟŀǷчȗŀƤǷǿ
dƼţū cedilŀǢƄūǷ poundūŀƧƐǪŀǪƐ ŀǟŀƐŀƲ
ͼś- ūǢǪūƲǷŀǪūчǢūƤƼưūƲţŀǪƐч dчŀǷŀǪчfd чţŀƲчfdчiquestrчȝŀƲƄчǷūƧŀƋчţƐǷƐƲţŀƤƧŀƲơǿǷƐ ͼͽҗ ͽͺϰͽͽҗ ͵ʹͼϰͽͼ
ͼŀ-r poundŀǷŀ-ǢŀǷŀчƐƲţūƤǪчƼǟƐƲƐч dчŀǷŀǪчfdчdϼfчţŀƲчfdчiquestr ͷϰͺ ͷϰͽ ͵ʹͽϰͻͶ
ͼŀ-r poundŀǷŀ-ǢŀǷŀчƐƲţūƤǪчƼǟƐƲƐч dч
ŀǷŀǪчfdчdϼfчţŀƲчfdчiquestr
Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah
Pusat Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara
profesional dan modern Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat
diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP penyelesaian
rekomendasi BPK serta opini audit yang baik dari BPK
Sasaran Strategis 8
Akuntansi dan pelaporan
keuangan negara yang
akuntabel transparan
dan tepat waktu
LAKIN DJPb 2020 106
Informasi tentang target realisasi dan capaian IKU jumlah LK-KL dan LK-BUN yang andal dengan opini
audit yang baik tahun 2016 sd 2020 disajikan pada tabel di bawah ini
Target Realisasi dan Capaian IKU Indeks Jumlah LK-KL dan LK-BUN yang Andal dengan Opini Audit yang Baik Tahun 2016 sd2020
Capaian IKU Indeks Jumlah LK-KL dan LK-BUN yang andal dengan opini audit yang baik tahun 2016
sd2020 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun Pada tahun 2020 capaiannya mencapai 10972 atau
melampaui target yang telah ditetapkan Langkah yang ditempuh dalam rangka pencapaian target
adalah
a Melakukan bimbingan akuntansi dalam penyusunan LKKLLKBUN sepanjang tahun 2020
b Melakukan pendampingan penyusunan LKKLLKBUN di tingkat Pusat serta mengoptimalkan
pembinaan dengan melibatkan unit vertikal DJPBN (KPPN dan Kanwil DJPBN) dalam pendampingan
penyusunan LK UAKPA (Satker) dan LK UAPPAW periode unaudited TA 2019 sehingga permasalahan
penyusunan LK dapat terdeteksi lebih dini
c Melakukan pendampingan pada saat Rekonsiliasi Tiga Pihak antara Kementerian Keuangan
Kementerian NegaraLembaga dan BPK pada tanggal 23-24 Maret 2020 serta 30-31 Maret dan 1-3
April 2020 secara virtual melalui aplikasi video conference
d Melakukan monitoring dan pendampingan untuk penyelesaian temuan LK-KL tahun 2019 dengan
membentuk Tim Task Force Penyelesaian Permasalahan Penyebab Opini non WTP yang terdiri dari
Kementerian Keuangan serta KL dengan Opini non WTP
e Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah pada
tanggal 23-25 September 2020 yang diselenggarakan secara virtual untuk meningkatkan akuntabili-
tas pengelolaan keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi covid serta untuk mendorong
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dan temuan dari BPK
IKU ini merupakan persentase atas jumlah tindak
lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan
(TP) BPK atas LKPP dan LK BUN yang harus
diselesaikan sebagaimana rekomendasi BPK Setiap KL dan Pengguna Anggaran BUN diwajibkan
melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan laporan pelaksanaan Tindak Lanjut atas rekomendasi
terkait TP BPK tersebut setiap akhir bulan Maret Juli dan November Pada akhir Maret dan September
2020 BPK akan menyampaikan Pemantauan Tindak Lanjut
Sesuai ketentuan BPK akan menyampaikan jumlah rekomendasi yang selesai dari seluruh rekomen-
dasi BPK sd Tahun 2019 yang outstanding (belum selesai) Pemerintah tetap wajib melanjutkan
penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK sd Tahun 2019 yang outstanding Pemerintah
menyampaikan laporan progres penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi pada bulan Agustus dan bu-
lan November 2020 Dalam laporan tersebut Pemerintah menyampaikan jumlah rekomendasi yang
Tahun Target Realisasi Nilai
2016 35 36 10297
2017 35 377 10777
2018 36 389 10806
2019 36 393 10917
2020 36 395 10972
8b-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP
dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti
107 LAKIN DJPb 2020
diusulkan selesai dari jumlah seluruh rekomendasi yang outstanding (belum selesai) Jumlah rekomen-
dasi yang diusulkan selesai dibandingkan dengan jumlah outstanding rekomendasi menunjukkan capaian
masing-masing unit pada akhir tahun 2020
Direktorat Jenderal Perbendaharaan cq Direktorat APK merupakan koordinator penyelesaian
rekomendasi atas LKPP dan LKBUN Direktorat APK menyusuan laporan monitoring penyelesaian
rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN untuk disampaikan oleh Pemerintah kepada BPK Direktorat
APK telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi
BPK antara lain berkoordinasi dengan seluruh Unit In Charge (UIC) sehingga target 89 dapat tercapai
Beberapa upaya strategis yang telah dilakukan selama Tahun 2020 antara lain
a Meminta kepada seluruh UIC atas LKPP dan LKBUN agar secara komprehensif menyelesaikan
rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN dan melaporkannya secara berkala
b Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas progres penyelesaian rekomendasi BPK atas
LKPP dan LKBUN oleh masing-masing UIC
c Melakukan komunikasi dan pembahasan secara berkala dengan Tim Auditor BPK untuk memastikan
bahwa tidak lanjut telah dijalankan sesuai dengan rekomendasi
d Mengeskalasi permasalahan yang kompleks kepada level yang lebih tinggi agar mendapatkan
dukungan serta arahan untuk penyelesaiannya baik di internal Pemerintah maupun antara
Pemerintah dengan BPK
e Mengusulkan dan menyepakati dengan BPK agar Rekomendasi yang sifatnya berulang selama
beberapa tahun dapat diusulkan selesai untuk dapat dipantau penyelesaiannya di Pemantauan
Tindak Lanjut (PTL) LKPP dan LKBUN Tahun terakhir
f Mengusulkan dan menyepakati dengan BPK agar Rekomendasi yang samaganda antara LKPP dengan
LKBUN dapat diusulkan selesai untuk dipantau penyelesaiannya di PTL LKBUN
Realisasi capaian IKU Kemenkeu-One Tahun 2020 adalah 9699 dari target sebesar 89 Realisasi
target tersebut terdiri dari
Capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP sebesar 9744
Capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKBUN sebesar 9655
Penjelasan Capaian IKU ini pada tahun 2020 adalah sebagai berikut
a Rekomendasi BPK atas LKPP
Perhitungan capaian Tahun 2020 khusus yang menjadi tanggung jawab Ditjen Perbendaharaan adalah
sebagai berikut
b Rekomendasi BPK atas LKBUN
Perhitungan capaian Tahun 2020 khusus yang menjadi tanggung jawab Ditjen Perbendaharaan adalah
sebagai berikut
Rekomendasi LKPP dinyatakan selesai oleh BPK 12 rekomendasi
Rekomendasi LKPP yang diusulkan selesai 26 rekomendasi
Outstanding rekomendasi LKPP sd 2020 39 rekomendasi
Capaian IKU (a+b)c 9744
gtltEWďϮϬϮϬϭϬϴ
bŀţƐчŀǟŀƐŀƲчRdiquestчƐƲƐчǿƲǷǿƤчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹчŀţŀƧŀƋчϱчЋͽͻϰҗчѾчͽͺϰҗЌчϱчͶччͽͺϰͽͽҗ
fŀƲƄƤŀƋчȝŀƲƄчǷūƧŀƋчţƐǷūưǟǿƋчǿƲǷǿƤчţŀǟŀǷчưūƲŜŀǟŀƐчǷŀǢƄūǷчȝŀƲƄчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчŀţŀƧŀƋчǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷϱ
ŀϯ pūƲȝŀưǟŀƐƤŀƲч ƧŀǟƼǢŀƲч ưƼƲƐǷƼǢƐƲƄч ǟūƲȝūƧūǪŀƐŀƲч ǢūƤƼưūƲţŀǪƐч ǪūǢǷŀч ţƼƤǿưūƲч ǟūƲţǿƤǿƲƄч Ƥūч dч
ǟŀţŀчśǿƧŀƲчbŀƲǿŀǢƐчͶʹͶʹ
śϯ pūƧŀƤǿƤŀƲч ūưśŀƋŀǪŀƲчǟǢƼƄǢūǪчǟūƲȝūƧūǪŀƐŀƲчǷƐƲţŀƤчƧŀƲơǿǷчǢūƤƼưūƲţŀǪƐчţūƲƄŀƲчiquestRчǷūǢƤŀƐǷчƧƐƲƄƤǿǟч
dūưūƲǷūǢƐŀƲчdūǿŀƲƄŀƲϯ
Ŝϯ pūƲȝŀưǟŀƐƤŀƲч ƧŀǟƼǢŀƲчưƼƲƐǷƼǢƐƲƄчǟǢƼƄǢūǪчǷƐƲţŀƤч ƧŀƲơǿǷч ǷūǢƋŀţŀǟчǢūƤƼưūƲţŀǪƐч dчǟŀţŀчfM чŀǷŀǪч
fdiquestrчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͽчţŀƲчǷŀƋǿƲ-ǷŀƋǿƲчǪūśūƧǿưƲȝŀϯ
ţϯ pūƲȝŀưǟŀƐƤŀƲчơŀȗŀśŀƲϼǟūƲơūƧŀǪŀƲчǷƐƲţŀƤчƧŀƲơǿǷчǢūƤƼưūƲţŀǪƐчţŀƧŀưчfM чfd чͺʹчƋŀǢƐчǪūǷūƧŀƋчfM ч
ţƐǷūǢƐưŀϯ
ǢƄŀƲƐǪŀǪƐч ч ȝŀƲƄч ƼǟǷƐưŀƧч ŀţŀƧŀƋч ƼǢƄŀƲƐǪŀǪƐч ȝŀƲƄч ưŀưǟǿч ưūȗŀţŀƋƐч ţŀƲч
ưūưƃŀǪƐƧƐǷŀǪƐчƤūƄƐŀǷŀƲ-ƤūƄƐŀǷŀƲчţŀƧŀưчǢŀƲƄƤŀчưūƲŜŀǟŀƐчǷǿơǿŀƲϯч$ūƲƄŀƲчţūưƐƤƐŀƲч
ƼǢƄŀƲƐǪŀǪƐчśūǪūǢǷŀчǟǢƼǪūǪчśƐǪƲƐǪчţƐчţŀƧŀưƲȝŀчŀƤŀƲчśūǢǪƐƃŀǷчţƐƲŀưƐǪчţŀƲчɰūƤǪƐśūƧч
ǪūǪǿŀƐч ţūƲƄŀƲч ǷǿƲǷǿǷŀƲч ƤūśǿǷǿƋŀƲч ţŀƲч ţƐƲŀưƐƤŀч ǷǢŀƲǪƃƼǢưŀǪƐч ƤūƧūưśŀƄŀŀƲч
dūưūƲǷūǢƐŀƲч dūǿŀƲƄŀƲϯч laquo$pч ȝŀƲƄч ƼǟǷƐưŀƧч ŀţŀƧŀƋч laquo$pч ȝŀƲƄч ưūưƐƧƐƤƐч ƤūǟūưƐưǟƐƲŀƲч ȝŀƲƄч ǷūǟŀǷϰч
ưūƲƄūǷŀƋǿƐч ŀǟŀч ȝŀƲƄч ŀƤŀƲч ţƐƧŀƤǿƤŀƲч ǿƲǷǿƤч Ǫūưǿŀч ƐƲƃƼǢưŀǪƐч ȝŀƲƄч ţƐǷūǢƐưŀч ţŀƲч ƤƼưǟūǷūƲǪƐч ȝŀƲƄч
ţƐśǿǷǿƋƤŀƲчǿƲǷǿƤчƤūśūǢƋŀǪƐƧŀƲчƼǢƄŀƲƐǪŀǪƐчǪūǢǷŀчưūƧŀƤǿƤŀƲчǟūƤūǢơŀŀƲчţūƲƄŀƲчǟūƲǿƋчǪūưŀƲƄŀǷϰчūƃūƤǷƐƃϰч
ūɯǪƐūƲчţŀƲчǟǢƼţǿƤǷƐƃϰчǪūǪǿŀƐчţūƲƄŀƲчǟǢƼǪūǪчƤūǢơŀчȝŀƲƄчśūƲŀǢчŀƄŀǢчưūƲŜŀǟŀƐчƋŀǪƐƧчƤūǢơŀчȝŀƲƄчƼǟǷƐưŀƧϯ
ч dƐƲūǢơŀчiquestǷŀưŀч ЋRdiquestЌϰч
ȝŀƲƄчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲƲȝŀчţƐǷŀśǿƧŀǪƐƤŀƲчţŀƧŀưчcedilŀśūƧчͷϯͶͻϯч
cedilŀśūƧчͷϯͶͻчŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǟŀţŀчlaquoŀǪŀǢŀƲчlaquoǷǢŀǷūƄƐǪчͽ
RƲţƐƤŀǷƼǢч dƐƲūǢơŀч iquestǷŀưŀч ЋRdiquestЌч ūǢǪūƲǷŀǪūч ǟūưūƲǿƋŀƲч
ǪǷŀƲţŀǢч UumlEgraveumlatilde ţŀƲч shyOslash EgraveAacuteOtildeatildeAcircouml śūǢǷǿơǿŀƲч ǿƲǷǿƤч ưūЙ
ưŀǪǷƐƤŀƲчǷūǢǪūţƐŀƲȝŀчǟūơŀśŀǷчţŀƲчǟūƄŀȗŀƐчȝŀƲƄчưūưǟǿЙ
ƲȝŀƐч ƤƼưǟūǷūƲǪƐч ţŀƧŀưч ǢŀƲƄƤŀчưūƲƐƲƄƤŀǷƤŀƲчţŀƲчưūƲƄŀưŀƲƤŀƲчƤūǿŀƲƄŀƲчţŀƲч ƤūƤŀȝŀŀƲчƲūƄŀǢŀϯч Rdiquestч
ǷūǢǪūśǿǷчưūǢǿǟŀƤŀƲчRdiquestчOslashumlmacrAcircAacuteAcircatildeǟŀţŀчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͺчţŀǢƐчRdiquestч ūǢǪūƲǷŀǪūчơǿưƧŀƋчǟūơŀśŀǷчȝŀƲƄчǷūƧŀƋчưūЙ
ưūƲǿƋƐчǪǷŀƲţŀǢчƤƼưǟūǷūƲǪƐч ơŀśŀǷŀƲƲȝŀчţūƲƄŀƲчǟūǢǿśŀƋŀƲчocircEgraveOslashmacrAcirccopyчţŀƲчǟūƲŀưśŀƋŀƲчƲƐƧŀƐчshyOslashEgraveAacuteOtildeʣ
atildeAcircoumlǪūśŀƄŀƐчţŀǪŀǢчǟūǢƋƐǷǿƲƄŀƲʒ
bǿưƧŀƋчǢūƤƼưūƲţŀǪƐч dчȝŀƲƄчǪǿţŀƋчţƐƲȝŀǷŀƤŀƲчǪūǪǿŀƐ ϱ ͶчǢūƤƼưūƲţŀǪƐ
bǿưƧŀƋчǢūƤƼưūƲţŀǪƐчƼǿǷǪǷŀƲţƐƲƄ ϱ ͵ͼчǢūƤƼưūƲţŀǪƐ
bǿưƧŀƋчǢūƤƼưūƲţŀǪƐчȝŀƲƄчţƐǿǪǿƧƤŀƲчǪūǪǿŀƐ ϱ ͵чǢūƤƼưūƲţŀǪƐ
bǿưƧŀƋчǢūƤƼưūƲţŀǪƐчśŀǢǿчǟŀţŀчfM чǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͼ ϱ ͵͵чǢūƤƼưūƲţŀǪƐ
ŀǟŀƐŀƲчRdiquestччЋͶѾ͵ЌϼЋͷ͵Ѿ͵͵Ќ ϱ ͽͺϰҗ
laquoŀǪŀǢŀƲчlaquoǷǢŀǷūƄƐǪчͽ
ǢƄŀƲƐǪŀǪƐччţŀƲчlaquo$pч
ȝŀƲƄчƼǟǷƐưŀƧч
laquolaquoчͽϱчǢƄŀƲƐǪŀǪƐччţŀƲчlaquo$pчȝŀƲƄчƼǟǷƐưŀƧч dƼţū cedilŀǢƄūǷ poundūŀƧƐǪŀǪƐ ŀǟŀƐŀƲ
ͽƃ- cedilƐƲƄƤŀǷчƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐчfrac14OslashAcircmacrAcirccopyEgraveOslashcopyAcircmacrUumlatildemacrEgraveAcirc ͻ ͽͻϰͺ ͵Ͷʹ ͽū- ūǢǪūƲǷŀǪūчǟūƲȝūƧūǪŀƐŀƲчǟǢƼƄǢŀưчpoundcedild ͼҗ ͽϰͻͶ ͵͵Ͷϰͺ͵
ͽŀ-r ūǢǪūƲǷŀǪūчǟūưūƲǿƋŀƲчǪǷŀƲţŀǢчUumlEgraveumlatildeAcircshyOslashEgraveAacuteOtildeatildeAcircouml ͽͷҗ ͽͼϰͻͼҗ ͵ʹͺϰͶͶ ͽś- ūǢǪūƲǷŀǪūчǟūƲȝūƧūǪŀƐŀƲчfrac14oumlOslashmacrAcirccopy ͵ʹʹҗ ͵ʹʹҗ ͵ʹʹ ͽŜ- ūǢǪūƲǷŀǪūчūɯǪƐūƲǪƐчśūƧŀƲơŀчśƐǢƼƤǢŀǪƐ ͵ʹҗ ͶͽϰͽͶҗ ͵Ͷʹ ͽţ- RƲţūƤǪчƐƲǷūƄǢƐǷŀǪчƼǢƄŀƲƐǪŀǪƐ ͽͻϰ͵ͽ ͵ʹϰͷ͵ ͵ʹͼϰͷ
ͽŀ-r ūǢǪūƲǷŀǪūчǟūưūƲǿƋŀƲчǪǷŀƲţŀǢч
UumlEgraveumlatildeţŀƲчshyOslashEgraveAacuteOtildeatildeAcircouml
109 LAKIN DJPb 2020
Pemenuhan standar soft dan hard competency pegawai diukur berdasarkan dua komponen yaitu
1 Soft Competency pegawai dengan target 95
2 Hard Competency pegawai dengan target 91
Pemenuhan soft competency bagi setiap pejabat DJPb diukur menggunakan Job Person Match (JPM) yaitu
indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) SKJ adalah
jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan Soft com-
petency dinyatakan memenuhi jika memiliki nilai JPM minimal 78 JPM dapat dihitung dengan formula
sebagai berikut
Data JPM Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator setiap unit eselon I disediakan
oleh Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenkeu sementara data JPM eselon Pejabat Pengawas dise-
diakan oleh Bagian Sumber Daya Manusia unit eselon I masing-masing Perhitungan capaian komponen
soft competency
Adapun nilai hard competency pegawai diukur melalui tes secara online yang terdiri atas beberapa soal
untuk diselesaikan Untuk tahun 2019 nilai hard competency dinyatakan baik apabila para pegawai mam-
pu mencapai nilai minimal 77 Perhitungan capaian komponen hard competency adalah sebagai berikut
Formula perhitungan IKU Persentase pemenuhan standar soft dan hard competency ditunjukkan sebagai
berikut
Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap tar-
get semakin baik capaian kinerjanya) periode pelaporan semesteran dan jenis konsolidasi periode
menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir)
Target IKU Persentase pemenuhan standar soft dan hard competency tersebut untuk tahun 2020 adalah
93 sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJPb dan Two Setditjen Perbenda-
haraan tahun 2020 Target tersebut meningkat dari target tahun 2019 (92) dan juga mengalami pening-
katan dari sisi persyaratan pemenuhan JPM dari sebelumnya 74 menjadi 78
Pada tahun 2020 jumlah pejabat di lingkungan DJPb yang telah memenuhi standar JPM minimal 78
sebanyak 1581 pejabat dari 1613 total pejabat yang telah mengikuti assessment center (9802)
sementara dari hasil test online hard competency secara keseluruhan yang diikuti oleh 4534 pegawai yang
mengikuti test sebanyak 4513 pegawai telah memenuhi nilai ambang batas ge77(9954) dan 21 pegawai
yang belum mencapai target nilai kelulusan 77 (046) Dari informasi tersebut nilai realisasi IKU
Persentase pemenuhan standar soft dan hard competency tahun 2020 dapat diperoleh dengan perhitungan
sebagaimana ditunjukkan sebagai berikut
Realisasi soft competency Realisasi hard competency Realisasi IKU Sudah AC JPM ge 78 Ikut Tes Nilai ge 77
1613 1581 9802 4534 4513 9954 9878
gtltEWďϮϬϮϬϭϭϬ
poundūŀƧƐǪŀǪƐчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϰчȝŀƐǷǿчǪūśūǪŀǢчͽͼϰͻͼҗϰчǷūƧŀƋчưūƧūśƐƋƐчǷŀǢƄūǷчȝŀƲƄчǷūƧŀƋчţƐǷūǷŀǟƤŀƲч
ЋͽͷҗЌчǪūśŀƄŀƐưŀƲŀчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчǟŀţŀчǷŀśūƧчśūǢƐƤǿǷϱч
laquoūśŀƄŀƐưŀƲŀчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲϰчǢūŀƧƐǪŀǪƐч RdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчǪūśūǪŀǢчͽͼϰͻͼҗчǷūƧŀƋчưūưūƲǿƋƐчǷŀǢƄūǷч
ȝŀƲƄчǷūƧŀƋчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчǟŀţŀчdƼƲǷǢŀƤчdƐƲūǢơŀчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹчЋͽͷҗЌϯччpoundūŀƧƐǪŀǪƐчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчǪūśūǪŀǢчͽͼϰͻͼҗч
ǷūǢǪūśǿǷчưūƲƐƲƄƤŀǷчţƐśŀƲţƐƲƄч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч ǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͽчǪūśūǪŀǢчͽͻϰͻͷҗϰчǪūśŀƄŀƐưŀƲŀчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲч ǷŀǢƄūǷч
ţŀƲчǢūŀƧƐǪŀǪƐƲȝŀчǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷϯч
poundūŀƧƐǪŀǪƐчRdiquestчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͺчǪϯţϯчͶʹͶʹчưūƲŜūǢưƐƲƤŀƲчǢūŀƧƐǪŀǪƐчƧƐưŀчǷŀƋǿƲчǢūƲŜŀƲŀчơŀƲƄƤŀчưūƲūƲƄŀƋч$b śч
ȝŀƲƄч ţƐǷǿŀƲƄƤŀƲч ţŀƧŀưч poundūƲǪǷǢŀч $b śч cedilŀƋǿƲч ͶʹͶʹ-ͶʹͶч ţūƲƄŀƲч ǟūǢśŀƲţƐƲƄŀƲч ţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲч ǪūśŀƄŀƐч
śūǢƐƤǿǷϯч
laquoūśŀƄŀƐưŀƲŀчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲϰчƲƐƧŀƐчǢūŀƧƐǪŀǪƐчǷŀƋǿƲŀƲчRdiquestчưŀǪƐƲƄ-ưŀǪƐƲƄчǷūƧŀƋчưūƧŀưǟŀǿƐчǷŀǢƄūǷчǷŀƋǿƲŀƲч
ȝŀƲƄчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчţŀƧŀưчpoundūƲǪǷǢŀч$b śϯч
cedilŀǢƄūǷчǟūưūƲǿƋŀƲчǪǷŀƲţŀǢчUumlEgraveumlatildeEgraveAacuteOtildeatildeAcircoumlǷūǢŜŀǟŀƐчţŀƲч ūǢǪūƲǷūŀǪūчǷƐƲƄƤŀǷчƤūƧǿƧǿǪŀƲчǟūƄŀȗŀƐчȝŀƲƄч
ưūƲƄƐƤǿǷƐч ǷūǪч shyOslash EgraveAacuteOtildeatildeAcircouml śūƧǿưчưūƲŜŀǟŀƐч ͵ʹʹҗϯч dūƄƐŀǷŀƲч Oslash-UumlUumlUumlUumlAacuteAcircatilde AcircatildeOslashч śŀƄƐч ǟūơŀśŀǷч
ȝŀƲƄч ưūưƐƧƐƤƐч b pч ч ͻͼҗч śŀǢǿч ţƐƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲч ǟŀţŀч ǷǢƐȗǿƧŀƲч ƤūūưǟŀǷч ǪūŜŀǢŀч ȖƐǢǷǿŀƧч śūǢƤƼƼǢţƐƲŀǪƐч
ţūƲƄŀƲчƐǢƼчlaquo$pчţŀƲч ǿǪƐƲǷūƤчţŀƲчcedilūǢţŀǟŀǷчśūśūǢŀǟŀчǟūƄŀȗŀƐчȝŀƲƄчưūƲƄŀśŀƐƤŀƲϑǿƲǷǿƤчưūƲƄƐƤǿǷƐч
ǷūǪчshyOslashEgraveAacuteOtildeatildeAcircoumlţŀƲчǷƐţŀƤчưūưŀƲƃŀŀǷƤŀƲчͷчЋǷƐƄŀЌчƤūǪūưǟŀǷŀƲчǿƲǷǿƤчưūƧŀƤǿƤŀƲчǟūǢśŀƐƤŀƲчƲƐƧŀƐϯ
$ŀƧŀưчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǷūƧŀƋчţƐƧŀƤǿƤŀƲчśūśūǢŀǟŀчǷƐƲţŀƤŀƲчŀƲǷŀǢŀчƧŀƐƲϱ
͵ϯ ūƲȝŀưǟŀƐŀƲчiquestǪǿƧŀƲч ūǪūǢǷŀчY-UumlUumlUumlUumlAacuteAcircatilde AcircatildeOslash ūơŀśŀǷч ƐưǟƐƲŀƲчcedilƐƲƄƄƐч ǢŀǷŀưŀчţŀƲч ūơŀśŀǷч
ţưƐƲƐǪǷǢŀǷƼǢчƤūчƐǢƼчlaquoǿưśūǢч$ŀȝŀчpŀƲǿǪƐŀчưūƧŀƧǿƐчƲƼǷŀчţƐƲŀǪчlaquoūƤǢūǷŀǢƐǪч$b śчƲƼưƼǢчr$-ͽͼϼ
ϯ͵ϼͶʹͶʹчǷŀƲƄƄŀƧч͵ͻчpŀǢūǷчͶʹͶʹϲ
Ͷϯ ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчƤūƄƐŀǷŀƲчY-UumlUumlUumlUumlAacuteAcircatildeAcircatildeOslashśŀƄƐч ūơŀśŀǷч ƐưǟƐƲŀƲчcedilƐƲƄƄƐч ǢŀǷŀưŀϰч ūơŀśŀǷчţưƐƲƐǪЙ
ǷǢŀǷƼǢчţŀƲч ūơŀśŀǷч ūƲƄŀȗŀǪчưūƧŀƧǿƐчIAcircfrac14macrAcircUumlUumlUumlUumlAacuteAcircatildeAcircatildeOslashǟŀţŀчśǿƧŀƲчlaquoūǟǷūưśūǢчǪϯţϯчrƼȖūưЙ
śūǢчͶʹͶʹϲ
ͷϯ ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчƤūƄƐŀǷŀƲчIAcircfrac14macrAcirc=OslashUumlshymacrOtildeoacutefrac14EgraveOtildeAacuteAcircatildeVOslashEgravecopyOslashAacuteśŀƄƐчǟūơŀśŀǷчȝŀƲƄчưūưƐƧƐƤƐчb pччͻͼҗч
ǷūƧŀƋчţƐƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчǟŀţŀчǷŀƲƄƄŀƧч͵чndashч͵ͺчbǿƧƐчͶʹͶʹϲ
ϯ ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчEgraveshymacrAcirccopyчţŀƲчEgraveccedilAcircUumlfrac14macrAcirccopyǪūśŀƄŀƐчAacuteAcircatildeEgraveOslashoumlчƐƲƐǪƐŀǷƐƃчǪǷǢŀǷūƄƐǪчţŀƧŀưчưūƲŜŀǟŀƐчRdiquestчshyOslash
EgraveAacuteOtildeatildeAcircoumlϑǪūǪǿŀƐчţūƲƄŀƲчƲƼǷŀчţƐƲŀǪчlaquoūƤǢūǷŀǢƐǪч$b śчƲƼưƼǢчr$-ͺʹͶϼ ϯ͵ϼͶʹͶʹчǷŀƲƄƄŀƧч͵ͻчEūśǢǿŀǢƐч
ͶʹͶʹϲ
cedilϼpound cedilȗч͵ cedilȗчͶ laquoưǷч͵ cedilȗчͷ laquoţϯчcedilȗчͷ cedilȗч Yacute-Ͷʹ cedilŀǢƄūǷ - ͽͷҗ ͽͷҗ - ͽͷҗ ͽͷҗ ͽͷҗ poundūŀƧƐǪŀǪƐ - ͼͷϰ͵͵җ ͼͷϰ͵͵җ - ͼͷϰ͵͵җ ͽͼϰͻͼҗ ͽͼϰͻͼҗ ŀǟŀƐŀƲ - ͼͽϰͷͻ ͼͽϰͷͻ - ͼͽϰͷͻ ͵ʹͺϰͶͶ ͵ʹͺϰͶͶ
cedilŀǢƄūǷϼчǢūŀƧƐǪŀǪƐ Ͷʹ͵ͺ Ͷʹ͵ͻ Ͷʹ͵ͼ Ͷʹ͵ͽ ͶʹͶʹ cedilŀǢƄūǷчdd ͼͽҗ ͽʹҗ ͽҗ ͽͶҗ ͽͷҗ poundūŀƧƐǪŀǪƐ ͽͼϰͶ͵җ ͽϰͼҗ ͽͺϰ͵җ ͽͻϰͻͷҗ ͽͼϰͻͼҗ
cedilŀƋǿƲ poundūŀƧƐǪŀǪƐчRdiquestчcedilŀƋǿƲŀƲ poundūƲǪǷǢŀч$b ś ͶʹͶʹ ͽͼϰͻͼҗ ͽͷҗ Ͷʹ͵ͽ ͽͻϰͻͷҗ ͽʹҗ Ͷʹ͵ͼ ͽͺϰ͵җ ͽʹҗ Ͷʹ͵ͻ ͽϰͼҗ ͼͼҗ Ͷʹ͵ͺ ͽͼϰͶ͵җ ͼͼҗ
ϭϭϭgtltEWďϮϬϮϬ
ϯ ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч ǷūǪч shyOslash EgraveAacuteOtildeatildeAcircoumlśūǢţŀǪŀǢƤŀƲч ƲƼǷŀч ţƐƲŀǪч laquoūƤǢūǷŀǢƐǪч $ƐǷơūƲч ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲч ƲƼưƼǢч
Ͷͺϼ ϯ͵ϼͶʹͶʹчǷŀƲƄƄŀƧч͵ͶчƄǿǪǷǿǪчͶʹͶʹϲ
ͺϯ ūƲȝǿǪǿƲŀƲчƧŀǟƼǢŀƲчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчǷūǪчshyOslashEgraveAacuteOtildeatildeAcircoumlǪūǪǿŀƐчţūƲƄŀƲчƲƼǷŀчţƐƲŀǪчdūǟŀƧŀчŀƄƐŀƲчlaquoǿưЙ
śūǢч$ŀȝŀчpŀƲǿǪƐŀчƲƼưƼǢчr$-͵ͻͽϼ ϯ͵ͶϼͶʹͶʹчǷŀƲƄƄŀƧчͷʹч$ūǪūưśūǢчͶʹͶʹϯ
laquoūƋǿśǿƲƄŀƲчţūƲƄŀƲчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷϰчǢūƤƼưūƲţŀǪƐчǢūƲŜŀƲŀчŀƤǪƐчȝŀƲƄчŀƤŀƲчţƐƧŀƤǿƤŀƲчǟŀţŀчǷŀЙ
ƋǿƲчͶʹͶ͵чŀţŀƧŀƋч ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчOslash-UumlUumlUumlUumlAacuteAcircatildeAcircatildeOslashśŀƄƐч ūơŀśŀǷчcedilƐƲƄƄƐч ǢŀǷŀưŀϰч ūơŀśŀǷчţưƐƲƐǪǷǢŀǷƼǢϰч
ţŀƲч ūơŀśŀǷч ūƲƄŀȗŀǪчţŀƲчpūƲƐƲƄƤŀǷƤŀƲчǷŀǢƄūǷчƲƐƧŀƐчƤūƧǿƧǿǪŀƲчshyOslashEgraveAacuteOtildeatildeAcircoumlţŀǢƐчͻͻчưūƲơŀţƐчͻͼϯч
laquoūśŀƄŀƐưŀƲŀч ǟƐţŀǷƼч ǢūǪƐţūƲч poundūǟǿśƧƐƤч RƲţƼƲūǪƐŀч ǟŀţŀч laquoƐţŀƲƄч
ŀǢƐǟǿǢƲŀчp poundчpoundRчǷŀƲƄƄŀƧчͶʹчƤǷƼśūǢчͶʹ͵ͽϰчţŀƧŀưчǢŀƲƄƤŀчưūƲƐƲƄЙ
ƤŀǷƤŀƲч ţŀȝŀч ǪŀƐƲƄч ƐƲȖūǪǷŀǪƐч ǿƲǷǿƤч ưūƲŜƐǟǷŀƤŀƲч ƧŀǟŀƲƄŀƲч ƤūǢơŀϰч
ǟūǢƧǿч ţƐƧŀƤǿƤŀƲч ǟūưƼǷƼƲƄŀƲч ǟǢƼǪūţǿǢч ȝŀƲƄч ǟŀƲơŀƲƄч ţŀƲч ǟūƲȝūţūǢƋŀƲŀŀƲч śƐǢƼƤǢŀǪƐч ưūƲơŀţƐч ƋŀƲȝŀч Ͷч
ЋţǿŀЌчƧūȖūƧчţŀƲчưūƲƄƄŀƲǷƐϼưūƲƄŀƧƐƋƤŀƲчơŀśŀǷŀƲчǷūǢǪūśǿǷчţūƲƄŀƲчơŀśŀǷŀƲчƃǿƲƄǪƐƼƲŀƧчȝŀƲƄчśūǢśŀǪƐǪчǟŀţŀч
ƤūŀƋƧƐŀƲϼƤūǷūǢŀưǟƐƧŀƲчţŀƲчƤƼưǟūǷūƲǪƐчǷūǢǷūƲǷǿϯч ūƲȝūţūǢƋŀƲŀŀƲчśƐǢƼƤǢŀǪƐчǷūǢǪūśǿǷчţƐưŀƤǪǿţƤŀƲчǿƲǷǿƤч
ưūƲŜƐǟǷŀƤŀƲчśƐǢƼƤǢŀǪƐч ȝŀƲƄч ƧūśƐƋчţƐƲŀưƐǪϰч ŀƄƐƧūϰчţŀƲчǟǢƼƃūǪƐƼƲŀƧчţŀƧŀưчǿǟŀȝŀчǟūƲƐƲƄƤŀǷŀƲчūƃūƤǷƐȖƐǷŀǪч
ţŀƲчūɯǪƐūƲǪƐчǿƲǷǿƤчưūƲţǿƤǿƲƄчƤƐƲūǢơŀчǟūƧŀȝŀƲŀƲчǟūưūǢƐƲǷŀƋчƤūǟŀţŀчǟǿśƧƐƤϯчlaquoūƧŀƲơǿǷƲȝŀϰчưūƧŀƧǿƐчlaquoǿǢŀǷч
ţŀǢŀƲчrƼưƼǢчͷͼч ǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͽч ǷūƲǷŀƲƄчfŀƲƄƤŀƋчlaquoǷǢŀǷūƄƐǪчţŀƲчdƼƲƤǢūǷч ūƲȝūţūǢƋŀƲŀŀƲчƐǢƼƤǢŀǪƐϰчdūЙ
ưūƲǷūǢƐŀƲч rчţŀƲчpoundчưūƲȝŀưǟŀƐƤŀƲчƤǢƐǷūǢƐŀчţŀƲчƧŀƲƄƤŀƋ-ƧŀƲƄƤŀƋчǪǷǢŀǷūƄƐǪчţŀƲчƤƼƲƤǢūǷчţŀƧŀưчǢŀƲƄƤŀч
ǟūǢŜūǟŀǷŀƲч ǟūƲƄŀƧƐƋŀƲч ơŀśŀǷŀƲч ǪǷǢǿƤǷǿǢŀƧч ưūƲơŀţƐч ơŀśŀǷŀƲч ƃǿƲƄǪƐƼƲŀƧϯч $ŀƧŀưч ǢŀƲƄƤŀч ưūƲƐƲţŀƤƧŀƲơǿǷƐч
ŀǢŀƋчƤūśƐơŀƤŀƲчǷūǢǪūśǿǷϰчǟŀţŀчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчdūưūƲǷūǢƐŀƲчdūǿŀƲƄŀƲчưūƧŀƤǿƤŀƲчǟūƲȝūţūǢƋŀƲŀŀƲчśƐǢƼƤǢŀǪƐч
ЋţūƧŀȝūǢƐƲƄЌчưūƧŀƧǿƐчǷǢŀƲǪƐǪƐчǟūƲƄƄǿƲŀŀƲчơŀśŀǷŀƲчƃǿƲƄǪƐƼƲŀƧчǪūŜŀǢŀчǪūƧūƤǷƐƃчǪūǪǿŀƐчŀǢŀƋŀƲчƤūśƐơŀƤŀƲчƲŀЙ
ǪƐƼƲŀƧϯч RƲţūƤǪч RưǟƧūưūƲǷŀǪƐч ūƲȝūƧūǪŀƐŀƲч ūƲȝūţūǢƋŀƲŀŀƲчƐǢƼƤǢŀǪƐч Ћ$ūƧŀȝūǢƐƲƄЌчdūưūƲƤūǿчưūƲƄǿƤǿǢч
ǟūƲȝūƧūǪŀƐŀƲч ǟǢƼǪūǪч ƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐч ţūƧŀȝūǢƐƲƄч ţƐч ƧƐƲƄƤǿƲƄŀƲч dūưūƲǷūǢƐŀƲч dūǿŀƲƄŀƲч ǟŀţŀч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹϰч
ţŀƲчǷūǢţƐǢƐчţŀǢƐчͷчЋǷƐƄŀЌчǪǿś-Rdiquestϯ
͵ϯ RƲţūƤǪч ūƲȝūƧūǪŀƐŀƲч ūưśūƲǷǿƤŀƲϼ ūƲȝūưǟǿǢƲŀŀƲчbŀśŀǷŀƲчEǿƲƄǪƐƼƲŀƧчţŀƧŀưчǢŀƲƄƤŀч$ūƧŀȝūǢƐƲƄϯ
Ͷϯ ūǢǪūƲǷŀǪūчǟūƲȝūƧūǪŀƐŀƲч ūƲŀǷŀŀƲчǢƄŀƲƐǪŀǪƐчdūưūƲǷūǢƐŀƲчdūǿŀƲƄŀƲчţŀƧŀưчǢŀƲƄƤŀч$ūƧŀȝūǢƐƲƄϯ
ͷϯ ūǢǪūƲǷŀǪūчƧƐƋчbŀśŀǷŀƲчlaquoǷǢǿƤǷǿǢŀƧчƤūчbŀśŀǷŀƲчEǿƲƄǪƐƼƲŀƧчţŀƧŀưчǢŀƲƄƤŀч$ūƧŀȝūǢƐƲƄϯч
RƲţūƤǪŀǪƐчǟūǢчǪǿś-Rdiquestϱ
͵ϯ RƲţūƤǪч ūƲȝūƧūǪŀƐŀƲч ūưśūƲǷǿƤŀƲϼ ūƲȝūưǟǿǢƲŀŀƲчbŀśŀǷŀƲчEǿƲƄǪƐƼƲŀƧчţŀƧŀưчǢŀƲƄƤŀчţūƧŀȝūǢƐƲƄϱ
Ͷϯ ūǢǪūƲǷŀǪūчǟūƲȝūƧūǪŀƐŀƲч ūƲŀǷŀŀƲчǢƄŀƲƐǪŀǪƐчdūưūƲǷūǢƐŀƲчdūǿŀƲƄŀƲчţŀƧŀưчǢŀƲƄƤŀч$ūƧŀȝūǢƐƲƄϱ
ƤǪǟƼǪūчrŀǪƤŀƋчƤŀţūưƐǪ ϱчʹҗ iquestơƐч ūǷƐƤчţŀƲч ūƲƄƼƧŀƋŀƲчūśŀƲчdūǢơŀ ϱчͶʹҗ OumlŀƧƐţŀǪƐчƲƄƤŀчdǢūţƐǷ ϱчͶʹҗ EƐƲŀƧƐǪŀǪƐчưŀǷūǢƐчǪǿśǪǷŀƲǷƐƃч ūǢưūƲч rpound ϱчͶʹҗ ūƲūǷŀǟŀƲч ūǢưūƲ rpound ϱчͶʹҗ
ǷƼǷŀƧ ϱч͵Ͷʹҗ
ūưśŀƋŀǪŀƲчRƲǷūǢƲŀƧ ϱчʹҗ iquestǪǿƧŀƲч чƤūчdūưūƲ rpound ϱчͶʹҗ ūưśŀƋŀǪŀƲчţūƲƄŀƲчdūưūƲч rpound ϱчͶʹҗ ūǢǪūǷǿơǿŀƲчdūưūƲ rpound ϱчͶʹҗ MŀǢưƼƲƐǪŀǪƐчţūƲƄŀƲчdūưūƲdiquestpMp ϱч͵ʹҗ ūƲūǷŀǟŀƲчpound pd ϱч͵ʹҗ
ǷƼǷŀƧ ϱч͵Ͷʹҗ
ͽś- ūǢǪūƲǷŀǪūч
ǟūƲȝūƧūǪŀƐŀƲчfrac14oumlOslashmacrAcirccopy
gtltEWďϮϬϮϬϭϭϮ
ͷϯ ūǢǪūƲǷŀǪūчƧƐƋчbŀśŀǷŀƲчlaquoǷǢǿƤǷǿǢŀƧчƤūчbŀśŀǷŀƲчEǿƲƄǪƐƼƲŀƧчţŀƧŀưчǢŀƲƄƤŀч$ūƧŀȝūǢƐƲƄϱ
EƼǢưǿƧŀϱчpoundŀǷŀ-ǢŀǷŀч ūǢǪūƲǷŀǪūчRưǟƧūưūƲǷŀǪƐч$ūƧŀȝūǢƐƲƄч
cedilŀǢƄūǷчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчŀţŀƧŀƋчǪūśūǪŀǢч͵ʹʹҗϰчţūƲƄŀƲчǟūǢƐƼţƐƤчŜŀǟŀƐŀƲчǷǢƐȗǿƧŀƲŀƲчţŀƲчRdiquestчƐƲƐч
ưūǢǿǟŀƤŀƲчRdiquestчśŀǢǿчǟŀţŀчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчţūƲƄŀƲчǷŀǢƄūǷчȝŀƲƄчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчǟŀţŀчpoundūƲǪǷǢŀч$b śчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹ-
ͶʹͶчǿƲǷǿƤчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчŀţŀƧŀƋч͵ʹʹҗϯч
poundūŀƧƐǪŀǪƐчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчţƐţŀǟŀǷƤŀƲчţūƲƄŀƲчưūƲƄǿƤǿǢчţŀǢƐчǢŀǷŀ-ǢŀǷŀчǟūǢǪūƲǷŀǪūчƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐчţūƧŀȝūǢƐƲƄч
ţūƲƄŀƲчśƼśƼśƼǷчȝŀƲƄчǷūƧŀƋчţƐǷūƲǷǿƤŀƲϯч ŀţŀчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϰчǢūŀƧƐǪŀǪƐчȝŀƲƄчţƐŜŀǟŀƐчǪŀưǟŀƐчţūƲƄŀƲчǷǢƐȗǿƧŀƲч
ROumlчŀţŀƧŀƋч͵ʹʹҗϯч
poundūŀƧƐǪŀǪƐч RdiquestчǷūǢǪūśǿǷч ǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϰчȝŀƐǷǿчǪūśūǪŀǢч͵ʹʹҗϰч ǷūƧŀƋчưūưūƲǿƋƐч ǷŀǢƄūǷчȝŀƲƄч ǷūƧŀƋчţƐǷūǷŀǟƤŀƲч
Ћ͵ʹʹҗЌϯч ŀţŀч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹϰч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч ȝŀƲƄч ţƐŜŀǟŀƐч ǟŀţŀч cedilǢƐȗǿƧŀƲч Rч ǷƐţŀƤч ţŀǟŀǷч ǷūǢŜŀǟŀƐϰч ƲŀưǿƲч ǟŀţŀч
ǷǢƐȗǿƧŀƲчRRчǪŀưǟŀƐчţūƲƄŀƲчǷǢƐȗǿƧŀƲчROumlчǷŀǢƄūǷчǢūŀƧƐǪŀǪƐчǷūǢŜŀǟŀƐчţŀƲчŜŀǟŀƐŀƲчǷūǢǪūśǿǷчǷūƧŀƋчǪūǪǿŀƐчţūƲƄŀƲч
ǷŀǢƄūǷчȝŀƲƄчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчţƐчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчȝŀƐǷǿч͵ʹʹҗϯч
ŀǟŀƐŀƲчǷūǢǪūśǿǷчţŀǟŀǷчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷϱч
pūƲƄƐƲƄŀǷчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчśŀǢǿчţƐǷūǢŀǟƤŀƲчǿƲǷǿƤчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϰчǪūưūƲǷŀǢŀчǟŀţŀчdƼƲǷǢŀƤчdƐƲūǢơŀчcedilŀƋǿƲчͶʹ͵ͺч
Ǫϯţϯч Ͷʹ͵ͽч ǷƐţŀƤч ţƐǷŀǢƄūǷƤŀƲч ţŀƲч ǷƐţŀƤч ŀţŀч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч Rdiquestч ǷūǢǪūśǿǷϰч ǟūǢśŀƲţƐƲƄŀƲч ŜŀǟŀƐŀƲч Rdiquestч ǷūǢǪūśǿǷч
ţūƲƄŀƲчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͺчǪϯţϯчͶʹ͵ͽчǷƐţŀƤчţŀǟŀǷчţƐƧŀƤǿƤŀƲϯч
poundūŀƧƐǪŀǪƐч Rdiquestчǟŀţŀч ǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͺч Ǫϯţϯч ͶʹͶʹчưūƲŜūǢưƐƲƤŀƲч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч ƧƐưŀч ǷŀƋǿƲϯчpūƲƄƐƲƄŀǷч Rdiquestч ǷūǢǪūśǿǷч
śŀǢǿчţƐǷūǢŀǟƤŀƲчǿƲǷǿƤчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчƲŀưǿƲчţūưƐƤƐŀƲϰчǢūŀƧƐǪŀǪƐчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǪŀưŀчţūƲƄŀƲчǷŀǢƄūǷϑpoundūƲǪǷǢŀч
$b śчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹ-ͶʹͶϯч
ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчǿơƐчǟūǷƐƤчśūśŀƲчƤūǢơŀчţŀƲчƲƼǢưŀчȗŀƤǷǿчưūƲǿƲƄƄǿчǟūƲūǷŀǟŀƲчơŀţȗŀƧчţŀǢƐчǟƐƋŀƤчdūưūƲч rч
poundчţŀƲчlaquoūśūƧǿưчţƐƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчǿơƐчǟūǷƐƤчǷūǢţŀǟŀǷчǟūǢǿśŀƋŀƲчơǿưƧŀƋчśǿǷƐǢчƤūƄƐŀǷŀƲчţūƲƄŀƲчǿǪǿƧŀƲчŀȗŀƧч
ƤŀǢūƲŀч ŀţŀƲȝŀч ǢūȖƐǿч ţŀǢƐч pūƲ rpoundч ǪūƋƐƲƄƄŀч ǷūǢţŀǟŀǷч ǟūǢśŀƐƤŀƲч śŀƐƤч śūǢǿǟŀч ǪƐưǟƧƐɯƤŀǪƐϰч
ǟūƲŀưśŀƋŀƲϰчţŀƲчǢūȗƼǢţƐƲƄчǪǿśчǿƲǪǿǢчţŀƲчśǿǷƐǢчƤūƄƐŀǷŀƲϰчţŀǢƐчȝŀƲƄчơǿưƧŀƋƲȝŀчǪūưǿƧŀчͻчЋǷǿơǿƋЌчǿƲǪǿǢϰч
чЋūưǟŀǷчǟǿƧǿƋчƧƐưŀЌчǪǿśчǿƲǪǿǢчţŀƲчͶͶͺчЋţǿŀчǢŀǷǿǪчţǿŀчǟǿƧǿƋчūƲŀưЌчśūǢǿśŀƋчưūƲơŀţƐчͻчЋǷǿơǿƋЌчǿƲǪǿǢϰч
ͷͶч ЋǷƐƄŀч ǟǿƧǿƋч ţǿŀЌч Ǫǿśч ǿƲǪǿǢϰч ţŀƲч Ͷͽͷч Ћţǿŀч ǢŀǷǿǪч ǪūưśƐƧŀƲч ǟǿƧǿƋч ǷƐƄŀЌч śǿǷƐǢч ƤūƄƐŀǷŀƲϰч ţŀƲч ţŀƲȝŀч
ǟŀƲţūưƐчOumlR$-͵ͽчȝŀƲƄчưūƲȝūśŀśƤŀƲчǿơƐчǟūǷƐƤчǷƐţŀƤчưūưǿƲƄƤƐƲƤŀƲчţƐƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчǷŀǷŀǟϯ
ǢƼǪūǪч ǟūƲƄūưśŀƲƄŀƲч bEч rч ưūƧƐśŀǷƤŀƲч śŀƲȝŀƤч ǟƐƋŀƤч ưǿƧŀƐч ţŀǢƐч ǟūưƐƧƐƤч ǟǢƼǪūǪч śƐǪƲƐǪч ЋưŀǪƐƲƄ-
ưŀǪƐƲƄч ǿƲƐǷч ƤūǢơŀч $b śЌϰч laquoūƤǢūǷŀǢƐŀǷч Ŝϯǡϯч ŀƄƐŀƲч cedilfч ǪūśŀƄŀƐч ǟūǢǿưǿǪч ƤūśƐơŀƤŀƲч ƼǢƄŀƲƐǪŀǪƐϰч $ƐǷϯч laquo ч
ǪūśŀƄŀƐч ǟūưśƐƲŀч ǷūƤƲƐǪч bEч rϰч ƐǢƼч ǢƄŀƲǷŀч ǪūśŀƄŀƐч ǪǿǟūǢȖƐǪƼǢч ǟǢƼǪūǪч ǟūƲƄūưśŀƲƄŀƲϰч ţŀƲч
dūưūƲ rpoundчǪūƧŀƤǿчǿƲƐǷчȝŀƲƄчưūƲƄūǪŀƋƤŀƲϯч
ūưūǷŀŀƲчbŀśŀǷŀƲчlaquoǷǢǿƤǷǿǢŀƧчƤūчbŀśŀǷŀƲчEǿƲƄǪƐƼƲŀƧ ϱчʹҗ iquestǪǿƧŀƲчŀƧƐƋчơŀśŀǷŀƲчƤūчdūưūƲч rpound ϱчʹҗ ūǢǪūǷǿơǿŀƲчdūưūƲч rpound ϱчͶʹҗ ūƲƄŀƲƄƤŀǷŀƲчưūƧŀƧǿƐчRƲǟŀǪǪƐƲƄчdƋǿǪǿǪ ϱчͶʹҗ
ǷƼǷŀƧ ϱч͵Ͷʹҗ
cedilϼpound cedilȗч͵ cedilȗчͶ laquoưǷч͵ cedilȗчͷ laquoţϯчcedilȗчͷ cedilȗч Yacute-Ͷʹ cedilŀǢƄūǷ ʹҗ ͺʹҗ ͺʹҗ ͼʹҗ ͼʹҗ ͵ʹʹҗ ͵ʹʹҗ poundūŀƧƐǪŀǪƐ - ͺʹҗ ͺʹҗ ͼʹҗ ͼʹҗ ͵ʹʹҗ ͵ʹʹҗ ŀǟŀƐŀƲ - ͵ʹʹϰʹʹ ͵ʹʹϰʹʹ ͵ʹʹϰʹʹ ͵ʹʹϰʹʹ ͵ʹʹϰʹʹ ͵ʹʹϰʹʹ
ϭϭϯgtltEWďϮϬϮϬ
cedilƐƲţŀƤŀƲчȝŀƲƄчǷūƧŀƋчţƐƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчţŀƧŀưчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲч RdiquestчǷūǢǪūśǿǷчŀţŀƧŀƋчcedilūƧŀƋчţƐƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчǿơƐчǟūǷƐƤч
śūśŀƲч ƤūǢơŀч bEч rч ȝŀƲƄч ţƐƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲч ǪūŜŀǢŀч ţŀǢƐƲƄч ưūƧŀƧǿƐч ŀǟƧƐƤŀǪƐч dūưūƲƤūǿч EƼǢưч
ЋƃƼǢưǪϯƤūưūƲƤūǿϯƄƼϯƐţЌчȝŀƲƄчţƐƐƤǿǷƐчƼƧūƋчǢūǪǟƼƲţūƲчţŀǢƐчdŀƲǷƼǢч ǿǪŀǷчţŀƲчRƲǪǷŀƲǪƐчOumlūǢǷƐƤŀƧч$b śчǟŀţŀч
ǷŀƲƄƄŀƧчͶͼ-ͶͽчlaquoūǟǷūưśūǢчͶʹͶʹϰчţūƲƄŀƲчǪūǢŀƲƄƤŀƐŀƲчƧŀƲƄƤŀƋ-ƧŀƲƄƤŀƋчưūƧƐǟǿǷƐϱ
͵ϯ laquoƼǪƐŀƧƐǪŀǪƐчǿơƐчǟūǷƐƤчśūśŀƲчƤūǢơŀчţŀƲчƲƼǢưŀчȗŀƤǷǿчśūǢśŀǪƐǪчtimesūśчƼƧūƋчƐǢƼчǢƄŀƲǷŀчǷŀƲƄƄŀƧччƄǿǪǷǿǪч
ͶʹͶʹчǪūǪǿŀƐчiquestƲţŀƲƄŀƲчdŀśƐǢƼчǢƄŀƲǷŀчƲƼưƼǢϱчiquestr$-͵ͷϼlaquobϯͶϼͶʹͶʹчǷŀƲƄƄŀƧчͷʹчbǿƧƐчͶʹͶʹϲ
Ͷϯ laquoūǟǷūưśūǢчͶʹͶʹчǪūǪǿŀƐчǿƲţŀƲƄŀƲч$ƐǢϯчlaquo чƲƼưƼǢϱчiquestr$-Ͷͽͼϼ ϯͻϼͶʹͶʹчǷŀƲƄƄŀƧчͶчlaquoūǟǷūưśūǢчͶʹͶʹϲ
ͷϯ dƐŜƤчɬчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчǿơƐчǟūǷƐƤчśūśŀƲчƤūǢơŀчţŀƲчƲƼǢưŀчȗŀƤǷǿчǟŀţŀчǷŀƲƄƄŀƧчͶͼчlaquoūǟǷūưśūǢчͶʹͶʹчǪūǪǿŀƐч
r$ч$ƐǢчlaquo чƲƼưƼǢϱчr$-͵ͷͻϼ ϯͻϼͶʹͶʹчǷŀƲƄƄŀƧчͶчlaquoūǟǷūưśūǢчͶʹͶʹϲ
ϯ ūƲȝŀưǟŀƐŀƲчƋŀǪƐƧчǟūƲƄƼƧŀƋŀƲчţŀǷŀчǿơƐч ǟūǷƐƤч ǪūǪǿŀƐчr$чdŀśƐǢƼчǢƄŀƲǷŀчƲƼưƼǢϱчr$-͵ͷϼlaquobϯͶϼͶʹͶʹч
ǷŀƲƄƄŀƧчͷʹчlaquoūǟǷūưśūǢчͶʹͶʹϯ
poundūƤƼưūƲţŀǪƐчǢūƲŜŀƲŀчŀƤǪƐчǷūǢƤŀƐǷчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчȝŀƲƄчŀƤŀƲчţƐƧŀƤǿƤŀƲчǟŀţŀчǷŀƋǿƲчͶʹͶ͵чŀţŀƧŀƋч
pūƧŀƤǿƤŀƲчȖŀƧƐţŀǪƐчśūśŀƲчƤūǢơŀчţŀƲчƲƼǢưŀчȗŀƤǷǿчţŀƧŀưчǢŀƲƄƤŀчǟūƲūƲǷǿŀƲчŀƲƄƤŀчƤǢūţƐǷчbEч rϰчţŀƧŀưч
ƋŀƧч ƐƲƐч ţƐǟūǢƧǿƤŀƲч ƤƼƼǢţƐƲŀǪƐч ŀƲǷŀǢŀч laquoūƤǢūǷŀǢƐŀǷч $b śϰч $ƐǷϯч laquo ч ţŀƲч ǪūƧǿǢǿƋч ǿƲƐǷч ƤūǢơŀч $b śч ǪūśŀƄŀƐч
ǟūưƐƧƐƤчǟǢƼǪūǪчśƐǪƲƐǪϯч
ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч Egraveumlumlmacr ccedilatildeEgraveAacuteatildemacrEgraveAcirc ţƐƋŀǢŀǟƤŀƲч ţŀǟŀǷч ưūƲƄǿǢŀƲƄƐч śūƧŀƲơŀч
śƐǢƼƤǢŀǪƐϯч ɯǪƐūƲǪƐч śūƧŀƲơŀч śƐǢƼƤǢŀǪƐч ţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲч ƼƧūƋч ǟūƲǿǢǿƲŀƲч
ǟūǢǪūƲǷŀǪūч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч śūƧŀƲơŀч ǟūǢч ǪŀǷǿŀƲч ƼǿǷǟǿǷч ǟŀţŀч ǪǿŀǷǿч ǷǢƐȗǿƧŀƲч
ţƐśŀƲţƐƲƄƤŀƲч ǷǢƐȗǿƧŀƲч ȝŀƲƄч Ǫŀưŀчǟŀţŀч ǷŀƋǿƲч ǪūśūƧǿưƲȝŀϯч poundǿŀƲƄч ƧƐƲƄƤǿǟч śūƧŀƲơŀч ȝŀƲƄч ţƐǿƤǿǢч ŀţŀƧŀƋч
śūƧŀƲơŀчȝŀƲƄчŀţŀчśŀƐƤчţƐчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͽчţŀƲчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϯчǟŀśƐƧŀчƼǿǷǟǿǷчǷūǢǪūśǿǷчǷūǢūŀƧƐǪŀǪƐчǟŀţŀчǷǢƐȗǿƧŀƲч
ȝŀƲƄчśūǢśūţŀϰчưƐǪŀƧƲȝŀчǟŀţŀчcent͵чͶʹ͵ͽчţŀƲчcentͷчͶʹͶʹϰчưŀƤŀчūɯǪƐūƲǪƐчǷūǢǪūśǿǷчţƐƋƐǷǿƲƄчǟŀţŀчǟūǢƐƼţūчcentͷϯч
ǟŀśƐƧŀч ǷūǢơŀţƐч ǟūƲƄƋūưŀǷŀƲч ţŀƲч ǢǿǟƐŀƋч ȝŀƲƄч ţƐƋūưŀǷч ţƐƼǟǷƐưŀƧƐǪŀǪƐƤŀƲч ƤūưśŀƧƐϰч ƲƐƧŀƐч ǢǿǟƐŀƋч ȝŀƲƄч
ţƐƋūưŀǷчǷūǢǪūśǿǷчǷūǷŀǟчţƐŀƲƄƄŀǟчǪūśŀƄŀƐчǟūƲƄƋūưŀǷŀƲϯчǿǷǟǿǷчǷūǢǪūśǿǷчśūǢţŀǪŀǢƤŀƲчƼǿǷǟǿǷчǟŀţŀчpoundd-
dϼfϯ
būƲƐǪчśūƧŀƲơŀчȝŀƲƄчţƐǿƤǿǢчƼƧūƋчRdiquestчƐƲƐчưūƧƐǟǿǷƐϱчЋƐЌчśūƧŀƲơŀчśŀƋŀƲчǟūǢŜūǷŀƤŀƲчţŀƲчƤƼƲǪǿưǪƐϲчЋƐƐЌчśūƧŀƲơŀч
ǟūǢơŀƧŀƲŀƲч ţƐƲŀǪч ţŀƧŀưч ƲūƄūǢƐч ƤūŜǿŀƧƐч ţŀƧŀưч ǢŀƲƄƤŀч ǟūƧŀƲǷƐƤŀƲϰчưǿǷŀǪƐϰч ţƐƤƧŀǷϰч ţŀƲч śŀƲǷǿŀƲч ūȖŀƧǿŀǪƐч
ƲƼƲч ƧƼƤŀƧч ţŀƧŀưч ǢŀƲƄƤŀч ǟūưśūǢƐŀƲч ţŀƲŀч ţǿƤǿƲƄŀƲч ǟūưǿƧƐƋŀƲч Ƥūǟŀţŀч ǟūƄŀȗŀƐч ȝŀƲƄч ǷūǢƤūƲŀч ţŀưǟŀƤч
śūƲŜŀƲŀчŀƧŀưчЋƐƐƐЌчpound$dчţŀƲчƤƼƲǪƐƲȝūǢƐƲƄϯч ūǢƐƼţūчǟūƧŀǟƼǢŀƲчRdiquestчŀţŀƧŀƋчǷǢƐȗǿƧŀƲчţŀƲчoumlOslash-EgraveAcirc-oumlOslashЋȝƼȝЌч
ţƐưŀƲŀчţŀǷŀчǢūŀƧƐǪŀǪƐчǟŀţŀчǷǢƐȗǿƧŀƲчǪŀŀǷч ƐƲƐчţŀƲчţƐчǷŀƋǿƲчśūǢơŀƧŀƲчţƐśŀƲţƐƲƄƤŀƲчţūƲƄŀƲчǷǢƐȗǿƧŀƲчȝŀƲƄч
Ǫŀưŀч ǟŀţŀч ǷŀƋǿƲч ǪūśūƧǿưƲȝŀϯч ǟŀśƐƧŀч ǟūǢǪūƲǷŀǪūч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч ǟŀţŀч ǷŀƋǿƲч śūǢơŀƧŀƲч ƧūśƐƋч ǷƐƲƄƄƐч
ţƐśŀƲţƐƲƄƤŀƲчǷǢƐȗǿƧŀƲчȝŀƲƄчǪŀưŀчţƐчǷŀƋǿƲчǪūśūƧǿưƲȝŀϰчưŀƤŀчƐƲţūƤǪчŜŀǟŀƐŀƲчŀţŀƧŀƋч ϯʹ
EƼǢưǿƧŀчϱч
ƐŀȝŀчlaquoŀǷǿŀƲчcedilŀƋǿƲчͶʹ͵ͽччpoundūŀƧƐǪŀǪƐчŀƲƄƄŀǢŀƲчͶʹ͵ͽчϼчǿǷǟǿǷчͶʹ͵ͽ
ƐŀȝŀчlaquoŀǷǿŀƲчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹччpoundūŀƧƐǪŀǪƐчŀƲƄƄŀǢŀƲчͶʹͶʹчϼчǿǷǟǿǷчͶʹͶʹ
җчpoundūŀƧƐǪŀǪƐчɯǪƐūƲǪƐччƐŀȝŀчǪŀǷǿŀƲчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͽч-чƐŀȝŀчǪŀǷǿŀƲчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹ
ƐŀȝŀчǪŀǷǿŀƲчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͽ
cedilŀǢƄūǷч Rdiquestч ǷūǢǪūśǿǷч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹчŀţŀƧŀƋч ǪūśūǪŀǢч ͵ʹҗϰч ţūƲƄŀƲчǟūǢƐƼţƐƤч ŜŀǟŀƐŀƲч ǷǢƐȗǿƧŀƲŀƲч ţŀƲч Rdiquestч ƐƲƐч
ưūǢǿǟŀƤŀƲч Rdiquestч śŀǢǿч ǟŀţŀч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹч ţŀƲч ǷƐţŀƤч ŀţŀч ǷŀǢƄūǷч ȝŀƲƄч ţƐǷūǷŀǟƤŀƲч ǟŀţŀчpoundūƲǪǷǢŀч laquoūǷţƐǷơūƲч
ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹ-ͶʹͶчǿƲǷǿƤчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчϯчpoundūŀƧƐǪŀǪƐчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǪŀƲƄŀǷчǷūǢƄŀƲǷǿƲƄчţūƲƄŀƲч
ŜŀǟŀƐŀƲчƤūƧǿŀǢŀƲчţŀƲчǪŀƧţƼч ǢūŀƧƐǪŀǪƐчśūƧŀƲơŀчśƐǢƼƤǢŀǪƐϯч ŀţŀч ǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϰч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч ȝŀƲƄчţƐŜŀǟŀƐчŀţŀƧŀƋч
ͶͽϰͽͶҗϯччpoundūŀƧƐǪŀǪƐчRdiquestчǪūśūǪŀǢчͶͽϰͽͶҗчǷūƧŀƋчưūƧūśƐƋƐчǷŀǢƄūǷчȝŀƲƄчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчţƐчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчȝŀƐǷǿч͵ʹҗϯч
ͽŜ- ūǢǪūƲǷŀǪūчūɯǪƐūƲǪƐч
śūƧŀƲơŀчśƐǢƼƤǢŀǪƐ
gtltEWďϮϬϮϬϭϭϰ
ŀǟŀƐŀƲчǷūǢǪūśǿǷчţŀǟŀǷчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷϯч
pūƲƄƐƲƄŀǷчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчśŀǢǿчţƐǷūǢŀǟƤŀƲчǿƲǷǿƤчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϰчǪūưūƲǷŀǢŀчǟŀţŀчdƼƲǷǢŀƤчdƐƲūǢơŀчcedilŀƋǿƲчͶʹ͵ͺч
Ǫϯţϯч Ͷʹ͵ͽч ǷƐţŀƤч ţƐǷŀǢƄūǷƤŀƲч ţŀƲч ǷƐţŀƤч ŀţŀч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч Rdiquestч ǷūǢǪūśǿǷϰч ǟūǢśŀƲţƐƲƄŀƲч ŜŀǟŀƐŀƲч Rdiquestч ǷūǢǪūśǿǷч
ţūƲƄŀƲч ǷŀƋǿƲч Ͷʹ͵ͺч Ǫϯţϯч Ͷʹ͵ͽч ǷƐţŀƤч ţŀǟŀǷч ţƐƧŀƤǿƤŀƲϯч ч poundūŀƧƐǪŀǪƐч Rdiquestч ǟŀţŀч ǷŀƋǿƲч Ͷʹ͵ͺч Ǫϯţϯч ͶʹͶʹчưūƲŜЙ
ūǢưƐƲƤŀƲч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч ƧƐưŀч ǷŀƋǿƲϯч pūƲƄƐƲƄŀǷч Rdiquestч ǷūǢǪūśǿǷч śŀǢǿч ţƐǷūǢŀǟƤŀƲч ǿƲǷǿƤч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹч ƲŀưǿƲч
ţūưƐƤƐŀƲϰчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǷƐţŀƤчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчǟŀţŀчǷŀǢƄūǷϑpoundūƲǪǷǢŀч$b śчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹ-ͶʹͶϯч
ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчEgraveumlumlmacrccedilatildeEgraveAacuteatildemacrEgraveAcircţƐƋŀǢŀǟƤŀƲчţŀǟŀǷчưūƲƄǿǢŀƲƄƐчśūƧŀƲơŀчśƐǢƼƤǢŀǪƐϯчɯǪƐūƲǪƐчśūƧŀƲơŀчśƐǢƼƤǢŀǪƐч
ţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчƼƧūƋчǢūŀƧƐǪŀǪƐчśūƧŀƲơŀчȝŀƲƄчƧūśƐƋчƤūŜƐƧчţŀǢƐч$R чǿƲǷǿƤчǪǿŀǷǿчƼǿǷǟǿǷчȝŀƲƄчǪŀưŀчŀǷŀǿчǟūƲƐƲƄЙ
ƤŀǷŀƲч ŜŀǟŀƐŀƲч ƼǿǷǟǿǷч ǿƲǷǿƤч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч ŀƲƄƄŀǢŀƲч ȝŀƲƄч ǪŀưŀчţūƲƄŀƲч$R ϯч ŀǟŀƐŀƲч Rdiquestч RƲţūƤǪч ɯǪƐūƲǪƐч
ūƧŀƲơŀчƐǢƼƤǢŀǪƐчǪŀƲƄŀǷчǷūǢƄŀƲǷǿƲƄчţūƲƄŀƲчŜŀǟŀƐŀƲчƤūƧǿŀǢŀƲчţŀƲчǪŀƧţƼчǢūŀƧƐǪŀǪƐчśūƧŀƲơŀчśƐǢƼƤǢŀǪƐϯчŀЙ
ǟŀƐŀƲч ƤūƧǿŀǢŀƲч ƤūưǿƲƄƤƐƲŀƲч ŀƤŀƲч ţŀǟŀǷч ǷūǢǟūƲƄŀǢǿƋч ţūƲƄŀƲч ƤƼƲţƐǪƐч ǟŀƲţūưƐŜч OumlR$-͵ͽϰч ǪūţŀƲƄƤŀƲч
śūƧŀƲơŀчśƐǢƼƤǢŀǪƐчǪūśŀƄƐŀƲчśūǪŀǢчǪǿţŀƋчţƐǟƼǷƼƲƄчǪūǪǿŀƐчţūƲƄŀƲч ūǢǟǢūǪчrƼưƼǢччcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹϯч
$ūƲƄŀƲчŀţŀƲȝŀчǷŀǢƄūǷч͵ʹҗчśūǢŀǢǷƐчƋŀǢǿǪчƧūśƐƋчưūƲƄƋūưŀǷчśūƧŀƲơŀчśƐǢƼƤǢŀǪƐчȝŀƲƄчǪţƋчţƐǟƼǷƼƲƄчǪūśūǪŀǢч
ƤǿǢŀƲƄчƧūśƐƋч͵ʹҗчƤūưśŀƧƐчǿƲǷǿƤчưūƲŜŀǟŀƐчƼǿǷǟǿǷчȝŀƲƄчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчţƐчţŀƧŀưч$R ϯчlaquoūƧŀƐƲч ƐǷǿϰчśūǢǿǟŀȝŀч
ŀƄŀǢчŜŀǟŀƐŀƲчƼǿǷǟǿǷчţŀƲчƐƲţƐƤŀǷƼǢчśƐǪŀчưūƧūśƐƋƐчǷŀǢƄūǷϯчRdiquestчRƲţūƤǪчɯǪƐūƲǪƐчūƧŀƲơŀчƐǢƼƤǢŀǪƐчśŀǢǿчţŀǟŀǷч
ţƐǿƤǿǢчţƐŀƤƋƐǢчǷŀƋǿƲчŀƲƄƄŀǢŀƲчţŀƲчǪŀƲƄŀǷчśūǢƄŀƲǷǿƲƄчǟŀţŀчƤƐƲūǢơŀчŀƲƄƄŀǢŀƲчǪūƧǿǢǿƋчǪŀǷƤūǢч$b śчϯ
ūśūǢŀǟŀчŀƤŀǢчưŀǪŀƧŀƋчRdiquestчRƲţūƤǪчɯǪƐūƲǪƐчūƧŀƲơŀчƐǢƼƤǢŀǪƐϱ
͵ϯ EƼǢưǿƧŀч Rdiquestч RƲţūƤǪч ɯǪƐūƲǪƐч ƐǢƼƤǢŀǪƐч śūƧǿưч ţƐǷūƲǷǿƤŀƲч ţƐŀȗŀƧч ǟūƲŀƲţŀǷŀƲƄŀƲŀƲч ƤƼƲǷǢŀƤч ţŀƲч
śŀƋƤŀƲчưūƲƄŀƧŀưƐчǟūǢǿśŀƋŀƲчǟŀţŀчǪŀŀǷчǟūǢƋƐǷǿƲƄŀƲчţƐчǷǢƐȗǿƧŀƲчRϯ
Ͷϯ ţŀƲȝŀч ǟūưƼǷƼƲƄŀƲч ŀƲƄƄŀǢŀƲч ǷūǢưŀǪǿƤч śūƧŀƲơŀч śƐǢƼƤǢŀǪƐч ǪūƋƐƲƄƄŀч ǪūŜŀǢŀч ŀƧŀưƐч ǪǿţŀƋч ţƐƧŀƤǿƤŀƲч
ūɯǪƐūƲǪƐϰч ƲŀưǿƲч ǷŀǢƄūǷч ǷƐţŀƤч ţƐƧŀƤǿƤŀƲч ǟūƲȝūǪǿŀƐŀƲч ǪūƋŀǢǿǪƲȝŀч ƧūśƐƋч ǢūƲţŀƋч ƤŀǢūƲŀч ǟŀƄǿч śūƧŀƲơŀч
śƐǢƼƤǢŀǪƐчȝŀƲƄчţƐƋūưŀǷчǪǿţŀƋчǷǿǢǿƲϯ
ͷϯ ŀƲţūưƐч ƼȖƐţ-͵ͽч ưūƲȝūśŀśƤŀƲч śŀƲȝŀƤч ƤūƄƐŀǷŀƲч ȝŀƲƄч ǷūǢǷǿƲţŀч ŀǷŀǿч ǷƐţŀƤч ǷūǢƧŀƤǪŀƲŀч ǪūƋƐƲƄƄŀч
ţƐƤƋŀȗŀǷƐǢƤŀƲчŀƤŀƲчưūưūƲƄŀǢǿƋƐчŜŀǟŀƐŀƲчƼǿǷǟǿǷчţƐŀƤƋƐǢчǷŀƋǿƲчŀƲƄƄŀǢŀƲϯ
ϯ ŀǟŀƐŀƲчǪŀƲƄŀǷчǷūǢƄŀƲǷǿƲƄчţŀǢƐчŜŀǟŀƐŀƲчƤƐƲūǢơŀчŀƲƄƄŀǢŀƲчưŀǪƐƲƄ-ưŀǪƐƲƄчǪŀǷƤūǢϯ
ϯ Rdiquestч RƲţūƤǪч ɯǪƐūƲǪƐч ūƧŀƲơŀч ƐǢƼƤǢŀǪƐч ţƐơŀţƐƤŀƲч Rlaquoч Ƥūч ǪūƧǿǢǿƋч ǿƲƐǷч ȖūǢǷƐƤŀƧч $b śч ǟŀţŀч ǟūǢǷūƲƄŀƋŀƲч
cedilŀƋǿƲчͶʹͶʹϯ
ͺϯ ŀǢǿч ţƐǪƼǪƐŀƧƐǪŀǪƐƤŀƲч Ƥūч ǪŀǷƤūǢ-ǪŀǷƤūǢч ƧƐƲƄƤǿǟч $ƐǷơūƲч ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲч ţƐч ǷƐȗǿƧŀƲч ROumlч ͶʹͶʹч ƤŀǢūƲŀч
ưūƲǿƲƄƄǿчƤūǟŀǪǷƐŀƲч ƃƼǢưǿƧŀчǟūǢƋƐǷǿƲƄŀƲƲȝŀч ЋǷūǢưŀǪǿƤчŜƼƲǷƼƋчƤūǢǷŀǪчƤūǢơŀчǟūǢƋƐǷǿƲƄŀƲчȝŀƲƄчśŀǢǿч
ţƐǷūǢƐưŀчǟŀţŀчǿƧŀƲчƤǷƼśūǢчͶʹͶʹЌϯ
cedilƐƲţŀƤŀƲчȝŀƲƄчǷūƧŀƋчţƐƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчȝŀƐǷǿϱ
͵ϯ ŀţŀчǪŀŀǷчǟūƲȝǿǪǿƲŀƲчŀƲƄƄŀǢŀƲϰчưūƲơŀƄŀчơǿưƧŀƋчǿǪǿƧŀƲч ŀƄǿчūƧŀƲơŀчƐǢƼƤǢŀǪƐчŀƄŀǢчǷƐţŀƤчưūƲƄŀƧŀưƐч
ƤūƲŀƐƤŀƲчţŀǢƐчǷŀƋǿƲчǪūśūƧǿưƲȝŀϯ
Ͷϯ pūưśǿŀǷчƤūśƐơŀƤŀƲчţŀƧŀưчǿǪǿƧŀƲчǢūȖƐǪƐч$R ϼ dчǪŀǷƤūǢ-ǪŀǷƤūǢчƧƐƲƄƤǿǟч$b śчǷƐţŀƤчưūƲŀưśŀƋчǟŀƄǿч
śūƧŀƲơŀчśƐǢƼƤǢŀǪƐϯ
ͷϯ pūưśǿŀǷчƲƼǷŀчţƐƲŀǪчlaquoūƤǢūǷŀǢƐǪч$ƐǷơūƲч ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчƲƼưƼǢчϱчͶͻͽͷϼ ϯ͵ϼͶʹ͵ͽчǷƄƧчͷчlaquoūǟǷūưśūǢчͶʹ͵ͽч
ƋŀƧчcedilƐƲţŀƤчfŀƲơǿǷчIAcircEgraveAcircIAcircBatildemacrAcirccopyūƧŀƲơŀчƐǢƼƤǢŀǪƐϯ
cedilϼpound cedilȗч͵ cedilȗчͶ laquoưǷч͵ cedilȗчͷ laquoţϯчcedilȗчͷ cedilȗч Yacute-Ͷʹ cedilŀǢƄūǷ ͵ʹҗ ͵ʹҗ ͵ʹҗ ͵ʹҗ ͵ʹҗ ͵ʹҗ ͵ʹҗ poundūŀƧƐǪŀǪƐ rϼ rϼ rϼ rϼ rϼ ͶͽϰͽͶҗ ͶͽϰͽͶҗ ŀǟŀƐŀƲ - - - - - ͵Ͷʹϰʹʹ ͵Ͷʹϰʹʹ
115 LAKIN DJPb 2020
4 Membuat nota dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor ND-480PB12019 hal penyeleng-
garaan rakorraker pembebanan biaya full cost dan pengadaan toolkit di lingkungan DJPb
5 Mengkoordinasikan dengan pengelola kinerja terkait formula dan rencana cascading serta pencan-
tuman dalam inisiatif strategis Kontrak Kinerja di seluruh satker Instansi Vertikal
6 Mengusulkan akan perhitungan capaian IKU Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi dilakukan di triwulan
IV setelah semua output dapat dihitung realisasi atau capaiannya
7 Mengusulkan agar IKU Efisiensi Birokrasi dapat di cascading ke seluruh satker DJPB melalui nota
dinas Kabag Keuangan ND-477PB132020 tgl 15 Juni 2020
8 Mengusulkan Efisiensi Birokrasi untuk dapat menjadi Inisiatif Srategis bagi unit kerja Kanwil DJPb
dan KPPN melalui nota dinas Kabag Keuangan ND-515PB132020 tgl 01 Juli 2020
9 Membuat nota dinas Sekretaris DJPb mengenai penjelasan atas IS ldquoEfisiensi Birokrasi dalam
Pelaksanaan Kegiatanrdquo untuk seluruh Kanwil DJPb dan KPPN nomor ND-2087PB12020 tanggal 9
Juli 2020
10 Melakukan sosialisasi kepada satker lingkup DJPb melalui aplikasi zoom pada bulan November
2020 sesuai surat undangan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor UND-180PB12020 tanggal
6 November 2020 hal undangan kegiatan webinar peningkatan kierja pelaksanaan anggaran (IKU
PKPA IKPA Aplikasi SMART dan IKU Efisiens Belanja Birokrasi) TA 2020
11 Menerbitkan Nota dinas Sekretaris DJPb nomor ND-590PB12021 tanggal 6 Januari 2021 hal
perhitungan IKU PKPA sd Triwulan IV TA 2020 dan IS Persentase Efisiensi Belanja Birokrai TA
2020 nomor ND-590PB12021 tanggal 6 Januari 2021
12 Memberikan konsultasi dan penjelasan IKU dan IS Efisiensi Birokrasi kepada satker-satker lingkup
DJPb melalui WAG
Rekomendasi rencana aksi terkait pencapaian IKU tersebut yang akan dilakukan pada tahun 2021 ada-
lah Melakukan monitoring pagu belanja dan realisasi birokrasi satker-satker lingkup DJPb dan Men-
dampingi satker-satker dalam mengisi capaian pada template perhitungan IS Efisiensi Birokrasi
Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks integritas organisasi bertujuan
untuk untuk meningkatkan budaya integritas Kementerian Keuangan
IKU ini mengukur integritas organisasi dalam pemenuhan kriteria ZI
WBK dan persepsi publik dan internal atas integritas Kemenkeu berdasarkan penilaian Itjen IKU ini
terdiri atas 2 (dua) sub IKU yaitu
1 Sub-IKU ldquoTingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBKrdquo sesuai standar KemenPAN-RB
2 Sub-IKU rdquo Indeks Persepsi Integritasrdquo sesuai standar KPK
Kedua Sub-IKU tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut
Sub-IKU Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK bertujuan untuk menjadikan Pilot
Project perwujudan Good Governance pada unit kerja di lingkungan Kemenkeu dan mendorong ter-
wujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) Salah satu
upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi ndash
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBKWBBM) yang berbasis integritas di lingkungan KL dan
Pemda Pencapaian WBKWBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas (ZI) pada
KL dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana PermenPAN-RB 52 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Ber-
sih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
9d-CP Indeks integritas
organisasi
LAKIN DJPb 2020 116
Menindaklanjuti PermenPAN-RB 522014 ditetapkan KMK 4262017 tentang Pedoman Pembangunan
dan Penilaian ZI Menuju WBK di Lingkungan Kementerian Keuangan mengatur mekanisme penetapan
unit kerja di lingkungan Kemenkeu yang memenuhi kriteria WBK dengan memberi predikat ZI menuju
WBK
Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian
besar manajemen perubahan penataan tata laksana penataan sistem manajemen SDM penguatan
pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja Dalam penilaiannya ditetapkan minimal nilai Kom-
ponen Pengungkit dan Komponen Hasil yaitu 75 indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan
bebas KKN dengan nilai minimal 18 yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi mini-
mal 135 dan sub komponen persentasi TLHP minimal 35
Sub-IKU Indeks persepsi integritas bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kemenkeu
berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan Ke-
menkeu (responden eksternal) Pengukuran dilakukan atas hasil survei yang dilakukan kepada seluruh
pejabatpegawai dan sampling pengguna layanan pada seluruh unit sampel yang telah ditentukan
survei dibatasi atas kejadian peristiwapersepsi selama tahun berjalan Metodologi yang dilakukan
untuk penilaian
indeks persepsi integritas baik internal dan eskternal melalui survei FGD dan penilaian lapangan
(interview observasi dan reviu dokumen)
Penilaian dilakukan melalui kuesioner survei Atas hasil survei yang diterima dilakukan FGD untuk
mengkonfirmasi hasil survei dan penilaian lapangan berupa wawancara pengguna layanan secara
langsung dan pengumpulan dokumen terkait integritas dan kualitas layanan pada unit sampel yang
didatangi Dari hasil FGD dan penilaian lapangan dan didukung dokumen informasi terkait pelang-
garan integritas dari IBI dilakukan kalibrasi nilai hasil survei yang dilakukan oleh tim penilai dari Itjen
hasil kalibrasi ini yang menjadi nilai (indeks) persepsi integritas
Penilaian persepsi integritas dilakukan pada triwulan III sampai dengan IV tahun berjalan dengan
pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember Unit yang dilakukan pengukuran adalah unit
sampel dari seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkeu Penentuan sampel disepakati bersama
oleh tim survei dengan Unit Kepatuhan Internal tiap-tiap unit eselon I yang bersangkutan Dari setiap
unit sampel ditentukan responden internal (pegawai yang bekerja di unit sampel dengan status PNS
danatau non-PNS) dan responden eksternal (pengguna layanan di setiap unit sampel seperti
masyarakat KL lain atau unit eselon I lain di Kemenkeu)
Hasil penilaian yang digunakan dalam perhitungan IKU merupakan hasil dari pelaksanaan survei
yang telah disesuaikan dengan hasil pelaksanaan FGD dan penilaian lapangan Penyesuaian dilakukan
oleh tim penilai Itjen dengan metode mengkonversikan informasi kualitatif pada catatan hasil FGD
dan penilaian lapangan menjadi informasi kuantitatif Seluruh kegiatan penilaian persepsi integritas
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu dengan supervisi oleh KPK
Komponen dalam perhitungan IKU Indeks integritas organisasi dengan formula sebagai berikut
Capaian IKU = (50 x capaian tingkat pemenuhan ZI WBK) + (50 x capaian persepsi integritas)
ϭϭϳgtltEWďϮϬϮϬ
cedilŀǢƄūǷчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǿƲǷǿƤчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчŀţŀƧŀƋчǪūśūǪŀǢчͽͻϰ͵ͽҗϰчţūƲƄŀƲчǟūǢƋƐǷǿƲƄŀƲчȝŀƲƄчţƐţŀǟŀǷчţŀǢƐчţǿŀч
ƤƼưǟƼƲūƲчȝŀƐǷǿчŜŀǟŀƐŀƲчǷƐƲƄƤŀǷчǟūưūƲǿƋŀƲчccedilRчtimesdчţŀƲчŜŀǟŀƐŀƲчǟūǢǪūǟǪƐчƐƲǷūƄǢƐǷŀǪϯ
ūƧŀǟƼǢŀƲчRdiquestчƐƲƐчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчǷŀƋǿƲŀƲϰчǟƼƧŀǢƐǪŀǪƐчţŀǷŀчAacuteotildemacrAacutemacruacuteчЋǪūưŀƤƐƲчǷƐƲƄƄƐчǢūŀƧƐǪŀǪƐчǷūǢƋŀţŀǟчǷŀǢƄūǷϰч
ǪūưŀƤƐƲчśŀƐƤчŜŀǟŀƐŀƲчƤƐƲūǢơŀƲȝŀЌϰчƤƼƲǪƼƧƐţŀǪƐчǟūǢƐƼţūчưūƲƄƄǿƲŀƤŀƲчatildesup1frac14Uumlatildesup1AcircEgraveocircAcircoacutefrac14ccedilЋǢūŀƧƐǪŀǪƐчȝŀƲƄч
ţƐƄǿƲŀƤŀƲчŀţŀƧŀƋчŀƲƄƤŀчǟūǢƐƼţūчǷūǢŀƤƋƐǢЌϯч
poundūŀƧƐǪŀǪƐчȝŀƲƄчţƐţŀǟŀǷчǟŀţŀчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчƐƲƐчǪūśūǪŀǢч͵ʹϰͷ͵чƋŀǪƐƧчǷūǢǪūśǿǷчţƐţŀǟŀǷƤŀƲчţŀǢƐчƲƐƧŀƐчŜŀǟŀƐŀƲч
ǷƐƲƄƤŀǷчǟūưūƲǿƋŀƲчccedilRчtimesdчǪūśūǪŀǢч͵͵ϰͼϰч ơǿưƧŀƋчǿƲƐǷчƤūǢơŀч$b śчȝŀƲƄчưūƲţŀǟŀǷƤŀƲчǟǢūţƐƤŀǷчǷƐƲƄƤŀǷч
ƲŀǪƐƼƲŀƧчtimesdчǪūśŀƲȝŀƤчͽϰчǟǢūţƐƤŀǷчtimespчǪūśŀƲȝŀƤчͶͻчţŀƲчƲƐƧŀƐчŜŀǟŀƐŀƲчǟūǢǪūǟǪƐч ƐƲǷūƄǢƐǷŀǪчǪūśūǪŀǢч
ͽϰͻͺϯччpūưǟūǢƋŀǷƐƤŀƲчƋŀƧчţƐчŀǷŀǪϰчţƐǟūǢƼƧūƋчƲƐƧŀƐчŀƤƋƐǢчRdiquestчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчǪūśūǪŀǢч͵ʹϰͷ͵ϰчȝŀƲƄчǷūƧŀƋчưūЙ
ưūƲǿƋƐчǷŀǢƄūǷƲȝŀчǪūśūǪŀǢчͽͻϰ͵ͽчǪūśŀƄŀƐưŀƲŀчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчŜŀǟŀƐŀƲƲȝŀчǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷч
ūǢśŀƲţƐƲƄŀƲчǷŀǢƄūǷчţŀƲчǢūŀƧƐǪŀǪƐчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǿƲǷǿƤчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͺчǪϯţϯчͶʹͶʹчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷϯ
poundūŀƧƐǪŀǪƐчRdiquestчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͺчǪϯţϯчͶʹͶʹчưūƲŜūǢưƐƲƤŀƲчǢūŀƧƐǪŀǪƐчǪūƧŀưŀчƧƐưŀчǷŀƋǿƲчǢūƲŜŀƲŀчơŀƲƄƤŀчưūƲūƲƄŀƋч
$b śчȝŀƲƄчţƐǷǿŀƲƄƤŀƲчţŀƧŀưчpoundūƲǪǷǢŀч$b śчcedilŀƋǿƲчͶʹͶ -ʹͶʹͶϯч ŀţŀчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчRdiquestчƐƲƐчǷƐţŀƤчţƐǷūǷŀǟƤŀƲч
ţŀƧŀưчpoundūƲǪǷǢŀч$b śчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹ-ͶʹͶчǪūƋƐƲƄƄŀчǷƐţŀƤчţŀǟŀǷчţƐśŀƲţƐƲƄƤŀƲϯ
RǪǿчǷūǢƤŀƐǷчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǪūƧŀưŀчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчȝŀƐǷǿчŀţŀƲȝŀчǟūƲǿǢǿƲŀƲчƧŀȝŀƲŀƲчśŀƐƤчţƐчdŀƲǷƼǢч
ǿǪŀǷϰч dŀƲȗƐƧϰчưŀǿǟǿƲч d rч ǪūśŀƄŀƐч ţŀưǟŀƤч OumlR$-͵ͽч ǪūƋƐƲƄƄŀч rƐƧŀƐч ūǢǪūǟǪƐч RƲǷūƄǢƐǷŀǪчưūƲƄŀƧŀưƐч
ǟūƲǿǢǿƲŀƲϯ
ƤŀǢч ưŀǪŀƧŀƋч ȝŀƲƄч ţŀǟŀǷч ţƐƐţūƲǷƐɯƤŀǪƐч ţŀƧŀưч ǟūƲŜŀǟŀƐŀƲч Rdiquestч ǷūǢǪūśǿǷч ŀţŀƧŀƋч ŀţŀƲȝŀч ƤūśƐơŀƤŀƲ-
ƤūśƐơŀƤŀƲчţŀƲчƧŀȝŀƲŀƲчǪŀŀǷчǟūƲţūưƐчưūƲƐưśǿƧƤŀƲчǟūǢǪūǟǪƐчƤǿǢŀƲƄчśŀƄǿǪчǟŀţŀчưƐǷǢŀчƤūǢơŀчƐƲǷūǢƲŀƧчţŀƲч
ūƤǪǷūǢƲŀƧϯ
cedilƐƲţŀƤŀƲчȝŀƲƄчǷūƧŀƋчţƐƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчţŀƧŀưчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǪūƧŀưŀчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчŀƲǷŀǢŀчƧŀƐƲϱ
͵ϯ cedilūƧŀƋчţƐŀţŀƤŀƲчƤƼƼǢţƐƲŀǪƐчţūƲƄŀƲчRƲǪǟūƤǷƼǢŀǷчRRRчǿƲǷǿƤчưūưśŀƋŀǪчƋŀǪƐƧчlaquo Rϲ
Ͷϯ ūưśŀƋŀǪŀƲчƋŀǪƐƧчlaquo RчǟŀţŀчpoundŀǟƐưǪǿǪϲ
ͷϯ cedilūƧŀƋчţƐƧŀƤǿƤŀƲчǟūƲƐƧŀƐŀƲчǿƲƐǷчƤūǢơŀчccedilR-timesdϼtimespчţƐчǷƐƲƄƤŀǷчiquestƲƐǷчǪūƧƼƲчRчţŀƲчưūƲƄŀȗŀƧчǿƲƐǷчƤūǢơŀч
ǟŀţŀчǪŀŀǷчǟūƲƐƧŀƐŀƲчţƐчǷƐƲƄƤŀǷчƤūưūƲǷūǢƐŀƲчЋcedil dЌϯчūǢţŀǪŀǢƤŀƲчƋŀǪƐƧчţŀǢƐчcedil dϰчͼͺчǿƲƐǷчƤūǢơŀчǷūƧŀƋчưūЙ
ưūƲǿƋƐчƤǢƐǷūǢƐŀчǿƲǷǿƤчţƐǿǪǿƧƤŀƲчưūƲƄƐƤǿǷƐчǟūƲƐƧŀƐŀƲчccedilR-timesdϼtimespчǷƐƲƄƤŀǷчƲŀǪƐƼƲŀƧчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϲ
ϯ cedilūƧŀƋч ţƐǷūǢśƐǷƤŀƲч ƲƼǷŀч ţƐƲŀǪч laquoūǷţƐǷơūƲч ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲч rƼϯч r$-Ͷͺͺʹϼ ϯ͵ϼͶʹͶʹч ǷūǢƤŀƐǷч ǟūǢǪƐŀǟŀƲч
ǟūƲƐƧŀƐŀƲчƲŀǪƐƼƲŀƧчţŀƲчǟūǢǪƐŀǟŀƲчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчǪǿǢȖūƐчccedilR-timesdϼtimespϲ
cedilϼpound cedilȗч͵ cedilȗчͶ laquoưǷч͵ cedilȗчͷ laquoţϯчcedilȗчͷ cedilȗч Yacute-Ͷʹ cedilŀǢƄūǷчdd - - - - - ͽͻϰ͵ͽ ͽͻϰ͵ͽ poundūŀƧƐǪŀǪƐ - - - - - ͵ʹϰͷ͵ ͵ʹϰͷ͵ ŀǟŀƐŀƲ - - - - - ͵ʹͼϰͷ ͵ʹͼϰͷ
cedilŀƋǿƲ poundūŀƧƐǪŀǪƐчRdiquestч
dūǷūǢŀƲƄŀƲ laquoǿśчRdiquestч͵ laquoǿśчRdiquestчͶ
ͶʹͶʹ ͵ʹϰͷ͵ pūƲƄƐƲƄŀǷчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчśŀǢǿчţƐǷūǢŀǟƤŀƲчǿƲǷǿƤчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͽчǪūśŀƄŀƐ
ƄŀśǿƲƄŀƲчlaquoǿś-RdiquestчţǿŀчȝŀƲƄчǷūƧŀƋчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчǪūśūƧǿưƲȝŀϰ
ǟūǢśŀƲţƐƲƄŀƲчţūƲƄŀƲчǟūǢƐƼţūчǪūśūƧǿưƲȝŀчưūưśŀƲţƐƲƄƤŀƲчƤūţǿŀ
Ǫǿś-RdiquestчǷūǢǪūśǿǷϯ
laquoǿś-Rdiquestч͵ϱчcedilƐƲƄƤŀǷчǟūưūƲǿƋŀƲчccedilRчtimesd
Ͷʹ͵ͽ ͵͵Ͷϰͻ͵ Ͷʹ͵ͼ ͵͵ͶϰͶͻ ͽ͵ϰͺͽ Ͷʹ͵ͻ - ͼͺϰ͵ͺ
Ͷʹ͵ͺ - -
LAKIN DJPb 2020 118
5 Telah dilakukan asistensi kepada unit kerja peserta WBKWBBM terkait bahan paparan video profil
persiapan video conference dan evaluasi lapangan
6 Bagian KI secara intensif telah melakukan komunikasi dengan Biro OrgantaKemenpan-RB terkait
pelaksanaan video Conferenceevaluasi lapangan yang diikuti oleh peserta WBKWBBM
Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2021 antara lain
1 Penguatan peran UKI dalam pemantauan kode etik disiplin dan proses bisnis strategis
2 Penguatan integritas dengan internalisasi antikorupsi gratifikasi dan fraud bersinergi dengan
penyuluh antikorupsi
3 Menghimbau kepada seluruh unit kerja untuk menjaga kualitas layanan dengan tetap memperhatikan
kondisi tanggap bencana COVID-19
4 Melakukan asistensi terhadap unit kerja peserta WBKWBBM 2021
5 Melakukan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak (Kemenpan-RB Biro Organta dan unit
kerja peserta WBKWBBM) dalam pelaksanaan penilaian WBKWBBM
Pelaksanaan Inisiatif Strategis Transformasi Kelembagaan Ke-
menterian Keuangan pada tahun 2020 ditetapkan melalui KMK
No 125KMK012020 Indikator Kinerja Utama [IKU) Persentase
Penyelesaian inisiatif RBTK bertujuan untuk memonitor dan memastikan implementasi inisiatif transfor-
masi digital terlaksana sesuai dengan perencanaan baik dari sisi waktu dan kualitas Ditjen Perbenda-
haraan menjadi Pengelola Utama [Initiative Owner] atas implementasi IS 11 dan IS 13 dengan capaian
yang dapat dijelaskan sebagai berikut
a IS 11 Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran melalui Penggunaan Teknologi Digital [Shared Service dan
Government Platform)
1) Platform Pembayaran Pemerintah
Platform Pembayaran Pemerintah merupakan perwujudan pelaksanaan shared service untuk
pelaksanaan anggaran Platform Pembayaran Pemerintha menyediakan jasa administrasi keuangan
secara full digital melalui Kerjasama system elektronik dengan berbagai system pendukung yang
dipergunakan satuan kerja pemerintah Untuk tahap awal piloting dilaksanakan pada satker lingkup
Ditjen Perbendaharaan dan Kantor Pusat Sekjen Kemenkeu untuk layanan pembayaran gaji jasa
listrik dengan PT PIN dan telekomunikasi dengan PT Telkom Capaian pada 2020 sebagai berikut
Telah dibentuk Tim Pengelola Platform Pembayaran Pemerintah [Adhoc] berdasarkan Kepdirjen
NoKEP130PB2020
Telah ditetapkan PMK 204PMK052020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Piloting Pembayaran
dalam rangka Pelaksanaan APBN melalui Platform Pembayaran Pemerintah
Telah ditetapkan MoU DJPb dengan PT PLN [Persero] (23122020) Nota kesepahamanMoU DJPb
dengan PT Telkom sedang dalam proses penyusunan
Telah dilakukan Integration Testing dan UAT dengan TELKOM (29122020) dan PLN (30122020)
Telah berhasil dilakukan pembayaran gaji bulan Januari 2020 menggunakan Platform Pembayaran
Pemerintah[23122020)
2) Kartu Kredit Pemerintah
Kartu Kredit Pemerintah merupakan program pendukung pelaksanaan ISRBTK Simplifikasi Pelaksa-
naan Anggaran KKP diharapkan mengurangi beban administrasi satker untuk bertransaksi sekaligus
mengurangi penggunaan uang kas tunai Capaian pada 2020 sebagai berikut
9e-CP Persentase penyelesaian
program RBTK
119 LAKIN DJPb 2020
Telah dilakukan sosialisasi edukasi kepada seluruh Kanwil DJPb dan KPPN melalui video confer-
ence terkait implementasi KKP Lanjutan (942020)
Telah disusun laporan pemantauan dan evaluasi penggunaan KKP tahun2019
Berdasarkan PMK No 231PMK03 2019 mulai tanggal 1 April 2020 Bendahara Satker KL tidak
wajib memungut memotong danatau menyetor PPh Pasal 22 dan PPN atau PPN dan PPnBM
atas penggunaan KKP
Telah dilakukan survei ketersediaan mesin EDC kepada Satker mitra kerja
Telah ditetapkan PER-19PB2020 tanggal 30 September 2020 tentang Uji Coba Mekanisme Pem-
bayaran dan Penggunaan KKP Atas Beban BA BUN
Sedang dikembangkandisesuaikan aplikasi Satker [SAS-Modul Silabi dan Aplikasi SAKTI) dalam
rangka implementasi KKP Satker BA BUN Untuk satker biasa modul KKP sudah implementasi
b IS 13 Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Men-
dukung Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara Dalam IS 13 milestone 2020 yaitu Pen-
gusulan SIKRI sebagai platform integrasi keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah
dengan capaian utama yaitu penyusunan rancangan Blueprint integrasi informasi keuangan
Pemerintah Pusat dan pemda Detil capaian IS 13 selama Tahun 2020 sebagai berikut
Penetapan KMK No 5MK52020 tentang Pembentukan Tim SIKRI Tahun 2020
Simulasi Data Transaksi Keuangan pemda yang dikompilasi SIKD menjadi laporan keuangan oleh
DJPK sesuai UND15PB72020
Pembahasan dalam rapat Dit APK DJPb PMO DJPb Dit ESI DJPK dan PMO DJPK untuk memba-
has dan menyeleraskan interkoneksi antar kedua sistem pada tanggal 3 Desember 2020
Penyusunan rancangan blueprint dan BDAT SIKRI setelah melalui pembahasan dengan pihak
terkait Rancangan Blueprint dan BDAT SIKRl telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Per-
bendaharaan melalui nota dinas nomor 1147PB62020 tanggal 30 Desember 2020
Pembahasan RPP BAS Daerah dengan stakeholder terkait
Pelatihan capacity building [SDM] analisis data teknologi dan infrastruktur pendukung dengan
mengajak Dit SITP yang bekerja sama dengan Brainmatic dengan topik Training Systems Analysis
and Design with UML
Selain itu DJPb menjadi Unit Pendukung atas 1S1 dan IS14 dengan penjelasan sebagai berikut
a IS 14 Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran
Target milestone 2020 telah diselesaikan melalui integrasi dashboard IKPA dan EKA yang
disajikan pada aplikasi SMART dan OMSPAN melalui metode pertukaran data [data interchange)
secara host to host
Informasi integrasi dashboard tersebut telah disampaikan para Kepala Kanwil dan KPPN untuk
selanjutnya disosialisasikan kepada mitra kerjanya melalui ND-766PB22020 tanggal 24 Sep-
tember 2020 hal integrasi Data IKPA pada Aplikasi OMSPAN dengan EKA pada Aplikasi SMART
dalam rangka Monev Kinerja Anggaran
Modul Anggaran SAKTI Satker sudah dimplementasikan dan sudah dilaporkan pada Weekly SAKTI
bulan November 2020
gtltEWďϮϬϮϬϭϮϬ
śϯ Rlaquoчϻ͵ϰч ūƲƄǿŀǷŀƲчǿţŀȝŀчǢƄŀƲƐǪŀǪƐчdūưūƲƤūǿϱчcedilƋūчrūȗчcedilƋƐƲƤƐƲƄчƼƃчtimesƼǢƤƐƲƄϰ
͵Ќ ч ūƲȝūưǟǿǢƲŀŀƲчţŀƲчƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐчRƲǷūƄǢƐǷȝчEǢŀưūȗƼǢƤч
middot cedilūǢţŀǟŀǷчʹчǟūƄŀȗŀƐч$b śчȝŀƲƄчưūƲƄƐƤǿǷƐчǟǢƼǪūǪчlaquoūǢǷƐɯƤŀǪƐч ūƲȝǿƧǿƋчƲǷƐчdƼǢǿǟǪƐч Ћlaquo dЌч
ǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϯ
middot cedilūǢţŀǟŀǷч͵ͼчǟūƄŀȗŀƐч$b śчȝŀƲƄчưūưūƲǿƋƐчǟūǢǪȝŀǢŀǷŀƲчlaquo dчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϯч
middot cedilūǢţŀǟŀǷч͵ч ūƄŀȗŀƐч$b śчȝŀƲƄчƧǿƧǿǪчŀǪǪūǪǪưūƲǷчlaquo dчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϯ
middot $ƐǢūƤǷǿǢчbūƲţūǢŀƧч ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчưūƲŀƲţŀǷŀƲƄŀƲƐчţŀƲчưūƲūǷŀǟƤŀƲчd -Ͷͷϼ ϼͶʹͶʹчǷūƲЙ
ǷŀƲƄч ūǷǿƲơǿƤчcedilūƤƲƐǪч ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчdūǢŀƲƄƤŀч ūƲƄǿŀǷŀƲчRƲǷūƄǢƐǷŀǪч$b śϯ
middot cedilƐưч ǷūƧŀƋч ưūƧŀƤǿƤŀƲч ǪƐƲƤǢƼƲƐǪŀǪƐч ƤƼƲǪūǟч REч ţūƲƄŀƲч FƼȖūǢƲŀƲŜūч EǢŀưūȗƼǢƤч ЏFEЌч ţūƲƄŀƲч
RƲǪǟūƤǷƼǢŀǷчͻчţŀƲчcedilчЏƄǿǪǷǿǪчͶʹͶʹАϯ
ͶЌ RưǟƧūưūƲǷŀǪƐчǟūƲчlaquoǟŀŜūч
middot ūƲǿƲơǿƤŀƲчǿƲƐǷчǟƐƧƼǷƐƲƄч$ƐǷϯч dчfiquestϯ
middot ūƲūǢśƐǷŀƲчǟūǷǿƲơǿƤчǷūƤƲƐǪчtimesчǿƲǷǿƤчǟūƲƄŀţŀŀƲϼǢūƲƼȖŀǪƐчƤŀƲǷƼǢϯ
middot ūƲūǷŀǟŀƲчdūǷūƲǷǿŀƲчlaquoǷŀƲţŀǢч ūǢŀƧŀǷŀƲчţŀƲчpūǪƐƲϯч
middot ūƲȝǿǪǿƲŀƲч iquestǟţŀǷƐƲƄч ǿƤǿч ŀƲţǿŀƲϲч laquoǷŀƲţŀǢч $ūǪŀƐƲч ţŀƲч fŀȝƼǿǷч FūţǿƲƄч RƲǪǷŀƲǪƐч OumlūǢǷƐƤŀƧч
ЏţŀƧŀưчǟǢƼǪūǪЌϯ
middot $b śч ǷūƧŀƋч śūǢƤƼƼǢţƐƲŀǪƐч ţūƲƄŀƲчpoundƼưŀţŀƲчlaquoūǷơūƲч ǿƲǷǿƤчưūȗǿơǿţƤŀƲч ǪŀǷūƧƧƐǷūч ƼɭŜūчǟŀţŀч
d rчƼƄƼǢϯч$ƐǟūǢƤƐǢŀƤŀƲчŀƤƋƐǢчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчǪƐŀǟчǿƲǷǿƤчţƐƄǿƲŀƤŀƲϯ
middot laquoŀǷūƧƧƐǷūч ɭŜūч ţƐч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶ͵ч $b śчưūǢūƲŜŀƲŀƤŀƲч ƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐч ǟŀţŀч d rч ūƤŀǪƐϰч d rч
laquoǿǢŀƤŀǢǷŀϰчd rчpŀƧŀƲƄчţŀƲчd rчdƧŀǷūƲϯчlaquoŀŀǷчƐƲƐчǷūƧŀƋчţƐƧŀƤǿƤŀƲчūȖŀƧǿŀǪƐчǟƼǷūƲǪƐчţŀƲчǟūưЙ
ŀƲƃŀŀǷŀƲчǢǿŀƲƄŀƲчǿƲǷǿƤчţƐǿǪǿƧƤŀƲϯч
cedilŀǢƄūǷч Rdiquestч ǷūǢǪūśǿǷч ǿƲǷǿƤч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹч ŀţŀƧŀƋч ǪūśūǪŀǢч ͼҗч ţūƲƄŀƲч ǟūǢƐƼţūч ǟūƧŀǟƼǢŀƲч ǷǢƐȗǿƧŀƲŀƲϯч
ūǢƋƐǷǿƲƄŀƲч ǟƼƧŀǢƐǪŀǪƐч ţŀǷŀчưūƲƄƄǿƲŀƤŀƲчưŀȜƐưƐȧūч ЋǪūưŀƤƐƲч ǷƐƲƄƄƐч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч ǷūǢƋŀţŀǟч ǷŀǢƄūǷч ưŀƤŀч
ǪūưŀƤƐƲчśŀƐƤчŜŀǟŀƐŀƲчƤƐƲūǢơŀƲȝŀЌчţŀƲч ơūƲƐǪчƤƼƲǪƼƧƐţŀǪƐчǟūǢƐƼţūчưūƲƄƄǿƲŀƤŀƲчǷŀƤūч ƧŀǪǷчƤƲƼȗƲчȖŀƧǿūч
ЋǢūŀƧƐǪŀǪƐчȝŀƲƄчţƐƄǿƲŀƤŀƲчŀţŀƧŀƋчŀƲƄƤŀчǟūǢƐƼţūчǷūǢŀƤƋƐǢЌϯчŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǷūǪūśǿǷчţƐǟūǢƼƧūƋчţŀǢƐчǢŀǷŀ-ǢŀǷŀч
ǟūǢǪūƲǷŀǪūчŜŀǟŀƐŀƲчƐƲƐǪƐŀǷƐƃчśŀƐƤчǪūśŀƄŀƐчǟūƲƄūƧƼƧŀчǿǷŀưŀчưŀǿǟǿƲчǪūśŀƄŀƐчǟūƲţǿƤǿƲƄϯ
ūǢţŀǪŀǢƤŀƲч ţŀǷŀч ţŀǢƐч ūƲǷǢŀƧч cedilǢŀƲǪƃƼǢưŀǷƐƼƲч ɭŜūч ЋcedilЌч dūưūƲƤūǿϰч ȝŀƲƄчưūƲơŀţƐч ţŀǪŀǢч ŜŀǟŀƐŀƲч
RdiquestчǷūǢǪūśǿǷϰчǢūŀƧƐǪŀǪƐчRdiquestч ūǢǪūƲǷŀǪūчǟūƲȝūƧūǪŀƐŀƲчǟǢƼƄǢŀưчpoundcedildчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹчǿƲǷǿƤч$ƐǷơūƲч ūǢśūƲţŀЙ
ƋŀǢŀŀƲчǪūśūǪŀǢчͽϰͻͶҗчŀǷŀǿч͵͵ͶϰͷͺҗчţŀǢƐчǷŀǢƄūǷϯчlaquoūŜŀǢŀчƤūǪūƧǿǢǿƋŀƲϰчŜŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǟŀţŀчǷŀƋǿƲч
ͶʹͶʹчţŀǟŀǷчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчǟŀţŀчcedilŀśūƧчśūǢƐƤǿǷϱ
cedilŀśūƧчͷϯͶͼчŀǟŀƐŀƲчRdiquestча ūǢǪūƲǷŀǪūчǟūƲȝūƧūǪŀƐŀƲчǟǢƼƄǢŀưчpoundcedildачǷŀƋǿƲчͶʹͶʹч
cedilūǢţŀǟŀǷчśūśūǢŀǟŀчƐǪǿчǷūǢƤŀƐǷчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǪūƧŀưŀчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϰчŀƲǷŀǢŀчƧŀƐƲϱ
͵ϯ ūǢǿśŀƋŀƲчţƐƄƐǷŀƧчţƐчƧƐƲƄƤǿƲƄŀƲч$b чśūǢţŀưǟŀƤчƧǿŀǪчǷūǢƋŀţŀǟчƼǢƄŀƲƐǪŀǪƐϰчǟǢƼǪūǪчśƐǪƲƐǪчţŀƲчƧūƄŀƧƐЙ
ǷŀǪчţƼƤǿưūƲчƤūǿŀƲƄŀƲϯ
Ͷϯ ūƲƄūưśŀƲƄŀƲчŀǟƧƐƤŀǪƐчţŀƲчǢūƄǿƧŀǪƐчǷūǢƤŀƐǷчǟƧŀǷƃƼǢưчśūǢơŀƧŀƲчśūǢǪŀưŀŀƲчЋƐǷūǢŀǪƐЌ
cedilϼpound cedilȗч͵ cedilȗчͶ laquoưǷч͵ cedilȗчͷ laquoţϯчcedilȗчͷ cedilȗч Yacute-Ͷʹ cedilŀǢƄūǷчdd ͼϰͺͷҗ Ͷ͵ϰͼͺҗ Ͷ͵ϰͼͺҗ ͷͼϰͼͷҗ ͷͼϰͼͷҗ ͼҗ ͼҗ poundūŀƧƐǪŀǪƐ ͵ϰͺҗ Ͷͽϰͻͺҗ Ͷͽϰͻͺҗ ϰͻͷҗ ϰͻͷҗ ͽϰͻͶҗ ͽϰͻͶҗ ŀǟŀƐŀƲ ͵Ͷʹ ͵Ͷʹ ͵Ͷʹ ͵Ͷʹ ͵Ͷʹ ͵͵Ͷϰͺ͵ ͵͵Ͷϰͺ͵
121 LAKIN DJPb 2020
3 Penyelarasan pengembangan SIKRI dengan pengembangan SIKD memerlukan interkoneksi dengan
data SIKD di DJPK
Akar masalah yang dapat diidentifikasi dalam pencapaian IKU tersebut antara lain
1 Regulasi selesai pada akhir tahun penyesuaian aplikasi dan pembayaran hanya memiliki jeda waktu
sangat pendek
2 Pengembangan SIKD berbasis transaksi masih berjalan sehingga belum dapat dilakukan inter-
koneksi ke data SIKD dari DJPK (IS 13]
Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2021
1 Melakukan monitoring dan mengawal para initiative owner untuk mencapai target rencana
timeframe KMK ISRBK Tahun 2020
2 Melaksanakan piloting untuk transaksi pembayaran common ekspense
3 Melakukan komunikasi intensif dengan DJPK untuk mempercepat pemberian akses langsung ke
data SIKD
4 Monitoring implementasi IS 14
Tingkat Implementasi learning organization merupakan nilai
yang merepresentasikan tingkat implementasi unit kerja di
lingkungan Kementerian Keuangan sebagai learning organiza-
tion Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan
terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi
diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai
dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya (KEP-140
PP2017)
Tingkat implementasi learning organization menggunakan metode pengukuran yang dikembangkan dari
konsep Enterprise Learning System Assessment yang merupakan salah satu komponen dalam penera-
pan strategi Kemenkeu corporate university
Tingkat learning organisation dapat ditinjau dari input proses dan output pembelajaran yang dapat
dilakukan dengan komponen penilaian terdiri dari
1 Strategic fit and management commitment
2 Learning function organization
3 Learning spaces
4 Learning solutions
5 Leaders as teachers
6 Learners
7 Learning Culture
8 Feedback
9 Learning value chain
10 Learners performance
Pengukuran IKU ini menggunakan metode penilaian self assesment dan survei
a Penilaian Dilakukan oleh komite (BPPK) dengan menggunakan data yang dimiliki olh Sekretariat
BPPK dan Pusdiklat
9f-CP Tingkat implementasi
learning organization
gtltEWďϮϬϮϬϭϮϮ
śϯ laquoūƧƃч ǪǪūǪưūƲǷϱч $ƐƧŀƤǿƤŀƲч ƼƧūƋч ǿƲƐǷч ȝŀƲƄчưūưśƐţŀƲƄƐч ǟūƲƄūưśŀƲƄŀƲч ǟūƄŀȗŀƐч ţƐч ǪūǷƐŀǟч ǪūƧƼƲч Rч
ţŀƲϼŀǷŀǿчǿƲƐǷчǪŀưǟūƧчţūƲƄŀƲчţŀǷŀчȝŀƲƄчţƐưƐƧƐƤƐчǪūƲţƐǢƐчţŀƲчƤūǢǷŀǪчƤūǢơŀчţŀǢƐч d
Ŝϯ laquoǿǢȖūƐϱ
͵ϯ cedilƐưч ǪǿǢȖūƐч ǿƲǷǿƤч ǟūƲƐƧŀƐŀƲч ƧūȖūƧч ǿƲƐǷч ūǪūƧƼƲч Rч ŀţŀƧŀƋч ǷƐưч ǪǿǢȖūƐч dūưūƲǷūǢƐŀƲч dūǿŀƲƄŀƲч ȝŀƲƄч
ţƐƤƼƼǢţƐƲŀǪƐƤŀƲчƼƧūƋч dϲ
Ͷϯ iquestƲƐǷчȝŀƲƄчţƐơŀţƐƤŀƲчǪŀưǟūƧчǟŀţŀчưŀǪƐƲƄ-ưŀǪƐƲƄчǿƲƐǷчūǪūƧƼƲчRчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчƼƧūƋчǷƐưчǪǿǢȖūȝϲ
ͷϯ poundūǪǟƼƲţūƲчǪǿǢȖūƐчŀţŀƧŀƋчǪūƧǿǢǿƋчǟūƄŀȗŀƐчǟŀţŀчlaquoūƤǢūǷŀǢƐŀǷчiquestƲƐǷччǪūƧƼƲчRчţŀƲчiquestƲƐǷчdūǢơŀчȝŀƲƄчưūƲЙ
ơŀţƐчlaquoŀưǟūƧϯ
EƼǢưǿƧŀчRdiquestчϱч
cedilƐƲƄƤŀǷчƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐчƧūŀǢƲƐƲƄчƼǢƄŀƲƐǪŀǷƐƼƲчччʹҗчMŀǪƐƧч ūƲƐƧŀƐŀƲчѾчͷʹҗччMŀǪƐƧчlaquoūƧƃчǪǪūǪưūƲǷчѾчͷʹҗч
ūǢǪūǟǪƐчlaquoǿǢȖūƐч
cedilŀǢƄūǷчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǿƲǷǿƤчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчŀţŀƧŀƋчǪūśūǪŀǢчͻϯч ūƧŀǟƼǢŀƲчRdiquestчƐƲƐчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчǷŀƋǿƲŀƲϰчǟƼƧŀǢЙ
ƐǪŀǪƐчţŀǷŀчAacuteotildemacrAacutemacruacuteЋǪūưŀƤƐƲчǷƐƲƄƄƐчǢūŀƧƐǪŀǪƐчǷūǢƋŀţŀǟчǷŀǢƄūǷϰчǪūưŀƤƐƲчśŀƐƤчŜŀǟŀƐŀƲчƤƐƲūǢơŀƲȝŀЌϰчƤƼƲǪƼƧƐЙ
ţŀǪƐчǟūǢƐƼţūчưūƲƄƄǿƲŀƤŀƲчatildesup1 frac14Uumlatilde sup1AcircEgraveocircAcircoacutefrac14ccedil ЋǢūŀƧƐǪŀǪƐч ȝŀƲƄчţƐƄǿƲŀƤŀƲчŀţŀƧŀƋчŀƲƄƤŀчǟūǢƐƼţūч ǷūǢŀЙ
ƤƋƐǢЌϯч
poundūŀƧƐǪŀǪƐчȝŀƲƄчţƐţŀǟŀǷчǟŀţŀчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчƐƲƐчǪūśūǪŀǢчͽͻϰͺчŀƲƄƤŀчǷūǢǪūśǿǷчţƐţŀǟŀǷчţŀǢƐч ūƲƄǿƤǿǢŀƲчǷƐƲƄЙ
ƤŀǷч ƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐч frac14OslashAcircmacrAcirccopy EgraveOslashcopyAcircmacruacuteatildemacrEgraveAcirc ЋfЌч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹч ǷūƧŀƋч ţƐƧŀƤǿƤŀƲч ţūƲƄŀƲч ưūƲƄƄǿƲŀƤŀƲч ǷƐƄŀч
ưūǷƼţūч ǟūƲƄǿƤǿǢŀƲϰч ȝŀƐǷǿч ǪǿǢȖūƐϰчUumlfrac14uml UumlUumlUumlUumlAacuteAcircatildeţŀƲч ǟūƲƐƧŀƐŀƲч ƼƧūƋч dƼưƐǷūч ūƲƐƧŀƐч fч ţūƲƄŀƲч ƋŀǪƐƧч
ƲƐƧŀƐчͽͻϰͺчЋţƐŀǷŀǪчƲƐƧŀƐчǢŀǷŀ-ǢŀǷŀчdūưūƲƤūǿчǪūśūǪŀǢчͽͷϰ͵ͼЌчƋŀƧчƐƲƐчưūưśǿŀǷчǷƐƲƄƤŀǷчƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐчfrac14OslashAcircʣ
macrAcirccopyEgraveOslashcopyAcircmacruacuteatildemacrEgraveAcirc$b śчţƐŀǟǢūǪƐŀǪƐчţūƲƄŀƲчśŀƐƤчƼƧūƋчdƼưƐǷūч ūƲƐƧŀƐчfϯч
pūưǟūǢƋŀǷƐƤŀƲчƋŀƧчţƐчŀǷŀǪϰчţƐǟūǢƼƧūƋчƲƐƧŀƐчŀƤƋƐǢч RdiquestчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчǪūśūǪŀǢчͽͻϰͺϰчȝŀƲƄчǷūƧŀƋчưūưūƲǿƋƐч
ǷŀǢƄūǷƲȝŀчǪūśūǪŀǢчͻчǪūśŀƄŀƐưŀƲŀчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчŜŀǟŀƐŀƲƲȝŀчǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷч
pūƲƄƐƲƄŀǷчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчśŀǢǿчţƐǷūǢŀǟƤŀƲчǿƲǷǿƤчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϰчǪūưūƲǷŀǢŀчǟŀţŀчdƼƲǷǢŀƤчdƐƲūǢơŀчcedilŀƋǿƲчͶʹ͵ͺч
Ǫϯţϯч Ͷʹ͵ͽч ǷƐţŀƤч ţƐǷŀǢƄūǷƤŀƲч ţŀƲч ǷƐţŀƤч ŀţŀч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч Rdiquestч ǷūǢǪūśǿǷϰч ǟūǢśŀƲţƐƲƄŀƲч ŜŀǟŀƐŀƲч Rdiquestч ǷūǢǪūśǿǷч
ţūƲƄŀƲчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͺчǪϯţϯчͶʹ͵ͽчǷƐţŀƤчţŀǟŀǷчţƐƧŀƤǿƤŀƲϯчpoundūŀƧƐǪŀǪƐч RdiquestчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͺчǪϯţϯчͶʹͶʹчưūƲŜūǢưƐƲƤŀƲч
ǢūŀƧƐǪŀǪƐчǪūƧŀưŀчƧƐưŀчǷŀƋǿƲчǢūƲŜŀƲŀчơŀƲƄƤŀчưūƲūƲƄŀƋч$b śчȝŀƲƄчţƐǷǿŀƲƄƤŀƲчţŀƧŀưчpoundūƲǪǷǢŀч$b śчcedilŀЙ
ƋǿƲчͶʹͶʹ-ͶʹͶϯчpoundūŀƧƐǪŀǪƐчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчƧūśƐƋчǷƐƲƄƄƐчţŀǢƐчǷŀǢƄūǷчȝŀƲƄчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчǟŀţŀϑpoundūƲǪǷǢŀч$b śчǷŀƋǿƲч
ͶʹͶʹ-ͶʹͶϯч
RǪǿчǷūǢƤŀƐǷчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǪūƧŀưŀчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчȝŀƐǷǿч ūƲƄǿƤǿǢŀƲчǷƐƲƄƤŀǷчƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐчfrac14OslashAcircmacrAcirccopy
EgraveOslashcopyAcircmacruacuteatildemacrEgraveAcircϑЋfЌчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчǷūƧŀƋчţƐƧŀƤǿƤŀƲчţūƲƄŀƲчưūƲƄƄǿƲŀƤŀƲчǷƐƄŀчưūǷƼţūчǟūƲƄǿƤǿǢŀƲϰчȝŀƐǷǿчǪǿǢЙ
ȖūƐϰчUumlfrac14umlUumlUumlUumlUumlAacuteAcircatildeţŀƲчǟūƲƐƧŀƐŀƲчƼƧūƋчdƼưƐǷūч ūƲƐƧŀƐчfчţūƲƄŀƲчƋŀǪƐƧчƲƐƧŀƐчͽͻϰͺчЋţƐŀǷŀǪчƲƐƧŀƐчǢŀǷŀ-чǢŀǷŀч
dūưūƲƤūǿчǪūśūǪŀǢчͽͷϰ͵ͼЌчưūưśǿŀǷчǷƐƲƄƤŀǷчƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐчƧūŀǢƲƐƲƄчƼǢƄŀƲƐȧŀǷƐƼƲч$b śчţƐŀǟǢūǪƐŀǪƐчţūƲƄŀƲч
śŀƐƤчƼƧūƋчdƼưƐǷūч ūƲƐƧŀƐчfϯ
cedilƐƲţŀƤŀƲчȝŀƲƄчǷūƧŀƋчţƐƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчţŀƧŀưчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǪūƧŀưŀчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчŀƲǷŀǢŀчƧŀƐƲϱ
͵ϯ ūǢƤƼƼǢţƐƲŀǪƐч ţūƲƄŀƲч dч ǷūǢƤŀƐǷч ǷūƤƲƐǪч ǟūƲƄǿƤǿǢŀƲч ţŀƲч ǟūƲūƲǷǿŀƲч ȗŀƤǷǿч ǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч
ǟūƲƄǿƤǿǢŀƲϲ
cedilϼpound cedilȗч͵ cedilȗчͶ laquoưǷч͵ cedilȗчͷ laquoţϯчcedilȗчͷ cedilȗч Yacute-Ͷʹ cedilŀǢƄūǷчdd - - - - - ͻ ͻ poundūŀƧƐǪŀǪƐ - - - - - ͽͻϰͺ ͽͻϰͺ ŀǟŀƐŀƲ - - - - - ͵Ͷʹϰʹʹ ͵Ͷʹϰʹʹ
ϭϮϯgtltEWďϮϬϮϬ
Ͷϯ pūƲƄƐƤǿǷƐч 0AcircmacrUumlmacrUumlmacr =OslashAcircmacrAcirccopy AcirccopycopyAacuteAcircatilde (EgraveOslashccedilAacuteưūƧŀƧǿƐч EgraveEgraveAacute BatildemacrAcirccopy ȝŀƲƄч ţƐŀţŀƤŀƲч ƼƧūƋч laquoūƤǢūǷŀǢƐŀǷч
dчǪūśŀƄŀƐчǪŀǢŀƲŀчǪƼǪƐŀƧƐǪŀǪƐчRdiquestчcedilƐƲƄƤŀǷчRưǟƧūưūƲǷŀǪƐч=OslashAcircmacrAcirccopyIOslashcopyAcircmacrUumlatildemacrEgraveAcircţƐчfƐƲƄƤǿƲƄŀƲч dūưūƲЙ
ǷūǢƐŀƲчdūǿŀƲƄŀƲϲ
ͷϯ pūưǟūǢǪƐŀǟƤŀƲчǟūưūǷŀŀƲчƤūǢǷŀǪчƤūǢơŀчśŀƄƐчǿƲƐǷчƤūǢơŀчȝŀƲƄчŀƤŀƲчưūƲơŀţƐчƼśȝūƤчǪǿǢȖūȝϲ
ϯ pūƧŀƤǿƤŀƲчǪƼǪƐŀƧƐǪŀǪƐчǷūǢƤŀƐǷчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчǟūƲƄǿƤǿǢŀƲч=OslashAcircmacrAcirccopyEgraveOslashcopyAcircmacrUumlatildemacrEgraveAcircƤūǟŀţŀчǿƲƐǷϼчƼśȝūƤчǪǿǢЙ
Ȗūȝϲ
ϯ pūƧŀƤǿƤŀƲϑUumlfrac14umlUumlUumlUumlUumlAacuteAcircatildeţŀƲчǟūƲţŀưǟƐƲƄŀƲϑUumlfrac14umlUumlUumlUumlUumlAacuteAcircatildeǟŀţŀчǿƲƐǷoacuteOslashatildemacrfrac14ʒ
poundūƤƼưūƲţŀǪƐчǢūƲŜŀƲŀчŀƤǪƐчȝŀƲƄчŀƤŀƲчţƐƧŀƤǿƤŀƲчǟŀţŀчǷŀƋǿƲчͶʹͶ͵чưūƧŀƤǿƤŀƲчǟūƲȝǿǪǿƲŀƲчǪƐǪǷūưчȝŀƲƄч
ưūƲţǿƤǿƲƄчǟūưŀƲǷŀǿŀƲчƤūƧūƲƄƤŀǟŀƲчţƼƤǿưūƲчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчŀƤǷƐȖƐǷŀǪчfчǿƲƐǷч ǪŀưǟūƧчţŀƲчlaquoƼǪƐŀƧƐǪŀǪƐчч
ƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐч=OslashAcircmacrAcirccopyIOslashcopyAcircmacruacuteatildemacrEgraveAcircţŀƲчǪƐǪǷūưчǟūƲţǿƤǿƲƄчǟūưŀƲǷŀǿŀƲчŀƤǷƐȖƐǷŀǪчfчƧƐƲƄƤǿǟч$b śϯ
ūƲƄūƧƼƧŀŀƲч ŀƲƄƄŀǢŀƲч ưūƧƐǟǿǷƐч ǟūǢūƲŜŀƲŀŀƲϰч ǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲϰч ţŀƲч ưƼƲƐǷƼǢƐƲƄч
ŀƲƄƄŀǢŀƲч ǪūƧŀưŀч ǪŀǷǿч ǷŀƋǿƲч ŀƲƄƄŀǢŀƲч ȝŀƲƄч ǪūƧŀƲơǿǷƲȝŀч ţƐǟūǢǷŀƲƄƄǿƲƄȭŀȗŀśƤŀƲч
Ƥūǟŀţŀч ǪǷŀƤūƋƼƧţūǢϯч$ŀƲŀч ȝŀƲƄч ǷūǢǪūţƐŀчţŀƧŀưчţƼƤǿưūƲчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчŀƲƄƄŀǢŀƲч
Ћ$R Ќϰч ƋŀǢǿǪч ţƐƤūƧƼƧŀч ǪūǪǿŀƐч ǢūƲŜŀƲŀч ȝŀƲƄч ǷūƧŀƋч ţƐǷūǷŀǟƤŀƲч ţŀƲч ţŀǟŀǷч
ţƐǟūǢǷŀƲƄƄǿƲƄȭŀȗŀśƤŀƲϯч ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч ŀƲƄƄŀǢŀƲч ưūƲƄƄǿƲŀƤŀƲч ǟǢƐƲǪƐǟч ƋūưŀǷϰч
ūɯǪƐūƲϰчţŀƲчǷƐţŀƤчưūȗŀƋчţūƲƄŀƲчǷūǷŀǟчưūưūƲǿƋƐчƼǿǷǟǿǷчǪūśŀƄŀƐưŀƲŀчǷūƧŀƋчţƐǢūƲŜŀƲŀƤŀƲчţŀƧŀưч$R ϯч
dǿŀƧƐǷŀǪч ǟūǢǷŀƲƄƄǿƲƄȭŀȗŀśŀƲч ǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч ŀƲƄƄŀǢŀƲч ǪūƧŀưŀч ǪŀǷǿч ǷŀƋǿƲϰч ǷūǢŜūǢưƐƲч ţŀǢƐч ƼǟƐƲƐч ȝŀƲƄч
ţƐśūǢƐƤŀƲчƼƧūƋч dϯчч
ч dƐƲūǢơŀч iquestǷŀưŀч ЋRdiquestЌϰч
ȝŀƲƄчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲƲȝŀчţƐǷŀśǿƧŀǪƐƤŀƲчţŀƧŀưчcedilŀśūƧчͷϯͶͽϯч
cedilŀśūƧчͷϯͶͽчŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǟŀţŀчlaquoŀǪŀǢŀƲчlaquoǷǢŀǷūƄƐǪч͵ʹ
Rdiquestч ūǢǪūƲǷŀǪūч ƤǿŀƧƐǷŀǪч ǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч ŀƲƄƄŀǢŀƲч ţƐǷūǢŀǟƤŀƲч ǷŀƋǿƲч
Ͷʹ͵чţūƲƄŀƲчƲŀưŀч Rdiquestч ūǢǪūƲǷŀǪūч ūƲȝūǢŀǟŀƲчƲƄƄŀǢŀƲчţŀƲч ūƲЙ
ŜŀǟŀƐŀƲчIccedilatildeOtildeccedilatilde frac14Acirccedilϰч ţūƲƄŀƲч ǟūǢƋƐǷǿƲƄŀƲч ȝŀƲƄч ƤūưǿţƐŀƲч ţƐǿśŀƋч
ţūƲƄŀƲчlaquoǿǢŀǷчţŀǢŀƲч ЋlaquoЌчpūƲǷūǢƐч dūǿŀƲƄŀƲчrƼϯч laquo-ͷͶϼpdϯ͵ϼͶʹ͵ч ǷŀƲƄƄŀƧч ͷʹч$ūǪūưśūǢч Ͷʹ͵ч ǷūƲǷŀƲƄч
cedilŀǷŀчŀǢŀч ūƲƄǿƤǿǢŀƲчRƲţƐƤŀǷƼǢчdƐƲūǢơŀчiquestǷŀưŀч ūƲȝūǢŀǟŀƲчƲƄƄŀǢŀƲчţŀƲч ūƲŜŀǟŀƐŀƲчǿǷǟǿǷчūƧŀƲơŀчţƐч
fƐƲƄƤǿƲƄŀƲч dūưūƲǷūǢƐŀƲч dūǿŀƲƄŀƲч ȝŀƲƄч ưūƲŜŀśǿǷч laquo-ͻϼpdϯ͵ϼͶʹ͵ч ǷŀƲƄƄŀƧч ͻч pŀǢūǷч Ͷʹ͵ϰч ţūƲƄŀƲч
ưūƲŀưśŀƋƤŀƲчǿƲǪǿǢчūɯǪƐūƲǪƐϰчǪūƧŀƐƲчǟūƲȝūǢŀǟŀƲчŀƲƄƄŀǢŀƲчţŀƲчEgraveccedilatildeOtildeccedilatildeчЋŜŀǟŀƐŀƲчƤūƧǿŀǢŀƲЌϯч ŀţŀчǟūƲūǷŀЙ
ǟŀƲчdƼƲǷǢŀƤчdƐƲūǢơŀч ǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͺчţŀƲчͶʹ͵ͻϰч ǟūƲƄƋƐǷǿƲƄŀƲч Rdiquestч ǷūǢǪūśǿǷчưŀǪƐƋчţƐƄǿƲŀƤŀƲчţūƲƄŀƲчǟūǢǿЙ
śŀƋŀƲчƲƼưūƲƤƧŀǷǿǢчưūƲơŀţƐч ūǢǪūƲǷŀǪūчdǿŀƧƐǷŀǪч ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчƲƄƄŀǢŀƲϯч
$ŀƧŀưч ǟūǢơŀƧŀƲŀƲч ǷŀƋǿƲч Ͷʹ͵ͻч ЋǷǢƐȗǿƧŀƲч ROumlЌч ǷūǢţŀǟŀǷч ǟūǢǿśŀƋŀƲч ưūǷƼţūч ǟūǢƋƐǷǿƲƄŀƲч Rdiquestч ǷūǢǪūśǿǷϰч
ţūƲƄŀƲч ŀţŀƲȝŀч ǟūƲūǷŀǟŀƲч laquo-ͷϼpdϯ͵ϼͶʹ͵ͻч ǷŀƲƄƄŀƧч ͶͺчƤǷƼśūǢч Ͷʹ͵ͻч ǷūƲǷŀƲƄч cedilŀǷŀчŀǢŀч ūƲƄƋƐǷǿƲƄŀƲч
RƲţƐƤŀǷƼǢч dƐƲūǢơŀч iquestǷŀưŀч ūǢǪūƲǷŀǪūч dǿŀƧƐǷŀǪч ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч ƲƄƄŀǢŀƲч ţƐч fƐƲƄƤǿƲƄŀƲч dūưūƲǷūǢƐŀƲч dūǿЙ
ŀƲƄŀƲϰчţūƲƄŀƲчŀţŀƲȝŀчǟūǢśūţŀŀƲчǟŀţŀчƼśơūƤчţŀƧŀưчǿƲǪǿǢчȝŀƲƄчţƐǿƤǿǢϰчưūǷƼţūчţŀƲчǟūưśƼśƼǷŀƲϰчǪūǢǷŀч
ŀţŀƲȝŀчǟūƲŀưśŀƋŀƲчǿƲǪǿǢчƤƼƲǪƐǪǷūƲǪƐч ЋǿƲǪǿǢчȝŀƲƄчţƐǷŀưśŀƋƤŀƲчǿƲǷǿƤчǟūǢƋƐǷǿƲƄŀƲчưǿƧŀƐч ǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͼЌϯч
laquoūƧŀƐƲч ƐǷǿϰч ǟŀţŀч ǷǢƐȗǿƧŀƲч RRч Ͷʹ͵ͼϰч ǟūǢƋƐǷǿƲƄŀƲч Rdiquestч ūǢǪūƲǷŀǪūч ƤǿŀƧƐǷŀǪч ǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч ŀƲƄƄŀǢŀƲч ơǿƄŀч
ditŀưśŀƋƤŀƲ чǿƲǪǿǢч RƲţƐƤŀǷƼǢч dƐƲūǢơŀч ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч ƲƄƄŀǢŀƲч ЋRd Ќч $b śч ţūƲƄŀƲч ǟǢƼǟƼǢǪƐч śƼśƼǷϰч
laquoŀǪŀǢŀƲчlaquoǷǢŀǷūƄƐǪч͵ ʹ
ūƲƄūƧƼƧŀŀƲч
dūǿŀƲƄŀƲчȝŀƲƄч
laquolaquoч͵ʹϱч ūƲƄūƧƼƧŀŀƲчƤūǿŀƲƄŀƲчȝŀƲƄчƼǟǷƐưŀƧч dƼţū cedilŀǢƄūǷ poundūŀƧƐǪŀǪƐ ŀǟŀƐŀƲ ͵ʹŀ-r ūǢǪūƲǷŀǪūчƤǿŀƧƐǷŀǪчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчŀƲƄƄŀǢŀƲ ͽҗ ͽͺϰ͵ͺ ͵ʹ͵ϰͶͶ ͵ʹś- RƲţūƤǪчƤǿŀƧƐǷŀǪчǟūƧŀǟƼǢŀƲчƤūǿŀƲƄŀƲчч͵ ͼ ͽͺ ͵͵Ͷϰͽ
͵ʹŀ-r ūǢǪūƲǷŀǪūчƤǿŀƧƐǷŀǪч
gtltEWďϮϬϮϬϭϮϰ
ȝŀƐǷǿч ŜŀǟŀƐŀƲч laquo-ͷϼpdϯʹ͵ϼͶʹ͵ͻч ţƐśƼśƼǷч ͽʹҗч ţŀƲч ŜŀǟŀƐŀƲч Rd ч$b śч ţƐśƼśƼǷч ͵ʹҗϯч $ŀƲч ǟŀţŀч ǷŀƋǿƲч
Ͷʹ͵ͽчƤūưśŀƧƐчţƐƧŀƤǿƤŀƲчǟūƲȝūưǟǿǢƲŀŀƲчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчưūƧŀƧǿƐчǟūƲūǷŀǟŀƲчǷŀǷŀчŜŀǢŀчǟūǢƋƐǷǿƲƄŀƲƲȝŀчǟŀЙ
ţŀчlaquo-Ͷϼpdϯ͵ϼͶʹ͵ͽϰчţūƲƄŀƲчưūƲƐưśŀƲƄϱч
͵ϯ ǿƲǷǿƤчưūƲƐƲƄƤŀǷƤŀƲчƤǿŀƧƐǷŀǪчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчŀƲƄƄŀǢŀƲч ǪūǢǷŀчǟūǢśŀƐƤŀƲч ǷŀǷŀч ƤūƧƼƧŀчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчŀƲƄЙ
ƄŀǢŀƲчţƐчƧƐƲƄƤǿƲƄŀƲчdūưūƲƤūǿϲ
Ͷϯ ǿƲǷǿƤчưūƲƐƲţŀƤƧŀƲơǿǷƐчRpdчrƼưƼǢчͷͺϼRpdϯʹ͵ϼͶʹ͵ͻчǷūƲǷŀƲƄчFūǢŀƤŀƲчɯǪƐūƲǪƐчǪūśŀƄŀƐчśŀƄƐŀƲчƐưǟƧūЙ
ưūƲǷŀǪƐчǟūƲƄǿŀǷŀƲчśǿţŀȝŀчdūưūƲƤūǿϰчpūƲǷūǢƐчdūǿŀƲƄŀƲчưūưśūǢƐƤŀƲчŀǢŀƋŀƲчŀƄŀǢчdūưūƲƤūǿчưūƲЙ
ơŀţƐчǟǢƐưūчưƼȖūǢчǷŀǷŀчƤūƧƼƧŀчŀƲƄƄŀǢŀƲчȝŀƲƄчūƃūƤǷƐƃϰчūɯǪƐūƲϰчţŀƲчŀƤǿƲǷŀśūƧϲ
ͷϯ ǿƲǷǿƤчưūƲȝūƧŀǢŀǪƤŀƲч ƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐч ǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчȖŀƧǿŀǪƐч dƐƲūǢơŀч ƲƄƄŀǢŀƲч ţŀƧŀưч ŀǟƧƐƤŀǪƐч laquoƐǪǷūưч
pƼƲƐǷƼǢƐƲƄчdƐƲūǢơŀчcedilūǢǟŀţǿчЋlaquoppoundcedilЌчǪūǢǷŀчưƼƲƐǷƼǢƐƲƄчţŀƲчūȖŀƧǿŀǪƐчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчŀƲƄƄŀǢŀƲчśūƧŀƲơŀчdϼ
fчưūƧŀƧǿƐчRd чţŀƧŀưчŀǟƧƐƤŀǪƐчƲƧƐƲūчpƼƲƐǷƼǢƐƲƄчlaquo rϯ
$ŀƲчǿƲǷǿƤчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчǟūƲƄƋƐǷǿƲƄŀƲчRdiquestч ūǢǪūƲǷŀǪūчdǿŀƧƐǷŀǪч ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчƲƄƄŀǢŀƲч$ƐǷơūƲч ūǢśūƲţŀЙ
ƋŀǢŀŀƲчưūƲƄŀŜǿчǟŀţŀчlaquoǿǢŀǷчţŀǢŀƲчpūƲǷūǢƐчdūǿŀƲƄŀƲчƲƼưƼǢчϱчlaquo-ͼϼpdϯ͵ϼͶʹͶʹчȝŀƲƄчưūƲƄƄŀƲǷƐƤŀƲчlaquo
-Ͷϼpdϯ͵ϼͶʹͶʹϯч ūǢţŀǪŀǢƤŀƲч laquo-ͼϼpdϯ͵ϼͶʹͶʹϰч ŜŀǟŀƐŀƲч Rdiquestч ūǢǪūƲǷŀǪūч dǿŀƧƐǷŀǪч ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч ƲƄƄŀǢŀƲч
ǿƲǷǿƤч ǟūǢƐƼţūч cedilǢƐȗǿƧŀƲч Rч Ǫϼţч RRRч cedilŀƋǿƲч ͶʹͶʹч ţƐǟūǢƼƧūƋч ţŀǢƐч ƲƐƧŀƐч ч ŜŀǟŀƐŀƲч Rd ч ǟŀţŀч plaquo rϰч ǪūЙ
ţŀƲƄƤŀƲчǟŀţŀчcedilǢƐȗǿƧŀƲчROumlчţƐƋƐǷǿƲƄчţŀǢƐчʹҗчŜŀǟŀƐŀƲчƲƐƧŀƐчRd чţŀƲчͺʹҗчŜŀǟŀƐŀƲчǟūƲƐƧŀƐŀƲчƤƐƲūǢơŀчţŀǢƐч
ŀǟƧƐƤŀǪƐчlaquoppoundcedilϯч
cedilŀǢƄūǷч RdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǿƲǷǿƤчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчŀţŀƧŀƋчǪūśūǪŀǢчͽҗϯч ūƧŀǟƼǢŀƲч Rdiquestч ƐƲƐчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчǷǢƐȗǿƧŀƲŀƲϰч
ǟƼƧŀǢƐǪŀǪƐч ţŀǷŀчAacuteotildemacrAacutemacruacuteч ЋǪūưŀƤƐƲч ǷƐƲƄƄƐч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч ǷūǢƋŀţŀǟч ǷŀǢƄūǷϰч ǪūưŀƤƐƲч śŀƐƤч ŜŀǟŀƐŀƲч ƤƐƲūǢơŀƲȝŀЌϰч
ƤƼƲǪƼƧƐţŀǪƐчǟūǢƐƼţūчưūƲƄƄǿƲŀƤŀƲчoacuteOslashcopyчЋǢŀǷŀ-ǢŀǷŀЌϯч
poundūŀƧƐǪŀǪƐчRdiquestч ūǢǪūƲǷŀǪūчƤǿŀƧƐǷŀǪчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчŀƲƄƄŀǢŀƲчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹчŀţŀƧŀƋчͽͺϰ͵ͺҗϯчǿƲǷǿƤчǢūŀƧƐǪŀǪƐч
ǷǢƐȗǿƧŀƲŀƲчśƐǪŀчţƐơūƧŀǪƤŀƲчǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷϱч
͵ϯ iquestƲǷǿƤчcedilǢƐȗǿƧŀƲчRчţŀƲчcedilǢƐȗǿƧŀƲчRRчŜŀǟŀƐŀƲƲȝŀчŀţŀƧŀƋчrϼчƤŀǢūƲŀч ŀƲţūưƐчƄƧƼśŀƧчOumlR$-˿ϑatildefrac14shyAacuteʣ
Acircoumlsup1AcircǷūǢǷǿƲţŀƲȝŀчƤūƄƐŀǷŀƲчţŀƲчǢūŀƧƐǪŀǪƐчŀƲƄƄŀǢŀƲчǪūƧǿǢǿƋчǪŀǷǿŀƲчƤūǢơŀϰчǪūƋƐƲƄƄŀчśūǢţŀǪŀǢƤŀƲч
laquoǿǢŀǷч $ƐǢūƤǷǿǢч būƲţūǢŀƧч ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲч rƼưƼǢч laquo-Ͷͼϼ ϼͶʹͶʹч ǷŀƲƄƄŀƧч Ͷͷч pŀǢūǷч ͶʹͶʹч ƋŀƧч dūЙ
śƐơŀƤŀƲчpoundūƧŀƤǪŀǪƐч ūƲƐƧŀƐŀƲч RƲţƐƤŀǷƼǢч ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчƲƄƄŀǢŀƲч ЋRd ЌчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹчǟŀţŀчŀǟƧƐƤŀǪƐчp-
laquo rϰчţƐǪūśǿǷƤŀƲчśŀƋȗŀчǟūƲƐƧŀƐŀƲчRƲţƐƤŀǷƼǢчdƐƲūǢơŀч ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчƲƄƄŀǢŀƲчЋRd ЌчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹчǟŀţŀч
ǟƧƐƤŀǪƐчp-laquo rчǷƐţŀƤчţƐƧŀƤǿƤŀƲчǪŀưǟŀƐчţūƲƄŀƲчśŀǷŀǪчȗŀƤǷǿчȝŀƲƄчŀƤŀƲчţƐŀǷǿǢчƧūśƐƋчƧŀƲơǿǷϯчMŀƧчƐƲƐч
ţƐơūƧŀǪƤŀƲчǟŀţŀчrƼǷŀчţƐƲŀǪчdūǟŀƧŀчƐǢƼч ūǢūƲŜŀƲŀŀƲчţŀƲчdūǿŀƲƄŀƲчrƼưƼǢчr$-ͼʹϼlaquobϯ͵ϼͶʹͶʹчǷŀƲƄЙ
ƄŀƧчͼчbǿƧƐчͶʹͶʹчƋŀƧч ūǢưƐƲǷŀŀƲч$ŀǷŀчŀǟŀƐŀƲчRdiquestч ūǢǪūƲǷŀǪūчdǿŀƧƐǷŀǪч ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчƲƄƄŀǢŀƲчЋ d Ќч
cedilǢƐȗǿƧŀƲчRRчͶʹͶʹϰчśŀƋȗŀчŜŀǟŀƐŀƲчRdiquestч d чcedilǢƐȗǿƧŀƲчRчţŀƲчRRчţƐǷǿƧƐǪчrϼϯ
Ͷϯ iquestƲǷǿƤчǷǢƐȗǿƧŀƲчRRRчŜŀǟŀƐŀƲƲȝŀчŀţŀƧŀƋчͽͼϰͶҗчƲƐƧŀƐчƐƲƐчţƐţŀǟŀǷчǪūǪǿŀƐчţūƲƄŀƲчƲƼǷŀчţƐƲŀǪчdūǟŀƧŀчƐǢƼч
ūǢūƲŜŀƲŀŀƲч dūǿŀƲƄŀƲч ƲƼưƼǢч r$-ͽͻϼlaquobϯ͵ϼͶʹͶʹч ǷŀƲƄƄŀƧч ͵Ͷч ƄǿǪǷǿǪч ͶʹͶʹч ƋŀƧч ūƲȝŀưǟŀƐŀƲч
ūƲƐƧŀƐŀƲч Rd ч cedilŀƋǿƲч ͶʹͶʹч ţƐǪŀưǟŀƐƤŀƲч śŀƋȗŀч ǟūƲƐƧŀƐŀƲч Rd ч cedil-RRRч ţƐƧŀƤǿƤŀƲч ǷŀƲǟŀч ưūưǟūǢƋƐЙ
ǷǿƲƄƤŀƲч ƤƼưǟƼƲūƲчpoundūȖƐǪƐч $R ч ţŀƲч$ūȖƐŀǪƐч MŀƧŀưŀƲч RRRч $R ϰч ţŀƧŀưч ǢŀƲƄƤŀчưūƲţƼǢƼƲƄч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч
ŀƲƄƄŀǢŀƲчǿƲǷǿƤчǟūƲŀƲƄŀƲŀƲчţŀưǟŀƤчOumlR$-͵ͽϯ
ͷϯ iquestƲǷǿƤчǷǢƐȗǿƧŀƲчROumlчŜŀǟŀƐŀƲƲȝŀчŀţŀƧŀƋчͽͺϰ͵ͺчƲƐƧŀƐч ƐƲƐчţƐţŀǟŀǷчţŀǢƐчƋŀǪƐƧчǟūǢƋƐǷǿƲƄŀƲчƲƐƧŀƐч Rd чͽͼϰͻч
ţŀƲчƲƐƧŀƐчlaquoppoundcedilчͽϰͺͶч ƐƲƐчǪūǿǪŀƐчȝŀƲƄчţƐŀưŀƲŀƋƤŀƲчlaquo-ͼϼpdϯ͵ϼͶʹͶʹчŜŀǟŀƐŀƲчǷǢƐȗǿƧŀƲч ROumlчţƐƋƐǷǿƲƄч
ţŀǢƐчʹҗчŜŀǟŀƐŀƲчƲƐƧŀƐчRd чţŀƲчͺʹҗчŜŀǟŀƐŀƲчǟūƲƐƧŀƐŀƲчƤƐƲūǢơŀчţŀǢƐчŀǟƧƐƤŀǪƐчlaquoppoundcedilϯч
ϭϮϱgtltEWďϮϬϮϬ
poundūŀƧƐǪŀǪƐчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϰчȝŀƐǷǿчǪūśūǪŀǢчͽͺϰ͵ͺҗϰчǷūƧŀƋчưūƧūśƐƋƐчǷŀǢƄūǷчȝŀƲƄчǷūƧŀƋчţƐǷūǷŀǟƤŀƲч
ЋͽҗЌчǪūśŀƄŀƐưŀƲŀчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷч
laquoūśŀƄŀƐưŀƲŀчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲϰч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч Rdiquestч ǷūǢǪūśǿǷч ǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчǪūśūǪŀǢчͽͺϰ͵ͺҗч ǷūƧŀƋчưūưūƲǿƋƐч ǷŀǢƄūǷч
ȝŀƲƄчǷūƧŀƋчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчǟŀţŀчdƼƲǷǢŀƤчdƐƲūǢơŀчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹчЋͽҗЌϯчiquestƲǷǿƤччŜŀǟŀƐŀƲчǟūǢƐƼţƐƤчǟŀţŀчǷǢƐȗǿƧŀƲчRч
ţŀƲчǷǢƐȗǿƧŀƲчRRчǢūŀƧƐǪŀǪƐчrϼчƐƲƐчţƐƤŀǢūƲŀƤŀƲчǟŀƲţūưƐчƄƧƼśŀƧчOumlR$-͵ͽчǷūƧŀƋчưūƲȝūśŀśƤŀƲчǷūǢǷǿƲţŀƲȝŀч
ƤūƄƐŀǷŀƲчţŀƲч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч ŀƲƄƄŀǢŀƲч ǪūƧǿǢǿƋч ǪŀǷǿŀƲч ƤūǢơŀϰч ǪūƋƐƲƄƄŀчśūǢţŀǪŀǢƤŀƲчlaquoǿǢŀǷч$ƐǢūƤǷǿǢч būƲţūǢŀƧч
ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲчrƼưƼǢчlaquo-Ͷͼϼ ϼͶʹͶʹчǷŀƲƄƄŀƧчͶͷчpŀǢūǷчͶʹͶʹчƋŀƧчdūśƐơŀƤŀƲчpoundūƧŀƤǪŀǪƐч ūƲƐƧŀƐŀƲчRƲţƐЙ
ƤŀǷƼǢч ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчƲƄƄŀǢŀƲчЋRd ЌчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹϯч
ūǢƤūưśŀƲƄŀƲчŜŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǷŀƋǿƲчţŀǢƐчͶʹ͵ͺчǪϯţϯчͶʹͶʹчţŀǟŀǷчţƐƤūǷŀƋǿƐчţŀǢƐчǟūǢśŀƲţƐƲƄŀƲчȝŀƲƄч
ţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷϯч
laquoūśŀƄŀƐưŀƲŀчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчţƐчŀǷŀǪϰчŜŀǟŀƐŀƲчRdiquestч ūǢǪūƲǷŀǪūчƤǿŀƧƐǷŀǪчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчŀƲƄƄŀǢŀƲчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹч
ưūƲǿǢǿƲчţƐśŀƲţƐƲƄƤŀƲчǢūŀƧƐǪŀǪƐч RdiquestчǷūǢǪūśǿǷч ǷŀƋǿƲ-ǷŀƋǿƲчǪūśūƧǿưƲȝŀчśŀƋƤŀƲчǿƲǷǿƤчǷǢƐȗǿƧŀƲч RчţŀƲч
cedilǢƐȗǿƧŀƲчRRчŜŀǟŀƐŀƲƲȝŀчŀţŀƧŀƋчrϼϰчƤƋǿǪǿǪчǟŀţŀчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчƐƲƐчưūǢǿǟŀƤŀƲчţŀưǟŀƤчǟŀƲţūưƐƤчOumlR$-
͵ͽч ȝŀƲƄч ưūưśǿŀǷч ƤūśƐơŀƤŀƲч ǪŀƲƄŀǷч ŜūǟŀǷч śūǢǿśŀƋч ưūƲƄƐƤǿǷƐч ǟūǢƤūưśŀƲƄŀƲч ţŀưǟŀƤч ǟūƲȝūśŀǢŀƲч
OumlR$-͵ͽϯч
poundūŀƧƐǪŀǪƐчRdiquestчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͺчǪϯţϯчͶʹͶʹчưūƲŜūǢưƐƲƤŀƲчǢūŀƧƐǪŀǪƐчǪūƧŀưŀчƧƐưŀчǷŀƋǿƲчǢūƲŜŀƲŀчơŀƲƄƤŀчưūƲūƲЙ
ƄŀƋч$b śчȝŀƲƄчţƐǷǿŀƲƄƤŀƲчţŀƧŀưчpoundūƲǪǷǢŀч$b śчcedilŀƋǿƲчͶʹͶ -ʹͶʹͶчţūƲƄŀƲчǟūǢśŀƲţƐƲƄŀƲчȝŀƲƄчţƐǷǿƲơǿƤЙ
ƤŀƲчǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷϯ
laquoūśŀƄŀƐưŀƲŀчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчţƐчŀǷŀǪϰчƲƐƧŀƐчǢūŀƧƐǪŀǪƐчǷŀƋǿƲŀƲчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǷūƧŀƋчưūƧŀưǟŀǿƐчǷŀǢƄūǷчǷŀƋǿƲŀƲч
ȝŀƲƄчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчţŀƧŀưчpoundūƲǪǷǢŀч$b śчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹ-ͶʹͶϯч
RǪǿчǿǷŀưŀчţŀƧŀưчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲч RdiquestчǟūǢǪūƲǷŀǪūчƤǿŀƧƐǷŀǪчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчŀƲƄƄŀǢŀƲч$b śчǟŀţŀчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϰч
ȝŀƐǷǿϱ
͵ϯ ūƲƄƋƐǷǿƲƄŀƲч Rdiquestч ūǢǪūƲǷŀǪūч dǿŀƧƐǷŀǪч ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч ƲƄƄŀǢŀƲч $ƐǷơūƲч ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲч cedilϯϯч ͶʹͶʹч
ưūƲƄŀŜǿчǟŀţŀчlaquoǿǢŀǷчţŀǢŀƲчpūƲǷūǢƐчdūǿŀƲƄŀƲчƲƼưƼǢчϱчlaquo-ͼϼpdϯ͵ϼͶʹͶʹчȝŀƲƄчưūƲƄƄŀƲǷƐƤŀƲчlaquo-Ͷϼ
pdϯ͵ϼͶʹͶʹϲ
cedilϼpound cedilȗч͵ cedilȗчͶ laquoưǷч͵ cedilȗчͷ laquoţϯчcedilȗчͷ cedilȗч Yacute-Ͷʹ cedilŀǢƄūǷ ͽҗ ͽҗ ͽҗ ͽҗ ͽҗ ͽҗ ͽҗ
poundūŀƧƐǪŀǪƐ rϼ rϼ rϼ ͽͼϰͶҗ ͽͼϰͶҗ ͽͺϰ͵ͺҗ ͽͺϰ͵ͺҗ ŀǟŀƐŀƲ - - - ͵ʹͷϰ͵ ͵ʹͷϰ͵ ͵ʹ͵ϰͶͶ ͵ʹ͵ϰͶͶ
RdiquestчcedilŀƋǿƲ poundūŀƧƐǪŀǪƐ
cent͵ centͶ laquoưǷϯ͵ centͷ laquoţϯчcentͷ cent Yacute Ͷʹ͵ͺ ͵ͽϰͻͽҗ ͷͻϰͻҗ ͷͻϰͻҗ ͺͼϰͻͷҗ ͺͼϰͻͷҗ ͽͻϰͺͽҗ ͽͻϰͺͽҗ Ͷʹ͵ͻ Ͷϰͻͼҗ ͺϰͻͷҗ ͺϰͻͷҗ ͻͷϰ͵ͺҗ ͻͷϰ͵ͺҗ ͵ʹͶϰʹ͵җ ͵ʹͶϰʹ͵җ Ͷʹ͵ͼ ͷʹϰͽͼҗ ͵ϰͷҗ ͵ϰͷҗ ͺͽϰͷͷҗ ͺͽϰͷͷҗ ͽͻϰͷͷҗ ͽͻϰͷͷҗ Ͷʹ͵ͽ ͽϰͼͺҗ ͽϰͺͼҗ ͽϰͻͻҗ ͽͺϰͺͺҗ ͽͺϰʹͻҗ ͵ʹʹϰʹͺҗ ͽͻϰʹͺҗ ͶʹͶʹ rϼ rϼ rϼ ͽͼϰͶҗ ͽͼϰͶҗ ͽͺϰ͵ͺҗ ͽͺϰ͵ͺҗ
cedilŀƋǿƲ poundūŀƧƐǪŀǪƐчRdiquest poundūƲǪǷǢŀч$b ś ͶʹͶʹ ͽͺϰ͵ͺҗ ͽҗ Ͷʹ͵ͽ ͽͻϰʹͺҗ ͽҗ Ͷʹ͵ͼ ͽͻϰͷͷҗ ͽҗ Ͷʹ͵ͻ ͵ʹ͵ϰʹͷҗ ͽҗ Ͷʹ͵ͺ ͽͻϰͺͽҗ ͽҗ
LAKIN DJPb 2020 126
2 Berdasarkan SE-8MK12020 capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran untuk peri-
ode Triwulan I sd III Tahun 2020 diperoleh dari nilai capaian IKPA pada OMSPAN sedangkan pada
Triwulan IV dihitung dari 40 capaian nilai IKPA dan 60 capaian penilaian kinerja dari aplikasi
SMART
3 Pandemi global COVID-19 telah menyebabkan tertundanya kegiatan dan realisasi anggaran seluruh
satuan kerja sehingga berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-258PB2020
tanggal 23 Maret 2020 hal Kebijakan Relaksasi Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ta-
hun 2020 pada aplikasi OM-SPAN disebutkan bahwa penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Ang-
garan (IKPA) Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN tidak dilakukan sampai dengan batas waktu yang
akan diatur lebih lanjut
Akar masalah yang dapat diidentifikasi dalam pencapaian IKU tersebut yaitu
1 Sesuai SE Menteri Keuangan Nomor SE-8MK12020 terdapat perubahan cara perhitungan IKU
PKPA yang mengikuti perhitungan IKPA sehingga bobot persentase Deviasi RPD lebih kecil dan
menurunkan resiko capaian IKU PKPA
2 Sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-3661SJ12020 ND-384
SJ12020 dan ND-805SJ12020 capaian IKU PKPA pada Triwulan I dan II 2020 tidak dihitung dan
diisi NA
3 Walaupun penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 pada Aplikasi OM-
SPAN tidak dilakukan pada Triwulan I dan II Satker masih dapat memantau capaian masing-masing
indikator pada IKPA dan satker-satker tetap diminta mengantisipasi dan melakukan langkah-
langkah peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran sejak awal tahun
4 Sesuai Nota dinas Kepala Biro Perencanaan Keuangan nomor ND-894SJ12020 tanggal 27 Juli
2020 hal Evaluasi Kinerja Anggaran Semester I dan Pelaksanaan Anggaran Semester II lingkup Bagi-
an Anggaran 015 Kementerian Keuangan disebutkan bahwa sejalan dengan kebijakan penilaian kem-
bali IKPA maka relaksasi perhitungan IKU PKPA dicabut dan dilakukan penilaian kembali dengan
berpedoman pada SE-8MK12020
5 Selanjutnya sesuai dengan nota dinas Kepala Biro Perencanaan Keuangan nomor ND-974SJ12020
tanggal 12 Agustus 2020 hal Penyampaian Penilaian IKPA Tahun 2020 disampaikan bahwa tidak dil-
akukan penilaian untuk indikator IKPA berupa Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA
6 Terdapat capaian komponen IKPA yang belum optimal seperti data kontrak kesalahan SPM
Penyelesaian Tagihan Konfirmasi Capaian Output retur SP2D dan Rekon LPJ Bendahara
7 Tingginya capaian realisasi anggaran Rupiah Murni yang mencapai 9942 sehingga mempengaruhi
nilai efisiensi pada Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran di SMART Dimana antara penyerapan dan
efisiensi adalah hal yang kontraproduktif penyerapan terlalu tinggi maka efisiensi akan rendah
dan apabila penyerapan rendah dengan capaian output tercapai maka efisiensi akan tinggi
Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pemenuhan IKU tersebut pada tahun 2020 yaitu
1 Nota dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-973PB2019 tanggal 29 November 2019
hal penyampaian RKAKL TA 2020 dan percepatan pelaksanaan anggaran TA 2020 satker-satker
lingkup DJPb
2 Melakukan revisi RPD pada halaman III DIPA satker KP-DJPb pada tanggal 31 Januari dan 27 Febru-
ari 2020
127 LAKIN DJPb 2020
3 Telah diterbitkan nota dinas Sekretaris Ditjen nomor ND-1113PB12020 tanggal 27 Maret 2020 hal
penyampaian SE-8MK12020 tentang Tata Cara Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan
Anggaran di Lingkungan Kementeerian Keuangan
4 Telah diterbitkan nota dinas Sekretaris Ditjen nomor ND-1145PB12020 tanggal 31 Maret 2020 hal
Permintaan Data Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Capaian Output Periode
Triwulan I 2020 disertai dengan aplikasi excel terkait cara perhitungan IKU PKPA untuk Direktorat
5 Membuat IKU terkait pengisian aplikasi SMART pada setiap satker pada kontrak kinerja tahun 2020
6 Menerbitkan nota dinas Sekretaris DJPb hal penjelasan atas perhitungan IKU PKPA Triwulan II TA
2020 untuk Kanwil DJPb dan KPPN nomor ND-2087PB12020 tanggal 9 Juli 2020
7 Melakukan realokasi anggaran untuk kegiatan yang lebih produktif
8 Melakukan koordinasi dan asistensi informal terkait IKPA melalui media online seperti mengingatkan
beberapa kebijakan IKPAIKU PKPA
9 Menerbitkan nota dinas Sekretaris Ditjen nomor ND-3056PB12020 tanggal 06 Oktober 2020 hal
Permintaan Data Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Capaian Output Periode
Triwulan III 2020 disertai dengan aplikasi excel terkait cara perhitungan IKU PKPA untuk Direktorat
10 Menerbitkan nota dinas Sekretaris DJPb hal perhitungan IKU PKPA Triwulan III TA 2020 untuk
Kanwil DJPb dan KPPN nomor ND-3070PB12020 tanggal 9 Juli 2020
11 Melakukan webinar sosialisasi IKU PKPA kepada seluruh satker melalui aplikasi Zoom sesuai surat
undangan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor UND-180PB12020 tanggal 6 November 2020
hal undangan kegiatan webinar peningkatan kierja pelaksanaan anggaran (IKU PKPA IKPA Aplikasi
SMART dan IKU Efisiensi Birokrasi) TA 2020
12 Telah diterbitkan nota dinas Sekretaris Ditjen nomor ND-61PB12021 tanggal 06 Januari 2021 hal
Permintaan Data Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Capaian Output Periode
Triwulan IV 2020 disertai dengan aplikasi excel terkait cara perhitungan IKU PKPA untuk Direktorat
13 Menerbitkan nota dinas Sekretaris DJPb nomor ND-590PB12021 tanggal 6 Januari 2021 hal perhi-
tungan IKU PKPA sd Triwulan IV TA 2020 dan IS Persentase Efisiensi Belanja Birokrai TA 2020 no-
mor ND-590PB12021 tanggal 6 Januari 2021
14 Monitoring pengisian aplikasi SMART
15 Pemberian pendampingan pengisian aplikasi SMART melalui forum WAG dan melakukan verifikasi
pengisian dan approval pengisian dari satker2 lingkup DJPb
Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan untuk pemenuhan kualitas pelaksanaan anggaran DJPb
di tahun 2021 yaitu
1 Meminta dan mengingatkan satker untuk melakukan revisi halaman 3 DIPA pada setiap triwulan
sesuai batas waktu yang ditentukan
2 Meminta satker disiplin dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD yang telah direncanakan
3 Meminta satker untuk mengisi aplikasi SMART secara rutin setiap bulan
4 Tetap melakukan langkah-langkah strategis peningkatan nilai IKPA walaupun ada kebijakan
relaksasi
5 Evaluasi atas capaian nilai IKPA dan SMART kantor vertikal triwulanan II sd IV
6 Penyampaian peringkat capaian realisasi anggaran SMART IKPA pada seluruh satker berikut pem-
berian penghargaan satker yang berprestasi
7 Memonitor realisasi satker BLU dan menjaga revisi penambahan dananya
8 Verifikasi dan pendampingan pengisian SMART ke satker-satker lingkup DJPb
LAKIN DJPb 2020 128
Sesuai Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Ta-
hun 2004 Pasal 55 ayat (1) Menteri Keuangan selaku pengelola
fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
LKPP merupakan konsolidasi seluruh Laporan Keuangan KL Kementerian Keuangan sebagai salah satu
KL menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran
neraca laporan operasional laporan perubahan ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
DJPb sebagai unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan wajib menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan
Keuangan Kementerian Keuangan dan Memenuhi amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal
20 bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Temuan-temuan pemeriksaan
yang oleh BPK dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan pemeriksaan yang saran
rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa sehing-
ga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang ber-
sangkutan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks kualitas laporan keuangan BA 015 bertujuan untuk
meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Keuangan (LK) BA 15 pada DJPb Kualitas laporan keuangan
adalah kualitas penyusunan laporan keuangan Kementerian Keuangan (BA 15) Penentuan kualitas
laporan keuangan pada unit eselon II yang bertanggung jawab atas penyusunan LK BA 15 mengacu pada
jumlah pengecualian yang didasarkan pada hasil audit BPK terhadap LK BA 15
Formula Indeks kualitas Laporan Keuangan dibagi per semester yaitu
Formula semester I Indeks Opini BPK atas LK BA 015 x 70
Formula semester II (Indeks Opini BPK atas LK BA 015 x 70) + ((AB) x 30)
dikonversi dalam indeks 1 sd 100 sebagai berikut
A Jumlah Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan BA 015 sd LK
TA 2019 (atas tindak lanjut yang masih dalam proses)
B Jumlah outstanding TL rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan BA 015 sd LK Tahun 2018 (sd
tahun 2019) dan jumlah rekomendasi BPK atas LK BA 015 TA 2019 (diterima tahun 2020)
IKU tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai reformulasi pengukuran capaian IKU Indeks
kualitas laporan keuangan BA015 Reformulasi tersebut menimbang peningkatan kualitas IKU Setditjen
Perbendaharaan
100 = WTP
95 = WDP dengan 1-3 pengecualian
95 = WDP dengan 4-6 pengecualian
85 = WDP dengan 7-9 pengecualian
80 = WDP dengan 10-12 pengecualian
75 = WDP dengan gt12 pengecualian
50 = Tidak Wajar
25 = Tidak Menyatakan Pendapat
10b-CP Indeks kualitas pelaporan
keuangan BA 15
ϭϮϵgtltEWďϮϬϮϬ
cedilŀǢƄūǷчRdiquestчRƲţūƤǪчdǿŀƧƐǷŀǪчfŀǟƼǢŀƲчdūǿŀƲƄŀƲчϯчʹ͵чŀţŀƧŀƋчƋŀǪƐƧчǟūƲƐƧŀƐŀƲϼƼǟƐƲƐчȝŀƲƄчţƐśūǢƐƤŀƲчƼƧūƋч
ŀţŀƲч ūưūǢƐƤǪŀчdūǿŀƲƄŀƲчЋ dЌчŀǷŀǪчƋŀǪƐƧчǟūưūǢƐƤǪŀŀƲчfŀǟƼǢŀƲчdūǿŀƲƄŀƲчccedilmacratildecedilчͶʹ͵ͽчţūƲƄŀƲч
ǷŀǢƄūǷчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчǪūśūǪŀǢчͻʹчǿƲǷǿƤчǪūưūǪǷūǢчRчţŀƲчǪūśūǪŀǢчͼчǪŀưǟŀƐчţūƲƄŀƲчǪūưūǪǷūǢчRRϯчcedilŀǢƄūǷчRdiquestч
ǷūǢǪūśǿǷчǿƲǷǿƤч ǷŀƋǿƲчͶʹͶʹч ǪūśŀƄŀƐưŀƲŀчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчţŀƧŀưчdƼƲǷǢŀƤчdƐƲūǢơŀчdūưūƲƤūǿ-ƵǕźч laquoūǷţƐǷơūƲч
ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹϯч ūǢƋƐǷǿƲƄŀƲч ǟƼƧŀǢƐǪŀǪƐч ţŀǷŀч Rdiquestч ǷūǢǪūśǿǷч ưūƲƄƄǿƲŀƤŀƲч AacuteotildemacrAacutemacruacuteч
ЋǪūưŀƤƐƲчǷƐƲƄƄƐчǢūŀƧƐǪŀǪƐчǷūǢƋŀţŀǟчǷŀǢƄūǷϰчǪūưŀƤƐƲчśŀƐƤчŜŀǟŀƐŀƲчƤƐƲūǢơŀƲȝŀЌчţūƲƄŀƲчǟūǢƐƼţūчǟūƧŀǟƼǢŀƲч
ǪūưūǪǷūǢŀƲϯч
iquestƲǷǿƤчưūƲţǿƤǿƲƄчǷŀǢƄūǷчƤǿŀƧƐǷŀǪчƼǟƐƲƐчtimescedil чţŀǟŀǷчţƐơūƧŀǪƤŀƲчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲчǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷчϱ
laquoūưūǪǷūǢчRϱ
EƼǢưǿƧŀǪƐч ūƲƄǿƤǿǢŀƲч ƤƐƲūǢơŀч ƐƲţūƤч ƤǿŀƧƐǷŀǪч ƧŀǟƼǢŀƲч ƤūǿŀƲƄŀƲч ţƐƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲч ǟūǢч ǪūưūǪǷūǢϰч ǿƲǷǿƤч
ǪūưūǪǷūǢч Rч ţūƲƄŀƲч ƃƼǢưǿƧŀч ЋƐƲţūƤǪчƼǟƐƲƐч Uumlч ͻʹҗЌϯч ŀǟŀƐŀƲч ǪūưūǪǷūǢч Rч ǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчŀţŀƧŀƋч ͻʹч ч Ћ͵ʹʹч Uumlч
ͻʹҗЌϯчRƲţūƤǪчƼǟƐƲƐчtimescedil чǪūǪǿŀƐчţūƲƄŀƲчƲƼǷŀчţƐƲŀǪчlaquoūƤǢūǷŀǢƐŀǷчbūƲţūǢŀƧчdūưūƲǷūǢƐŀƲчdūǿŀƲƄŀƲчƲƼưƼǢч
r$-ͼϼlaquobϼͶʹͶʹчMŀƧч ūƲȝŀưǟŀƐŀƲчǟǢūǪƐŀǪƐϰчưūƲȝŀǷŀƤŀƲчśŀƋȗŀчfŀǟƼǢŀƲчdūǿŀƲƄŀƲчcedilŀƋǿƲŀƲччʹ͵ч
cedilч Ͷʹ͵ͽч ưūƲţŀǟŀǷƤŀƲч ƼǟƐƲƐч ţŀǢƐч d-poundRч ȝŀƐǷǿч timesŀơŀǢч cedilŀƲǟŀч ūƲƄūŜǿŀƧƐŀƲч ȝŀƲƄч ưūǢǿǟŀƤŀƲч ŜŀǟŀƐŀƲч
ǪǷŀƲţŀǢчǷūǢǷƐƲƄƄƐчţŀƧŀưчŀƤǿƲǷŀƲǪƐчţŀƲчǟūƧŀǟƼǢŀƲчƤūǿŀƲƄŀƲчǟūưūǢƐƲǷŀƋϯч
laquoūưūǪǷūǢчRRϱ
ūǢƐƼţūч ǪūưūǪǷūǢч RRч ǟūƲƄƋƐǷǿƲƄŀƲч ŜŀǟŀƐŀƲч ƤƐƲūǢơŀч ưūǢǿǟŀƤŀƲч ƄŀśǿƲƄŀƲч ŜŀǟŀƐŀƲч ǟūǢƐƼţūч ǪūưūǪǷūǢч Rч
ţŀƲчRRчţūƲƄŀƲчƃƼǢưǿƧŀчǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷϱч
ЋRƲţūƤǪчǟƐƲƐч dчŀǷŀǪчfdччʹ͵чȜчͻʹҗчЌчѾчЋчЋϼЌчȜчͷʹҗчЌϯ
ŀǟŀƐŀƲчlaquoūưūǪǷūǢчRRчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчŀţŀƧŀƋчЋ͵ʹʹчUumlчͻʹҗЌчѾчЋ͵ͼϯʹϼͶ͵чUumlчͷʹҗЌччЋͻʹҗЌчѾчЋͶͺҗЌччͽͺҗч
$ūƲƄŀƲчţūưƐƤƐŀƲϰчŜŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчǷūƧŀƋчưūưūƲǿƋƐчǷŀǢƄūǷчȝŀƲƄчţƐǷūƲǷǿƤŀƲчţŀƧŀưчƤƼƲǷǢŀƤчƤƐƲūǢơŀч
dūưūƲƤūǿ-EgraveAcircч$b śчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчǪūśŀƄŀƐưŀƲŀчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчǟŀţŀчǷŀśūƧчśūǢƐƤǿǷϯч
laquoūśŀƄŀƐưŀƲŀч ţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲч ţƐч ŀǷŀǪϰч ƲƐƧŀƐч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч ǷŀƋǿƲŀƲч Rdiquestч ЋȝŀƲƄч ƐƲƃƼǢưŀǪƐƲȝŀч ţƐǟūǢƼƧūƋч ǟŀţŀч
ǷǢƐȗǿƧŀƲч RRϼчǪūưūǪǷūǢч RчţŀƲчǷǢƐȗǿƧŀƲч ROumlϼчǪūưūǪǷūǢч RRч ǷŀƋǿƲчͶʹͶʹЌчǪūśūǪŀǢчͻʹчǟŀţŀчǪūưūǪǷūǢч RчţŀƲчͽͺч
ǟŀţŀчǪūưūǪǷūǢчRRчǷūǢǪūśǿǷчưūưūƲǿƋƐчǷŀǢƄūǷчRdiquestƲȝŀчȝŀƲƄчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчţŀƧŀưчdƼƲǷǢŀƤчdƐƲūǢơŀчdūưūƲƤūǿ-
EgraveAcircч$b śчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹϯч
poundūŀƧƐǪŀǪƐчRdiquestчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͺчǪϯţϯчͶʹͶʹчưūƲŜūǢưƐƲƤŀƲчǢūŀƧƐǪŀǪƐчǪūƧŀưŀчƧƐưŀчǷŀƋǿƲчǟūǢǷŀưŀчǢūƲŜŀƲŀчơŀƲƄƤŀч
ưūƲūƲƄŀƋч $b śч ȝŀƲƄч ţƐǷǿŀƲƄƤŀƲч ţŀƧŀưч poundūƲǪǷǢŀч $b śч cedilŀƋǿƲч ͶʹͶʹ-ͶʹͶч ţūƲƄŀƲч ǟūǢśŀƲţƐƲƄŀƲч ǪūЙ
śŀƄŀƐưŀƲŀчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчǟŀţŀчǷŀśūƧчśūǢƐƤǿǷϯч
laquoūśŀƄŀƐưŀƲŀчţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчţƐчŀǷŀǪϰчƲƐƧŀƐчǢūŀƧƐǪŀǪƐчǷŀƋǿƲŀƲчRdiquestчǷūǢǪūśǿǷчţŀǢƐчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͺчǪϯţϯчͶʹ͵ͽчưŀǪƐƲƄ
-ưŀǪƐƲƄчǷūƧŀƋчưūƧŀưǟŀǿƐчǷŀǢƄūǷчǷŀƋǿƲŀƲчȝŀƲƄчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчǟŀţŀчpoundūƲǪǷǢŀч$b śчcedilŀƋǿƲчͶʹ͵-Ͷʹ͵ͽчƲŀưǿƲч
ǟŀţŀчpoundūƲǪǷǢŀч$b śчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹ-ͶʹͶчǿƲǷǿƤчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчǷŀǢƄūǷчǷƐţŀƤчţƐǷūǷŀǟƤŀƲϯч
cedilϼpound cedilȗч͵ cedilȗчͶ laquoưǷч͵ cedilȗчͷ laquoţϯчcedilȗчͷ cedilȗч Yacute-Ͷʹ cedilŀǢƄūǷ - ͻʹ ͻʹ - ͻʹ ͼ ͼ
poundūŀƧƐǪŀǪƐ - ͻʹ ͻʹ - ͻʹ ͽͺ ͽͺ ŀǟŀƐŀƲ - ͵ʹʹ ͵ʹʹ - ͵ʹʹ ͵͵Ͷϰͽ ͵͵Ͷϰͽ
cedilŀƋǿƲ poundūŀƧƐǪŀǪƐчRdiquest poundūƲǪǷǢŀч$b śчͶʹͶʹ-ͶʹͶ dūǷūǢŀƲƄŀƲ ͶʹͶʹ ͽͺ cedilƐţŀƤчţƐǷūǷŀǟƤŀƲ RdiquestϑRŰġĩŢƨϑŢƽthornťŎƵthornƨϑťthornƝźƠthornŰϑŢĩƽthornŰłthornŰϑ
ŮĩƠƽƝthornŢthornŰϑƝthornġthornϑƵthornʼnƽŰϑ˾˾ϑŮĩŰłthornťthornŮŎϑƠĩŁźƠŮƽťthornƨŎϑƝĩŰłƽŢƽƠthornŰϑĚthornƝthornŎthornŰϑġŎęthornŰġŎŰłŢthornŰϑƵthornʼnƽŰϑƨĩęĩťƽŮŰǛthorn
Ͷʹ͵ͽ Ͷʹ͵ͼ Ͷʹ͵ͻ Ͷʹ͵ͺ
LAKIN DJPb 2020 130
Permasalahan yang terjadi terkait pencapaian target kinerja kualitas Laporan Keuangan
1 Tantangan penyelesaian rekomendasi BPK dalam masa pandemi COVID-19
2 Perputaran pegawai penyusun LK yang cukup dinamis
3 Tantangan revaluasi aset dan perubahan batas minimum kapitalisasi (PMK No 181PMK062016)
Dalam rangka mendukung untuk mendapatkan kualitas LK tingkat wilayah yang akuntabel Bagian Keu-
angan melaksanakan kegiatan
1 Pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan tingkat wilayah TA 2019 unaudited pada tanggal 27 Jan-
uari-9 Februari 2020 di Jakarta
2 Monitoring data Laporan Keuangan satker melalui aplikasi e-rekon dan monsakti secara periodik
(mingguan-bulanan) Tindak Lanjut Hasil evaluasi MONSAKTI sampai dengan bulan Mei 2020 sesuai
nota dinas Sekretarsi DJPb ND-1735PB12020 tanggal 9 Juni 2020
3 Penyampaian Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas LK BA 015 TA 2019 ssuai
ND-2795PB12020 tanggal 15 September 2020
4 Penyampaian tanggapan atas konsep LHP LK BA 015 Tahun 2019 sesuai ND-1587PB12020 tanggal
20 Mei 2020
5 Penyampaian pemutakhiran data temuan BPK per semester I tahun 2020 DJPb sesuai ND-1979
PB12020 tanggal 30 Juni 2020
6 Penyampaian tanggapan atas konsep temuan pemeriksaan BPK sesuai ND-1387PB12020 tanggal 24
April 2020
Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan tahun 2020 antara lain
1 Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menguasai bidang Akuntansi
2 Melakukan Pembinaan Sosialisasi dan SanksiTeguran tertulis
3 Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian rekomendasi BPK
Untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja layanan pada instansi vertikal
diperlukan adanya pembinaan kepada kantor wilayah danatau kantor pelayanan
di lingkungan Ditjen Perbendaharaan Pembinaan tersebut dilakukan secara
periodik untuk menjamin semua kantor vertikal dapat berjalan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
Selain itu sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan
informasi terkait kebijakan tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada
masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif tepat sasaran dan berdampak terhadap
peningkatan pengetahuan dukungan dan partisipasi publik
Pembinaan dilakukan secara berjenjang dari unit yang lebih tinggi ke unit lebih rendah dengan
memperhatikan siklus pembinaan yang efektif yaitu tersedianya pedoman pembinaan yang
terstandarisasi proses pembinaan dan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembinaan
Kinerja Utama (IKU)
yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3A32
Sasaran Strategis 11
Komunikasi publik
yang efektif dan
sistem informasi
yang andal
ϭϯϭgtltEWďϮϬϮϬ
cedilŀśūƧчͷϯͷʹчŀǟŀƐŀƲчRdiquestчǟŀţŀчlaquoŀǪŀǢŀƲчlaquoǷǢŀǷūƄƐǪч͵͵
dƼưǿƲƐƤŀǪƐчǟǿśƧƐƤчŀţŀƧŀƋчǟūǢǷǿƤŀǢŀƲчǟūǪŀƲчţūƲƄŀƲчǪūơǿưƧŀƋчƼǢŀƲƄч
ȝŀƲƄч śūǢŀţŀч ţŀƧŀưч ǪūśǿŀƋч ƼǢƄŀƲƐǪŀǪƐч ŀǷŀǿч ȝŀƲƄч ţƐч ƧǿŀǢч ƼǢƄŀƲƐǪŀǪƐϰч
ǪūŜŀǢŀчǷŀǷŀǟчưǿƤŀчŀǷŀǿчưūƧŀƧǿƐчưūţƐŀϯчrŀưǿƲчţŀƧŀưчśŀƄƐŀƲчƐƲƐчȝŀƲƄч
ŀƤŀƲчţƐśŀƋŀǪчƋŀƲȝŀƧŀƋчǷŀǷŀǟчưǿƤŀчţƐчŀƲǷŀǢŀчƼǢƄŀƲƐǪŀǪƐчţŀƲчƧƐƲƄƤǿƲƄŀƲчūƤǪǷūǢƲŀƧƲȝŀϯч
ƃūƤǷƐȖƐǷŀǪчdƼưǿƲƐƤŀǪƐч ǿśƧƐƤчţƐǿƤǿǢчưūƧŀƧǿƐчƐƲţūƤǪчŀǷŀǪчśūśūǢŀǟŀчƤƼưǟƼƲūƲчǟūƲƐƧŀƐŀƲчϱ
͵ϯ ƃūƤǷƐȖƐǷŀǪчƤūƄƐŀǷŀƲϼƼɮƐƲūчūȖūƲǷϲ
Ͷϯ ƤǪǟƼǪǿǢчţƐчưūţƐŀчưŀǪǪŀϲ
ͷϯ ƤǪǟƼǪǿǢчţƐчưūţƐŀчǪƼŜƐŀƧϯ
pūǷƼţūчǟūƲƄǿƤǿǢŀƲчϱ
͵ϯчƃūƤǷƐȖƐǷŀǪчƤūƄƐŀǷŀƲϼƼɮƐƲūчūȖūƲǷ
$ƐǿƤǿǢчưūƧŀƧǿƐчǪǿǢȖūƐчţūƲƄŀƲчƤǿūǪƐƼƲūǢчƤūǟŀţŀчǟǿśƧƐƤчǟūǪūǢǷŀчƤūƄƐŀǷŀƲ
ͶϯчƤǪǟƼǪǿǢчţƐчưūţƐŀчưŀǪǪŀ
$ƐǿƤǿǢчśūǢţŀǪŀǢчǟŀţŀчţŀǷŀчưƼƲƐǷƼǢƐƲƄчưūţƐŀчưŀǪǪŀчţūƲƄŀƲчǟūƲƐƧŀƐŀƲчǷƐưчǟŀƲūƧчŀƋƧƐ
ͷϯчƤǪǟƼǪǿǢчţƐчưūţƐŀчǪƼŜƐŀƧ
$ƐǿƤǿǢчśūǢţŀǪŀǢчǟŀţŀчţŀǷŀчưƼƲƐǷƼǢƐƲƄчưūţƐŀчǪƼǪƐŀƧчţūƲƄŀƲчǟūƲƐƧŀƐŀƲчǷƐưчǟŀƲūƧчŀƋƧƐ
laquoƤŀƧŀчǟūƲƄǿƤǿǢŀƲчƐƲţūƤǪчŀţŀƧŀƋч͵-͵ʹʹчЋƤƼƲȖūǢǪƐчǪƤŀƧŀч͵-Ќ
śơūƤч ǟūƲūƧƐǷƐŀƲч ƐƲƐч ŀţŀƧŀƋч dŀưǟŀƲȝūч ƤƼưǿƲƐƤŀǪƐч ǟǿśƧƐƤч ǟǢƐƼǢƐǷŀǪч ţŀǢƐч ưŀǪƐƲƄ-ưŀǪƐƲƄч ǿƲƐǷч ǪūƧƼƲч Rч
ţūƲƄŀƲчǟŀǢŀưūǷūǢчϱ
͵ϯ pūƲơŀƲƄƤŀǿчǟǿśƧƐƤчūƤǪǷūǢƲŀƧ
Ͷϯ pūưƐƧƐƤƐчǪƤŀƧŀчţŀƲчưūƲƄƄǿƲŀƤŀƲчŀƲƄƄŀǢŀƲчȝŀƲƄчśūǪŀǢ
ͷϯ laquoūǪǿŀƐчţūƲƄŀƲчŀƄūƲţŀ-ǪūǷǷƐƲƄчlaquoǷǢŀǷūƄƐчdƼưǿƲƐƤŀǪƐчͶʹͶʹ
dŀưǟŀƲȝūч ƤƼưǿƲƐƤŀǪƐч ǟǿśƧƐƤч ǟǢƐƼǢƐǷŀǪч ţŀǢƐч ưŀǪƐƲƄ-ưŀǪƐƲƄч ǿƲƐǷч ǪūƧƼƲч Rч ȝŀƲƄч ŀƤŀƲч ţƐǿƤǿǢч ūƃūƤǷƐȖƐЙ
ǷŀǪƲȝŀчϱ
͵ϯ dŀưǟŀƲȝūчdƼưǿƲƐƤŀǪƐчưƲƐśǿǪчfŀȗϼdūǟŀǷǿƋŀƲч ŀơŀƤϺ
Ͷϯ dŀưǟŀƲȝūчdƼưǿƲƐƤŀǪƐчFūưǟǿǢчpoundƼƤƼƤчRƧūƄŀƧчЋ$bЌ
ͷϯ dŀưǟŀƲȝūчfƐǷūǢŀǪƐчlaquorчpoundƐǷūƧчЋ$b poundЌ
ϯ dŀưǟŀƲȝūчdƼưǿƲƐƤŀǪƐчbŀƄŀчǪūǷчrūƄŀǢŀчЋ$bdrЌ
ϯ dŀưǟŀƲȝūчdƼưǿƲƐƤŀǪƐч ƐƧƼǷƐƲƄчlaquodcedilRчЋ$b śЌ
ͺϯ dŀưǟŀƲȝūчfƐǷūǢŀǪƐч rч-чƧƐưǟƐŀţūч rчЋ$bЌ
ͻϯ dŀưǟŀƲȝūчdƼưǿƲƐƤŀǪƐч ūưŀƲƃŀŀǷŀƲч$ŀƲŀч$ūǪŀчЋ$b dЌ
ͼϯ dŀưǟŀƲȝūчdƼưǿƲƐƤŀǪƐчRƲǪūƲǷƐƃчEƐǪƤŀƧчǿƲǷǿƤч$ǿƲƐŀчiquestǪŀƋŀчЋdEЌ
poundūŀƧƐǪŀǪƐчRdiquestчţƐǷūƲǷǿƤŀƲчţūƲƄŀƲчƃƼǢưǿƧŀчǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷϱчbǿưƧŀƋчƤūƄƐŀǷŀƲчƤƼưǿƲƐƤŀǪƐчǟǿśƧƐƤчȝŀƲƄчţƐЙ
ǪǿǢȖūƐ
cedilŀǢƄūǷч Rdiquestч RƲţūƤǪч ūƃūƤǷƐȖƐǷŀǪч ƤƼưǿƲƐƤŀǪƐч ǟǿśƧƐƤч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹч ŀţŀƧŀƋч ǪūśūǪŀǢч ͷϰч ЋǪƤŀƧŀч Ќϰч ţūƲƄŀƲч
ǟūƧŀǟƼǢŀƲч Rdiquestч ƐƲƐч ţƐǷūǷŀǟƤŀƲч ǪūưūǪǷūǢŀƲϰч ǟƼƧŀǢƐǪŀǪƐч ţŀǷŀчAacuteotildemacrAacutemacruacute ЋǪūưŀƤƐƲч ǷƐƲƄƄƐч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч ǷūǢƋŀţŀǟч
ǷŀǢƄūǷϰчǪūưŀƤƐƲчśŀƐƤчŜŀǟŀƐŀƲчƤƐƲūǢơŀƲȝŀЌϰчƤƼƲǪƼƧƐţŀǪƐчǟūǢƐƼţūчưūƲƄƄǿƲŀƤŀƲчoacuteOslashcopyчЋǢŀǷŀ-ǢŀǷŀЌϯч
laquolaquoч͵͵ϱчdƼưǿƲƐƤŀǪƐчǟǿśƧƐƤчȝŀƲƄчūƃūƤǷƐƃчţŀƲчǪƐǪǷūưчƐƲƃƼǢưŀǪƐчȝŀƲƄчŀƲţŀƧч dƼţū cedilŀǢƄūǷ poundūŀƧƐǪŀǪƐ ŀǟŀƐŀƲ ͵͵ŀ- RƲţūƤǪчūƃūƤǷƐȖƐǷŀǪчƤƼưǿƲƐƤŀǪƐчǟǿśƧƐƤ ͷϰ ͷϰͺͺ ͵ʹϰͻ ͵͵ś- RƲţūƤǪчƤǿŀƧƐǷŀǪчǟūƲƄūƧƼƧŀŀƲчǪƐǪǷūưчcedilRd ͵ʹʹ ͵ͼϰͶͼ ͵Ͷʹ ͵͵Ŝ-r ūǢǪūƲǷŀǪūчǷƐƲƄƤŀǷчƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐчǟƧƐƤŀǪƐчlaquodcedilR ͵ʹʹҗ ͵ʹʹҗ ͵ʹʹ
͵͵ŀ- RƲţūƤǪчūƃūƤǷƐȖƐǷŀǪч
ƤƼưǿƲƐƤŀǪƐчǟǿśƧƐƤ
LAKIN DJPb 2020 132
Pada tahun 2020 realisasi capaian IKU Indeks efektivitas komunikasi publik adalah sebesar 366
Mengingat IKU tersebut baru diterapkan untuk tahun 2020 sementara pada Kontrak Kinerja Tahun
2016 sd 2019 tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi IKU tersebut perbandingan capaian IKU
tersebut dengan tahun 2016 sd 2019 tidak dapat dilakukan Realisasi IKU tahun 2016 sd 2020
mencerminkan realisasi selama lima tahun rencana jangka menengah DJPb yang dituangkan dalam
Renstra DJPb Tahun 2020-2024 Pada tahun 2020 IKU ini tidak ditetapkan dalam Renstra DJPb Tahun
2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan
Isu utama dalam pencapaian IKU Indeks efektivitas komunikasi publik Pemerintah merancang dan
menjalankan sejumlah program untuk merespons pandemi Covid-19 Program-program tersebut seba-
gian terangkum dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Sejumlah program dalam PEN
merupakan Tusi DJPb salah satunya penyaluran program bantuan sosial (bansos) yang terus dit-
ambah dan diperluas untuk membantu masyarakat bertahan dan bangkit kembali dari dampak pan-
demik Implikasi Ditjen Perbendaharaan mengelola sejumlah isu terkait bansos khususnya dalam hal
akuntabilitas penyaluran kepada masyarakat
Akar permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut adalah Perkembangan isu terkait realisasi
bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako (KS) dalam penanganan
dampak pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi ekspos pada media eksternal DJPb sehingga
tidak dapat diprediksi walaupun dapat dimitigasi dan Media mengangkat topik tidak selalu sesuai
dengan sudut pandang yang sudah diupayakan untuk disajikan melalui publikasi
Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain
1 Koordinasi dengan Dit PA dan Biro KLI terkait pemenuhan feed up bahanbakal konten pub-
likasi pada media sosial Kemenkeu RI
2 Posting secara berkala realisasi belanja APBN terkait penanganan dampak pandemi covdi-19
terhadap masyakarat yang didalamnya mencakup realisasi PKHKs
3 Melakukan monitoring berita khususnya PKH dan KS pada media eksternal
4 Melakukan pengukuran engagement pada media sosial DJPb dan pengukuran efektifitas
komunikasi pada setiap event yang menghadirkan narasumber dari DJPb dengan tema yang
relevan oleh Biro KLI
Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain
1 Peningkatan kualitas penyusunan konten media sosial agar lebih jelas transparan dan sesuai fakta
2 Peningkatan kualitas komunikasi dan layanan informasi serta layanankinerja kepada stakeholder
masyarakat
3 Koordinasi dan pendalaman materi publikasi sebelum melakukan komunikasi kepada publik
melalui media massa
4 Menyajikan informasi yang memiliki nilai berita tinggi dan lebih dalam (sensitif) Dapat
dipertimbangkan untuk kolaborasi dengan unit lain yang isutopiknya tengah hangat dibahasdicari
oleh media massa
ϭϯϯgtltEWďϮϬϮϬ
RdiquestчƐƲƐчǷūǢţƐǢƐчţŀǢƐчͶчƤƼưǟƼƲūƲчȝŀƤƲƐчϱч͵ЌчcedilƐƲƄƤŀǷчEgraveocircAcircatildemacrAacute]macrUumlʣ
atildeAacuteчcedilRdчţŀƲчͶЌч ūǢǪūƲǷŀǪūч ūƲȝūƧūǪŀƐŀƲч ǢƼȝūƤчlaquoǷǢŀǷūƄƐǪчcedilRdϯ
cedilǿơǿŀƲчţŀǢƐчRdiquestчƐƲƐчŀţŀƧŀƋчǿƲǷǿƤчưūƲƄǿƤǿǢчƤǿŀƧƐǷŀǪчǟūƲƄūƧƼƧŀŀƲчǪƐǪǷūưчcedilRdчưūƧŀƧǿƐчƤūǷūǢǪūţƐŀŀƲчǪƐǪЙ
ǷūưчƧŀȝŀƲŀƲчcedilRdчţŀƧŀưчǢŀƲƄƤŀчưūƲƐƲƄƤŀǷƤŀƲчƤūǷūǢǪūţƐŀŀƲчƧŀȝŀƲŀƲчcedilRdчţūƲƄŀƲчǷƐƲƄƤŀǷчEgraveocircAcircatildemacrAacuteчȝŀƲƄч
ǪūưƐƲƐưŀƧчưǿƲƄƤƐƲϰчţŀƲчǟūƲȝūƧūǪŀƐŀƲчǟǢƼȝūƤчǪǷǢŀǷūƄƐǪчcedilRdчȝŀƲƄчǷūǢţŀǟŀǷчţŀƧŀưчRlaquoчpoundcedildчưŀǿǟǿƲчȝŀƲƄч
ǷƐţŀƤчǷūǢţŀǟŀǷчţŀƧŀưчRlaquoчpoundcedildϯ
RǪǿчiquestǷŀưŀчȝŀƲƄчưǿƲŜǿƧчǷūǢƤŀƐǷчţūƲƄŀƲчƐƲţƐƤŀǷƼǢчƤƐƲūǢơŀчǿƲƐǷчƐƲƐчŀţŀƧŀƋчϱч
͵Ќ ūƲƄǿƤǿǢŀƲчŜŀǟŀƐŀƲчŀǷŀǪчRdiquestчRƲţūƤǪчƤǿŀƧƐǷŀǪчǟūƲƄūƧƼƧŀŀƲчǪƐǪǷūưчcedilRdчśūǢţŀǪŀǢƤŀƲчǢŀǷŀ-ǢŀǷŀчŜŀǟŀƐŀƲч
ƤƼưǟƼƲūƲчЋǪǿśчRdiquestЌчϱч͵ЌчcedilƐƲƄƤŀǷчEgraveocircAcircatildemacrAacute]macrUumlatildeAacutecedilRdч$b śчЋBmacrAcircmacrAacutemacruacuteϰчǷŀǢƄūǷчǷǢƐȗǿƧŀƲŀƲʹϰ͵җЌϲчţŀƲϰч
ͶЌч ūƲȝūƧūǪŀƐŀƲч ǢƼȝūƤчlaquoǷǢŀǷūƄƐǪчcedilRdч$b śчЋBotildemacrAacutemacruacuteϰчǷŀǢƄūǷчǷǢƐȗǿƧŀƲŀƲͼҗЌϯч
ͶЌ laquoŀưǟŀƐчţūƲƄŀƲчǟūǢƐƼţūчcedilǢƐȗǿƧŀƲч ROumlчͶʹͶʹϰч ǢūŀƧƐǪŀǪƐчǿƲǷǿƤч Rdiquestч RƲţūƤǪчƤǿŀƧƐǷŀǪчǟūƲƄūƧƼƧŀŀƲчǪƐǪǷūưч
cedilRdчŀţŀƧŀƋч͵ͼϰͶͼчţŀǢƐчǷŀǢƄūǷч͵ʹʹϯ
ͷЌ ƲƄƤŀчŜŀǟŀƐŀƲчǷūǢǪūśǿǷчţƐǟūǢƼƧūƋчţŀǢƐчƋŀǪƐƧч ǢŀǷŀ-ǢŀǷŀчŜŀǟŀƐŀƲчƤƼưǟƼƲūƲчcedilƐƲƄƤŀǷчEgraveocircAcircatildemacrAacute]macrUumlatildeAacute
cedilRdч$b śч͵ͽͼϰͽчţŀƲчŜŀǟŀƐŀƲч ūƲȝūƧūǪŀƐŀƲч ǢƼȝūƤчlaquoǷǢŀǷūƄƐǪчcedilRdч$b śч͵͵ͻϰͺϯ
Ќ iquestƲǷǿƤчƤƼưǟƼƲūƲчcedilƐƲƄƤŀǷчEgraveocircAcircatildemacrAacute]macrUumlatildeAacutecedilRdч$b śϰчŜŀǟŀƐŀƲчǷƐƲƄƤŀǷчEgraveocircAcircatildemacrAacuteчǪϯţϯчǟūǢƐƼţūчcedilǢƐȗǿƧŀƲч
ROumlчͶʹͶʹчŀţŀƧŀƋчʹϰʹʹ͵͵җϯчlaquoūơŀƤчǟūǢƐƼţūчǷǢƐȗǿƧŀƲчRRRчndashчROumlчͶʹͶʹϰчǪūƧǿǢǿƋчlaquoƐǪǷūưчcedilRdч$b śчЋlaquo rϰчp rч
Fͷϰчplaquo rϰчlaquodcedilRчţŀƲчūpoundūƤƼƲӅfdЌчǷƐţŀƤчŀţŀчȝŀƲƄчưūƲƄŀƧŀưƐчEgraveocircAcircatildemacrAacuteϯ
Ќ iquestƲǷǿƤчƤƼưǟƼƲūƲч ūƲȝūƧūǪŀƐŀƲч ǢƼȝūƤчlaquoǷǢŀǷūƄƐǪчcedilRdч$b śϰч ǪϯţϯчǟūǢƐƼţūчcedilǢƐȗǿƧŀƲч ROumlч ͶʹͶʹϰч ǪūƧǿǢǿƋч
ǷŀǢƄūǷчǷŀƋŀǟŀƲчǟǢƼȝūƤчǷūƧŀƋчǷūǢŜŀǟŀƐч͵ʹʹҗчǪūƧǿǢǿƋƲȝŀϯч
poundūŀƧƐǪŀǪƐчŜŀǟŀƐŀƲчRdiquestчdǿŀƧƐǷŀǪчǟūƲƄūƧƼƧŀŀƲчǪƐǪǷūưчcedilRdчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчŀţŀƧŀƋчϱч
ūƲƄǿƤǿǢŀƲч ŜŀǟŀƐŀƲч ŀǷŀǪч Rdiquestч ūǢǪūƲǷŀǪūч ǷƐƲƄƤŀǷч
ƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐчǟƧƐƤŀǪƐчlaquodcedilRчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϰчţƐţŀǪŀǢƤŀƲчƤūǟŀţŀч
ŜŀǟŀƐŀƲч ŀǷŀǪч ͺч ЋūƲŀưЌч dūƄƐŀǷŀƲч iquestǷŀưŀϰч ȝŀƐǷǿч ϱч ͵Ќч cedilǢŀƐƲƐƲƄч
ţŀƲч ūƧŀǷƐƋŀƲч laquodcedilRϲч ͶЌч ūƲƄūưśŀƲƄŀƲч ǟƧƐƤŀǪƐч laquodcedilRϲч ͷЌч
ūưśǿŀǷŀƲч ţŀƲч ūƲȝūśŀǢŀƲч pūţƐŀч dƼưǿƲƐƤŀǪƐϲч Ќч ūƲȝǿǪǿƲŀƲч ūǢŀǷǿǢŀƲϲч Ќч ǟūǢŀǪƐƼƲŀƧч ǟƧƐƤŀǪƐч
laquodcedilRϲчţŀƲчͺЌч$ǿƤǿƲƄŀƲчRƲƃǢŀǪǷǢǿƤǷǿǢϯ
ŀţŀчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϰчǪūƧǿǢǿƋчǷŀǢƄūǷчǟūƲȝūƧūǪŀƐŀƲчŀǷŀǪчͺчЋūƲŀưЌчƤūƄƐŀǷŀƲчǿǷŀưŀчȝŀƲƄчơŀǷǿƋчǷūưǟƼчţƐчŀƤƋƐǢч
ǟūǢƐƼţūччǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϰчǷūƧŀƋч͵ʹʹчҗчǷūǢŜŀǟŀƐчǪūƧǿǢǿƋƲȝŀччǪūǪǿŀƐчǷŀǢƄūǷϯч
rŀưǿƲч ţūưƐƤƐŀƲϰч ǪūƋǿśǿƲƄŀƲч ţūƲƄŀƲч ǟūǢǿśŀƋŀƲч ǪǷǢŀǷūƄƐч ƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐч laquodcedilRч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹϰч ȝŀƲƄч
ǪūưǿƧŀч ǢǿŀƲƄч ƧƐƲƄƤǿǟч ƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐƲȝŀчYEgravefrac14frac14EgraveccedilatildelaquodcedilRчtimesūśϰч ţƐǢǿśŀƋчưūƲơŀţƐчVmacrfrac14EgraveatildemacrAcirccopyч laquodcedilRчw Ћ(ccedilfrac14frac14
BEgraveccedilfrac14ЌчcedilŀƋŀǟчOumlϰчȝŀƐǷǿчţūƲƄŀƲчǟūǢƧǿŀǪŀƲчǟūǪūǢǷŀчţŀǢƐчdϼfчśŀǢǿчȝŀƲƄчưūƲƄƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐƤŀƲчlaquoŀƤǷƐчw
(ccedilfrac14frac14BEgraveccedilfrac14ЋȝŀƐǷǿчpŀƋƤŀưŀƋчdƼƲǪǷƐǷǿǪƐϰчdƼưƐǪƐчYacuteǿţƐǪƐŀƧϰчţŀƲч$ poundЌϰчȝŀƲƄчśūǢţŀưǟŀƤчǷūǢƋŀţŀǟчͶчЋţǿŀЌч
Aacutemacrfrac14UumlatildeEgraveAcircч ƤūƄƐŀǷŀƲч ȝŀƲƄч ţƐǷǿƲţŀч ţƐƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲч ţƐч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹϰч ȝŀƐǷǿч ϱч cedilƼcedilϼiquestcedilч YEgravefrac14frac14Egraveccedilatilde laquodcedilRϰч ţŀƲч
ūƲȝǿǪǿƲŀƲчpoundŀƲŜŀƲƄŀƲч pdчRưǟƧūưūƲǷŀǪƐчYEgravefrac14frac14EgraveccedilatildelaquodcedilRϯч
͵͵ś- RƲţūƤǪчƤǿŀƧƐǷŀǪч
ǟūƲƄūƧƼƧŀŀƲчǪƐǪǷūưчcedilRd
cedilϼpound cedilȗч͵ cedilȗчͶ laquoưǷч͵ cedilȗчͷ laquoţϯчcedilȗчͷ cedilȗч Yacute-Ͷʹ cedilŀǢƄūǷ ͵ʹʹ ͵ʹʹ ͵ʹʹ ͵ʹʹ ͵ʹʹ ͵ʹʹ ͵ʹʹ poundūŀƧƐǪŀǪƐ ͽϰͻͶ ͵͵͵ϰͶʹ ͵͵͵ϰͶʹ ͵͵ͺϰʹ ͵͵ͺϰʹ ͵ͼϰͶͼ ͵ͼϰͶͼ ŀǟŀƐŀƲ ͽϰͻͶ ͵͵͵ϰͶʹ ͵͵͵ϰͶʹ ͵͵ͺϰʹ ͵͵ͺϰʹ ͵Ͷʹ ͵Ͷʹ
͵͵Ŝ-r ūǢǪūƲǷŀǪūчǷƐƲƄƤŀǷчƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐчǟƧƐƤŀǪƐчlaquodcedilR
LAKIN DJPb 2020 134
Selanjutnya dalam rangka untuk menyukseskan implementasi Rollout SAKTI Web Full Module tahun 2021
dengan rincian peserta dari 10 KL yang telah ikut Piloting SAKTI Web Full Module dan 77 KL yang baru
mengimplementasikan SAKTI Web untuk Modul Admin dan Modul Penganggaran terdapat beberapa hal
yang perlu mendapat perhatian yaitu
1) Kesiapan infrastruktur (kualitas internet dan hardware) dan kesiapan pengguna (budayakompetensi
teknis aplikasi) satker KL
2) Kesiapan kehandalan dan keamanan infrastruktur (hardware aplikasi) DJPb dan jaringan Kemenkeu
yang akan diakses secara serentak oleh pengguna satker KL dengan jumlah kurang lebih 250000
pengguna
3) Penyelenggaraan trainingpelatihan dengan metode online oleh Dit SITP untuk satker KL pengguna
pertama kali SAKTI Web perlu diimbangi dengan training offline oleh trainer SAKTI yang berada di unit
-unit vertikal DJPb atau dengan melibatkan BPPKBDK yang berada di seluruh Indonesia
Pemahamaan pengguna SAKTI pada satker KL atas dampak Implementasi RSPP terhadap modul
pelaksanaan sd pelaporan SAKTI baik yang telah mengimplementasikan SAKTI Web maupun belum
Terbatasnya jumlah resources di Dit SITP yang telah terlibat dalam menangani persiapan dan imple-
mentasi SAKTI sejak tahun 2011 sd saat ini Jumlah SDM yang terbatas tersebut sebagian besar terli-
bat mulai dari penyusunan kebijakan pengembangan sistem narasumber training pendamping satker
KL penyedia layanan pengguna operasional sistem hingga penyusunan rencana pengadaan dan
pengelolaan infrastruktur
Dampak psikologis (kejenuhan dan kelelahan) dari resources di Dit SITP yang terlibat dalam mengawal
pengadaan pengembangan dan implementasi SAKTI sejak tahun 2011 sd tahun 2020 (kurang lebih 9
tahun) yang tidak mengalami pergantian
Tindak lanjut hasil Audit fungsionalitas dan keamanan sistem SAKTI yang dilaksanakan oleh Inspektorat
VII ITJEN pada akhir tahun 2020
Belum ditetapkan strategi penerapan perlindungan keamanan informasi melalui One Time Password
(OTP) untuk seluruh satker KL peserta Rollout SAKTI
Tindakan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020
1 Refreshment Training SAKTI Manajerial Tahun 2020 telah dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2020
dengan peserta Kabid SKKI Kanwil dan Kepala KPPN (telah 100)
2 EUT SAKTI Web Full Module untuk User SAKTI 7 satker dari 3 KL peserta Piloting V dengan materi
terdiri dari Modul Non Bendahara (tgl 2- 6 November 2020) Modul Bendahara (tgl 9-13 November
2020) Modul Persediaan (tgl 16 - 20 November 2020) Modul Piutang GLP Pelaporan (tgl 23 - 27 No-
vember 2020) (telah 100)
3 Penyebaran media publikasi dan komunikasi SAKTI untuk periode Semester II dalam bentuk flyer
SAKTI Web flyer PANDU SAKTI flyer OTP (one time password) SAKTI) Pembuatan 43 video tutorial Modul
Pelaksanaan dan Pelaporan yang dipublikasikan melalui channel Youtube SAKTI dan App Android dan
iOS PANDU SAKTI (telah 100)
4 Penetapan Exit Criteria Piloting SAKTI melalui Kepdirjen Perbendaharaan NoKEP-305PB2020 tgl 30
Desember 2020 tentang Penetapan Exit Criteria Piloting SAKTI (telah 100)
135 LAKIN DJPb 2020
5 Penetapan Rancangan KMK Piloting SAKTI Tahap V melalui KMK No537KMK052020 tgl 25 No-
vember 2020 tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI Tahap V
6 Pendampingan persiapan Gaji Januari 2021 (untuk pengguna SAKTI Web Piloting Tahap V) telah dil-
akukan pada tanggal 2-5 Desember 2020 (telah 100)
7 Penyelesaian penyediaan akses internet satker KL oleh BLU BAKTI berdasarkan surat Direktur
Layanan TI Masyarakat dan Pemerintah No704KOMINFOBAKTI314PR0113112020 tgl 16 Novem-
ber 2020 tentang Penyampaian Progres Pembangunan Akses Internet Usulan Kemenkeu status in-
stalasi internet oleh BLU BAKTI dari usulan target Kemenkeu sebanyak 751 site seluruhnya telah
terpasang BTS dan on air (telah 100)
Rekomendasi rencana aksi
1 Penyusunan Strategi Implementasi Rollout SAKTI tahun 2021
2 Penyusunan Strategi Implementasi One Time Password (OTP) pada satker KL Rollout SAKTI tahun
2021
Memperkuat peran kantor vertical DJPb dalam implementasi SAKTI tahun 2021 melalui pengawalan
khusus terhadap fungsi change management training dan incident management (layer 0) pengguna sistem
dengan pembentukan Task Forces implementasi SAKTI
gtltEWďϮϬϮϬϭϯϲ
ч $ŀƧŀưчǟūƲȝǿǪǿƲŀƲчpoundūƲŜŀƲŀчdūǢơŀч ūưūǢƐƲǷŀƋчЋpoundd ЌчcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹϰчŀǟǟūƲŀǪчưūƲƄƄǿƲŀƤŀƲчǟūƲţūƤŀǷŀƲч
ưƼƲūȝч ƃƼƧƧƼȗч ǟǢƼƄǢŀưч ǪūǢǷŀч ţūƄŀƲч ǟūƲţūƤŀǷŀƲч cedilūưŀǷƐƤϰч MƼƧƐǪǷƐƤϰч RƲǷūƄǢŀǷƐƃϰч ţŀƲч laquoǟŀǪƐŀƧч ЋcedilMRlaquoЌч dūЙ
śƐơŀƤŀƲчpƼƲūȝч ƃƼƧƧƼȗǪч ǟǢƼƄǢŀưчưūưŀǪǷƐƤŀƲч śŀƋȗŀч ŀƲƄƄŀǢŀƲч ţƐŀƧƼƤŀǪƐƤŀƲчśūǢţŀǪŀǢƤŀƲч ǟǢƼƄǢŀưч ȝŀƲƄч
śūƲŀǢ-śūƲŀǢчśūǢưŀƲƃŀŀǷчƤūǟŀţŀч ǢŀƤȝŀǷчśǿƤŀƲчǪūƤūţŀǢчǿƲǷǿƤчǟūưśƐŀȝŀŀƲч ǷǿƄŀǪч ƃǿƲƄǪƐчdϼfчȝŀƲƄчśūǢЙ
ǪŀƲƄƤǿǷŀƲϯч MŀƧч ƐƲƐч ưūƲƄƐǪȝŀǢŀǷƤŀƲч śŀƋȗŀч ǟūƲŜŀǟŀƐŀƲч ǟǢƐƼǢƐǷŀǪч ǟūưśŀƲƄǿƲŀƲч ƲŀǪƐƼƲŀƧч ưūưūǢƧǿƤŀƲч
ƤƼƼǢţƐƲŀǪƐчţŀǢƐчǪūƧǿǢǿƋчǟūưŀƲƄƤǿчƤūǟūƲǷƐƲƄŀƲϰчưūƧŀƧǿƐчǟūƲƄƐƲǷūƄǢŀǪƐŀƲчǟǢƐƼǢƐǷŀǪчƲŀǪƐƼƲŀƧϼǟǢƼƄǢŀưчǟǢƐЙ
ƼǢƐǷŀǪϼƤūƄƐŀǷŀƲчǟǢƐƼǢƐǷŀǪчȝŀƲƄчţƐƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчţūƲƄŀƲчśūǢśŀǪƐǪчƤūȗƐƧŀȝŀƋŀƲϯчlaquoūƋǿśǿƲƄŀƲчţūƲƄŀƲчƋŀƧчǷūǢЙ
ǪūśǿǷϰчǟūƲȝǿǪǿƲŀƲчǟǢƼƄǢŀưчţŀƲчƤūƄƐŀǷŀƲчǟǢƐƼǢƐǷŀǪчǟūưśŀƲƄǿƲŀƲчƲŀǪƐƼƲŀƧчţŀƧŀưчpoundd чcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹчśūǢЙ
ǟūƲƄŀǢǿƋчţŀƧŀưчǟūƲūƲǷǿŀƲчƤūƄƐŀǷŀƲчǟǢƐƼǢƐǷŀǪчǟŀţŀчǪūƧǿǢǿƋчdϼfϰчǷūǢưŀǪǿƤчdūưūƲǷūǢƐŀƲчdūǿŀƲƄŀƲϯчcedilūǢЙ
ţŀǟŀǷччЋƧƐưŀЌч ǢƐƼǢƐǷŀǪчrŀǪƐƼƲŀƧчЋ rЌчȝŀƲƄчţƐǷūǷŀǟƤŀƲчţŀƧŀưчpoundd чcedilŀƋǿƲчͶʹͶʹϰчȝŀƐǷǿϱ
͵ϯ ūưśŀƲƄǿƲŀƲчưŀƲǿǪƐŀчţŀƲчǟūƲƄūƲǷŀǪŀƲчƤūưƐǪƤƐƲŀƲϲ
Ͷϯ RƲƃǢŀǪǷǢǿƤǷǿǢчţŀƲчǟūưūǢŀǷŀŀƲчȗƐƧŀȝŀƋϲ
ͷϯ rƐƧŀƐчǷŀưśŀƋчǪūƤǷƼǢчǢƐƐƧϰчƐƲţǿǪǷǢƐŀƧƐǪŀǪƐϰчţŀƲчƤūǪūưǟŀǷŀƲчƤūǢơŀϲ
ϯ dūǷŀƋŀƲŀƲчǟŀƲƄŀƲϰчŀƐǢϰчūƲūǢƄƐчţŀƲчƧƐƲƄƤǿƲƄŀƲчƋƐţǿǟϲ
ϯ laquoǷŀśƐƧƐǷŀǪчǟūǢǷŀƋŀƲŀƲчţŀƲчƤūŀưŀƲŀƲϯ
laquoūǷƐŀǟч rчţƐưŀƤǪǿţчţƐǷūǢơūưŀƋƤŀƲчƧūśƐƋчƧŀƲơǿǷчţŀƧŀưч ǢƼƄǢŀư- ǢƼƄǢŀưч ǢƐƼǢƐǷŀǪчЋ ЌϰчȝŀƲƄчǪūƧŀƲơǿǷƲȝŀч
ţƐţūǷƐƧƤŀƲч ƤūưśŀƧƐч Ƥūч ţŀƧŀưч dūƄƐŀǷŀƲ-dūƄƐŀǷŀƲч ǢƐƼǢƐǷŀǪч Ћd Ќч ǿƲǷǿƤч ƤūưǿţƐŀƲч ţƐūȖŀƧǿŀǪƐч ŜŀǟŀƐŀƲƲȝŀч
ţŀƧŀưчǪŀǪŀǢŀƲчȝŀƲƄчǷūǢǿƤǿǢϯч$b śчǟŀţŀчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹчưūưƐƧƐƤƐчǪŀǪŀǢŀƲчȝŀƲƄчưūƲţǿƤǿƲƄчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲчţǿŀч
ǢƐƼǢƐǷŀǪчrŀǪƐƼƲŀƧϰчȝŀƐǷǿϱ
͵ϯч ūưśŀƲƄǿƲŀƲчưŀƲǿǪƐŀчţŀƲчǟūƲƄūƲǷŀǪŀƲчƤūưƐǪƤƐƲŀƲϲ
ͷϯчrƐƧŀƐчǷŀưśŀƋчǪūƤǷƼǢчǢƐƐƧϰчƐƲţǿǪǷǢƐŀƧƐǪŀǪƐϰчţŀƲчƤūǪūưǟŀǷŀƲчƤūǢơŀϯ
$ŀƧŀưчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲч ūưśŀƲƄǿƲŀƲчưŀƲǿǪƐŀчţŀƲчǟūƲƄūƲǷŀǪŀƲчƤūưƐǪƤƐƲŀƲϰч$b śчśūǢǟūǢŀƲчţŀƧŀưчǟūƧŀƤǪŀЙ
ƲŀŀƲчǟǢƼƄǢŀưчǟǢƐƼǢƐǷŀǪч ūƲƄūƲǷŀǪŀƲчƤūưƐǪƤƐƲŀƲϯчlaquoūưūƲǷŀǢŀчƐǷǿϰчţŀƧŀưчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲчrƐƧŀƐчǷŀưśŀƋчǪūƤǷƼǢч
ǢǢƐƧϰчƐƲţǿǪǷǢƐŀƧƐǪŀǪƐϰчţŀƲчƤūǪūưǟŀǷŀƲчƤūǢơŀϰч$b śчśūǢǟūǢŀƲчţŀƧŀưчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчǟǢƼƄǢŀưчǟǢƐƼǢƐǷŀǪч ūǢǷǿưЙ
śǿơŀƲчǟƐƧŀǢчǟūǢǷǿưśǿƋŀƲчţŀƲчţŀȝŀчǪŀƐƲƄчūƤƼƲƼưƐϯчiquestƲǷǿƤчǪūǷƐŀǟчǟǢƼƄǢŀưчǟǢƐƼǢƐǷŀǪчǷūǢǪūśǿǷϰчţƐơŀśŀǢƤŀƲч
ƤūчţŀƧŀưчƤūƄƐŀǷŀƲчǟǢƐƼǢƐǷŀǪчśūǪūǢǷŀчǪŀǪŀǢŀƲƲȝŀϯч ūƲơūƧŀǪŀƲчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲчǪūǷƐŀǟчǪŀǪŀǢŀƲчǷūǢǪūśǿǷчŀţŀƧŀƋч
ǪūśŀƄŀƐчśūǢƐƤǿǷϱч
͵ϯ ǢƐƼǢƐǷŀǪчrŀǪƐƼƲŀƧϱч ūưśŀƲƄǿƲŀƲчpŀƲǿǪƐŀчţŀƲч ūƲƄūƲǷŀǪŀƲчdūưƐǪƤƐƲŀƲ
ǢƼƄǢŀưч ǢƐƼǢƐǷŀǪϱч ūƲƄūƲǷŀǪŀƲчƤūưƐǪƤƐƲŀƲ
dūƄƐŀǷŀƲч ǢƐƼǢƐǷŀǪϱчƤǪūƧūǢŀǪƐчǟūƲƄǿŀǷŀƲчūƤƼƲƼưƐчƤūƧǿŀǢƄŀ
ǢƼȝūƤч ǢƐƼǢƐǷŀǪчrŀǪƐƼƲŀƧϱч ūưśūǢƐŀƲчưƼţŀƧчǿǪŀƋŀ
ǢƼȝūƤч dϼfч pūƲţǿƤǿƲƄч ǢƐƼǢƐǷŀǪч rŀǪƐƼƲŀƧϱч ūƲƄǿŀǷŀƲч ǟǢƼǪūǪч śƐǪƲƐǪч ţŀƲч ƤūƧūưśŀƄŀŀƲч iquestƧǷǢŀч pƐƤǢƼч
ЋiquestpƐЌ
ǿǷǟǿǷϱчͷͷчUumlatildesup1shyEgravefrac14Oslash
ŀƄǿчŀƲƄƄŀǢŀƲϱчpoundǟͷϯͻͽͻϯʹͷʹϯʹʹʹϲчpoundūŀƧƐǪŀǪƐϱчpoundǟͷϯͶ͵ͺϯ͵ͻϯͺͷчЋͼϰͻʹҗЌч
poundƐǪƐƤƼϱ
ŀЌ ūǢŀǷǿǢŀƲϼƤūśƐơŀƤŀƲчǷƐţŀƤчǷūǢǪūƧūǪŀƐƤŀƲчţūƲƄŀƲчǷūǟŀǷчȗŀƤǷǿϯ
śЌ ŀƄǿчŀƲƄƄŀǢŀƲчǿƲǷǿƤчƤūƄƐŀǷŀƲчȝŀƲƄчưūƲţǿƤǿƲƄчǟūƲȝūƧūǪŀƐŀƲчǟūǢŀǷǿǢŀƲϼƤūśƐơŀƤŀƲч
ƤǿǢŀƲƄϯ
ŜЌ ǢƐǪƐƤƼчǟūƲȝŀưǟŀƐŀƲчƧŀǟƼǢŀƲчƋŀǪƐƧчǪǿǢȖūȝчȝŀƲƄчǷƐţŀƤчǷūǟŀǷчȗŀƤǷǿ
ţЌ ǢƐǪƐƤƼчǷƐţŀƤчūɯǪƐūƲчǪǿǢȖūȝчţūƲƄŀƲчƤǿūǪƐƼƲūǢчǟŀƲţǿŀƲчUumlccedilOslashoacuteoumlEgraveAcircUumlmacratilde
ϭϯϳgtltEWďϮϬϮϬ
ūЌ ǢƐǪƐƤƼч ƼǟūǢŀǪƐƼƲŀƧч ưƐǪŀƧч ǟūǷǿƄŀǪч ǪǿǢȖūȝч ţƐч d rч ƤǿǢŀƲƄч ưūưŀƋŀưƐч ǷŀǷŀŜŀǢŀч ǪǿǢȖūȝч ţūƲƄŀƲч
ưūǷƼţūчEgraveAcircfrac14macrAcirc
dūƲţŀƧŀ
ŀЌ ]ccedilOslashoacutemacr0AcircOtildeatildeshy0AcircatildeOslashoacutemacrocircţūƲƄŀƲчƤǿūǪƐƼƲūǢчppRчţŀǟŀǷчţƐƧŀƤǿƤŀƲчţūƲƄŀƲчưūǷƼţūчEgraveAcircUumlmacratildeǷūǷŀǟƐчƋŀǢǿǪч
ưūưŀǷǿƋƐчǟǢƼƤūǪ
śЌ laquoƼǪƐŀƧƐǪŀǪƐчţŀƲчǟūƧŀǷƐƋŀƲчǷūǢƤŀƐǷчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчưƼƲūȖч ūưśƐŀȝŀŀƲчiquestpƐчśūƧǿưчţŀǟŀǷчţƐƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчǪūŜŀǢŀч
ǷŀǷŀǟчưǿƤŀ
ŜЌ ƤƼƼǢţƐƲŀǪƐчŀƲǷŀǢŀчƐƲǪǷŀƲǪƐчȖūǢǷƐƤŀƧчţūƲƄŀƲч Rч ūƲȝŀƧǿǢчǷūǢƋŀưśŀǷчţƐƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲ
ţЌ ŀƲƄƄŀǢŀƲчǷƐţŀƤчţŀǟŀǷчţƐưŀƤǪƐưŀƧƤŀƲϰчƤŀǢūƲŀчǟūƲƄūƧǿŀǢŀƲчǿƲǷǿƤчƤūƄƐŀǷŀƲчǟūƲȝūǪǿŀƐŀƲчŀƤƐśŀǷч ŀƲţūưƐч
OumlR$-͵ͽчśūƧǿưчţƐǪƐŀǟƤŀƲчưŀǷŀчŀƲƄƄŀǢŀƲƲȝŀ
pƐǷƐƄŀǪƐчǢƐǪƐƤƼϱ
ŀЌ laquoūƧŀƧǿчưūưŀǷǿƋƐчǟǢƼƤūǪчţŀƧŀưчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчBEgraveAcircoacutemacrAcircOtildeatildeshymacrAcircatildeOslashoacutemacrocirc
śЌ pūƧŀƤǿƤŀƲчǢūȖƐǪƐчŀƲƄƄŀǢŀƲ
ŜЌ pūƲƄūưśŀƲƄƤŀƲчlaquoRd чiquestpƐчǿƲǷǿƤчưūưƃŀǪƐƧƐǷŀǪƐчǟūǢūƤŀưŀƲчţŀƲчǟūƧŀǟƼǢŀƲчƋŀǪƐƧчǪǿǢȖūƐчơŀǢŀƤчơŀǿƋ
ţЌ ǟūƲȝūǪǿŀƐŀƲчƤǿūǪƐƼƲūǢчǪǿǢȖūƐчŀƄŀǢчǪǿǢȖūƐчơŀǢŀƤчơŀǿƋчţŀǟŀǷчţƐƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчǪūŜŀǢŀчƧūśƐƋчūɯǪƐūƲ
ūЌ ŀǪƐǪǷūƲǪƐчţŀƲчśƐưśƐƲƄŀƲчǟŀţŀчƐƲǪǷŀƲǪƐчȖūǢǷƐƤŀƧчưūƧŀƧǿƐчƄǢǿǟчtimes
iquestǟŀȝŀ-ǿǟŀȝŀчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲϱ
ŀЌ MŀǪƐƧчpƼƲūȖч0AcircOtildeatildeshymacrAcircatildeOslashoacutemacrocircǷūƧŀƋчţƐƧŀǟƼǢƤŀƲ
śЌ ƧŀǟƼǢŀƲчưƼƲūȖч ǟūưśƐŀȝŀŀƲч iquestpƐч ǷūƧŀƋч ţƐǪŀưǟŀƐƤŀƲч d rч Ƥūǟŀţŀч dŀƲȗƐƧч $b śч ǿƲǷǿƤч ţƐŀƲŀƧƐǪƐǪч
ţŀƲчţƐǢūƤŀǟч
ŜЌ ƤūưǿƲƄƤƐƲŀƲч ǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲч ƤūƄƐŀǷŀƲч ǪƼǪƐŀƧƐǪŀǪƐч ţŀƲч śƐưśƐƲƄŀƲч ǷūƤƲƐǪч ưūƧŀƧǿƐч ŀǟƧƐƤŀǪƐч ccedilƼƼưч
śūǢƧƐǪūǪūƲǪƐ
poundūƲŜŀƲŀчǷƐƲţŀƤчƧŀƲơǿǷϱ
ŀЌ pūƧŀƤǿƤŀƲчBEgraveAcircoacute0AcircOtildeatildeshy0AcircatildeOslashoacutemacrocircţŀƲчƧŀǟƼǢŀƲчǷūƧŀƋчţƐǪūƧūǪŀƐƤŀƲ
śЌ pūƧŀƤǿƤŀƲчȗūśƐƲŀǢчVOslashfrac14macrAacutemacrAcircOslashoumlYUumlccedilfrac14atildeiquestơƐч$ŀưǟŀƤ
Ͷϯ ǢƐƼǢƐǷŀǪчrŀǪƐƼƲŀƧϱч ūưśŀƲƄǿƲŀƲчưŀƲǿǪƐŀчţŀƲчǟūƲƄūƲǷŀǪŀƲчƤūưƐǪƤƐƲŀƲ
ǢƼƄǢŀưч ǢƐƼǢƐǷŀǪϱч ūƲƄūƲǷŀǪŀƲчƤūưƐǪƤƐƲŀƲ
dūƄƐŀǷŀƲч ǢƐƼǢƐǷŀǪϱчƤǪūƧūǢŀǪƐчǟūƲƄǿŀǷŀƲчūƤƼƲƼưƐчƤūƧǿŀǢƄŀ
ǢƼȝūƤч ǢƐƼǢƐǷŀǪчrŀǪƐƼƲŀƧϱч ūưśūǢƐŀƲчưƼţŀƧчǿǪŀƋŀ
ǢƼȝūƤчdϼfчpūƲţǿƤǿƲƄч ǢƐƼǢƐǷŀǪчrŀǪƐƼƲŀƧϱчiquestǪŀƋŀчiquestƧǷǢŀчpƐƤǢƼчȝŀƲƄчǷūǢƃŀǪƐƧƐǷŀǪƐчǟūưśƐŀȝŀŀƲчiquestƧǷǢŀчpƐƤǢƼ
ǿǷǟǿǷϱч͵ϯͺ͵ϯʹʹʹчƲŀǪŀśŀƋчǿǪŀƋŀчưƐƤǢƼ
ŀƄǿчŀƲƄƄŀǢŀƲϱчpoundǟϯʹͶϯͺͽͽϯʹʹʹϲчpoundūŀƧƐǪŀǪƐϱчpoundǟͷϯͶͺͺϯͷͼͽϯͼͺчЋͺϰʹ͵җЌчч
poundƐǪƐƤƼϱ
poundūƲţŀƋƲȝŀчţŀȝŀчǪūǢŀǟчǟūưśƐŀȝŀŀƲчǿƧǷǢŀчưƐƤǢƼчƼƧūƋч ūƲȝŀƧǿǢ
dūƲţŀƧŀчţŀƲчţŀưǟŀƤчǟŀƲţūưƐчOumlR$-͵ͽϱ
ŀЌ ţŀƲȝŀчǟŀƲţūưƐчƼȖƐţ-͵ͽчưūƲƄŀƤƐśŀǷƤŀƲчǷūǢƋūƲǷƐƲȝŀчƤūƄƐŀǷŀƲчȝŀƲƄчśūǢǪƐƃŀǷчǟūƲƄǿưǟǿƧŀƲчưŀǪǪŀч
ţŀƧŀưчơǿưƧŀƋчśŀƲȝŀƤчǪūǟūǢǷƐчƤūƄƐŀǷŀƲчǪƼǪƐŀƧƐǪŀǪƐчǟūưśƐŀȝŀŀƲчiquestpƐϰчƤūƄƐŀǷŀƲчǟūƧŀǷƐƋŀƲчưŀƲŀơūưūƲч
ƤūƧūưśŀƄŀŀƲч ūƲȝŀƧǿǢϼfƐƲƤŀƄūϰч ƤūƄƐŀǷŀƲч ǟūƧŀǷƐƋŀƲч EgraveccedilAcircatilde IumlumlmacrOslashϰч ţŀƲч ƤūƄƐŀǷŀƲч ǟūƧŀǷƐƋŀƲч
ƤūȗƐǢŀǿǪŀƋŀŀƲчţūśƐǷǿǢϯч$ūưƐƤƐŀƲчơǿƄŀчƤūƄƐŀǷŀƲчǟūǢơŀƧŀƲŀƲчţƐƲŀǪчƤūчƧǿŀǢчƲūƄūǢƐчţŀƧŀưчǢŀƲƄƤŀчǪǷǿţƐч
LAKIN DJPb 2020 138
30 September 2020
b) Belanja untuk kegiatan yang dibatasi akibat pandemi Covid-19 menjadi rendah realisasinya
namun demikian capaian output per 30 September 2020 sudah melebihi target yang ditetapkan
Sehingga pelaksanaan program Prioritas Nasional pada akhir Semester II Tahun 2020 ditujukan
untuk meningkatkan capaian debitur yang lebih banyak lagi melebihi target yang ditetapkan
Mitigasi risiko
a) Koordinasi berupa rapat melalui video conference dengan Penyalur dengan pihak Pemeritah
Daerah maupun dengan Pihak Lain dalam menyikapi dampak pandemi COVID-19 terhadap
Pembiayaan UMi dan strategi-strategi sebagai solusi
b) Mengeluarkan kebijakan tentang relaksasi pembayaran angsuran pokok dan pemberian masa
tenggang (grace period) pada bulan Juni 2020 yang masih berjalan hingga akhir tahun dan
mensosialisaikan kepada seluruh mitra dan stakeholder sehingga memastikan program dapat
diterima sampai kepada debitur (end user)
c) Melaksanakan koordinasi antara Direktorat terkait dan unit pengawasan intern dalam hal
memitigasi risiko dalam pelaksanaan pemberian kebijakan relaksasi
d) Penguatan pembinaan dan pengawasan atasan atas berjalannya proses bisnis penyediaan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin dalam hal memitigasi risiko operasional
Upaya-upaya pencapaian
Melanjutkan kegiatan yang dilakukan secara online melalui webinar untuk mengganti kegiatan
pengumpulan massa dalam jumlah banyak
Rencana tindak lanjut
a) Menginstensifkan terus kegiatan yang dapat dilakukan secara online
b) Dalam hal kondisi sudah memungkinkan nanti maka kegiatan yang melibatkan para account
officer Linkage dan para debitur menjadi prioritas untuk dilakukan dengan menjaga protokol
kesehatan yang ditetapkan agar kondisi usaha para debitur semakin baik dan program Pemulihan
Ekonomi Nasional dapat tercapai
3 Prioritas Nasional Nilai tambah sektor riil industrialisasi dan kesempatan kerja
Program Prioritas Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
Kegiatan Prioritas Reformasi fiskal
Proyek Prioritas Nasional Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration
system)
Proyek KL Mendukung Prioritas Nasional Satker yang mengimplementasikan SAKTI
Output 20000 satker
Pagu anggaran Rp8540000000 Realisasi Rp8018789000 (9386)
Risiko
a) SAKTI web modul penganggaran ditunjuk menjadi sistem untuk implementasi Redesain Sistem
Perencanaan dan Pengganggaran (RSPP) untuk TA 2021 Proses pembahasan RSPP dengan seluruh
KL Sehingga proses sosialiasi bimbingan teknis serta internalisasi SAKTI web menunggu perlu
adanya penyesuaian pada aplikasi SAKTI dan perlu melakukan pelatihan dan sosialiasi kembali ke
Satker
ϭϯϵgtltEWďϮϬϮϬ
śЌ ūƲƄƄǿƲŀŀƲч laquodcedilRч ţŀƧŀưч ǟūƲȝǿǪǿƲŀƲч poundddfч ǷūǢǷǿǷŀưŀч ţŀƧŀưч ǟǢƼǪūǪч ǟūưśǿŀǷŀƲч $dч ȝŀƲƄч
ưūưśǿǷǿƋƤŀƲчƤŀǟŀǪƐǷŀǪчǪūǢȖūǢчȝŀƲƄчśūǪŀǢϯ
ŜЌ $ƐƤŀǢūƲŀƤŀƲч ǟūƲƄƄǿƲŀŀƲч laquodcedilRч ǿƲǷǿƤч ƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐч poundūţūǪŀƐƲч laquoƐǪǷūưч ūǢūƲŜŀƲŀŀƲч ţŀƲч
ūƲƄƄŀƲƄƄŀǢŀƲчЋpoundlaquo ЌчǿƲǷǿƤчcedilчͶʹͶ͵чƋŀƧчȝŀƲƄчśŀǢǿчưŀƤŀчǷūǢţŀǟŀǷчƤūưǿƲƄƤƐƲŀƲчǟūƲƄƄǿƲŀчŀƤŀƲч
ưūƄŀƧŀưƐчƤūƲţŀƧŀчţŀƧŀưчǟūƲƄƄǿƲŀŀƲчŀǟƧƐƤŀǪƐϯ
ţЌ ţŀƲȝŀч ǟǢƼǪūǪч ưƐƄǢŀǪƐч dϼfч ǟūƲƄƄǿƲŀч laquodcedilRч ȖūǢǪƐч ţūƤǷƼǟч Ƥūч laquodcedilRч w (ccedilfrac14frac14 AacuteEgraveccedilfrac14 ǪūƋƐƲƄƄŀч
ţƐǟūǢƧǿƤŀƲчǟūƲȝūǪǿŀƐŀƲчƼƧūƋчƼǟūǢŀǷƼǢ
dūƲţŀƧŀчţŀƲчţŀưǟŀƤчǟŀƲţūưƐчOumlR$-͵ͽϱ
$ūƲƄŀƲчƼȖƐţ-͵ͽϰчǪūƧǿǢǿƋчƤūƄƐŀǷŀƲчȝŀƲƄчśūǢǪƐƃŀǷчǷŀǷŀǟчưǿƤŀчǷƐţŀƤчţŀǟŀǷчţƐƧŀƤǿƤŀƲϰчƼƧūƋчƤŀǢūƲŀч ƐǷǿч
ǪūƧǿǢǿƋч ƤūƄƐŀǷŀƲч ǪƼǪƐŀƧƐǪŀǪƐϰч śƐưśƐƲƄŀƲч ǷūƤƲƐǪч ЋǷǢŀƐƲƐƲƄЌϰч ţŀƲч ƐƲǷūǢƲŀƧƐǪŀǪƐч laquodcedilRч ţƐƧŀƤǿƤŀƲчưūƧŀƧǿƐч
oacutemacrEgrave EgraveAcircumlOslashAcircϯч ūǪūǢǷŀч ǟŀţŀч śūśūǢŀǟŀч ƤūƄƐŀǷŀƲч ǷūǢǪūśǿǷч ŀţŀƧŀƋч ǪūƧǿǢǿƋчd rч ţŀƲч ƤŀƲȗƐƧч $ƐǷơūƲч
ūǢśūƲţŀƋŀǢŀŀƲϰчţŀƲчlaquoūƧǿǢǿƋчdūưūƲǷūǢƐŀƲчƧūưśŀƄŀϯч
pƐǷƐƄŀǪƐчǢƐǪƐƤƼϱ
ŀЌ pūưŀǪǷƐƤŀƲчśŀƋȗŀчǟƐƋŀƤчƤūǷƐƄŀϼǟǢƼǪūǪчǟūǢǿśŀƋŀƲчŀǟƧƐƤŀǪƐчśūǢơŀƧŀƲчţūƲƄŀƲчśŀƐƤϰчǪūǷūƧŀƋчǪūưǿŀч
ǟǢƼǪūǪч ţƐƧūȗŀǷƐч ţŀƲч ǢūǪƐƤƼ-ǢūǪƐƤƼч ţƐŀǷŀǪч ţŀǟŀǷч ţƐǷŀƲƄƄǿƧŀƲƄƐϰч ţŀƧŀưч ƋŀƧч ưūưƐǷƐƄŀǪƐч ǢƐǪƐƤƼч
ƤūƄŀƄŀƧŀƲчǟǢƼǪūǪчǟūǢǿśŀƋŀƲчŀǟƧƐƤŀǪƐϼǟūƲŀưśŀƋŀƲчɯǷǿǢϯ
śЌ ūƲƄŀȗŀƧŀƲчǟǢƼǪūǪчǟūưśǿŀǷŀƲч$dчƼƧūƋчǷƐưчǷūƤƲƐǪчlaquodcedilRчţƐŀưŀƲŀчŀţŀчǟūǢƧŀƤǿƤŀƲчƤƋǿǪǿǪчǿƲǷǿƤч
ǟūưśǿŀǷŀƲч$dчţūƲƄŀƲчơǿưƧŀƋчǪŀǷƤūǢчȝŀƲƄчśŀƲȝŀƤϯ
ŜЌ ūƲȝƐŀǟŀƲч ŜƼƲǷŀŜǷч ŜūƲǷūǢч MRч $b śч ţŀƧŀưч ưūưśŀƲǷǿч ǿǪūǢч ţŀƧŀưч ưūƲŀƲƄŀƲƐч ƤūƲţŀƧŀч ȝŀƲƄч
ţƐƋŀţŀǟƐчţŀƧŀưчǟǢƼǪūǪчǟūƲƄƄǿƲŀŀƲчlaquodcedilRчǿƲǷǿƤчƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐчpoundūţūǪŀƐƲчlaquoƐǪǷūưч ūǢūƲŜŀƲŀŀƲчţŀƲч
ūƲƄƄŀƲƄƄŀǢŀƲчЋpoundlaquo ЌчǿƲǷǿƤчcedilчͶʹͶ͵
ţЌ pūƲȝƐŀǟƤŀƲч]OslashoacuteOslashfrac14EgraveccedilǪūśŀƄŀƐчǪŀǢŀƲŀчǟūƧŀǷƐƋŀƲчlaquodcedilRчw(ccedilfrac14frac14BEgraveccedilfrac14ƤūǟŀţŀчƼǟūǢŀǷƼǢ
iquestǟŀȝŀ-ǿǟŀȝŀчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲϱ
ŀЌ $ƐƧŀƤǿƤŀƲƲȝŀч sup1macrsup1 Egraveumluml AacuteatildemacrAcirccopy ţŀƲч ocircsup1frac14ouml AacuteatildemacrAcirccopy IOtildeOslashatildemacrEgraveAcircfrac14 ]ccedilOtildeOtildeEgraveOslashatilde laquodcedilRч ǪūǷūƧŀƋч ţƐƧŀƤǿƤŀƲч
ǟūƲƄŀţŀŀƲ
śЌ pūƧŀƤǿƤŀƲч ocircsup1frac14ouml AacuteatildemacrAcirccopy ǷūǢƤŀƐǷч laquodcedilRч ŀƄŀǢч ǪūƄŀƧŀч ǟūǢưŀǪŀƧŀƋŀƲч ȝŀƲƄч ţƐƋŀţŀǟƐч ǪūƄūǢŀч
ǷūǢǪūƧūǪŀƐƤŀƲ
ŜЌ pūƧŀƤǿƤŀƲчǟūǢǪƐŀǟŀƲчƐƲǷūƄǢŀǪƐчlaquoŀǷǿ$bчţŀƲчlaquodcedilR
ţЌ pūƧŀƤǿƤŀƲч ǟūƲƄŀȗŀƧŀƲч ǟǢƼǪūǪч ūƲȝǿǪǿƲŀƲч ţŀƲч ūƲūƧŀŀƋŀƲч poundddfч ͶʹͶ͵ч ǷūǢǷǿǷŀưŀч ǷūǢƤŀƐǷч
ǟūǢƃƼǢưŀчlaquodcedilR
ūЌ pūƧŀƤǿƤŀƲчǟūƲţŀưǟƐƲƄŀƲчǷūǢƋŀţŀǟчdϼfчǟūƲƄƄǿƲŀчlaquodcedilRчw(ccedilfrac14frac14BEgraveccedilfrac14
poundūƲŜŀƲŀчǷƐƲţŀƤчƧŀƲơǿǷϱ
ŀЌ ūƲţŀưǟƐƲƄŀƲчǟūƲƄƄǿƲŀŀƲчlaquoŀƤǷƐчȗūśчưƼţǿƧчǟūƲƄŀƲƄƄŀǢŀƲчţŀƧŀưчǟǢƼǪūǪчǟūƲȝǿǪǿƲŀƲч rчcedilч
ͶʹͶ͵ϯ
śЌ ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчƤūƄƐŀǷŀƲчƼǟūǢŀǷƐƼƲŀƧчǪǿǟǟƼǢǷчlaquodcedilRϯ
ŜЌ ūǢǪƐŀǟŀƲч RưǟƧūưūƲǷŀǪƐч laquoŀƤǷƐчw umlccedilfrac14frac14 AacuteEgraveccedilfrac14 ЋǷŀưśŀƋŀƲч ͻчưƼţǿƧчȗūśЌчưūƲȝǿǪǿƧч ƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐч
ŀǷŀǪчţǿŀчưƼţǿƧчȗūśчǪūśūƧǿưƲȝŀчЋŀţưƐƲчţŀƲчǟūƲƄŀƲƄƄŀǢŀƲЌчƤūǟŀţŀчǪŀǷǿŀƲчƤūǢơŀчȝŀƲƄчţƐǷǿƲơǿƤϯ
ţЌ ūƲȝƐŀǟŀƲчǢūȖƐǪƐчǢūƄǿƧŀǪƐчlaquodcedilRчǿƲǷǿƤчưūƲƄŀƤƼưƼţƐǢчƐưǟƧūưūƲǷŀǪƐчlaquodcedilRчȗūśчƃǿƧƧчưƼţǿƧϯ
ūЌ ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчtccedilfrac14AcircOslashmacrfrac14macratildeoumldUumlatildeBEgraveccedilfrac14ţƐчlaquodcedilRчȗūśчȝŀƲƄчśūǢƃǿƲƄǪƐчǿƲǷǿƤчưūƲƐƲƄƤŀǷƤŀƲчƤūŀưŀƲŀƲч
ŀǟƧƐƤŀǪƐϯ
ƃЌ ūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчpƐƄǢŀǪƐчţŀǷŀчţŀǢƐчlaquodcedilRч$Uumlsup1atildeEgraveOtildeчƤūчlaquodcedilRчtimesūś
gtltEWďϮϬϮϬϭϰϬ
ƄЌ ūƲţŀưǟƐƲƄŀƲчǟūƲƄƄǿƲŀŀƲчlaquodcedilRчwǿƲǷǿƤчǟūƲƄŀơǿŀƲчFŀơƐчbŀƲǿŀǢƐчͶʹͶ͵
ϯ ǢƐƼǢƐǷŀǪчrŀǪƐƼƲŀƧϱчrƐƧŀƐчǷŀưśŀƋчǪūƤǷƼǢчǢƐƐƧϰчƐƲţǿǪǷǢƐŀƧƐǪŀǪƐϰчţŀƲчƤūǪūưǟŀǷŀƲчƤūǢơŀ
ǢƼƄǢŀưч ǢƐƼǢƐǷŀǪϱч ūƲƄǿŀǷŀƲчǟƐƧŀǢчǟūǢǷǿưśǿƋŀƲчţŀƲчţŀȝŀчǪŀƐƲƄчūƤƼƲƼưƐ
dūƄƐŀǷŀƲч ǢƐƼǢƐǷŀǪϱчpoundūƃƼǢưŀǪƐчɯǪƤŀƧ
ǢƼȝūƤч ǢƐƼǢƐǷŀǪч rŀǪƐƼƲŀƧϱч ūưśŀǢǿŀƲч ǪƐǪǷūưч ƐƲǷƐч ŀţưƐƲƐǪǷǢŀǪƐч ǟūǢǟŀơŀƤŀƲч ЋEgraveOslash atildeotilde AacutemacrAcircmacrUumlatildeOslashatildemacrEgraveAcirc
UumloumlUumlatildeAacuteЌ
ǢƼȝūƤчdϼfчpūƲţǿƤǿƲƄч ǢƐƼǢƐǷŀǪчrŀǪƐƼƲŀƧϱчOslashocircOslashʘ]EgraveumlatildeocircOslashǿƲǷǿƤчǟūƲƐƲƄƤŀǷŀƲчƤŀǟŀǪƐǷŀǪчƧŀȝŀƲŀƲч
laquo rϰчlaquodcedilRϰчţŀƲчp r
ǿǷǟǿǷϱчͷчǪƐǪǷūưч
ŀƄǿчŀƲƄƄŀǢŀƲϱчpoundǟ͵ʹϯͽͶͽϯͶ͵ͽϯʹʹʹϲчpoundūŀƧƐǪŀǪƐϱчpoundǟ͵ʹϯͷͽͶϯ͵ͶϯʹʹчЋͽͽϰͽҗЌч
poundƐǪƐƤƼϱч
ŀЌ ǢƼǪūǪчǟūƲƄŀţŀŀƲчśūǢưŀǪŀƧŀƋϼƄŀƄŀƧчŀǷŀǿчǷƐţŀƤчǷūǟŀǷчȗŀƤǷǿϯ
śЌ dǿǢŀƲƄƲȝŀчlaquo$pчǿƲǷǿƤчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчǟǢƼȝūƤϯ
ŜЌ cedilƐţŀƤчŀţŀƲȝŀϼƤūƧūƲƄƤŀǟŀƲчǟūǢŀƧŀǷŀƲϼUumlOtildeOslashOtildeOslashatildeȝŀƲƄчţƐśǿǷǿƋƤŀƲчţƐчǟŀǪŀǢŀƲϯ
ţЌ dūƄŀƄŀƧŀƲчǟūưŀǪŀƲƄŀƲϼƐƲǪǷŀƧŀǪƐϯ
dūƲţŀƧŀчţŀƲчţŀưǟŀƤчǟŀƲţūưƐчOumlR$-͵ͽ
$ŀưǟŀƤчƼȖƐţ-͵ͽчưūưśǿŀǷчƤƼƲţƐǪƐчǟūǢūƤƼƲƼưƐŀƲч ǷƐţŀƤчưūƲūƲǷǿчǪūǟūǢǷƐч ƤūǟŀǪǷƐŀƲчƤūǷūǢǪūţƐŀŀƲч
śŀǢŀƲƄϰчǟūǢǿśŀƋŀƲчƋŀǢƄŀчŀƤƐśŀǷчɰǿƤǷǿŀǪƐчưŀǷŀчǿŀƲƄϯчlaquoūƧŀƐƲчƐǷǿϰчǟǢƼǪūǪчǟūƲƄŀţŀŀƲчţŀƲчƤƼƼǢţƐƲŀǪƐч
ǷƐţŀƤчśƐǪŀчţƐƧŀƤǿƤŀƲчţūƲƄŀƲчǷŀǷŀǟчưǿƤŀϰчǪūưǿŀƲȝŀчţƐƧŀƤǿƤŀƲчţūƲƄŀƲчưūǷƼţūчȖƐţūƼчŜƼƲƃūǢūƲŜūϯ
pƐǷƐƄŀǪƐчǢƐǪƐƤƼ
ưūƧŀƤǿƤŀƲч ǟǢƼǪūǪч ǟūƲƄŀţŀŀƲч ţūƲƄŀƲч ưūǷƼţūч ƧūƧŀƲƄч ŜūǟŀǷϰч ưūƲơŀƄŀч ŀƄŀǢч ǟǢƼǪūǪч ǟūƲƄŀţŀŀƲч
śūǢơŀƧŀƲчţūƲƄŀƲчśŀƐƤϰчţŀƧŀưчƋŀƧчưūưƐǷƐƄŀǪƐчǢƐǪƐƤƼчǟǢƼǪūǪчǟūƲƄŀţŀŀƲчśūǢưŀǪŀƧŀƋ
iquestǟŀȝŀ-ǿǟŀȝŀчǟūƲŜŀǟŀƐŀƲϱ
ūƲƄŀţŀŀƲч ūǢŀƲƄƤŀǷч ЋOslashocircOslashʘUumlEgraveumlatildeocircOslashʟ ǪūǟūǢǷƐч =OtildeatildeEgraveOtilde ]Otildemacrfrac14 VccedilOslashOtildeEgraveUumlϰч =macrUumlAcircUumlmacr OtildeOtildeAacuteAcirc laquodcedilRч
ǪǿţŀƋчţƐƧŀƤǿƤŀƲчǪūǪǿŀƐчţūƲƄŀƲчǢūƲŜŀƲŀ
poundūƲŜŀƲŀчǷƐƲţŀƤчƧŀƲơǿǷ
pūƧŀƤǿƤŀƲчǟǢƼǪūǪчǟūƧŀƤǪŀƲŀŀƲчǟūƤūǢơŀŀƲчǪŀưǟŀƐчţūƲƄŀƲчǟūǢŀƲƄƤŀǷчǷūǢǟŀǪŀƲƄчŀǷŀǿчǟƼȗūǢчƼƲϯч
ϭϰϭgtltEWďϮϬϮϬ
͵ϯ poundūŀƧƐǪŀǪƐч$R ч$b śч ŀƋǿƲчƲƄƄŀǢŀƲчͶʹͶʹ
ūǢţŀǪŀǢƤŀƲчţŀǷŀчţŀǢƐчEgraveAcircfrac14macrAcircAacuteEgraveAcircmacratildeEgraveOslashmacrAcirccopylaquo rчЋpчlaquo rЌчǟūǢч͵чbŀƲǿŀǢƐчͶʹͶ͵ϰчǢūŀƧƐǪŀǪƐчǟūƲȝūǢŀǟŀƲч$R ч
$b śчЋƲƼƲчfiquestЌчcedilŀƋǿƲчƲƄƄŀǢŀƲчЋcedilЌчͶʹͶʹчŀţŀƧŀƋчǪūśūǪŀǢчpoundǟϯ͵͵ϯͽʹͼϯͽͼ͵ϯ͵ͼͽчŀǷŀǿчưūƲŜŀǟŀƐчͽͽϰͶҗч
ţŀǢƐч ǷƼǷŀƧч ǟŀƄǿч ǪūśūǪŀǢч poundǟϯ͵ͷͽϯ͵͵ʹϯͼ͵ϯʹʹʹϯч ūƲȝūǢŀǟŀƲч $R ч ǷŀƋǿƲч ͶʹͶʹч ƐƲƐч ưūƲƐƲƄƤŀǷч ţƐśŀƲţƐƲƄч
ǷŀƋǿƲчǪūśūƧǿưƲȝŀчȝŀƲƄчưūƲŜŀǟŀƐчͽͼϰͺͼҗчЋƲŀƐƤчʹϰͻҗЌϯчч ūƲȝūǢŀǟŀƲчǷūǢǪūśǿǷчǷƐţŀƤчưūưǟūǢƋƐǷǿƲƄƤŀƲч
ǟūƲȝūǢŀǟŀƲчţŀǢƐчƤūƄƐŀǷŀƲчȝŀƲƄчţƐƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчƼƧūƋчfiquestчŀţŀƲч ūƲƄūƧƼƧŀч$ŀƲŀч ūǢƤūśǿƲŀƲчdūƧŀǟŀчlaquoŀȗƐǷч
Ћ $ dlaquoЌϰч fiquestч ǿǪŀǷч RƲȖūǪǷŀǪƐч ūưūǢƐƲǷŀƋч Ћ R Ќч ţŀƲч fiquestч ŀţŀƲч ūƲƄūƧƼƧŀч $ŀƲŀч fƐƲƄƤǿƲƄŀƲч MƐţǿǟч
Ћ $fMЌчưūƲƄƐƲƄŀǷчƤūƄƐŀǷŀƲчǷūǢǪūśǿǷчǷƐţŀƤчţƐƧŀƤǪŀƲŀƤŀƲчƧŀƲƄǪǿƲƄчƼƧūƋч$b śч
R чţŀƲч $fMчǪūśūǪŀǢчͼͻϰͺ͵җчţŀǢƐч
ǟƼǢǪƐчǪūƧǿǢǿƋчǟŀƄǿчpoundǟͷͷϯʹϯͺͷͺϯʹϯʹʹʹЌчǪūƋƐƲƄƄŀчŀƤŀƲчưūƲţƐǪǷƼǢǪƐчƤƐƲūǢơŀчţŀƲчǷƐţŀƤчưūƲŜūǢưƐƲƤŀƲч
ƤƐƲūǢơŀчǢƐƐƧч$b śчơƐƤŀчǷǿǢǿǷчţƐǟūǢƋƐǷǿƲƄƤŀƲϯ
laquoūƧǿǢǿƋч ƤūƄƐŀǷŀƲч $b śч ţŀǟŀǷч ţƐƄƼƧƼƲƄƤŀƲч ưūƲơŀţƐч ͷч ЋǷƐƄŀЌч ơūƲƐǪч śūƧŀƲơŀϯч iquestƲǷǿƤч ǢūŀƧƐǪŀǪƐч ǟūǢч ơūƲƐǪч
śūƧŀƲơŀчǟŀţŀчǷŀƋǿƲчͶʹͶʹϰчǢūŀƧƐǪŀǪƐчśūƧŀƲơŀчǟūƄŀȗŀƐчưūƲŜŀǟŀƐчǪūśūǪŀǢчpoundǟͶϯͽͽϯͼʹ͵ϯͼͼͻчЋͽͽϰ͵җчţŀǢƐч
ǟŀƄǿчǪūśūǪŀǢчpoundǟͶͻϯͷϯͼͺϯʹʹʹЌϰчśūƧŀƲơŀчśŀǢŀƲƄчưūƲŜŀǟŀƐчǪūśūǪŀǢчpoundǟͷϯͷͶϯͻͼͶϯ͵ʹϯͷ͵чЋͽͽϰͶҗчţŀǢƐч
ǟŀƄǿч ǪūśūǪŀǢчpoundǟͷϯͷϯͷ͵ϯͼͺͻϯʹʹʹЌϰч ţŀƲчśūƧŀƲơŀчưƼţŀƧч ǪūśūǪŀǢчpoundǟͶͺϯ͵ͺͻϯʹͻͷϯͻͻ͵ч ЋͽͽϰͶͶҗчţŀǢƐч ǟŀƄǿч
ǪūśūǪŀǢчpoundǟͶͺͻϯͶ͵ϯͼͼϯʹʹʹЌϯчţŀǟǿƲчǢƐƲŜƐŀƲчǢūŀƧƐǪŀǪƐчǟūǢчơūƲƐǪчśūƧŀƲơŀчǪūƧŀưŀчǟūǢƐƼţūчͶʹ͵ͺndashͶʹͶʹчţŀǟŀǷч
ţƐǷǿƲơǿƤƤŀƲчǟŀţŀчcedilŀśūƧчͷϯ͵ϯч
cedilŀśūƧчͷϯ͵чpoundūŀƧƐǪŀǪƐч$R ч$b śчЋrƼƲчfiquestЌчcedilчͶʹ͵ͺчǪϯţϯчͶʹͶʹчǟūǢчbūƲƐǪчūƧŀƲơŀч
ч
ưūƲƐƲƄƤŀǷчţŀǢƐчǷŀƋǿƲчͶʹ͵ͺчЋͽϰʹҗЌчƤūч
ǷŀƋǿƲч Ͷʹ͵ͻч Ћͽͻϰʹ͵җϲч ƲŀƐƤч ͵ϰͽͻҗЌϰч
ưūƲǿǢǿƲч ǟŀţŀч ǷŀƋǿƲч Ͷʹ͵ͼч Ћͽͺϰͽͷҗϲч
ǷǿǢǿƲч ʹϰʹͼҗЌϰч ưūƲƐƲƄƤŀǷч ǟŀţŀч ǷŀƋǿƲч
Ͷʹ͵ͽчЋͽͼϰͺͼҗϲчƲŀƐƤч͵ϰͻҗЌчţŀƲч
Ͷʹ͵ͺчч Ͷʹ͵ͻ
ŀƄǿчЋpoundǟЌ poundūŀƧƐǪŀǪƐчЋpoundǟЌ җ ŀƄǿчЋpoundǟЌ poundūŀƧƐǪŀǪƐчЋpoundǟЌ җ
ūƧŀƲơŀч ūƄŀȗŀƐ
ͼͽϯͶ͵ϯʹͷϯʹʹʹ ͺϯͺͺϯͶϯʹʹʹ ͽͼϰ͵Ͷ
ūƧŀƲơŀчŀǢŀƲƄ
͵ϯʹʹ͵ϯʹͷͺϯͻϯʹʹʹ ͵ϯ͵͵͵ϯͶͷͽϯͺϯʹʹʹ ͽͺϰͶ
ūƧŀƲơŀчpƼţŀƧ
ʹϯͻϯͺ͵ʹϯʹʹʹ ͵ʹͺϯͻͼͺϯ͵͵ϯʹʹʹ ͽͽϰ͵
cedilƼǷŀƧ ͵ϯͺʹϯͼͷϯʹͼϯʹʹʹ ͵ϯͻͼͷϯͽͶϯͽ͵ϯʹʹʹ ͽͻϰʹ͵
būƲƐǪчūƧŀƲơŀ
Ͷʹ͵ͼ Ͷʹ͵ͽ
ŀƄǿчЋpoundǟЌ poundūŀƧƐǪŀǪƐчЋpoundǟЌ җ ŀƄǿчЋpoundǟЌ poundūŀƧƐǪŀǪƐчЋpoundǟЌ җ
ūƧŀƲơŀч ūƄŀȗŀƐ
ͺϯͷͼͷϯͽͷͼϯʹʹʹ ͻϯʹͺͽϯͷϯʹʹʹ ͽͽϰͺͽ
ūƧŀƲơŀчŀǢŀƲƄ
ͻʹ͵ϯʹͼϯͼͺͷϯʹʹʹ ͺͻͺϯͺͼͻϯʹͽϯʹʹʹ ͽͻϰͺͺ
ūƧŀƲơŀчpƼţŀƧ
ͷͽͽϯ͵ͽ͵ϯͷͻϯʹʹʹ Ͷͽϯͺͷͺϯʹͼϯʹʹʹ ͽͽϰ͵Ͷ
cedilƼǷŀƧ ͵ϯͺͺϯͺͺʹϯ͵ͻϯʹʹʹ ͵ϯ͵ͼϯͷͽͶϯͶϯʹʹʹ ͽͼϰͺͼ
būƲƐǪчūƧŀƲơŀ
būƲƐǪчūƧŀƲơŀ
ͶʹͶʹ
ŀƄǿчЋpoundǟЌ poundūŀƧƐǪŀǪƐчЋpoundǟЌ җ
ūƧŀƲơŀч ūƄŀȗŀƐ
Ͷͻϯͷϯͼͺϯʹʹʹ
ūƧŀƲơŀчŀǢŀƲƄ
ͷϯͷϯͷ͵ϯͼͺͻϯʹʹʹ
ūƧŀƲơŀчpƼţŀƧ
ͶͺͻϯͶ͵ϯͼͼϯʹʹʹ
cedilƼǷŀƧ ϯ͵ͷͽϯ͵͵ʹϯͼ͵ϯʹʹʹ
LAKIN DJPb 2020 142
meningkat kembali pada tahun 2020 (9942 naik 074) Peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017
menurun pada tahun 2018 dan kembali meningkat pada tahun 2019 dan 2020 ditunjukkan pada persentase
penyerapan belanja barang Persentase penyerapan belanja pegawai terus meningkat dari tahun 2016 ke
tahun 2019 namun turun pada tahun 2020 sementara persentase penyerapan belanja modal meningkat
dari tahun 2016 ke 2017 dan 2018 tetapi menurun pada tahun 2019 dan kemudian meningkat pada tahun
2020
Dengan demikian persentase penyerapan secara keseluruhan pada tahun 2020 DJPb (non BLU)
ditunjukkan meningkat dari tahun 2019 meskipun menurun pada penyerapan belanja pegawai
Persentase penyerapan tertinggi pada tahun 2017 dan 2018 ada pada belanja modal pada tahun 2016 dan
2019 persentase penyerapan tertinggi ada pada belanja modal sementara pada tahun 2020 persentase
penyerapan tertinggi ada pada belanja pegawai Persentase penyerapan terendah selama tahun 2016
sampai dengan tahun 2019 adalah pada belanja barang sementara pada tahun 2020 persentase
penyerapan terendah adalah belanja modal
Adapun penyerapan dari kegiatan yang dilaksanakan BLU pada tahun 2017 sd 2020 dapat ditunjukkan
pada Tabel 3C2 Pada tahun 2017 sd 2019 terdapat BLU BPDPKS dan PIP namun sejak tahun 2020
terdapat satu unit baru yaitu BLU BPDLH Diketahui bahwa penyerapan anggaran BPDPKS PIP dan
BPDLH secara keseluruhan pada tahun 2020 adalah sebesar 9669 meningkat dari penyerapan tahun
2019 (5290) Ditunjukkan juga bahwa penyerapan tertinggi BLU pada tahun 2020 ada pada belanja
barang yaitu 9669 meningkat dari penyerapan belanja barang pada tahun 2019 (5290) Demikian
juga penyerapan belanja barang BLU pada tahun 2020 (8661) meningkat dari tahun 2019 (7238)
Tabel 3C2 Realisasi DIPA DJPb dan BLU BPDPKS dan PIP TA 2017 sd 2020
BLU BPDPKS+PIP DJPb + BLU BPDPKS+PIP
2017 2017
Jenis Belanja
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai
- - - 565446524000
Belanja 11413668477000 12524908033000
Belanja Modal
4222500000 111009011000
Total 11417890977000 13201383568000
2018 2018
Jenis Belanja
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai
294480000 - 0 546678418000
Belanja 11032055677000 11733140540000
Belanja Modal
1196880000 400388254000
Total 11033547037000 12680207212000
143 LAKIN DJPb 2020
BLU BPDPKS+PIP DJPb + BLU BPDPKS+PIP
2019 2019
Jenis Belanja
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai
- - - 547069345000
Belanja Barang
11050035763000 11726722822000
Belanja Modal
1964237000 296600285000
Total 11052000000000 12570392452000 5843
2020 2020
Jenis Belanja
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Pagu (Rp) Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai
- - 0 527543486000 524959801887 9951
Belanja Barang
29260851658000 282933353817392 9669 32605167525000 31618135922923 9697
Belanja Modal
5673546000 4913731600 8661 272925034000 270080805371 9896
Total 29266525204000 28298267548992 9669 33405636045000 32413176530181 9703
Tabel 3C2 juga menunjukkan bahwa penyerapan anggaran penjumlahan DJPb dan BLU (BPDPKS PIP
dan BPDLH) pada tahun 2020 adalah sebesar 9703 meningkat dari penyerapan tahun 2019 (5843)
Ditunjukkan juga penyerapan tertinggi pada tahun 2017 2019 dan 2020 ada pada belanja pegawai
sementara pada tahun 2018 ada pada belanja modal Penyerapan terendah pada tahun 2017 sd 2020
ada pada belanja barang
2 Perbandingan Pagu DIPA dan Realisasi DIPA DJPb TA 2020 per Kegiatan
Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DJPb sebagaimana pada tahun anggaran (TA) 2019
pada TA 2020 DJPb melaksanakan 10 (sepuluh) kegiatan Selain itu terdapat 3 (tiga) kegiatan yang
masing-masing dilaksanakan oleh PIP BPDPKS dan BPDLH Adapun realisasi DIPA atas 13 (tiga belas)
kegiatan tersebut pada TA 2020 ditunjukkan pada Tabel 3C3
Tabel 3C3 Realisasi DIPA DJPb TA 2020 per Jenis Kegiatan
Kode Program Kegiatan Pagu Revisi (Rp) Realisasi (Rp) 08 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara
1698 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
9859
1699 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
3107365000 3074824644 9895
1700 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
3593186000 3500116355 9741
1701 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara 5439824000 5270882938 9689
1702 Manajemen investasi dan Penerusan Pinjaman 7711854000 7088618222 9192
1703 Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis Perbendaharaan
4874382000 4632974000 9505
1704 Pengembangan Sistem Perbendaharaan 153374388000 151886030590 9903
1705 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara 365667997000 356197801317 9741
1706 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah
155350371000 149670601583 9634
LAKIN DJPb 2020 144
Kode Program Kegiatan Pagu Revisi (Rp) Realisasi (Rp) 08 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara
1707 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan
649613007000 643356027995 9904
DJPb (Non BLU) 4139110841000 4114908981189 9942 1730 Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro 9235
4298 Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup 5383 5739 Penghimpunan Pengelolaan dan Penyaluran
Dana Perkebunan Kelapa Sawit 9701
BLU (PIP dan BPDPKS) 29266525204000 28298267548992 9669 DJPb + BLU (PIP dan BPDPKS) 9703
Sumber data OM SPAN 15 Januari 2021
Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3C3 pagu anggaran terbesar (9575 porsi dari jumlah seluruh
pagu DJPb dan BLU) terdapat pada kegiatan Penghimpunan Pengelolaan dan Penyaluran Dana
Perkebunan Kelapa Sawit Namun demikian kegiatan tersebut tidak dilaksanakan langsung oleh DJPb
tetapi dilaksanakan oleh BPDPKS Seluruh kegiatan tersebut masing-masing memiliki persentase
penyerapan lebih dari 90 kecuali kegiatan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (4298) yaitu 5383
Dari 10 (sepuluh) kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh DJPb penyerapan belanja tertinggi adalah
pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan (9904)
sementara penyerapan belanja terendah adalah pada kegiatan Manajemen investasi dan Penerusan
Pinjaman (9192) Realisasi DIPA DJPb Tahun 2020 per kegiatan tersebut dapat dibandingkan dengan
tahun sebelumnya (2019) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3C4
Tabel 3C4 Perbandingan Realisasi DIPA DJPb TA 2019 dan 2020 per Jenis Kegiatan
Kode Kegiatan
Pagu Revisi (Rp) Realisasi (Rp) Pagu Revisi (Rp) Realisasi (Rp) NaikTurun 2019 2020
1698 9928 9859 -069
1699 9700 3107365000 3074824644 9895 195
1700 9689 3593186000 3500116355 9741 052
1701 9710 5439824000 5270882938 9689 -021
1702 9695 7711854000 7088618222 9192 -503
1703 9731 4874382000 4632974000 9505 -226
1704 9908 153374388000 151886030590 9903 -005
1705 9860 365667997000 356197801317 9741 -119
1706 9879 155350371000 149670601583 9634 -245
1707 9868 649613007000 643356027995 9904 036
DJPb 9868 4139110841000 4114908981189 9942 074
1730 5134 9235 4101
4298 - - - 5383 5383
5739 5291 9701 4410
BLU 5290 29266525204000 28298267548992 9669 4379
DJPb amp BLU
5843 9703 3860
145 LAKIN DJPb 2020
Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3C4 terdapat kegiatan baik yang mengalami peningkatan
maupun penurunan persentase penyerapan Tiga dari Sepuluh kegiatan yang dilaksanakan DJPb yang
mengalami peningkatan yaitu kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (1699 naik 195) kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (1700 naik 052) dan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen
Perbendaharaan (1707 naik 036) Selain itu tiga kegiatan yang dilakukan oleh BLU BPDPKS PIP dan
BPDLH mengalami peningkatan persentase penyerapan Secara keseluruhan persentase peningkatan
penyerapan tertinggi DJPb (non BLU) dari tahun 2019 ke tahun 2020 adalah pada kegiatan Pembinaan
Pelaksanaan Anggaran dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (1699 naik 195) Secara
agregat untuk keseluruhan penyerapan anggaran kegiatan DJPb (non BLU) tahun 2020 meningkat
074 dibandingkan tahun 2019 sementara penyerapan anggaran seluruh kegiatan DJPb dan BLU
meningkat 3860 dibandingkan tahun 2019
3 Analisis Efisiensi Belanja Birokrasi atas Sumber Daya
PMK Nomor 214PMK022017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi
Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian NegaraLembaga pen-
gukuran efisensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu
anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari
perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran Capaian efisiensi tersebut dapat dilihat
pada halaman website monevanggarankemenkeugoid (SMART-DJA) Berdasarkan dashboard kinerja
penganggaran pada situs tersebut capaian efisiensi untuk level Eselon I Direktorat Jenderal Per-
bendaharaan adalah 1494 dari nilai maksimal 20
Selain hal tersebut Kementerian Keuangan telah melaksanaan office automation sebagai upaya untuk
mengurangi belanja birokrasi Efisiensi atas belanja birokrasi ditunjukkan oleh realisasi belanja yang
lebih kecil untuk pencapaian suatu output yang sama atau peningkatan capaian output dengan real-
isasi anggaran yang sama Untuk mengukur capaian efisiensi atas belanja birokrasi tersebut maka pa-
da Kontrak Kinerja tahun 2020 terdapat Indikator Kinerja Utama Persentase Efisiensi atas Belanja
Birokrasi
Pagu dan realisasi anggaran yang diukur dalam perhitungan efisiensi belanja birokrasi adalah pagu dan
realisasi anggaran sesuai nilai DIPA dan realisasi pada masing-masing satuan kerja untuk belanja se-
bagai berikut
a) belanja bahan percetakan dan konsumsi
b) belanja perjalanan dinas dalam negeri kecuali dalam rangka pelantikan mutasi diklat dan bantuan
evaluasi non lokal dalam rangka pemberian dana dukungan pemulihan kepada pegawai yang terke-
na dampak bencana alam
c) RDK dan konsinyering
Apabila didetailkan belanja birokrasi dihitung atas sembilan akun belanja birokrasi pada output yang
terdapat belanja birokrasi meliputi
LAKIN DJPb 2020 146
Berdasarkan data pagu-realisasi dan data capaian ouput maka diperoleh hasil persentase efisiensi
belanja birokrasi TA 2020 pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebesar 2992 dengan
rincian perhitungan sebagai berikut
No Belanja Birokrasi Akun
1 Belanja bahan percetakan dan konsumsi 521211
2 Belanja barang persediaan konsumsi (ATK dan percetakan) 521811
3 Belanja barang BLU (meliputi ATK Konsumsi dan Persediaan) 525112
4 Belanja perjalanan dinas biasa 524111
5 Belanja perjalanan tetap 524112
6 Belanja perjalanan dinas dalam kota 524113
7 RDK dan paket meeting dalam kota 524114
8 Belanja paket meeting luar kota 524119
9 Belanja Perjalanan Dinas BLU 525115
No Keluaran Program
Capaian Kinerja
Program (CKP)
CKP Eselon
I Pagu Anggaran Birokrasi (PAK)
Realisasi Ang-garan Birokrasi
(RAK)
PAKCKP-RAK (Pembilang)
PAKCKP (Penyebut) Efisiensi
1
Layanan Pelaksa-naan Anggaran
Yang Tepat Waktu Efektif Dan Akunt-
abel
11798 11407 29437938000 26998423345 34731777001 7733353656 2992
2
Layanan Pelaksa-naan Bun Dan
Kuasa Bun Yang Profesional Efisien
Dan Efektif
11346 - 47716352000 43532217155 54139873804 10607656649 -
3
Laporan Per-tanggungjawaban Keuangan Negara Yang Akuntabel Transparan Dan
Tepat Waktu
10954 - 5024918000 4935974771 5504521876 568547105
4
Layanan Pen-dukung Sistem Perbendaharaan
Yang Andal Profe-sional Dan Modern
10954 9060225000 8046329170 9924979217 1878650047
5
Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Yang Efisien Dan Efektif Serta Pengelolaan Dana
Bergulir Usaha Mikro Yang Mudah
dan Cepat
12000 28872170000 12245918716 34646604000 22400685284
6 Layanan Internal Unit Eselon I 11428 18809155000 16686070868 21494177011 4808106143
147 LAKIN DJPb 2020
4 Keterkaitan Antara kinerja dan anggaran
Keterkaitan antara pelaksanaan kinerja dan alokasi anggaran DJPb tahun 2020 dapat ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut
LAKIN DJPb 2020 148
Halaman ini sengaja dikosongkan
149 LAKIN DJPb 2020
Selain 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) yang diterapkan oleh DJPb dengan capaian sebagaimana
diuraikan sebelumnya DJPb juga menghasilkan kinerja-kinerja lain selama tahun 2020 yang tidak
masuk dalam Kontrak Kinerja DJPb tetapi terkait dengan tugas dan fungsi DJPb Kinerja lain-lain
tersebut adalah sebagai berikut
1 Inovasi ManajemenPelayanan
a Simplifikasi Dan Modernisasi Proses Bisnis MekanismeTata Cara Pelaksanaan Anggaran
Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif efisien dan akuntabel serta
menjawab tuntutan kebutuhan penyelesaian permasalahan anggaran yang muncul dengan
mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan memperhatikan best practice
internasional dilakukan upaya simplifikasi dan modernisasi proses bisnismekanismetata cara
pelaksanaan anggaran Pada Tahun 2020 programkegiatan simplifikasi dan modernisasi yang
dilakukan berupa
i) Piloting Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN melalui Platform Pembayaran Pemerintah
(SSC-Gaji)
Agar pembayaran untuk pelaksanaan APBN dapat dilaksanakan secara efektif efisien transparan
dan akuntabel dilakukan penyederhanaan dan modernisasi terhadap tata cara pembayaran dalam
pelaksanaan APBN melalui optimalisasi pemanfatan teknologi informasi berupa Platform
Pembayaran Pemerintah (PPP) PPP merupakan interkoneksi system antara core system dengan
pendukung system mitra dan system monitoring dalam rangka pelaksanaan pembayaran
pemerintah PPP tersebut mengakomodasi transaksi belanja dalam kanal elektronik (digitalisasi) dan
meningkatkan secara signifikan kecepatan siklus pembayaran sekaligus menghemat tenaga
administratif Selain berdampak pada efisiensi proses serta sumber daya penerapan PPP juga
memberi manfaat untuk mewujudkan economics of scale serta tracking penggunaan sumber daya
Building block Platform Pembayaran Pemerintah
D Kinerja Lainnya DJPb
LAKIN DJPb 2020 150
Sesuai PMK No204PMK052020 Piloting pembayaran melalui PPP akan dilaksanakan untuk belanja
pegawai belanja operasional belanja pengadaan sederhana belanja perjalanan dinas dan belanja
bantuan social dan belanja bantuan pemerintah secara bertahap mulai Tahun 2020 sampai 2023
Pada akhir tahun 2020 implementasi PPP dilaksanakan untuk jenis belanja pegawai terutama untuk
pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji untuk bulan Januari 2021 yang pengajuan
pembayarannnya disampaikan ke KPPN pada bulan Desember 2020 Pelaksanaan Piloting PPP untuk
pembayaran gaji tersebut dilakukan berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-25PB2020
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Belanja Pegawai dan Belanja Operasional Dalam Piloting
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Platform
Pembayaran Pemerintah Sebagai piloting telah dilaksanakan Simulasi Transaksi Perdana Penerbitan
SPP dan SPM untuk Pembayaran Gaji pada Platform Pembayaran Pemerintah untuk Satker DJPb dan
Sekjen Kemenkeu pada tanggal 23 Desember 2020
II Otomasi Maksimum Pencairan (MP) PNBP Terpusat
Otomasi MP PNBP Terpusat merupakan proses penetapan Maksimum Pencairan PNBP yang dilakukan
dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang disebut dengan aplikasi
Modul Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerapan otomasi MP PNBP dilakukan
dengan tujuan
1 Mewujudkan mekanisme pelaksanaan anggaran belanja PNBP yang efisien dan efektif
2 Time amp cost saving melalui simplifikasi proses bisnis administrasi pengajuan dan persetujuan
3 Mempercepat kegiatan dan belanja Satker melalui penggunaan PNBP secara langsung sehingga
output kegiatan lebih optimal
4 Mengeliminasi penumpukan pekerjaan pada akhir tahun dan
5 Meningkatkan pelayanan Satker kepada masyarakat
Proses Bisnis MP PNBP Secara Elektronik
Landasan hukum bagi implementasi Otomasi MP PNBP tersebut adalah Perdirjen Perbendaharaan
Nomor Per- 21Pb2020 tanggal 27 Oktober 2017 Tentang Mekanisme Penetapan Maksimum
Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Elektronik Pada tahun 2020 penyelesaian
implementasi otomasi PNBP dilakukan secara bertahap melalui 3 tahap kegiatan yaitu
151 LAKIN DJPb 2020
1 Piloting Tahap I diikuti oleh Sekretariat Jenderal Kementerian ATRBPN dan Dirjen Hubla
Kemenhub sesuai dengan Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-262PB2020 tanggal 17 Novem-
ber 2020
2 Piloting Tahap II diikuti oleh Ditjen Bimas Islam Ditjen Perhubungan Udara dan Ditjen
Perhubungan Darat sesuai Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-274PB2020 tanggal 30 No-
vember 2020 dan
3 Launching Modul Otomasi MP PNBP untuk satker PNBP terpusat yang dilakukan berbarengan
dengan Sosialisasi Per-21PB2020 yang digunakan sebagai payung hukum implementasi modul
pada Tanggal 30 November 2020
iii Optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Dalam Negeri dan Pengaturan KKP
untuk Bagian Anggaran BUN
Dalam rangka optimalisasi penggunaan KKP dalam sistem pembayaran atas pelaksanaan APBN da-
lam negeri Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak
dalam menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-231PMK032019 tentang Tata Cara
Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak serta Pemotongan danatau terdapat peningkatan jumlah transaksi sebesar
828 pada tahun 2020 meskipun di tengah kondisi pandemi COVID Pemungutan Penyetoran dan
Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah Dalam PMK ini diatur ketentuan mengenai kebijakan
pengecualian terhadap Bendahara Pengeluaran sebagai Wajib PungutWajib PotongWajib Setor PPh
Pasal 22 dan PPN atau PPN dan PPnBM apabila dilakukan pembayaran dengan KKP atas Belanja
Instansi Pemerintah Pusat Terbitnya aturan pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN atau
PPN dan PPnBM mendorong adanya peningkatan transaksi KKP pada tahun 2020 Tercatat total
transaksi selama Januari sd November 2020 meningkat menjadi sebesar Rp5295 miliar Jika
dibandingkan dengan total transaksi KKP pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp2896 miliar
Mekanisme penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
Selanjutnya dalam rangka perluasan penggunaan KKP di Dalam Negeri telah diterbitkan Peraturan
Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-19PB2020 tentang Uji Coba Mekanisme Pembayaran dan
Penggunaan KKP atas Beban BA BUN Dalam rangka menindaklanjuti Perdirjen tersebut telah
dilaksanakan rapat koordinasi dengan tiga Satker BA BUN yaitu Satuan Kerja Khusus Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja serta dengan Kantor
LAKIN DJPb 2020 152
Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan KPPN terkait Berdasarkan hasil koordinasi ketiga Satker BA BUN
sebagaimana dimaksud telah siap untuk mengikuti uji coba atau piloting pembayaran dan
penggunaan KKP yang pelaksanaannya akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2021
iv Uji Coba Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Luar Negeri
KKP merupakan alat pembayaran menggunakan kartu untuk melakukan pembayaran belanja barang
dan modal yang dapat dibebankan pada APBN di mana kewajiban pembayaran terlebih dulu
dipenuhi oleh bank penerbit selanjutnya satker berkewajiban melunasi pada waktu yang disepakati
dengan pelunasan sekaligus Uji coba KKP di Luar Negeri adalah penggunaan KKP oleh Satker
perwakilan RI di Luar Negeri yaitu Kedutaan Besar RI atau Konsulat Jenderal RI
Penggunaan KKP oleh Satker perwakilan RI di Luar Negeri memiliki beberapa tujuan diantaranya
1 Mendukung pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan instrumen keuangan modern
2 Meminimalisasi transaksi pembayaran dengan uang tunai
3 Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan anggaran di LN dan
4 Memastikan seluruh transaksi pembayaran di luar negeri dapat dilaksanakan tanpa bergantung pada
ketersediaan UP
Uji Coba pembayaran dengan menggunakan KKP dimulai pada tahun 2020 dengan 30 (tiga puluh)
kantor Perwakilan Indonesia ditetapkan sebagai pelaksana uji coba dan ditargetkan sebanyak 15 (lima
belas) Perwakilan Indonesia berhasil menggunakan KKP Sebagai payung hukum pelaksanaan uji coba
tersebut Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen)
Perbendaharaan Nomor PER-03PB2020 tentang Uji Coba Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah pada Satuan Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan menerbitkan Kepu-
tusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Perbendaharaan Nomor KEP-83PB2020 tentang Pelaksanaan Uji
Coba Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah pada Satuan Kerja Perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri
Peta Sebaran Satker Perwakilan RI Peserta Uji Coba KKP di Luar Negeri
153 LAKIN DJPb 2020
b Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah Dan
Dana Desa Tahun 2020
Pada Tahun Anggaran 2020 penyaluran TKDD
yang dilakukan pada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang sebelumnya terdiri dari
penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana
Desa bertambah dengan penyaluran Dana
Alokasi Nonfisik Bantuan operasional Sekolah
(Dana BOS) Hal tersebut sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
9PMK072020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
48PMK072019 Tentang Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Nonfisik
Penyaluran DAK Fisik Dana Desa dan Dana BOS
yang dilakukan oleh seluruh KPPN bertujuan
untuk (i) mendekatkan pelayanan Kementerian
Keuangan terhadap Pemerintah Daerah melalui
173 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) yang tersebar di seluruh Indonesia (ii)
meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi
antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian
Keuangan dan (iii) meningkatkan efektivitas
monitoring dan evaluasi serta analisis kinerja
pelaksanaan anggaran pusat dan daerah
Dampak dari pandemi Covid-19 membuat
Kementerian Keuangan membuat berbagai
macam kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang
bertujuan agar dampak dari pandemi Covid-19
yang dirasakan oleh masyarakat dapat ditangani
dengan baik Kebijakan-kebijakan tersebut
antara lain penggunaan Dana Desa untuk
keperluan BLT Desa penggunaan DAK Fisik
Bidang Kesehatan untuk penanganan Covid-19
serta program Cadangan DAK Fisik yang
diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat
menyerap tenaga kerja
Regulasi-regulasi yang dikeluarkan tersebut
mampu di-deliver dengan baik oleh KPPN dan
dikoordinasikan dengan Pemda Hal ini
berdampak positif dalam penyaluran TKDD
sepanjang tahun 2020 Sampai dengan tanggal 31
Desember 2020 realisasi penyaluran TKDD
melalui KPPN sebagai berikut realisasi
penyaluran DAK Fisik adalah sebesar Rp5018 T
atau 9329 dari pagu sebesar 5378 T Dana
Desa disalurkan sebesar Rp711 T atau 9987
dari pagu sebesar Rp7119 T dan Dana BOS
disalurkan sebesar Rp5159 T atau 9650 dari
pagu sebesar Rp5345 T
Kinerja penyaluran TKDD pada tahun 2020 ini
apabila dibandingkan dengan 3 (tiga) tahun
sebelumnya merupakan penyaluran yang terting-
gi Hal ini mengindikasikan bahwa ditengah
situasi pandemi Covid-19 kinerja KPPN dalam
mengawal TKDD tetap berjalan dengan baik dan
maksimal Diharapkan dengan semakin cepat-
nya TKKD disalurkan kepada Pemda dan Sekolah
proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan
di daerah yang didukung dari
pendanaan DAK Fisik Dana Desa dan BOS dapat
segera dilaksanakan dan memberikan dampak
positif bagi kesejahteraan masyarakat
Skema Penyaluran Dana DAK Fisik Dana Desa dan BOS
Melalui KPPN
LAKIN DJPb 2020 154
Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas
penyaluran DAK Fisik Tahun 2020 telah
dilakukan beberapa upaya antara lain (i)
pengalokasian dana melalui mekanisme proposal
based (ii) penerapan prinsip penyaluran dana
berbasis kinerja (iii) penetapan reviu yang
dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai
persyaratan penyaluran (iv) pelaksanaan
sosialisasi kepada Pemda bimtek kepada KPPN
dan (v) pemantauan dan Evaluasi Penyaluran
DAK Fisik secara berjenjang dari KPPN Kanwil
Ditjen Perbendaharaan dan DitPA
Sementara itu dalam rangka meningkatkan
kualitas penyaluran Dana Desa telah dilakukan
beberapa upayadiantaranya (i) penyempurnaan
formulasi pengalokasian Dana Desa (ii) penyalu-
ran yang berdasarkan kinerja dan memberikan
kesempatan penyaluran lebih cepat bagi desa
yang berkinerja baik (iii) pemantauan dan
Evaluasi Penyaluran Dana Desa secara berjenjang
dari KPPN Kanwil DJPb dan Direktorat Pelaksa-
naan Anggaran Dari sisi proses bisnis untuk
mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan
penyaluran DAK Fisik Dana Desa dan Dana BOS
maka mulai tahun 2020 telah dilakukan
interkoneksi antara aplikasi OMSPAN dengan
aplikasi SAKTI sehingga dalam proses
pembuatan SPPSPM yang dilakukan oleh KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa telah
dilakukan otomatisasi
c Pembukaan Rekening Khusus (Reksus)
Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di Bank Umum
Pada tahun 2020 Pemerintah membuka Rekening
Khusus (Reksus) untuk mengelola dana yang
berasal dari Pinjaman danatau Hibah Luar Negeri
(PHLN) di empat bank umum milik Pemerintah
yakni BTN BRI BNI dan Bank Mandiri
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
dengan BTN dilaksanakan pada bulan April 2020
sementara penandatanganan PKS dengan BRI
BNI dan Bank Mandiri dilaksanakan pada bulan
Juli 2020 Sebelumnya seluruh Reksus PHLN
dikelola di Bank Indonesia Pembukaan Reksus
PHLN di bank umum berpedoman kepada PMK
Nomor 195PMK052019 tentang Tata Cara
Penarikan Pinjaman danatau Hibah Luar Negeri
dan aturan turunannya yakni Peraturan Direktur
Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Nomor 6
PB2020 Reksus PHLN di Bank Umum
diperuntukkan menampung dana yang bersumber
dari pinjaman atau hibah program yang dalam
Perjanjian PHLN disebutkan akan dilaksanakan
menggunakan mekanisme pinjaman atau hibah
proyek dengan mensyaratkan ketercapaian
Disbursement Linked Indicators (DLI) dan seluruh
transaksi yang membebani Reksus PHLN di Bank
Umum harus dalam mata uang Rupiah
Terbitnya PMK Nomor 195PMK052019 dan
Perdirjen Perbendaharaan Nomor 6PB2020
merupakan respon Pemerintah atas skema baru
pembiayaan yang ditawarkan oleh Pemberi PHLN
yaitu pinjaman program yang berorientasi hasil
dan penarikan dana pinjamannya berdasarkan
capaian target indikator (Disbursement Link Result)
yang telah disepakati dan ditetapkan dalam
Perjanjian PHLN Skema pinjaman baru ini
memiliki karakteristik yang merupakan kombinasi
antara pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan
proyek Di satu sisi pinjaman ini memiliki
indikator-indikator penarikan pinjaman
(Disbursement Link Indicator ) yang menyerupai
policy matrix pada pinjaman tunai Di sisi lain
pinjaman ini memberikan fasilitas advance
financing (sebesar 25-30 dari total nilai
pinjaman) yang menyerupai inisial deposit
pinjaman kegiatan dengan mekanisme penarikan
Reksus Selain itu tidak adanya kewajiban untuk
155 LAKIN DJPb 2020
melakukan pertanggungjawaban atas advance
financing secara periodik serta adanya fleksibilitas
yang diberikan oleh Pemberi PHLN untuk
menggunakanmengelola dana advance financing
tersebut dapat memberikan kesempatan kepada
pemerintah untuk melakukan optimalisasi dana
dimaksud Pembukaan Reksus PHLN di Bank
Umum akan meningkatkan efisiensi pengelolaan
dana PHLN Pemerintah karena Bank Umum
menawarkan tingkat jasa giro yang lebih tinggi
dari Bank Indonesia sehingga diharapkan dapat
mengurangi cost of fund dari Pinjaman Luar
Negeri Di samping itu keuntungan lainnya dari
Reksus di Bank Umum adalah SP2D-Reksus yang
diterbitkan tidak dibebankan kepada Rekening
BUN melainkan langsung membebani Reksus
PHLN terkait Dengan demikian Pemerintah tidak
perlu menyediakan dana rupiah dari Rekening Kas
Umum Negara sebagai uang muka untuk
pembiayaan kegiatan yang didanai dari PHLN
D Inovasi SAKATO KPPN Padang yang Meraih
Posisi Top 12 pada Kompetisi Inovasi
Kementerian Keuangan 2020
Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan secara rutin
menyelenggarakan Kompe-
tisi Inovasi Kementerian
Keuangan (KIKK) untuk
menjaring dan meningkat-
kan semangat berinovasi
bagi unit-unit di lingkup
Kementerian Keuangan
dalam rangka meningkat-
kan kualitas pelayanan
kepada masyarakat Untuk
tahun 2020 KIKK resmi
di-launching para tanggal 29 September 2020
dengan mengangkat tema ldquoGelorakan Semangat
Inovasi untuk Membangun Negerirdquo
Menindaklanjuti launching tersebut Kepala Biro
Organisasi dan Ketatalaksanaan Kementerian
Keuangan menerbitkan Nota Dinas nomor ND-
1412SJ2020 tanggal 1 Oktober 2020 Sekretaris
DJPb menanggapi Nota DInas tersebut dengan
menerbitkan Nota Dinas nomor ND-3374
PB12020 tanggal 27 Oktober 2020 yang isinya
mengajukan inovasi-inovasi unggulan di lingkup
DJPb yang akan diikutsetakan dalam KIKK 2020
salah satunya adalah inovasi Sistem Aplikasi
Kabar Antrean dan Tolakan (SAKATO) dari KPPN
Padang sebagai unit inovator
e Proses Bisnis Layanan Non Tatap Muka dalam masa Pandemi COVID-19
Dalam rangka mencegah penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi Direktorat Jenderal
Perbendaharaan telah melakukan penyesuaian terhadap proses bisnis
pemberian layanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada
stakeholders Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor SE-25PB2020 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran
Menteri Keuangan Nomor SE-5MK12020 tentang Panduan Tindak Lanjut
Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Kementerian
Keuangan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-31PB2020 tentang
Mekanisme Pengiriman Dokumen Tagihan Secara Elektronik Pada Masa Keadaan Darurat Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal tersebut pelayanan terhadap
stakeholder pada KPPN dilakukan tanpa tatap muka secara langsung Pelayanan tanpa tatap muka ini
dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah dikembangkan oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Pelayanan tanpa tatap muka yang dilakukan oleh KPPN antara lain sebagai
berikut
LAKIN DJPb 2020 156
1 Penyampaian Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) atau dokumen yang
dipersamakan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
Layanan ini digunakan oleh Satuan Kerja (Satker) yang telah menggunakan
SAKTI Satker pengguna SAKTI menyampaikan Arsip Data Komputer (ADK) dan
scan hardcopy SPM atau yang dipersamakan menggunakan aplikasi SAKTI yang
terkoneksi dengan portal SPAN Selanjutnya SPM dimaksud diproses pada
KPPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2 Penyampaian ADK dan Dokumen Pendukung SPM pada Satker Akses Langsung Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Layanan ini digunakan oleh Satker yang memiliki hak
akses langsung SPAN yaitu Satker Bendahara Umum Negara (BUN) Satker yang mengakses
langsung SPAN menyampaikan scan hardcopy SPM (bertanda tangan) melalui SPAN Selanjutnya
SPM dimaksud diproses pada KPPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3 Penyampaian Dokumen SPM atau dokumen yang dipersamakan melalui e-SPM
Layanan ini digunakan oleh Satker yang belum menggunakan aplikasi SAKTI (Satker
pengguna aplikasi SAS) Satker pengguna aplikasi SAS menyampakan ADK dan scan
hardcopy Dokumen SPM atau dokumen yang dipersamakan melalui aplikasi e-SPM
Selanjutnya SPM dimaksud diproses pada KPPN sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
f dan pegawai
Sebagai salah satu instansi pemerintah lingkup Kementerian Keuangan yang peduli terhadap
pengelolaan SDM yang modern tanggap terhadap kemajuan teknologi serta adaptif terhadap
perkembangan zaman Ditjen Perbendaharaan memandang penting untuk melaksanakan program
pemberian penghargaan kepada para pegawai yang memiliki integritas dan kinerja tinggi Pemberian
penghargaan bagi pegawai bertujuan untuk
1 meningkatkan motivasi PNS dalam melaksanakan pekerjaan
2 meningkatkan prestasi kerja PNS
3 mempertahankan PNS yang berkinerja tinggi
4 menciptakan rasa keadilan bagi PNS yang berprestasi dan berkinerja tinggi dan
5 memberikan rasa aman dan perlindungan bagi PNS
Guna memenuhi amanat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 627KMK012018 tentang Penghargaan
Bagi PNS di Lingkungan Kementerian Keuangan Ditjen Perbendaharaan telah mengadopsi dan
mengimplementasikan program pemberian penghargaan bagi para pegawai Pemilihan pegawai
berprestasi dan pegawai teladan Ditjen Perbendaharaan merupakan suatu bentuk pengakuan kepada
pegawai yang memiliki inovasi prestasi yang membanggakan kedisiplinan produktivitas kerja dan
integritas yang sangat tinggi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Secara umum implementasi
pemilihan pegawai berprestasi dan pegawai teladan berdasarkan amanah dari Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 627KMK012018 tentang Penghargaan Bagi PNS di Lingkungan Kementerian
Keuangan Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada bulan April sd Juli 2019 dengan metode
pengusulan secara berjenjang dari unit terkecil hingga tingkat unit eselon I Berdasarkan mekanisme
yang telah ditetapkan terdapat 32 nominasi pegawai berprestasi dan 36 nominasi pegawai teladan
yang telah memenuhi kriteria dan diusulkan oleh unit eselon II ketingkat pusat Atas usulan tersebut
157 LAKIN DJPb 2020
g Pemanfaatan Inovasi IT terintegrasi dalam Pengelolaan SDM
Pengelolaan SDM harus didasarkan pada data yang cepat tepat dan akurat dengan mengoptimalkan
sistem teknologi informasi Sistem teknologi informasi harus dipersiapkan sedemikian rupa sesuai
dengan siklus pengelolaan SDM sehingga dapat mengakomodasi proses pelayanan dan inovasi yang
dilakukan oleh organisasi Oleh karena itu Ditjen Perbendaharaan telah mengembangkan sistem
informasi terintegrasi yang mempermudah pengelolaan dan pengambilan kebijakan terkait SDM
1 Aplikasi PbnOpen
Aplikasi PbnOpen adalah aplikasi Induk untuk mengelola data dan berbagai layanan SDM di lingkungan
Ditjen Perbendaharaan Aplikasi yang telah dikembangkan dari tahun 2010 ini dapat diakses oleh para
pegawai dengan menggunakan jaringan internal Kementerian Keuangan Pada aplikasi dimaksud
pengelola SDM di kantor pusat dan kantor vertikal dapat memperoleh informasi berbagai data yang
diperlukan guna pengambilan kebijakan dan dalam berbagai keputusan untuk mendukung kinerja
organisasi Kewenangan akses informasi SDM dibatasi oleh level dan kewenangan tiap pengelola SDM
sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing Dengan Human Resources Information
System yang dikembangkan oleh Ditjen Perbendaharaan pengelolaan SDM dan layanan yang diberikan
dapat lebih cepat dengan otomasi sistem layanan less paper dan penyajian data yang lengkap
2 Aplikasi Mutasi
Aplikasi mutasi adalah aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan manajemen karier Fungsi utama
aplikasi ini adalah untuk mendukung proses penyusunan mutasi pegawai di lingkungan DJPb dengan
berbagai elemen pendukung untuk memudahkan program Tour of Duty dan Tour of Area pegawai
Aplikasi ini dibangun sejak 2015 dan hingga saat ini masih terus digunakan dan dikembangkan
kemudian dilakukan seleksi administrasi penilaian esai oleh tim penilai seleksi wawancara bagi
kandidat pegawai teladan serta penilaian rekam jejak dan integritas Atas proses penilaian tersebut
kemudian telah ditetapkan tiga orang pegawai berprestasi dan satu orang pegawai teladan yang
ditetapkan sebagai pegawai berprestasi dan pegawai teladan Ditjen Perbendaharaan tahun 2019 yang
kemudian diajukan ke tingkat Kementerian Keuangan sebagai perwakilan dari Ditjen Perbendaharaan
dan pegawai
LAKIN DJPb 2020 158
3 Aplikasi Training
Aplikasi Training adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan pelatihan dan pengembangan
pegawai Aplikasi ini menjembatani kepentingan Setditjen Perbendaharaan Kantor WilayahDirektorat
dan KPPN lingkup Ditjen Perbendaharaan serta BPPK dalam penyampaian informasi dan penyeleng-
garaan pendidikan dan pelatihan Dengan adanya aplikasi dimaksud pengelolaan pengembangan
kompetensi pendidikan bergelar maupun non-gelar dapat berjalan dengan efektif dan menjadi sinergi
antara Ditjen Perbendaharaan dan BPPK selaku penyelenggara pelatihan di lingkungan Kementerian
Keuangan Selain itu aplikasi dimaksud merupakan wadah pengelolaan program Coaching and
Counseling Re-Entry pegawai tugas belajar pengelolaan jam pelatihan dalam mendukung IKU pemenu-
han pengembangan kompetensi serta program OJT pegawai baru
4 Aplikasi Grading
Aplikasi Grading adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan peringkat dan jabatan pelaksana
Aplikasi ini dibangun sejak tahun 2016 dan diluncurkan ke seluruh unit Ditjen Perbendaharaan pada
tahun 2018 Pengelolaan jabatan dan peringkat bagi pelaksana dalam aplikasi ini mencakup penyajian
informasi jabatan dan peringkat pegawai sampai dengan proses penyusunan surat keputusan
penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana Aplikasi dimaksud mendapatkan penghargaan dari
Kementerian Keuangan dikarenakan memudahkan penyusunan surat keputusan bagi seluruh unit kerja
dengan berbagai ketentuan yang mengatur pelaksanaan pemeringkatan jabatan pelaksana
5 Aplikasi Ruilslag
Sesuai dengan namanya aplikasi Ruilslag adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan mutasi
dengan mekanisme ruilslag Aplikasi ini dibangun sejak tahun 2017 dan berhasil diluncurkan ke seluruh
unit Ditjen Perbendaharaan pada tahun 2019 Aplikasi ini memfasilitasi pengelola SDM dalam
menyelenggarakan program ruilslag pegawai yang memungkinkan pegawai untuk bekerja sesuai dengan
unit kerja atau daerah yang menjadi preferensinya
g Launching Inovasi Aplikasi Pengelolaan Kinerja Organisasi (Intense DJPb)
Pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Perbendaharaan meluncurkan inovasi aplikasi Integrated
Treasury Performance System DJPb (Intense) untuk pengelolaan kinerja organisasi unit kerja di
Lingkungan DJPb Latar belakang disusunnya aplikasi intense antara lain (1) Untuk meningkatkan
akuntabilitas dan kualitas pengelolaan kinerja organisasi (2) Aplikasi pengelolaan kinerja yang ada
(e-Performance) belum mampu secara spesifik mengukur kinerja organisasi masih berbasis individu
pegawai (3) Kebutuhan untuk pengelolaan data pengelolaan kinerja yang memiliki keterkaitan antar
level sehingga terbentuk data konsolidasi perhitungan Nilai Kinerja Organisasi secara akurat dan
otomatis (4) Kebutuhan tools monitoring kinerja organisasi secara berjenjang dan real time
159 LAKIN DJPb 2020
Sebelum penerapan aplikasi intense terdapat
beberapa permasalahan terkait pengelolaan
kinerja organisasi antara lain
1 Unit kerja kesulitan untuk menghitung
nilai kinerja organisasi (NKO) khususnya
apabila pejabat pemilik peta tidak
menjabat 1 (satu) tahun periode perhi-
tungan Perhitungan NKO harus dilakukan
secara manual
2 Aplikasi existing tidak terdapat keterkaitan
antar level dalam pembentukan data
kinerja sehingga kurang mendukung
validitas dan akuntabilitas capaian Dalam
sistem pengelolaa kinerja terdapat metode
cascading dimana para pemilik peta
menurunkan IKU organisasi kepada level di
bawahnya Hal ini belum tercover pada
aplikasi existing sehingga data nilai kinerja
organisasi tidak dapat terbentuk secara
otomatis walaupun unit di level bawah
telah meng-input capaian
Aplikasi Intense DJPb
Manfaat yang didapat unit kerja setelah penerapan aplikasi intense antara lain
1 Perhitungan NKO dapat dilakukan secara berjenjang dan otomatis sehingga diharapkap dapat
meningkatkan validitas dan akuntabilitas kinerja unit
2 Terdapat tools yang membantu pengelola kinerja organisasi dalam menyusun bahan dialog kinerja
organisasi
3 Pelaksanaan monitoring kinerja unit dapat dilakukan secara berjenjang dan realtime
g Kick off meeting ujicoba Penyetoran Pajak ke Kas Negara yang terintegrasi dengan pencairan dana
belanja daerah atau yang lebih dikenal sebagai SP2D Online
Aplikasi Integrated Treasury Performance System (INTENSE) merupakan sistem yang dibangun dengan
tujuan untuk mengelola data pengelolaan kinerja yang memiliki keterkaitan antar level sehingga
terbentuk data konsolidasi perhitungan Nilai Kinerja Organisasi secara akurat dan otomatis sebagaimana
diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 467MK12014 tentang Pengelolaan Kinerja di
Lingkungan Kementerian Keuangan Pada tahap implementasi awal aplikasi ini digunakan oleh Pemilik
Peta Strategi para penanggung jawab kinerja yang berada satu level di bawah pejabat Pemilik Peta
Strategi dan manajer kinerja pada masing-masing unit kerja di lingkungan DJPb Ruang lingkup Aplikasi
Integrated Treasury Performance System (INTENSE) meliputi pengelolaan data kinerja level Pemilik Peta
Strategi pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan diselaraskan secara berjenjang kepada
seluruh unit penanggung jawabnya yang meliputi Sekretariat DJPb Direktorat lingkup Kantor Pusat
Kanwil DJPb dan KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia
LAKIN DJPb 2020 160
APBN sebagai alat membangun bangsa dan mensejahterakan rakyat harus diupayakan semaksimal
mungkin dicukupi dari penerimaan negara baru apabila masih terjadi kekurangan maka akan dilakukan
pembiayaan Hal tersebut disampaikan Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto saat menyampaikan
arahan dalam acara kick off meeting ujicoba Penyetoran Pajak ke Kas Negara yang terintegrasi dengan
pencairan dana belanja daerah atau yang lebih dikenal sebagai SP2D Online hari ini di Jakarta (2901)
ldquoDengan jumlah Belanja Negara dalam Postur APBN 2020 sebesar 25404 triliun yang terdiri dari Belanja
Pemerintah Pusat sebesar 16835 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berjumlah 8569 triliun
jumlah belanja negara tersebut dibiayai dari pendapatan negara sebesar 22332 triliun dimana
penerimaan perpajakan menyumbang 835 persen dari total pendapatan negarardquo ungkap Dirjen
Perbendaharaan Dengan kondisi inilah membuat Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen
Perbendaharaan dan Ditjen Pajak memiliki perhatian penting untuk mengelola penerimaan negara
terutama penerimaan perpajakan Menurut Dirjen Perbendaharaan penyetoran SP2D Online merupakan
upaya modernisasi sistem penerimaan negara yang memenuhi tiga tuntutan modernisasi sistem
penerimaan negara yaitu Pertama dari sisi ketepatan waktu Melalui SP2D Online penyetoran pajak
dilakukan bersamaan dengan proses pencairan dana atau timbulnya kewajiban perpajakan sehingga
kepatuhan perpajakan pemerintah daerah dapat terpenuhi Kedua kemudahan bagi penyetor Menyetor
penerimaan negara harus dibuat mudah semudah membeli pulsa Melalui SP2D Online penyetoran
pajak yang dilakukan oleh Kuasa BUD cukup melalui sistem elektronik yang terintegrasi antara sistem
keuangan pemda sistem perbankan billing pajak dan sistem penerimaan negara (MPN) tidak perlu lagi
harus datang ke teller untuk menyetorkan pajak atas potongan belanja daerah Ketiga adaptasi
perubahan teknologi informasi Pengembangan penyetoran pajak yang terintegrasi dengan pencairan
dana belanja daerah telah mengadaptasi perubahan teknologi informasi Kanal yang digunakan untuk
penyetoran pajak atas potongan belanja daerah menggunakan kanal internet banking atau Cash
Managment System Sehingga revolusi sistem penerimaan negara yang dicanangkan sejak MPN-G2 tahun
2015 untuk merubah pola penyetoran secara signifikan dari melalui teller menjadi melalui kanal
elektronik akan dapat terwujud
Sementara itu Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa SP2D Online telah diimplementasikan oleh
Bank DKI sejak bulan Februari 2019 yang sampai dengan bulan Desember 2019 sebanyak 511228
transaksi dengan nominal sebesar Rp 325 triliun ldquoKemudian menyusul Bank Sumut telah mengimple-
mentasikannya sejak bulan November 2019 yang sampai dengan 31 Desember 2019 jumlah transaksi
penyetoran pajak atas Belanja Daerah melalui sistem SP2D online Bank Sumut sebanyak 12080
transaksi dengan nominal sebesar Rp 20256 miliar ldquo jelas Dirjen Perbendaharaan Diharapkan melalui
SP2D online Penyetoran Pajak ke Kas Negara yang Terintegrasi dengan Pencairan Dana Belanja Daerah
akan memberikan manfaat lebih dari sisi akselerasi penerimaan negara dan peningkatan kanal
elektronik namun juga memberikan manfaat bagi Bank Persepsi termasuk pemerintah daerah Bagi Bank
Persepsi melalui penyetoran pajak ke kas negara yang terintegrasi dengan pencairan dana belanja
daerah akan menciptakan ekosistem pada bank persepsi proses end to end pembayaran dan
penyetoran pajak berada pada satu sistem perbankan Sementara itu bagi pemerintah daerah
implementasi penyetoran pajak ke kas negara yang terintegrasi dengan pencairan dana belanja daerah
akan memberikan manfaat dari sisi pencairan belanja daerah akan lebih cepat realtime dan online
serta menghindari keterlambatan penyetoran pajak
161 LAKIN DJPb 2020
h Penyempurnaan Tata Kelola Dana Lingkungan Hidup
Sejak di launching pada tanggal 9 Oktober
2019 Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
(BPDLH) telah berperan sebagai pengelola
seluruh dana yang terkait lingkungan hidup
baik di bidang kehutanan energi dan sumber
daya mineral perdagangan karbon jasa
lingkungan industri transportasi pertanian
kelautan dan perikanan serta bidang lainnya
baik yang berasal dari APBN maupun Non APBN
di dalam negeri maupun luar negeri
Sebelumnya anggaran tersebut tersebar di beberapa Kementerian dan Lembaga (KL) dengan
beragam program yang tersebar pula di beberapa KL yang berbeda BPDLH secara sistematis
menghimpun pendanaan perlindungan lingkungan serta penyalurannya Pendanaan di BPDLH ini
bersumber baik dari dana publik dan swasta di dalam negeri maupun di luar negeri termasuk
dukungan bilateral lembaga internasional swasta maupun filantropi Orientasi penyalurannya
mencakup kegiatan small grant green investment dan capacity building bagi masyarakat dan juga bagi
aparat
Proses terbentuknya BPDLH ini bukanlah proses dari nol tetapi terdapat proses melanjutkan layanan
BLU Pusat P2H yang telah berjalan selama 11 (sebelas tahun) yang sudah dimulai sejak tahun 2008
Saldo awal dana pokok BLU Pusat P2H sebesar 21 triliun rupiah dan dengan komitmen kumulatif
sebesar 22 triliun rupiah sehingga diperlukan penambahan dana kelolaan baru dan Fasilitas Dana
Bergulir (FDB) secara kumulatif adalah 11 triliun rupiah dan sisa sebesar 939 juta rupiah akan
disalurkan sesuai kinerja debitur FDB ini telah dirasakan di 27 Provinsi di Indonesia dengan berbagai
jenis pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari 24000 penerima Berdasarkan capaian tersebut
diatas layanan BLU Pusat P2H tetap berjalan meskipun telah berintegrasi ke dalam BPDLH masa
transisi disiapkan dengan cermat dan dilakukan secara bertahap serta diminta agar semua pihak yang
terlibat ikut mengawal proses transisi ini Dalam rangka meningkatkan tata Kelola penghimpunan
pemupukan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dapat
dilaksanakan dengan tata kelola yang baik maka telah disusun beberapa ketentuan teknis mengenai
tata cara pengelolaan dana lingkungan hidup salah satunya melalui pengesahan Peraturan Menteri
Keuangan Tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup dengan ditetapkannya PMK No124
PMK052020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
i Penyempurnaan Tata Kelola Investasi Pemerintah
Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia meskipun tertinggi nilainya dibandingkan negara-negara
ASEAN di tahun 2020 namun masih bergantung pada konsumsi pemerintah dan rumah tangga yang
komposisinya mancapai 6613 Sementara Investasi hanya menyumbang 3384 Demikian pula
Indonesia belum memiliki tata kelola pengaturan investasi pemerintah dan lembaga yang melakukan
eksekusi investasi (SWF) sebagaimana negara lain Aset milik BUMN relatif tinggi tapi belum likuid yang
bisa mendorong peningkatan investasi potensi leveraging dari aset yang bisa disekuritisasi (misal PLTU dan
LAKIN DJPb 2020 162
Jalan Tol) melalui skema-skema investasi misal dengan kerjasama investasi atau penerbitan Kontrak
Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset (KIK EBA) serta potensi dana dalam lingkup keuangan negara
dapat diarahkan untuk tujuan investasi pemerintah dana yang relatif besar ini belum ditempatkan
pada instrumen keuangan yang dapat mendorong pembangunan infrastruktur nasional
Dalam rangka memenuhi implementasi Investasi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2019 secara lebih optimal telah dilaksanakan pengaturan pengelolaan Investasi Pemerintah
yang meliputi kewenangan regulasi kewenangan supervisi dan kewenangan operasional Pembagian
kewenangan ini merupakan salah satu upaya pemerintah membentuk tata Kelola investasi pemerintah
sesuai best practices Sehingga dapat dihasilkan pengelolaan investasi pemerintah secara optimal dan
berkesinambungan sehingga tercapai manfaat ekonomi manfaat sosial dan manfaat lainnya dapat
tercapai secara optimal dalam rangka meningkatkan ekonomi Indonesia di masa mendatang menjadi
High Income Country dimana saat ini masih tergolong ke dalam Upper Middle-Income Country
Menteri Keuangan bersama beberapa pihak lainnya selaku Komite Investasi Pemerintah (KIP) dalam
menilai investasi yang akan dilakukan melalui Operator Investasi Pemerintah (OIP) baik yang
berbentuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan
atau Badan Hukum Lainnya (BHL) Demikian pula Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
memiliki kewenangan untuk melaksanakan investasi pemerintah Penyempurnaan tata Kelola ini telah
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan PMK No53PMK052020 tentang Tata Cara Investasi
Pemerintah sebagai peraturan teknis PP 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah
2 Inisiatif Pemberantasan Korupsi
a Peringkat Pertama Indeks Persepsi Integritas (IPI) Tahun
2020
Dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap
pengelolaan keuangan Negara Kementerian Keuangan
berupaya memperkuat integritas pegawai dan organisasi
untuk membangnun budaya organisasi yang terpercaya
Komitmen tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-974KMK012016
tentang implementasi inisiatif strategis program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan
Kementerian Keuangan yaitu inisiatif ldquoPenguatan Budaya Organisasirdquo yang salah satu tujuannya
meningkatkan indeks persepsi integritas Dalam rangka mengukur budaya integritas tersebut sejak
163 LAKIN DJPb 2020
dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pada tahun 2017 Inspektorat Jenderal
bekerjasama dengan Unit Kepatuhan Internal (UKI) melaksanakan SPI secara mandiri menggunakan
metodologi SPI yang diadopsi dari Integrity Assessment KPK
Pengukuran IPI mencakup dua komponen utama yaitu eksternal dan internal Penilaian komponen
internal mencakup penilaian atas budaya organisasi antikorupsi sistem antikorupsi integritas
pengelolaan SDM dan integritas pengelolaan anggaran pada penyedia layanan Penilaian komponen
eksternal mencakup penilaian atas transparansi layanan publik akuntabilitas penanganan laporan
korupsi dan akuntabilitas pegawai yang diambil dari persepsi pengguna layanan Pengukuran NPI
dilakukan dengan pengumpulan data-data penilaian dengan teknik survei observarsi dan forum group
discussion (FGD) DJPb sebagai salah satu unit Eselon I di Kementerian Keuangan melakukan berbagai
inisiatif dalam mendorong penguatan budaya organisasi dengan peningkatan integritas dan
peningkatan integritas dan peningkatan budaya antikorupsi DJPb melakukan bermacam upaya untuk
menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi Upaya-upaya tersebut telah terbukti dan diakui oleh
para stakeholders baik dari sisi internal maupun eksternal Keberhasilan DJPb dalam menciptakan
lingkungan yang bebas korupsi terlihat dari pengukuran IPI yang telah dilaksanakan secara mandiri
oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu
Sejak pengukuran IPI pada tahun 2017 sampai dengan pengukuran IPI tahun 2020 DJPb selalu
menempati peringkat pertama di lingkup Kementerian Keuangan Pada tahun 2017 IPI DJPb sebesar
8616 pada tahun 2018 menjadi 9169 pada tahun 2019 menjadi 9559 dan pada tahun 2020 meraih
9474 IPI yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa DJPb telah berhasil menciptakan lingkungan yang
bebas korupsi dengan melaksanakan tugas dengan transparan dan akuntabel
b Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi Untuk 57 Kantor Vertikal Dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani 9 Kantor Vertikal Dari Kemenpan-RB
DJPb meraih penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) oleh Kementerian PAN RB melalui sejumlah kantor vertikal DJPb yang tersebar di
seluruh wilayah Indonesia Reformasi birokrasi merupakan suatu keniscayaan untuk melakukan
perubahan reformasi birokrasi merupakan pilar utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik
bersih dan akuntabel Indonesia dengan birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima
Menjadi unit kerja yang berpredikat WBK-WBBM tidaklah mudah namun hal ini sebanding dengan
hasil yang diberikan kepada masyarakat
ldquoKeberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi harus didukung dengan upaya yang serius dalam
menciptakan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Keberhasilan reformasi birokrasi sangat
ditentukan oleh SDM yang unggul dan berintegritas yang sangat dibutuhkan sebagai agen perubahan
untuk kemajuanrdquo Hal tersebut di sampaikan Wakil Presiden RI Marsquoruf Amin dalam Penganugerahan
predikat WBK dan WBBM kepada instansi KementerianLembaga Pemda di Jakarta Senin (2112)
ldquoUkuran dari suatu Integritas berdasarkan UU no 5 tahun 2014 tentang ASN 1 Kejujuran pegang kuat
sebagai suatu nilai dasar dan filosofi yang harus dimiliki diyakini dan diimplementasikan dalam
setiap tugas 2 Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tunjukkan komitmen untuk
patuh didukung sikap moral dan tanggung jawab 3 Kemampuan bekerjasama tingkatkan kerja
kolaboratif dan profesionalisme untuk menghasilkan kinerja terbaik 4Pengabdian kepada masyarakat
LAKIN DJPb 2020 164
bangsa dan negara berikan layanan yang terbaik dan utamakan kepentingan umum di atas kepent-
ingan pribadi atau kelompokrdquo pesan Marsquoruf Amin
Apresiasi dan penganugerahan Unit peraih WBK dan WBBM dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi
Zoom di hadiri oleh Wakil Presiden Marsquoruf Amin Kemenpan RB Tjahjo Kumolo dan para penerima WBK
dan WBBM Khusus Direktorat Jenderal Perbendaharaan total penerima 57 kantor vertikal DJPb
mendapatkan predikat WBK dan 9 kantor vertikal DJPb mendapatkan predikat WBBM Meskipun
penerima anugerah WBK dan WBBM dari Ditjen Perbendaharaan menghadiri acara penganugerahan
melalui o nline dan menerima penghargaan secara virtual namun tidak mengurangi makna dari
semangat dan komitmen unit kerja untuk tetap mendukung program pemerintah dalam reformasi
birokrasi dengan mewujudkan wilayah kerjanya bebas dari korupsi serta Wilayah birokrasi yang bersih
dan melayani
Pada tahun 2020 Kemenkeu mengusulkan 280 unit kerja untuk mendapatkan predikat WBK (227 unit)
dan WBBM (53 unit) di tingkat nasional oleh KemenPAN-RB Dari jumlah tersebutDJPb mengusulkan
59 unit kerja untuk penilaian WBK dan 27 unit kerja untuk penilaian WBBM Berdasarkan hasil evaluasi
Zona Integritas tahun 2020 oleh KemenPAN-RB Unit kerja di lingkungan Kemenkeu mendapatkan
apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas Menuju WBKWBBM dari KemenPAN-RB sebanyak 189
unit kerja berpredikat WBK dan 25 Unit kerja berpredikat WBBM Dari jumlah tersebut DJPb
memberikan kontribusi di Kemenkeu yaitu 57 unit kerja berpredikat WBK dan 9 unit kerja berpredikat
WBBM Dalam penilaian WBBM dari 27 unit kerja DJPb yang mengikuti penilaian predikat WBBM tahun
2020 terdapat 9 Unit Kerja yang berhasil mendapatkan apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas
WBBM dari KemenPanRB (tanggal 21 Desember 2020) yaitu Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat KPPN
Pekanbaru KPPN Lahat KPPN Bandung II KPPN Surakarta KPPN Yogyakarta KPPN Madiun KPPN
Pelaihari dan KPPN Singaraja Predikat WBBM merupakan predikat tertinggi di dalam penilaian Zona
Integritas yang dievaluasi oleh KemenPAN-RB sehingga merupakan prestasi dan capaian yang luar
biasa bagi unit kerja yang mendapatkannya Tren positif tersebut menunjukkan adanya komitmen yang
kuat dari pimpinan instansi pemerintah dan seluruh jajaran birokrasi untuk melakukan perubahan ke
arah yang lebih baik lebih bersih serta mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
berkualitas Hal ini akan berdampak pada program reformasi birokrasi yang secara nyata dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat
Akumulasi Capaian Predikat WBKWBBM DJPb sd Tahun 2020
Tahun WBK WBBM
2013 KPPN Malang KPPN Malang
2014 KPPN Semarang II KPPN Bangko KPPN Semarang II
2015 KPPN Amlapura -
2016 KPPN Kuningan KPPN Amlapura
2017 KPPN Padang KPPN Kotamobagu KPPN Yogyakarta
KPPN Kuningan
2018 1 Kanwil dan 17 KPPN KPPN Kotamobagu
2019 2 Kanwil dan 64 KPPN KPPN Jakarta V KPPN Sukabumi KPPN Pontianak KPPN Ternate KPPN Tanjungpandan KPPN Padang
2020 2 Kanwil dan 55 KPPN Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat KPPN Pekanbaru KPPN Lahat KPPN Bandung II KPPN Surakarta KPPN Yogyakarta KPPN Madiun KPPN Pelaihari KPPN Singaraja
165 LAKIN DJPb 2020
Data unit kerja yang belum membangun WBKWBBM lingkup Kemenkeu
c Penyelenggaraan Town Hall Meeting Integrity Framework DJPb
Efektivitas organisasi dalam mencegah mendeteksi dan menindak hal-hal yang mencederai nilai-nilai
integritas sangat tergantung pada komitmen seluruh elemennya Sebagai salah satu Unit Eselon I di
lingkungan Kemeterian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkomitmen menjaga dan
memperbaiki penerapan budaya integritas melalui pelaksanaan tugas kepatuhan internal dan
pengembangan pedomannya Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto
saat membuka Town Hall Meeting Kerangka Penguatan Integritas DJPb 2020 yang diselenggarakan di
Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan di Jakarta dan diikuti secara daring oleh para pegawai Ditjen
Perbendaharaan dari tempat bertugas masing-masing Rabu (1612)
Kita telah menyusun Perdirjen No PER-30PB2019 ditindaklanjuti Kepdirjen No KEP-253PB2020
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kerangka Penguatan Integritas Sampai saat ini belum ada unit
eselon I lain yang telah menyusun penguatan integritas dalam satu pedoman utuh lengkap dan
sistematis mencakup tiga alur bagian yaitu sisi pencegahan deteksi dan respons Pedoman DJPb
disusun secara komprehensif mengacu kepada konsep internasional dan sesuai best practices
Terpenting selanjutnya bagaimana mengimplementasikan pedoman ini menjadi acuan dalam
menjalankan tugas dan fungsi DJPb secara optimal dan menyeluruh jelas Dirjen Perbendaharaan
dalam Town Hall Meeting yang mengangkat tema ldquoIntegrity Framework Wujud Komitmen Insan
Perbendaharaan dalam Menjalankan Tugas dan Fungsirdquo ini
No Eselon I
2013 ndash 2020
TPN Analisis
WBK WBBM Total Jumlah Unit Kerja Selisih Belum
1 Setjen 8 1 9 21 12 5714 2 DJA 2 0 2 9 7 7778 3 DJP 112 12 124 405 281 6938 4 DJBC 68 6 74 146 72 4932 5 DJPb 129 20 149 227 78 3436 6 DJKN 41 8 49 111 62 5586 7 DJPK 3 1 4 5 1 2000 8 DJPPR 3 0 3 9 6 6667 9 Itjen 0 0 0 9 9 10000 10 BKF 0 0 0 7 7 10000 11 BPPK 6 0 6 20 14 7000 12 INSW 0 0 0 1 1 10000
Total 372 48 420 970 550 5561
Tabel 3D4 Data unit kerja yang belum membangun WBKWBBM lingkup Kemenkeu
LAKIN DJPb 2020 166
Pedoman Penguatan Integritas DJPb mengintegrasikan berbagai ketentuan sehingga dapat lebih
optimal dalam mewujudkan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan
nepotisme (KKN) meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan kebijakan yang memenuhi
prinsip keadilan menciptakan budaya organisasi yang sehat dan menjunjung tinggi profesionalisme
integritas dan sesuai kode etik serta meningkatkan kepercayaan publik bahwa DJPb zero tolerance
terhadap korupsi dan pelanggaran integritas lainnya Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
Sumiyati sebagai narasumber kegiatan Town Hall Meeting juga menyampaikan apresiasi atas
penyusunan pedoman tersebut
ldquoSaya benar-benar mengapresiasi apa yang dilakukan dan komitmen untuk terus membangun dan
memperbaiki integritas Ditjen Perbendaharaan Kami berharap ini disepakati kemudian diinternalisasi
dijalankan betul dan dievaluasi untuk terus dilakukan penyempurnaan Kepada Unit Kepatuhan
Internal yang ada di unit Eselon I lain apabila serius akan memperbaiki integritas yang dikelola
silakan me-replicate apa yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan ungkap Irjen Selain itu Irjen juga
mengingatkan perlunya menjaga integritas dalam suasana pandemi Diharapkan meskipun menerapkan
flexible working space pegawai tetap disiplin dan menjaga profesionalisme dalam bertugas walaupun
secara fisik tidak ada yang mengawasi Pastikan mematuhi aturan Jika menemui kesulitan hubungi
helpdesk yang pasti siap membantu Tidak ada toleransi bagi yang menciderai integritas harus kita
jaga rumah bersama ini Di akhir tahun ini tolong langkah-langkah DJPb untuk mengamankan APBN
2020 agar benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tetap jaga protokol kesehatan tegasnya
Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan paparan dari 10 Kepala Kanwil DJPb terkait petunjuk teknis
pelaksanaan Kerangka Penguatan Integritas DJPb sebagai bagian produk dalam tahap pengokohan
Saya minta Kakanwil meningkatkan komitmen dan
semangat para pegawai untuk terus menjaga integritas
dan kualitas pelayanan prima kepada stakeholder yang
berpedoman pada kerangka penguatan integritas
sekaligus menjadi role model Adapun Kantor Pusat
DJPb perlu berkoordinasi secara intensif dengan Itjen
terkait sinergi pengembangan kerangka penguatan
integritas yang lebih luas di lingkungan Kementerian
Keuangan serta dengan BPPK terkait pembelajaran
yang lebih efektif dan berkelanjutan atas kerangka
penguatan integritas ini pesan Dirjen Perbendaharaan
d Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK di Lingkungan DJPb
Sejak tahun 2013 DJPb terus memiliki komitmen yang kuat dalam mengikuti penilaian Zona Integritas
Upaya yang terbaik dalam rangka meningkatkan unit kerja di DJPb secara masif untuk mengikuti
penilaian pembangunan ZI adalah melalui program akselerasi Program ini merupakan program
unggulan yang dimiliki DJPb sejak tahun 2017 sebagai tindak lanjut atas arahan Ibu Menteri Keuangan
agar seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan berpredikat WBK Program ini merupakan
pra penilaian unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di internal DJPb yang
memiliki extra effort yang sangat besar Diharapan dengan terlaksananya program ini akan
mempercepat pembangunan zona integritas internal DJPb serta sebagai upaya untuk mempersiapkan
Ditjen Perbendaharaan kembali meraih penghargaan dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
Tahun 2020 Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan (SIPANDU) milik Ditjen Perbendaharaan
terpilih dalam Top 3 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Thun 2020 pada kategori Unit Pengelola
unit kerja yang akan mengikuti penilaian WBK tingkat nasional Adanya kesiapan yang paripurna dari sisi
komitmen dan kapasitas pimpinan dan pegawai kesiapan infrastruktur dan dukungan stakeholder
merupakan area utama yang dapat disiapkan dalam penilaian aksselerasi Dengan adanya program ini
target utamanya adalah unit kerja memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan sumber daya internal
dan lingkungan eksternal dalam menguatkan opersiapan penilaian WBK tingkat nasional Program ini
terbukti efektif untuk mendukung pencapaian DJPb sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan
Kementerian Keuangan yang secara jumlah dan proporsi saat ini menjadi unit terbanyak memperoleh
WBK dan WBBM
Akselerasi pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBK dan WBBM tahun 2020 memasuki tahun
keempat dengan jumlah unit kerja yang diusulkan untuk mengikuti akselerasi sebanyak 15 Kanwil DJPb
dan 32 KPPN Sebagai bentuk evaluasi terhadap 15 Kanwil DJPb dan 32 KPPN yang melaksanakan
akselerasi pembangunan ZI menuju WBK telah dilakukan penilaian secara internal oleh Setditjen
Perbendaharaan Penilaian menimbang pemenuhan kriteria di mana perolehan nilai parameter
pengungkit dan parameter hasil paling kurang 75 dengan nilai setiap parameter komponen pengungkit
paling kurang 60 Dari hasil penilaian tersebut setelah ditelaah oleh Inspektorat Jendeal Kemenkeu
diperoleh 39 unit kerja yang terdiri atas 12 Kanwil DJPb dan 27 KPPN yang memenuhi kriteria akselerasi
pembangunan ZI di lingkungan DJPb tahun 2020 yaitu sebagai berikut
3 Penghargaan
a Penghargaan Top 3 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
Tahun 2020
No Unit No Unit No Unit 1 Kanwil DJPb Prov Sum-
bar 15
KPPN Tangerang 29
KPPN Blitar
2 Kanwil DJPb Prov Riau 16 KPPN Khusus Investasi 30 KPPN Pamekasan
3 Kanwil DJPb Prov Sum-sel
17 KPPN Khusus Penerimaan
31 KPPN Kotabaru
4 Kanwil DJPb Prov Babel
18 KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah
32 KPPN Bima
5 Kanwil DJPb Prov DKI Jakarta
19 KPPN Purwokerto
33 KPPN Pare-Pare
6 Kanwil DJPb Prov Kalbar 20 KPPN Sragen 34 KPPN Kendari
7 Kanwil DJPb Prov Kaltim 21 KPPN Pati 35 KPPN Majene
8 Kanwil DJPb Prov Bali 22 KPPN Kudus 36 KPPN Serui
9 Kanwil DJPb Prov NTB 23 KPPN Purworejo 37 KPPN Nabire
10 Kanwil DJPb Prov Sulsel 24 KPPN Surabaya I 38 KPPN Manokwari
11 Kanwil DJPb Prov Sulut 25 KPPN Surabaya II 39 KPPN Sorong
12 Kanwil DJPb Prov Goron-talo
26 KPPN Jember
13 KPPN Sibolga 27 KPPN Bondowoso
14 KPPN Gunung Sitoli 28 KPPN Sidoarjo
167 LAKIN DJPb 2020
LAKIN DJPb 2020 168
Pelayanan terbaik Penghargaan tersebut diterima Sekretaris
Ditjen Perbendaharaan RM Wiwieng Handayaningsih secara
langsung dari Ketua Ombudsman RI yang didampingi oleh
Deputi II Kantor Staf Presiden Ketua Tim Evaluasi Pelayanan
Publik dan Chief of Party USAID CEGAH di Gedung Tribrata
Jakarta Rabu (2511)
Ditjen Perbendaharaan berhasil mendapat penghargaaan ini
setelah bersaing dengan 202 unit pada kategori Unit
Pelayanan Kompetisi Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik
2020 merupakan ajang pemberian penghargaan kepada
instansi dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di
Indonesia yang digelar oleh Kementerian PANRB bersama
Ombudsman RI dan Kantor Staf Presiden (KSP) serta
didukung oleh United States Agency for International
Development (USAID) CEGAH
Kompetisi inovasi pelayanan publik pada tahun 2020 ini menekankan kepada pencapaian Sustainable
Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan yang merupakan agenda PBB yang diadopsi
melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden RI Marsquoruf Amin dalam
sambutannya Wakil Presiden RI Marsquoruf Amin mendorong setiap unit pelayanan untuk melahirkan
terobosan inovasi dalam rangka penyedarhanaan proses bisnis terkait dengan pelayanan publik
mendorong implementasi inovasi terbaik untuk dapat diadopsi dan diadaptasi dalam skala nasional
dan memanfaatkan kanal-kanal informasi yang ada untuk diseminasi informasi pelayanan publik dan
media pasrtisipasi aktif masyarakat ldquoReformasi birokrasi yang kita inginkan harus dapat terwujud
secara menyeluruh dari hulu ke hilir sebagai ujungnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik
sesuai dengan harapan masyarakat melalui birokrasi yang lincah cepat mengambil keputusan dan
lebih melayanirdquo tegasnya
Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Menpan RB Tjahjo Kumolo yang mengungkapkan
pemberian penghargaan merupakan salah satu strategi untuk merangsang KementerianLembaga dan
daerah untuk menciptakan partisipasi publik meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
menumbuhkan informasi pada berbagai sektor pemerintah Kemenpan RB juga bekerja sama dengan
Kementerian Keuangan dalam melakukan penilaian sehingga penerima penghargaan akan
mendapatkan insentif tambahan Kegiatan dengan agenda penyerahan penghargaan Top Invoasi
Pelayanan Publik Apresiasi Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19 dan Top Kompetisi Pengelola
Pengaduan Pelayanan publik Tahun 2020 tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden RI (Virtual) Menteri PANRB Kepala
Staf Presiden Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Ketua Ombudsman RI Duta Besar Jerman dan sejumlah
Kepala Daerah
b Penghargaan Top Digital Implementation atas Aplikasi Pengelolaan APBN DJPb
Ditjen Perbendaharaan meraih penghargaan Top Digital Implementation 2020 on Institution Sector Level
Stars 4 dari majalah It Works Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Saiful
Islam mewakili Dirjen Perbendaharaan menerima penghargaan tersebut di Jakarta pada tanggal 22
169 LAKIN DJPb 2020
Desember 2020 Penghargaan tersebut diperoleh
berdasarkan keberhasilan DJPb dalam memanfaatkan
teknologi informasi dalam pengelolaan APBN melalui
implementasi 3 (tiga) aplikasi utama (SPAN SAKTI dan MPN-
G3) DJPb yang memiliki dampak besar buat masyarakat
1 Dari sisi pendapatan MPN-G3 berkontribusi terhadap
settlement penerimaan negara baik pajak maupun bukan
pajak
2 Dari sisi pengeluaran SPAN yang sudah di-launch dari 2015 membantu Menteri Keuangan dalam
pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara
3 Dari sisi pengelolaan keuangan negara tingkat satuan kerja SAKTI yang saat ini sudah implementasi
piloting tahap 5 telah membantu Kementerian dan Lembaga dalam proses pengelolaan keuangan
negara
Di samping itu penilaian juga mempertimbangkan sisi keamanan informasi DJPb yang selalu disiapkan
serta peran HAI-DJPb dan HAI-CSO yang selalu siaga dalam memberikan layanan kepada pengguna
Dalam kesempatan tersebut Direktur SITP juga mendapatkan penghargaan sebagai salah satu Top
Leader on Digital Implementation 2020 Dalam ajang penghargaan ini panitia penyelenggara tidak hanya
memberikan penghargaan namun juga mengungkapkan sejumlah tantangan kepada DJPb untuk dapat
meningkatkan kinerja implementasi teknologi digital yang sudah diterapkan Termasuk perlunya
pemerintah pusat menggunakan sistem informasi yang terinterkoneksi dengan pemerintah daerah
c Medali Emas Top Ranking Performance Awards (TRPA) tahun 2020 tingkat Asia Pasifik atas layanan
Hai DJPb
Layanan contact center HAI-DJPb telah berdiri sejak tahun 2016 yang
melayani konsultasi atas berbagai permasalahan terkait
perbendaharaan Setelah 4 (empat) tahun beroperasi HAI-DJPb juga
telah terdaftar sebagai anggota asosiasi contact center dan secara
aktif turut berpartisipasi dalam pelaksanaan lomba contact center
tingkat nasional maupun internasional Pada tahun 2020 HAI-DJPb
mewakili Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengikuti 2
(dua) ajang kompetisi di bidang penyelenggaraan contact center
yaitu
1 Lomba The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) tahun 2020 yang
diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association
2 Lomba Top Ranking Performance Awards (TRPA) tahun 2020 tingkat Asia Pasifik yang diselenggarakan
oleh Contact Center World
Atas keikutsertaan HAI-DJPb dalam kedua ajang tersebut HAI-DJPb memperoleh beberapa medali
kemenangan diantaranya
1 Medali Emas untuk kategori Korporat ndash The Best Technology Innovation dengan presenter M Ali
Hanafiah pada ajang TBCCI
LAKIN DJPb 2020 170
1 Medali Perak untuk kategori Individu ndash Best of the Best Back
Office Agent dengan peserta M Aditya Bakry pada ajang
TBCCI
2 Medali Perak untuk kategori Individu ndash Back Office Agent
dengan peserta Haekal B Yusuf pada ajang TBCCI
3 Medali Perak untuk kategori Individu ndash IT Support dengan
peserta Ahmad Sahrizal pada ajang TBCCI
4 Medali Emas untuk kategori The Best Public Services Center ndash
Government dengan presenter M Ali Hanafiah pada ajang TRPA
Atas Medali Emas yang diperoleh di ajang Top Ranking Performance Awards (TRPA) tahun 2020 tingkat Asia
Pasifik HAI-DJPb berkesempatan untuk melanjutkan capaiannya di tingkat dunia pada ajang Top
Ranking Performers Awards tahun 2020 ndash World Finals yang direncanakanakan diselenggarakan pada
bulan Februari 2021 dimana HAI-DJPb akan bersaing dengan juara dari wilayah Amerika wilayah
EropaTimur Tengah dan Afrika Pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh pimpinan
Ditjen Perbendaharaan dan juga seluruh agent HAI-DJPb di kantor pusat maupun CSO KPPN melalui
pemanfaatan aplikasi HAI-CSO Melalui keberhasilan ini kami berharap agar HAI-DJPb dapat senantiasa
memberikan layanan terbaiknya kepada pengguna serta mampu mempersembahkan lebih banyak
penghargaan bagi Direkotrat Jenderal Perbendaharaan di masa-masa yang akan datang
d Kantor Wilayah Terbaik Kemenkeu dan Kantor Pelayanan Terbaik Kemenkeu Tahun 2020
Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2020 ditetapkan Kanwil DJPb Provinsi Bali sebagai Kantor
Wilayah Terbaik Ketiga Sebagai pelaksanaan amanat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-
49KMK012019 tentang Pedoman Penilaian Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan
Kementerian Keuangan dilakukan penilaian kinerja kepada seluruh KPPN di lingkungan DJPb Pada
tahun 2020 terdapat 35 KPPN yang diusulkan oleh 34 Kanwil untuk mengikuti kegiatan Penilaian Kantor
Pelayanan Terbaik (KPT) Tingkat DJPb Setelah melalui tahapan penilaian Tim Penilai melakukan sidang
pleno untuk menetapkan 3 (tiga) Besar KPPN yang akan ikut Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat
Kemenkeu Tahun 2020 melalui Kepdirjen Nomor KEP-133PB2020 dengan hasil sebagai berikut
(1) KPPN Tanjung Pinang (2) KPPN Ketapang dan (3) KPPN Tanjung Pandan
Penilaian Kantor Wilayah Terbaik tingkat Kementerian
Keuangan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan
Nomor KMK-49KMK012019 tentang Pedoman Penilaian
Kantor Pelayanan dan Kantor Wilayah Terbaik di Lingkungan
Kementerian Keuangan Penilaian Kanwil Terbaik dilakukan
terhadap 1 (satu) kanwil yang mewakili setiap unit Eselon I
yang memiliki kantor pelayanan di daerah Berdasarkan Nota
Dinas Sekretaris DJPb Nomor ND-1771PB12020 tanggal 11
Juni 2020 DJPb mengusulkan Kanwil DJPb Provinsi Bali untuk
mengikuti Kegiatan Penilaian Kanwil Terbaik Kemenkeu Tahun
2020 Setelah dilakukan penilaian sesuai dengan KMK Nomor
KMK- 488 KMK01 2020 tentang Kantor Wilayah Terbaik di
171 LAKIN DJPb 2020
1 KPPN Malang
2 KPPN Banda Aceh
3 KPPN Dumai
4 KPPN Purwakarta
5 KPPN Surakarta
6 KPPN Tarakan
7 KPPN Tanjung Redeb
8 KPPN Selong
9 KPPN Makassar I
10 KPPN Selong
Selanjutnya melalui Nota Dinas Sekretaris DJPb Nomor ND-1769PB12020 tanggal 11 Juni 2020
disampaikan usulan 3 KPPN dimaksud untuk mengikuti Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik (KPT)
Tingkat Kemenkeu Tahun 2020 Setelah dilakukan penilaian sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor KMK-489KMK012020 tentang Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kementerian
Keuangan Tahun 2020 ditetapkan urutan pemenan sebagai berikut
1 KPPN Ketapang Peringkat Pertama
2 KPPN Tanjung Pandan Peringkat Kedua
3 KPPN Tanjung Pinang Peringkat Ketiga
Adapun kegiatan penilaian Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kementerian
Keuangan tahun 2020 seluruhnya dilaksanakan secara daring dengan berpedoman pada Nota Dinas
Kepala Biro Organta Nomor ND-335SJ22020 tanggal 19 Maret 2020 berkenaan dengan penetapan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi oleh WHO dan dengan ditetapkannya Surat
Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5MK12020
d Surveilance Audit ISO 9001 2015 untuk Seluruh KPPN
Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pada unit-unit
pelayanan di lingkungan DJPb serta sebagai pengakuan atas
pelayanan publik terbaik yang memenuhi standar pelayanan in-
ternasional pada tahun 2018 DJPb telah berhasil menerapkan
sertifikasi ISO 90012015 pada seluruh KPPN dan unit layanan
HAI-DJPb Sesuai dengan peraturan penerapan sertifikasi ISO
dimaksud KPPN dan unit layanan HAI-DJPb yang telah mendapatkan sertifikat wajib dilakukan sur-
veillance audit atau audit pengawasan setiap tahunnya oleh Badan Sertifikasi untuk
memastikan unit bersangkutan konsisten dan masih menerapkan sistem manajemen mutu sesuai
standar ISO 90012015 Selanjutnya sesuai nota dinas Sekretaris DJPb Nomor ND-2276PB12020
tanggal 27 Juli 2020 telah ditetapkan 10 (sepuluh) KPPN sampel yang akan dilakukan surveillance au-
dit oleh pihak provider pada tahun 2020 yakni
Adapun kegiatan surveillance audit telah dilaksanakan pada tanggal 5 sd 9 Oktober 2020 oleh Badan
Sertifikasi TUV Rheinland Berdasarkan hasil audit dimaksud tidak ada temuan yang bersifat mayor
maupun minor sehingga KPPN dan unit layanan HAI DJPb tetap berhak memperoleh sertifikat Sistem
Manajemen Mutu (SMM) ISO 90012015 dan diakui telah memiliki dan mengimplementasikan sistem
manajemen mutu berstandar internasional Hasil surveillance audit pada 10 sampel KPPN tersebut
dan unit layanan HAI-DJPb menunjukkan seluruhnya lulus yang mengindikasikan bahwa seluruhnya
telah mengadopsi dan mengimplementasikan dengan baik sistem manajemen mutu standar ISO
90012015 dan dapat mempertahankan Sertifikat SMM ISO 90012015
LAKIN DJPb 2020 172
e Piagam Penghargaan Penyusunan Laporan Keuangan BA 015 TA 2019 dengan Capaian Standar
Tertinggi
Sebagai salah satu unit Eselon I di lingkungan Kementerian
Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bagian Anggaran 015
Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas
untuk mengakuntansikan transaksi keuangan dan menyusun
laporan keuangan dari seluruh satuan kerja lingkup Ditjen
Perbendaharaan Satuan kerja lingkup Ditjen
Perbendaharaan berjumlah 221 satuan kerja terdiri dari 216
satuan kerja instansi vertikal yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN dan 5 satuan kerja pusat
yaitu satuan kerja Kantor Pusat Ditjen Perbendaharan Komite Standar Akuntansi Pusat (KSAP) Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan biasa dan 2 satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU)
yaitu Pusat Inventasi Pemerintah dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Tahun 2019 Kementerian Keuangan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan Opini tersebut merupakan capaian standar tertinggi dalam pemeriksaan dan
merupkan opini yang ke-11 kali secara berturut-turut diperoleh Kementerian Keuangan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan
berkontribusi terhadap capaian opini tersebut Jumlah satuan kerja Kementerian Keuangan tahun 2019
sebanyak 997 satuan kerja sehingga Ditjen Perbendaharan secara jumlah satuan kerja berkontribusi
sebesar 22 sedangkan pagu anggaran jumlah pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun 2019
sekitar Rp45 Triliun sedangkan jumlah pagu anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan berjumlah
sekitar Rp12 Triliun sehingga berdasarkan pagu anggaran kontribusi Direktorat Jenderal Perbendaraan
sekitar 27 terhadap laporan keuangan Kementerian Keuangan
f Indeks Kepuasan Pengguna Layanan kategori Sangat Baik Tahun 2020 dari Universitas Padjajaran
Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak aspek kehidupan termasuk pelayanan publik Namun masa-masa
penuh tantangan ini justru dapat dijadikan sebagai momentum untuk melakukan lompatan kemajuan misalnya
dengan memanfaatkan teknologi digital Dengan sejumlah penyesuaian DJPb tetap memberikan layanan secara
optimal untuk para pemangku kepentingan Akuntabilitas ketepatan dan pencegahan penyebaran wabah tetap
menjadi perhatian dalam memberikan pelayanan khususnya dalam rangka pengelolaan pelaksanaan anggaran
Terlebih program-program pemerintah sebagai respons atas dampak pandemi juga menuntut kecepatan dan ke-
mampuan adaptasi yang tinggi
Di tengah kondisi yang menantang ini DJPb ternyata tetap
mampu mempertahankan indeks kepuasan pengguna
layanan Kemenkeu RI yaitu berupa skor IKPL (Indeks Kepua-
san Pengguna Layanan) DJPb yang masuk dalam
kategori sangat baik dengan indeks tahun 2020 sebesar 464
yang mendekati nilai maksimal yaitu 5 (skala likert 1-5)
Begitu juga dengan IKPL DJPb per jenis layanan seluruhnya
mendekati nilai sempurna Terdapat 3 (tiga) Jenis layanan
yang dilakukan survei antara lain Layanan revisi DIPA Kanwil
DJPb layanan e-rekon LK KPPN dan layanan penerbitan
SP2D Non Belanja Pegawai KPPN Survei dilakukan oleh Laboratorium Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Padjajaran dengan objek survei pengguna layanan pada KPPN dan Kantor Wilayah DJPb di wilayah
Medan Jakarta Surabaya Balikpapan Makassar dan Ambon
173 LAKIN DJPb 2020
g Kategori informatif PPID Tingkat I lingkup Kementerian Keuangan
Informasi mengenai APBN dan pengelolaan keuangan negara menjadi kebutuhan bagi masyarakat
maupun pemangku kepentingan lain sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip transparansi dan
akuntabilitas Pada era keterbukaan ini di lingkup Kemenkeu termasuk DJPb telah tersedia saluran
layanan informasi publik bagi khalayak yang memerlukan dengan melalui prosedur mekanisme
permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Mitra Perbendaharaan yang membutuhkan layanan informasi melalui PPID Tk I DJPb dapat mengajukan
permohonan informasi melalui
1 website wwwdjpbkemenkeugoid
2 website wwwe-ppidkemenkeugoid
3 website wwwhaikemenkeugoid
4 aplikasi mobile PPID
5 datang langsung ke layanan informasi PPID DJPb
Keterbukaan informasi merupakan bagian dari amanat dari UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap
orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari memperoleh memiliki dan menyimpan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia Paradigma baru dalam memahami
Keterbukaan Informasi adalah akses informasi sebagai instrumen untuk membantu warga miskin keluar
dari kemiskinan karena studi yang di lakukan oleh bank dunia memperlihatkan bahwa Keterbukaan
Informasi membuat publik mempunyai banyak pilihan dengan berbagai program program yang
transparan Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat RI Gede Narayana dalam
kegiatan Webinar Keterbukaan Informasi Publik Kamis (68) secara daring (online)
PPID DJPb untuk tahun 2020 memperoleh penghargaan sebagai salah satu dari empat PPID Tingkat I
lingkup Kemenkeu yang memiliki Kategori Informatif berdasar hasil Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Kemenkeu bersama Komisi Informasi Pusat (KIP)
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Keuangan kepada PPID Tk I DJPb (online) dalam
Webinar Keterbukaan Informasi Publik tersebut Dalam kesempatan rangkaian agenda webinar
tersebut tiga PPID Tk I lainnya yang memperoleh PPID Kategori Informatif yaitu PPID Tk I DJBC PPID
Tk I DJP dan PPID Tk I DJPPR
LAKIN DJPb 2020 174
4 Capaian Lainnya Tahun 2020
a Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Dari BPK RI untuk
Ke-empat kalinya
Di tengah upaya Pemerintah melakukan penanganan pandemi Covid-19 Pemerintah berhasil
mempertahankan Opini WTP atas LKPP tahun 2019 Badan Pemeriksa Keuangan kembali
memberikan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) Tahun 2019 yang merupakan laporan pertanggunggjawaban Pemerintah atas pelaksanaan
APBN tahun anggaran 2019 Opini WTP atas LKPP Tahun 2019 ini tercantum dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan BPK kepada Menteri Keuangan sebagai wakil Pemerintah
Pusat dalam penyusunan laporan keuangan Menteri Keuangan menerima LHP tersebut setelah
BPK menyampaikan secara resmi LHP dimaksud kepada DPR DPD dan Presiden Opini WTP atas
LKPP Tahun 2019 menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan APBN
TA 2019 dinilai sangat baik oleh BPK dan diharapkan dapat lebih meningkatkan kepercayaan
masyarakat kepada Pemerintah serta kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya
Opini WTP tahun ini adalah Opini WTP keempat
kali yang diterima Pemerintah Pusat dari BPK
Upaya Pemerintah untuk meraih dan
mempertahankan Opini WTP dilakukan melalui
berbagai langkah perbaikan dan peningkatan
kualitas serta efektifitas pengelolaan keuangan
negara Langkah tersebut dilakukan antara lain
melalui perbaikan dan penyempurnaan regulasi
dan tata kelola pengembangan dan optimalisasi
penggunaan sistem dan teknologi informasi
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
pengelola keuangan optimalisasi nilai kualitas
dan pemanfaatan aset Barang milik Nega-ra
(BMN) dan optimalisasi peran Aparat Pengawas
Intern Pemerintah (APIP) mulai dari tahapan
perencanaan penganggaran pelaksa-naan hingga
tahapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
Opini WTP yang diraih Pemerintah tahun ini
menjadi spesial karena pemeriksaan dan
penyelesaian laporan keuangan dilakukan di
tengah pandemi Covid-19 Upaya penanganan
pandemi berupa Pembatasan Sosial Berskala
Besar tidak hanya berdampak kepada Pemerintah
selaku entitas yang diperiksa (auditee) melainkan
juga kepada BPK selaku pemeriksa laporan
keuangan (auditor) Penyesuaian pola kerja
menjadi Work From Home (WFH) dan pembatasan
pertemuan tatap muka (physical distancing)
mewarnai proses pemeriksaan dan penyelesaian
LKPP Namun demikian berbagai dinamika yang
terjadi tidak mengurangi semangat untuk
penyelesaian seluruh rangkaian pemeriksaan
maupun penyelesaian LKPP Sebaliknya justru hal
ini menjadi pendorong untuk tetap bisa
menyajikan LKPP yang andal dan berkualitas
Gambar Presiden
Jokowi saat menerima
Opini WTP atas LKPP
2020 dari Kepala BPK RI
175 LAKIN DJPb 2020
Dengan tetap diraihnya Opini WTP Pemerintah semakin percaya diri untuk terus berupaya secara
optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menggunakan APBN secara efektif untuk
mencapai target pembangunan serta menjadikan bangsa Indonesia lebih bermartabat adil dan
makmur
b Penyaluran Subsidi BungaSubsidi Margin Bagi UMKM Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN)
para pelaku usaha dari sektor riil dalam menjalankan usahanya yang terdampak pandemi COVID-19
Relaksasi berupa subsidi bunga kredit diberikan selama 6 bulan dengan besaran yang disesuaikan
dengan skala usaha UMKM Melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 65PMK052020 tentang
Tata Cara Pemberian Subsidi BungaSubsidi Margin Untuk KreditPembiayaan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pemerintah
sekali lagi hadir dan mengambil langkah cepat dan nyata dalam upaya membuat pelaku UMKM dapat
terus bertahan
Tahun 2020 pemerintah telah mengalokasikan dana subsidi bunga KUR sebesar Rp497 triliun dan
sampai dengan Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp488 triliun yang disalurkan oleh 34 lembaga
Penyalur Sedangkan KUR Supermikro yaitu kredit yang ditujukan kepada pekerja yang terkena PHK dan
ibu rumah tangga produktif telah ditargetkan penyaluran sebesar Rp113 triliun dan telah terealisasi
sebesar Rp769 triliun pada 16 lembaga keuangan Sementara itu Subsidi Bunga Non KUR sampai
dengan Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp384 triliun dari pagu sebesar Rp 305 Triliun
Subsidi Bunga Non KUR ini telah disalurkan oleh 867 Lembaga penyalur yang terdiri atas 4 Bank
Himbara 22 Bank Umum Nasional 19 BPD+ 4 Unit Usaha Syariah 10 Perusahaan Pembiayaan 812 BPR
S Realisasi pencairan Subsidi Bunga Non KUR melalui PT Pegadaian adalah sebesar Rp 422 Miliar
untuk lebih dari 16 juta debitur dan Realisasi pencairan melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM)
sebesar Rp 122 Triliun untuk lebih dari 51 juta debitur dan realisasi sebesar Rp 2539 Miliar melalui 12
koperasi mitra BLU PIP
Sejak Covid-19 melanda di belahan dunia termasuk
Indonesia perekonomian mulai terdampak secara masif
dan signifikan Untuk itu pemerintah berupaya merespon
cepat untuk penyelamatan sekaligus antisipasi dampak
yang lebih besar Salah satu sektor yang paling rentan
terdampak adalah UMKM sehingga pemerintah
mempersiapkan skema dukungan kepada UMKM dalam
bentuk subsidi bunga kredit Subsidi bunga yang diberikan
kepada UMKM merupakan salah satu instrumen kebijakan
dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk
mendukung dari sisi supply side (penawaran) Program ini
merupakan langkah Pemerintah dalam melindungi
mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi
LAKIN DJPb 2020 176
c Menerima kunjungan Delegasi Accountant Generalrsquos Departement Of Malaysia
Modernisasi sistem penerimaan negara adalah mandat yang tidak dapat dinegosiasikan Hal tersebut
disampaikan oleh Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Saiful Islam saat menerima
delegasi study visit dari Accountant Generalrsquos Departement of Malaysia yang ingin belajar dari
pengalaman Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan negara khususnya
tentang sistem penerimaan negara berbasis teknologi di ruangan Treasury Premiere Service Jakarta
(2402) Direktorat Jenderal Perbendaharaan dijadikan lokasi tujuan study visit karena dianggap sudah
dapat mengaplikasikan sistem penerimaan negara secara elektronik dengan baik menggunakan Modul
Penerimaan Negara Generasi ke-3 (MPN G3) ldquoKami ingin belajar dari yang terbaikrdquo ucap Norzairin
Senior Assistant Director Accountant Generalrsquos Departement of Malaysia
Seperti diketahui perjalanan Modul Penerimaan Negara (MPN) telah melalui berbagai tahapan mulai
dari MPN generasi pertama (MPN G1) di tahun 2006 dimana sistem pendapatan pemerintah tersebut
masih dalam tahap manual dan belum terintegrasi MPN G1 selanjutnya digantikan dengan MPN
Generasi ke-2 (MPN G2) di ahun 2015 yang dirancang untuk menjadi sistem terpusat dan terintegrasi
serta akan bekerja dengan baik bersama dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
MPN G2 kini berkembang menjadi MPN Generasi Ke-3 (MPN G3) yang di luncurkan tahun 2019 MPN G3
menawarkan sistem pendapatan pemerintah yang lebih andal kuat dan modern dengan penambahan
saluran pembayaran dari berbagai instrumen
Kepada peserta study visit Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan mengatakan
bahwa reformasi bukanlah hal yang mudah Keberhasilan Indonesia mereformasi sistem manajemen
keuangannya saat ini tidak lepas dari dukungan kuat pemangku kebijakan tim yang berdedikasi dan
profesional kolaborasi dengan para pemangku kepentingan serta manajemen perubahan yang kuat
ldquoReformasi bukanlah pekerjaan mudah ini adalah perjalanan yang panjang dan membutuhkan tujuh
belas tahun bagi kami untuk menjadi seperti sekarang ini Kami telah melewati berbagai tantangan
keengganan bahkan penolakanrdquo ungkap Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
Direktur SiTP saat menerima kunjungan Delegasi Accountant Generalrsquos Departement Of Malaysia
177 LAKIN DJPb 2020
d Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Belanja KL Untuk Pengawalan Pelaksanaan APBN Dan Capaian Output Belanja Prioritas Nasional
Tahun 2020
Sebagai implementasi atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195PMK052018 tentang Monitoring
dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian NegaraLembaga dilaksanakan upaya
pengawalan dan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran melalui penyusunan spending review (SR)
perumusan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran Tahun 2020 reviu pelaksanaan anggaran
dan evaluasi pelaksanaan anggaran Pada Tahun 2020 kegiatan-kegiatan tersebut difokuskan pada
program prioritas nasional yang menjadi perhatian pemerintah dan presiden termasuk untuk
mengawal belanja belanja priotitas KL yang sebagian besar digunakan dalam rangka penanggulangan
pandemi Covid-19
Dalam rangka mendorong peningkatan Value for Money khususnya pada Belanja Pemerintah yang
dilaksanakan oleh KL telah dilaksanakan SR tahun 2020 yang meliputi 2 aspek yaitu review efisiensi
dan review efektivitas Hasil review disampaikan untuk kebutuhan eksternal dan internal DJPb Untuk
eksternal hasil review disampaikan kepada DJA untuk masukan perbaikan penganggaran periode
selanjutnya Untuk keperluan internal DJPb review efisiensi diarahkan untuk (1) Monitoring dan
memastikan pelaksanaan kegiatan dan monitoring penyerapan belanja (2) Penyediaan alokasi belanja
dan kecukupan kas dan (3) Memastikan value for Money Belanja (Kualitas Belanja) Pada SR 2020
aspek efektivitas dilakukan dengan melihat keterkaitan antara realisasi belanja dengan capaian
output belanja untuk menilai apakah belanja Pemerintah disalurkan secara tepat waktu tepat jumlah
dan tepat penerima sehingga dampakmanfaat dari belanja tersebut dapat dirasakan masyarakat secara
optimal
Dalam Spending Review Efektivitas analisis dilakukan tidak hanya dari sisi penyaluran atau
administrasi pengelolaan keuangan namun spesifik berbasis output belanja KL dan mengaitkan
dengan berbagai sasarantarget yang ada selaras dengan concern berbagai pihak untuk mengetahui
bagaimana capaian output dan outcome program pemerintah
Dalam beberapa tahun terakhir DJPb telah secara khusus melihat pentingnya monitoring atas capaian
output dan secara aktif mendorong penataan kembali strukturnomenklatur program kegiatan output
belanja yang lebih mencerminkan realisasi belanja dan mendukung implementasi penganggaran ber-
basis kinerja Concern tersebut pertama kali disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam penyam-
paian hasil SR Efektivitas 2018 dan diangkat kembali pada Rapim BA 015 Kemenkeu di awal tahun 2019
dan Rapim Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di akhir tahun 2019 Sebagai hasilnya Kementerian
Keuangan telah menginisiasi dan menyusun Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)
yang secara masif merubah struktur belanja dalam upaya peningkatan keselarasan perencanaan-
penganggaran dan peningkatan kualitas belanja Selanjutnya dengan implementasi RSPP di tahun 2021
DJPb akan lebih siap dalam mengawal implementasi RSPP menggunakan hasil-hasil review beberapa
tahun terakhir
Dengan semangat koordinasi DJPb telah bersinergi secara intensif dengan DJA untuk menyamakan
perspektif review baik dari sisi obyek jenis dan evaluasi belanja yang dibutuhkan Hal ini dilakukan
dalam rangka mengoptimalkan manfaat hasil review sekaligus meningkatkan sinergi antar tahapan baik
LAKIN DJPb 2020 178
tahapan perencanaan tahapan penganggaran dan tahapan pelaksanaan anggaran Untuk SR Efektivitas
2020 evaluasi dilakukan atas eksekusi belanja selama tahun anggaran berlangsung di tahapan
pelaksanaan anggaran tentunya bermanfaat sebagai feedback untuk perbaikan perencanaan dan
penganggaran periode selanjutnya DJPb menyampaikan hasil Review Efektivitas ini kepada DJA sebagai
salah satu masukan untuk Evaluasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya digunakan dalam mempersiapkan
perumusan Arah Kebijakan Sasaran Tema dan Prioritas Nasional 2021 Sementara itu SR Efisiensi
dilakukan dengan review atas angka kebutuhan ideal belanja KL DJPb menyampaikan hasil Spending
Review atas aspek efektivitas kepada DJA sebagai salah satu masukan untuk kebutuhan tinjau ulang
(review) angka dasar dalam rangka penyusunan pagu indikatif Kementerian NegaraLembaga (KL)
Review Efisiensi dilakukan terhadap 4 kelompok output yaitu output cadangan operasional generik
dan teknis Selanjutnya DJPb menggunakan hasil review efisiensi tersebut untuk mendorong Satker
dalam efisiensi belanjanya
Selain melalui SR dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas belanja (spending better) dan
mewujudkan percepatan pelaksanaan programkegiatan pada tahun 2020 sebelum tahun anggaran
dimulai diterbitkan Surat Menteri Keuangan S-837MK052019 hal Langkah-langkah Strategis
Pelaksanaan Anggaran (LLSPA) KL Tahun Anggaran 2020 Terdapat beberapa poin penting yang menjadi
penekanan dalam langkah-langkah strategis tersebut yaitu (1) Pelaksanaan reviu atas DIPA dan
pengajuan usulan revisi DIPA di awal tahun terutama bagi KL yang mengalami perubahan sehubungan
dengan pembentukan Kabinet Indonesia Maju (2) Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan
(3) Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Dalam rangka memastikan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran
dilaksanakan dan dijalankan KL secara optimal secara periodik dilakukan kegiatan penyusunan Reviu
Pelaksanaan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan melibatkan pihak KL melalui one on
one meeting
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut telah disiapkan tools evaluasi berupa Indikator Kuali-
tas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sesuai PER-4PB2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja KL Sesuai ketentuan tersebut mulai tahun 2020 pengukuran
IKPA telah disempurnakan dan diperluas menjadi 13 indikator dengan menambahkan konfirmasi
capaian output Untuk kemudahan perhitungan IKPA dilakukan dan ditampilkan secara otomatis pada
aplikasi Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Bahkan sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem monev
kinerja anggaran melalui implementasi Single Budget Monitoring System sebagai Single Source Of Truth untuk
monitoring yang juga merupakan salah satu milestone dalam IS RBTK 14 (Integrasi Proses Bisnis
Perencanaan dan Penganggaran) dilakukan proses integrasi data penilaian Indikator Kualitas
Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) melalui melalui pertukaran data (data
interchange) antara aplikasi OMSPAN DJPb dan SMART DJA
Di tengah Tahun 2020 saat situasi pandemi Covid-19 mulai hadir diterbitkan beberapa kebijakan
pelaksanaan anggaran sebagai respon dalam rangka membantu pelaksanaan penanganan pandemi
Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) Beberapa kebijakan yang diterbitkan
tersebut bersifat relaksasi terhadap mekanisme pelaksanaan anggaran dan pembayaran yang berlaku
secara umum dan diharapkan dapat mengakselerasi pelaksanaan anggaran seperti
179 LAKIN DJPb 2020
1 Simplifikasi mekanismeproses pelaksanaan komitmen dan alokasi belanja berupa kebijakan yang
mengatur bahwa dalam rangka PC-PEN PAKPA dapat melakukan perikatan walaupun dana tidak
tersediacukup tersedia dalam DIPA
2 Simplifikasi mekanismeproses pelaksanaan pembayaran APBN berupa kebijakan yang mengatur
bahwa (1) pembayaran dapat dilakukan sebelum barangjasa diterima setelah rekanan menyam-
paikan jaminan (2) mekanisme pembayaran dapat dilakukan dengan mekanisme LS atau TUP (3)
relaksasi pembayaran TUP untuk keperluan operasional dan Nonoperasional serta dapat
dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan kontraktual
3 Kemudahan penyampaian SPM ke KPPN untuk percepatan pencairan dana berupa penyampaian
SPM secara elektronik melalui e-SPM serta pengaturan batas dan persyaratan penyampaian spm
yang lebih longgar
Bahkan untuk mengawal pelaksanaan program PC-PEN secara lebih optimal maka pelaksanaan
kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran (Monev PA) KL dilakukan secara lebih intensif
melalui
1 Pemantauan secara harianregular melalui koordinasi dengan KL pengelola belanja PEN
2 Penyusunan laporan rutin progress pelaksanaan belanja PEN dan penanganan Covid (2 kali per
minggu)
3 Melakukan one-on-one meeting dengan KL (EPA) secara bulanan dalam rangka mendorong
akselerasi belanja dan debottlenecking pelaksanaan belanja PEN Sejak Agustus 2020 bahkan EPA
dilakukan secara bulanan
4 Melakukan survey atas pelaksanaan program PEN seperti (i) Survei bansos Program Keluarga
Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta (ii) Survei insentif tenaga Kesehatan
Melalui sarana monev PA KL tersebut di atas dibahas capaian kinerja pelaksanaan anggaran yang
diukur dengan menggunakan IKPA isu-isu strategis pelaksanaan anggaran tantanganpermasalahan
teknis yang teridentifikasi dan dihadapi KL dalam rangka pelaksanaan programkegiatan maupun
optimalisasi penyerapan anggaran serta pencapaian target outputnya
Berbagai upaya yang dilakukan sepanjang tahun 2020 memberikan hasil yang positif terhadap kualitas
pelaksanaan anggaran belanja KL Meskipun di tahun 2020 dihadapi berbagai ketidakpastian akibat
pandemi Covid-19 yang berakibat pada pembatasan sosial yang menghambat berbagai kegiatan
keterbatasan resource dan perubahan alokasi keuangan yang menyertainya realisasi belanja dan
capaian output KL tetap dapat tercapai dengan cukup baik Hal tersebut turut berkontribusi pada
upaya menahan laju penurunan pertumbuhan ekonomi serta percepatan pemulihan ekonomi sebagai
dampak pandemi Covid-19
LAKIN DJPb 2020 180
Halaman ini sengaja dikosongkan
LAKIN DJPb 2020
LAKIN DJPb 2020
A Tindak Lanjut atas Evaluasi APIP
B Revitalisasi Manajemen Kinerja DJPb
183 LAKIN DJPb 2020
Implementasi SAKIP DJPb pada tahun-tahun sebelumnya telah dievaluasi setiap tahunnya oleh
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil
Evaluasi Implementasi SAKIP Di dalam laporan tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang perlu
ditindaklanjuti DJPb dalam rangka melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas dalam
implementasi SAKIP di Lingkungan DJPb Beberapa rekomendasi Itjen atas implementasi SAKIP DJPb
tahun 2019 dan tindak lanjutnya adalah sebagai berikut
1 Menyusun mekanisme untuk mengidentifikasi pejabat yang berprestasi dengan memenuhi target
kinerja dan yang tidak mencapai target kinerja Atas pejabat yang tidak mencapai target kinerja agar
dapat diusulkan untuk mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian
khususnya yang terkait dengan pencapaian target kinerjanya
Melalui ND-3730PB12020 DJPb telah menyampaikan masukan atas rancangan Surat Edaran
mengenai Pelaksanaan Pembinaan Kinerja di lingkungan kementerian Keuangan kepada Biro SDM
Setjen
Pada point penjelasan atas Sasaran Bimbingan Kinerja dan Konseling Kinerja ditujukan
kepada pegawai Kementerian Keuangan yang memiliki Target Kinerja DJPb memberikan
masukan agar sasaran bimbingan kinerja dan konseling kinerja agar lebih spesifik karena tidak
semua pegawai memerlukan konseling kinerja Misalnya spesifik diutamakan terhadap para
pegawai yang memiliki kinerja kurang optimal (tidak mencapai target atau Nilai Perilaku rendah)
Untuk mendapatkan sasaran yang lebih spesifik sebagaimana tersebut di atas perlu
ditambahkan ketentuan terkait mekanisme bagi unit kerja untuk melakukan identifikasi status
kinerja para pegawai (berprestasi atau kinerja kurang optimal atau lainnya)
Usulan pengadaan mekanisme dimaksud mengingat Keputusan Menteri Keuangan 590
KMK012016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan SE
tersebut disusun oleh Setjen untuk menyempurnakan pengaturan e-performance amp modul
Dialog Kinerja Individu (DKI) yang menginduk ke HRIS yang seharusnya diatur terpusat untuk
Kemenkeu
Adapun berdasarkan informasi Biro SDM Setjen SE dimaksud saat ini dalam proses penetapan
Untuk DJPb sendiri telah diupayakan penyampaian panduan langkah-langkah peningkatan kualitas
pengelolaan kinerja melalui ND-2036PB12020 yang di antaranya (prinsip SFO No 4 Kondisi No 6)
dengan action plan
1) Penugasan pengembangan kompetensi melalui bimtek atau diklat didasarkan antara lain pada
analisis kebutuhan diklat dan pencapaian kinerja pegawai
2) Melakukan peningkatan kompetensi dasar terhadap pegawai yang kualitasnya masih kurang
2 Terus berupaya melakukan upaya inovasi dan reformasi untuk dapat mencapai peningkatan IKU
melebih 110 dari IKU tahun sebelumnya
Dalam hal ini DJPb telah menyusun langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja Ditjen
Perbendaharaan tahun 2020
LAKIN DJPb 2020 184
Selanjutnya dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja pada seluruh unit lingkup Ditjen
Perbendaharaan telah diminta kepada seluruh pimpinan unit lingkup DJPb untuk melaksanakan
langkah-langkah sebagai berikut
a Memimpin secara aktif dalam merumuskan eksekusi dan monitoring strategikinerja di unit kerja
masing-masing
b Meningkatkan intensitas dan inovasi proses internalisasi visi Misi peta strategi IKU inisiatif
startegis dan nilai-nilai organisasi kepada internal seluruh pegawai maupun pihak eksternal
c Memonitor dan mengevaluasi secara rutin progress implementasi langkah-langkah peningkatan
kualitas pengelolaan kinerja di unit kerja masing-masing
Selain itu dalam rangka meningkatkan kualitas capaian IKU setiap periode laporan telah diterbitkan
panduan kepada seluruh unit secara triwulan berupa Nota Dinas perihal Pengelolaan Kinerja Periode
Triwulan berkenaan
3 Menyusun rencana launching dan penerapan aplikasi INTENSE Dalam hal kebijakan WFH dan kondisi
pandemi covid-19 masih berlanjut seyogyanya DJPb dapat mengkonsepkan kegiatan launching secara
virtual
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan
DJPb telah diimplementasikan Aplikasi Integrated Treasury Performance System Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (Aplikasi Intense DJPb)
Aplikasi tersebut dibangun dengan tujuan untuk mengelola data pengelolaan kinerja yang memiliki
keterkaitan secara berjenjang antar level unit sehingga terbentuk data konsolidasi perhitungan Nilai
Kinerja Organisasi secara akurat dan otomatis sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri
Keuangan nomor 467MK12014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan
Aplikasi (INTENSE) DJPb ini di launching pada bulan Agustus 2020 sebagaimana ND Sekretaris Ditjen
Perbendaharaan Nomor ND-2375PB12020 tgl 5 Agustus 2020 hal Pelaksanaan Implementasi
Aplikasi Integrated Treasury Performance System (INTENSE) DJPb
4 Menyusun mekanisme monitoring target kinerja bagi eselon III dan IV serta mendokumentasikan hasil
monitoring dan tindak lanjutnya
Dalam rangka menunjang pencapaian target kinerja dan meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja di
lingkungan DJPb telah disusun mekanisme monitoring target kinerja untuk Kemenkeu-Three sd
Four Mekanisme monitoring target kinerja bagi eselon III dan IV telah disampaikan seluruh unit DJPb
melalui Nota Dinas Sekretaris Nomor ND-3915PB12020
Hal tersebut sejalan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467KMK012014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan
Kementerian Keuangan termasuk DJPb melaksanakan monitoring atas kemajuan capaian kinerja
secara triwulanan
185 LAKIN DJPb 2020
5 Menyusun mekanisme reviu IKU secara internal yang sekurangnya mengatur tentang periode
pelaksanaan reviu PIC terkait dan proses dokumentasi hasil reviu
Dalam rangka meningkatkan kualitas IKU khususnya tahun 2021 telah disampaikan mekanisme reviu
IKU Kantor Pusat DJPb dan Kantor Vertikal DJPb untuk menunjang pencapaian target kinerja dan
meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJPb
Hal tersebut sejalan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467KMK012014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan
Kementerian Keuangan termasuk DJPb melaksanakan monitoring atas kemajuan capaian kinerja
secara triwulanan
6 Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemenkeu untuk membahas action
plan dalam rangka menyelaraskan struktur dan timeline proses penganggaran dengan penyusunan
kinerja
Sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467KMK12014 tentang Pengelolaan Kinerja di
Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa untuk mengaktualkan sasaran strategis organisasi
diperlukan adanya continuously improvement terhadap penyusunan kontrak kinerja melalui
penyempurnaan Kontrak Kinerja
Dengan demikian Kontrak Kinerja lingkup DJPb setiap tahun perlu dilakukan penyesuaian agar lebih
adaptif terhadap perkembangan proses bisnis dan isu-isu strategis organisasi DJPb yang akan
diimplementasikan pada tahun berkenaan
Dalam rangka menselaraskan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen rencana kinerja tahunan
dapat diidentifikasi dengan kegiatan dan anggaran DJPb telah menyusun draft Kontrak Kinerja
Kemenkeu-One DJPb berdasarkan hasil masukan dari unit eselon II lingkup DJPb serta mengacu
pada dokumen Renstra Kemenkeu tahun 2020-2024 Renstra DJPb tahun 2020-2024 dan hasil
pembahasan draft Kontrak Kinerja Kemenkeu-Wide maupun Renja DJPb Tahun 2021
Selanjutnya terkait penyelarasan timeline proses penganggaran dan penyusunan Kontrak Kinerja
telah disampaikan kepada Biro Cankeu Setjen Kemenkeu melalui Nota Dinas Setditjen nomor ND-
3877PB12020 hal Penyampaian Draft Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJPb Tahun 2021
Selain itu koordinasi dengan Biro Cankeu Setjen dilakukan melalui pembahasan dalam rapat-rapat
terkait pembahasan refinement Kontrak Kinerja 2021 termasuk di antaranya membahas keselarasan
Kontrak Kinerja Renstra dan Renja yang melibatkan seluruh unit Eselon I lingkup Kemenkeu
7 Mengidentifikasi seluruh SS dan IKU pada tahun (Y) yang digunakan sebagai referensi penyusunan
Renja tahun (Y+1) dan memastikan bahwa atas SS atau IKU dimaksud telah dapat dikaitkan dengan
Renja
a Dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA-KL satker-satker lingkup DJPb telah mengacu pada
Sasaran Strategis dan IKU pada Renstra serta dari awal sudah melibatkan pengelola kinerja dan
pengelola keuangan
b Penyampaian Renja sesuai Pagu Alokasi Anggaran disampaikan kepada pengelola kinerja sebagai
bahan rujukan untuk penyusunan perjanjian kinerja dan refinement IKU
LAKIN DJPb 2020 186
c Ikut serta dalam melakukan refinement IKU dengan pengelola kinerja
8 Melakukan upaya inovasi dan reformasi serta upaya pembentukan zona bebas korupsi dan
meningkatkan inisiatif pencegahanpemberantasan korupsi untuk menciptakan kondisi bebas korupsi
di lingkungan DJPb yang diakui masyarakat
Dalam hal ini telah terdapat upaya DJPb yang terbukti atau diakui dalam inisiatif pemberantasan
korupsi pada lingkungan kerja DJPb yang ditunjukkan pada capaian unsur antikorupsi dalam Survei
Penilaian Integritas (SPI) yang mengalami kenaikan terus selama 3 tahun (dari indeks 7622 pada
tahun 2017 9051 pada tahun 2018 dan 9661 pada tahun 2019)
Survei Penilaian Integritas (SPI) dilakukan oleh Itjen bekerja sama dengan UKI dalam rangka
mengukur budaya integritas unit di lingkungan Kemenkeu menggunakan metodologi SPI yang
diadopsi dari Integrity Assessment KPK Melalui penilaian integritas dari pihak eksternal dan internal
didapatkan gambaran objektif dan terukur mengenai integritas organisasi di lingkungan Kemenkeu
yang dapat memberikan feedback perbaikan dalam penguatan budaya integritas yang lebih terarah
dan komprehensif
Selain itu salah satu terobosaninovasi DJPb dalam rangka memperkokoh integritas seluruh pegawai
sebagai pengembangan lebih lanjut pembangunan zona integritas dan menjabarkan nilai integritas
sesuai amanat dari nilai-nilai Kementerian Keuangan serta pencapaian Roadmap SDM 2019-2030
maka DJPb telah mengembangkan Integrity Framework (Kerangka Penguatan Integritas) Integrity
framework merupakan quickwins DJPb 2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-30PB2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Kerangka Penguatan
Integritas Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Tujuan kerangka penguatan integritas DJPb yaitu
a Pedoman bagi seluruh pejabat pegawai dan para pemangku kepentingan dalam menjalankan
tugas dan fungsinya agar terhindar dari korupsi dan pelanggaran integritas lainnya
b Memberikan arah dan panduan bagi organisasi dalam mengimplementasikan gerakan antikorupsi
di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
c Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan kebijakan yang memenuhi prinsip keadilan
dan berdasarkan kepentingan organisasi
d Membangun kesadaran dan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam upaya penguatan
integritas serta menjadikan integritas sebagai pedoman hidup
e Menciptakan budaya organisasi yang sehat yang menjunjung tinggi profesionalisme integritas dan
sesuai kode etik yang telah ditetapkan
f Mewujudkan penyelenggaraan birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme
Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Perbendaharaan bahwa Direktorat
Jenderal Perbendaharaan zero tolerance terhadap korupsi dan pelanggaran integritas lainnya
187 LAKIN DJPb 2020
Sebagaimana amanat Menteri Keuangan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467KMK012014
tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa seluruh unit eselon I di
lingkungan Kementerian Keuangan perlu mendorong peningkatan implementasi pengelolaan kinerja
secara berkelanjutan Sebagai salah satu langkah untuk mendorong komitmen pimpinan unit dan seluruh
pegawai terhadap peningkatan kualitas pengelolaan kinerja serta bentuk apresiasi atas kontribusi
peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJPb Manajer Kinerja Organisasi DJPb
melaksanakan penilaian terhadap implementasi pengelolaan kinerja di masing-masing unit kerja di
lingkungan DJPb
Penilaian implementasi pengelolaan kinerja tersebut difokuskan terhadap hasil capaian kinerja yang
telah direalisasikan serta pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja berlandaskan
Strategy Focused Organization (SFO) Penilaian tersebut dilaksanakan terhadap 2 (dua) parameter
sebagai berikut
1 Nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja (bobot 70)
dengan rincian sebagai berikut
a Pemenuhan pelaksanaan prinsip SFO (bobot 70) yang terdiri atas pemenuhan prinsip I (30)
prinsip II (10) prinsip III (10) prinsip IV (25) dan prinsip V (25)
b Pemenuhan dokumen pendukung (bobot 5)
c Prestasi unit kerja (bobot 5)
d Kualitas laporan capaian IKU (bobot 15)
e Kualitas penyajian laporan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja (bobot 5)
2 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2019 (bobot 30)
Nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dinilai berdasarkan 17
(tujuh belas) action plan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja yaitu
1 Menyusun strategi organisasi berdasarkan tools STEP SWOT dan TOWS
Unsur ini dinilai dalam rangka mendorong komitmen pimpinan untuk memimpin dan menginisiasi
secara langsung penyusunanidentifikasi strategi organisasi dalam rangka mencapai visi misi dan
tujuan organisasi Kriteria pemenuhan action plan tersebut dalah sebagai berikut
Tabel 4B1 Kriteria Penilaian Unsur Pertama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
NILAI KRITERIA
100 Telah disusun strategi organisasi serta memenuhi kriteria berdasarkan tools STEP SWOT dan TOWS
80 Telah disusun strategi organisasi tetapi yang memenuhi kriteria hanya berdasarkan tools STEP dan SWOT
60 Telah disusun strategi organisasi tetapi yang memenuhi kriteria hanya berdasarkan tools STEP
40 Telah disusun strategi organisasi tetapi belum memenuhi kriteria berdasarkan tools STEP SWOT dan TOWS
0 Belum disusun strategi organisasi
LAKIN DJPb 2020 188
2 Melaksanakan dan menghadiri rapat untuk membahas Peta Strategi IKU Inisiatif Strategis
Penetapan target dan Manual IKU-nya
Unsur ini dinilai dalam rangka mendorong komitmen pimpinan terhadap pengelolaan kinerja di
masing-masing unit salah satunya dengan kehadiran kepala kantor dalam memimpin rapat untuk
membahas draft template Peta Strategi IKU Manual IKU perumusan Inisiatif Strategis yang memadai
di masing-masing unit Kriteria pemenuhan action plan tersebut adalah sebagai berikut
Tabel 4B2 Kriteria Penilaian Unsur Kedua Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
3 Melaksanakan dan menghadiri DKO secara rutin untuk membahas isu-isu strategis organisasi dan
mengevaluasi capaian IKU proyeksi capaian dan merumuskan langkah tindak lanjutnya
Action plan ini dalam rangka mendorong komitmen pimpinan terhadap pengelolaan kinerja di masing-
masing unit salah satunya melalui kehadiran kepala kantor untuk memimpin DKO monitoring dan
evaluasi capaian IKU secara periodik serta langkah-langkah yang harus dilaksanakan pada periode
mendatang dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target IKU
Sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 590KMK012016 tentang Pedoman Dialog Kinerja
di Lingkungan Kementerian Keuangan dokumen kelengkapan Dialog Kinerja Organisasi adalah
sebagai berikut
a Kerangka Acuan Dialog Kinerja (KADK)
b efektivitas waktu Dialog Kinerja
c Kuesioner umpan balik pelaksanaan Dialog Kinerja
d Risalah Rapat (Notula) Dialog Kinerja
e Matriks Tindak Lanjut Dialog Kinerja
Tabel 4b3 Kriteria Penilaian Unsur Ketiga Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
NILAI KRITERIA
100 Telah dilaksanakan rapat pembahasan dan dihadiri oleh kepala kantor Rapat tersebut telah didukung dokumentasi secara memadai yaitu nota dinasundangan daftar hadir notulen dan dokumentasi foto
75 Telah dilaksanakan rapat pembahasan dan dihadiri oleh kepala kantor tetapi rapat tersebut tidak didukung dokumentasi secara memadai
50 Telah dilaksanakan rapat pembahasan tetapi tidak dihadiri oleh kepala kantor Rapat tersebut telah didukung dokumentasi secara memadai
25 Telah dilaksanakan rapat pembahasan tetapi tidak dihadiri oleh kepala kantor serta tidak didukung dokumentasi secara memadai
0 Rapat pembahasan tidak dilaksanakan
NILAI KRITERIA
100
Telah dilaksanakan DKO secara rutin minimal satu bulan sekali dan selalu dihadiri oleh kepala kantor DKO tersebut selalu didukung dokumentasi secara memadai yaitu nota dinasundangan daftar hadir dokumen kelengkapan DKO sebagaimana 590KMK012016 dan dokumentasi foto
90 Telah dilaksanakan DKO secara rutin minimal satu bulan sekali dan selalu dihadiri oleh kepala kantor Namun DKO tersebut tidak selalu didukung dokumentasi secara memadai
80 Telah dilaksanakan DKO secara rutin minimal satu bulan sekali namun tidak selalu dihadiri oleh kepala kantor DKO tersebut selalu didukung dokumentasi secara memadai
70 Telah dilaksanakan DKO secara rutin minimal satu bulan sekali namun tidak selalu dihadiri oleh kepala kantor dan tidak selalu didukung dokumentasi secara memadai
60 Telah dilaksanakan DKO secara Triwulanan dan selalu dihadiri oleh kepala kantor DKO tersebut selalu didukung dokumentasi secara memadai
50 Telah dilaksanakan DKO secara Triwulanan dan selalu dihadiri oleh kepala kantor Namun DKO tersebut tidak selalu didukung dokumentasi secara memadai
40 Telah dilaksanakan DKO secara Triwulanan namun tidak selalu dihadiri oleh kepala kantor DKO tersebut selalu didukung dokumentasi secara memadai
189 LAKIN DJPb 2020
4 Memberikan pemahaman terhadap strategi organisasi
Unsur ini dinilai dalam rangka mendorong komitmen pimpinan terhadap pengelolaan kinerja di
masing-masing unit melalui keterlibatan langsung dalam menginternalisasi dan memberikan
pemahaman Visi Misi Peta Strategi dan IKU kepada seluruh pegawai dan stakeholders
Kegiatan pemberian pemahaman strategi organisasi dimaksud dapat dilaksanakan dalam berbagai
bentuk yaitu GKMCoffee MorningCapacity BuildingSosialisasi baik kepada pihak internal maupun
eksternal Kriteria pemenuhan action plan tersebut adalah sebagai berikut
Tabel 4B4 Kriteria Penilaian Unsur Keempat Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
5 Penyusunan Inisiatif Strategis
Dalam rangka mendukung capaian target IKU yang telah ditetapkan khususnya terhadap IKU yang
pencapaiannya memerlukan extra effort maka dalam Kontrak Kinerja Pemilik Peta Strategi perlu
dicantumkan suatu Inisiatif Strategi Inisiatif Strategi yang disusun harus memenuhi kriteria antara
lain merupakan terobosan yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian strategi organisasi
dan periode waktu penyelesaian yang spesifik
plan ini dinilai dengan mengukur kesesuaian penyusunan Inisiatif Strategis berdasarkan kriteria
dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467KMK012014 tentang Pengelolaan Kinerja di
Lingkungan Kementerian Keuangan Kriteria pemenuhan action plan tersebut adalah sebagai berikut
Tabel 4B5 Kriteria Penilaian Unsur Kelima Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
NILAI KRITERIA
100 Pimpinan telah melaksanakan internalisasisosialisasi strategi organisasi kepada seluruh pegawai dan kepada stakeholders dan dibuktikan dengan Undangan Daftar Hadir Notulensi dan Foto Kegiatan
75 Pimpinan telah melaksanakan internalisasisosialisasi strategi organisasi kepada stakeholders tetapi tidak dilaksanakan kepada para pegawai Dibuktikan dengan Undangan Daftar Hadir Notulensi dan Foto Kegiatan
50 Pimpinan telah melaksanakan internalisasisosialisasi strategi organisasi kepada para pegawai tetapi tidak dilaksanakan kepada para stakeholders Dibuktikan dengan Undangan Daftar Hadir Notulensi dan Foto Kegiatan
0 Tidak pernah dilakukan internalisasisosialsasi strategi organisasi kepada seluruh pegawai maupun kepada stakeholders
NILAI KRITERIA
100 Jika telah menyusun Inisiatif Strategis dan memenuhi kriteria penyusunan Inisiatif Strategis
75 Jika telah menyusun Inisiatif Strategis tetapi hanya sebagian yang memenuhi kriteria penyusunan Inisiatif Strategis
50 Jika telah menyusun Inisiatif Strategis tetapi Inisiatif Strategis yang disusun tidak memenuhi kriteria penyusunan Inisiatif Strategis
0 Tidak menyusun Inisiatif Strategis
NILAI KRITERIA
30 Telah dilaksanakan DKO secara Triwulanan namun tidak selalu dihadiri oleh kepala kantor dan tidak selalu didukung dokumentasi secara memadai
20 Telah dilaksanakan DKO namun tidak secara rutin minimal Triwulanan DKO tersebut selalu didukung dokumentasi secara memadai
10 Telah dilaksanakan DKO namun tidak secara rutin minimal Triwulanan dan tidak selalu didukung dokumentasi secara memadai
0 Tidak pernah dilaksanakan DKO
LAKIN DJPb 2020 190
6 Melakukan evaluasi terhadap pelayanan unit pendukung (Bagian UmumSubbag Umum) melalui survei
kepuasan pegawai
Dalam rangka menyelaraskan strategi antara unit teknis dan unit pendukung perlu dilakukan
evaluasi pelayanan unit pendukung melalui survei kepuasan pegawai Pelaksanaan evaluasi
dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner yang mengacu pada Kepdirjen Perbendaharaan tentang
Pedoman Pembinaan dan Supervisi KPPN
Action plan ini dinilai berdasarkan pelaksanaan survei terhadap seluruh pegawai di masing-masing
unit Kriteria pemenuhan action plan tersebut adalah sebagai berikut
Tabel 4B6 Kriteria Penilaian Unsur Keenam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
7 Memberikan apresiasi terhadap pencapaian target IKU
Action plan ini menilai inisiatif yang telah dilaksanakan oleh unit dalam memberikan apresiasi terhadap
para pegawai dengan pencapaian IKU yang optimal Bentuk apresiasi dapat berupa kebijakan yang
bersifat financial maupun non-financial yaitu
a Pemilihan program ldquothe best employeerdquo yang salah satu kriterianya berdasarkan NKPNPKP
b Nota Dinas apresiasi kepada pejabatpegawai yang mencapai target IKU atau melaksanakan Inisiatif
Strategis sesuai target
Kriteria pemenuhan action plan tersebut adalah sebagai berikut
Tabel 4B7 Kriteria Penilaian Unsur Ketujuh Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
8 Internalisasi Visi Misi Peta Strategi IKU Unit dan pengelolaan kinerja kepada pegawai melalui
berbagai media
Action plan ini dinilai berdasarkan pelaksanaan internalisasi strategi organisasi dan pengelolaan kinerja
kepada seluruh pegawai dalam berbagai media yaitu
a Banner poster atau pamflet Visi Misi Peta Strategi IKU pemilik peta strategi dan pedoman
pengelolaan kinerja dipasang di tempat strategis
b Booklet atau leaflet Visi Misi Peta Strategi IKU pemilik peta strategi dan pedoman pengelolaan
kinerja dibagikan kepada seluruh pegawai
c Materi Visi Misi Peta Strategi IKU pemilik peta strategi dan pedoman pengelolaan kinerja
ditayangkan pada website Kanwil DJPbKPPN
NILAI KRITERIA
100 Jika terdapat Nota Dinas apresiasi serta program the best employee dilaksanakan secara triwulanan
85 Jika terdapat Nota Dinas apresiasi serta program the best employee dilaksanakan secara semesteran atau hanya dilaksanakan program the best employee secara triwulanan
65 Jika terdapat Nota Dinas apresiasi serta program the best employee dilaksanakan secara tahunan atau hanya dilaksanakan program the best employee secara semesteran
45 Jika hanya dilaksanakan program the best employee secara tahunan 25 Jika hanya dilaksanakan Nota Dinas apresiasi 0 Tidak dilaksanakan
NILAI KRITERIA
100 Telah dilaksanakan survei kepuasan pegawai dan disertai bukti-bukti pendukung (rekapitulasi hasil surveipenjelasan hasil surveilembar pengisian survei)
50 Survei kepuasan pegawai dilaporkan telah dilaksanakan namun tidak disertai bukti-bukti pendukung
0 Tidak dilaksanakan
191 LAKIN DJPb 2020
Kriteria pemenuhan action plan tersebut adalah sebagai berikut
Tabel 4B8 Kriteria Penilaian Unsur Kedelapan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
9 Penyelenggaraan bimbingan teknis peningkatan kompetensi dasar kepada para pegawai
Action plan ini dinilai berdasarkan pelaksanaan bimbingan teknisGKM secara intensif kepada para
pegawai khususnya kepada pegawai yang kualitasnya masih perlu ditingkatkan Adapun tema materi
bimbingan teknisGKM dapat berupa
a BimtekGKM terkait materi Ms Word Ms Excel Ms Powerpoint pengetahuan dasar perbendaharaan
b Practical training kompetensi dasar antar pegawai dalam satu seksi atau lintas seksi
Kriteria pemenuhan action plan tersebut adalah sebagai berikut
Tabel 4B9 Kriteria Penilaian Unsur Kesembilan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
10 Tingkat partisipasi para pegawai dalam mengunggah dokumen pengelolaan kinerja pada Aplikasi
Fitur Upload Dokumen Pengelolaan Kinerja
Action Plan ini bertujuan untuk mengukur compliance para pegawai pada satu unit kerja dalam
mengunggah dokumen pengelolaan kinerja pada Aplikasi Fitur Upload Dokumen Pengelolaan Kinerja
Kriteria penilaian action Plan ini dinilai berdasarkan persentase jumlah pegawai yang ikut
berpartisipasi dalam mengunggah dokumen pengelolaan kinerja pada satu unit kerja Semakin
banyak jumlah pegawai yang mengunggah dokumen pengelolaan kinerja pada Aplikasi Fitur Upload
Dokumen Pengelolaan Kinerja maka nilai pada action Plan ini akan semakin tinggi
Misalnya 81 dari seluruh pegawai pada unit kerja tersebut telah mengunggah dokumen
pengelolaan kinerja pada Aplikasi Fitur Upload Dokumen Pengelolaan Kinerja maka nilai pada action
Plan ini untuk unit tersebut adalah sebesar 81
11 Reviu Renstra
Action Plan ini dinilai berdasarkan compliance masing-masing unit kerja dalam menyusun reviu Renstra
Tahun 2015-2019
NILAI KRITERIA
100 Jika visi misi peta strategi IKU pemilik peta strategi dan pedoman pengelolaan kinerja diinternalisasikan kepada para pegawai melalui berbagai bentuk media di atas
75 ika visi misi peta strategi IKU pemilik peta strategi dan pedoman pengelolaan kinerja diinternalisasikan hanya melalui 2 dari 3 media di atas
50 Jika visi misi peta strategi IKU pemilik peta strategi dan pedoman pengelolaan kinerja diinternalisasikan hanya melalui salah satu media di atas
0 Tidak dilaksanakan internalisasi
NILAI KRITERIA
100 Jika telah dilaksanakan bimbingan teknisGKMpractical training peningkatan kompetensi dasar kepada para pegawai lebih dari 1 (satu) kali dan dibuktikan dengan Undangan Daftar Hadir notulenlaporan kegiatan dan Foto Kegiatan
75 Jika telah dilaksanakan bimbingan teknisGKMpractical training peningkatan kompetensi dasar kepada para pegawai 1 (satu) kali dan dibuktikan dengan Undangan Daftar Hadir notulenlaporan kegiatan dan Foto Kegiatan
0 Tidak dilaksanakan bimbingan teknisGKMpractical training
LAKIN DJPb 2020 192
Kriteria pemenuhan action plan tersebut adalah sebagai berikut
Tabel 4B10 Kriteria Penilaian Unsur Kesebelas Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
12 Pembinaan kepada KPPN dalam Pengelolaan Kinerja (Khusus Kanwil)
Action Plan ini dinilai berdasarkan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh pengelola kinerja
Kanwil terhadap pengelolaan kinerja KPPN di wilayah kerjanya Kegiatan pembinaan Kanwil terhadap
pengelolaan kinerja KPPN diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut
a Melakukan evaluasi atas pengelolaan kinerja pada KPPN
b Melakukan sosialisasiasistensi kepada KPPN baik secara on the spot di KPPN maupun dengan
mengundang pengelola kinerja KPPN ke Kanwil
c Menyebarkan kuesioner survei evaluasi pembinaan Kanwil ke KPPN
Kriteria pemenuhan action Plan tersebut adalah sebagai berikut
Tabel 4B11 Kriteria Penilaian Unsur Kedua Belas Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
13 Tingkat Partisipasi
Kategori ini dinilai berdasarkan peran serta setiap unit lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan
dalam peningkatan kualitas pengelolaan kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan berupa
a Memberi masukan secara tertulis atas reviu draft Peta Strategi IKU target IKU dan manual IKU pada
saat refinement Kontrak Kinerja
b Menyampaikan usulan IKU tambahan beserta manual IKUnya
c Memberi usulan perbaikan konstruktif secara tertulis pada saat pelaksanaan pengelolaan kinerja
misalnya tanggapan atas evaluasi pelaksanaan IKU tahun 2020
Kriteria pemenuhan action plan tersebut adalah sebagai berikut
Tabel 4B12 Kriteria Penilaian Unsur Ketiga Belas Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
NILAI KRITERIA
100 Jika telah disusun reviu Renstra Tahun 2015-2019 0 Jika reviu Renstra Tahun 2015-2019 tidak disusun
NILAI KRITERIA
100 Jika menyampaikan surat masukan konstruktif secara tertulis lebih dari 2 (dua) kali dalam setahun serta menyampaikan usulan IKU tambahan
90 Jika menyampaikan surat masukan konstruktif secara tertulis 2 (dua) kali dalam setahun serta menyampaikan usulan IKU tambahan
80 Jika menyampaikan surat masukan konstruktif secara tertulis lebih dari 2 (dua) kali dalam setahun namun tidak menyampaikan usulan IKU tambahan
70 Jika menyampaikan surat masukan konstruktif secara tertulis 1 (satu) kali dalam setahun serta menyampaikan usulan IKU tambahan
NILAI KRITERIA
100 Jika seluruh kegiatan pembinaan pengelolaan kinerja KPPN sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan
90 Jika pembinaan pengelolaan kinerja kepada KPPN dilakukan dalam bentuk sosialisasiasistensi dan dalam bentuk evaluasi
80 Jika pembinaan pengelolaan kinerja kepada KPPN dilakukan dalam bentuk evaluasi serta penyebaran kuesioner survei ke KPPN
70 Jika pembinaan pengelolaan kinerja kepada KPPN dilakukan dalam bentuk sosialisasiasistensi serta penyebaran kuesioner survei ke KPPN
60 Jika pembinaan pengelolaan kinerja kepada KPPN hanya dilakukan dalam bentuk evaluasi
50 Jika pembinaan pengelolaan kinerja kepada KPPN hanya dilakukan dalam bentuk sosialisasiasistensi serta penyebaran kuesioner survei ke KPPN
0 Tidak dilaksanakan pembinaan pengelolaan kinerja KPPN
193 LAKIN DJPb 2020
14 Pemenuhan Dokumen Pendukung Pengelolaan Kinerja
Dokumen pendukung terdiri dari dokumen perencanaan strategis dokumen perencanaan kegiatan
dokumen eksekusi strategi dan dokumen tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
Action Plan ini dinilai berdasarkan pemenuhan dokumen pendukung pengelolaan kinerja sebagai
berikut
a Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) beserta bukti dukung rapat pembahasan (undangan
rapat absensi notulen rapat)
b Dokumen RKAKLPOK beserta bukti dukung rapat pembahasan (undangan rapat absensi notulen
rapat)
c Dokumen kalender kegiatan
d Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan
e Matriks Tindak Lanjut (MTL)
Kriteria pemenuhan action plan tersebut adalah sebagai berikut
Tabel 4B13 Kriteria Penilaian Unsur Keempat Belas Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
15 Prestasi unit kerja
Kriteria pemenuhan action plan tersebut adalah sebagai berikut
Tabel 4B14 Kriteria Penilaian Unsur Kelima Belas Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
16 Kualitas Laporan Capaian IKU
Kriteria ini menilai kualitas laporan capaian IKU yang telah disampaikan secara triwulanan
Kualitas laporan capaian IKU diukur berdasarkan kesesuaian laporan dengan format IIAA (Issues
Implication Accountability Action Plan)
NILAI KRITERIA
100 Jika unit kerja tersebut mendapatkan lebih dari 2 penghargaan setingkat unit eselon I DJPb atau mendapatkan minimal 1 penghargaan setingkat kementerian
80 Jika unit kerja tersebut mendapatkan 2 penghargaan setingkat unit eselon I DJPb
60 Jika unit kerja tersebut mendapatkan 1 penghargaan setingkat unit eselon I DJPb
0 Jika unit kerja tersebut tidak mendapat penghargaan setingkat unit eselon I atau setingkat kementerian
NILAI KRITERIA
60 Jika menyampaikan surat masukan konstruktif secara tertulis 2 (dua) kali dalam setahun dan tidak menyampaikan usulan IKU tambahan atau Tidak pernah menyampaikan surat masukan secara tertulis namun menyampaikan usulan IKU tambahan
50 Jika menyampaikan surat masukan konstruktif secara tertulis 1 (satu) kali dalam setahun
0 Tidak pernah menyampaikan surat masukan secara konstruktif
NILAI KRITERIA 100 Jika memenuhi semua data dukung dokumen perencanaan dan eksekusi strategi 80 Jika memenuhi empat dari lima data dukung dokumen perencanaan dan eksekusi strategi
60 Jika memenuhi tiga dari lima data dukung dokumen perencanaan dan eksekusi strategi 40 Jika memenuhi dua dari lima data dukung dokumen perencanaan dan eksekusi strategi 20 Jika memenuhi satu dari lima data dukung dokumen perencanaan dan eksekusi strategi
0 Tidak membuat data dukung sebagai bukti pemenuhan perencanaan dan eksekusi strategi
LAKIN DJPb 2020 194
Kriteria penilaian action plan ini dinilai berdasarkan persentase jumlah IKU Pemilik Peta Strategi
pada Laporan Capaian Kinerja (LCK) yang secara substansi telah memenuhi kriteria sistematika
laporan dengan format IIAA Semakin banyak jumlah IKU yang memenuhi kriteria laporan dengan
format IIAA maka nilai pada action plan ini akan semakin tinggi
Misalnya 19 IKU dari total 19 (100) IKU Kepala KPPN sebagai Pemilik Peta Strategi telah memenuhi
kriteria Laporan Capaian Kinerja (LCK) maka nilai pada action plan ini untuk unit tersebut adalah
sebesar 100
17 Kualitas Laporan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
Kriteria ini menilai kualitas laporan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja yang telah disampaikan
secara triwulanan Kualitas laporan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja diukur berdasarkan
parameter sebagai berikut
a Laporan disusun secara informatif disertai penjelasan berupa narasi yang komprehensif
b Laporan beserta bukti dukung disampaikan dalam bentuk aplikasi e-book yang memenuhi
unsur
Kualitas penyajian laporan dengan penilaian sebagai berikut
Tabel 4B15 Kriteria Penilaian Unsur Ketujuh Belas Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) unit tahun tersebut (bobot 30)
Kategori ini dimaksudkan untuk menilai strategi pengelolaan kinerja yang telah dijalankan oleh setiap
unit di lingkungan DJPb dalam rangka mencapai target IKU yang telah ditetapkan pada Kontrak Kinerja
Kualitas strategi pencapaian IKU tersebut tercermin dari NKO yang dicapai oleh setiap unit pada suatu
tahun Semakin tinggi NKO dapat diindikasikan bahwa upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh setiap
unit dalam rangka mencapai target IKU juga semakin berkualitas Kategori Nilai NKO mempunyai bobot
30 terhadap total keseluruhan penilaian pengelolaan kinerja di lingkungan DJPb
NILAI KRITERIA
100 Jika laporan yang disampaikan sesuai dengan format dan informatif serta disampaikan dalam bentuk aplikasi e-book
80 Jika laporan yang disampaikan sesuai dengan format dan informatif tetapi tidak disampaikan dalam bentuk aplikasi e-book
70 Jika laporan yang disampaikan sesuai dengan format tetapi tidak informatif serta disampaikan dalam bentuk aplikasi e-book
50 Jika laporan yang disampaikan sesuai dengan format tetapi tidak informatif serta tidak disampaikan dalam bentuk aplikasi e-book
0 Jika laporan tidak disampaikan
LAKIN DJPb 2020
LAKIN DJPb 2020
A Penutup
B Lampiran
197 LAKIN DJPb 2020
Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Tahun 2020 merupakan bentuk
pertanggungjawaban pencapaian visi misi DJPb dalam tahun anggaran 2020 dan disusun berdasarkan
perjanjian kinerja tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus sebagai perwujudan
pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
DJPb merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kemenkeu yang ditinjau dari tugas dan
fungsinya memiliki variasi tugas yang beragam Hal ini mengingat bahwa sebagai hasil reorganisasi di
lingkungan Kementerian Keuangan yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi manajemen
keuangan negara DJPb merupakan gabungan dari beberapa tugas dan fungsi yang beragam
Keberagaman tugas dan fungsi tersebut menjadikan DJPb memiliki peran yang strategis terhadap
keberhasilan pencapaian tugas Kemenkeu secara keseluruhan DJPb memiliki peran strategis mengingat
bahwa dari keseluruhan siklus APBN DJPb memegang peran yang dinamis berkaitan dengan penyiapan
penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran pengelolaan kas manajemen investasi pembinaan
pengelolaan keuangan BLU sistem perbendaharaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
Pencapaian kinerja DJPb tahun 2020 telah sesuai dengan yang diharapkan di mana seluruh IKU telah
mencapai target yang ditentukan Kinerja DJPb tahun 2020 yang dapat dinilai sebagai sebuah prestasi
antara lain
1 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPb yang diukur berdasarkan pengelolaan klinerja berbasis balance
scorecard (BSC) mencapai 11310 di mana 26 IKU seluruhnya telah mencapai target yang ditetapkan
2 Di samping itu terdapat pula keberhasilan dan terobosan yang cukup signifikan dan
membanggakan dilakukan DJPb pada tahun 2020 yaitu
a) Perolehan opini WTP dari BPK atas LKPP Tahun 2019 sebagai perolehan opini WTP ke-empat
kalinya
b) Penghargaan Top Digital Implementation atas Aplikasi Pengelolaan APBN DJPb
c) Medali Emas Top Ranking Performance Awards (TRPA) tahun 2020 tingkat Asia Pasifik atas
layanan Hai DJPb
d) Penghargaan Top 3 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan
Publik Tahun 2020
e) Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi Untuk 57 Kantor Vertikal Dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani 9 Kantor Vertikal dari Kemenpan-RB
f) Surveillance Audit untuk seluruh KPPN dengan hasil telah diadopsi dan diimplementasikannya
ISO 90012015 dengan baik
g) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2020 Tertinggi dari Universitas Padjajaran
h) Kategori informatif PPID Tingkat I lingkup Kementerian Keuangan
i) Peringkat Pertama Indeks Persepsi Integritas (IPI)Tahun 2020
j) Piloting Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN melalui Platform Pembayaran
Pemerintah (SSC-Gaji)
A Penutup
P E N U T U P
LAKIN DJPb 2020 198
k) Otomasi Maksimum Pencairan (MP) PNBP Terpusat
l) Optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Dalam Negeri dan Pengaturan KKP
untuk Bagian Anggaran BUN
m) Uji Coba Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Luar Negeri
n) Proses Bisnis Layanan Non Tatap Muka dalam masa Pandemi COVID-19
o) Kick off meeting ujicoba Penyetoran Pajak ke Kas Negara yang terintegrasi dengan pencairan da-
na belanja daerah atau yang lebih dikenal sebagai SP2D Online
p) Penyaluran Subsidi BungaSubsidi Margin Bagi UMKM Dalam Rangka Program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN)
q) Launching inovasi aplikasi pengelolaan kinerja DJPb (Intense)
r) dan berbagai kinerja membanggakan lainnya
Meskipun seluruh IKU DJPb telah terealisasi dan tercapai targetnya DJPb secara berkelanjutan
berusaha mengatasi segala permasalahan yang terdapat pada pencapaian setiap IKU dan terus
meningkatkan kinerjanya secara optimal baik kinerja utama maupun kinerja-kinerja lainnya Upaya
yang akan dilakukan DJPb guna meningkatkan kinerjanya di masa mendatang antara lain
1) Menyusun LKPP Tahun 2020 mitigasi permasalahan LK KL 2020 dan melanjutkan pembinaan
secara intensif dan periodik terhadap KL terutama yang masih memperoleh opini WDP dan TMP
2) Melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti masukan stakeholders sebelum penetapan kebijakan
3) Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran KL melalui pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran menggiatkan dialog kinerja dan monitoring proyeksi dan realisasi belanja melalui tools
Budget Execution Brief
4) Meningkatkan akurasi perencanaan kas pemerintah pusat melalui pengembangan dashboard
perencanaan kas (business intelligence)
5) Simplifikasi proses pembayaran belanja negara melalui pengembangan dan implementasi Platform
Pembayaran Pemerintah
6) Pengintegrasian informasi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui
pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI)
7) Integrasi pengelolaan perbendaharaan antara Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa BUN melalui
penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) secara full implemented oleh
seluruh satuan kerja
8) Pengembangan dan implementasi secara bertahap jabatan fungsional Analis Perbendaharaan
Negara dan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
9) Pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional (delayering) secara bertahap
10) Penguatan fungsi pembinaan pada Kantor Wilayah melalui transformasi layanan off-site perbenda-
haraan
11) Meningkatkan kinerja pelaksanaan special mission melalui menimbang realisasi penerimaan pokok
dan bunga pinjaman dalam penetapan target dan DIPA penguatan peran Dewan Pengawas BLU
serta meningkatkan koordinasi dalam perbaikan kinerja BLU
12) Penguatan fungsi strategi komunikasi dan kerja sama kelembagaan
13) Peningkatan jumlah unit kerja DJPb yang menerapkan pembangunan zona integritas
14) Implementasi The New Thinking of Working dan modernisasi tata kelola manajemen perkantoran pada
seluruh unit DJPb
199 LAKIN DJPb 2020
15) Mempercepat pembahasan RUU P2 APBN dengan DPR melalui koordinasi intensif dengan pihak
terkait
16) Meningkatkan kualitas SDM DJPb yang fit for purpose melalui pelaksanaan program pengembangan
kompetisi mandiri pengusulan dan penjadwalan reassessment menyusun bank soal kompetensi
pengembangan dan evaluasi talent serta manajemen talenta secara selektif
17) Meningkatkan kompetensi SDM di bidang akuntansi dan rapat koordinasi tindak lanjut temuan BPK
18) Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dengan mendorong Satker merevisi berkala halaman
III DIPA mematuhi RPD mengisi rutin aplikasi SMART dan melakukan langkah strategis peningkatan
IKPA
B Lampiran
Lampiran LAKIN ini meliputi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020
Formulir Pengukuran Kinerja (FPK) Tahun 2020 dan Informasi Kinerja dan Anggaran DJPb Tahun 2020
LAKIN DJPb 2020 200
HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGAKAN
LAKIN DJPb 2020
LAKIN DJPb 2020
a) Perjanjian Kinerja Tahun 2020
b) Adendum Kontrak Kinerja Tahun 2020
HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGAKAN
LAKIN DJPb 2020
LAKIN DJPb 2020
Rencana Kerja Tahunan
Tahun 2020
HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGAKAN
LAKIN DJPb 2020
LAKIN DJPb 2020
Formulir Pengukuran Kinerja
Tahun 2020
HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGAKAN
LAKIN DJPb 2020
LAKIN DJPb 2020
Informasi Kinerja dan Anggaran DJPb
Tahun Anggaran 2020
RENCANA KERJA DAN ANGGAFtAN KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
FORMULIR 2 RENCANA ANGGARAN TINGKAT UNIT ORGANISASI
A KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA (015)KEMENTERIAN KEUANGAN
B UNIT ORGANISASI (08)Ditjen Perbendaharaan
C MISI 01 Mencapai tingkat kepatuhan pajak bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat
02 Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent
03 MengeIola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum
04 Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif
05 Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif
a SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG Terjaganya Kesinambungan Fiskal
E RINCIAN KINERJA PROGRAM
KODE URAIAN
ALOKASI ANGGARANTARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)
2020 2021 2022 2023
VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM
015080 9
Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara 8146540684
SASARAN PROGRAM
Peningkatan kualitas pengelolaan perbendaharaan
INDIKATOR SASARAN PROGRAM
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KL 88 Nilai 88 Nilai 88 Nilai 88 Nilai
Indeks opini BPK atas LKPP 4 indeks 4 indeks 4 indeks 4 indeks
Indeks Likuiditas Kas Negara 3 indeks 3 indeks 3 indeks 3 indeks
OUTPUT PROGRAM
Layanan Pelaksanaan Anggaran Yang Tepat Waktu Efektif Dan Akuntabel
INDIKATOR OUTPUT PROGRAM Persentase capaian kontrak kinerja Menteri Keuangan dengan Pimpinan BLU
90 Persentase
90 Persentase
90 Persentase
90 Persentase
Indeks kepuasan pengguna layanan 463 Indeks 463 Indeks 463 Indeks 463 Indeks
E RINCIAN KINERJA PROGRAM
KODE URAIAN
ALOKASI ANGGARANTARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)
2020 2021 2022 2023
VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUTPUT PROGRAM
Layanan Pelaksanaan Bun Dan Kuasa Bun Yang Profesional Efisien Dan Efektif
INDIKATOR OUTPUT PROGRAM Deviasi Akurasi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat
5 Persentase 5 Persentase 5 Persentase 5 Persentase
Persentase Pencapaian Target Penerimaan Pokok dan Bunga Pinjaman
100 Persentase
100 Persentase
100 Persentase
100 Persentase
OUTPUT PROGRAM
Layanan Pendukung Sistem Perbendaharaan Yang Andal Profesional Dan Modern
INDIKATOR OUTPUT PROGRAM Indeks Efektivitas Peraturan Perbendaharaan
3 Indeks 3 Indeks 3 Indeks 3 Indeks
Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI
100 Persentase
100 Persentase
100 Persentase
100 Persentase
OUTPUT PROGRAM
Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Yang Efisien Dan Efektif Serta Pengelolaan
INDIKATOR OUTPUT PROGRAM
Persentase Pelaksanaan Tugas Khusus 89 Persentase
89 Persentase
89 Persentase
89 Persentase
OUTPUT PROGRAM
Output Internal Unit Eselon I
INDIKATOR OUTPUT PROGRAM Persentase Proses Penempatan Talent pada Jabatan Target
80 Persentase
80 Persentase
80 Persentase
80 Persentase
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
95 Persentase
95 Persentase
95 Persentase
95 Persentase
Indeks Integritas Organisasi 95 lndeks 95 Indeks 95 Indeks 95 Indeks
OUTPUT PROGRAM
Layanan Penyaluran Dana Bergulir yang Terjangkau
RUMUSAN KEGIATAN
1698 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
18934806
1699 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 9165737
E RINCIAN KINERJA PROGRAM
KODE URAIAN
ALOKASI ANGGARANTARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)
2020 2021 2022 2023
VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUMUSAN KEGIATAN
1700 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
8601057
1701 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara 9875319
1702 Manajemen lnvestasi dan Penerusan Pinjaman
16546936
1703 Harmonisasi dan Penyusunan Regulasi serta Proses Bisnis Perbendaharaan
15970636
1704 Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
181328997
1705 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara
456355759
1706 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah
201780922
1707 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan
820580515
1730 Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro 43001573
5739 Penghimpunan Pengelolaan dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa
6364398427
F RINCIAN BIAYA
JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT ALOKASI TAHUN 2020
1 2
1 KELOMPOK BIAYA
NON_OPERASIONAL 6937020596
OPERASIONAL 1209520088
2 JENIS BELANJA
BELANJA PEGAWAI 654374352
BELANJA HIBAH 0
BELANJA BARANG 7176145120
BELANJA BANTUAN SOSIAL 0
BEBAN PENYESUAIAN 0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG 0
BELANJA SUBSIDI 0
BELANJA MODAL 316021212
BELANJA LAIN-LAIN 0
F RINCIAN BIAYA
JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT ALOKASI TAHUN 2020
1 2
3 SUMBER DANA
RUPIAH MURNI(RM) 1
1739140684
HIBAH DALAM NEGERI(HDN) 0
PINJAMAN DALAM NEGERI(PDN) 0
PINJAMAN LUAR NEGERI(PLN) 0
HIBAH LUAR NEGERI(HLN) 0
SBSN(SBSN) 0
BADAN LAYANAN UMUM(BLU) 6407400000
PNBP(PNP) 0
RUPIAH MURNI PENDAMPING(RMP) 0
G RINCIAN RENCANA PENDAPATAN
KODE URAIAN SUMBER PENDAPATAN
RIBUAN RUPIAH
2019 2020
1 2 3 4 5
1701 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara a Peroaiakan 0
200000
200000
0
0
200000
200000
0
b PNBP
1 Umum 2 Fungsional
1705 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara U mum Negara a Perpajakan 0
1169700
1169700
0
0
1169700
1169700
0
b PNBP
1 Umum 2 Fungsional
1706 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di VVilayah a Perpajakan 0
389800
389800
0
0
369800
369800
0
b PNBP
1 Umum 2 Fungsional
1707 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan a Peroaiakan 0
6715900
6715900
0
0
6715900
6715900
0
b PNBP
1 Umum 2 Fungsional
1730 Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro a Peroaiakan 0
132923779
132923779
0
0
143700000
143700000
0
b PNBP
1 Umum 2 Fungsional
5739 Penghimpunan Pengelolaan dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa a Peroaiakan 0
13538000000
13538000000
0
0
7381000000
7381000000
0
b PNBP
1 Umum 2 Fungsional
0 0 a Perbajakan b PNBP 13679399179 7533155400
JUMLAH 1 Umum 13679399179 7533155400
2 Fungsional 0 0
Jakarta07102019
Direktur Jenderal Perbendaharaan
ANDI HADIYANTO 16
NIP196506091990121001
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA
FORMULIR 3 RENCANA ANGGARAN KEGIATAN
A KEMENTERIAN NEGARAJLEMBAGA (015)KEMENTERIAN KEUANGAN
B UNIT ORGANISASI (08)Ditjen Perbendaharaan
C MISI (0150809)Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara
D SASARAN PROGRAM YANG DIDUKUNG (01)Peningkatan kualitas pengelolaan perbendaharaan
F RINCIAN KINERJA KEGIATAN
KODE
URAIAN
ALOKASI ANGGARANTARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)
2020 2021 2022 2023
VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RINGS(
01 PELAYANAN UMUM 8103539111
SUB FUNGSI
0101 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL SERTA 1739140684
KEGIATAN
1698 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
18934 806
BASARAMSEGATAN
Terwujudnya Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Akuntabel Transparan dan Tepat Waktu
INDIKATOR KEGIATAN
- Indeks Penyelesaian UU PP APBN Secara Tepat Waktu
4 I naeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks
- Indeks Penyelesaian LKPP (Unaudited) dan LK-BUN Secara Tepat Waktu
3 Indeks 3 Indeks 3 Indeks 3 Indeks
OUTP_ULKEGIATAN
1698001 Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 6 Laporan 9297287
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah Ditindaklanjuti 89 Persentase 89 Persentase 89 Persentase 89 Persentase
SUB OUTPUT
001 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 8078117
SILBSALTEUS
002 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN)
1219170
KO DE URAIAN
ALOKASI ANGGARANTARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)
2020 2021 2022 2023
VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUTPUT KEGIATAN
1698002 PeraturanPedoman Terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
5 Peraturan Pedoman
1885555
INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase penyusunan modul Sistem Akuntansi Instansi dan BUN
70 Persentase 70 Persentase 70 Persentase 70 Persentase
SUB OUTPUT
001 PeraturanPedoman Sistem Akuntansi Pusat Berbasis Akrual dan Pedoman Implementasi SAP
1885555
OUTPUT KEGIATAN
1698003 Sistem informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI)
1 Sistem 1646730
INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Penyelesaian Pengembangan SIKRI 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 1646730
alflEtELKEGIATAN
1698005 Pedoman terkait Standar Akuntansi Pemerintahan 5 Pedoman 5061219
iNDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Kajian SAP di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah
85 Persentase 85 Persentase 85 Persentase 85 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Suboutput 5061219
011171 IT KFPILTAN
1698006 Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics)
3 Laporan 489305
JNDIKATOR OUTPUT KEGIATAR
- Indeks Penyelesaian Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (Government 3 Indeks 3 Indeks 3 Indeks 3 Indeks
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 489305
OUTPUT KEGIATAN
1698951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2 Layanan 42823
INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase
KODE URAIAN
ALOKASI ANGGARANTARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)
2020 2021 2022 2023
VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 42823
CHUBUT li FRAME
1698994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 511887
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 511887
KAMAN
1699 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 9165737
SASARMLKEGATAN
Terwujudnya Pelaksanaan APBN yang efisien dan efektif
INDIEAMEUSEGJAIAti
- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Lembaga
88 Nilai 88 Nilai 88 Nilai 88 Nilai
- Persentase Implementasi Kebijakan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas Pelaksanaan 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase
OUTPUT KEGIATAN
1699001 Peraturan bidang Pelaksanaan Anggaran 5 Peraturan 1574259
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Penyelesaian RPMKRKMK Kebijakan Sesuai Program Perencanaan RPMKRKMK 70 Persentase 70 Persentase 70 Persentase 70 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 1574 259
OUTPUT KEGIATAN
1699003 Kajian Pelaksanaan Anggaran 10 Kajian 4940553
INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Nilai efektivitas edukasi dan komunikasi terkait pelaksanaan anggaran
90 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 90 Mai
SUB OUTPUT
001 Reviu Pelaksanaan Anggaran 849368
KODE URAIAN
ALOKASI ANGGARANTARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)
2020 2021 2022 2023
VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SUB OUTPUT
002 Spending Review 430 380
SUB OUTPUT
003 Kajian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2386975
SUB OUTPUT
004 Kajian Monitoring dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
962150
SUB OUTPUT
005 Kajian Fiskal Regional Gabungan (Laporan Khatulistiwa)
311980
OUTPUT KEGIATAN
1699004 Layanan Pelaksanaan Anggaran 533 Stakeholder
2650925
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Revisi DIPA Kewenangan DJPb
75 Persentase 75 Persentase 75 Persentase 79 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 2650925
KEGIATAN
1700 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
8601057
SASARAKEEGIAIAN
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan BLU yang Efektif dan Efisien untuk Mendorong Peningkatan
liNDEAMEAFmdashGIATAN
- Persentase BLU yang Kinerjanya Balk 93 Persentase 93 Persentase 93 Persentase 93 Persentase
- Persentase pencapaian target pendapatan BLU 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase
OUTPUT KEGIATAN
1700001 Peraturan dan Ketetapan Terkait Pengelolaan Keuangan BLU
35 Peraturan Ketetapan
2219937
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase penyelesaian RPMK penetapan tarif BLU secara tepat waktu
90 Persentase 90 Persentase 90 Persentase 90 Persertase
SUB OUTPUT
001 Peraturan dan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLU 2002257
KODE URAIAN
ALOKASI ANGGARANTARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)
2020 2021 2022 2023
VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SUB OUTPUT
002 Penetapan Satker Tanf Layanan dan Remunerasi Satker BLU
217680
OUTPUT KEGIAIAN
1700002 Satker Badan Layanan Umum yang dibina 218 Satker 6007800
INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase penyelesaian rekomendasi hashl monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti BLU 85 Persentase 85 Persentase 85 Persentase 85 Persentase
SUB OUTPUT
001 tanpa sub output 6007800
ni LIE a KFRATAN
1700003 Dokumen UR dan UAT Sistem Aplikasi dan Informasi (OA)
2 Dokumen 373320
INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi BIOS 75 Persentase 75 Persentase 75 Persentase 75 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 373320
KEGIATAN
1701 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara 9875319
SASARANJSEGIAIAN
Terwujudnya Pengelolaan Kas Negara yang Pruden dan Optimal untuk Mewujudkan APBN yang
ThipthAMBAFGMLIAN
- Indeks Efektifitas Pengelolaan Arus Kas 31 Indeks 31 Indeks 31 Indeks 31 Indeks
- Indeks Kualitas Optimalisasi Kas 31 Indeks 31 Indeks 31 Indeks 31 Indeks
OUTPUT KEGIATAN
1701002 Peraturan dan Petunjuk Teknis Terkait dengan Peningkatan Pengelolaan Kas Negara
5 Peraturan 82302
INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Penyelesaian RPMKRKMK Kebijakan Sesuai Program Perencanaan RPMKRKMK 70 Persentase 70 Persentase 70 Persentase 70 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 82302
KODE URAIAN
ALOKASI ANGGARANTARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)
2020 2021 2022 2023
VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUTPUT KEGIATAN
1701003 Perjanjian Kerjasama dalam rangka Pengelolaan Kas Negara
4 Dokumen 514382
iNDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Indeks kepatuhan Bank Operasional dan BankPas Persepsi dalam melaksanakan Kontrak 325 Indeks 325 Indeks 325 Indeks 325 Indeks
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 514382
OUTPUT KEGIATAN
1701007 Remunerasi dad Pengelolaan Kas Negara 5 Triliun 7100164
IND KATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Akurasi Data Reken ng Pemerintah Pusat
90 Triliun 97 Trikun 90 Tnien 90 Triliun
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 7 100 194
OUTPUT KEGIATAN
1701009 Laporan Keuangan Kuasa BUN terkait Pengelolaan Kas
6 Laporan 174566
INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti
89 Persentase 89 Persentase 89 Persentase 89 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 174566
aUMULIFmdashGIATAN
1701011 Layanan Pengelolaan Penerimaan Negara 79 BankPos Persepsi
491235
INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Indeks Validitas Data Transaksi Penerimaan Negate
325 Indeks 325 Indeks 325 Indeks 3 25 Indeks
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 491235
glum LT KFriams
1701951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 262374
INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase
KODE URAIAN
ALOKASI ANGGARANTARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)
2020 2021 2022 2023
VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 262374
OUTPUT KEGIATAN
1701970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 106228
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Nilai Rata-Rata Hard Competency Pegawai 83 Nilai 83 Nilai 83 Nilai 83 Nilai
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 106228
OUTPUT KEGIATAN
1701994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 1144068
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 1144068
KEGIATAN
1702 Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman 16546936
sasARAtoltFri
Terwujudnya Pengelolaan Investasi Pemerintah yang Pruden Berdaya Guna dan Tepat Sasaran
1NDIKATOR KEGIATAN
- Persentase Pencapaian Target Penerimaan Pokok dan Bunga Pinjaman
100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase
- Indeks Kualitas LK BA 99904 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks 4 Indeks
OUTPUT KEGIATAN
1702001 Rekomendasi Terkait Manajemen lnvestasi 41 Rekomendasi
7489787
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Penyaluran Dana Di Bidang Investasi Subsidi dan Pembiayaan Secara Optimal 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase
SUB OUTPUT
001 Rekomendasi Terkait Investasi Pemerintah 6293347
KODE URAIAN
ALOKASI ANGGARANTARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)
2020 2021 2022 2023
VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SUB OUTPUT
002 Rekomendasi Terkait Kredit Program 1196440
OUTPUT KEGIATAN
1702002 Proses Bisnis dan Kelembagaan Pembayaran Ultra MR) (Umi)
334 Stakeholder
6328436
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Tingkat Efektivitas pembinaan terhadap BLU Pengelola Dana (PIP)
80 Persentase 80 Persentase 80 Persentase 80 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 6328436
OUTPUT KEGIATAN
1702003 Peraturan Terkait Sistem Manajemen Investasi 4 Peraturan 865860
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Penyelesaian RPMKRKMK Kebijakan Sesuai Program Perencanaan RPMKRKMK 78 Persentase 78 Persentase 78 Persentase 78 Persentase
SUB OUTPUT
001 Peraturan Terkait Sistem Manajemen Investasi 865860
OUTPUT KEGIATAN
1702004 Layanan Penyaluran Penagihan Dan Setelmen Investasi
242 Stakeholder
329223
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase jumlah tagihan yang dikirimkan kepada debitur secara tepat waktu
90 Persentase 90 Persentase 90 Persentase 90 Persentase
El OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 329223
OUTPUT KEGIATAN
1702951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 223542
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 223542
KO DE URAIAN
ALOKASI ANGGARANTARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)
2020 2021 2022 2023
VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUTPUT KEGIATAN
1702 970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 120891
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Mai Rata-Rata Hard Competency Pegawai 83 Nila 83 Nilai 83 Nlia 83 Nilai
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 20 891
Sli LIP1LLK931ATAN
1702994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 1189197
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 1 189197
KEGIATAN
1703 Harmonisasi dan Penyusunan Regulasi serta Proses Bisnis Perbendaharaan
15970636
CASARAN_KFAJATAN
Terwujudnya Regulasi dan Proses Bisnis Perbendaharaan yang andal mutakhir dan Akuntabel
1NDIKATOR KEGIATAN
- lndeks efektivitas peraturan perbendaharaan 3 Indeks 3 Indeks 3 lndeks 3 lndeks
- lndeks kepuasan Publik atas layanan Direktorat Sistem Perbendaharaan
452 lndeks 452 lndeks 452 lndeks 452 lndeks
OUTPUT_KEGATAN
1703 001 Peraturan Bidang Perbendaharaan 7 Peraturan 1588059
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- lndeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Harmonisasi Peraturan
97 Persentase 97 Persentase Pe[sentase 97 Persentase
SUB OUTPUT
001 Peraturan terkait Pelaksanaan Anggaran 1036042
SUB OUTPUT
002 Peraturan di Bidang Pembayaran Program Jaminan Sosial PFK SiLPA dan Kebijakan TOP
83790
KODE URAIAN
ALOKASI ANGGARANTARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)
2020 2021 2022 2023
VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SUB OUTPUT
003 Peraturan Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan
468227
OUIPILLKEGJAIAN
1703002 Rekomendasi Penyempurnaan Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Pembinaan Hukum Keuangan
28 Rekomendasi
4827408
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase penyelesaian kajian sistem perbendaharaan
80 Persentase 80 Persentase BC Persentase 80 Persentase
SUB OUTPUT
001 Rekomendasi Penyempumaan Proses Bisnis 334980
SUB OUTPUT
003 Rekomendasi Implementasi Peraturan di Bidang Perbendaharaan
564239
SUB OUTPUT
005 Rekomendasi Penyelesaian Perrnasalahan Hukum Keuangan Negara
659603
SUB OUTPUT
006 Rekomendasi Terkait Transformasi Kelembagaan 2 271 61
SUB OUTPUT
007 Rekomendasi Penyempumaan dan Pengembangan Sistem Perbendaharaan
797 262
SIIR OUTPUT
008 Rekomendasi Hubungan Kerjasama Kelembagaan 200163
01117PALLISFS3191AN
1703003 Layanan Pembayaran Program Jaminan Sosial PFK SiLPA dan Penanganan Bantuan Hukum
33 Stakeholder 1502319
JNOIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase kinerja pembayaran dana program jaminan sosial selisih harga beras Bulog dan dana 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase
SUB OUTPUT
001 Layanan Pembayaran Program Jaminan Sosial PFK SiLPA
999779
SUB OUTPUT
002 Layanan Penanganan Perkara Hukum Keuangan Negara
502540
KODE URAIAN
ALOKASI ANGGARANTARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)
2020 2021 2022 2023
VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUTPUT KEGIATAN
1703004 Pejabat Fungsional yang Dibina untuk Pengendalian Mutu Kompetensi
2500 Orang 1827580
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase lmplementasi Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan
85 Persentase 85 Persentase 85 Persentase 85 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 1827580
OUTPUT KEGIATAN
1703005 Pengelola Perbendaharaan dan Pejabat Fungsional Perbendaharaan yang tersertifikasi
9550 Orang 6225270
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase peserta diktat teknis di bidang pembinaan teknis dan analisis perbendaharaan 90 Persentase 90 Persentase 90 Persentase 90 Persentase
SUB OUTPUT
001 Pejabat Fungsional Perbendaharaan BUN yang tersertifikasi
1974960
SUB OUTPUT
002 Pengelola Perbendaharaan KL yang Tersertifikasi 4250310
KEGIATAN
1704 Pengembangan Sistem lnformasi dan Teknologi Perbendaharaan
181328997
SABABANAEGJATAti
Terwujudnya Sistem Teknologi Informasi Perbendaharaan Negara yang Andal dan Modem
iNDIKATOR KEGIATAN
- Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase
- Persentase Penyelesaian Program Transformasi Digital
80 Persentase 80 Persentase 80 Persentase 80 Persentase
CLUIELT_KEGIATAN
1704001 Sistem lnformasi dan Teknologi Perbendaharaan 12 Sistem 6639376
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase keberhasilan switch over sistem TIK pada DC DRC
80 Persentase 80 Persentase 80 Persentase 80 Persentase
SIIR OUTPUT
001 Sistem Aplikasi BUN 575280
KODE URAIAN
ALOKASI ANGGARANTARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)
2020 2021 2022 2023
VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SUB OUTPUT
002 Sisters Aplikasi Satker 3690568
SUB OUTPUT
003 Sistem Aplikasi Lainnya 2373528
OUTPUT KEGIATAN
1704002 Satker Yang Mengimplementasikan SAKTI 20000 Satker 28864362
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Indeks Kepuasan Publik atas Layanan SITP 85 Indeks 85 Indeks 85 Indeks 85 Indeks
SUB OUTPUT
001 tanpa suboutput 28864362
al TPA IT_KFGAIAN
1704003 Layanan Manajemen Operasional SPAN 1 Sistem 37497940
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Downtime Sistem TIK 010 Persentase 010 Persentase 010 Persentase 010 Persentase
SUB OUTPUT
001 tanpa sub output 37497940
OUTPUT KEGIATAN
1704004 Hardware Software untuk Peningkatan Kapasitas Layanan SPAN SAKTI dan MPN
3 Sistem 107016618
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Tingkat Penyempumaan Aplikasi Perbendaharaan (SPAN SAKTI dan MPN)
90 Persentase 90 Persentase 90 Persentase 90 Persentase
SUB OUTPUT
001 tanpa suboutput 107016618
OUTPUT KEGIATAN
1704994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 1310701
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase
SUB OUTPUT
001 tanpa sub output 1310701
KO DE URAIAN
ALOKASI ANGGARANTARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)
2020 2021 2022 2023
VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KEGIATAN
1705 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara 456355759
SASARANAKEGIATAN
Terwujudnya Penyaluran Dana APBN yang Tepat Waktu dan Akuntabel
INDIAAIORKEGIAIAN
- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KL 88 Nilai 88 Nilai 88 Nilai 88 Nita
- Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang Berkualltas 94 Nilai 94 Nilai 94 Nilai 94 Nilai
MIMI IT_KFGJAIAN
1705002 Layanan Perbendaharaan Kuasa BUN di Daerah 25887 Stakeholder
30036346
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Penyelesaian SP2D secara tepat waktu
994 Persentase 994 Persentase 994 Persentase 994 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 30036346
01 UNIT KFRIAIAN
1705003 Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah 1440 Laporan 11445466
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Penyampaian LPJ Bendahara Mitra Kerja KPPN secara Andal dan Tepat Waktu
981 Persentase 981 Persentase 981 Persentase 981 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 11445466
OUTPUT KEGIATAN
1705951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 108033877
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Pemenuhan BMN Sesuat dengan Standar
95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 108033877
KODE URAIAN
ALOKASI ANGGARANTARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)
2020 2021 2022 2023
VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Di ITRI ILK FAIATAN
1705970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 180 Layanan 16604264
JNDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Nilai Rata-Rata Hard Competency Pegawai 83 Nilai 83 Nilai 83 Nilai 83 Nilai
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 16604264
ft 1171 ITAFGJAIAN
1705994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 290235806
JNDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 290235806
ISEGJATAN
1706 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah 201780922
SASARAN_KEGIATAN
Terwujudnya Pengelolaan Perbendaharaan di Wlayah yang Efisien Efektif Transparan dan Akuntabel
INDIKAIDRISEGIAIAN
- Nilai Kualitas LK BUN Tingkat Kanwil 94 Nilai 94 Nilai 94 Nilai 94 Nilai
- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran KL 88 Nilai 88 Nilai 88 Nilai 88 Nilai
- Nilai Kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil
89 Nilai 89 Nilai 89 Nilai 89 Nilai
QUIELLIJSEGIAIAN
1706003 Laporan Keuangan BUN Tingkat Mayan dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wlayah 340 Laporan 8376780
INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Rekonsiliasi Tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal
981 Persentase 981 Persentase 981 Persentase 981 Persentase
SUB OUTPUT
001 Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah 4300460
SUB OUTPUT
002 Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wlayah
4076320
KODE URAIAN
ALOKASI ANGGARANTARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)
2020 2021 2022 2023
VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUTPUT KEGIATAN
1706004 Hasil KajianTelaahAnalisa Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah
810 Dokumen 11482330
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Nilai Rata-Rata Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN
89 Nilai 89 Nilai 89 Nilai 89 Nilai
SUB OUTPUT
001 Hasil KajianffelaahAnalisa Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat
5685392
SUB OUTPUT
002 Hasil KajianfTelaahAnallsa Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah
5796938
OUTPUT KEGIATAN
1706005 Hasil Pembinaan Perbendaharaan di VVilayah 519 Laporan 11272872
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Rata-Rata Nilai laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN
88 Nilai 88 Nilai 88 Nilai 88 Nilai
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 11272872
alLIELII_ISEGIAIAN
1706009 Dokumen Hasil Layanan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah
6066 Dokumen 6 435 282
INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran satker yang diselesaikan tepat waktu
86 Persen 86 Persen 86 Persen 86 Persen
SUB OUTPUT
001 Dokumen Hasil Layanan Pelaksanaan Anggaran Pusat
5476764
SUB OUTPUT
002 Dokumen Hasil Layanan Pelaksanaan Anggaran Daerah
958518
OUTPUT KEGIATAN
1706951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 52391284
INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Pemenuhan BMN Sesuai dengan Standar
95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 52391264
KODE URAIAN
ALOKASI ANGGARANTARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)
2020 2021 2022 2023
VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 LIPS LI KFCJATAN
1706970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 34 Layanan 12585022
JNDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Nilai Rata-Rata Hard Competency Pegawai 83 NiFar 83 NIlai 83 Nilai 83 Nilai
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 12585022
OUTPUT KEGIATAN
1706994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 99237352
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 99237352
KM1M
1707 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan
820580515
SASARAKAMATAtil
Memberikan dukungan Sumber Daya kepada seluruh instansi DJPb untuk meningkatkan kualitas pelayanan
JNDIKATOR KEGIATAN
- Persentase Unit Kerja dengan Komposisi SDM Ideal
87 Persentase 87 Dersewase 87 Persentase 87 Persentase
- Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA 15 4 Indeks 4 ndeks 4 Indeks 4 Indeks
- Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Ditjen Perbendaharaan 90 Nilai 90 Nilai 90 Nilai 90 Nilai
- Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan kesekretariatan
455 Indeks 455 Indeks 455 Indeks 455 Indeks
0 LIPS LI KFSAATAN
1707002 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 5 Layanan 79850165
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Pemenuhan Standar Soft and Hard Competency
92 Persentase 92 Persentase 92 Persentase 92 Persentase
SUB OUTPUT
001 Layanan Manajemen Kebijakan dan Organisasi 9646992
KODE URAIAN
ALOKASI ANGGARANTARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)
2020 2021 2022 2023
VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SUB OUTPUT
002 Layanan Manajemen Sumber Daya Manusla 23143822
SUB OUTPUT
003 Layanan Manajemen Keuangan 34250146
SUB OUTPUT
004 Layanan Umum Rumah Tangga Kehumasan dan Pengelolaan Aset
9657824
SUB OUTPUT
005 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal 3151381
OUTPUT KEGIATAN
1707951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 44880587
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95 Persentase 95 Persentase 85 8erse5tase 95 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 44880587
OUTPUT KEGIATAN
1707994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 695849763
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx
95 Persenase 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 695849763
SUB FUNDS
0103 PELAYANAN UMUM 6364398427
KEGIATAN
5739 Penghimpunan Pengelolaan dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit
6364398427
SACARAN_KMATAN
Terwujudnya penghimpunan pengelolaan dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit yang
1NDIKATOR KEGIATAN
- Deviasi Target Harga CPO 15 Persentase 15 Persentase 15 Persentase 15 Persentase
KO DE URAIAN
ALOKASI ANGGARANTARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)
2020 2021 2022 2023
VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Persentase Pendapatan Dana yang Sesuai RBA 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 100 Persenlase
0111P1 a KFGJAIAN
5739001 Dana Penerimaan Pungutan dan Pengelolaan
Perkebunan Kelapa Sawit 7381 Millar 11 863679
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase lmbal Hash l Dana Kelolaan 7 Persentase 7 Persentase 7 Persentase 7 Persentase
SUB OUTPUT
001 Dana Pungutan Sawit 5 950 454
SUB OUTPUT
002 Dana Pengelolaan Sawit 5913225
OUTRULKEGATAN
5739002 Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel 7000000 Kilo Liter
4355306432
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Volume Biodiesel yang disubsidi (Target 65 jute KL)
100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 4355306432
OUTPUT KEGIATAN
5739003 Layanan Dukungan Manajemen 1 Layanan 17832461
INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase
SUB OUTPUT
001 tanpa sub output 17832461
OUTPUT KEGIATAN
5739004 Kajian penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit
92 Riset 124482304
INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Jumlah riset yang dikelola 25 Riset 25 Riset 25 Riset 25 Riset
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 124482304
KODE URAIAN
ALOKASI ANGGARANTARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)
2020 2021 2022 2023
VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OUTPUT KEGIATAN
5739005 Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Diremajakan 100000 Ha 1357363654
INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase penyelesaian penyaluran dana replanting
100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 1357363654
OUTPUT KEGIATAN
5739006 Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa SawIt yang Berkualitas
150 Kegiatan 94016964
INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase pengelolaan program pengembangan SDM Sawit
100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 94016964
SUTPILLKEGIATAN
5739007 Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit 150 Paket 200000000
INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase penyelesaian program pemenuhan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit
100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 200000000
OUTPUT KEGIATAN
5739008 Promosi dan Kernitraan Sawit 60 Stakeholder 100000000
INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase persepsi positif dan i media massa terhadap sawit Indonesia
45 Persentase 45 Persentase 45 Persentase 45 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 100000000
OUTPUT KEGIATAN
5739951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 1494175
INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase
KODE URAIAN
ALOKASI ANGGARANTARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)
2020 2021 2022 2023
VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 1494175
OUTPUT KEGIATAN
5739994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 102038758
INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 102038758
EUNGSI
04 EKONOMI 43001573
SUB FUNGSI
0401 PERDAGANGAN PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI DAN UKM
43001573
KEGIATAN
1730 Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro 43001573
SASARAL15911A1Ati
Terwujudnya lnklusi Keuangan bagi Usaha Mikro
INDIEATIMSEGIAIM1
- Persentase Penyaluran Dana Bergulir Usaha Mikro 80 Persentase 80 Persentase 80 Persentase 80 Persentase
- Persentase Nasabah Pembiayaan Ultra Mikro 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase 100 Persentase
OUTPUT KEGIATAN
1730001 Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)
1641000 Usaha Mikro
16761698
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase pengembalian pokok pinjaman penyalur pembiayaan ultra mikro
80 Persentase 80 Persentase 80 Persentase 80 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 16761698
KODE URAIAN
ALOKASI ANGGARANTARGET VOLUME (RIBUAN RUPIAH)
2020 2021 2022 2023
VOLUME SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI VOLUME
SATUAN ALOKASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
atimuLKEGJATAN
1730 002 Layanan Dukungan Manajemen 1 Layanan 6561387
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 6561387
OUTPUT KEGIATAN
1730 951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 1675932
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 1675932
OUTPUT KEGIATAN
1730994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 18002556
1NDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
- Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase 95 Persentase
SUB OUTPUT
001 Tanpa Sub Output 18002556
F RINCIAN BIAYA
JUMLAH BIAYA KEGIATAN MENURUT ALOKASI ANGGARAN 2020
1 2
1 KELOMPOK BIAYA
NON_OPERASIONAL 6937020596
OPERASIONAL 1209520088
2 JENIS BELANJA
BELANJA PEGAWAI 654374352
BELANJA HIBAH 0
BELANJA BARANG 7176145120
F RINCIAN BIAYA
JUMLAH BIAYA KEGIATAN MENURUT ALOKASI
ANGGARAN 2020 1 2
BELANJA BANTUAN SOSIAL 0
BEBAN PENYESUAIAN 0
BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG 0
BELANJA SUBSIDI 0
BELANJA MODAL 316021212
BELANJA LAIN-LAIN 0
3 SUMBER DANA
RUPIAH MURNI(RM) 1739140684
HIBAH DALAM NEGERI(HDN) 0
PINJAMAN DALAM NEGERI(PDN) 0
PINJAMAN LUAR NEGERI(PLN) 0
HIBAH LUAR NEGERI(HLN) 0
SBSN(SBSN) 0
BADAN LAYANAN UMUM(BLU) 6407400000
PNBP(PNP) 0
RUPIAH MURNI PENDAMPING(RMP) 0
Jakarta07102019
Direktur Jenderal Perbendaharaan
ANDIN HADIYANTO 11
NIP196506091990121001
HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGAKAN
Target
Setelah
Adendum
Y Y TVK RVK
Indeks Opini BPK atas
LKPP
4 (WTP) 4 (WTP) 4 1698 Penyelenggaraan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran
Laporan 6 6 Dit APK 9297287000 5207813000 5200623100 -
Indeks efektivitas
investasi pemerintah
325
(skala 4)
4
(Skala 5)
45 1702 Manajemen lnvestasi
dan Penerusan
Pinjaman
Rekomendasi 41 41 Dit SMI 7489787000 2132058000 2085085300
Indeks optimalisasi kas
terhadap bunga utang
3 3 35 1701 Peningkatan
Pengelolaan Kas
Negara
Triliun 5 5 Dit PKN 7100164000 3659327000 3626337843
Birokrasi dan
layanan publik yang
agileefektif dan
efisien
Indeks kepuasan
pengguna layanan
4
(skala 5)
4
(skala 5)
464 1705 Penyelenggaraan Kuasa
Bendahara Umum
Negara
Stakeholder 25265 2755860 Set DJPb Kanwil
dan KPPN
29795815000 12261190000 10638562146 TVK diturunkan menjadi 25063 stakeholder
Perumusan
kebijakan yang
optimal
Indeks efektivitas
peraturan
perbendaharaan
3
(skala 4)
3
(skala 4)
4 1703 Harmonisasi dan
Penyusunan Regulasi
serta Proses Bisnis
Perbendaharaan
Peraturan 7 5 Direktorat SP 15970636000 223099000 179923500 TVK diturunkan menjadi 5 peraturan
1699 Pembinaan
Pelaksanaan Anggaran
Kajian 10 10 Direktorat PA 4940553000 1248595000 1233010735
1698 Penyelenggaraan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran
Pedoman 5 5 Direktorat APK 5061219000 2940254000 2904541891
Persentase implementasi
jabatan fungsional bidang
perbendaharaan
75 75 7903 1703 Harmonisasi dan
Penyusunan Regulasi
serta Proses Bisnis
Perbendaharaan
Orang 2500 2000 Direktorat SP 1827580000 160046000 143399750 TVK diturunkan menjadi 2000 orang
Deviasi proyeksi
perencanaan kas
pemerintah pusat
475 475 260 1701 Peningkatan
Pengelolaan Kas
Negara
Triliun 5 5 Direktorat PKN 7100164000 3659327000 3626337843
Indeks pengendalian
biaya atas SILPA
3
(skala 4)
3
(skala 4)
375 1701 Peningkatan
Pengelolaan Kas
Negara
Triliun 5 5 Direktorat PKN 7100164000 3659327000 3626337843
Nilai kinerja pelaksanaan
anggaran KL
88 88 9219 1699 Pembinaan
Pelaksanaan Anggaran
Kajian 10 10 Direktorat PA 4940553000 1248595000 1233010735
Tingkat implementasi
redesign sistem
penganggaran
100 100 100 1707 Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen
Perbendaharaan
Layanan 5 5 Sekretariat DJPb 80396646000 18238020000 16299772799
Persentase pencapaian
target pendapatan BLU
100 100 13936 1700 Pembinaan Pengelolaan
Keuangan Badan
Layanan Umum
Satker 218 218 Direktorat PPK-
BLU
6007800000 2351132000 2301137750
1730 Pengelolaan Dana
Bergulir Usaha Mikro
Usaha Mikro 1641 k 3231 279 k PIP 16761698000 5024699000 3266389585
5739 Penghimpunan
Pengelolaan dan
Penyaluran Dana
Perkebunan Kelapa
Sawit
Miliar 6981 2127368 BPDP Kelapa
Sawit
11863679000 11863679000 182421893 TVK dinaikkan menjadi 7381
Rata-rata indeks opini
BPK atas LK KL dan LK
BUN
36 36 395 1698 Penyelenggaraan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran
Laporan 6 6 Direktorat APK 9297287000 5207813000 5200623100
Persentase rekomendasi
BPK atas LKPP dan LK
BUN yang telah
ditindaklanjuti
89 89 9699 1698 Penyelenggaraan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran
Laporan 6 6 Direktorat APK 9297287000 5207813000 5200623100
T-Output R-Output
87
100
Indeks efektivitas edukasi
dan komunikasi
Indeks efektivitas
pelaksanaan tugas
khusus
Akuntansi dan
pelaporan keuangan
negara yang
akuntabel
transparan dan
tepat waktu
Pelaksanaan tugas
khusus (special
mission) yang
optimal
Sasaran Indikator KegiatanKodeTarget
87
100
Realisasi Y
MATRIKS REALISASI RENCANA AKSI DJPb TAHUN 2020
9085
11143
Sat Output
Pengelolaan
perbendaharaan
dan pembiayaan
yang akuntabel dan
produktif dengan
risiko terkendali
Monev
Perbendaharaan
yang optimal
Komunikasi
edukasi dan
standardisasi yang
berkesinambungan
Pengelolaan kas
dan pembiayaan
yang pruden dan
optimal
Penanggung
JawabAnggaran Awal KeteranganReal Anggaran Anggaran Rev
Target
Setelah
Adendum
Y Y TVK RVK
T-Output R-OutputSasaran Indikator KegiatanKode
TargetRealisasi Y Sat Output
Penanggung
JawabAnggaran Awal KeteranganReal Anggaran Anggaran Rev
Persentase pemenuhan
standar soft dan hard
competency
93 93 9878 1707 Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen
Perbendaharaan
Layanan 5 5 Sekretariat DJPb 80396646000 18238020000 16299772799
Persentase penyelesaian
delayering
100 100 100 1707 Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen
Perbendaharaan
Layanan 5 5 Sekretariat DJPb 80396646000 18238020000 16299772799
Persentase efisiensi
belanja birokrasi
10 10 2992 1707 Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen
Perbendaharaan
Layanan 5 5 Sekretariat DJPb 80396646000 18238020000 16299772799
Indeks integritas
organisasi
9719 9719 10531 1707 Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen
Perbendaharaan
Layanan 5 5 Sekretariat DJPb 80396646000 18238020000 16299772799
Persentase penyelesaian
program RBTK
85 85 9572 1703 Harmonisasi dan
Penyusunan Regulasi
serta Proses Bisnis
Perbendaharaan
Rekomendasi 28 28 Direktorat SP 4827408000 1390138000 1310039020
Tingkat implementasi
learning organisation
75 75 9764 1707 Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen
Perbendaharaan
Layanan 5 5 Sekretariat DJPb 80396645999 18238020000 16299772799
Persentase kualitas
pelaksanaan anggaran
95 95 9616 1707 Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen
Perbendaharaan
Layanan 5 5 Sekretariat DJPb 80396646000 18238020000 16299772799
Indeks kualitas pelaporan
keuangan BA 15
85 85 96 1707 Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen
Perbendaharaan
Layanan 5 5 Sekretariat DJPb 80396646000 18238020000 16299772799
Indeks efektivitas
komunikasi publik
29
(skala 4)
35
(skala 4)
366 1707 Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen
Perbendaharaan
Layanan 5 5 Sekretariat DJPb 80396646000 18238020000 16299772799
Indeks kualitas
pengelolaan sistem TIK
100 100 15828 1704 Pengembangan Sistem
Informasi dan Teknologi
Perbendaharaan
Sistem 3 3 Direktorat SITP 107016618000 105929219000 105929199426
Persentase tingkat
implementasi SAKTI
100 100 100 1704 Pengembangan Sistem
Informasi dan Teknologi
Perbendaharaan
Satker 20000 20000 Direktorat SITP 28864362000 8543747000 8012289000
Komunikasi publik
yang efektif dan
Sistem informasi
yang andal
Pengelolaan
Keuangan yang
optimal
Organisasi
dan SDM yang
optimal