Post on 16-Oct-2021
LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TANJUNGURA TAHUN 2019LP2KM UNIVERSITAS TANJUNGPURA
SELASA, 25 JUNI 2019
DASAR HUKUM
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah
• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2019
• Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia No. 164/PMK.05/2015 tentang Perjalanan Dinas
Luar Negeri
• Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri
• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian
KOMPONEN PENGGUNAAN DANA DALAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
HonorariumBiaya Bahan HabisPakai
BiayaPerjalanan
Dinas
BiayaOperasional
lainnya
HONORARIUM ...
Honorarium dapat dibayarkan berupa Honorarium Penunjang
Penelitian/Perekayasaan yaitu Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang
diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh
fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/ perekayasa, koordinator
peneliti/ perekayasa, sekretariat peneliti/ perekayasa, pengolah data, petugas
survei, dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.
(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019)
BIAYA BAHAN HABIS PAKAI ...
Belanja barang habis pakai berupa ATK, Fotocopi, surat menyurat, penyusunan
laporan, cetak, penjilidan laporan, publikasi, pulsa, internet, bahan
laboratorium, langganan jurnal, konsumsi, biaya seminar.
BIAYA PERJALANAN DINAS ...
Biaya Perjalanan Dinas beruoa biaya survey/sampling data, biaya akomodasi,
uang harian, transport.
BIAYA OPERASIONAL LAINNYA ...
Biaya operasional lainnya berupa sewa peralatan/mesin/ruang laboratorium,
kendaraan, kebun percobaan, peralatan penunjang penelitian lainnya.
DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK BELANJA
INVESTASI/MODAL, SEPERTI KOMPUTER, LAPTOP, PRINTER, MEUBELAIR, DAN LAIN-LAIN
BENTUK BUKTI PENGADAAN/KONTRAK
• Bukti pembelian/pembayaran, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak
Rp10.000.000,00
• Kuitansi, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00
• Surat Perintah Kerja (SPK), digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak
Rp100.000.000,00, Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00
sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai
paling banyak Rp200.000.000,00
• Surat perjanjian, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling
sedikit di atas Rp200.000.000,00 dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas
Rp100.000.000,00
• Surat pesanan, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko
daring
PERTANGGUNGJAWABAN HONORARIUM
• Daftar honorarium yang memuat nama penerima, NIP, NPWP, golongan,
volume, satuan, jumlah bruto, PPh Pasal 21, Jumlah netto, tanda tangan/nomor
rekening.
• Bukti pemotongan PPh Pasal 21 dengan E-Billing.
• Surat Keputusan
CONTOH DAFTAR HONORARIUM
PERTANGGUNG JAWABAN BAHAN HABIS PAKAI• Belanja dapat berupa bahan habis pakai, ATK, bahan kimia, sewa, konsumsi, dan lain-lain.
• Kelengkapan terdiri dari kuitansi, daftar serah terima barang, daftar hadir (untuk belanja konsumsi), dan lain-lain.
• Belanja dilakukan dengan penyedia barang dan jasa baik perorangan maupun, CV, PT, dan perusahaan. Tidak diperkenankan membeli
barang dan jasa dengan perorangan yang berstatus PNS.
• Bukti pengadaan barang dan jasa mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 28
ayat 1.
• Untuk pengadaan barang, dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
- Belanja barang dengan nilai kuitansi dibawah Rp. 1.000.000, tidak dikenakan pajak apapun
- Belanja barang dengan nilai kuitansi Rp. 1.000.000-Rp. 2.000.000, hanya dikenakan PPN 10%
- Belanja barang dengan nilai kuitansi di atas Rp. 2.000.000, dikenakan PPN 10% dan PPh Pasal 22 tarif 1,5%
• Untuk pengadaan jasa, dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
- Belanja barang dengan nilai kuitansi dibawah Rp. 1.000.000, dikenakan PPh Pasal 23 tarif 2%
- Belanja barang dengan nilai kuitansi Rp. 1.000.000 ke atas, dikenakan PPN 10% dan PPh Pasal 23 tarif 2%
• Pembayaran pajak dilakukan dengan membuat E-Billing
CONTOH KUITANSI
Nomor :
Tanggal:
KWITANSI
Sudah Terima dari : KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Banyaknya :
***.......................................................................... ***
Untuk Pembayaran : Biaya pembelian .................................................
dengan rincian sebagai berikut :
No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Harga Total
1 Barang ......... 1 Unit ................ ..................
Total Nilai sebelum PPN ..................
PPN 10 % ..................
Biaya Kirim dan Packing ..................
Total ..................
PT. .................................
............................................
Rp. .................................
PERTANGGUNG JAWABAN PERJALANAN DINAS
• Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang memuat perincian biaya perjalanan (uang harian (sudah termasuk uang
makan, uang saku dan transport lokal), biaya transportasi, biaya penginapan) ditandatangani oleh yang
bersangkutan
• Kuitansi sesuai dengan jumlah biaya perjalanan dinas yang termuat dalam rincian biaya perjalanan dinas
(poin a) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
• Daftar Pengeluaran Biaya Riil, untuk mempertanggungjawabkan bukti yang tidak bisa dilampirkan (contoh:
taxi, ojek, bis, travel, dll) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan
• Surat Tugas
• Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani dan distempel oleh Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) dan ditandatangani oleh pejabat dari tempat yang dituju/ didatangi/setempat
• Tiket (pesawat, kereta api, kapal laut), airport tax, boarding pass (jika menggunakan pesawat udara)
• Bukti penginapan jika bermalam
CONTOH SURAT PERJALANAN DINAS
Format SPDHalaman 1
Pada Keterangan lain-lain dicantumkan Nomor dan tanggal Surat Tugas
Format SPDHalaman 2
Untuk PDJ yang biayanya dibebankan pada DIPA Pelaksana SPD
ditandatangani oleh Kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk pada instansi
Pelaksana SPD
Untuk PDJ yang biayanya dibebankan pada DIPA Satker Penyelenggara, tidak
perlu ditandatangani oleh Kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk atau
Atasan Pelaksana SPD
CONTOH
RINCIAN
PERJALANAN
DINAS
CONTOH DAFTAR
PENGELUARAN
RIIL
KETENTUAN PERPAJAKAN
Objek Penjelasan
PPh Pasal 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa &
kegiatan
PPh Pasal 4 ayat (2) Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa
tanah/bangunan,pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya)
PPh Pasal 22 Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang
PPh Pasal 23 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya
selain Objek PPh Psl 21
PPh Pasal 26 Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.
PPN dan PPnBM Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak
Bea Materai Pembayaran atas pemanfaatan dokumen-dokumen tertentu (kuitansi, kontrak)
BENDAHARA PEMERINTAH
MELAKSANAKAN KEWAJIBAN
PEMOTONGAN & PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT ATAS
DANA YANG BERASAL DARI APBN/APBD
WAJIB
22
PPh Pasal 21
Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepadaorang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa
& kegiatan
24
Penghasilan Yang Diterima
PNSANGGOTA
TNI & POLRIPENSIUNAN*)
YANG DIBEBANKAN KEPADA
KEUANGAN NEGARA/DAERAH
GAJI, TUNJ. KEHORMATAN, UANG PENSIUN,
TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJ. LAINNYA
TERMASUK UANG LEMBUR (0VERTIME)
HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG RAPAT
UANG HADIR, IMBALAN PRESTASI KERJA,
DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN
PEJABAT
NEGARA
*) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK-ANAKNYA
PPh Ps. 21 DITANGGUNG
PEMERINTAH
PENGHASILAN TIDAK TERATURPENGHASILAN TERATUR
DIPOTONG PPh Ps.21
25
Contoh 1 >>> PNS Terima Honor (PPh Final)
Rahmadi (PNS Gol. IIIA) berNPWP memperoleh honor sebagai peserta sosialisasi peraturan baru sebesar Rp
1.250.000,- dan status PTKP K/2
Penghitungan PPh Pasal 21
5% x Rp 1.250.000,- = Rp62.500,-
Jika Rahmadi tidak punya NPWP
5% x Rp 1.250.000,-x 120% = Rp75.000,-
Contoh 2 >>> Peserta Kegiatan
Donny Willy, menjuarai lari maraton yang diadakan oleh Kemenpora dan selain piala jg mendapat hadiah uang sebesar
Rp125.000.000,-
Penghitungan PPh Pasal 21 sebesar :
Penghasilan Bruto x Tarif Psl 17 UU PPh
5% x Rp50.000.000 =Rp 2.500.000,-
15% x Rp75.000.000 =Rp11.250.000,-
Rp13.750.000,-
Kalo Donny Willy tdk ber-NPWP = 120% x Rp 13.750.000 = Rp16.500.000,-
26
PPh Pasal 22
27
➢ DITJEN ANGGARAN
➢ BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH
➢ BENDAHARA BEA & CUKAI
MEMUNGUT PPh PASAL 22
YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN
ATAS PEMBELIAN BARANG
Keputusan Menkeu No.392/KMk.03/2001 jo. Permenkeu No.154/PMK.03/2010
28
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING
BANYAK Rp2.000.000,- DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG
TERPECAH-PECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB
PEMBAYARAN KEPADA WP REKANAN YANG TERMASUK KATEGORI
DENGAN PEREDARAN USAHA TERTENTU < 4,8 M DENGAN
MENYERTAKAN SKB
29
TARIF 1,5%
DARI HARGA/NILAI
PEMBELIAN BARANG
PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN
ATAS
PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN
JIKA REKANAN TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
30
CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 22
Drs. Andika, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli 2 buah komputer Rp 11.000.000,-
(harga yg tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 22
PPh Psl 22 dikenakan atas harga pokok (Tidak termasuk PPN)
Untuk mencari harga barang tanpa PPN adalah
100/110 x Rp11.000.000,- = Rp 10.000.000,-
PPh Psl 22 yang harus dipungut adalah
1,5 % x Rp10.000.000,- = Rp150.000,-
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka PPh pasal 22 yang dipungut :
200% x 1,5% x Rp1.000.000,- = Rp300.000,-
31
PPh Pasal 23
32
BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT
BENDAHARA PEMERINTAH DAERAH
BADAN
YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN
ATAS OBJEK PPh Pasal 23
Peraturan Menkeu No.141/PMK.03/2015
33
HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN SELAIN YANG
TELAH DIPOTONG PPh. 21
SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:
• JASA TEKNIK;
• JASA MANAJEMEN;
• JASA KONSULTAN HUKUM,
• JASA KONSULTAN PAJAK,
• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21
YANG BERASAL DARI MODAL :
•DEVIDEN
•BUNGA
•ROYALTI
34
YANG DAPAT
MENUNJUKKAN
SKB PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26
YANG MELAKSANAKAN
PROYEK PEMERINTAH YANG
DIDANAI HIBAH ATAU
PINJAMAN LUAR NEGERI
35
SEWA
DAN
JASA LAINNYA
TARIF
15 %
DASAR PEMOTONGAN
HADIAH DAN
PENGHARGAAN,
DEVIDEN, BUNGA
DAN ROYALTI
TARIF
2 %
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
JUMLAH BRUTO
36
Contoh 1
Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa pemeliharaan komputer Rp 11.000.000, (harga yg
tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 23
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 200.000,-
*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb
dikalikan 100/110
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :
Rp11.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp400.000,-
Contoh 2
Drs. Yaumin, Bendahara Depdiknas menggunakan jasa biro Iklan untuk memasang Iklan di Media massa dan elektronik
dengan total pembayaran Rp 1.100.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 23
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 1.100.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 20.000.000,-
*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb
dikalikan 100/110
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :
Rp1.100.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp4.000.000,-
37
PPN
38
PAJAK
PERTAMBAHAN
NILAI (PPN)
PAJAK YANG DIKENAKAN
ATAS KONSUMSI
BARANG DAN JASA
PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH
(PPn BM)
PAJAK YANG DIKENAKAN
ATAS KONSUMSI BARANG
YG BERDSRKAN KMK
TERGOLONG BRG MEWAH
WILAYAH RI YANG DI DALAMNYA
BERLAKU PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN
DI DALAM
DAERAH PABEAN
39
40
SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA
KEPADA PKP REKANAN
PEMUNGUTAN
PPN DAN PPn BM
PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA
TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM
DASAR PEMUNGUTAN
TERUTANG PPn BM 20%
CONTOH
TIDAK TERUTANG PPn BM
PPN YG DIPUNGUT
10/110
YG DIPUNGUT
• PPN 10/130
• PPn BM 20/130
DASAR PEMUNGUTAN
41
TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU
PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH
BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN
OLEH PERTAMINA
ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH
PERUSAHAAN PENERBANGAN
ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN
ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS
PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE
UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS
PPN TDK DIPUNGUT
DALAM HAL
PEMBAYARAN
42
BEA METERAI
PENGERTIAN:
Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud
tentang: PERBUATAN-KEADAAN/KENYATAAN bagi seseorang dan/atau pihak-pihak
yang berkepentingan;
Benda Meterai adalah METERAI TEMPEL dan KERTAS METERAI yang dikeluatkan oleh
PEMERINTAH R.I
PEMETERAIAN Kemudian adalah suatu cara pelunasan BEA MATERAI yang dilakukan
oleh Pejabat Pos atas Permintaan Pemegang dokumen Bea Meterai belum dilunasi
sebagaimana mestinya;
TANDA TANGAN adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan termasuk:
parap, teraan/cap tanda tangan/ cap parap, teraan cap nama/ tanda lainnya
sebagai pengganti tanda tangan
OBJEK, TARIF & YANG TERUTANG BEA MATERAI
Pasal 2 UU NO.13 Tahun 1985
jo PP No. 24 Tahun 2000
Surat Perjanjian dan Surat-surat lainnya (a.l.
Surat Kuasa, Surat Hibah, Surat Pernyataan)
yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan
sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan,
kenyataan/keadaan yang bersifat perdata
Akta-Akta NOTARIS termasuk salinannya
Akta-Akta yang dibuat PPAT termasuk rangkap-
rangkapnya
Rp.6000,-
Rp.6000,-
Rp.6000,-
Rp.6000,-
Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau
harga nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing
Yang menyatakan
pembukuan uang atau
penyimpanan uang
dalam rekening di Bank
Yang
menyebutkan
penerimaan
uang;
Yang berisi pengakuan
bahwa utang uang
seluruhnya/sebagian
telah
dilunasi/diperhitungkan
Yang berisi
pemberitahuan
saldo rekening
BANK
LANJUTAN 1,…..Obyek, Tarif
Surat yang memuat
jumlah uang dengan
harga Nominal lebih dari
Rp. 250.000,- tetapi tidak
lebih dari Rp.1.000.000,-
Surat yang memuat jumlah uang dengan
Nominal tidak Lebih dari Rp.250.000,-
LANJUTAN 2,…..Obyek, Tarif
Rp.3000,-
TIDAK
TERUTANG
TERIMA KASIH