Post on 09-Mar-2019
LAPORAN HARTA KEKAYAANAPARATUR SIPIL NEGERA
(Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
1
LATAR BELAKANG 2
Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang
Bentuk Transparansi Aparat Sipil Negara
Penguatan Integritas Aparatur
DASAR HUKUM 3
1. Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan
2. Undang‐Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi (KPK)
3. Inpres 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi4. Surat Edaran Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN; 5. Surat Edaran Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang LHKPN; 6. Surat Edaran Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian
LHKPN; 7. Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan
LHKPN Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan; 8. Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi
Atas Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta KekayaanPenyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan PemerintahDaerah.
9. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LaporanHarta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan InstansiPemerintah.
Muatan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 4
Menetapkan pejabat wajib lapor LHKPN;
Menetapkan wajib lapor bagi seluruh pegawai ASN yang tidak wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKASN;
Menggunakan formulir LHKASN yang telah ditetapkan dalam surat edaran ini;
Menugaskan APIP untuk mengelola LHKASN;
Peninjauan kembali jabatan dan sanksi jika tidak memenuhi ketentuan ini;
Sanksi bagi pegawai di lingkungan APIP yang menyalahi kewenangan
SUBYEK LHKPN 5
Undang‐undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN
• Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; • Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; • Menteri; • Gubernur; • Hakim; • Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
• Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
SUBYEK LHKPN 6
Surat Edaran Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN• Pejabat eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah/lembaga Negara
• Semua kepala kantor di lingkungan kementerian keuangan• Pemeriksa bea cukai• Pemeriksa pajak• Auditor• Pejabat yang mengeluarkan perijinan• Pejabat/kepala unit layanan masyarakat• Pejabat pembuat regulasi
Surat Edaran Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang LHKPN• Pejabat yang memangku jabatan strategis dan potenisal/rawan KKN
LHKPN DAN LHKASN 7
URAIAN LHKPN LHKASNSUBYEK Pejabat Negara dan
pejabat strategis sertapotenisal/rawan KKN
seluruh ASN selain yang berkewajiban LHKPN
TUJUAN PENYAMPAIAN KPK Pimpinan OrganisasiMelalui APIP
Pengelolaan KPK APIP
LAMPIRAN BUKTI Wajib melampirkanbukti
Tidak wajibmelampirkan bukti
WAKTU PENYAMPAIAN 2 (dua) bulan setelahmenjabat atau berhentidari jabatan
1 (satu) bulan setelahmenjabat atau berhentidari jabatan
DEFINISI 8
LHKASN•Dokumen penyampaiandaftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasaisebagai bentuk transparansiaparatur sipil negara
DEFINISI LHKASN
Laporan Harta Kekayaan Aparatur SipilNegara
DaftarSeluruhHarta
Kekayaan
Aparatur SipilNegara beserta
Pasangan dan Anakyang masih menjadi
tanggungan
Yang dituangkandalam Formulir
LHKASN yang telahditetapkanMen.PANRB
9
FORMULIR LHKASN
LHKASN
Diisi oleh pejabat Wajib LHKASN untuk yang Pertama kalinyaMutasi/Promosi/Pensiun
Cara memperoleh formulir LHKASN
11
Mengunduh dari www.menpan.go.id, versi.xls atau .pdf
Menggandakan Formulir LHKASN sesuaikebutuhan
Menggunakan aplikasi Si‐Harka(siharka.menpan.go.id)
MUATAN LHKASN
•Data Pribadi•Data Istri/Suami•Data Anak Tanggungan•Data Anak Tidak Tanggungan
DATA PRIBADI DAN KELUARGA
•Harta Tidak Bergerak•Harta Bergerak•Surat Berharga•Kas (Tabungan, Deposito, dll)•Piutang/Hutang
HARTA KEKAYAAN
12
• Penghasilan dari Jabatan• Penghasilan dari Profesi• Penghasilan dari Usaha Lain• Penghasilan dari Hibah/lainnya• Penghasilan dari Suami/Istri bekerja
PENGHASILAN
• Pengeluaran per Tahun
PENGELUARAN
• Surat Pernyataan
SURAT PERNYATAAN
HARTA YANG DILAPORKAN
HARTA ASN
HARTA SUAMI / ISTRI
HARTA ANAK
TANGGUNGAN
HARTA KEKAYAAN
13
ATAS NAMA SIAPAPUN
PENYAMPAIAN LHKASN 14
WAKTU PENYAMPAIAN
1. 3 (tiga) bulan setelahkebijakan ditetapkan;
2. 1 (satu) bulan setelahdiangkat dalam jabatan;
3. 1 (satu) bulan setelahberhenti dari jabatan.
DITUJUKAN
PIMPINAN ORGANISASI melalui APIP
TUGAS APIP DALAM LHKASN 15
Memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN;
Berkoordinasi dengan unit koordinator LHKASN;
Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN;
Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor yang mengindikasikanadanya ketidakwajaran;
Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkaitmengindikasikan adanya ketidakwajaran;
Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun atas pelaksanaan edaran ini kepada Pimpinan Instansi dan ditembusan kepada Menteri PAN dan RB.
RENCANA TINDAK DI BPPT 16
Inspektorat melakukankoordinasi dengan Biro SDM&O dan Biro Umum cq: Bagian
Hukum dalam rangka rencanapelaksanaan di BPPT
Biro SDMO: penyampaian data ASN yang wajib LHKPN dan
Wajib isi LHKASN
Bag. Hukum: menyiapkan SK Kepala BPPT terkait penetapanwajib isi LHKPN dan LHKASNSetelah itu disampaikan ke
Inspektorat
Pengisian data‐data pegawaipada aplikasi LHKASN,
kemudian pegawai mendapatakses kedalam aplikasi (via
email BPPT)
Tutorial Pengisian LKHASN, setiap unit kerja diwakili oleh 2
orang Pegawai
Pegawai Melakukan pengisianLHKASN
Pemantauan kepatuhanpengisian, verifikasi danklarifikasi oleh Inspektorat
Pelaporan Tahunan keKemenpan RB
TERIMA KASIH
17
FORM LHKASN 18
FORM LHKASN 19
FORM LHKASN ‐ HARTA 20
FORM LHKASN ‐ HARTA 21
FORM LHKASN ‐ PENGHASILAN 22