Post on 26-May-2020
-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2011 i
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN AGAMA PURWOREJO TAHUN 2011
IKHTISAR EKSEKUTIF/EXECUTIVE SUMMARY
Bahwa untuk melaksanakan misi dalam rangka mewujudkan visi Pengadilan
Agama Purworejo, telah ditetapkan empat tujuan yaitu :
1. Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan
meningkatkan pelayanan dibidang pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat
tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, pertolongan pembagian harta
peninggalan di luar sengketa, hisab rukyat, pembinaan hukum agama, penyampaian
akta cerai dan salinan putusan/penetapan. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang
cepat, akurat serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Terselenggaranya penyiapan dan pengelolaan prasarana dan sarana rumah tangga
kantor yang tepat berdaya guna dan memadai.
3. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan
akuntabel.
4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta terselenggaranya pengawasan
terhadap jalannya peradilan agar berjalan dengan seksama dan sewajarnya.
Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan ditetapkan 4
sasaran, yaitu:
1. Terdaftarnya perkara gugatan/permohonan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon
secara cepat, tertib dan akurat.
2. Terselengaranya proses pemeriksaan persidangan secara sederhana dan memenuhi rasa
keadilan.
3. Terbitnya putusan/penetapan yang cepat, tepat dan akurat. serta dapat dilaksanakan
(eksekutabel).
4. Terlaksananya eksekusi yang memberikan kepastian hukum serta pengayoman kepada
masyarakat
Meningkatnya pelayanan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang
hukum Islam kepada instansi pemerintah, pertolongan pembagian harta peninggalan di luar
sengketa, hisab rukyat, pembinaan hukum agama, pemberian akta cerai dan salinan
putusan / penetapan sasarannya adalah :
-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2011 ii
a. Secara aktif menjalin kerja sama dengan istansi pemerintah khususnya yang berkenaan
dengan perkembangan hukum Islam.
b. Memberikan akta pembagian harta peninggalan di luar perkara (sengketa) kepada
Pemohon selambat-lambatnya 7 hari sejak permohonan diajukan dan memberikan
waarmerking akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan pada hari pertama
mengajukan permohonannya.
c. Terselenggaranya perhitungan awal bulan qomariyah, pengukuran arah qiblat dengan
tepat dan akurat serta meningkatnya keberhasilan observasi bulan (rukyatul hilal).
Diterimanya akta cerai oleh bekas suami dan bekas isteri beserta salinan
putusan/penetapan oleh pihak yang berkepentingan dengan tepat waktu.
Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme sasarannya adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia,
meningkatnya moralitas pegawai dan meningkatnya sistem administrasi kepegawaian yang
terpadu.
Meningkatnya penyiapan dan pengelolaan prasarana dan sarana rumah tangga
kantor yang tepat, berdaya guna dan memadai sasarannya adalah :
1. Meningkatnya tertib administrasi tata persuratan, tertib administrasi Barang milik
Negara, pendayagunaan barang inventaris, perpustakaan dan rumah tangga kantor.
2. Meningkatnya sistem perencanaan yang terpadu dan berkesinambungan serta
pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, sasarannya
adalah : Terwujudnya penentuan kebijakan yang tepat serta dituangkan dalam suatu
perencanaan yang detil, akurat dan komprehensif dengan mengakomodir usulan
perencanaan dari satuan kerja satuan kerja dibawahnya secara skala prioritas.
Meningkatnya pagu anggaran DIPA serta terealisasinya anggaran DIPA secara tepat
waktu beserta ketertiban administrasi keuangannya.
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya
peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya memiliki dua sasaran,
yaitu :
1. Tersedianya tenaga fungsional yang kompeten dan profesional pada semua level
jabatan.
2. Terlaksananya pengawasan secara berkala dan komprehensif terhadap
penyelenggaraan jalannya peradilan.
-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2011 iii
Selanjutya untuk mencapai sasaran tersebut ditemui beberapa Permasalahan, antara
lain :
1. Besarnya perkara yang ditangani dan lambatnya penyelesaian perkara;
Sampai akhir bulan Desember tahun 2011 perkara yang ditangani oleh
Pengadilan Agama Purworejo cukup tinggi, yaitu 1852 perkara terdiri dari sisa
perkara tahun 2010 sebanyak 383 perkara, perkara yang diterima sampai akhir bulan
Desember 2011 sebanyak 1469 perkara. Sedang perkara yang diputus pada tahun
2011 sebanyak 1416 maka sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2011
sebanyak 436 perkara ( 27,94 % ) sehingga sisa perkara yang belum terselesaikan
sampai ahir bulan Desember tahun 2011 sebanyak 436 (34,49 %).
2. Terbatasnya sarana peradilan dan belum adanya undang-undang hukum
terapan Peradilan Agama;
Prasarana dan sarana Pengadilan Agama Purworejo pada tahun 2011 yang
semula luas bangunan 377 M2 yang terdiri dari Gedung Utama ( Gedung A) dari
Anggaran APBN 1994/1995 yang dipergunakan untuk ruang Ketua, Wakil Ketua,
ruang tamu, ruang Hakim, ruang Panitera , ruang sekretariatan, ruang sidang II dan
ruang perpustakaan. Sedangkan (Gedung B) merupakan Gedung tambahan dari
APBN 19999/2000 digunakan untuk ruang sidang I , Ruang Kepaniteraan dan ruang
arsip perkara.
Kondisi Gedung yang masih kurang memadai dengan standart Gedung
Prototip Mahkamah Agung RI . Pada tahun anggaran 2011 Pengadilan Agama
Purworejo telah mendapat alokasi anggaran Pembangunan Gedung Prototip, sehingga
Pengadilan Agama Purworejo telah selesai merealisasikan Bangunan Prototip yang
sesuai standart Mahkamah Agung RI seluas 500m2 pada akhir Desember 2011
dengan menghapus bangunan Gedung A seluas 337 M 2 yang terletak di Jalan
Lingkar Barat nomor 5 ( Depan GOR.WR.Supratman ).
Namun pada kenyataan masih belum memenuhi kebutuhan sebagai lembaga
peradilan . Pengadilan Agama Purworejo masih membutuhkan tambahan bangunan
lagi untuk tahun 2013 seluas 500 m2 untuk ruang sidang II, ruang Panitera Pengganti,
ruang Mediasi, ruang Jurusita Pengganti, ruang perpustakaan yang sangat menunjang
Pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Purworejo sehingga kinerja aparatur
Pengadilan Agama Purworejo dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat
pencari keadilan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2011 iv
3. Penurunan jumlah pegawai dan banyaknya rangkap jabatan;
Jumlah pegawai Pengadilan Agama Purworejo setiap tahun terus mengalami
penurunan bukan semakin bertambah, hal ini disebabkan beberapa pegawai
menjalani mutasi dan mutasi karena promosi.
4. Belanja modal ;
Anggaran tahun 2011 untuk mata anggaran yang berkaitan dengan belanja
modal masih yaitu :
a. Pengadaan Personal Computer 6 unit Rp 30.000.000,-
b. Finger print 1 unit Rp 6.000.000,-
c. Air conditioner 3 Unit Rp 15.000.000,-
d. Jaringan Lan Telpon 1 Unit Rp. 10.000.000,-
e. Pembangunan Gedung kantor Pengadilan Agama Purworejo seluas 500M2.
-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2011 v
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF/ EXECUTIVE SUMMARY ........................................ i
DAFTAR ISI .......................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............................................................ 1
1. Latar belakang .................................................................................. 1
2. Tugas dan Fungsi ............................................................................ 2
3. Sistematika Penyajian ......................................................................
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................. 4
A. RENCANA STRATEJIK ........................................................................ 4
1. Visi dan Misi ............................................................................
2. Tujuan dan Sasaran Strategis...................................................
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ......................................
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2011 .................................................... 8
C. PERJANJIAN KINERJA ( Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011...
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................. 14
A. PENGUKURAN KINERJA (Perbandingan antara Target dan Realisasi
Kinerja ) ................................................ ................................................... 14
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ( Diuraikan pencapaian -
Sasaran – sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari
Hasil pengukuran kinerja) ......................................................................
BAB IV PENUTUP ............................................................................................... 23
A. Kesimpulan .............................................................................
B. Saran – Saran .........................................................................
BAB V LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kinerja Tahun 2012
4. Matrik Rencana Strategis 2010 – 2014
5. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Selama ini sebagaimana diketahui bahwa kewenangan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama berada dibawah Departemen Agama,
sedangkan kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung.
Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan
Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting
terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai
organisasi, administrasi dan Finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam
undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut
dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Purworejo
merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas
dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan
menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan
-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2011 13
untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Purworejo dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian
tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3
dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas
Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.
Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hokum, transparansi, kesetaraan,
daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas
ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan
untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Purworejo merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun,
disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2009 tanggal 13 Januari 2009 dan Peraturan Menteri
Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama. C. Tugas dan Fungsi
Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,
shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2011 14
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta
sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama
Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Waarmerking akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah
diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/ melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun
hijriyah.
Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam
pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.
C. Sistematika Penyajian
Sistematika penulian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Purworejo adalah sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan,
maksud dan tujuan penulisan lapora, tugas dan fungsi,
serta sistematika penulisan laporan
-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2011 15
BAB II Rencana Stratejik Menjelaskan mengenai Rencana Strategi meliputi : visi dan
misi, Tujuan dan sasaran strategis, program utama dan
kegiatan pokok, Rencana kinerja Tahun 2011, dan perjanjian
Kinerja.
BAB III Akuntabilitas
Kinerja
Menguraikan hasil pengukuran kinerja meliputi
perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja, analisa
akuntabilitas kinerja ( diuraikan pencapaian sasaran – sararan
organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil
pengukuran kinerja.
BAB IV Penutup
Mengemukakan kesimpulan dan saran saran.
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi
pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik local, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat
menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan
dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama
dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak
-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2011 16
demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).
Kualitas keterampilam (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk
menigkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak
kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.
Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas tahun 2011 di Pengadilan Agama Purworejo telah menetapkan sasaran/keluaran kegiatan
yang mengacu para program dan fungsinya sebagai berikut : A. Rencana Strategis 2010 - 2014
1. Visi dan Misi
a. Visi
Mewujudkan Peradilan Agama Purworejo yang transparans, mandiri, bermartabat, berwibawa, efektif, efesien, terhormat dan dihormati
sebagai salah satu institusi kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan.
b. Misi
Pengadilan Agama Purworejo yaitu :
a. Mewujudkan pelaksanaan manajemen Peradilan yang baik dan benar secara berkesinambungan.
b. Meningkatkan kualitas, efesiensi, efektifitas kinerja dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Agama Purworejo.
c. Mewujudkan aparatur Peradilan Agama Purworejo yang profesional, bersih, berwibawa dan berakhlakul karimah.
d. Meningkatkan kualitas pelayanan public dibidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Peradilan Agama.
e. Meningkatkan kualitas dan citra Peradilan Agama sebagai Peradilan Keluarga.
-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2011 17
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
- Tujuan :
a. Meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat.
b. Menciptakan memobilitas kerja dan kualitas pelayanan (client service) agar tercapai dan terpenuhi sesuai dengan target.
c. Mewujudkan pelayanan administrasi dan informasi terpadu.
d. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor.
- Sasaran :
a. Uraian
1) Terwujudnya kesejahteraan pegawai.
2) Meningkatnya kualitas SDM pegawai.
3) Meningkatnya mutu dan jumlah tenaga terampil dan professional.
4) Terciptanya keamanan dan kebersihan, agar lingkungan terjaga serta terpelihara dengan baik.
5) Meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung RI serta pihak-pihak terkait.
6) Tersedianya dan meningkatkannya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaraan pelaksanaan tugas sehari-hari.
7) Tersedianya informasi dan adanya standarisasi biaya perkara.
8) Terwujudnya sistem pelayanan administrasi dan informasi yang akurat.
b. Indikator
-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2011 18
1) Terkelolanya gaji, honororium dan tunjangan.
Indikator keluaran sub kegiatan :
- Pembayaran Gaji/lembur/tunjangan pegawai
2) Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran
Indikator keluaran sub kegiatan :
a) Tersedianya penambah daya tahan tubuh
b) Terselenggaranya pelantikan/pengambilan sumpah jabatan
c) Terwujudnya pakaian dinas
d) Tersedianya toga/pakaian kerja
e) Terwujudnya perawatan gedung
f) Terwujudnya perawatan rumah negara
g) Tersedianya pengadaan peralatan/perlengkapan kantor
h) Terwujudnya perawatan kendaraan dinas roda 4
i) Terwujudnya perawatan kendaraan roda 2
j) Terwujudnya sarana gedung
k) Terselenggaranya langganan daya dan jasa
l) Tersedianya dana jasa untuk keamanan/kebersihan
m) Terselenggaranya jasa pos/giro/sertifikat
n) Terselenggaranya operasional perkantoran dan pimpinan.
3) Terlayaninya publik dan birokrasi
-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2011 19
Indikator keluaran sub kegiatan :
Terselenggaranya pembinaan dan konsultasi
4) Terwujudnya pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana
Indikator keluaran sub kegiatan :
a) Terwujudnya pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung
b) Terwujudnya pengadaan perlengkapan sarana gedung
c) Terselenggaranya pengadaan alat pengolah data
5) Terselenggaranya penanganan perkara.
Indikator keluaran sub kegiatan :
a) Terwujudnya bantuan hukum / saksi / penterjemah / biaya pengacara / penyelesaian perkara hukum.
b) Terselenggaranya operasional persidangan peradilan.
Stratejik (Cara mencapai tujuan dan sasaran)
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2011, Pengadilan Agama Purworejo memiliki kebijakan yang program yaitu
:
a. Kebijakan
1) Mengusulkan penambahan pegawai dan meningkatkan kemampuan serta mutu para pejabat/staf.
2) Mengikutikan para pelaksana / operator dan pejabat struktural serta fungsional untuk mengikuti pelatihan dan penjenjangan.
3) Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung RI serta masyarakat agar kinerja pimpinan
dan staf peradilan berkualitas dan profesional.
-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2011 20
4) Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu serta transparansi
5) Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.
6) Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan (client service) terhadap pencari keadilan.
7) Menetapkan standarisasi biaya perkara.
8) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat untuk para pencari keadilan melalui media informasi elektronik.
b. Program
1) Penerapan kepemerintahan yang baik
2) Peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya.
3) Penegakan hukum dan HAM
Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan Agama Purworejo. Dengan demikian keberhasilan
pencapaian sasaran ini akan menghasilkan terwujudnya visi dan misi Pengadilan Agama Purworejo yang sudah dirumuskan dalam renstra
(rencana strategis).
-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2011 21
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2011
Instansi/Unit
: Pengadilan Agama Purworejo
Visi : Mewujudkan Peradilan Agama Purworejo yang mandiri, bermartabat,
berwibawa, efektif, efesien, terhormat dan dihormati sebagai salah satu
institusi kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung Republik
Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Misi
Pengadilan Agama Purworejo yaitu :
1. Mewujudkan pelaksanaan manajemen Peradilan yang baik dan benar
secara berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas, efesiensi, efektifitas kinerja dan budaya kerja
di lingkungan Pengadilan Agama Purworejo.
3. Mewujudkan aparatur Peradilan Agama Purworejo yang profesional,
bersih, berwibawa dan berakhlakul karimah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan dokumentasi dibidang
5. hukum serta keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
Peradilan Agama.
6. Meningkatkan kualitas dan citra Peradilan Agama sebagai
Peradilan Keluarga.
-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2011 22
PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO TAHUN 2011
No. Sasaran Strategis Indikato Kinerja Target Program / Kegiatan Anggaran
06 08
1 Pembayaran Gaji Tersedianya Pembayaran Gaji 12 LAYANAN
Program Dukungan Managemen dan
Pelaksanaan /tugas Teknis Lainnya
Mahkaman Agung / Kegiatan Pembinaan
Administrasi dan Pengelolaan Keungan
Badan Urusan Administrasi
2.692.176.000
2 Makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan minuman 726 OH 4.356.000
3 Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas 27 STEL 8.100.000
4 Pengadaan Toga / Pakaian Kerja TersedianyaPengadaan Toga / Pakaian Kerja 6 STEL 1.300.000
5 Perawatan Gedung Tersedianya Perawatan Gedung 507 M2 17.985.000
6 Perawatan Kendaraan roda 4 Tersedianya Perawatan Kendaraan roda 4 3 UNIT 21.000.000
7 Perawatan Kendaraan Roda 2 Tersedianya Perawatan Kendaraan Roda 2 7 UNIT 10.5000.000
8 Perawatan sarana Gedung Tersedianya Perawatan sarana Gedung 16 UNIT 7.345.000
9 Langganan Daya dan Jasa Tersedianya Langganan Daya dan Jasa 12 BLN 33.000.000
10 Jasa Pos dan Giro Tersedianya Jasa Pos dan Giro 12 BLN 4.800.000
11 Operasional Perkantoran Tersedianya Operasional Perkantoran 12 BLN 125.775.000
12 Belanja Brg Non Opra. Lainnya Tersedianya Blj Brg Non Opra. Lainnya 324 OK 8.748.000
13 Perjalanan Dinas Tersedianya Perjalanan Dinas 72 OK 37.100.000
14 Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur Mahkamah Agung / Pengadaan
sarana dan Prasarana di Lingkungan
Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat
Pertama.
15 Pengadaan Alat Pengolah Data Tersedianya Pengadaan Alat Pengolah Data 6 UNT 30.000.000
Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Peralatan Kantor 1 UNT 6.000.000
15 Pengadaan Air Conditioning Tersedianya Pengadaan Air Conditioning 3 UNT 15.000.000
Perlengkapan Sarana Gedung Perlengkapan Sarana Gedung 1 UNT 10.000.000
16 Belanja Modal Gedung Tersedianya Belanja Modal Gedung 500 M2 1.700.000.000
17 Penyelesaian perkara Tersedianya penyelesaian perkara 12 PKR Program Peningkatan menejemen Peradilan
Agama 6.188.923.000
13
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah manajemen pemerintah yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : ICHTIYARDI,SH.
Jabatan : Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Purworejo
Selanjutnya disebut Pihak Pertama .
Nama : Drs. BAHRUDDIN.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Purworejo.
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama pada Tahun 2011 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan sepervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Purworejo, 01 Februari 2011
Ketua Panitera / Sekretaris
Pengadilan Agama Purworejo Pengadilan Agama Purworejo
Drs. BAHRUDDIN ICHTIYARDI,SH.
NIP. 195712071986031004 NIP. 195612011978031003
-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2011 14
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Sumber dana keuangan merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi guna merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.
Pada tahun 2011 merupakan tahun kelima diterapkannya sistem penganggaran baru yaitu
sistem anggaran berbasis kinerja (performance base budgeting), dan kebijakan baru
RAPBN yaitu pernyatuan anggaran (unified budget) dimana anggaran rutin dan
pembangunan disatukan menjadi satu dokumen instansi, yang dikenal dengan nama
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Jumlah pagu DIPA Tahun Anggaran 2011
adalah sebesar Rp. 4.733.185.000,- DIPA (01) dengan realisasi sebesar Rp.
5.192.326.748,- atau sebesar 83.90% dari total anggaran dan DIPA (04) sebesar Rp.
3.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. Adapun pengelolaan keuangan dan rincian
anggaran serta realisasi anggaran berdasarkan program adalah sebagai :
A. Pendapatan
Realisasi Pendapatan
1. Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan
pajak.
2. Tidak terdapat penerimaan perpajakan selama periode ini.
3. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dapat memberikan kontribusi bagi
pendapatan negara. PNBP juga berasal dari pengembalian belanja atas belanja
yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu dan dibukukan sebagai pendapatan
lain-lain.
4. Terdapat realisasi PNBP pada tahun anggaran 2011.
Selain pendapatan pajak dan PNBP, juga terdapat pendapatan yang berasal dari
hibah. Tidak ada hibah yang diterima pada periode ini.
B. Belanja
1. Realisasi Belanja
Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan
dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana
yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
Belanja Pengadilan Agama Purworejo meliputi belanja pegawai, belanja barang,
belanja modal.
-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2011 15
Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja dapat dilihat dari tabel-tabel
berikut ini :
16
PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2011
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target REALISASI % PROGRAM
ANGGARAN
PAGU REALISASI %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
pembayaran Gaji dan Tunjangan
Pembayaran Gaji 2.390.990.400 2.390.990.400 90%
Program Dukungan
Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah
Agung
2.656.656.000 1.683.036.289 63,35%
Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran
Makanan dan minuman 3.920.400 3.920.400 90% 4.356.000 4.086.000 93,80%
Pakaian Dinas 7.830.000 7.830.000 90% 8.700.000 7.800.000 89,66%
Pengadaan Toga / Pakaian Kerja 1.300.000 1.300.000 100% 1.300.000 1.300.000 100,00%
Perawatan Gedung 23.660.000 23.660.000 100% 23.660.000 23.660.000 100,00%
Perawatan Kendaraan roda 4 22.000.000 22.000.000 100% 22.000.000 21.655.263 98,43%
Perawatan Kendaraan Roda 2 8.000.000 8.000.000 100% 8.000.000 7.138.715 89,23%
Perawatan sarana Gedung 11.960.000 11.960.000 100% 11.960.000 11.959.500 100,00%
Langganan Daya dan Jasa 29.700.000 29.700.000 90% 33.000.000 23.671.016 71,73%
Jasa Pos dan Giro 3.240.000 3.240.000 90% 3.600.000 3.597.500 99,93%
Operasional Perkantoran 94.567.500 94.567.500 90% 105.075.000 103.667.165 98,66%
Honor operasional Satker 19.200.000 19.200.000 100% 19.200.000 19.200.000 100,00%
Blj Brg Opra. Lainnya 1.500.000 1.500.000 100% 1.500.000 1.500.000 100,00%
Perjalanan Dinas 27.020.000 27.020.000 100% 27.020.000 26.888.300 99,51%
Belanja Non Operasional 8.456.400 8.456.400 90% 9.396.000 7.307.000 77,77%
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Pengadilan
Pengadaan Kendaraan roda 4 166.600.000 166.600.000 98%
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Mahkam Agung
170.000.000 162.910.000 95,83%
Pengadaan Alat Pengolah Data 30.000.000 30.000.000 100% 30.000.000 30.000.000 100,00%
Pengadaan Peralatan Kantor/ Inventaris
28.500.000 28.500.000 100% 28.500.000 28.500.000 100,00%
Pengadaan Air Conditioning 15.000.000 15.000.000 100% 15.000.000 15.000.000 100,00%
Pengadaan Sarana Kantor 10.000.000 10.000.000 100% 10.000.000 10.000.000 100,00%
Belanja Modal tanah 2.789.700.000 2.789.700.000 100% 2.789.700.000 2.789.700.000 100,00%
Belanja Modal Honor 60.300.000 60.300.000 100% 60.300.000 59.950.000 99,42%
Belanja Modal sertifikat 150.000.000 150.000.000 100% 150.000.000 149.800.000 99,87%
5.903.444.700
5.903.444.700
6.188.923.000 5.192.326.748 83,90%
17
Tabel.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana
Uraian Anggaran DIPA Reaalisasi Belanja Prosentasi
Rupiah Murni Rp. 6.188.923.000 5.192.326.748,- 83,90 %
Jumlah Rp. 6.188.923.000 5.192.326.748,- 83,90 %
Tabel 2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja perjenis Belanja berdasarkan Program
Kode
Jenis
Belanja
Program Uraian
Jenis
Belanja
Anggaran DIPA Realisasi Prosenta
si
1 2 3 4 5 6
51 Program Dukungan
Managemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis lainnya MA
Belanja
Pegawai
2.656.656.000,- 1.683.035.709,- 63.35%
52 Program Dukungan
Managemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis lainnya MA
Belanja
Barang
278.767.000,- 263.430.459,- 94.50 %
53 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparat MA.
Belanja
Modal
3.253.500.000,- 3.245.860.000 99.77%
-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2011 18
Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak
Kode Jenis
Belanja
Uraian Jenis Belanja Realisasi Pengembalian
Belanja
1 2 3
423291 Pendapatan Jasa Lainnya 1.130.000,-
423411 Pendapatan Legalisasi Tanda tangan 16.689.000,-
423413 Pendapatan Uang Meja (leges) 5.350.000,-
423415 Pendapatan Ongkos Perkara 92.213.000,-
423419 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya 5.138.000,-
423911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat
TAYL
7.140,-
423991 Penerimaan Kembali Persekot Gaji 6.144.560,-
Jumlah 126.671.700,-
Hambatan dan Kendala :
a. Kurangnya target (63.35%) dalam penggunaan anggaran secara keseluruhan
disebabkan salah satunya ada mutasi 3 orang hakim ya seorang hakim dan pegawai
sehingga target belanja pegawai kurang dari pagu anggaran, sedangkan belanja lain sesuai
target yakni belanja barang (94.50 %) dan belanja modal (99.77%);
-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2011 19
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu
dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena
masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat
ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran
dapat dicapai oleh lebih dari satu program.
Evaluasi yang dilaksanakan terhadap empat program pada Pengadilan Agama
Purworejo menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam
pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran
ditahun berjalan, misalnya Penegakan Hukum dan HAM, karena hal ini menyangkut terhadap
perkara yang masih berjalan, jadi belum dapat diukur setelah tahun anggaran.
Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan lakip, maka dibandingkan antara matrik
pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel dengan tabel
keuangan terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran
kegiatan program yang tertuang dalam Renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam
pemetaan program dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa
Renstra yang belum memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu direvisi
sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan
kendala yang ada sudah dapat diatasi.
B. SARAN – SARAN
Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia terutama dalam hal pengetahuan
mengenai perbendaharaan, pemahaman mengenai laporan akuntabilitas dan peningkatan
kinerja pegawai itu sendiri dalam mendukung program – program yang ada supaya
berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas).
20
BAGAN ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS 1B
PM HUKUM
Abdul Azis, BA NIP. 195901041986031003
PM GUGATAN
Drs. H. Faesol NIP.196209151991031004
PM PERMOHONAN
Paryanto, SH NIP.196504261994031005
KETUA
DRS.BAHRUDDIN NIP. 19530608 1981031004
NIn WAKIL KETUA
Drs.M. Nasir,MSI NIP. 195601191986031002
KAUR ORTALA
Muinuddin NIP.196202041989031006
KAUR UMUM
Hj. Sumarni NIP. 195911151983032002
KAUR KEUANGAN
Nasikhin 196308061994031003
PANITERA/SEKRETARIS
Drs. H. Mukhidin
NIP.196410301993031002
PANITERA PENGGANTI
H.M. Arifuddin
H. Musbichin, S.Ag
Masnur Chaniago, BA
Kamadin Affandy, BA
JURU SITA PENGGANTI
AH. Muhlasin
Edy Fauzan
Syafi'i
Sundoro Ady Nugroho
Keterangan:
Garis Koordinatif:-------------------------
Garis Instruktif :
HAKIM
Drs. Abd. Adhim nhaji Drs. Abd. Adhim
Drs Suraji
Drs. Silahudin
HAKIM
Drs. Ambarai
Dra.Hj.Roostyati Kamal, SH. MH Drs. Kuswanto, SH.MH
WAKIL PANITERA
Drs. Saefudin NIP. 196607111994031004
Plt.WAKIL PANITERA
Ali Choemaeid, SH
.19720203 2002 12 1001
21
Tujuan Strategis 1.
2.
3.
Sasaran Th. I
(2010)
Th. II
(2011)
Th. III
(2012)
Th. IV
(2013)
Th. V
(2014)
-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2011 22
PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA Target REALISASI % PROGRAM ANGGARAN
PAGU REALISASI %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
pembayaran Gaji dan Tunjangan
Pembayaran Gaji 2.687.856.000 2.687.856.000 90%
Program Dukungan
Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah
Agung
2.687.856.000 1.683.036.289 63,35%
Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran
Makanan dan minuman 3.920.400 3.920.400 90% 4.356.000 4.086.000 93,80%
Pakaian Dinas 7.830.000 7.830.000 90% 8.700.000 7.800.000 89,66%
Pengadaan Toga / Pakaian Kerja 1.300.000 1.300.000 100% 1.300.000 1.300.000 100,00%
Perawatan Gedung 23.660.000 23.660.000 100% 23.660.000 23.660.000 100,00%
Perawatan Kendaraan roda 4 22.000.000 22.000.000 100% 22.000.000 21.655.263 98,43%
Perawatan Kendaraan Roda 2 8.000.000 8.000.000 100% 8.000.000 7.138.715 89,23%
Perawatan sarana Gedung 11.960.000 11.960.000 100% 11.960.000 11.959.500 100,00%
Langganan Daya dan Jasa 29.700.000 29.700.000 90% 33.000.000 23.671.016 71,73%
Jasa Pos dan Giro 3.240.000 3.240.000 90% 3.600.000 3.597.500 99,93%
Operasional Perkantoran 94.567.500 94.567.500 90% 105.075.000 103.667.165 98,66%
Honor operasional Satker 19.200.000 19.200.000 100% 19.200.000 19.200.000 100,00%
Blj Brg Opra. Lainnya 1.500.000 1.500.000 100% 1.500.000 1.500.000 100,00%
Perjalanan Dinas 27.020.000 27.020.000 100% 27.020.000 26.888.300 99,51%
Belanja Non Operasional 8.456.400 8.456.400 90% 9.396.000 7.307.000 77,77%
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Pengadilan
Pengadaan Kendaraan roda 4 166.600.000 166.600.000 98%
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Mahkam Agung
170.000.000 162.910.000 95,83%
Pengadaan Alat Pengolah Data 30.000.000 30.000.000 100% 30.000.000 30.000.000 100,00%
Pengadaan Peralatan Kantor/ Inventaris
28.500.000 28.500.000 100% 28.500.000 28.500.000 100,00%
Pengadaan Air Conditioning 15.000.000 15.000.000 100% 15.000.000 15.000.000 100,00%
Pengadaan Sarana Kantor 10.000.000 10.000.000 100% 10.000.000 10.000.000 100,00%
Belanja Modal Honor 60.300.000 60.300.000 100% 60.300.000 59.950.000 99,42%
Belanja Modal sertifikat 150.000.000 150.000.000 100% 150.000.000 149.800.000 99,87%
5.903.444.700
5.903.444.700
6.188.923.000 5.192.326.748 83,90%
-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2011 23
LAMPIRAN MATRIK PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO TAHUN 2012
No. Sasaran Strategis Indikato Kinerja Target Program / Kegiatan Anggaran
06 08
1 Pembayaran Gaji Tersedianya Pembayaran Gaji 12 LAYANAN
Program Dukungan Managemen dan
Pelaksanaan /tugas Teknis Lainnya
Mahkaman Agung / Kegiatan Pembinaan
Administrasi dan Pengelolaan Keungan
Badan Urusan Administrasi
2.687.856.000
2 Makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan minuman 726 OH 4.356.000
3 Pakaian Dinas Tersedianya Pakaian Dinas 29 STEL 8.700.000
4 Pengadaan Toga / Pakaian Kerja
TersedianyaPengadaan Toga / Pakaian Kerja
6 STEL 1.660.000
5 Perawatan Gedung Tersedianya Perawatan Gedung 1080 M2 22.982.000
6 Perawatan Kendaraan roda 4 Tersedianya Perawatan Kendaraan roda 4 2 UNIT 21.000.000
7 Perawatan Kendaraan Roda 2
Tersedianya Perawatan Kendaraan Roda 2 5 UNIT 10.500.000
8 Perawatan sarana Gedung Tersedianya Perawatan sarana Gedung 25 UNIT 15.950.000
9 Langganan Daya dan Jasa Tersedianya Langganan Daya dan Jasa 12 BLN 25.200.000
-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2011 24
10 Jasa Pos dan Giro Tersedianya Jasa Pos dan Giro 12 BLN 2.400.000
11 Operasional Perkantoran dan Pimpinan
Tersedianya Operasional Perkantoran 12 BLN 126.900.000
12 Pelantikan dan Pengambilan Sumpah
Tersedianya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah
2 KEG 1.450.000
13 Rapat koordinasi dan Pembinaan
Tersedianya Rapat Koordinasi dan Pembinaan.
3 OK 8.700.000
14 Pertemuan / Jamuan/ Delegasi
Tersedianya Pertemuan / Jamuan/ Delegasi 36 KEG
972.000
15 Perjalanan Dinas Tersedianya Perjalanan Dinas 348 OK 40.320.000
16 Rakerda Tersediannya Rakerda 6 ORG 6.450.000
17 Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu
Tersedianya Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu
12 KEG 1.200.000
No. Sasaran Strategis Indikato Kinerja Target Program / Kegiatan Anggaran
18 Pengadaan Alat Pengolah Data
Tersedianya Pengadaan Alat Pengolah Data 3 UNT Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur Mahkamah Agung / Pengadaan
sarana dan Prasarana di Lingkungan
Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat
Pertama.
18.500.000
19 Pengadaan Air Conditioning Tersedianya Pengadaan Air Conditioning 3 UNT 12.500.000
20 Sertifikat Tanah Tersedianya Belanja Setifikat Tanah. 1 Dokumen 250.000
31.250.000
25
PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Jl. Gajahmada No.1210 Telp/Fax (0285) 391169
Purworejo
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
NOMOR : W11-A12/ / OT.01.2/II/2012
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KANTOR PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2011
KETUA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor : 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah.
2. Bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2011perlu meninjau
kembali atau mereview untuk penyempurnaan kinerja Kantor
Pengadilan Agama Purworejo.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung.
2. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja
5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR PENGADILAN
AGAMA PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2011.
Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama- nama tersebut dalam lampiran surat
keputusan ini dalam Jabatan sebagaimana terlampir untuk menetapkan
rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran,
menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas
kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan
-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2011 26
dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Purworejo 2011.
Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap
pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan
disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo.
Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan
keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang Badan Pengawasan
diberikan tugas untuk :
a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam
rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan
akuntabilitas kinerja.
b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan / peraturan ini dan melaporkan
kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial
2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Ditetapkan di : Purworejo
Pada Tanggal : 02 Februari 2012
Ketua Pengadilan Agama Purworejo
Drs.BAHRUDDIN.
NIP. 195712071986031004
-Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2011 27
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
NOMOR : W11-A12/ / OT.01.2/II/2012
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KANTOR PENGADILAN AGAMA PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2011
No
.
Nama
Gol Jabatan
Dinas Pelaksana Kegiatan
1 2 3 4 5
1
ICHTIYARDI,SH.
NIP.195612011978031003
IV/a Panitera /
Sekretaris
Pejabat Penanggung Jawab
Kegiatan Laporan.
2
Dra.AZIZAH TRININGSIH,SH.
NIP.196506231994032001
III/d Wakil Panitera Sekretaris
3 NANI ROKHIMAH,SH, SH
NIP. 196403271990032001
III/a
Wakil
Sekretaris
Anggota
4 MURWATI
NIP. 196305051985032004
III/b Kaur Keuangan Anggota
5 ZUHRATUL WARDI.
NIP: 19850902 200912 2 005
III/b Kaur
Kepegawaian
Anggota
Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal: 02 Februari 2012
Ketua Pengadilan Agama Purworejo
Drs. BAHRUDDIN.
NIP. 195712071986031004