Post on 11-Apr-2017
LATAR BELAKANG q Reformasi SDM Aparatur merupakan salah satu permasalahan utama birokrasi, dalam
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2012-2025 disebutkan bahwa manajemen SDM Aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi.
q Dengan melakukan Dokumentasi dari perencanaan pegawai, pengembangan, rekruitmen,
penempatan, mutasi, pendidikan dan pelatihan, penilaian kinerja, pembinaan disiplin dan etikanya, serta reward dan punishment dalam suatu sistem data yang mudah diakses sehingga dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, penyempurnaan pengelolaan organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia. Pengembangan SDM yang professional diperlukan dalam peningkatan, penguatan dan pengembangan kualitas Organisasi Unit Kerja, sehingga organisasi yang handal dapat terwujud.
q Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dalam hal ini melalui Bagian Kepegawaian dan Ortala
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berencana melaksanakan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah.
MAKSUD , TUJUAN DAN SASARAN
MAKSUD DAN TUJUAN melaksanakan pengembangan sistem informasi kepegawaian Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, serta pemutakhiran Sistem Informasi Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dengan meningkatkan fitur-‐fitur sistem informasi kepegawaian Ditjen Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah untuk dapat di akses melalui internet, dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi.
SASARAN
Sasaran kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah adalah sebagai berikut: Ø Tersedianya fitur-‐fitur baru dalam sistem informasi kepegawaian Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
dan Penguasaan Tanah dalam mendukung program Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Reformasi Birokrasi yaitu Manajemen Fungsional Arsiparis, Manajemen Fungsional Auditor, Sistem Manajemen Penugasan, Manajemen Fungsional Widyaiswara, Manajemen Fungsional Surveyor.
Ø Tersedianya sistem yang dapat menjembatani/menghubungkan Sistem Informasi Kepegawaian Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dengan Sistem Informasi Kepegawaian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
Metode Penyelesaian
Milestone2 1. Pemrograman 2. Testing
Milestone1 1. Persiapan 2. Survey 3. Analisa Sistem 4. Desain SIstem
Milestone3 1. Uji Coba 2. UAT 3. Implementasi 4. Pelatihan 5. Transfer Knowledge 6. Garansi
Metode Penyelesaian – Milestone 3
Milestone3 1. Uji Coba 2. UAT 3. Implementasi 4. Pelatihan 5. Transfer Knowledge 6. Garansi
MODUL HCM v Manajemen Fungsional Arsiparis v Manajemen Fungsional Audito v Sistem Manajemen Penugasan v Manajemen Fungsional Widyaiswara v Manajemen Fungsional Surveyor
Hasil Pekerjaan
2. Pelaksanaan Halfday 75 Org x 2 Hari x 2 Kali
Sosialisasi 1. Seminar 75 Org x 2 Kali
Laporan Pekerjaan 1. Laporan Pendahuluan 15 set 2. Laporan Antara 15 Set 3. Laporan Akhir 15 Set 4. CD Laporan 10 Set 5. Buku Panduan operasional 150 Set 6. CD Panduan operasional 7. Buku Pelaksanaan Pekerjaan 20 Set LUX 8. CD Buku Pelaksanaan Pekerjaan 10 Set LUX
Rapat Pembahasan A. Pembahasan Laporan Halfday 1. Materi 30 Orang x 2 Kali
B. Pembahasan Kemajuan Sistem 1. Fullday 30 Orang x 2 Kali C. Pembahasan Penyempurnaan 1. Fullday 25 Orang x 2 Kali
Inovasi – Benefit User
2. Membantu Menciptak
an &Meningkat-‐kan
Pelayanan Prima
1. Penyelesai
an Pekerjaan
Rutin
3. Mengubah
Cara Kerja
Konsep Solusi
Benefit