Post on 22-Oct-2021
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU
NOMOR : Kpts. 36 / VI /2021 TANGGAL : 8 Juni 2021 TENTANG : Panduan Penyelenggaraan
Distance Learning Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III di Provinsi Riau Tahun 2021
PANDUAN PENYELENGGARAAN
DISTANCE LEARNING PELATIHAN DASAR CALON PNS
GOLONGAN II DAN GOLONGAN III (LATSAR CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2021
A. Latar Belakang
Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk pada
ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN, CPNS wajib menjalani
masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi
untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi
nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan
bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi
bidang. Diperlukan sebuah penyelenggaraan Pelatihan yang inovatif dan
terintegrasi, yaitu penyelenggaraan Pelatihan yang memadukan
pembelajaran klasikal dan nonklasikal di tempat Pelatihan dan di tempat
kerja, sehingga memungkinkan peserta mampu menginternalisasi,
menerapkan, dan mengaktulisasikan, serta membuatnya menjadi
kebiasaan (habituasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri
dalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional sesuai bidang
tugas. Melalui pembaharuan Pelatihan tersebut, diharapkan dapat
menghasilkan PNS profesional yang berkarakter dalam melaksanakan
tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan
publik, dan perekat serta pemersatu bangsa.
Arus globalisasi sudah tidak terbendung masuk ke Indonesia.
Disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia
kini memasuki era revolusi industri 4.0, yakni menekankan pada pola
digital economy, artificial intelligence, big data, robotic, dan lain
sebagainya atau dikenal dengan fenomena disruptive innovation.
Menghadapi tantangan tersebut, kita perlu meningkatkan daya saing
kita baik nasional maupun regional. PNS sebagai pelayan masyarakat
yang mempunyai peranan penting dalam proses pelayanan publik dalam
masyarakat, merupakan aset negara yang perlu dikembangkan potensi
dan kemampuannya. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan desain
Pelatihan yang tepat bagi CPNS sebagai awal pembentukan karakter dan
kompetensi sesuai tuntutan jabatannya.
Berdasarkan hal di atas, penyempurnaan dan pengayaan konsep
Latsar CPNS dilakukan dengan mengembangkan desain Pelatihan
terintegrasi sejalan dengan perkembangan dinamika tuntutan jabatan
dan penguatan terhadap kompetensi bidang sesuai dengan formasi
jabatan yang ditetapkan. Nomenklatur Latsar CPNS diubah menjadi
Pelatihan Dasar CPNS, sebagai salah satu jenis Pelatihan yang strategis
pasca UU ASN dalam rangka pembentukan karakter PNS dan
membentuk kemampuan bersikap dan bertindak profesional mengelola
tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan
perspektif whole of government atau one government yang didasari nilai
nilai dasar PNS berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan tugas
jabatannya sebagai pelayan masyarakat sebagai wujud nyata bela
negara seorang PNS.
Sehubungan peningkatan kasus Infeksi Coronavirus Disease
(Infeksi Covid-19), Kementerian Kesehatan telah menetapkan melalui
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/104/ 2020
tentang Penetapan Infeksi Corona Virus (Infeksi COVID-19) Sebagai
Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah. Bahkan World Health
Organization (WHO) telah menyatakan sebagai Pandemic pada tanggal
11 Maret 2020, sehingga diperlukan antisipasi dampaknya. Terkait
dengan penanganan wabah virus Corona tersebut, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 13 A/2020 tentang
Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah
Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Atas dasar hal tersebut,
Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengeluarkan Surat Edaran Nomor.
10/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan
Pelatihan Dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19).
Menindaklanjuti Surat Edaran dimaksud, dalam penyelenggaraan
Latihan Dasar Calon PNS diperlukan Pedoman Penyelenggaraan Distance
Learning Pelatihan Dasar Calon PNS. Diharapkan melalui pedoman
teknik ini tujuan penyelenggaraan pelatihan dimaksud pada masa
pandemi Covid-19, tetap dapat tercapai sesuai dengan tuntutan
pembelajaran pada masing-masing mata pelatihan.
Dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi kedaruratan,
pembelajaran klasikal perlu didorong berubah menjadi pembelajaran
jarak jauh. Pengubahan pembelajaran klasikal menjadi pembelajaran
jarak jauh dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi
(TI) atau aplikasi pengelolaan pembelajaran yang tersedia untuk
menunjang proses pembelajaran dengan tidak mengurangi kualitas dan
pencapaian tujuan pembelajaran.
Pemanfaatan TI atau aplikasi pengelolaan pembelajaran
dilakukan dengan mengintegrasikan (memasukan) bahan pembelajaran
termasuk strategi penyampaiannya untuk setiap mata pelatihan.
Sedangkan untuk strategi dan metode pembelajaran (alat bantu dan
media) berbasis pembelajaran jarak jauh dapat dikembangkan oleh
Lembaga Penyelenggara Pelatihan sesuai dengan sumber daya yang
dimiliki. Pembelajaran jarak jauh dilakukan dengan memanfaatkan
teknologi e learning atau aplikasi video conference yang dapat diunduh
secara gratis. Adapun aplikasi dimaksud diantaranya adalah Skype,
Zoom cloud, Connect Wise Control, Google Hangout, dan lain
sebagainya.
Kurikulum dan bahan pembelajaran yang digunakan sebagai
acuan utama program pembelajaran mengacu pada kurikulum dan
bahan pembelajaran yang telah dikembangkan oleh LAN (Perka LAN No.
1 Tahun 2021). Lembaga penyelenggara pelatihan dapat memperkaya
materi dan bahan pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai bahan
ajar atau referensi lain yang relevan. Dalam kondisi darurat,
pelaksanaan kewajiban Fasilitator/Coach/Mentor/Penguji dan Peserta
dalam pembelajaran jarak jauh dapat disesuaikan dengan keadaan,
namun tetap mengacu pada kurikulum dan jumlah Jam Pembelajaran
(JP) mata pelatihan yang ditetapkan oleh LAN. Pemberian hak bagi
Fasilitator dan Coach/Mentor/Penguji dalam pembelajaran jarak jauh
dikonversikan setara dengan hak dalam penyelenggaraan pembelajaran
secara regular (normal). Hal ini dilakukan dengan kesadaran semua
pihak untuk tetap memelihara mutu dan pencapaian tujuan
pembelajaran secara maksimal.
B. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
Distance Learning Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) Golongan II dan Golongan III di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau diselenggarakan untuk membentuk PNS
yang karakternya dibentuk oleh sikap, perilaku bela negara,
mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas
jabatannya dan mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS
dalam kerangka NKRI serta menunjukkan penguasaan kompetensi
teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. 2. Sasaran
Sasaran penyelenggaraan Distance Learning Pelatihan Dasar Calon
PNS Golongan II dan Golongan III di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau adalah pembentukan karakter PNS dan sikap perilaku
bela Negara pada Latsar CPNS sebagai pelayan masyarakat yang
berada pada Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota se
Provinsi Riau. C. Tempat, Waktu, Pelaksanaan, Kurikulum, Strategi Pembelajaran
dan Jumlah Peserta
1. Tempat
Penyelenggaraan Distance Learning Pelatihan Dasar Calon PNS
Golongan II dan Golongan III di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Riau dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Riau. Dimana selama pelatihan berlangsung peserta
diberikan Surat Perintah Tugas untuk mengikuti Pelatihan dan
dibebas tugaskan selama mengikuti pelatihan dan diperbolehkan
mencari lokasi agar dapat mengikuti Distance Learning Latsar ini,
dengan tetap mengikuti aturan Tata Tertib Pelatihan Dasar CPNS.
2. Waktu Pelaksanaan
Penyelenggaraan Distance Learning Pelatihan Dasar CPNS di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021
dilaksanakan selama 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) JP
atau setara dengan 70 (tujuh puluh ) hari kerja, dengan perincian
sebagai berikut :
a. Di tempat kedudukan Peserta selama 279 (dua ratus tujuh
puluh sembilan) JP atau setara dengan 40 (empat puluh) hari
kerja; dan
b. Aktualisasi di tempat kerja Peserta selama 320 (tiga ratus
dua puluh) JP atau setara dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.
3. Kurikulum
Untuk mencapai kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang
berkarakter dan professional, dibentuk dengan struktur kurikulum
Pelatihan Dasar Calon PNS terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: a. Kurikulum Pembentukan Karakter PNS
1) Agenda Sikap Perilaku Bela Negara; Agenda ini membekali peserta dengan pemahaman wawasan
kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela
negara, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk
menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu
kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental
menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas
jabatan sebagai PNS professional pelayan masyarakat. Mata Pelatihan untuk pembelajaran agenda Sikap Perilaku
Bela Negara adalah sebagai berikut : a) Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara (6 JP); b) Analisis Isu Kontemporer (9 JP); dan c) Kesiapsiagaan Bela Negara (30 JP).
2) Agenda Nilai-Nilai Dasar PNS; Agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan nilai-nilai
dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS
secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi
kemampuan berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan
nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, berinovasi
untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya, dan
tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan
korupsi di lingkungan instansinya. Mata Pelatihan untuk pembelajaran agenda Nilai-nilai Dasar
PNS adalah sebagai berikut: a) Akuntabilitas (12 JP); b) Nasionalisme (12 JP); c) Etika Publik(12 JP); d) Komitmen Mutu (12 JP); dan e) Anti Korupsi (12 JP).
3) Agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI;
Agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan
pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk
menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan public,
pelayanan publik dan perekat dan pemersatu bangsa sehingga
mampu mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial-
kultural dengan menggunakan perspektif Whole of
Government dalam mendukung pelaksanaan tugas
jabatannya. Mata Pelatihan untuk pembelajaran agenda Kedudukan dan
Peran PNS dalam NKRI adalah sebagai berikut: a) Manajemen ASN (6 JP); b) Pelayanan Publik (6 JP); dan c) Whole of Government (6 JP).
Untuk proses pembelajaran pada Agenda Sikap Perilaku Bela Negara, Agenda Nilai-Nilai Dasar PNS, dan Agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI, proses pembelajaran dilaksanakan secara Distance Learning menggunakan Google Classroom dan Zoom Cloud Meeting. Dimana dilakukan dengan pemberian tugas oleh fasilitator kepada peserta berupa: a) Membaca modul; b) Pengayaan dan penguatan melalui pencarian profil/biografi
singkat tokoh, best practices, contoh kasus/peristiwa yang dapat diperoleh dari bahan bahan secara online/atau cetak (difoto);
c) Berdasarkan penugasan tersebut, setiap Peserta akan menulis learning journal, yang berisi konsep konsep/informasi penting yang telah dipelajari disertai dengan pengayaan/penguatan dari hasil pelaksanaan tugas serta penerapannya di tempat kerja;
d) Learning journal ditulis 1 (satu) halaman dan maksimal 3 (tiga) halaman, selanjutnya diunggah atau dikirim via email atau dikirim dengan cara lain kepada fasilitatornya. Seluruh penugasan dan bahan mata pelatihan terdebut disampaikan melalui Google Classroom dan tatap muka menggunakan Zoom Cloud Meeting.
LEARNING JOURNAL
Program Pelatihan : Pelatihan Dasar CPNS Angkatan : ………………………………………… Nama Mata Pelatihan : ………………………………………… Nama Peserta : ………………………………………… Nomor Daftar Hadir : ………………………………………… Lembaga Penyelenggara Pelatihan : …………………………….
A. Pokok pikiran
Diisi tentang pokok pokok pikiran dalam modul disertai
dengan contoh kasus, peristiwa, profil tokoh atau konsep
pendukung hasil dari pelaksanaan pencarian individu.
B. Penerapan
Diisi dengan gagasan Peserta tentang penerapannya
untuk mengembangkan kualitas peran/perilaku peserta
ditempat kerja.
4) Agenda Habituasi; Agenda pembelajaran ini memfasilitasi agar peserta
melakukan proses aktualisasi melalui pembiasaan diri
terhadap kompetensi yang telah diperolehnya melalui
berbagai Mata pelatihan yang telah dipelajari. a) Konsep Aktualisasi (3 JP); b) Penjelasan Aktualisasi (6 JP); c) Rancangan dan Pembimbingan Aktualisasi (9 JP); d) Evaluasi Rancangan Aktualisasi (10 JP); e) Pembekalan Habituasi (3 JP); f) Aktualisasi di tempat kerja (Paling Rendah 30 hari kerja); g) Persiapan Evaluasi Aktualisasi (2 JP); dan h) Evaluasi Aktualisasi (10 JP).
Untuk pembelajaran agenda habituasi dilakukan dengan melaksanakan sesuai dengan rancangan aktualisasi (habituasi). Dalam hal instansi tempat kerja Peserta menerapkan prosedur Work from Home (Bekerja dari Rumah) maka Peserta menyesuaikan kegiatannya untuk dilakukan di rumah dengan persetujuan dan pengawasan atasan dan/atau Mentor. Proses pembelajaran Mata Pelatihan Konsep Aktualisasi, Penjelasan Aktualisasi, Rancangan dan Bimbingan Aktualisasi, serta Pembekalan Habituasi dilaksanakan secara daring dimana bahan materi yang diberikan kepada peserta di upload melalui Google Classroom dan tatap muka dilaksanakan melalui Zoom Cloud Meeting, dimana peserta tetap berada pada instansi masing-masing. Untuk Seminar Rancangan Aktualisasi dilaksanakan dengan memanfaatkan TI (Google Classrrom dan Zoom Cloud Meeting). Pada saat Seminar ini peserta tetap berada pada instansi masing-masing. Dalam keadaan ini, pelaksanaan seminar Rancangan Akualisas dilaksanakan dengan menggunakan Google Classrrom dan Zoom Cloud Meeting untuk mendapatkan penilaian/masukan dari Coach, Mentor dan Penguji. Untuk Seminar laporan Aktualisasi dilaksanakan dengan memanfaatkan TI (Google Classrrom dan Zoom Cloud Meeting). Pada saat seminar laporan aktualisasi ini difasilitasi dengan menggunakan berbagai metode daring (Google Classroom dan Zoom Cloud Meeting) yang relevan untuk mendapatkan penilaian/masukan dari Coach, Mentor dan Penguji, dimana peserta berada pada instansi masing-masing atau work from home atau berada pada lokasi yang bisa mengikuti kegiatan jarak jauh tersebut.
5) Selain agenda sebagaimana dimaksud di atas bagi peserta
Pelatihan Dasar CPNS diberikan pembelajaran Orientasi.
Pembelajaran Orientasi ini membekali peserta Pelatihan Dasar
CPNS dengan pemahaman tentang orientasi yang membekali
peserta dengan kemampuan memahami esensi program
Pelatihan Dasar CPNS, membangun kelompok pembelajaran
yang dinamis dalam proses hasil Pelatihan Dasar CPNS,
kemampuan memahami pengembangan kompetensi hasil
Pelatihan Dasar CPNS, kemampuan memahami pentingnya
kebijakan pengembangan kompetensi menjadi PNS yang
profesional dalam pelaksanaan tugas dan jabatan sebagai
pelayan masyarakat, kemampuan memahami visi, misi, tugas,
fungsi dan kebijakan serta nilai-nilai organisasi instansinya. Mata Pelatihan untuk Orientasi Peserta Pelatihan adalah
sebagai berikut : a) Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan (4 JP); b) Dinamika Kelompok (6 JP); c) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan
Nilai-nilai ASN (2 JP); d) Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL) (2 JP); dan e) Review Kebijakan Penyelenggara Pelatihan (2 JP).
Proses pembelajaran Orientasi mulai dari Overview, Dinamika Kelompok, Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Nilai-Nilai ASN serta Review Kebijakan Penyelenggaraa Pelatihan dilaksanakan secara daring dengan menggunakan Google Classrooom dan Zoom Cloud Meeting. Bahan materi yang akan disampaikan diupload melalui Google Classroom dan tatap muka dengan menggunakan Zoom Cloud Meeting. Dimana peserta tetap berada pada instansi masing-masing atau Work From Home atau berada di lokasi dimana peserta bisa mengikuti pelajaran jarak jauh tersebut.
b. Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas Mata Pelatihan dalam Kurikulum penguatan kompetensi Teknis
bidang tugas ditetapkan oleh pimpinan unit yang membidangi
pengembangan sumber daya manusia aparatur instansi mengacu
pada standar kompetensi jabatan setelah berkonsultasi dengan
Instansi Pembina jabatan fungsional dan/atau instansi teknis dan
dikoordinasikan dengan LAN. Terdiri dari :
1) Agenda untuk memenuhi Kompetensi Teknis Umum/
Administrasi; dan 2) Agenda untuk memenuhi Kompetensi Teknis Substantif.
Komposisi Agenda dan Mata Pelatihan pada Penyelenggaran Distance
Learning Pelatihan Dasar CPNS sebanyak 599 (lima ratus sembilan
puluh sembilan) JP dapat dilihat pada tabel berikut.
Agenda/Mata Pelatihan
Kegiatan Belajar (JP)
Total (JP)
Peserta (Async)
Penceramah (Sync)
Pengajar (Async)
Pengajar (Sync)
Pembukaan - - - -
C: Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Nilai-Nilai ASN
-
2
-
-
2
Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS
-
-
-
1
1
Dinamika Kelompok - - - 3 3
Pembinaan Sikap Perilaku - - - 5 5
C: Muatan Teknis Substantif Lembaga (MTSL)
-
2
-
-
2
Agenda 1 : Sikap Perilaku Bela Negara
- - - - 39
Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara
9 - - -
Analisis Isu Kontemporer 9 - - -
Kesiapsiagaan Bela Negara
6 - - -
Pembelajaran Agenda 1 (Pendalaman dan penguatan)
-
-
-
12
Umpan balik Pembelajaran Agenda 1
- - 3 -
Agenda 2 : Nilai-Nilai Dasar PNS
- - - - 42
C: Etika dan Integritas ASN
- 2 - -
Akuntabilitas PNS 6 - - -
Nasionalisme 6 - - -
Etika Publik 6 - - -
Komitmen Mutu 6 - - -
Anti Korupsi 6 - - -
Pembelajaran Agenda 2 (Pendalaman dan penguatan)
-
-
-
7
Umpan balik Pembelajaran Agenda 2
- - 3 -
Agenda 3: Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
-
-
-
-
41
C: Profesionalisme ASN - 2 - -
Manajemen ASN 6 - - -
Whole of Government 9 - - -
Pelayanan Publik 9 - - -
Pembelajaran Agenda 3 (Pendalaman dan penguatan)
-
-
-
7
Umpan balik Pembelajaran Agenda 3
- - 3 -
Coaching Agenda Pembelajaran
- - - 2
Evaluasi Akademik II 3 - - -
Agenda 4: Habituasi - - - - 464
Merancang Aktualisasi 103 - - - 103
Pembimbingan Penulisan Rancangan Aktualisasi
- - - 4
Evaluasi Rancangan Aktualisasi
- - - 10
Pembekalan Habituasi 8 - - -
Aktualisasi di Tempat Kerja (30 hari kerja)
- - - -
Pembimbingan Praevaluasi Aktualisasi
- - - 6
Evaluasi Aktualisasi - - - 10
Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan
- - - 3
Penutupan /Pelepasan Peserta
- - - - -
TOTAL 192 8 9 70 599
4. Jumlah Peserta
Peserta Pelatihan Dasar CPNS maksimal satu kelasnya berjumlah
40 (enam puluh) orang berasal dari beberapa Organisasi
Perangkat Daerah dengan dibagi pada 4 (empat) kelompok
pembelajaran.
D. Akomodasi dan Fasilitas
1. Selama pelatihan, panitia tidak menyediakan konsumsi fasilitator dan
panitia lainnya;
2. Selama mengikuti Pelatihan, seluruh peserta tidak di asramakan tetapi
peserta berada pada instansi masing-masing atau Work From Home
atau peserta berada di lokasi yang dapat menerima pelajaran jarak
jauh;
3. Panitia Penyelenggara menyediakan sarana dan prasarana dalam
mendukung pelaksanaan Distance Learning untuk pembelajaran di
kelas. E. Tata Tertib Penyelenggaraan Distance Learning Pelatihan Dasar
CPNS di Provinsi Riau Tahun 2021 (diatur tersendiri)
F. Penyelenggaraan Panitia Penyelenggara pada Pelatihan Dasar CPNS di Provinsi Riau
Tahun 2021 terdiri dari Pejabat/Pegawai di Lingkungan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau yang sudah
memiliki persyaratan sesuai ketentuan berlaku.
G. Tenaga Pengajar Tenaga Pengajar pada Penyelenggaraan Distance Learning Pelatihan
Dasar CPNS di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 terdiri dari
Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Riau yang telah memiliki persyaratan sesuai ketentuan berlaku.
H. Evaluasi Peserta Latsar CPNS
Evaluasi Peserta Distance Learning Latsar CPNS dilaksanakan pada
komponen Evaluasi Akademik, Evaluasi Aktualisasi, Evaluasi Sikap
Perilaku dan Evaluasi Penguatan Kompetensi Teknis Bidang dengan
pembobotan khusus. Pembobotan khusus ini tidak berlaku pada
penyelenggaraan Evaluasi Peserta secara normal (setelah selesai masa
pandemi COVID-19). Rincian masing-masing komponen evaluasi,
pembobotan, dan outputnya disajikan sebagai berikut :
Evaluasi Output
Evaluasi Akademik
(20%)
Pelaksanaan secara nonklasikal: Penilaian
terstruktur setiap mata pelatihan oleh
pengampu mata pelatihan yang dilakukan
secara daring, secara agregat penilaiannya
dapat digunakan sebagai pengganti Evaluasi
Akademik secara komprehensif, dengan
mengacu pada pedoman dan kriteria yang
ditetapkan LAN.
Evaluasi Aktualisasi
(40%)
Evaluasi Aktualisasi baik rancangan maupun
implementasinya dapat dilaksanakan secara
daring (berbasis internet atau virtual),
dengan mengacu pada pedoman dan kriteria
yang ditetapkan LAN.
Evaluasi Sikap Perilaku
(20%)
Penilaian evaluasi sikap perilaku peserta
pada saat pembelajaran di dalam kelompok
atau kelas virtual dilakukan oleh
penyelenggara dan fasilitator dengan menilai
kehadiran dan partisipasi Peserta, serta
penyelesaian berbagai penugasan yang
diberikan oleh Fasilitator secara daring,
dengan mengacu pada pedoman dan kriteria
yang ditetapkan LAN.
Evaluasi Penguatan
Kompetensi Teknis
Bidang (20%)
Proses penilaian dilakukan dalam
pembelajaran penguatan kompetensi teknis
yang dilaksanakan di Instansi tempat
peserta bekerja sesuai metode yang dipilih
baik melalui klasikal atau menggunakan
nonklasikal.
1. Penilaian Rancangan Aktualisasi Penilaian rancangan aktualisasi dilakukan melalui presentasi seminar rancangan aktualisasi pada sesi evaluasi rancangan aktualisasi, indikator penilaian dan bobot sebagai berikut :
1) Kualitas penetapan isu : 5 %
2) Jumlah rencana kegiatan : 3 %
3) Kualitas rencana kegiatan : 5 %
4) Relevansi rencana kegiatan dengan Aktualisasi : 5 %
5) Teknik Komunikasi : 2 %
Jumlah : 20 2. Penilaian Pelaksanaan Aktualisasi
Penilaian pelaksanaan aktualisasi dilakukan melalui presentasi seminar pelaksanaan Aktualisasi pada sesi evaluasi pelaksanaan Aktualisasi dengan indikator penilaian dan bobot sebagai berikut : 1) Kualitas pelaksanaan kegiatan : 5 %
2) Kualitas aktualisasi : 13 %
3) Teknik Komunikasi : 2 %
Jumlah : 20
3. Evaluasi Akhir Evaluasi akhir dilakukan untuk menentukan kualifikasi kelulusan
peserta Distance Learning Pelatihan Dasar Calon PNS oleh Tim yang
ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Riau.
Pada setiap kriteria penilaian harus memenuhi batas nilai kelulusan
(passing grade) dengan nilai di atas 70 (tujuh puluh). Peserta
Distance Learning pelatihan yang belum memenuhi batas nilai
kelulusan, diberikan kesempatan untuk melakukan remedial.
Selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil evaluasi akademik, evaluasi
aktualisasi, evaluasi sikap perilaku, dan evaluasi penguatan
kompetensi teknis bidang tugas sesuai pembobotan masing-masing,
sehingga menghasilkan nilai akhir. Dalam menetapkan nilai akhir,
Tim mempertimbangkan penilaian deskriptif dari Pembimbing
(Coach dan Mentor).
4. Kualifikasi Kelulusan Peserta: a. Kualifikasi kelulusan peserta Pelatihan ditetapkan sebagai berikut:
1) Sangat memuaskan : skor 90,01 - 100
2) Memuaskan : skor 80,01 – 90,0
3) Cukup Memuaskan : skor 70,01 – 80,0
4) Kurang Memuaskan : skor 60,01 – 70,0
5) Tidak Memuaskan : skor dibawah 60,0 b. Peserta pelatihan yang memperoleh kualifikasi tidak
memuaskan atau jumlah ketidakhadiran peserta melebihi 6 sesi
atau 18 jam pelajaran atau 2 hari secara kumulatif, dinyatakan
tidak lulus;
5. Surat Tanda Tamat Pelatihan
Kepada peserta Distance Learning Latsar CPNS yang telah
menyelesaikan seluruh program dengan baik dan dinyatakan lulus,
berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Pelatihan, dicantumkan
prediket kelulusan sesuai dengan prestasi yang dicapai oleh peserta; Peserta yang tidak lulus diberikan surat keterangan telah mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan. Jenis dan bentuk serta ukuran Surat
Tanda Tamat Pelatihan, ditetapkan oleh Lembaga Administrasi
Negara Republik Indonesia. Surat Tanda Tamat Pelatihan diterbitkan
oleh Lembaga Pelatihan Terakreditasi ditandatangani oleh an.
Gubernur Riau dan Instansi penyelenggara yang terakreditasi
dengan kode registrasi diterbitkan dari Lembaga Administrasi
Negara Republik Indonesia (LAN RI). Bagi peserta dengan kelulusan
terbaik diberikan Piagam Penghargaan.
I. Penutup
Hal-hal yang belum diatur di dalam SK Panduan ini akan
ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Provinsi Riau. Demikian Panduan Penyelenggaraan Distance Learning Pelatihan
Dasar Calon PNS Golongan II dan Golongan III di Provinsi Riau Tahun
Anggaran 2021 ini dibuat untuk dapat dipedomani oleh Peserta,
Penyelenggara, dan Widyaiswara/Instruktur.
Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 8 Juni 2021
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI RIAU,
H. JONI IRWAN Pembina Utama Madya NIP. 19630629 198910 1 001