Post on 14-Sep-2015
description
Kata Pengantar
Segala puji bagi Allah SWT atas segala Rahmat dan PetunjukNya
sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Kabupaten Pasuruan tahun 2013 ini dapat diselesaikan dengan baik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun
sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Pasuruan atas
pelaksanaan seluruh Program dan Kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
anggaran 2013. Hal ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan keterbukaan
dalam rangka mewujudkan Good Governance dalam tubuh organisasi
Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Tentu saja tiada gading yang tak retak. Masukan konstruktif dan inovatif
sangat diharapkan dari seluruh pemangku kepentingan guna perbaikan
penyusunan LAKIP Kabupaten Pasuruan tahun berikutnya untuk memberikan
gambaran yang lebih baik atas kinerja yang telah dilakukan serta untuk
meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan di masa yang akan datang.
Akhir kata, untaian Terima kasih kami haturkan pula kepada seluruh
pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan program
kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Pasuruan, 2014
BUPATI PASURUAN
H. M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA
Ikhtisar Eksekutif
Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja suatu organisasi.
LAKIP Kabupaten Pasuruan merupakan media komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Media ini dapat juga dipakai sebagai umpan balik (feedback) pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.
Sebagai upaya untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan, sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, maka ditetapkan 3 tujuan. Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan di tahun anggaran 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan waktu, tujuan serta sasaran yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik kegiatan yang bersifat administrasi ketatausahaan maupun yang bersifat teknis. Secara lebih detail, akan dijelaskan pencapaian kinerja berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan. Capaian Indikator Kinerja Makro Sehubungan dengan hal diatas, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 ini dipilih indikator kinerja daerah/ capaian indikator kinerja makro dari RPJMD tahun 2008 2013. Atas dasar telah ditetapkannya indikator tersebut, maka kinerja pembangunan daerah dapat diukur melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator makro. Tetapi persoalan yang perlu dicermati bersama adalah ketercapaian setiap indikator makro tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh stakeholder pembangunan yang meliputi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat sebagai berikut: a. Lembaga pelayanan publik (SKPD) yang memiliki SPP, SPM & IKM
Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah SKPD di Kabupaten Pasuruan yang telah memiliki standar pelayanan minimal dan Standar Pelayanan Publik serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Target Capaian %
100% 100% 100%
Capaian ini dikarenakan dari 157 yang ditargetkan terealisasi 157 UPP pada tahun 2013 sehingga pencapaiannya 100%.
b. Prosentase Indikator Kinerja Sasaran RPJMD RPJMD 2008 -2013 dilaksanakan dengan 39 sasaran strategis dengan 118 indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2013. Dari 39 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 118 indikator kinerja,
pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:
No. Predikat Jumlah sasaran
1 SANGAT BERHASIL 103
2 BERHASIL 7
3 CUKUP BERHASIL 2
4 KURANG BERHASIL 6
118
Dari 118 indikator sasaran, maka sejumlah 87,29% sangat berhasil, 5,93% berhasil, 1,69% cukup berhasil dan 5,08% kurang berhasil. Dengan demikian hasil ini belum memenuhi target pencapaian indikator adalah 100%.
c. Rasio Pendidikan Pegawai Negeri Sipil
Menurut data yang dirilis oleh BPS Kabupaten Pasuruan pada tahun 2013, jumlah PNS yang menamatkan pendidikan D4/S1 sampai akhir tahun 2012 sebanyak 6,345 orang atau 49,38% melebihi target yang hanya 42,88%. Sedangkan S2 sebanyak 698 orang atau 5,43% melebihi target yang hanya 3,02%. Jenjang pendidikan S3 jumlah PNS adalah sebanyak 4 orang 0,03% atau di bawah target yaitu 0,23%. Gambaran perkembangan latar belakang PNS dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel 4.1
Latar Belakang Pendidikan PNS
Tahun SD SMP SMU D1/D2 D3 S1 S2/S3 S3
2012 228 424 2232 2057 862 6345 702 12850
2011 296 591 2615 2060 911 6697 792 13962
d. PDRB, PDRB perkapita Kabupaten Pasuruan dipilih sebagai indikator utama karena merupakan salah satu faktor penting untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan Kabupaten pasuruan memiliki PDRB yang besar sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:
Tabel 4.2 Tabel PDRB Menurut Harga Konstan dan Berlaku serta PDRB per
Kapita
Rincian 2010 2011 2012
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rph) 6.790.942 7.267.979 7.793.273
PDRB Perkapita (Rph) 4.545.731 4.778.490 5.051.263
Pendapatan Perkapita (Rph) 4.165,98 4.379.295 4.528.254
Rincian 2010 2011 2012
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rph) 15.579.560 17.655.861 20.022.424
PDRB Perkapita (Rph) 10.428.695 11.608.229 12.977.666
Pendapatan Perkapita (Rph) 9.557.458 10.638.477 11.633.959
Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa PDRB Kabupaten Pasuruan selama kurun waktu 5 (lima) tahun memiliki tren meningkat. Pada tahun 2010, PDRB di Kabupaten Pasuruan sebesar Rp. 15.579.560.000.000,- Sedangkan pada tahun 2011 sebesar 17.655.861.000.000,- dan tahun 2012 Rp. 20.022.424.000.000,-. Dengan demikian, berdasarkan hasil evaluasi PDRB ini diharapkan dapat meningkat pada tahun 2013.
Adapun Perkembangan Kontibusi sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 - 2012, adalah sebagaimana tabel berikut :
Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan
Grafik 6. Sumbangan Tiap Sektor Terhadap PDRB
Grafik diatas menggambarkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Pasuruan dalam beberapa waktu terakhir masih ditopang oleh sektor industri pengolahan dan pertanian. Walaupun demikian tren ke depan terjadi pergeseran dominasi sumbangan sektor pertanian semakin turun sementara sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran semakin meningkat.
Menurut database Kabupaten Pasuruan 2012 selama kurun waktu lima tahun terakhir (2007-2012) Kabupaten Pasuruan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yakni di atas kisaran 5 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2007, yaitu sebesar 6,17 persen, kemudian sedikit melambat pada tahun 2008 menjadi 5,89 persen, dan terus melambat menjadi 5,31 persen pada tahun 2009. Namun pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan mampu mencapai besaran 6,14 persen; dan pada akhirnya mampu bangkit
sehingga menembus digit 7,02 persen pada tahun 2011 dan dan 7, 23% pada tahun 2012. Angka ini sebenarnya telah melebihi target yang hanya 6,7%. PDRB besar yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan dengan potensi industri dan pertanian tidak dapat mengantar menjadi 10 besar jawa Timur. PDRB perkapita Kabupaten Pasuruan tahun 2012 belum menjadi 10 besar Jawa Timur dikarenakan belum sepenuhnya potensi besar itu dapat mendongkrak PDRB perkapita jika jumlah penduduk masih tinggi (Penduduk sebagai deflator perhitungan PDRB per kapita). e. Indek Pembangunan Manusia, Angka Melek Huruf, Angka Harapan
Hidup, Indeks daya Beli
Kualitas hidup masyarakat diukur melalui pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan, kesehatan dan kemampuan daya beli masyarakat. Berdasarkan asumsi ini diharapkan pemenuhan terhadap ketiga kebutuhan dasar tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut data BPS Kabupaten Pasuruan, angka IPM Kabupaten Pasuruan tahun 2012 adalah 68,54. Di Provinsi jawa Timur Kabupaten/Kota dengan IPM tertinggi adalah Kabupaten Blitar dan terendah adalah Kabupaten Sampang. Target IPM sebenarnya telah terlampaui karena target yang ditetapkan pada tahun 2013 adalah 68,54.
Sedangkan angka harapan hidup Kabupaten Pasuruan tahun 2012 adalah 64,47 tahun sedangkan target yang ditetapkan yaitu 67,45 tahun. Di Jawa Timur kabupaten/kota yang memiliki angka harapan hidup tertinggi adalah Kabupaten Blitar.
Angka melek huruf tertinggi di Jawa Timur adalah kabupaten Malang. Sedangkan kabupaten Pasuruan juga relatif tinggi yaitu 90,90%. Namun angka ini masih di bawah target yang ditetapkan yaitu 93,86%. Sedangkan Indeks daya beli Kabupaten Pasuruan sebesar 64,93% relatif sama dengan traget. Grafik berikut menggambarkan perbandingan IPM Kabupaten Pasuruan dengan Prov. Jawa Timur
Dengan demikian, jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Kabupaten Pasuruan pada RPJMD Tahun 2008 - 2013 sebanyak 39 sasaran. Pada tahun 2013 ditetapkan 39 sasaran strategis dengan 118 indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2013. Dari 39 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 118 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:
No. Predikat Jumlah sasaran
1 SANGAT BERHASIL 103
2 BERHASIL 7
3 CUKUP BERHASIL 2
4 KURANG BERHASIL 6
118
Dari hasil evaluasi keberhasilan pencapaian 3 (tiga tujuan) dan 3 (tiga) misi) yang terbagi dalam sasaran yang diukur melalui beberapa indikator sasaran berikut capaian kinerja program dan kegiatan, dengan rata-rata capaian Kabupaten Pasuruan adalah sangat berhasil. Hal ini berarti apa yang telah
ditargetkan dalam RPJMD, RKPD dan APBD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pasuruan telah dapat dilaksanakan dengan baik. Dari rincian pencapaian diatas, untuk pencapaian sasaran pada masing-masing misi dapat dikategorikan sebagai berikut:
No. Kategori Jumlah
Indikator Presentase
1 Misi 1
Sangat Berhasil 38 100%
Berhasil - -
Cukup Berhasil - -
Kurang berhasil - -
2 Misi 2
Sangat Berhasil 43 86,00%
Berhasil 3 6,00%
Cukup Berhasil 1 2,00%
Kurang berhasil 3 6,00%
3 Misi 3
Sangat Berhasil 22 73,33%
Berhasil 4 13,33%
Cukup Berhasil 1 3,33%
Kurang berhasil 3 10,00%
Beberapa indikator masih memerlukan perbaikan pada RPJMD mendatang. Kendala dan hambatan akan berusaha diminimalisasi terutama pada penyelesaian permasalahan sosial, tersedia transportasi umum, pelayanan adminitrasi kependudukan, pembentukan standar pelayanan publik dan standar pelayanan minimal, jaringan komunikasi, pertumbuhan usaha kecil menengah, pengembangan SDM, peningkatan kerja sama daerah yang menguntungkan dan angka kematian bayi.
Terlepas dari beberapa item indikator tersebut diatas, perkembangan Kabupaten pasuruan secara keseluruhan selama periode RPJMD 2008 2013 dapat dikatakan menunjukkan perkembangan positif.
Akuntabilitas keuangan pada tahun 2013 dilihat dari sisi perbandingan komponen-komponen Pendapatan Daerah, kontribusi terbesar berasal dari Dana Perimbangan yang mencapai sebesar 66,34%, untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 18,37% dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 15,29%.
Pada sisi Belanja Daerah secara keseluruhan dalam Tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp. 1.928.216.551.796,34 pada pelaksanaannya telah terealisasi sebesar Rp. 1.739.245.818.047,11 atau tercapai sebesar 90,20 % sehingga terdapat efisiensi/sisa sebesar Rp. 188.970.733.749,23. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp 9,80%, dan juga menunjukkan tingkat penyerapan dana sangat baik.
Sebagian besar anggaran telah diserap kedalam bentuk belanja operasi baik untuk belanja pegawai, barang dan jasa dan belanja operasi yang lain serta belanja modal. Selain itu juga terdistribusi kepada belanja hibah dan belanja bantuan. Kesemua belanja telah sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan di masing-masing SKPD.
Demikian Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 sebagai wujud pertanggungjawaban dan transparansi hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2013. Komitmen kuat Pemerintah kabupaten Pasuruan untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkesinambungan baik SDM, sarana dan prasarana akan terus ditingkatkan pada tahun- tahun mendatang sehingga visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan dapat diwujudkan.
Pasuruan, 2014
BUPATI PASURUAN
H. M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page i
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1
A. Latar Belakang ...................................................................................... 1
B. Maksud dan Tujuan .............................................................................. 3
C. Dasar Hukum ........................................................................................ 5
D. Metode Penyusunan .............................................................................. 6
E. Sistematika Penyusunan ....................................................................... 7
BAB II PROFIL KABUPATEN PASURUAN.................................................... ..8
A. Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan ................................................ 8
1. Letak dan Kondisi Geografis .............................................................. 8
2. Kondisi Demografi Daerah .............................................................. 17
3. Kondisi Perekonomian Daerah ........................................................ 22
4. Struktur Organisasi Daerah ............................................................ 29
5. Pemerintahan ................................................................................. 32
6. Prioritas Pembangunan Daerah....................................................... 33
7. Indikator Kinerja Daerah ................................................................ 41
BAB III RENCANA STRATEGIS ................................................................... 44
A. Visi dan Misi........................................................................................ 44
1. Visi ................................................................................................. 44
2. Misi ................................................................................................ 46
B. Tujuan ................................................................................................ 48
C. Sasaran ............................................................................................... 51
D. Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran................................................. 81
E. Rencana Kinerja Tahun 2013 ............................................................ 108
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page ii
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................... 121
A. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Daerah ......................................... 121
B. Capaian Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun
2013 .................................................................................................. 128
C. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis .................................................... 132
D. Akuntabilitas Keuangan .................................................................... 257
BAB V PENUTUP ........................................................................................ 263
LAMPIRAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Wilayah Kabupaten Pasuruan Menurut Struktur Geologi ................. 10
Tabel 2.2 Luas Wilayah Kabupaten Pasuruan Menurut Drainase Tanah.......... 16
Tabel 2.3 Persebaran Penduduk Wilayah Kabupaten Pasuruan
Menurut Kecamatan......................................................................... 18
Tabel 2.4 Kepadatan Penduduk, Sex ratio dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Pasuruan ....................................................................... 19
Tabel 2.5 Jumlah Umat Beragama Tahun 2010 .............................................. 20
Tabel 2.6 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku Kabupaten Pasuruan .......................................................... 24
Tabel 2.7 Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi Tahun 2009 -2012 ..................... 25
Tabel 2.8 Profil Industri Kabupaten Pasuruan 2010-2012 (tahun ) .................. 26
Tabel 2.9 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pasuruan ....................... 33
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Tujuan 1 ............................................................... 50
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Tujuan 2 ............................................................... 51
Tabel 3.3 Indikator Kinerja Tujuan 3 ............................................................... 52
Tabel 3.4 Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran............................ 78
Tabel 3.5 Strategi Pencapaian Sasaran ke-1.1.1 .............................................. 82
Tabel 3.6 Strategi Pencapaian Sasaran ke-1.1.2 .............................................. 82
Tabel 3.7 Strategi Pencapaian Sasaran ke-1.1.3 .............................................. 84
Tabel 3.8 Strategi Pencapaian Sasaran ke-1.1.4 .............................................. 84
Tabel 3.9 Strategi Pencapaian Sasaran ke-1.1.5 .............................................. 84
Tabel 3.10 Strategi Pencapaian Sasaran ke-1.1.6 ............................................ 85
Tabel 3.11 Strategi Pencapaian Sasaran ke-1.1.7 ............................................ 85
Tabel 3.12 Strategi Pencapaian Sasaran ke-1.1.8 ............................................ 86
Tabel 3.13 Strategi Pencapaian Sasaran ke-1.1.9 ............................................ 87
Tabel 3.14 Strategi Pencapaian Sasaran ke-1.1.10 .......................................... 87
Tabel 3.15 Strategi Pencapaian Sasaran ke-1.1.11 .......................................... 88
Tabel 3.16 Strategi Pencapaian Sasaran ke-1.1.12 .......................................... 88
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page iv
Tabel 3.17 Strategi Pencapaian Sasaran ke-2.1.1 ............................................ 89
Tabel 3.18 Strategi Pencapaian Sasaran ke-2.1.2 ............................................ 89
Tabel 3.19 Strategi Pencapaian Sasaran ke-2.1.3 ............................................ 91
Tabel 3.20 Strategi Pencapaian Sasaran ke-2.1.4 ............................................ 91
Tabel 3.21 Strategi Pencapaian Sasaran ke-2.1.5 ............................................ 91
Tabel 3.22 Strategi Pencapaian Sasaran ke-2.1.6 ............................................ 92
Tabel 3.23 Strategi Pencapaian Sasaran ke-2.1.7 ............................................ 93
Tabel 3.24 Strategi Pencapaian Sasaran ke-2.1.8 ............................................ 93
Tabel 3.25 Strategi Pencapaian Sasaran ke-2.1.8 ............................................ 94
Tabel 3.26 Strategi Pencapaian Sasaran ke-2.1.9 ............................................ 95
Tabel 3.27 Strategi Pencapaian Sasaran ke-2.1.10 .......................................... 95
Tabel 3.28 Strategi Pencapaian Sasaran ke-2.1.11 .......................................... 96
Tabel 3.29 Strategi Pencapaian Sasaran ke-2.1.12 .......................................... 98
Tabel 3.30 Strategi Pencapaian Sasaran ke-2.1.13 .......................................... 98
Tabel 3.31 Strategi Pencapaian Sasaran ke-2.1.14 .......................................... 99
Tabel 3.32 Strategi Pencapaian Sasaran ke-2.1.15 .......................................... 99
Tabel 3.33 Strategi Pencapaian Sasaran ke-2.1.16 .......................................... 100
Tabel 3.34 Strategi Pencapaian Sasaran ke-2.1.17 .......................................... 100
Tabel 3.35 Strategi Pencapaian Sasaran ke-2.1.18 .......................................... 101
Tabel 3.36 Strategi Pencapaian Sasaran ke-3.1.1 ............................................ 102
Tabel 3.37 Strategi Pencapaian Sasaran ke-3.1.2 ............................................ 103
Tabel 3.38 Strategi Pencapaian Sasaran ke-3.1.3 ............................................ 104
Tabel 3.39 Strategi Pencapaian Sasaran ke-3.1.4 ............................................ 105
Tabel 3.40 Strategi Pencapaian Sasaran ke-3.1.5 ............................................ 106
Tabel 3.41 Strategi Pencapaian Sasaran ke-3.1.6 ............................................ 107
Tabel 3.42 Strategi Pencapaian Sasaran ke-3.1.7 ............................................ 108
Tabel 3.43 Strategi Pencapaian Sasaran ke-3.1.8 ............................................ 108
Tabel 3.44 Indikator dan Target Sasaran 1 ...................................................... 109
Tabel 3.45 Indikator dan Target Sasaran 2 ...................................................... 113
Tabel 3.46 Indikator dan Target Sasaran 3 ...................................................... 118
Tabel 4.1 Latar Belakang Pendidikan PNS ....................................................... 122
Tabel 4.2 Tabel PDRB Menurut Harga Konstan dan Berlaku serta PDRB
per Kapita ........................................................................................ 124
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page v
Tabel 4.3 Hasil Pencapaian Rencana Strategis ................................................ 129
Tabel 4.4 Kewajiban Memiliki KK di Kabupaten Pasuruan ............................... 134
Tabel 4.5 Kewajiban Memiliki KTP di Kabupaten Pasuruan ............................. 135
Tabel 4.6 Kestabilan Harga Pangan ................................................................. 170
Tabel 4.7 Hasil Produksi Hutan Rakyat Tahun 2012 dan 2013........................ 192
Tabel 4.8 Nilai Investasi (Jumlah dalam Ribuan Rp) ........................................ 205
Tabel 4.9 Nilai Ekspor Kabupaten Pasuruan ................................................... 206
Tabel 4.10 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2012-2013 .......................... 211
Tabel 4.11 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2012-2013 ........................... 213
Tabel 4.12 Angka Putus Sekolah (APS) Tahun 2012-2013 ............................... 214
Tabel 4.13 Rata-rata Nilai UN/UASBN Tahun 2011/2012 s/d 2012/2013 ..... 216
Tabel 4.14 Kualifikasi Guru dalam kurun waktu tahun 20122013
(dalam %) ........................................................................................ 219
Tabel 4.15 Rasio Ruang Kelas Dibanding Siswa Tahun 2012 - 2013 ................ 223
Tabel 4.16 Angka Melek Huruf di Kabupaten Pasuruan Tahun 2012-2013 ...... 225
Tabel 4.17 Presentase Angka Kelulusan Tahun 2011/2012 s/d 2012/2013 .... 228
Tabel 4.18 Pemanfaatan Rumah Sakit Tahun 2009-2013 ................................ 235
Tabel 4.19 Perkembangan BOR Tabel 2009-2013 ............................................ 238
Tabel 4.20 TOI RSUD Tahun 2009-2013 ......................................................... 240
Tabel 4.21 NDR RSUD 2009-2013 ................................................................... 241
Tabel 4.22 CRR 2012-2013 ............................................................................. 242
Tabel 4.23 Jumlah Pemuda Berprestasi Tahun 2012-2013 ............................. 254
Tabel 4.24 Cabang Olah Raga Berprestasi pada Tahun 2013........................... 256
Tabel 4.25 Plafon dan Realisasi Pendapatan Daerah ....................................... 259
Tabel 4.26 Plafon dan Realisasi Belanja Daerah .............................................. 261
Tabel 4.27 Plafon dan Realisasi Pembiayaan Daerah ....................................... 262
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Luas Wilayah Kabupaten Pasuruan Per Kecamatan tahun 2011 ..... 10
Gambar 2 Piramida Penduduk Kab. Pasuruan Tahun 2012 ............................ 20
Gambar 3 Grafik Mata Pencaharian Penduduk ............................................... 22
Gambar 4 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kab. Pasuruan Prov. Jawa
Timur ............................................................................................. 23
Gambar 5 Grafik Laju Inflasi Kab. Pasuruan Prov. Jawa Timur .................... 25
Gambar 6 Grafik Sumbangan Tiap Sektor Terhadap PDRB ............................. 125
Gambar 7 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten
Pasuruan dan Jawa Timur 2005-2011 ........................................... 127
Gambar 8 Perbandingan Realisasi PAD antara Tahun 2012 dengan tahun
2013 .............................................................................................. 141
Gambar 9 Grafik Pemanfaatan Rumah Sakit Tahun 2009 2013 .................... 235
Gambar 10 Grafik BOR Tahun 2009 2013 .................................................... 239
Gambar 11 Grafik TOI Tahun 2009-2013 ........................................................ 240
Gambar 12 Grafik NDR Tahun 2009 2013 .................................................... 242
Gambar 13 Grafik CRR RSUD Bangil .............................................................. 243
Gambar 14 Grafik Jumlah Pemuda Berprestasi .............................................. 255
Gambar 15 Grafik Cabang Olah Raga Berprestasi .......................................... 256
Gambar 16 Grafik Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah ............................ 259
Gambar 17 Grafik Komposisi Belanja Daerah.................................................. 261
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good
governance) merupakan prasyarat bagi setiap
pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.
Akuntabilitas adalah perwujudan pertanggungjawaban
lembaga atas otoritas, peranan, fungsi, dan kewajiban yang dimiliki sesuai
dengan peraturan yang berlaku maupun sebagai akibat hubungan antara
pemerintah dan masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis.
Dengan makin tingginya tuntutan masyarakat dalam mewujudkan
pemerintahan yang baik (good governance), akuntabilitas sebagai bentuk
pertanggungjawaban dalam pelaksanaan misi organisasi guna mencapai
tujuan dan sasaran semakin mutlak diperlukan. Pemerintah, sebagai
pemegang fungsi pengatur jalannya pemerintahan dituntut lebih terbuka
tentang kebijakan, tindakan dan keputusan yang dilakukan sehingga
masyarakat dapat merasakan kehidupan yang lebih baik, kebutuhan dasar
terpenuhi, hak-hak terjamin dengan adil. Untuk maksud tersebut, setiap
instansi pemerintah perlu menerapkan dan menegakkan prinip-prinsip
pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat,
sistematis dan terukur, transparan, partisipatif dan akuntabel.
Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggugjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan
secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi
pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk
Latar
Belakang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 2
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi
instansi yang bersangkutan.
Akuntabilitas kinerja harus menyajikan penjelasan tentang deviasi antara
realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam
pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu,
dalam pengukuran kinerja dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir
dengan penyerahan laporan akuntabilitas kepada pemberi mandat atau
wewenang.
Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah
Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP)
Kabupaten Pasuruan Tahun 2013. LAKIP Kabupaten Pasuruan Tahun 2013
merupakan media untuk memberikan gambaran sejauh mana upaya
Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan visi dan misi dalam
membangunan Kabupaten Pasuruan seutuhnya, yang disusun secara
sistemik dan melembaga.
Isi dari LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta
penjabarannya yang menjadi perhatian utama masyarakat, penjelasan
tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis
permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan
kinerja Pemda di masa mendatang.
Sistem pengukuran kinerja yang disajikan dalam LAKIP dilakukan dengan
cara membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat
melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran. Penentuan
bobot antar indikator kegiatan, program dan kebijakan dilakukan dengan
mempertimbangkan masing-masing peranannya dalam mencapai sasaran.
Selain itu, penyusunan LAKIP Tahun 2013 ini juga merupakan tindak
lanjut pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam merespon Ketetapan MPR
Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 3
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta UndangUndang Nomor 28
tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Undang-Undang tersebut
dinyatakan bahwa Asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi:
1. Kepastian Hukum
2. Keterbukaan
3. Proporsionalitas
4. Profesionalitas
5. Akuntabilitas
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka penyusunan LAKIP
Kabupaten Pasuruan selain untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas, juga
memuat komitemen kuat dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk
mewujudkan keseimbangan antara akuntablilitas, partisipasi dan
transparansi yang menjadi pilar terwujudnya kepemerintahan yang baik
(good governance) yang merupakan tindak lanjut dari peraturan yang ada
dan merupakan media komunikasi pertanggungjawaban guna peningkatan
kinerja instansi pemerintah. Media ini dapat juga dipakai sebagai umpan
balik (feedback) pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
LAKIP Kabupaten Pasuruan merupakan bagian integral
dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan
komprehensif dalam suatu kerangka Siklus
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan siklus tersebut,
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diawali dengan
penyusunan Rencana Stratejik yang mendefinisikan visi, misi, tujuan dan
sasaran. Secara selaras dan berkesinambungan, setiap tahunnya,
Pemerintah Kabupaten menetapkan program dan kegiatan dalam rangka
pencapaian Rencana Stratejik yang telah didefinisikan.
Maksud dan
Tujuan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 4
LAKIP Kabupaten Pasuruan merupakan sebuah bentuk laporan yang dibuat
setiap akhir periode pelaksanaan program dan kegiatan, yang sekaligus
juga menjadi media yang berisi informasi dan data serta gambaran tingkat
pencapaian pelaksanaan seluruh perencanaan program/kegiatan dan
kebijakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran
Pemerintah Kabupaten.
Sebagai media komunikasi atas kinerja yang telah dilaksanakan kepada
para stakeholder (Presiden, DPRD dan masyarakat umum), maka
penyusunan LAKIP Kabupaten Pasuruan ini memiliki 2 (dua) dimensi
fungsi, yaitu:
a. Aspek Akuntabilitas Kinerja (Dimensi eksternal); hal ini bermakna
bahwa LAKIP merupakan sarana pertanggungjawaban Pemerintah
Kabupaten Pasuruan kepada seluruh pihak eksternal (stakeholder)
atas capaian kinerja selama periode tahun 2013. Esensi capaian
kinerja yang dilaporkan merujuk sejauhmana pelaksanaan program
dan kegiatan telah dicapai dalam rangka pemenuhan visi, misi,
tujuan dan sasaran selama periode pelaporan.
b. Aspek Manajemen Kinerja (Dimensi Internal); hal ini bermakna bahwa
LAKIP Kabupaten Pasuruan merupakan sarana evaluasi pencapaian
kinerja bagi segenap aparatur Pemerintah Kabupaten Pasuruan
sebagai landasan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.
Esensi yang termaktub dalam hal ini adalah untuk setiap kekurangan
atau celah dalam pelaksanaan kinerja akan ditemukan strategi
pemecahan masalah yang dapat dijadikan patokan pembelajaran saat
pelaksanaan program dan kegiatan pada periode anggaran
berikutnya.
Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, LAKIP Kabupaten Pasuruan
tahun 2013 ini bertujuan untuk:
1. Memperoleh informasi mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten
Pasuruan selama satu tahun anggaran 2013.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 5
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan
masukan dalam rangka perbaikan kinerja instansi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan di masa yang akan datang.
3. Mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik, akuntabel,
transparan dan terpercaya yang pelaksanaannya menitikberatkan
pada keterpenuhan aspek efisiensi dalam pelaksanaan suatu kegiatan
organisasi pemerintah yang juga berkait dengan upaya penggunaan
sumberdaya masyarakat secara bijaksana.
C. DASAR HUKUM
Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam
penyusunan LAKIP adalah:
1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme.
3. Instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor:
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 29 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan
Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
Dasar Hukum
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 6
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 02 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan
Tahun 20052025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 01 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Pasuruan Tahun 20082013.
D. METODE PENYUSUNAN
Langkah-langkah dalam menyusun LAKIP
Kabupaten Pasuruan tahun 2013 adalah:
1. Mengumpulkan dokumen rencana strategik
dan data-data relevan untuk bahan penyusunan LAKIP Tahun
2013.
2. Mengumpulkan data dan merekap kinerja sasaran dan juga kinerja
keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun 2013 dengan
melibatkan data pada SKPD terkait.
3. Melakukan analisa dan menyusun narasi tingkat capaian kinerja
masing-masing sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun
2013.
4. Melakukan analisa dan menyusun narasi tingkat capaian kinerja
masing-masing sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun
2013 dibandingkan tahun sebelumnya sekaligus menggambarkan
adanya perbedaan dengan tahun sebelumnya.
5. Melakukan finalisasi laporan dan melakukan pembahasan dengan
instansi terkait mengenai penyusunan narasi capaian kinerja dan
data pendukung capaian kinerja.
Metode
Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 7
E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN
LAKIP Kabupaten Pasuruan ini disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN; berisi penjabaran latar
belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, metode
penyusunan dan sistematika penyusunan LAKIP Pemerintah
Kabupaten Pasuruan tahun 2013
BAB II PROFIL KABUPATEN PASURUAN; berisi penjelasan ringkas
tentang profil Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Demografi dan
juga struktur kelembagaan pemerintah Kabupaten Pasuruan,
kebijakan pengembangan wilayah dan isu strategis
pembangunan daerah.
BAB III RENCANA STRATEGIK; berisi penjelasan tentang muatan visi,
misi dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten
Pasuruan. Selain itu paparan tentang Rencana Kinerja untuk
tahun 2013
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA; berisi pemaparan tentang
pencapaian kinerja secara menyeluruh Pemerintah Kabupaten
Pasuruan sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan
tahun anggaran 2013. Analisis pencapaian kinerja Pemerintah
Kabupaten Pasuruan ini terkait pula dalam konteks
pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran
strategis tahun 2013.
BAB V PENUTUP; berisi tentang simpulan komprehensif dari LAKIP
Kabupaten Pasuruan tahun 2013 beserta uraian rekomendasi
yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.
LAMPIRAN
Sistematika
Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 8
BAB II
PROFIL KABUPATEN PASURUAN
A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PASURUAN
1. Letak dan Kondisi Geografis
Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kabupaten
yang termasuk wilayah Provinsi Jawa Timur, berada
pada posisi 112 3355 s/d 113 30 37 Lintang
Selatan dan 70 32 34 s/d 80 30 20 Bujur Timur.
Secara administratif, Kabupaten Pasuruan dibagi menjadi 24 kecamatan,
341 desa, 24 kelurahan, 2.991 RW, dan 8.563 RT.
Kabupaten Pasuruan menjadi kabupaten yang berada pada posisi sangat
strategis karena berada pada jalur utama perekonomian Surabaya- Malang
dan Surabaya- Banyuwangi. Hal tersebut menguntungkan dalam
pengembangan ekonomi dan membuka peluang investasi.
Letak geografis daerah berbatasan dengan :
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kota Pasuruan, Selat Madura,
dan Kabupaten Sidoarjo
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Malang dan
Lumajang
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto
1.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis Daerah
Luas wilayah 147.401,50 ha atau 3,13% luas wilayah Jawa Timur atau
1.474,02 km2), dengan bentang wilayah berupa daerah pegunungan,
perbukitan, dataraan rendah, dan pantai .
Letak dan
Kondisi
Geografis
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 9
Dengan luas wilayah 147.401,50 ha morfologi Kabupaten Pasuruan terdiri
dari lima bagian yaitu : kerucut gunung api, pegunungan, perbukitan,
dataran pasir, dan dataran rendah sebagai berikut :
1) Kerucut gunung api di sebelah barat dan tenggara, dengan ciri bentuk
strato dan kerucut gunung api, berketinggian antara 2000 3350 m dpl.
Puncaknya antara lain : Gunung Welirang, Arjuna, Ringgit dan Bromo.
2) Pegunungan, ada di bagian barat dan barat laut, bercirikan strato
dengan ketinggian 600 2000 m dpl. Puncaknya antara lain adalah
Gunung Penanggungan. Daerah ini sebagian besar masih tertutup
semak dan hutan tropik dengan batuan piroklastika dan epiklastika.
3) Perbukitan, bercirikan gelombang deretan bukit, pegunungan, atau
pematang, berketinggian 25-600 m dpl. Puncak utamanya adalah
Gunung Baung, Gunung Tinggi, Gunung Pule dengan aliran sungai
yang menonjol adalah Sungai Welang. Daerah ini sebagian merupakan
lahan pertanian dan perkebunan, membentang dari wilayah Kecamatan
Tosari dan Kecamatan Puspo sampai ke arah barat yaitu Kecamatan
Tutur, Purwodadi dan Prigen.
4) Dataran pasir, terletak di dasar kawah Tengger berbentuk tapal kuda,
mengelilingi Gunung Bromo dengan ketinggian 200 2100 m dpl.
5) Dataran rendah, membentang di daerah bagian utara dan sekitar pantai
utara. Dengan ketinggian 0 25 m dpl memiliki endapan alluvium,
membentang dari timur yaitu wilayah Kecamatan Nguling, ke arah barat
yaitu Kecamatan Lekok, Rejoso, Kraton, dan Bangil. Sebagian besar
merupakan lahan pertanian, pertambakan, dan perkebunan. Sungai
utamanya adalah Sungai Rejoso.
Jenis geologi di Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan dalam tiga
kelompok besar yaitu : batuan permukaan, batuan sedimen, dan batuan
gunung api. Dengan banyaknya jenis batuan yang ada, menunjukkan
bahwa Kabupaten Pasuruan merupakan daerah yang cukup kaya.
Dilihat dari struktur geologi, Kabupaten Pasuruan terbagi atas dua
kelompok besar yaitu gunung berapi kuarter muda (young quarternary
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 10
vulcanic) seluas 52,43 % dan gunung berapi kuarter tua (old quarternary
vulcanic) seluas 34,95 % dengan rincian selengkapnya dalam tabel berikut :
Tabel 2.1
Wilayah Kabupaten Pasuruan Menurut Struktur Geologi
Sumber data : Kabupaten Pasuruan dalam Angka update Tahun 2012
Menurut Luas daerah di Kabupaten Pasuruan, daerah yang memiliki
wilayah paling luas adalah Kecamatan Lumbang, Kecamatan prigen dan
Kecamatan Purwodadi, yang masing-masing kecamatan mempunyai luas
wilayah sebesar 125,55 Km2 (8,51 persen); 121,90 Km2 (98,27 persen);
dan sebesar 102,46 Km2 (6,95 persen). Sementara Luas wilayah
Kabupaten Pasuruan ditinjau dari luas 24 kecamatan dapat dilihat pada
gambar sebagai berikut :
Sumber : BPS Kabupaten Pasuruan diambil dari Database Pasuruan up date 2012
Gambar 1. Luas Wilayah Kabupaten Pasuruan Per Kecamatan
Tahun 2011
No Geologi Luas
(ha) (%)
1 Alluvium 14.512,00 9,85
2 Young quarternary vulcanic 77.287,80 52,43
3 Pleistoce vulcanic 2.748,00 1,86
4 Pleistocena sedimen 488,00 0,33
5 Pleiocerne sedimen 849,00 0,58
6 Old quarternary vulcanic 51.516,70 34,95
Jumlah 147.401,50 100,00
Purwodadi
Puspo
Lumbang
Kejayan
Purwosari
Sukorejo
Gempol
Bangil
Kraton
Gondangwetan
Winongan
Lekok
102,46 86,30
58,35 98,00
125,55 89,95
79,15 47,30
59,87 121,90
58,18 43,27
64,92 39,90
44,60 42,52
50,75 11,88
26,25 37,00
45,97 50,78
46,57 42,60
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 11
1.2. Topografi
Kondisi topografi merupakan salah satu kondisi fisik yang dapat
mengetahui potensi dan kendala fisik perkembangan suatu
kawasan/wilayah. Kondisi topografi erat kaitannya dengan ketinggian dan
kemiringan lereng lahan.
Secara umum, dapat didiskripsikan bahwa wilayah Kabupaten Pasuruan
terhampar mulai dari daerah pantai (ketinggian 0 m dpl) di bagian utara
sampai pegunungan (ketinggian >2000 m dpl) di bagian selatan, dengan
morfologi bentang alam yang juga bervariasi mulai dari kemiringan lereng
relatif datar/sedikit bergelombang (kelerengan 0-8%) sampai kelerengan
sangat curam (> 45%).
1) Ketinggian.
(1) Ketinggian 0 - 12,5 m dpl, meliputi luasan 18.819 ha atau sekitar
12,8% dari luasan wilayah Kabupaten Pasuruan yang tercakup
pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Beji, Bangil, Rembang,
Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso, Winongan, Grati, Lekok
dan Nguling.
(2) Ketinggian 12,5 25 m dpl, meliputi luasan 11.356,5 ha atau
sekitar 7,7% dari luasan wilayah Kabupaten Pasuruan yang
tercakup pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Beji, Bangil,
Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso, Winongan,
Grati, Lekok, Nguling dan Kejayan.
(3) Ketinggian 25 50 m dpl, meliputi luasan 16.353,6 ha atau sekitar
11,1% dari luasan wilayah Kabupaten Pasuruan yang tercakup
pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Beji, Bangil, Rembang,
Kraton, Gondangwetan, Winongan, Grati, Lekok, Nguling, Pandaan,
Sukorejo, Wonorejo, Pasrepan dan Kejayan.
(4) Ketinggian 50 100 m dpl, meliputi luasan 13.448,2 ha atau
sekitar 9,1% dari luasan wilayah Kabupaten Pasuruan yang
tercakup pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Beji,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 12
Rembang, Winongan, Grati, Nguling, Pandaan, Sukorejo, Wonorejo,
Pasrepan, Lumbang dan Kejayan.
(5) Ketinggian 100 500 m dpl, meliputi luasan 39.011,2 ha atau
sekitar 26,5 % dari luasan wilayah Kabupaten Pasuruan yang
tercakup pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Beji,
Winongan, Pandaan, Sukorejo, Wonorejo, Pasrepan, Lumbang,
Purwodadi, Tutur, Puspo, Purwosari, Prigen dan Kejayan.
(6) Ketinggian 500 1000 m dpl, meliputi luasan 21.877,2 ha atau
sekitar 14,8 % dari luasan wilayah Kabupaten Pasuruan yang
tercakup pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Pasrepan,
Lumbang, Purwodadi, Tutur, Puspo, Purwosari, Prigen, dan
Tosari.
(7) Ketinggian 1000 - 2000 m dpl, meliputi luasan 18.615,1 ha atau
sekitar 12,6 % dari luasan wilayah Kabupaten Pasuruan yang
tercakup pada sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Lumbang,
Purwodadi, Tutur, Puspo, Purwosari, Prigen, dan Tosari.
(8) Ketinggian di atas 2000 m dpl, meliputi luasan 7.920,8 ha atau
sekitar 5,4 % dari luasan wilayah Kabupaten Pasuruan yang
tercakup pada sebagian wilayah Kecamatan Lumbang, Purwodadi,
Tutur, Puspo, Purwosari, Prigen, dan Tosari.
2) Kemiringan
Kemiringan Lahan di wilayah Kabupaten Pasuruan beragam mulai dari
kelerengan 0 sampai diatas 45%. Secara morfologi bentang alam dapat
didiskrpsikan bahwa daerah yang memiliki kelerengan relatif
datar/sedikit bergelombang (0-8%) adalah seluas 85.257,6 Ha atau
sekitar 57,8 %, berombak (8-15%) seluas 31.057,43 Ha atau sekitar
21,4 %, berbukit (15-25%) seluas 22.057,43 Ha atau sekitar 15 %,
curam (25 - 45%) seluas 6865,08 Ha atau sekitar 4,7 %, dan sangat
curam (> 45%) seluas 1747,58 Ha atau sekitar 1,2 %, dengan sebaran
sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 13
(1) Kelerengan 0 2%, mencakup seluruh Kecamatan Bangil,
Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gindangwetan, Rejoso dan Lekok,
sebagian Kecamatan Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Winongan,
Grati, dan Nguling.
(2) Kelerengan 2 5%, mencakup sebagian Wilayah Kecamatan
Purwodadi, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Wonorejo,
Purwosari, Prigen, Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, Winongan,
Grati dan Nguling.
(3) Kelerengan 5 8%, mencakup sebagian Wilayah Kecamatan
Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan,
Purwosari, Prigen, Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, Winongan,
dan Lekok.
(4) Kelerengan 8-15%, mencakup sebagian Wilayah Kecamatan
Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan,
Purwosari, Prigen, Pandaan, Gempol, Winongan, dan Grati
(5) Kelerengan 15 25%, mencakup sebagian Wilayah Kecamatan
Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Purwosari,
Prigen, Gempol, dan Beji.
(6) Kelerengan 25 45%, mencakup sebagian Wilayah Kecamatan
Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Purwosari, Prigen, dan
Gempol.
Kelerengan > 45%, mencakup sebagian wilayah Kecamatan Tutur,
Puspo, Tosari, Lumbang, dan Prigen.
1.3. Kondisi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Luas areal hutan rakyat di Kabupaten Pasuruan mengalami pengurangan
sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2003. Tahun 1990 luas hutan
rakyat 27.664. ha, dan tahun 2003 luas hutan menjadi 6.858,49 ha
(Sumber data : Peta Data Pokok Data Kabupaten Pasuruan (BPN) tahun
1990; serta Peta Bakosurtanal dan hasil survey lapangan periode Juli
2003).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 14
Pengurangan hutan pada umumnya disebabkan alih fungsi hutan yang
dilakukan masyarakat menjadi lahan pertanian, permukiman, dan tidak
direboisasi kembali.
Menurut data kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Pasuruan tahun 2008, luas areal hutan rakyat menjadi 19.362,11 ha.
Luas seluruh areal hutan di Kabupaten Pasuruan digolongkan menjadi tiga
bagian yaitu Hutan Negara seluas 31.106,62 ha, Hutan Rakyat seluas
19,362,11, dan Hutan Mangrove seluas 411 ha. Luas hutan seluruhnya
terinci dalam tabel 2.3 berikut :
1.4. Hidrologi
Di wilayah Kabupaten Pasuruan mengalir delapan sungai besar yang
bermuara di Selat Madura, yaitu :
1) Sungai Lawean : bermuara di Desa Penunggul
Kecamatan Nguling
2) Sungai Rejoso : bermuara di wilayah Kec. Rejoso
3) Sungai Gembong : bermuara di wilayah Kota Pasuruan
4) Sungai Welang : bermuara di Desa Pulokerto Kec.
Kraton
5) Sungai Masangan : bermuara di Desa Raci Kec. Bangil
6) Sungai Kedung Larangan : bermuara di Desa Kalianyar Kec.
Bangil
7) Sungai Kambeng : bermuara di Desa Carat, Kec.
Gempol
8) Sungai Raci : bermuara di Desa Raci Kec. Bangil
Dari delapan sungai utama yang bersifat parennial tersebut, Sungai Welang
merupakan sungai yang mempunyai catchment area terbesar yaitu 518
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 15
km2, dengan panjang 36 km dan lebar 35 m, tetapi debit alirannya lebih
rendah dari Sungai Rejoso.
Panjang Sungai Rejoso relatif pendek sehingga time of cincentration pendek,
tetapi debit aliran besar dan cepat sampai ke hilir. Hal ini terlihat dari
banjir yang sering terjadi di muara Sungai Rejoso dari pada di muara
Sungai Welang.
1.5. Curah Hujan
Curah hujan Kabupaten Pasuruan banyak dipengaruhi oleh angin muson
yang bertiup dari Australia dan Asia. Angin muson timur merupakan angin
kering, sedangkan angin yang bertiup dari arah barat relatif agak basah.
Berdasarkan intensitas curah hujan Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya,
maka intensitas curah hujan dapat dikelompokkan menjadi empat zona
curah sebagai berikut :
1) Zona curah hujan antara 2.000 2.500 mm/tahun, zona hujan ini
dijumpai di daerah sekitar Kecamatan Pasrepan, serta daerah sekitar
Kolusari dan selatan Purwosari.
2) Zona curah hujan antara 1.750 2.000 mm/tahun, zona hujan ini
tersebar di bagian barat, yaitu daerah sekitar Kecamatan Purwosari dan
Beji.
3) Zona curah hujan antara 1.500 1.750 mm/tahun, zona hujan ini
tersebar di daerah bergelombang hingga perbukitan, antara lain
disekitar Kecamatan Bangil, Rembang, Wonorejo, Kejayan, dan
Lumbang.
4) Zona curah hujan antara 1.500 mm/tahun, zona hujan ini tersebar di
daerah dataran sepanjang pantai sekitar Kraton, Lekok, Grati, dan
Nguling.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 16
1.6. Drainase Tanah
Luas wilayah Kabupaten Pasuruan menurut drainase tanah dikelompokkan
menjadi tiga, yaitu wilayah yang tidak pernah tergenag air, tergenag
periodik, dan tergenang terus menerus. Luas wilayah Kabupaten Pasuruan
menurut drainase tanah dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut :
Tabel 2.2
Luas Wilayah Kabupaten Pasuruan Menurut Drainase Tanah
No. Kecamatan
Tidak pernah tergeng
(ha)
Tergenang periodik
(ha)
Tergenang terus
menerus (ha)
Jumlah
(ha)
1 Purwodadi 10.245,5 - - 10.245,5
2 Tutur 8.630 - - 8.630
3 Puspo 5.835 - - 5.835
4 Tosari 9.800 - - 9.800 5 Lumbang 12.555 - - 12.555
6 Pasrepan 8.995 - - 8995
7 Kejayan 7.915 - - 7915
8 Wonorejo 4.730 - - 4730
9 Purwosari 5.987 - - 5987
10 Prigen 12.190 - - 12190
11 Sukorejo 5.818 - - 5818
12 Pandaan 4.327 - - 4327
13 Gempol 6.492 - - 6492
14 Beji 3.618 372 - 3.990
15 Bangil 2.754 212 1494 4.460
16 Rembang 4.252 - - 4.252
17 Kraton 4.592 - 483 5.075
18 Pohjentrek 1.188 - - 1.188
19 Gondangwetan 2.625 - - 2.625
20 Rejoso 3.176 - 524 3.700
21 Winongan 4.597 - - 4.597
22 Grati 4.848 - 230 5.078
23 Lekok 4.257 - 400 4.657
24 Nguling 4.260 - - 4.260
Jumlah 143.686,5 584 3.131 147.401,5
Sumber : Kabupaten Pasuruan Dalam Angka upadate 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 17
1.7 Hidrogeologi
Ditinjau dari kondisi hidrogeologi, Kabupaten Pasuruan mempunyai potensi
air cukup besar berupa air permukaan dan air tanah.
Selain potensi sungai, terdapat danau dan sejumlah mata air. Danau Ranu
Grati dengan volume efektif sebesar 5.013 m3 dan volume maksimum 5.217
m3, mampu mengeluarkan debit maksimum 463 liter/detik. Selain itu
terdapat 471 sumber mata air yang tersebar di 24 kecamatan dengan debit
air antara 1 sampai dengan 5.650 liter/detik.
Di Kecamatan Winongan terdapat dua sumber air, yaitu sumber air
Umbulan dan Banyu Biru. Sumber air Umbulan merupakan sumber air
terbesar dengan debit maksimum 5.650 liter/detik, sedangkan sumber air
Banyu Biru dengan debit maksimum 225 liter/detik.
Demikian juga di lereng perbukitan banyak terdapat sumur bor tertekan
(artesis) dan tak tertekan dengan debit sekitar 5 -10 liter/detik.
2. Kondisi Demografi Daerah
Berdasarkan kesepakatan antara BPN, BPS, dan
Bappeda Kabupaten Pasuruan mempunyai luas wilayah
sebesar 1.474,02 Km dengan jumlah penduduk pada
tahun 2011 sebanyak 1.5210.978 jiwa yang terdiri dari
753.940 penduduk laki-laki dan 767.038 penduduk perempuan. Angka sex
ratio penduduk Kabupaten Pasuruan adalah sebesar 98,29 (Tabel 3.1.1.).
Sex ratio adalah banyaknya penduduk laki-laki dalam 100 orang
perempuan.
Dari 24 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Pasuruan, wilayah
Kecamatan Lumbang mempunyai luas paling besar yaitu 125,55 Km
dengan jumlah penduduk hanya sebesar 32.904 jiwa, sehingga memiliki
kepadatan penduduk sebesar 262 jiwa/Km. Kecamatan Prigen luas
wilayahnya 121,90 Km dengan jumlah penduduk 82.816 jiwa serta
kepadatannya 679 jiwa/Km, sedangkan Kecamatan Purwodadi mempunyai
Kondisi
Demografi
Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 18
luas wilayah sebesar 102,46 Km, mempunyai penduduk sebesar 65.642
jiwa sehingga kepadatan penduduknya sebesar 641 jiwa/Km.
Kepadatan penduduk yang tertinggi ada di Kecamatan Pandaan, Kecamatan
Pohjentrek, dan Kecamatan Gondang wetan masing-masing sebesar 2.458
jiwa/ Km2, 2.396jiwa/Km2dan sebesar 2.027 jiwa/Km. Sedangkan
kepadatan penduduk yang terkecil dicapai oleh Kecamatan Tosari,
Lumbang, dan Puspo dengan kepadatan penduduk sebesar 189 jiwa; 262
jiwa dan 464 jiwa setiap kilometer persegi. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Pasuruan
belum merata.
Tabel 2.3
Persebaran Penduduk Wilayah Kabupaten Pasuruan Menurut Kecamatan
Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan database up date 2012
No. Kecamatan Tahun 2000 Tahun 2010 Tahun 2012% Kenaikan
12 th
1 Tosari 17.415 18.478 18.526 6,38
2 Puspo 25.343 27.040 27.162 7,18
3 Pohjentrek 25.558 28.308 28.646 12,08
4 Lumbang 31.240 32.856 32.915 5,36
5 Winongan 38.191 41.206 41.458 8,55
6 Rejoso 38.621 43.779 44.476 15,16
7 Pasrepan 46.770 50.070 50.306 7,56
8 Tutur 49.205 51.941 52.027 5,74
9 Gondang Wetan 44.342 52.670 54.080 21,96
10 Nguling 53.668 54.957 54.797 2,1
11 Wonorejo 51.154 56.264 56.819 11,07
12 Rembang 53.072 60.576 61.628 16,12
13 Kejayan 58.096 62.641 63.128 8,66
14 Purwodadi 59.745 65.363 65.953 10,39
15 Lekok 61.454 70.531 71.824 16,87
16 Grati 68.558 74.063 74.506 8,68
17 Purwosari 69.122 77.971 79.127 14,47
18 Beji 70.254 78.269 79.307 12,89
19 Sukorejo 71.467 81.060 82.423 15,33
20 Prigen 75.815 82.449 83.189 9,73
21 Bangil 78.143 84.438 85.095 8,9
22 Kraton 81.108 89.128 90.326 11,37
23 Pandaan 90.093 105.326 107.679 19,52
24 Gempol 108.171 123.084 125.628 16,14
Total Penduduk 1.366.605 1.512.468 1.531.025 11,34
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 19
Menurut data BPS Kabupaten Pasuruan kepadatan penduduk mengalami
peningkatan dari tahun 2010 hingga 2012. Namun disisi lain prosentase
laju pertumbuhan penduduk menurun menjadi 0, 66 % pada tahun 2012
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.4 Kepadatan Penduduk, Sex ratio dan Laju Pertumbuhan
Kabupaten Pasuruan
Uraian 2010 2011 2012
Kepadatan
Penduduk 1.026 1.032 1.039
Sex Ratio 98,22 98,29 98,21
Laju Pertumbuhan
Penduduk (%) 2,51 0,56 0.66
Sumber: BPS Kab. Pasuruan
Jumlah Rumah tangga yang ada di Kabupaten Pasuruan, dari tahun ke
tahun selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, jumlah rumah
tangga sebesar 414.304 rumah tangga; mengalami peningkatan sebesar
104,64 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya
berjumah sekitar 395.930 rumah tangga. Jumlah rumah tangga yang
terbanyak ada di Kecamatan Gempol, Pandaan dan Sukorejo, masing-
masing sebanyak 32.534 ruta; 29.371 ruta; dan 22.928 ruta.
Dilihat dari penduduk menurut kelompok umur, kelompok terbanyak ada
di kelompok umur 10-14 yaitu sebesar 136.186 jiwa dan pada kelompok
umur 25-29 sebesar 135.874 jiwa. Sedangkan kelompok umur yang paling
kecil adalah di kelompok umur 75 tahun lebih, hanya sebesar 21.504 jiwa.
Hal ini bisa menjadikan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas
hidup masyarakat golongan tua, agar bisa meningkatkan usia harapan
hidup di Kabupaten Pasuruan. Berikut disajikan gambar piramida
penduduk Kabupaten Pasuruan tahun 2012:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 20
Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan
Gambar 2. Piramida Penduduk Kab. Pasuruan Tahun 2012
Keaneka ragaman penduduk sebagian besar suku Jawa, suku Madura,
Suku Tengger dan keturunan asing antara lain : Cina, Arab, India.
Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, pendidikan tertinggi yang
pernah ditamatkan oleh penduduk di Kabupaten Pasuruan adalah setingkat
SD/MI/ sederajat sebanyak 519.277 jiwa dan pendidikan
SMP/MTs/sederajat sebanyak 205.912 jiwa. Sedang yang berpendidikan
tertinggi atau memiliki ijazah setingkat S2/S3 adalah masih sebanyak
1.131 jiwa. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam 98,34 %,
Kristen/Protestan 0,61%, dan selain itu Katolik, hindu dan budha.
Tabel 2.5. Jumlah Umat Beragama tahun 2010 No. Agama Jumlah %
1 Islam 1.483.035 98,05
2 Kristen 9.190 0,61
3 Katolik 7.191 0,48
4 Hindu 10.955 0,72
5 Budha 2.097 0,14
Total 1.512.468 100
Sumber: BPS Kab. Pasuruan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 21
3. TenagaKerja
Melihat perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan,
berdasarkan data dari Disnakersostrans, selama tahun 2010 jumlah
pencari kerja sebesar 18.475 orang; dan permintaan lowongan adalah
sebesar 4.395; sedang terjadi pemenuhan atas permintaan lowongan
sebesar 4.395 orang juga, yang terdiri dari 1.806 laki-laki dan sejumah
2.589 perempuan.
Jika dilihat pada database Kabupaten Pasuruan update 2012, jumlah
penduduk bekerja pada tahun 2011 mencapai 759.016 orang atau
mengalami peningkatan sebesar 1,05 persen jika dibandingkan dengan
tahun 2010 yang hanya mencapai 764.381 orang. Sementara Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2011 adalah sebesar 70,26;
dimana tahun 2009 dan tahun 2010 masing-masing sebesar 70,78 dan
sebesar 70,12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2011
adalah sebesar 4,83, dimana tahun sebelumnya adalah sebesar 3,49 pada
tahun 2010 dan sebesar 5,03 pada tahun 2009. Angkatan Kerja pada tahun
2011 adalah sebesar 797.558 orang, tahun sebelumnya sebesar 792.059
pada tahun 2009 dan tahun 2008 sebesar 796.476.
Berdasarkan karakteristik daerah + 30 % mata pencaharian
penduduk bekerja di sektor pertanian. Posisi selanjutnya ditempati oleh
industri Pengolahan (24,69%), Listrik, gas dan air (0,41%) perdagangan,
hotel dan restoran (17,79%) pertambangan dan galian (0,38%). Bangunan
(5.21%), Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan (0,33%), pengangkutan
dan komunikasi (6,66%) serta jasa (10,55%). Dari perkembangan
penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tersebut, semakin lama
peranannya cenderung menurun dan tergeser oleh sektor non pertanian
seperti industri, perdagangan dan jasa yang cenderung meningkat.
Perkembangan Upah Minimum Kabupaten Pasuruan meningkat dari
Rp 1.252.000 menjadi Rp 1.720.000 pada tahun 2013. Besaran upah
minimum ini sejajar dengan Kabupaten Sidoarjo.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 22
Gambar 3. Grafik Mata Pencaharian Penduduk
4. Kondisi Perekonomian Daerah
Untuk menjelaskan bagaimana gambaran
perekonomian di Kabupaten Pasuruan, maka dalam
sub bab ini akan dijelaskan mengenai pertumbuhan
ekonomi dan perkembangan Inflasi di Kabupaten
Pasuruan dengan Propinsi Jawa Timur.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur tahun 2013 tumbuh
sebesar 6,55 persen dibandingkan dengan tahun 2012. Semua sektor
mengalami pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor
pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,43 persen, sedangkan terendah
di sektor pertanian sebesar 1,59 persen.
Secara umum pencapaian pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Pasuruan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha
maupun masyarakat luas menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal
ini antara lain tercermin dari besarnya kontribusi sektor pembangunan
dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun
Income Per Kapita. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan
gambaran dari aktifitas perekonomian masyarakat di daerah yang juga
33%
0%
25%
1%
5%
18%
7%
0% 11%
Grafik Mata Pencaharian
Pertanian
Pertambangan &Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik,Gas, & Air bersih
Kondisi
Perekonomian
Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 23
digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan
pembangunan.
4.1. Pertumbuhan Ekonomi
Selama kurun waktu lima tahun terakhir perekonomian Kabupaten
Pasuruan selalu menunjukkan pergerakan yang positif dari tahun ke
tahun, baik dilihat melalui PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB
atas dasar harga konstan. Pada tahun 2008 kegiatan ekonomi atas dasar
harga berlaku di Kabupaten Pasuruan mampu menghasilkan nilai tambah
sebesar Rp. 10,650 milyar, meningkat menjadi Rp. 12.331,44 milyar (2009);
dan sebesar Rp. 13.724,09 milyar pada tahun 2010, kemudian pada tahun
2011 menjadi sebesar Rp. 17.655,86 milyar. PDRB menduduki peringkat ke
13 di jawa Timur.
Menurut database Kabupaten Pasuruan 2012 selama kurun waktu lima
tahun terakhir (2007-2012) Kabupaten Pasuruan mengalami pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi, yakni di atas kisaran 5 persen. Pertumbuhan
ekonomi tahun 2007, yaitu sebesar 6,17 persen, kemudian sedikit
melambat pada tahun 2008 menjadi 5,89 persen, dan terus melambat
menjadi 5,31 persen pada tahun 2009. Namun pada tahun 2010
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan mampu mencapai besaran
6,14 persen; dan pada akhirnya mampu bangkit sehingga menembus digit
7,02 persen pada tahun 2011 dan dan 7, 23% pada tahun 2012.
Gambar 4. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kab. Pasuruan Prov. Jawa
Timur
0
5
10
2007 20082009
20102011
2012
6,17 5,89
5,31 6,14 7,02 7,23
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan
Pertumbuhan Ekonomi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 24
Adapun Perkembangan Kontibusi sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku Tahun 2009 - 2012, adalah sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.6. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku Kabupaten Pasuruan
Sumber: PDRB Kabupaten Pasuruan Tahun 2012
Tabel diatas menggambarkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten
Pasuruan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir masih ditopang oleh sektor
industri pengolahan dan pertanian. Walaupun demikian tren ke depan
terjadi pergeseran dominasi sumbangan sektor pertanian semakin turun
sementara sector Perdagangan, Hotel dan Restoran semakin meningkat.
Berdasarkan pertumbuhan riil sektor ekonomi selama kurun waktu 2009
hingga 2012 didominasi industri pengolahan, bangunan dan perdagangan/
hotel/restoran, listrik dan keuangan serta jasa. Sedangkan sektor pertanian
dan pertambangan walaupun memiliki rata-rata kecenderungan meningkat,
namun bukan menempati porsi utama dalam menyumbang perekonomian
di Kabupaten Pasuruan.
(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %
1 Pertanian 3.346.034,32 24,38 3.860.980,50 28,13 4.405.719,94 24,95 4.982.079,65 24,88
2 Pertambangan &
Penggalian
142.835,99 1,04 152.478,83 0,98 161.839,00 0,92 170.480,58 0,85
3 Industri Pengolahan 4.248.284,96 30,95 4.879.405,67 31,32 5.642.556,37 31,96 6.490.535,13 32,42
4 Listrik,Gas, & Air
bersih
289.981,60 2,11 328.552,91 2,11 373.909,65 2,12 436.285,58 2,18
5 Konstruksi 395.298,77 2,88 433.678,21 2,78 484.362,32 2,74 567.521,24 2,83
6 Perdagangan, Hotel,
& Restoran
2.874.530,79 20,95 3.198.920,55 20,53 3.561.759,01 20,17 3.993.535,49 19,95
7 Pengangkutan &
Komunikasi
angangkutan &
Komunikasi
491.759,28 3,58 566.633,20 3,64 649.687,17 3,68 740.455,51 3,70
8 Keuangan, sewa, &
Js. Perusahaan
500.445,05 3,65 567.834,37 3,64 640.152,60 3,63 724.839,98 3,62
9 Jasa-jasa 1.434.916,09 10,46 1.591.076,14 10,21 1.735.874,61 9,83 1.916.690,54 9,57
PDRB 13.724.086,85 100 15.579.560,38 100 17.655.860,67 100 20.022.423,70 100
2012 **)NO Sektor 2009 2010 2011 *)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 25
Tabel 2.7
Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi
Tahun 2009 -2012
SEKTOR 2009 2010 2011 2012
Pertanian 4,56 4,79 5,69 5,34 Pertambangan dan Penggalian 3,19 3,27 2,92 3,16 Industri Pengolahan 4,01 5,94 7,15 7,69
Listrik, Gas dan Air Bersih 4,69 9,83 9,63 7,30 Konstruksi 5,95 2,89 8,49 8,68
Perdagangan, Hotel & Restoran 6,44 8,26 8,24 8,88 Pengangkutan & Komunikasi 10,18 10,03 9,32 7,01 Keuangan, Persewaan & Jasa
Perusahaan
7,94 6,37 8,19 7,65
Jasa-Jasa 6,74 4,62 5,28 6,25 PDRB 5,31 6,14 7,02 7,23
Sumber: BPS Kab. Pasuruan
4.2. Laju Inflasi
Di sisi lain, Kabupaten Pasuruan cukup berhasil dalam menekan laju
inflasi pada tahun 2013. Laju inflasi kabupaten Pasuruan dari tahun 2009
sampai dengan tahun 2012 menunjukan tren menurun sebagaimana
disajikan dalam grafik berikut:
Gambar 5. Grafik laju Inflasi Kab. Pasuruan Prov Jawa Timur
Inflasi2009 20102011
2012
5,68% 6,95%
5,89% 5,76%
Inflasi Kabupaten Pasuruan
Inflasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 26
4.3. Iklim Investasi
Geliat iklim investasi Kabupaten Pasuruan dapat memberikan gambaran
mengenai kondisi perekonomian. Selama kurun waktu 2010 hingga 2012
menunjukkan bahwa baik unit usaha, tenaga kerja dan investasi serta nilai
ekspor kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan yang cukup siginifikan.
Hasil ini mengindikasikan bawa iklim investasi turut memberikan
sumbangan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kondusif di
Kabupaten Pasuruan.
Tabel 2.8.
Profil Industri Kabupaten Pasuruan 2010-2012 (tahun )
Profil 2010 2011 2012
Unit Usaha 18.355 18.915 19.315
Tenaga Kerja 224.936 228.775 231.504
Investasi (Juta) 8.249.842 8.401.373 8.513.725
Ekspor (Ribu US$) 4.641.017,38 467.932,64 472.611,97
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan
3.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kedepan
Pada tahun 2013 dan 2012, perekonomian daerah masih akan menghadapi
banyak tantangan. Perkembangan perekonomian global yang cepat dan
dinamis sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional, regional
dan daerah. Fluktuasi harga komoditi utama dan krisis keuangan yang
memicu krisis ekonomi global telah memberikan tekanan pada
perekonomian daerah sehingga mengganggu pencapaian tingkat
pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang direncanakan. Kebijakan
pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan kemungkinan
kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat dapat mendorong
peningkatan laju inflasi, yang tidak saja membuat biaya produksi menjadi
lebih mahal, tetapi juga diperkirakan akan melemahkan daya beli
masyarakat. Padahal, daya beli masyarakat merupakan faktor dominan
dalam menopang perekonomian. Dalam beberapa tahun ke depan,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 27
pengaruh eksternal tersebut diperkirakan masih akan mewarnai perjalanan
pembangunan ekonomi Kabupaten Pasuruan.
Selain itu secara eksternal pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten
Pasuruan juga dihadapkan pada tantangan utama berupa kebijakan
Pemerintah Pusat, yaitu mendorong pertumbuhan perekonomian wilayah
yang berkeadilan dengan semangat pro poor, pro job dan pro growth serta
tetap memperhatikan upaya percepatan pencapaian Millenium Development
Goals (MDGs) dan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
Kondisi ini tentunya membawa konsekuensi terkait dengan adanya upaya-
upaya peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, penurunan
tingkat pengangguran terbuka, peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
khususnya pelayanan dasar melalui peningkatan efektivitas tata kelola
penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas sumberdaya
alam dan lingkungan hidup.
Pada sisi yang lain pemberlakuan ASEAN China Free Trade
Agreement pada tahun 2010 serta rencana pemberlakuan Asean Korea-
Free Trade Agreement dan Asean India-Free Trade Agreement juga
memberikan tantangan yang tidak ringan pada tahun 2013 dan mendatang.
Hal ini terutama pada upaya peningkatan daya saing produk lokal dalam
menghadapi persaingan dengan produk impor baik untuk barang maupun
jasa.
Selain faktor eksternal, faktor internal juga menahan laju
pertumbuhan ekonomi yang signifikan, khususnya faktor yang
mempengaruhi tingkat realisasi belanja daerah dan optimalisasi
pemanfaatan dana Pemerintah Kabupaten oleh perbankan daerah.
Rendahnya tingkat realisasi belanja daerah terutama disebabkan oleh
faktor administrasi, disamping faktor hukum dan faktor gejolak ekonomi.
Rendahnya realisasi belanja APBD juga akan menyebabkan tingginya posisi
dana pemda yang disimpan di perbankan daerah.
Pada tahun 2013, kinerja perekonomian Kabupaten Pasuruan
diperkirakan akan semakin membaik. Sektor pertanian diharapkan untuk
mengalami peningkatan dengan meningkatnya produksi pertanian tanaman
pangan dan perkebunan. Sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 28
dan restoran (PHR) yang mengalami pertumbuhan cukup signifigan di
Kabupaten Pasuruan juga diprediksi mengalami peningkatan seiring
dengan membaiknya kinerja perdagangan sebagai sumber peningkatan
pertumbuhan ekonomi regional.
Pada aspek tingkat kesejahteraan masyarakat, masih dihadapkan
pada tantangan masih relatif tingginya jumlah Rumah Tangga Miskin di
wilayah Kabupaten Pasuruan. Selain itu belum optimalnya pengembangan
budaya usaha pada masyarakat yang berimbas pada belum optimalnya
kesempatan usaha ekonomi yang ada sehingga tingkat daya beli
masyarakat juga belum dapat meningkat secara signifikan. Namun
demikian masih terdapat peluang-peluang yang dapat dioptimalkan dalam
rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, melalui
optimalisasi peran dan fungsi sektor-sektor lapangan usaha seperti
pertanian, perdagangan, hotel dan restoran serta industri pengolahan, yang
selama ini menjadi pilar perekonomian wilayah di Kabupaten Pasuruan
agar benar-benar bisa menjadi lokomotif bagi sektor-sektor lainnya. Selain
itu juga mengembangkan sektor-sektor yang potensial menjadi mesin-mesin
pertumbuhan baru bagi wilayah Kabupaten Pasuruan seperti sektor
pangangkutan dan komunikasi serta Keuangan, Persewaan Dan Jasa
Perusahaan.
Kondisi perekonomian wilayah di Kabupaten Pasuruan, diperkirakan
masih cukup prospektif pada tahun 2013 dan tahun mendatang. Kondisi
ini diindikasikan dengan kondisi makro ekonomi yang relatif stabil serta
kondisi politik serta situasi ketertiban dan keamanan yang cukup kondusif.
Secara makro, pada tahun 2013 perekonomian wilayah Kabupaten
Pasuruan ditargetkan tumbuh sebesar 6,44% dengan tingkat inflasi sebesar
6.00
Dengan proyeksi kondisi ekonomi makro tersebut diharapkan
Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama dengan seluruh elemen
masyarakat dapat terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang
telah diproyeksikan dan dapat memanfaatkan secara optimal program-
program pemerintah baik yang berasal dari Pemerintah Kabupaten
Pasuruan, Pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 29
sebagai sarana pengungkit dalam rangka meningkatkan aktivitas
perekonomian wilayah.
5. Struktur Organisasi Daerah
Sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah,
Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah
menindaklanjuti dengan penataan struktur
kelembagaan organisasi pemerintah yaitu dengan
menerapkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah dengan cara mereformasi atau merestrukturisasi kelembagaan.
Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memenuhi perkembangan
kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan untuk
mempermudah aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan tata
pemerintahan yang baik (good governance) dengan memperhatikan
kebutuhan masyarakat.
Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan dimaksudkan agar
pemerintahan dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan
struktur yang lebih proporsional, ramping, luwes, dan responsif. Disamping
itu, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas sumber
daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan
fungsinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada
masyarakat.
Secara kelembagaan, struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan
tahun 2008 terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRP, Dinas
Daerah, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP dan
Kecamatan.
1) Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pasuruan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
Struktur
Organisasi
Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 30
11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat DPRD.
Sekretariat Daerah terdiri atas tiga Asisten dan sembilan Bagian.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Pasuruan adalah sebagai berikut :
(1) Sekretaris Daerah; (2) Asisten Pemerintahan, membawahi :
a. Bagian Pemerintahan b. Bagian Kerjasama
c. Bagian Hukum (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
a. Bagian Perekonomian
b. Bagian Administrasi Pembangunan c. Bagian Kesejahteraan Rakyat
(4) Asisten Administrasi Umum, membawahi :
a. Bagian Keuangan dan Perlengkapan Setda b. Bagian Umum
c. Bagian Organisasi
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten
Pasuruan, adalah sebagai berikut :
(1) Bagian Umum (2) Bagian Rapat dan Peraturan Perundang-undangan
(3) Bagian Keuangan
2) Dinas Daerah
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah, terdiri dari 17 dinas yaitu :
(1) Dinas Pendidikan
(2) Dinas Kesehatan (3) Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
(4) Dinas Perhubungan (5) Dinas Komunikasi dan Informatika (6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
(7) Dinas Bina Marga (8) Dinas Pengairan dan Pertambangan (9) Dinas Cipta Karya
(10) Dinas Koperasi UKM (11) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 31
(12) Dinas Pertanian Tanaman Pangan (13) Dinas Peternakan
(14) Dinas Kelautan dan Perikanan (15) Dinas Perkebunan dan Kehutanan
(16) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (17) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
3) Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah,
terdiri dari :
(1) Inspektorat Kabupaten
(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) (3) Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
a. Badan Kepegawaian Daerah
b. Badan Penelitian Pengembangan dan Diklat c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)
d. Badan Pemberdayaan Masyarakat e. Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal f. Badan Lingkungan Hidup
g. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian h. Kantor Perpustakaan dan Arsip
i. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan j. Rumah Sakit Umum Daerah
4) Satuan Polisi Pamong Praja
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan
peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan
Polisi Pamong Praja.
5) Kecamatan
Organisasi Kecamatan diatur dalam PP 19 tahun 2008. Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008, terdiri dari:
(1) Camat; (2) Sekretariat;
(3) Seksi Pemerintahan; (4) Seksi Pembangunan; (5) Seksi Kemasyarakatan;
(6) Seksi Trantib.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 32
Wilayah Kabupaten Pasuruan dibagi menjadi 24 kecamatan, terdiri dari:
(1) Kecamatan Purwodadi
(2) Kecamatan Tutur (3) Kecamatan Puspo
(4) Kecamatan Tosari (5) Kecamatan Lumbang (6) Kecamatan Pasrepan
(7) Kecamatan Kejayan (8) Kecamatan Wonorejo (9) Kecamatan Purwosari
(10) Kecamatan Prigen (11) Kecamatan Sukorejo
(12) Kecamatan Pandaan (13) Kecamatan Gempol (14) Kecamatan Beji
(15) Kecamatan Bangil (16) Kecamatan Rembang
(17) Kecamatan Kraton (18) Kecamatan Pohjentrek (19) Kecamatan Gondangwetan
(20) Kecamatan Rejoso (21) Kecamatan Winongan (22) Kecamatan Grati
(23) Kecamatan Lekok (24) Kecamatan Nguling
Evaluasi kelembagaan dilaksanakan secara terus menerus (continous
improvement) dimaksudkan agar lebih mengoptimalkan fungsi alokasi
dan distribusi aset, regulasi pembentuk sistem, pelayanan, dan
perlindungan masyarakat.
6. Pemerintahan
Menjelang berakhirnya RPJMD tahun 2008 2013, kurang lebih sekitar
pertengahan tahun 2013 telah berganti kepemimpinan. Bupati di jabat
oleh H.M. Irsyad Yusuf, SE, MMA. Oleh karenanya pada tahun 2014
akan memasuki era RPJMD baru yang disusun oleh Bupati terpilih.
Dari segi kepegawaian, jumlah PNS di Kabupaten Pasuruan pada tahun
2012 total 12.850 orang turun dari tahun sebelumnya total 13.952
orang. Komposisi PNS Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 33
Tabel 2.9
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pasuruan
SEKTOR 2011 2012 Total
Laki-Laki 7.254 6.568 12.850 Perempuan 6.698 6.282 13.952
Sumber: BPS Kab. Pasuruan
Latar belakang pendidikan sejumlah PNS Kabupaten Pasuruan menurut
data BPS Kabupaten Pasuruan mayoritas memiliki pendidikan D4/S1
sebanyak 6.345 orang atau 49,98%. Disusul oleh SLTA orang sebanyak
2.232 orang atau 17,37%, DIII, S2 dan D2. Sedangkan dilihat dari dinas
terbanyak yang menyerap SDM adalah Dinas Pendidikan yaitu sebanyak
8.490 orang atau 66,07% dan disusul puskesmas sebanyak 1.066 orang
(8,30%).
7. Prioritas Pembangunan Daerah
Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2008 -
2013, meliputi empat sektor utama dikaitkan dengan
Isu Strategis dan Masalah Mendesak yaitu :
a. Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat
Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat meliputi dua bidang, yaitu bidang
kesehatan dan bidang pendidikan. Pembangunan bidang kesehatan
diarahkan pada upaya peningkatan derajad kesehatan masyarakat,
sedangkan pada bidang pendidikan pembangunan diarahkan pada
peningkatan kualitas hasil pendidikan dan pemerataan pendidikan yang
didukung dengan kualitas tenaga pendidik yang andal serta sarana dan
prasarana pendidikan yang cukup memadai.
1) Kesehatan
Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Pasuruan dalam
tahun 2008 - 2013 yang akan dilaksanakan diprioritaskan pada
kegiatan :
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Page 34
- Upaya Preventif
Upaya ini adalah upaya pencegahan agar masyarakat dapat
meningkatkan derajad kesehatannya. Upaya ini dilakukan baik
oleh Aparatur Dinas kesehatan bersama instansi terkait maupun
melibatkan stakeholder (Pemangku Kepentingan) di bidang
kesehatan. Bentuk kegiatannya dapat bersifat langsung maupun