Post on 15-Apr-2019
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat dan anugerahNya sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Pelatihan Kesehatan
Makassar Tahun 2014
Penyusunan LAKIP tahun 2014 merupakan kewajiban instansi untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan
pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Laporan ini juga menggambarkan perkembangan
pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya dalam rangka mewujudkan Good Government
(GG), memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas pelayanan
umum, sebagai media pertanggungjawaban kinerja serta umpan balik bagi peningkatan
kinerja tahun berikutnya serta dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar progress
dan prestasi kerja yang dicapai BBPK Makassar tahun 2014.
Materi LAKIP mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan,
program dan sasaran yang telah ditetapkan. LAKIP juga memuat informasi mengenai
keberhasilan/ kegagalan dalam pencapaian tujuan, sasaran, dan dapat digunakan untuk
memperbaiki/ meningkatkan kinerja pemerintah pada masa mendatang.
Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang
terlibat didalamnya termasuk swasta dan masyarakat. Kami menyadari bahwa dalam
penyusunan LAKIP Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar Tahun 2014 ini masih
terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki. Untuk itu
pada kesempatan ini disampaikan permohonan maaf yang tulus kepada semua pihak.
Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat
bermanfaat bagi peningkatan kinerja BBPK Makassar di masa mendatang.
Makassar, 26 Februari 2015Kepala,
Dr. Hj. Rostiaty Natsir, MSPHNIP. 19550707 198211 2 002
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat dan anugerahNya sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Pelatihan Kesehatan
Makassar Tahun 2014
Penyusunan LAKIP tahun 2014 merupakan kewajiban instansi untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan
pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Laporan ini juga menggambarkan perkembangan
pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya dalam rangka mewujudkan Good Government
(GG), memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas pelayanan
umum, sebagai media pertanggungjawaban kinerja serta umpan balik bagi peningkatan
kinerja tahun berikutnya serta dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar progress
dan prestasi kerja yang dicapai BBPK Makassar tahun 2014.
Materi LAKIP mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan,
program dan sasaran yang telah ditetapkan. LAKIP juga memuat informasi mengenai
keberhasilan/ kegagalan dalam pencapaian tujuan, sasaran, dan dapat digunakan untuk
memperbaiki/ meningkatkan kinerja pemerintah pada masa mendatang.
Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang
terlibat didalamnya termasuk swasta dan masyarakat. Kami menyadari bahwa dalam
penyusunan LAKIP Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar Tahun 2014 ini masih
terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki. Untuk itu
pada kesempatan ini disampaikan permohonan maaf yang tulus kepada semua pihak.
Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat
bermanfaat bagi peningkatan kinerja BBPK Makassar di masa mendatang.
Makassar, 26 Februari 2015Kepala,
Dr. Hj. Rostiaty Natsir, MSPHNIP. 19550707 198211 2 002
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat dan anugerahNya sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Besar Pelatihan Kesehatan
Makassar Tahun 2014
Penyusunan LAKIP tahun 2014 merupakan kewajiban instansi untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan
pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Laporan ini juga menggambarkan perkembangan
pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya dalam rangka mewujudkan Good Government
(GG), memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas pelayanan
umum, sebagai media pertanggungjawaban kinerja serta umpan balik bagi peningkatan
kinerja tahun berikutnya serta dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar progress
dan prestasi kerja yang dicapai BBPK Makassar tahun 2014.
Materi LAKIP mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan,
program dan sasaran yang telah ditetapkan. LAKIP juga memuat informasi mengenai
keberhasilan/ kegagalan dalam pencapaian tujuan, sasaran, dan dapat digunakan untuk
memperbaiki/ meningkatkan kinerja pemerintah pada masa mendatang.
Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang
terlibat didalamnya termasuk swasta dan masyarakat. Kami menyadari bahwa dalam
penyusunan LAKIP Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar Tahun 2014 ini masih
terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki. Untuk itu
pada kesempatan ini disampaikan permohonan maaf yang tulus kepada semua pihak.
Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat
bermanfaat bagi peningkatan kinerja BBPK Makassar di masa mendatang.
Makassar, 26 Februari 2015Kepala,
Dr. Hj. Rostiaty Natsir, MSPHNIP. 19550707 198211 2 002
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar merupakan unit pelaksana teknis di
lingkungan Kementerian Kesehatan dalam bidang pelatihan kesehatan yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan dengan tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pelatihan
serta pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BBPK Makassar melaporkan
capaian kinerja tahun 2014 dikaitkan dengan Rencana Program dan Kegiatan BBPK
Makassar dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 serta diharapkan laporan
ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsi BBPK Makassar selama Tahun 2014
Berdasarkan penetapan kinerja BBPK Makassar Tahun 2014 yang dijabarkan dalam 3
(tiga) sasaran strategis, BBPK Makassar menyusun rencana kinerja tahunan yang
berisi sasaran strategis dan indikatornya yang akan dilaksanakan dalam satu tahun.
Pada Tahun 2014 untuk melaksanakan seluruh kegiatan tersebut disediakan anggaran
sebesar Rp. 14.286.932.000,- yang berasal dari DIPA BBPK Makassar Tahun
Anggaran 2014 dengan realisasi sebesar Rp. 13.610.463.548 atau sebesar 95.27 %.
Hasil pengukuran kinerja BBPK Makassar tahun 2014 mengalami peningkatan dari
tahun sebelumnya untuk 5 (lima) indikator yaitu pada Jumlah aparatur kesehatan yang
mengikuti pelatihan teknis, fungsional, penjenjangan mengalami peningkatan sebanyak
5.24%; pelaksanaan Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan prajabatan
dengan capaian 100%; Pengkajian hasil evaluasi diklat dengan capaian 100%; dan
pengembangan sumber daya kesehatan (meningkat 16.95 – 100%). Sedangkan pada
indikator kinerja jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan
capaiannya menurun disebabkan karena tidak dianggarkan dalam DIPA BBPK
makassar Tahun 2014.
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
IKHTISAR EKSEKUTIF
Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar merupakan unit pelaksana teknis di
lingkungan Kementerian Kesehatan dalam bidang pelatihan kesehatan yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan dengan tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pelatihan
serta pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BBPK Makassar melaporkan
capaian kinerja tahun 2014 dikaitkan dengan Rencana Program dan Kegiatan BBPK
Makassar dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 serta diharapkan laporan
ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsi BBPK Makassar selama Tahun 2014
Berdasarkan penetapan kinerja BBPK Makassar Tahun 2014 yang dijabarkan dalam 3
(tiga) sasaran strategis, BBPK Makassar menyusun rencana kinerja tahunan yang
berisi sasaran strategis dan indikatornya yang akan dilaksanakan dalam satu tahun.
Pada Tahun 2014 untuk melaksanakan seluruh kegiatan tersebut disediakan anggaran
sebesar Rp. 14.286.932.000,- yang berasal dari DIPA BBPK Makassar Tahun
Anggaran 2014 dengan realisasi sebesar Rp. 13.610.463.548 atau sebesar 95.27 %.
Hasil pengukuran kinerja BBPK Makassar tahun 2014 mengalami peningkatan dari
tahun sebelumnya untuk 5 (lima) indikator yaitu pada Jumlah aparatur kesehatan yang
mengikuti pelatihan teknis, fungsional, penjenjangan mengalami peningkatan sebanyak
5.24%; pelaksanaan Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan prajabatan
dengan capaian 100%; Pengkajian hasil evaluasi diklat dengan capaian 100%; dan
pengembangan sumber daya kesehatan (meningkat 16.95 – 100%). Sedangkan pada
indikator kinerja jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan
capaiannya menurun disebabkan karena tidak dianggarkan dalam DIPA BBPK
makassar Tahun 2014.
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
IKHTISAR EKSEKUTIF
Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar merupakan unit pelaksana teknis di
lingkungan Kementerian Kesehatan dalam bidang pelatihan kesehatan yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan dengan tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pelatihan
serta pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BBPK Makassar melaporkan
capaian kinerja tahun 2014 dikaitkan dengan Rencana Program dan Kegiatan BBPK
Makassar dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 serta diharapkan laporan
ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsi BBPK Makassar selama Tahun 2014
Berdasarkan penetapan kinerja BBPK Makassar Tahun 2014 yang dijabarkan dalam 3
(tiga) sasaran strategis, BBPK Makassar menyusun rencana kinerja tahunan yang
berisi sasaran strategis dan indikatornya yang akan dilaksanakan dalam satu tahun.
Pada Tahun 2014 untuk melaksanakan seluruh kegiatan tersebut disediakan anggaran
sebesar Rp. 14.286.932.000,- yang berasal dari DIPA BBPK Makassar Tahun
Anggaran 2014 dengan realisasi sebesar Rp. 13.610.463.548 atau sebesar 95.27 %.
Hasil pengukuran kinerja BBPK Makassar tahun 2014 mengalami peningkatan dari
tahun sebelumnya untuk 5 (lima) indikator yaitu pada Jumlah aparatur kesehatan yang
mengikuti pelatihan teknis, fungsional, penjenjangan mengalami peningkatan sebanyak
5.24%; pelaksanaan Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan prajabatan
dengan capaian 100%; Pengkajian hasil evaluasi diklat dengan capaian 100%; dan
pengembangan sumber daya kesehatan (meningkat 16.95 – 100%). Sedangkan pada
indikator kinerja jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan
capaiannya menurun disebabkan karena tidak dianggarkan dalam DIPA BBPK
makassar Tahun 2014.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTARIKHTISAR EKSEKUTIFDAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRANHalaman
BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang 1B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 5C. Visi dan Misi 6D. Sumber Daya Manusia 6E. Struktur Organisasi 8F. Sistematika 10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAA. Tujuan dan Sasaran 11B. Rencana Kinerja Tahunan 12C. Penetapan Kinerja 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJAA. Capaian Kinerja 14B. Realisasi Anggaran 21
BAB IV PENUTUP 23
DAFTAR ISI
KATA PENGANTARIKHTISAR EKSEKUTIFDAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRANHalaman
BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang 1B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 5C. Visi dan Misi 6D. Sumber Daya Manusia 6E. Struktur Organisasi 8F. Sistematika 10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAA. Tujuan dan Sasaran 11B. Rencana Kinerja Tahunan 12C. Penetapan Kinerja 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJAA. Capaian Kinerja 14B. Realisasi Anggaran 21
BAB IV PENUTUP 23
DAFTAR ISI
KATA PENGANTARIKHTISAR EKSEKUTIFDAFTAR ISI
DAFTAR LAMPIRANHalaman
BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang 1B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 5C. Visi dan Misi 6D. Sumber Daya Manusia 6E. Struktur Organisasi 8F. Sistematika 10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAA. Tujuan dan Sasaran 11B. Rencana Kinerja Tahunan 12C. Penetapan Kinerja 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJAA. Capaian Kinerja 14B. Realisasi Anggaran 21
BAB IV PENUTUP 23
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
1
A. LATAR BELAKANGUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan,
pada pasal 30 mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Rencana
Pembangunan dan pasal 31 mengamanatkan Perencanaan Pembangunan didasarkan
pada data dan informasi yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan. Tujuan yang
ingin dicapai pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan undang-
undang yang ada antara lain untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang,
antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya
penggunaan sumbar daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Indonesia mengacu pada Visi
Kementerian Kesehatan yaitu “Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan”
dengan misi:
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat,
termasuk swasta dan masyarakat madani.
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan
yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.
4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
Dalam mewujudkan Visi dan Misi tersebut di atas, maka ditetapkan nilai-nilai yang
menjadi dasar pembangunan kesehatan, yaitu: 1) Pro Rakyat; 2) Inklusif; 3) Responsif;
4) Efektif; 5) Bersih.
Sedangkan strategi yang akan ditempuh dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan meliputi:
1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam
pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global.
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
1
A. LATAR BELAKANGUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan,
pada pasal 30 mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Rencana
Pembangunan dan pasal 31 mengamanatkan Perencanaan Pembangunan didasarkan
pada data dan informasi yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan. Tujuan yang
ingin dicapai pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan undang-
undang yang ada antara lain untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang,
antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya
penggunaan sumbar daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Indonesia mengacu pada Visi
Kementerian Kesehatan yaitu “Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan”
dengan misi:
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat,
termasuk swasta dan masyarakat madani.
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan
yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.
4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
Dalam mewujudkan Visi dan Misi tersebut di atas, maka ditetapkan nilai-nilai yang
menjadi dasar pembangunan kesehatan, yaitu: 1) Pro Rakyat; 2) Inklusif; 3) Responsif;
4) Efektif; 5) Bersih.
Sedangkan strategi yang akan ditempuh dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan meliputi:
1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam
pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global.
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
1
A. LATAR BELAKANGUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan,
pada pasal 30 mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan dan Rencana
Pembangunan dan pasal 31 mengamanatkan Perencanaan Pembangunan didasarkan
pada data dan informasi yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan. Tujuan yang
ingin dicapai pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan undang-
undang yang ada antara lain untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang,
antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya
penggunaan sumbar daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Indonesia mengacu pada Visi
Kementerian Kesehatan yaitu “Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan”
dengan misi:
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat,
termasuk swasta dan masyarakat madani.
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan
yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.
4. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik.
Dalam mewujudkan Visi dan Misi tersebut di atas, maka ditetapkan nilai-nilai yang
menjadi dasar pembangunan kesehatan, yaitu: 1) Pro Rakyat; 2) Inklusif; 3) Responsif;
4) Efektif; 5) Bersih.
Sedangkan strategi yang akan ditempuh dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan meliputi:
1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam
pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global.
BAB IPENDAHULUAN
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
2
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan
berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif-
preventif.
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan
jaminan sosial kesehatan nasional.
4. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan
bermutu.
5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat
kesehatan serta menjamin keamanan/ khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan
farmasi, alat kesehatan, dan makanan.
6. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan
berhasil guna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung jawab.
Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berhasil
guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme apabila
good governance dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang nomor
28 tahun 1999 sebagai tindak lanjut Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang
“Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan
Inpres Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah”. Dalam hal
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sistem yang telah dikembangkan adalah sistem
akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP). Setiap instansi pemerintah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya serta kewenangan atas pengelolaan sumber daya manusia dan
kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan stratejik yang telah
dirumuskan.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang sebelumnya diatur
dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sampai pada saat penyusunan LAKIP Tahun
2014 mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
3
LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur
kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai
upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan
kinerjanya.
LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BBPK Makassar tahun
2014 ini merupakan bukti tertulis serta wujud pertanggungjawaban pelaksanaan
Perencanaan Stratejik (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun
kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang
dihadapi dan pemecahan masalahnya.
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menjawab isu strategis BBPK
Makassar sampai dengan tahun 2014, ditempuh strategi sebagai berikut :
1. Penguatan perencanaan kebutuhan sumber daya diklat aparatur dan tenaga
kesehatan. Perencanaan kebutuhan sumberdaya diklat yang diperlukan untuk
mendukung kelancaran penyelenggaraan diklat di BBPK Makassar, merupakan
suatu rangkaian kegiatan yang strategis dan sebagai kunci awal keberhasilan
pencapaian tujuan penyelenggaraan diklat yang bermutu yang nantinya akan
menghasilkan luaran diklat yang bermutu. Penguatan perencanaan kebutuhan
sumber daya diklat dilakukan dengan memantapkan metode perencanaan,
peningkatan kemampuan perencana pengelola program diklat serta mengupayakan
data dan informasi terkait yang akurat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang senantiasa berorientasi pada kebutuhan/
kepuasan pelanggan. Untuk memenuhi hal tersebut, maka diperlukan konsistensi
dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar Pelayanan pada
setiap bagian pemberi pelayanan di BBPK Makassar, disamping komitmen mutu
menjadi salah satu komitmen institusi.
3. Mengembangkan kerjasama yang berasaskan pola kemitraan yang telah disepakati
bersama sebagai Institusi Pelatihan yang mempunyai wilayah mitra kerja yang
dituangkan dalam Permenkes 2361/Menkes/Per/XI/2011 tanggal 22 November 2011
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
4
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelatihan
Kesehatan. Wilayah mitra yang dimaksud adalah regional timur yang terdiri dari
Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat,
Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara. Dalam pemberdayaan wilayah mitra, masing –
masing wilayah mitra memahami landasan kemitraan dengan mengadakan
komunikasi yang intensif untuk mendapatkan masukan dan penyamaan persepsi,
pengaturan peran pemantauan dan evaluasi atas fungsi dan peranan dari masing-
masing partisipan melalui cara :
a. Saling memahami, kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing.
b. Saling memahami kemampuan anggota
c. Saling terbuka
d. Saling mendorong/mendukung
4. Melaksanakan Pengendalian mutu Pelatihan Kesehatan melalui Penyelenggaraan
Pendidikan dan pelatihan kesehatan dan Masyarakat sesuai Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan yang dituangkan
dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 725/SK/X/2003 dan Standar
Operasional Prosedur yang ada di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar.
5. Melaksanakan Program unggulan BBPK Makassar yaitu KIA-KB merupakan program
yang sangat relevan dengan Program Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
Tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi di Indonesia, salah satu penyebabnya
adalah Kinerja bidan masih dibawah standar kompetensi yang ditetapkan (Hasil
kongres IBI tahun 2009).
Hambatan dalam pelaksanaan tujuan:
1. Regulasi pelaksanaan Penyelenggaraan Diklat Tenaga Kesehatan yaitu Permenkes
Nomor : 725/SK/X/2003 belum dapat mengakomodir semua Tupoksi Bidang
Pengembangan dan Pengendalian Mutu khususnya dalam hal Akreditasi dan
Sertifikasi)
2. Masih terdapat SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh
organisasi.
3. Pelaksanaan diklat di luar BBPK Makassar belum memiliki modul pelatihan
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
5
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI1. Kedudukan
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
2361/MENKES/PER/XI/2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis di Bidang Pelatihan Kesehatan, kedudukan Balai Besar Pelatihan Kesehatan
(BBPK) Makassar adalah Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di
lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan). Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar
dipimpin oleh seorang Kepala dan secara administratif dibina oleh Sekretariat Badan
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan
PPSDM Kesehatan). Secara teknis fungsional di bina oleh Pusat Pendidikan dan
pelatihan Aparatur dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan.
2. Tugas PokokBBPK Makassar mempunyai tugas yaitu melaksanakan pendidikan dan pelatihan
serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat yang meliputi
Diklat Kesehatan dan Non Kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan
kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual SDM
Kesehatan dan Masyarakat.
3. Fungsia. Penyusunan rencana program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia kesehatan dan masyarakat;
b. Pelaksanakan kerjasama nasional maupun internasional di bidang pendidikan dan
pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
c. Pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia kesehatan dan masyarakat;
d. Pengembangan metode dan teknologi pelatihan, pemantauan, evaluasi sistem
informasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
e. Penyiapan pengembangan kemitraan;
f. Pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan; dan
g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
6
Perubahan kebijakan Pendidikan dan Pelatihan selama ini diharapkan adanya suatu
peningkatan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual setiap Sumber Daya
Manusia Kesehatan. Agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara
profesional, beretika dan bertanggung jawab sehingga diperlukan adanya lembaga
diklat yang menangani pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
C. VISI, MISI DAN MOTTO1. Visi BBPK Makassar
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BBPK Makassar mempunyai Visi:
“Pusat Rujukan Diklat Aparatur dan Tenaga Kesehatan untuk mewujudkanMasyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”.
2. Misi : Meningkatkan Mutu aparatur dan tenaga Kesehatan melalui penyelenggaraan
diklat yang bermutu
Memberikan pelayanan diklat yang bermutu melalui peningkatan sumber daya
BBPK Makassar
Meningkatkan Mutu diklat melalui Pengendalian, Pengkajian dan Pengembangan
Mutu
Mengembangkan jejaring diklat melalui layanan informasi
Mengembangkan program diklat melalui kerjasama lintas sektor.
3. Motto“A’bulo Sibatang” (Bersatu Meraih Tujuan), dengan Janji Pelayanan:
1) UNGGUL → Memberikan Pelayanan Yang Unggul
2) TANGGAP → Memberikan Pelayanan Kepada Pelanggan Dengan Cepat
3) TERPERCAYA → Mempunyai Sifat Yang Dapat Dipercaya
4) EMPATI → Perhatian Yang Tulus
5) BERSIH → Penampilan Fisik, Sarana Prasarana, dan Lingkungan
D. SUMBER DAYA MANUSIAJumlah pegawai seluruhnya 96 orang terdiri dari 70 PNS dan 26 tenaga kontrak.
Pendidikan PNS tertinggi S3 dan terendah SMP. PNS tersebut terdiri dari pejabat
struktural 10 orang, pejabat fungsional (widyaiswara) 15 orang, 45 orang staf dan untuk
PNS terdiri dari Golongan IV sebanyak 8 orang, Golongan III sebanyak 49 orang,
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
7
Golongan II 10 orang, dan Golongan I hanya 3 orang sedangkan SDM berdasarkan jenis
kelamin terdiri dari laki – laki 29 orang (41%) dan perempuan sebanyak 41 orang (59%)
Adapun klasifikasi pegawai BBPK Makassar Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel, grafik,
dan diagram berikut ini:
Klasifikasi SDM Berdasarkan PendidikanBBPK Makassar Tahun 2014
No Klasifikasi PendidikanJumlah
(∑ orang)Status
Kepegawaian1 S3 Kesehatan 1
PNS
2 S2 Kesehatan 13
3 S2 Non Kesehatan 5
4 S1/ DIV Kesehatan 20
5 S1/ DIV Non Kesehatan 10
6 DIII Kesehatan 2
7 DIII Non Kesehatan 2
8 SMA 14
9 SMP 3
10 S1 Kesehatan 1 NON PNS
11 S 1 Non Kesehatan 5
12 DIII Non Kesehatan 1
13 D1 Non Kesehatan 1
14 SMA 12
15 SMP 2
16 SD 4Sumber: Data SIMKA
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
8
Sumber: Data SIMKA
Sumber: Data SIMKA
E. STRUKTUR ORGANISASIStruktur organisasi Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 2361/Menkes/Per/XI/2011 tanggal 22
November 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis di Bidang
Pelatihan Kesehatan sebagai berikut:
GolonganIV
Jumlah Sumber Daya ManusiaBerdasarkan Golongan
41%
Klasifikasi SDM Berdasarkan Jenis KelaminBBPK Makassar Tahun 2014
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
8
Sumber: Data SIMKA
Sumber: Data SIMKA
E. STRUKTUR ORGANISASIStruktur organisasi Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 2361/Menkes/Per/XI/2011 tanggal 22
November 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis di Bidang
Pelatihan Kesehatan sebagai berikut:
GolonganIV Golongan
III Golongan IIGolongan I
8
49
10
3
Jumlah Sumber Daya ManusiaBerdasarkan Golongan
59%
41%
Klasifikasi SDM Berdasarkan Jenis KelaminBBPK Makassar Tahun 2014
Laki - Laki Perempuan
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
8
Sumber: Data SIMKA
Sumber: Data SIMKA
E. STRUKTUR ORGANISASIStruktur organisasi Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 2361/Menkes/Per/XI/2011 tanggal 22
November 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis di Bidang
Pelatihan Kesehatan sebagai berikut:
Klasifikasi SDM Berdasarkan Jenis KelaminBBPK Makassar Tahun 2014
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
9
Kepala BBPK Makassar
Dr. Hj. Rostiaty Natsir, MSPH
Bagian Tata Usaha
Masrida Baharuddin, SKM, M.Pd
Bidang PenyelenggaraanDiklat
Mappeasse Toro, SKM, M.Pd
Bidang Pengembangan &Pengendalian Mutu
Dra. Hj. Lenny Suaib
Kasubbag. Keuangan
Hj. Kartini Yunus, S.Psi
Kasubbid PelaksanaanDiklat
Armita Muchtar, SKM, M.Kes
Kasubbid PengendalianMutu
Agussalim, S.Kom, MSi
Kasubbag. Umum
Tabrang, S.Kom, SKM, M.Kes
Kasubbid Perencanaan &Evaluasi Diklat
St. Astuti Azis, SKM, M.Kes
Kasubbid Pengkajian &Pengembangan
Drs. Wahyuddin, MSi
Instalasi KelompokWidyaiswara
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
10
F. SISTEMATIKASistematika penulisan LAKIP 2014 ini terdiri dari:
Bab I. Pendahuluan → disajikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari latar
belakang, uraian singkat tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya
Manusia, dan sistematika
Bab II. Perencanaan dan perjanjian kinerja → terdiri dari tujuan dan sasaran kegiatan
Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar, disajikan pula rencana kinerja tahunan
dan penetapan kinerja
Bab III. Akuntabilitas kinerja → disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran
kinerja organisasi. Terdiri dari pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja,
analisis tentang capaian indikator kinerja, termasuk perbandingan target kinerja dan
realisasi kinerja antara tahun sebelumnya dengan tahun 2014 serta realisasi
anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen perjanjian kinerja.
Bab IV. Penutup → diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerjanya.
LAMPIRAN – LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja
Penetapan Kinerja
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
11
A. TUJUAN DAN SASARAN1) Tujuan
a. Terselenggaranya Diklat Aparatur yang bermutu
b. Terselenggaranya Diklat tenaga kesehatan yang bermutu
c. Terciptanya pola kemitraan yang saling menguntungkan
d. Terciptanya metodologi dan teknologi kediklatan sesuai tujuan pelatihan
e. Terwujudnya sistem informasi dan teknologi penyelenggaraan pelatihan di BBPK
Makassar
f. Terwujudnya laboratorium pembelajaran kelas dan lapangan
g. Terwujudnya SDM BBPK Makassar yang kompeten
h. Terwujudnya pelayanan yang bermutu dengan mengutamakan kepuasan
pelanggan
i. Tersedianya pelayanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kediklatan di
bidang kesehatan
j. Terlaksananya kajian standarisasi, kajian akreditasi, kajian sertifikasi, dan
pengembangan mutu pelatihan.
2) Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai tahun 2014 adalah:
Terlaksananya Pelatihan Teknis, Jabatan Fungsional, Penjenjangan, DanPrajabatan Bagi Aparatur Kesehatan
Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis, fungsional, dan
penjenjangan dengan target 468 orang
Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan prajabatan dengan
target 160 orang
Terlaksananya Pengendalian Mutu DiklatJumlah pelatihan yang terakreditasi dengan target 8 Diklat
Pelaksanaan Pengembangan Diklat KesehatanJumlah kegiatan kemitraan dengan target 1 paket
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
11
BAB II
PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
A. TUJUAN DAN SASARAN1) Tujuan
a. Terselenggaranya Diklat Aparatur yang bermutu
b. Terselenggaranya Diklat tenaga kesehatan yang bermutu
c. Terciptanya pola kemitraan yang saling menguntungkan
d. Terciptanya metodologi dan teknologi kediklatan sesuai tujuan pelatihan
e. Terwujudnya sistem informasi dan teknologi penyelenggaraan pelatihan di BBPK
Makassar
f. Terwujudnya laboratorium pembelajaran kelas dan lapangan
g. Terwujudnya SDM BBPK Makassar yang kompeten
h. Terwujudnya pelayanan yang bermutu dengan mengutamakan kepuasan
pelanggan
i. Tersedianya pelayanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kediklatan di
bidang kesehatan
j. Terlaksananya kajian standarisasi, kajian akreditasi, kajian sertifikasi, dan
pengembangan mutu pelatihan.
2) Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai tahun 2014 adalah:
Terlaksananya Pelatihan Teknis, Jabatan Fungsional, Penjenjangan, DanPrajabatan Bagi Aparatur Kesehatan
Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis, fungsional, dan
penjenjangan dengan target 468 orang
Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan prajabatan dengan
target 160 orang
Terlaksananya Pengendalian Mutu DiklatJumlah pelatihan yang terakreditasi dengan target 8 Diklat
Pelaksanaan Pengembangan Diklat KesehatanJumlah kegiatan kemitraan dengan target 1 paket
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
11
BAB II
PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA
A. TUJUAN DAN SASARAN1) Tujuan
a. Terselenggaranya Diklat Aparatur yang bermutu
b. Terselenggaranya Diklat tenaga kesehatan yang bermutu
c. Terciptanya pola kemitraan yang saling menguntungkan
d. Terciptanya metodologi dan teknologi kediklatan sesuai tujuan pelatihan
e. Terwujudnya sistem informasi dan teknologi penyelenggaraan pelatihan di BBPK
Makassar
f. Terwujudnya laboratorium pembelajaran kelas dan lapangan
g. Terwujudnya SDM BBPK Makassar yang kompeten
h. Terwujudnya pelayanan yang bermutu dengan mengutamakan kepuasan
pelanggan
i. Tersedianya pelayanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kediklatan di
bidang kesehatan
j. Terlaksananya kajian standarisasi, kajian akreditasi, kajian sertifikasi, dan
pengembangan mutu pelatihan.
2) Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai tahun 2014 adalah:
Terlaksananya Pelatihan Teknis, Jabatan Fungsional, Penjenjangan, DanPrajabatan Bagi Aparatur Kesehatan
Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis, fungsional, dan
penjenjangan dengan target 468 orang
Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan prajabatan dengan
target 160 orang
Terlaksananya Pengendalian Mutu DiklatJumlah pelatihan yang terakreditasi dengan target 8 Diklat
Pelaksanaan Pengembangan Diklat KesehatanJumlah kegiatan kemitraan dengan target 1 paket
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
12
Terlaksananya Pelayanan Informasi Ilmu Pengetahuan dan TeknologiKesehatan1) Jumlah media informasi IPTEK berbasis Website dengan target 1 sistem
2) Jumlah media informasi IPTEK berbasis Buletin dengan target 1 dokumen
Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya Kesehatan1) Jumlah SDM yang dikembangkan kapasitasnya melalui diklat dengan target
70 orang
B. RENCANA KINERJA TAHUNANPerencanaan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan rencana kinerja selama 1
tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
rencana program dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan BBPK Makassar tahun 2014
dapat dilihat di bawah ini :
Rencana Kinerja Tahunan BBPK Makassar Tahun 2014
No. SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Pelaksanaan pelatihanteknis, jabatanfungsional,penjenjangan, danprajabatan bagiaparatur kesehatan
a. Jumlah aparatur kesehatanyang mengikuti pelatihanteknis, fungsional,penjenjangan.
b. Jumlah aparatur kesehatanyang mengikuti pelatihanprajabatan
468 orang
160 orang
Jumlah a + b 628 orang2. pelaksanaan pelatihan
teknis bidangkesehatan bagi tenagakesehatan
Jumlah tenaga kesehatanyang mengikuti pelatihanteknis fungsional
-
3. pelaksanaan pelatihanteknis bidangkesehatan bagi masy.
a. Jumlah masyarakat yangmengikuti pelatihan bidangkesehatan
-
Jumlah 1 + 2 + 3 628 orang4. Pelaksanaan
pengendalian mutudiklat
Jumlah pelatihan yangterakreditasi
8 Diklat
5. PelaksanaanPengembangan diklatkesehatan
Jumlah kegiatan kemitraan 1 Paket
Jumlah 4 + 5 9 Kegiatan
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
13
6. Pelayanan informasiilmu pengetahuan danteknologi kesehatan
a. Jumlah media informasiIPTEK berbasis Website
b. Jumlah media informasiIPTEK berbasis Buletin
1 Sistem
1 Dok
7. Pengembangansumber dayakesehatan
a. Jumlah SDM yangdikembangkankapasitasnya melaluidiklat
b. Jumlah laboratoriumpembelajaran yangdikembangkan
c. Jumlah sarana danprasarana penunjangdiklat yang dikembangkan
70 orang
-
-
C. PENETAPAN KINERJADokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/
kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan
target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
Penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan
sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan
anggaran. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus
diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun
nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat
tersebut.
Penetapan Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen
pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu
peningkatan kompetensi SDM Kesehatan dan masyarakat.
Penetapan kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian
kinerja organisasi; melaporkan capaian kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah; dan menilai keberhasilan organisasi.
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
14
A. CAPAIAN KINERJASalah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran
kinerja dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan
akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan
seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
capaian kinerja termasuk keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah.
Pengukuran capaian kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberi
reward/ punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk
memperbaiki kinerja organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian
setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan
kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2014
No SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Realisasi %
1. Pelaksanaan pelatihanteknis, jabatanfungsional, penjenjangan,dan prajabatan bagiaparatur kesehatan
a. Jumlah aparatur kesehatanyang mengikuti pelatihanteknis, fungsional,penjenjangan.
b. Jumlah aparatur kesehatanyang mengikuti pelatihanprajabatan
468 orang
160 orang
524 orang
158 orang
111.96
98.75
Jumlah a + b 628 orang 682 108.59
2. pelaksanaan pelatihanteknis bidang kesehatanbagi tenaga kes.
Jumlah tenaga kesehatan yangmengikuti pelatihan teknisfungsional
- - -
3. pelaksanaan pelatihanteknis bidang kesehatanbagi masyarakat
Jumlah masyarakat yangmengikuti pelatihan bidangkesehatan
- - -
Jumlah 1 + 2 + 3 628 orang 682 108.59
4. Pelaksanaanpengendalian mutudiklat
Jumlah pelatihan yangterakreditasi
8 Diklat 8 Diklat 100
5. PelaksanaanPengembangan diklatkesehatan
Jumlah kegiatan kemitraan 1 Paket 2 Paket 200
Jumlah 4 + 5 9 Kegiatan 10 Kegiatan 111.11
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
14
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJASalah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran
kinerja dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan
akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan
seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
capaian kinerja termasuk keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah.
Pengukuran capaian kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberi
reward/ punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk
memperbaiki kinerja organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian
setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan
kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2014
No SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Realisasi %
1. Pelaksanaan pelatihanteknis, jabatanfungsional, penjenjangan,dan prajabatan bagiaparatur kesehatan
a. Jumlah aparatur kesehatanyang mengikuti pelatihanteknis, fungsional,penjenjangan.
b. Jumlah aparatur kesehatanyang mengikuti pelatihanprajabatan
468 orang
160 orang
524 orang
158 orang
111.96
98.75
Jumlah a + b 628 orang 682 108.59
2. pelaksanaan pelatihanteknis bidang kesehatanbagi tenaga kes.
Jumlah tenaga kesehatan yangmengikuti pelatihan teknisfungsional
- - -
3. pelaksanaan pelatihanteknis bidang kesehatanbagi masyarakat
Jumlah masyarakat yangmengikuti pelatihan bidangkesehatan
- - -
Jumlah 1 + 2 + 3 628 orang 682 108.59
4. Pelaksanaanpengendalian mutudiklat
Jumlah pelatihan yangterakreditasi
8 Diklat 8 Diklat 100
5. PelaksanaanPengembangan diklatkesehatan
Jumlah kegiatan kemitraan 1 Paket 2 Paket 200
Jumlah 4 + 5 9 Kegiatan 10 Kegiatan 111.11
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
14
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJASalah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran
kinerja dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan
akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan
seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
capaian kinerja termasuk keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah.
Pengukuran capaian kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberi
reward/ punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk
memperbaiki kinerja organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian
setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan
kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.
1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2014
No SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET Realisasi %
1. Pelaksanaan pelatihanteknis, jabatanfungsional, penjenjangan,dan prajabatan bagiaparatur kesehatan
a. Jumlah aparatur kesehatanyang mengikuti pelatihanteknis, fungsional,penjenjangan.
b. Jumlah aparatur kesehatanyang mengikuti pelatihanprajabatan
468 orang
160 orang
524 orang
158 orang
111.96
98.75
Jumlah a + b 628 orang 682 108.59
2. pelaksanaan pelatihanteknis bidang kesehatanbagi tenaga kes.
Jumlah tenaga kesehatan yangmengikuti pelatihan teknisfungsional
- - -
3. pelaksanaan pelatihanteknis bidang kesehatanbagi masyarakat
Jumlah masyarakat yangmengikuti pelatihan bidangkesehatan
- - -
Jumlah 1 + 2 + 3 628 orang 682 108.59
4. Pelaksanaanpengendalian mutudiklat
Jumlah pelatihan yangterakreditasi
8 Diklat 8 Diklat 100
5. PelaksanaanPengembangan diklatkesehatan
Jumlah kegiatan kemitraan 1 Paket 2 Paket 200
Jumlah 4 + 5 9 Kegiatan 10 Kegiatan 111.11
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
15
6. Pelayanan informasiilmu pengetahuan danteknologi kes.
c. Jumlah media informasiIPTEK berbasis Website
d. Jumlah media informasiIPTEK berbasis Buletin
1 Sistem
1 Dok
1 Sistem
1 Dok
100
100
7. Pengembangan sumberdaya kesehatan BBPKMakassar
a. Jumlah SDM yangdikembangkan kapasitasnyamelalui diklat
b. Jumlah laboratoriumpembelajaran yangdikembangkan
c. Jumlah sarana danprasarana penunjang diklatyang dikembangkan
70 orang
-
-
77 orang
-
71 Unit
110
-
-
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
16
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2010 s.d. 2014
Sasaranstrategis
IndikatorKinerja
2010 2011 2012 2013 2014 Capaian
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi %1. Pelaksanaan
pelatihanteknis, jabatanfungsional,penjengangan,dan prajabatanbagi aparaturkesehatan
a. Jumlah aparaturkesehatan yangmengikutipelatihan teknis,fungsional,penjenjangan.
b. Jumlah aparaturkesehatan yangmengikutiprajabatan.
1430orang
200orang
1964orang
258orang
1224orang
207orang
1067orang
206 orang
1136orang
200 orang
1091orang
28 orang
1235orang
-
1318orang
-
468orang
160orang
524orang
158orang
5493orang
767orang
5964orang
650 orang
108.57
84.74
2. Pelaksanaanpelatihanteknis bagitenagakesehatan
Jumlah tenagakesehatan yangmengikutipelatihan teknis
- - - - - - - - - - - - -
3. Pelaksanaanpelatihanbidangkesehatanbagimasyarakat
Jumlah masyarakatyang mengikutipelatihan di bidangkesehatan
210orang
1090orang
270orang
270 orang 380 orang 1867orang
430 orang 1370orang
- - 1290orang
4597orang
356.35
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
17
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 dengan target jangkamenengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Aksi BBPK Makassar
SasaranStrategis Indikator Kinerja
BBPK
Target2010 - 2014
Realisasi2010 - 2014
Capaian(%)
1. Pelaksanaanpelatihan teknis,jabatanfungsional,penjenjangan,dan prajabatanbagi aparaturkesehatan
a. Jumlah aparaturkesehatan yangmengikuti pelatihanteknis, fungsional,penjenjangan.
b. Jumlah aparaturkesehatan yang mengikutiprajabatan
5.493 orang
767 orang
5.964 orang
650 orang
108.57
84.7
2. Pelaksanaanpelatihan teknisbagi tenagakesehatan
Jumlah tenaga kesehatanyang mengikuti pelatihanteknis
- - -
3. Pelaksanaanpelatihan bidangkesehatan bagimasyarakat
Jumlah masyarakat yangmengikuti pelatihan dibidang kesehatan
1.290 orang 4.597 orang 356.35
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerjaserta alternatif solusi yang telah dilakukanAkuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai sasaran
atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media
pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan pengukuran kinerja yang
disesuaikan dengan Rencana Kegiatan BBPK Makassar Tahun 2014, maka penilaian
dan analisis terhadap program dan kegiatan, yaitu :
a. Terlaksananya Pelatihan Teknis, Jabatan Fungsional, dan Penjenjangan, BagiAparatur Kesehatan
Target aparatur kesehatan yang akan mengikuti pelatihan teknis, fungsional, dan
penjenjangan untuk tahun 2014 sebanyak 468 orang, sedangkan realisasi
sebanyak 524 orang atau 111.96%. Hal ini dikarenakan minat aparatur untuk
mengikuti pelatihan jabatan fungsional ini sangat tinggi karena diklat tersebut
sangat diperlukan untuk pengembangan PNS, selain itu juga dilakukan
penjaringan peserta melalui website dan surat resmi keseluruh instansi kesehatan
serta dengan adanya otonomi daerah, peluangnya sangat kecil untuk menduduki
jabatan struktural.
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
18
Jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan prajabatan dengan target
160 orang dan realisasi hanya 158 orang. Hal ini menunjukkan bahwa capaian
untuk Diklat Prajabatan hanya 98.75%, ini dikarenakan adanya satu orang calon
pegawai negeri sipil (golongan III) yang mengundurkan diri dengan alasan bahwa
yang bersangkutan sementara dalam mengikuti program pendidikan dokter
spesialis, sedangkan satu orang lainnya tidak terdapat dalam daftar nama tenaga
CPNS walaupun alokasi anggaran tersedia.
b. Pelaksanaan Pengendalian Mutu DiklatJumlah pelatihan yang terakreditasi dengan pencapaian kinerja 100% yaitu dari
target 8 diklat tercapai 8 diklat.
Sesuai dengan Kepmenkes 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan, untuk melaksanakan diklat yang
bermutu ada 3 (tiga) variabel mutu yang harus diperhatikan, yaitu input berupa
Akreditasi Pelatihan (Quality Planning), prosesnya Quality Control (QC), dan Quality
Improved.
Pelaksanaan akreditasi pelatihan yang dilaksanakan tahun 2014 adalah 8 (delapan)
pelatihan dengan realisasi 100%. Hal ini sesuai dengan amanat Kepmenkes
725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang
Kesehatan dan sebagai kesinambungan dari akreditasi pelatihan adalah quality
control terhadap pelaksanaan 8 (delapan) jenis pelatihan tersebut sehingga pada
akhir pelatihan, peserta yang memenuhi kriteria layak untuk mendapatkan sertifikat.
c. Pelaksanaan Pengembangan Diklat Kesehatan
Jumlah kegiatan kemitraan dengan pencapaian kinerja 200% yaitu dari target 1
paket tercapai 2 paket.
Hal ini disebabkan karena adanya optimalisasi dana sehingga dilakukan revisi
anggaran, salah satunya adalah kegiatan Pertemuan Evaluasi Tahun 2014 dan
Perencanaan Diklat Tahun 2015 yang dihadiri oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan
Bapelkes di Wilayah Timur Indonesia.
d. Pelayanan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan
Jumlah Pencapaian kinerja pelayanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi
kesehatan tercapai 100% yaitu BBPK Makassar telah mengembangkan 1 sistem
informasi sesuai target berbasis website.
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
19
Jumlah Pencapaian kinerja pelayanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi
kesehatan tercapai 100% yaitu telah tersedia 1 dokumen media informasi IPTEK
yang dikembangkan informasi berbasis buletin.
e. Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Pengembangan sumber daya kesehatan di BBPK Makassar sangat diperlukan
untuk meningkatkan profesionalisme pengelola kediklatan. Untuk tahun 2014,
pengembangan sumber daya manusia melalui diklat direncanakan sebanyak 70
orang dan realisasi sebanyak 77 orang (110%), terdapat peningkatan sebanyak 7
orang atau 10% dari perencanaan. Hal ini dikarenakan komitmen dan hubungan
koordinasi yang baik dengan pihak yang terkait. Hal ini dapat memberikan dampak
terhadap kemampuan SDM BBPK Makassar untuk menyelesaikan tugas dengan
baik dan benar.
Adapun hal yang mendukung pencapaian kinerja tersebut adalah motivasi SDM
untuk meningkatkan dirinya sendiri dan dukungan dari pimpinan serta biaya yang
tersedia khususnya SDM yang memberikan pelayanan langsung dengan
pelanggan, yaitu petugas asrama dan ruang makan. Serta tidak kalah pentingnya
adalah peningkatan kemampuan tenaga widyaiswara dalam penulisan Karya Tulis
Ilmiah (KTI)
Jumlah sarana dan prasarana penunjang diklat yang ingin dicapai pada awalnya
tidak ditargetkan, namun di triwulan IV PNBP BBPK Makassar tahun 2014
melebihi target sehingga memungkinkan dilakukannya revisi anggaran pada bulan
oktober dengan yang mengusulkan sarana prasarana diklat dan penunjang diklat
yaitu Lemari ABL (7 buah); LCD Projector/ Infocus (7 buah); Focussing Screen/
Layar LCD Projector (7 buah); Kitchen Set/ Set Prasmanan (2 buah); Televisi (14
buah); Dispenser (9 Buah); Microphone/ Wireless MIC (7 buah); Wireless Data
Transmission System (4 buah); Laptop (7 buah); dan Printer/ Peralatan Personal
Komputer (7 buah) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 71 unit (100%.)
Adapun hal yang mendukung pencapaian tersebut adanya koordinasi yang baik
dengan pihak terkait, kerjasama dengan internal dari semua bidang juga sangat
harmonis serta pada revisi anggaran di Kanwil DJA pusat sangat singkat.
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
20
Perbandingan dengan Tahun 2013Apabila dibandingkan dengan Tahun 2013, pencapaian kinerja Tahun 2014 mengalami
peningkatan sebesar 5.24%. Untuk pencapaian kinerja pada 4 (empat) sasaran strategis
yaitu pada jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan teknis, fungsional,
penjenjangan (meningkat 5.24%); jumlah aparatur kesehatan yang mengikuti pelatihan
prajabatan (meningkat 100%), pengkajian hasil evaluasi diklat (meningkat 100%); dan
pengembangan sumber daya kesehatan (meningkat 10%). Peningkatan tersebut tidak
terlepas dari hasil evaluasi dan tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya yang
dilaksanakan dengan baik oleh penanggungjawab kegiatan.
Perbandingan Pencapaian Kinerja Tahun 2013 dan 2014
No SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TahunKet.
2013 20141. Pelaksanaan
pelatihan teknis,jabatan fungsional,penjenjangan, danprajabatan bagiaparatur kesehatan
a. Jumlah aparatur kes. yangmengikuti pel. teknis,fungsional, penjenjangan.
b. Jumlah aparatur kesehatanyang mengikuti pelatihanprajabatan
106.72%
0%
111.96%
98.75 %
Meningkat5.24 %
Meningkat100 %
2. Pelaksanaan pel.teknis bidang kes.bagi tenaga kes.
Jumlah tenaga kesehatanyang mengikuti pelatihanteknis fungsional
- - -
3. pelaksanaan pel.teknis bidang kes.bagi masy.
Jumlah masyarakat yangmengikuti pelatihan bidangkesehatan
318.60%
0% Menurun100 %
4. Pelaksanaanpengendalian mutudiklat
Jumlah pelatihan yangterakreditasi
100 % 100 % -
5. PelaksanaanPengembangandiklat kesehatan
Jumlah kegiatan kemitraan 100 % 200 % Meningkat100 %
6. Pelayanan informasiilmu pengetahuandan teknologi kes.
a. Jumlah media informasiIPTEK berbasis Website
b. Jumlah media informasiIPTEK berbasis Buletin
100 %
100 %
100 %
100 %
-
-
7. Pengembangansumber dayakesehatan
a. Jumlah SDM yangdikembangkankapasitasnya melalui diklat
b. Jumlah laboratoriumpembelajaran yangdikembangkan
c. Jumlah sarana danprasarana penunjang diklatyang dikembangkan
93.05%
-
0 Unit
110 %
-
71 Unit
Meningkat16.95 %
-
Meningkat100 %
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
21
B. REALISASI ANGGARANUntuk melaksanakan kegiatannya pada tahun 2014, BBPK Makassar mendapat
anggaran sebesar Rp.14.024.993.000,- namun setelah direvisi menjadi
Rp.14.286.932.000,- (Empat Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta
Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu rupiah) melalui pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Menteri Keuangan berdasarkan Surat
Pengesahan Nomor: DIPA–024.12.2.257240/2014 tanggal 5 Desember 2013
Anggaran DIPA tahun 2014 yang dialokasikan untuk BBPK Makassar bersumber:
a. Anggaran Rupiah Murni : Rp. 14.286.932.000,-
b. Anggaran PNBP (target) : Rp. 865.798.000,-
Dengan Realisasi:
a. Anggaran Rupiah Murn i : Rp. 13.610.463.548,- (95,27%)
b. Anggaran PNBP :
- Penerimaan : Rp. 1.116.900.000,- (185,01%)
- Penggunaan : Rp. 781.912.750,- (90,31%)
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
22
Realisasi Anggaran BBPK Makassar Tahun 2010 s.d. 2014
No. SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
2010 2011 2012 2013 2014
Pagu (Rp) Realisasi(Rp) Pagu (Rp) Realisasi
(Rp) Pagu (Rp) Realisasi(Rp) Pagu (Rp) Realisasi
(Rp) Pagu (Rp) Realisasi(Rp)
1. Pelaksanaanpelatihanteknis,jabatanfungsional,penjenjangan,danprajabatanbagi aparaturkesehatan
a. Jumlahaparaturkesehatanyang mengikutipel. teknis,fungsional,penjenjangan.
b. Jumlahaparaturkesehatanyang mengikutipelatihanprajabatan
7.723.315.000
1.523.430.000
6.726.454.450
848.410.800
5.052.875.000
1.255.966.000
4.259.866.390
1.197.275.300
6.088.241.000
-
5.326.993.135
-
7.896.525.000
-
7.044.569.950
-
3.011.975.000
603.799.000
2.952.249.750
519.973.400
2. pelaksanaanpel. teknisbidangkesehatanbagi tenagakes.
Jumlah tenagakesehatanyangmengikutipelatihanteknisfungsional
- - - - - - - - - -
3. pelaksanaanpel. teknisbidang kes.bagi masy.
Jumlahmasyarakatyangmengikutipelatihanbidangkesehatan
- - 582.018.000 517.900.050 990.500.000 697.788.650 1.856.270.000 1.424.170.550 - -
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
23
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai pelaksanaan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam
pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good
governance. Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2014.
Namun demikian disadari bahwa selama tahun 2014 masih ditemui berbagai permasalahan
dan hambatan yang secara umum adalah adanya kebijakan pemerintah pusat menyangkut
penggunaan keuangan negara yang menuntut adanya peningkatan baik dari segi kualitas
maupun kuantitas layanan diklat. Sekaitan dengan hal tersebut, BBPK Makassar, dari waktu
ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja
pelayanan publik, baik melalui reformasi/ perubahan pada tataran birokrasi, perbaikan
sistem pengalokasian anggaran dan percepatan setiap pelaporan. Akuntabilitas kinerja
merupakan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah
atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BBPK Makassar ini
kami buat, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat kasih sayangnya sehingga
dapat melanjutkan tugas dan fungsi di tahun berikutnya.
Makassar, 26 Januari 2015Kepala,
Dr. Hj. Rostiaty Natir, MSPHNIP 19550707 198211 2 002
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
23
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai pelaksanaan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam
pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good
governance. Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2014.
Namun demikian disadari bahwa selama tahun 2014 masih ditemui berbagai permasalahan
dan hambatan yang secara umum adalah adanya kebijakan pemerintah pusat menyangkut
penggunaan keuangan negara yang menuntut adanya peningkatan baik dari segi kualitas
maupun kuantitas layanan diklat. Sekaitan dengan hal tersebut, BBPK Makassar, dari waktu
ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja
pelayanan publik, baik melalui reformasi/ perubahan pada tataran birokrasi, perbaikan
sistem pengalokasian anggaran dan percepatan setiap pelaporan. Akuntabilitas kinerja
merupakan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah
atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BBPK Makassar ini
kami buat, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat kasih sayangnya sehingga
dapat melanjutkan tugas dan fungsi di tahun berikutnya.
Makassar, 26 Januari 2015Kepala,
Dr. Hj. Rostiaty Natir, MSPHNIP 19550707 198211 2 002
LAKIP BBPK MAKASSAR 2014
23
BAB IVPENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai pelaksanaan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam
pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good
governance. Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2014.
Namun demikian disadari bahwa selama tahun 2014 masih ditemui berbagai permasalahan
dan hambatan yang secara umum adalah adanya kebijakan pemerintah pusat menyangkut
penggunaan keuangan negara yang menuntut adanya peningkatan baik dari segi kualitas
maupun kuantitas layanan diklat. Sekaitan dengan hal tersebut, BBPK Makassar, dari waktu
ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja
pelayanan publik, baik melalui reformasi/ perubahan pada tataran birokrasi, perbaikan
sistem pengalokasian anggaran dan percepatan setiap pelaporan. Akuntabilitas kinerja
merupakan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah
atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BBPK Makassar ini
kami buat, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat kasih sayangnya sehingga
dapat melanjutkan tugas dan fungsi di tahun berikutnya.
Makassar, 26 Januari 2015Kepala,
Dr. Hj. Rostiaty Natir, MSPHNIP 19550707 198211 2 002