Korupsi dalam PerspektifKebijakan Publik dan HAN

Disampaikan dalam Dialog Publik dengan Tema: “Pencegahan Korupsi Terhadap Aparat Pemerintahan Daerah”

Diselenggarakan oleh BEM Universitas Kartanegara

Tenggarong, 5 Mei 2010

Situation Setting

Banyak pejabat daerah gamang mengambil kebijakan yg berdampak pada pengeluaran uang, terutama terkait hubungan Pemda dengan:

Akibatnya:• Menurunnya daya serap APBD.• Meningkatnya idle cash.• Menurunnya ekonomi masyarakat dan kualitas

pelayanan umum.• Munculnya instabilitas sosial.

• DPRD (kegiatan penunjang operasional);• Masyarakat (fasilitasi pemberdayaan masyarakat,

bansos);• Pemerintah di daerah (pendukung kegiatan instansi

vertikal).

Kebijakan Publik & Pejabat• Thomas Dye: Public policy is whatever the government

choose to do or not to do, why they do it, and what difference it makes.– Pejabat harus mempertimbangkan dengan sangat cermat & hati-

hati setiap keputusan/tindakan yg akan dilakukan.– Why apa konsideran & bgmn sikonnya sehingga perlu ada

kebijakan?– What difference apa dampak & manfaat yg mungkin timbul?

• Pertanggungjawaban Pejabat adalah secara formal dan material.– Pasal 54 UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pengguna Anggaran (Kepala SKPD) bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.

– Meskipun seorang pejabat tidak turut menikmati manfaat dari kebijakan yg dikeluarkan, namun tetap harus bertanggungjawab jika muncul kerugian akibat kebijakannya tsb.

Diskresi / Wewenang (1)• Arti: kewenangan yg luas untuk melakukan

perbuatan hukum tertentu (ermessen).– Gamawan Fauzi: “guna mengatasi persoalan2

mendesak & strategis di masyarakat memang dibutuhkan suatu sistem peraturan yg memungkinkan seorang KDH mengambil kebijakan secara cepat & tepat meski melampaui aturan atau sesuatu yang memang belum diatur dalam perundang-undangan. Namun, kewenangan diskresi itu tetap memerlukan batasan” (Jurnas, 3-05-2010).

• Wujud:– Mengeluarkan Peraturan (Regeling).– Mengeluarkan Keputusan (Beschikking).– Melakukan perbuatan nyata (feitelijke

rechtshandelingen).– Penafsiran aturan (rechtsinterpretatie).

Diskresi / Wewenang (2)

• Perlindungan thd Diskresi:– Azas Het vermoeden van rechtmatigheid (kebijakan harus

dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya).– Pasal 50 KUHP: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk

melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana”.– Yurisprudensi: Putusan Peninjauan Kembali MA No. 23

PK/PID/2001 Tahun 2001• Kasus: H. Zuiyen Rais (Walikota Padang) pemberian

bantuan mobilitas kepada anggota DPRD, yg kemudian mendapat pembenaran dengan Surat Mendagri & Surat Gubernur, adalah merupakan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan UU, oleh karena itu ia tidak dapat dipidana.

• Tentang kemungkinan adanya cacat atau kekeliruan dalam proses pembentukan Perda No.2/1998, tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi, karena berdasarkan Pasal 38 UU No.5/1974 kekuasaan membuat Perda ada pada KDH dan DPRD.

Batas2 Diskresi• SF. Marbun:

– sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri, – dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan penting

dan mendesak yang timbul secara tiba-tiba, – ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas public

service, – dimungkinkan oleh hukum, – dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum

maupun secara moral.

• Sjachran Basah:– batas atas: ketaatasasan ketentuan perundang-

undangan, dimana peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yg lebih tinggi derajatnya.

– batas bawah: peraturan/kebijakan tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat.

10 Dimensi Korupsi

Sumber: Tool-Kit Anti Korupsi, Center of International Crime Prevention, United Nations (PBB).

Wewenang & Korupsi• Kebijakan yg tidak ada dasar wewenang =

Korupsi.• Kebijakan dapat dipidana atau dapat dianggap

sbg korupsi, apabila:– Tidak berwenang (onbevoegdh) atau melampaui

kewenangan (detournement de pouvoir).– Berwenang, namun tidak sesuai dengan maksud

pemberian wewenang tsb, atau tidak seharusnya sampai pada kebijakan tsb (abus de droit).

– Secara nyata menimbulkan kerugian bagi negara atau kerusakan dalam masyarakat.

• Jenis/sumber Wewenang:– Wewenang konstitutif.– Wewenang atributif (delegasi per-UU-an).– Wewenang mandat.

Koreksi AktorDiubah Pembuat kebijakan.Dicabut • Pembuat kebijakan.

• Atasan Pembuat kebijakan.• Pengadilan + judicial review.

Alasan: Kekeliruan / kesalahanDibatalkan • Pengujian Atasan

• Pengadilan + judicial review.Alasan: • Dibuat BPP yg tdk berwenang .

• Tidak melalui prosedur.• Cacat substansi (cacat materiil).

Sistem Koreksi Kebijakan

Saran utk Kasus Setwan Kukar

• Penegakan hukum sebaiknya tidak kontra-produktif dg proses birokrasi & pelayanan publik.– Tupoksi organisasi,– Penggantian pejabat, dll.

• Sinkronisasi pendekatan hukum & administratif.– Pertanggungjawaban: kepada siapa?,

administratif dulu atau hukum dulu?, – Putusan pidana harus konvergen dengan

langkah administratif.

Upaya Pencegahan ke Depan

• Sosialisasi & penerapan Kode Etik Internasional untuk Pejabat Publik (Lampiran Resolusi Majelis Umum PBB No. 51/59, 12 Desember 1996) + the conduct of members of the judiciary (polisi, jaksa, hakim).

• Reformasi Keuangan Negara dengan menciptakan Omnibus Regulation hindari overlap, standar ganda & komplikasi formulir.

• Standarisasi sistem kesejahteraan pegawai + eliminasi kastanisasi institusi.

• Reformasi peradilan yg komprehensif jangan sampai muncul kesan “jeruk makan jeruk”!

• Character building sejak dini, baik jalur pendidikan formal maupun pendidikan moral & akhlak.