KISI-KISI SPKN DENGAN JAWABAN BERBENTUK MATERIBELUM MENJAWAB PERTANYAAN

1. Bagaimana menentukan area kunci dalam perencanaan kinerja? Langkah Langkah Menentukan Area KunciDalam rangka menentukan area kunci pemeriksa dapat melakukan tiga kegiatan utama, yaitu:1) Melakukan pendekatan terhadap lima komponen SPI yang dikemukakan oleh COSO, yang meliputi: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) aktivitas pengendalian, (4) komunikasi dan informasi, dan (5) monitoring. Pemahaman atas SPI digunakan untuk melakukan perencanaan pemeriksaan, menilai risiko pemeriksaan, mengidentifikasi bukti pemeriksaan dan menilai kualitas sistem pengendalian pada objek audit.2) Mempertimbangkan Pengaruh Peraturan Perundang-undangan yang SignifikanPengaruh peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap apa yang hendak diperiksa dalam pemeriksaan kinerja perlu diidentifikasi oleh pemeriksa dalam tahap perencanaan pemeriksaan. Hasil identifikasi tersebut akan berguna dalam penentuan kriteria pemeriksaan sehingga dapat dideteksi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan.3) Melakukan identifikasi potensi terjadinya kecurangan. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari dua kegiatan di atas dan input dari tahap identifikasi masalah, pemeriksa berupaya untuk mengidentifikasi risiko terjadinya kecurangan yang mungkin mempengaruhi hasil pemeriksaan.Informasi yang diperoleh oleh pemeriksa kemudian diidentifikasi sehingga dapat dihasilkan suatu prosedur untuk meyakinkan bahwa kecurangan tersebut akan dapat dideteksi4) Menetapkan Area KunciSetelah mengidentifikasi masalah, mempertimbangkan SPI, pengaruh peraturan perundang-undangan yang signifikan, dan potensi terjadinya kecurangan, kemudian pemeriksa dapat menentukan beberapa area kunci sebagai bahan usul pemeriksaan yang akan diajukan dalam Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP). Salah satu atau secara keseluruhan area-area kunci tersebut dapat dipilih untuk dapat menjadi obyek pemeriksaan, tergantung kesiapan tenaga, waktu, dan anggaran pemeriksaan. Untuk membantu pemeriksa dalam menentukan area kunci yang akan dipilih menjadi obyek pemeriksaan, pemeriksa dapat menggunakan faktor pemilihan dengan elemen sebagai berikut: Risiko ManajemenYaitu dengan menggunakan analisis resiko ditentukan area yang menjadi fokus audit. Penekanan pendekatan audit berbasis resiko dilakukan terkait dengan aspek 3E yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Signifikansi Suatu ProgramYaitu menilai pengaruh kegiatan dalam suatu area audit. Bila kegiatan tersebut berpengaruh besar terhadap kegitan lainnya dalam suatu obyek audit secara keseluruhan, maka kegiatan tersebut memiliki signifikansi yang besar. Pengaruh tersebut meliputi materialitas keuangan, batas kritis keberhasilan, dan visibilitas. Dampak AuditYaitu pengaruh dari hasil audit terhadap perubahan dan perbaikan yang dapat meningkatkan 3E. Nilai tambah yang dihasilkan dari suatu audit merupakan hal penting dalam menentukan area kunci yang akan diperiksa secara terinci. AuditabilitasBerhubungan dengan kemampuan tim pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan sesuai standar. Area-area kunci yang telah ditentukan, kemudian diberi urutan prioritas (untuk dipilih atau tidak) berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan faktor pemilihan. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan sumber daya pemeriksaan yang ada, area kunci dipilih berdasarkan urutan prioritas yang telah ditetapkan.

2. Bagaimana teknik pengumpulan data informasi dalam audit kinerja. Contohnya. Teknik-teknik pengumpulan data (buku P. Agung Rai): Observasi/inspeksi/konfirmasi Wawancara berstruktur (kuesioner) -> hipotesa Wawancara tidak berstruktur (interview/depth interview) -> asumsi Literature review Reviu pedoman (UU/peraturan, SOP, juklak, dll) Pakar FGD Hasil studi/pengujian pihak lain Eksperimen

Berdasarkan jenis dan sumber bukti yang telah diidentifikasi serta program pemeriksaan yang telah ditetapkan, maka pemeriksa melakukan pengumpulan data. Setelah itu, data diuji untuk memastikan tercapainya tujuan pemeriksaan. Data pemeriksaan inilah yang nantinya akan menjadi bukti pemeriksaan yang akan mendukung temuan pemeriksaan. Agar dapat menjadi bukti pemeriksaan yang andal terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemeriksa. Sumber data Pemeriksa perlu mendapatkan data pemeriksaan berdasarkan identifikasi jenis dan sumber bukti pemeriksaan yang telah ditetapkan. Namun demikian, berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, pemeriksa juga dapat memperoleh data di luar yang telah direncanakan sepanjang pada akhirnya data tersebut valid dan andal dalam mendukung hasil pemeriksaan. Cara perolehan data Dalam mengumpulkan data pemeriksaan, pemeriksa dapat menggunakan teknik-teknik seperti (1) reviu dokumen, (2) wawancara/permintaan keterangan, (3) kuesioner, dan (4) observasi fisik. Validitas dan reliabilitas data Data-data pemeriksaan yang diperoleh pemeriksa harus dapat diyakini validitas dan keandalan datanya agar bisa disebut sebagai bukti yang kompeten. PSP 04 paragraf 54 memberikan beberapa contoh acuan untuk menilai kompetensi dari suatu data. Validitas dan keandalan data juga dapat ditentukan dengan pengujian langsung terhadap data. 3. Ukuran audit kinerja berhasil apabila rekomendasi ditindaklanjuti. Tentukan rekomendasi yang baik atas suatu kasus!Menggunakan analisis Fish Bone atau Root Cause!

4. Perbedaan peran dan fungsi pemeriksaan internal dan pemeriksaan eksternal dalam audit kinerjaMengenai inspektorat jenderal dan BPK

5. Persamaan dan Perbedaan dan contoh antara 3 pemeriksaan dengan tujuan tertentu: reviu, eksaminasi, prosedur yang disepakati?

6. Bagaimana dan siapa saja melakukan Quality Assurance di BPK[dicari jawabannya di materi berikut]SISTEM PEMEROLEHAN KEYAKINAN MUTUA. Struktur Penilaian SPMSebagai suatu sistem, SPKM meliputi struktur, kebijakan, dan prosedur untuk menilai pengaturan dan penyelenggaraan SPM. Struktur penilaian atau reviu SPM adalah sebagai berikut: Badan selaku penilai secara umum SPM BPK. Badan dapat menguasakan penilaian SPM tersebut kepada Inspektur Utama (Irtama) BPK selaku pelaksana Badan di bidang pengawasan intern terkait pelaksanaan SPM dan Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara selaku pelaksana Badan di bidang pemeriksaan terkait penilaian kinerja pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa. Badan pemeriksa anggota organisasi badan pemeriksa dunia melakukan penilaian atau peer review atas SPM BPK selama lima tahun sekali. B. Prosedur Kegiatan Penilaian SPM1. Perencanaan Penilaian SPMPerencanaan penilaian SPM meliputi kegiatan-kegiatan sebelum penilaian dilakukan. Perencanaan oleh Itama dilakukan sejak penyusunan rencana kegiatan sebagai bagian dalam penyusunan anggaran dan persiapan penilaian sampai dengan penetapan program penilaian. Secara lebih rinci dijelaskan pada uraian berikut:a. Pengajuan Rencana Penilaian SPMRencana penilaian SPM oleh Itama atau oleh pihak luar dhi untuk peer review diajukan sesuai dengan pengajuan anggaran Itama atau Ditama Revbang. Rencana penilaian SPM kinerja pemeriksaan oleh pimpinan satker pelaksana BPK bidang pemeriksaan (Auditorat Keuangan Negara) dan/atau tim pemeriksa disesuaikan dengan anggaran pemeriksaan masing-masing Auditorat Keuangan Negara (AKN). b. Lingkup Penilaian SPMRencana penilaian SPM meliputi kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan termasuk SDM dan prasarananya dengan memperhatikan lingkup penilaian. Lingkup penilaian meliputi keseluruhan unsur SPM atau hanya salah satu atau beberapa unsur SPM, seperti kinerja pemeriksaan. Di dalam setiap tahun, lingkup tersebut diusulkan oleh Itama dan ditetapkan oleh Badan. Hal tersebut mempertimbangkan ketentuan peer review sehingga dalam periode lima tahun, keseluruhan unsur SPM dinilai paling tidak sekali. c. Persiapan Penilaian SPM oleh ItamaPersiapan penilaian SPM oleh Itama meliputi kegiatan sebagai berikut:1) pengumpulan data dan informasi obyek yang akan dinilai;2) penetapan tim penilai dari penanggung jawab s.d anggota tim;3) pemantauan tindak lanjut hasil penilaian sebelumnya;4) pembicaraan awal dengan pimpinan objek yang akan dinilai;5) penentuan kriteria penilaian;6) pengidentifikasian risiko-risiko tidak terpenuhinya unsur SPM dan implementasinya; 7) penentuan lingkup penilaian; dan8) penyusunan program penilaian SPM.d. Kualifikasi Tim SPKMKualifikasi tim SPKM Itama adalah tim yang secara kolektif terdiri dari orang yang memiliki kualifikasi sebagai berikut: 1) Kualifikasi pengalaman terhadap obyek yang direviu. Kualifikasi ini dilihat dari pengalaman pereviu sebelumnya, baik ketika melakukan reviu maupun melakukan pekerjaan atas obyek yang direviu. Misalnya, tim reviu yang ditugaskan untuk mereviu unsur SPM kinerja pemeriksaan secara kolektif memiliki orang yang berpengalaman melakukan reviu tersebut dan/atau melakukan pemeriksaan. 2) Kualifikasi kemampuan analitis dan komunikasi.Kualifikasi ini dilihat dari kemampuan analitis dan komunikasi pada pelaksanaan reviu atau tugas-tugas sebelumnya dan/atau rekomendasi dari atasan langsung orang yang ditugaskan. 3) Kualifikasi kemampuan merancang dan mengelola (managerial).Kualifikasi ini dilihat dari pengalaman dan pekerjaan sebelumnya baik di bidang fungsional maupun di bidang struktural. e. Struktur tim reviu ItamaTim penilaian SPM yang dibentuk Itama terdiri dari penanggung jawab, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim. Setiap peran tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab suatu tim pemeriksaan pada umumnya. f. Program Penilaian SPM dan Surat TugasTim penilaian SPM yang dibentuk oleh Itama melakukan tugasnya dengan terlebih dahulu menyusun suatu program penilaian SPM disertai dengan konsep surat tugas penilaian SPM. Program penilaian SPM ditandatangani oleh penanggung jawab dan disetujui oleh Irtama. Program yang telah disetujui Irtama disampaikan oleh Irtama kepada Wakil Ketua beserta surat tugas untuk mendapatkan persetujuan. g. Persiapan Peer ReviewPersiapan penilaian SPM oleh pihak luar (peer review) dilakukan oleh satker pelaksana BPK yang terkait dengan unsur-unsur SPM. Selain itu, Itama menyiapakan anggaran, menyusun kerangka acuan kerja, melakukan komunikasi dan hubungan dengan calon peer reviewer, menyiapkan permintaan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, memproses pengadaan jasa, dan membentuk tim pendamping peer review. Persiapan teknis peer review dilakukan secara independen oleh pereviu dari badan pemeriksa yang ditunjuk. h. Persiapan Penilaian Kinerja PemeriksaanPersiapan penilaian SPM oleh pimpinan satker pelaksana BPK di bidang pemeriksaan dan/atau tim pemeriksa terhadap unsur SPM kinerja pemeriksaan dilakukan pada saat pemeriksaan (perencanaan s.d. pemantauan tindak lanjut). Pimpinan satker pelaksana BPK di bidang pemeriksaan atau penanggung jawab pemeriksaan dapat menentukan bentuk penilaian kinerja pemeriksaan yang akan dilakukan di dalam program pemeriksaan, seperti dilakukannya cross review oleh pemeriksa lain di BPK dalam satu penanggung jawab atau antar penanggung jawab. 2. Pelaksanaan Penilaian SPMPelaksanaan penilaian SPM dilakukan dengan menilai pengaturan dan penyelenggaraan SPM sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang mengatur SPM dan program pemeriksaan untuk unsur SPM kinerja pemeriksaan. Pelaksanaan penilaian SPM tersebut dapat dibedakan antara pelaksanaan penilaian oleh Itama atau pihak lain dan oleh pimpinan satker pelaksana BPK di bidang pemeriksaan atau tim pemeriksaan. Secara lebih rinci dijelaskan pada uraian berikut:a. Reviu tingkat tim pemeriksa dan/atau tingkat pimpinan satker bidang pemeriksaan Pelaksanaan pengujian SPM pada satker pelaksana BPK di bidang pemeriksaan atau tim pemeriksa dilakukan dengan menguji KKP dengan menggunakan kuesioner dan reviu dokumen. Setelah pengujian KKP tersebut, maka KKP diberi tanda telah dilakukan pengendalian mutu tingkat tim pemeriksa dan/atau pimpinan satker pelaksana BPK di bidang pemeriksaan.b. Metode pengujianPengujian pengaturan dan penyelenggaraan SPM dilakukan tim Itama atau pihak lain melalui penyampaian kuesioner, wawancara, reviu dokumen, dan pengamatan langsung. Reviu dokumen berupa KKP harus memperoleh persetujuan pimpinan satker pelaksana BPK di bidang pemeriksaan dan/atau penanggung jawab pemeriksaan terkait sehingga tanda telah dilakukan pengendalian mutu tingkat tim pemeriksa dan/atau pimpinan satker pelaksana BPK di bidang pemeriksaan dapat dibuka. Setelah selesai reviu oleh tim Itama, KKP dikembalikan, direviu, dan ditandai telah dilakukan pengendalian intern tingkat tim pemeriksa, pimpinan satker pelaksana BPK di bidang pemeriksaan, dan Itama. c. Lingkup pengujianPelaksanaan penilaian SPM oleh Itama atau pihak lain dilakukan atas seluruh atau sebagian unsur SPM tergantung pada program penilaian atau kerangkan acuan kerja yang ditetapkan. Pelaksanaan penilaian SPM tersebut meliputi antara lain keandalan desain SPM dan keefektifan implementasi SPM. Pelaksanaan penilaian atas unsur-unsur SPM secara rinci dapat dilakukan dengan mengidentifikasi masing-masing unsur SPM. Hasil pelaksanaan penilaian SPM didokumentasikan dalam kertas kerja penilaian SPM. Kertas kerja penilaian SPM tersebut direviu secara berjenjang oleh ketua tim, pengendali teknis, dan penanggung jawab. Kertas kerja yang terlah direviu penanggung jawab disampaikan kepada Irtama dan diberikan tanda telah direviu. d. TemuanHasil pelaksanaan penilaian berupa temuan-temuan penilaian SPM yang memuat fakta atau kondisi, kriteria, akibat, dan sebab. Temuan tersebut dibahas dengan pimpinan objek yang dinilai yang harus memberikan tanggapan tertulis atas temuan dimaksud. e. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian SPMPelaksanaan penilaian SPM oleh Itama atau pihak luar dimulai dan diakhiri dengan diadakannya pertemuan resmi antara tim pereviu berserta pimpinan objek yang dinilai. Setelah pertemuan awal, tim penilaian SPM dari Itama melakukan pengumpulan bukti penilaian melalui wawancara dan pereviuan dokumen yang diperoleh. Hasil wawancara dan pereviuan dokumen tersebut digunakan untuk penyusunan temuan penilaian SPM yang akan dibahas dengan pimpinan objek yang direviu untuk memperoleh tanggapan. Selanjutnya, pelaksanaan penilaian SPM diakhiri dengan pertemuan akhir. Hasil pertemuan awal dan pertemuan akhir didokumentasikan dalam suatu risalah yang ditandatangani oleh ketua tim.f. Pelaksaan penilaian SPMPelaksanaan penilaian SPM kinerja pemeriksaan oleh pimpinan satker pelaksana BPK di bidang pemeriksaan atau tim pemeriksa dilaksanakan pada saat pemeriksaan. Hasil penilaian berupa hasil reviu yang tertuang di dalam kertas kerja penilaian SPM. Pelaksanaan penilaian kinerja pemeriksaan tersebut dilakukan dengan:1) mengidentifikasi kinerja pemeriksaan melalui kuesioner.2) mereviu dokumentasi pemeriksaan atau kertas kerja pemeriksaan;3) mewancarai pemeriksa yang ditugaskan.3. Pelaporan Hasil PenilaianPelaporan hasil reviu dilakukan setelah tahap pelaksanaan baik oleh Itama maupun oleh pihak luar yang melakukan peer review. Laporan penilaian SPM oleh AKN atau tim pemeriksa tidak dibuat secara khusus, tetapi terungkapkan hasil penilaiannya di dalam KKP.a. Proses PelaporanBerdasarkan temuan dan tanggapan yang diperoleh, laporan hasil penilaian SPM disusun oleh ketua tim penilaian SPM, dibahas dengan pengendali teknis, dan disetujui oleh penanggung jawab, serta disampaikan oleh penanggung jawab kepada Irtama. b. Isi LaporanLaporan hasil penilaian SPM memuat simpulan keandalan desain SPM dan keefektifan implementasi SPM. Apabila ditemukan permasalahan terkait desain dan implementasi SPM, laporan memuat penjelasan permasalahan tersebut dalam laporan setelah simpulan disertai dengan tanggapan objek yang direviu dan saran perbaikannya. c. Distribusi Laporan Penilaian SPMLaporan disampaikan oleh Irtama kepada pejabat setingkat eselon I terkait obyek yang dinilai dengan tembusan kepada Wakil Ketua dan Anggota Badan terkait. Laporan hasil penilaian SPM oleh Irtama dapat disampaikan kepada pihak lain dengan persetujuan Badan.d. Distribusi Hasil Peer ReviewLaporan hasil peer review dari pihak luar disampaikan kepada Badan dhi Ketua BPK. Penyampaian laporan tersebut kepada pihak luar BPK seperti pimpinan DPR dilakukan berdasarkan persetujuan Badan.4. Tindak Lanjut Hasil Penilaian SPMTindak lanjut hasil penilaian SPM menjadi tanggung jawab pimpinan satuan kerja pelaksana BPK yang mengelola obyek yang dinilai atau tim pemeriksa terkait penilaian kinerja pemeriksaan. Tindak lanjut tersebut harus dijabarkan dengan rencana aksi dari pimpinan satker dimaksud yang disetujui oleh pejabat eselon I dengan tembusan pada Anggota Badan terkait. Tindak lanjut hasil penilaian dalam tim pemeriksa langsung dilakukan dalam tahapan pemeriksaan dan terlihat pada KKP. 5. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Penilaian SPMPemantauan tindak lanjut penilaian SPM dilakukan oleh Itama, Laporan hasil pemantauan disampaikan oleh Irtama kepada Pejabat Eselon I terkait dengan tembusan kepada BPK (Badan). Sedangkan pemantauan tindak lanjut oleh pimpinan satker pelaksana BPK di bidang pemeriksaan atau tim pemeriksa dilakukan dalam proses pemeriksaan yang tertuang di dalam kertas kerja pemeriksaan. 6. Pengevaluasan Tim Penilaian SPMPengevaluasan tim penilaian SPM dilakukan oleh Irtama dengan laporan penilaian kinerja tim dari penanggung jawab dan meminta pejabat setingkat Eselon I terkait umpan balik atas penilaian SPM yang dilakukan oleh tim Itama dan pihak luar. Berdasarkan hal tersebut, Irtama melakukan penilaian kinerja tim penilaian SPM yang bermanfaat sebagai pertimbangan untuk penentuan tim penilaian SPM berikutnya.

7. Pengertian dan Tujuan pemeriksaan investigatif? Apakah investigatif merupakan jenis audit?Pemeriksaan investigatif (audit investigasi) adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan.Sedangkan tujuan pemeriksaan investigatif sesuai dengan Pasal 13 UU No. 15 Tahun 2004 adalah pemeriksaan yang dilaksanakan guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

8. Apa perbedaan dan persamaan 5 Unsur COSO dengan OKP6?

OKP6: Penilaian SPI melalui pendekatan delapan aspek pengendalian, yaitu: aspek organisasi, kebijakan, personalia, perencanaan, prosedur, pembukuan dan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan dan pemeriksaan intern.

COSO: Lingkungan pengendalianYaitu kondisi lingkungan organisasi yang berpengaruh pada corak organisasi dan pengaruh akan kesadaran terhadap pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah dasar semua komponen pengendalian intern yang terdiri dari integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi dewan komisaris atau komite pemeriksaan, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia Penaksiran risikoMeliputi identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh manajemen, yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi Aktivitas pengendalianYaitu segala kebijakan dan prosedur yang disusun guna menjamin bahwa arahan manajemen terlaksana dengan baik. Aktivitas pengendalian meliputi reviu kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, serta pemisahan tugas Informasi dan komunikasiYaitu pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi yang mennjamin setiap pekerja/unit/satuan kerja dapat melaksanakan tanggung jawab dan oekerjaan mreka PemantauanPemantauan bertujuan untuk menilai kualitas sistem pengendalian, adanya kelemahan dalam sistem pengendalian harus dilakukan kepada manajemen tingkat atas juga dilakukan evaluasi atas SPI