Post on 13-Jan-2017
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
KINERJA DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA, DAN
KOMUNIKASI KABUPATEN SUKOHARJO DALAM
PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR
Disusun Oleh :
DWI UTAMI NORMA WIJAYA
D 0107044
SKRIPSI
Disusun Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Politik
Jurusan Ilmu Administrasi
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
HALAMAN PERSETUJUAN
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Pembimbing
Dra. Hj. Lestarinigsih, M.Si
Nip . 195310091980032003
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
HALAMAN PENGESAHAN
Telah Diuji dan Disahkan oleh Panitia Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret
Surakarta
Pada hari :
Tanggal :
Panitia Penguji :
1. Drs. H. Marsudi, M.Si (…………….) NIP. 195508231983031001 Ketua
2. Herwan Parwiyanto, S.Sos.M.Si (…………….) NIP. 197505052008011033 Sekretaris
3. Dra. Hj. Lestariningih, M.Si. (……………..) NIP. 195310091980032003 Penguji
Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Drs. H. Supriyadi SN., SU
NIP. 195301281981031001
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
MOTTO
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sangatlah berat, kecuali
bagi orang yang khusyu (Q.S. Al Baqarah : 45)
Tiada yang mustahil dari perjuangan, kesabaran, dan doa. Kita hanya memerlukan napas panjang dan inovasi tiada
henti untuk mengarahkan perahu kehidupan pada pelabuhan harapan
(Anne Avantie)
Sikap menunda-nunda adalah satu dari penyakit yang paling umum dan mematikan, dan itu membuat jalan kepada
kesuksesan dan kebahagiaan menjadi berat. (Wayne Gretzky)
Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada
keindahan mimpi-mimpi mereka (Eleanor Roosevelt)
Kerjakanlah sesuatu yang membawa berkah untukmu dan
untuk orang-orang yang kamu sayangi (Penulis)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
PERSEMBAHAN
Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT,
karya sederhana ini penulis persembahkan
kepada:
Ayah Ibuku tercinta yang telah memberi kasih sayang,
doa, nasihat, dan dukungan yang tak henti-hentinya
untukku;
Mas Eko dan Mbak Pipit yang telah berusaha
memberikan yang terbaik buatku;
Keponakanku tersayang Yuris Gahara Aulia Hartanto
dan Lais Arsalan Farzana Hartanto,,,Love u aLL
Special thank’s to Rokki Harris atas cinta dan kasih
sayang selama ini, yang selalu setia menemaniku dan
menjadi semangatku dalam menggapai masa depanku;,
******you are my everything******
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
Kata Pengantar
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas
limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan
baik.
Penyusunan skripsi yang berjudul “Kinerja Dinas Perhubungan,
Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam Pengelolaan
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor” ini merupakan tugas akhir penulis
dalam menyelesaikan studi dan memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan
gelar sarjana sosial Universitas Sebelas Maret .
Penulis menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam
menyelesaikan dan penyusunan skripsi ini, akan tetapi karya ini masih jauh dari
sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan lapang dada penulis
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan
skripsi ini. Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima pemikiran
serta dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.
Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus
kepada:
1. Dra. Hj. Lestariningsih, M.Si. selaku pembimbing, yang senantiasa memberi
bimbingan, arahan, dan motivasi dengan sabar dan ikhlas sehingga penulis
mampu menyelesaikan skripsi ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
2. Drs. Suharsono, M.S selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas
bimbingan akademis yang telah diberikan selama ini.
3. Drs. H. Supriyadi SN., SU selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret.
4. Drs. Sudarto, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
5. Segenap dosen jurusan Ilmu Administrasi yang telah memberikan
pengetahuan dan pemikirannya selama penulis menempuh studi.
6. Bapak Drs. Rusmanto, S.H selaku Kepala Dinas Perhubungan, Informatika,
dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo yang telah memberikan ijin penelitian
dalam rangka penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Herry Febrianto selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
dan segenap pegawai di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah
memberikan bantuan, informasi, dan semua hal yang penulis butuhkan demi
kelancaran skripsi ini.
8. Masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang banyak memberikan informasi
dalam penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga besarku, ayah, ibu, dan kakakku yang telah memberikan doa,
semangat, dan nasihat.
10. Rokki Harris, yang selalu setia menemaniku dan menjadi semangat dalam
penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku Fariza, Ria, Lisa, Yunita, Amel, dan Kiki terima kasih
kalian telah memberikan warna yang berbeda buat hari-hariku selama ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
12. Teman-teman AN’07, Ike, Lusi, Ripi, Titi, Wulan, Wiji, Farah, Intan, Mpep,
Yoga, Adit, Candra, Ipunk, dan semua teman-temanku yang tidak bisa
kusebutkan satu per satu terima kasih atas kebersamaan yang solid selama ini.
13. Penghuni “wisma putri nita” Dewi, Dita, Peni, Ria, Like, Desti, Nadya, dan
teman-teman kos lainnya terima kasih atas kehangatan kita selama ini.
14. Anak-anak “wisma ganteng” Danil, Bang Angga, Rama, Mas Henry, Galih,
dan Agung, terima kasih kalian selalu ada saat aku butuh.
15. Para guru dan dosen, yang telah membimbing dari TK sampai Universitas
terima kasih atas ilmu dan pengabdian yang kalian berikan.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
membantu dalam penyusunan skripsi ini.
Semoga Alloh SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya
kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril, spiritual, maupun
pengetahuan kepada penulis pada saat kuliah maupun pada saat penulisan skripsi
ini.
Akhirnya penulis berharap kiranya skripsi ini bermanfaat bagi semua kalangan.
Amien.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Surakarta, Januari 2011
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN .......................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................ iii
HALAMAN MOTTO ........................................................................... iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................... v
KATA PENGANTAR ........................................................................ vi
DAFTAR ISI ....................................................................................... ix
DAFTAR TABEL .............................................................................. xii
DAFTAR GAMBAR .......................................................................... xiii
ABSTRAK .......................................................................................... xiv
ABSTRACT …………………………………………………………. . xv
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………….. 1
A. Latar Belakang Masalah……………………………………… 1
B. Perumusan Masalah …………………………………………. 16
C. Tujuan Penelitian………………………………………… …. 16
D. Manfaat Penelitian………………………………………….... 17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA……………………………………… 18
A. KINERJA …………………………………………………… 18
1. Pengertian Kinerja………………………………………… 18
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja ……………… 20
3. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja ………………………… 25
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
B. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR …… 42
1. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada
APBD……………………………………………………… 42
2. Keuangan Daerah ………………………………………….. 44
3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ……………………….. 45
4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ………………… 46
C. KINERJA DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA, DAN
KOMUNIKASI KABUPATEN SUKOHARJO DALAM
PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR………………………………………………….. 50
D. KERANGKA BERPIKIR …………………………………….. 56
BAB III METODE PENELITIAN…………………………….............. 60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……………….. 68
A. DISKRIPSI LOKASI …………………………………………. 68
1. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo ………………. 68
2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi Kabupaten Sukoharjo ………………………… 69
B. PEMBAHASAN……………………………………………….. 82
1. Indikator Tangible ………………………………………….. 84
2. Indikator Responsivitas …………………………………….. 95
3. Indikator Responsibilitas …………………………………… 104
4. Indikator Akuntabilitas …………………………………….. 109
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
C. FAKTOR YA NG MEMPENGARUHI KINERJA …………. .. 131
1. Faktor Internal… …………………………………………... 131
2. Faktor Eksternal…….. ……………………………………… 136
BAB IV PENUTUP ………..……………………………………………… 138
A. Kesimpulan ……………………………………………………… 138
B. Saran ……………………………………………………………. 142
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
DAFTAR TABEL
Daftar Tabel: Halaman Tabel I.1. Anggaran Pendapatan Asli Daerah kabupaten Sukoharjo
Tahun 2008…………………………………....................... 7
Tabel 1.2. Kontribusi Dinas Perhubungan, Informatika dan
Komunikasi Kabupaten Sukoharjo Dalam Rangka
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun
2009 ...................................................................................... 8
Tabel I.3. Realisasi Pendapatan Tahunan Retribusi Uji Kendaraan
Bermotor (Dalam Ribuan Rupiah) ....................................... 11
Tabel I.4. Penerimaan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Tahun 2005-2009 ................................................................. 11
Tabel I.5. Potensi Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Tahun 2008 dan 2009................................................. .......... 13
Tabel IV.1. Jumlah Pegawai Dishubinfokom Kabupaen Sujoharjo
Berdasarkan Status.……………………………………. 72
Tabel IV.2. Jumlah Pegawai Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo
Berdasarkan Struktur Organisasi .......................................... 72
Tabel IV.3 Jumlah Pegawai Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo
Berdasarkan Tingkat Pendidikan ……………………... ..... 73
Tabel IV.4 Daftar Inventaris Pengujian Kendaraan Bermotor
Tahun 2010……………………………………................... 87
Tabel.IV.5 Pengukuran Kinerja Tahunan Tahun 2007…………….. ..... 91
Tabel IV.6 Pengukuran Kinerja Tahunan Tahun 2008…………… ....... 92
Tabel IV.7 Pengukuran Kinerja Tahunan Tahun 2009…………… ....... 93
Tabel IV.8 Perbandingan Anggaran Kegiatan Tahun 2009 Antara
yang Direncanakan dengan Kenyataan........................... ..... 114
Tabel IV.9. Matrik Hasil Penelitian Kinerja Dishubinfokom
Kab.Sukoharjo ………………………………………. ........ 129
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
DAFTAR GAMBAR
Daftar Gambar: Halaman
Gambar II.1. Bagan Kerangka Berfikir………………………….................. 59
Gambar IV.1. Bagan Struktur Organisasi Dishubinfokom Kab. Sukoharjo...... 81
Gambar IV.2. Gambar Alur Pengujian Kendaraan Bermotor……………….. 125
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
ABSTRAK
Dwi Utami Norma Wijaya, D 0107044, “Kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo Dalam Pengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ”. Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo. Retribusi ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyumbang PAD Kabupaten Sukoharjo sehingga perlu dilakukan pengelolaan agar pendapatan dari retribusi ini bisa sesuai dengan target yang dianggarkan. Pada tahun 2008 dan 2009 pendapatan dari retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak bisa menutup target yang telah dianggarkan. Tidak tecapainya target pada tahun tersebut dikarenakan tidak semua kendaraan wajib uji melakukan pengujian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk validitas datanya menggunakan teknik trianggulasi data dan analisa data yang digunakan adalah analisa model interaktif yaitu reduksi data, pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor dikatakan sudah cukup baik namun masih terdapat beberapa kekurangan. Kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo diukur dari beberapa indicator, yaitu tangible, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dari indicator tangible dan responsivitas Kinerja Dishubinfokom masih kurang maksimal, sedangkan dari indikator responsibilitas dan akuntabilitas kinerja Dishubinfokom sudah cukup baik. Dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal terdiri dari sumber daya manusia penguji, sarana prasaranan kedinasan, dan kondisi lingkungan fisik. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor ekonomi, kesadaran pemilik kendaraan bermotor, dan banyaknya kendaraan yang pindah ke daerah lain atau mutasi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xv
ABSTRACT Dwi Utami Norma Wijaya, D 0107044, “The Performance of Transportation, Information and Communication Official at Sukoharjo Regency to Manage Retribution of Motor Vehicle Inspection”. Thesis, Department of Administrative Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas Maret University, Surakarta.
Retribution of Motor Vehicle Inspection is one of Sukoharjo Regency income sources. Retribution has a significant role to contribute PAD of Sukoharjo Regency, so it need to manage revenues from this retribution be in accordance with the budgeted target. In 2008 and 2009, income from retribution of testing motor vehicles does not reach targets that have been budgeted. Unreach the target in that year, becaused that not all compulsory vehicle test do the test.
This research aim to find out how the Performance of Transportation, Information and Communication Services at Sukoharjo Regency to Manager of Motor Vehicle Inspection Retribution was.
The study was descriptive qualitative. Methods of data collection were interviews, observation, and documentation. For data validity data, the researcher used triangulation techniques and data analysis was the analysis of thought that used an interactive model of data reduction, data collection, and conclusion
Based on research of the results, it was known that the performance of Transportation, Information, and Communication Official to Manage Retribution of Motor Vehicle Inspection was said to have quite good but there were still some disadvantages. The performance of Transportation, Information, and Communication Services at Sukoharjo Regency was measured from several indicators that were tangible, responsiveness, responsibility, and accountability. From tangible and responsiveness indicators, Dishubinfokom was still less than maximum, while from responsibility and accountability indicator, the performance of Dishubinfokom was good enough. In the testing of motor vehicles must not be separated from the factors that affect, both internal and external factors. Internal factors consists of the human resources, official infrastructure, and physical environments. Whereas external factors consists of economic factors, awareness of vehicle owners, and of vehicles that move to another area or mutation.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah telah memberikan makna tersendiri terhadap
penyelenggaraan otonomi daerah di masa yang akan datang bila
dibandingkan dengan penerapan asas desentralisasi dalam Undang –
Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004, pemerintah daerah mempunyai hak yang lebih luas untuk mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri baik berkaitan dengan
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian maupun evaluasi
yang didukung oleh pembagian, pengaturan dan pemanfaatan sumber daya
nasional serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
Penyelenggaraan otonomi daerah, tidak dapat lepas dari masalah
pembiayaan dan penganggaran sebagai ujung tombak tercapainya
pembangunan pemerintahan di daerah. Dalam hal ini adanya usaha untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan
daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada
masyarakat, adalah langkah yang harus dilakukan oleh semua daerah.
Berdasarkan pada argumen di atas, maka Pemerintah Daerah (Pemda)
harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadahi untuk
1
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
membiayai otonominya. Kapasitas keuangan daerah akan sangat
menentukan kemampuan Pemda dalam menjalankan fungsi-fungsinya.
Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah agar
memungkinkan daerah dapat mengatur rumah tangganya sendiri untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan
pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai
konsekwensi daerah agar dapat dapat membiayai rumah tangganya sendiri,
maka daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber – sumber
pendapatan asli daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku.
Dalam penjelasan umum Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah, di jelaskan :
a) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab di perlukan kewenangan dan kemampuan menggali
sumber – sumber pendapatan asli daerah sendiri, yang didukung oleh
perimbangan keuangan, antara pemerintahan pusat dan daerah serta
antara Propinsi dan Kabupaten / Kota yang merupakan prasarat dalam
sistem Pemerintahan Daerah.
b) Dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah, kewenangan
keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan
menjadi kewenangan daerah. Penyelenggaran Otonomi Daerah
menuntut adanya kesiapan sumber daya dan sumber dana,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
responsibilitas serta akuntabilitas dari tiap – tiap daerah. Sejalan
dengan itu penyelenggaraan Pemerintah Daerah di dukung adanya
Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan
Daerah yang di sesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah.
Menurut Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa sumber penerimaan keuangan
daerah adalah :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari :
1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah.
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
Sumber-sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan
desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan
sumbangan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, baik dalam bentuk
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana
bagi hasil, sedangkan porsi PAD masih relatif kecil. Secara rata-rata
nasional, PAD hanya memberi kontribusi sekitar 12 – 15 persen dari total
penerimaan daerah, sedangkan yang 70 persen masih menggantungkan
sumbangan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Kenyataan tersebut
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
menuntut Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan PAD sehingga
dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat.
PAD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan operasi dan
pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat. Oleh
karenanya, penyediaan dana yang bersumber pada PAD seyogyanya harus
mempertimbangkan efisiensi, efektifitas dan hemat, sehingga tidak
menurunkan standard pelayanan kepada masyarakat. Salah satu
permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun dan
melaksanakan APBD adalah bagaimana meningkatkan pendapatan daerah
melalui Pajak dan Retribusi Daerah tanpa harus menambah beban
masyarakat.
Undang-undang yang memuat ketentuan tentang Pajak dan
Retribusi Daerah adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Daerah
adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada
daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pembangunan daerah. Sedangkan pengertian dari Retribusi Daerah
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
Pemerintah daerah diharapkan senantiasa meningkatkan PAD untuk
mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pusat, sehingga dapat
meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (local discretion). Langkah
penting yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan
penerimaan daerah adalah dengan menggali potensi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) riil yang dimiliki, terutama dari sektor pajak dan retribusi
sebagai komponen penyumbang PAD yang terbesar dengan cara
menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendapatan. Namun
yang harus diingat bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah
dilarang :
a. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang
menyebabkan ekonomi biaya tinggi ; dan
b. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang
menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar
daerah dan kegiatan impor/ekspor.
Dengan demikian, daerah harus diberi kewenangan dan kemampuan
untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri sehingga cukup
memadai untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, daerah otonomi harus
memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber
keuangan sendiri. Pengelolaan dan penggunaan keuangan sendiri tersebut
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
harus cukup untuk memadai untuk pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun pada saat ini, yang
terjadi di sebagian besar daerah, konstribusi yang disumbangkan oleh
PAD terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah belum memadai
dan relatif masih kurang.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo. Retribusi ini mempunyai
peranan yang cukup besar dalam menyumbang PAD Kabupaten
Sukoharjo. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dikelola oleh Dinas
Perhubungan, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, namun
mulai akhir tahun 2008 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Sukoharjo Dinas Perhubungan, Pariwisata, dan
Kebudayaaan diganti dengan Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi. Sehingga mulai akhir tahun 2008 retribusi pengujian
kendaraan bermotor dikelola oleh Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi Kabupaten Sukoharjo.
Sebagai gambaran bahwa pada tahun 2008 Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Sukoharjo dianggarkan sebesar Rp43.081.307.750,00. Angka
tersebut terdiri atas Pajak Daerah sebesar Rp14.749.035.600,00, Retribusi
Daerah sebesar Rp17.005.749.950,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.583.670.000,00, dan Lain-Lain
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp8.742.852.200,00. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.
Tabel I.1 Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008
NOMOR URUT
URAIAN JUMLAH
1.1 Pendapatan Asli Daerah 43,081,307,750 1.1.1 Pajak Daerah 14,749,035,600 1.1.2 Retribusi Daerah 17,005,749,950 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan 2,583,670,000
1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
8,742,852,200
Sumber : Dishubinfokom Kab. Sukoharjo Tahun 2008
Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa pada tahun 2008
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo dari sektor retribusi adalah
sebesar Rp17.005.749.950,00. Dari jumlah tersebut sebesar Rp
1.779.178.300,00 atau sebesar 10,46% dikelola oleh Dinas
Perhubungan,Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditarget menyumbang PAD
sebesar Rp516.000.000,00 pada tahun 2008. Ini berarti Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor dianggarkan menyumbang 1,20%
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo atau menyumbang 3,03%
Retribusi Daerah.
Sedangkan pada tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah dari sektor
retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi Kabupaten Sukoharjo ditarget sebesar Rp1.618.955.000,00.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditarget menyumbang
Rp480.000.000,00 atau sebesar 29,64% dari target retribusi. Untuk lebih
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
jelasnya rincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2009 yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi
Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :
TABEL I.2 Kontribusi Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Tahun 2009.
No Uraian Target (Rp)
Persentase
(%)
Terhadap
PAD
(1) (2) (3) (4)
1 Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan
2.038.000 0,12
2 Retribusi Parkir di tepi
Jalan Umum
205.500.000 12,69
3 Retribusi Pengujian Kend.
Bermotor
480.000.000 29,64
4 Retribusi Jasa Terminal 873.132.000 53,93
5 Retribusi Penyeberangan
di atas air
24.445.000 1,501
6 Retribusi Izin Trayek 18.000.000 1,11
7 Kue Iklan dan
Pengumuman
15.840.000 0,97
JUMLAH 1.618.955.000 99,97
Sumber: Dishubinfokom Kab Sukoharjo Tahun 2009
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Retrbusi Pengujian
Kendaraan Bermotor ditargetkan menyumbang PAD sebesar 29,6% total
penerimaan daerah. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi Kabupaten Sukoharjo sebagai instansi pengelola, menerapkan
aturan-aturan dalam penarikan Retribusi khususnya retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor.
Penerbitan Peraturan Daerah tersebut merupakan langkah
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah dari sektor retribusi sehingga pemerintah memiliki landasan
hukum yang pasti dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan
penarikan retribusi daerah.
Dalam pelaksanaan Perda Nomor 28 Tahun 2003 tentang retribusi
pengujian kendaraan bermotor ini tentunya tidak terlepas dari
permasalahan yang selalu timbul. Permasalahan-permasalahan tersebut
dilatarbelakangi oleh sistem dan prosedur, sarana dan prasarana yang ada,
sumber daya manusia dari personil, kesadaran dari pemilik kendaraan
untuk melakukan wajib uji, serta kondisi perekonomian yang selalu
berubah-ubah. (Sumber : LAKIP Dishubinfokom Kab.Sukoharjo tahun
2009).
Selain itu kendala yang sering dijumpai dalam proses pengujian
adalah ketika ada kendaraan yang diujikan dan secara teknis tidak
memenuhi syarat laik jalan, tetapi pemilik kendaraan ngotot minta agar
dinyatakan lulus uji. Tidak jarang petugas/penguji harus adu argumentasi
dengan para pemilik kendaraan tentang hal ini. Seperti disampaikan oleh
Bapak Budiyono, seorang penguji kendaraan di Dinas Perhubungan,
Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
”Kami sering terpaksa harus adu argumentasi dengan pemilik kendaraan yang tidak lulus uji. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang kami lakukan adalah untuk keselamatan mereka sendiri. Kami tidak mungkin memberikan tanda pengesahan lulus uji bila memang ada bagian-bagian tertentu dari kendaraan tersebut yang secara teknis tidak laik jalan.” (wawancara tanggal 21 September 2010).
Fenomena di atas menunjukkan bahwa dalam proses pengujian,
pemerintah dihadapkan pada dua sisi kepentingan yang bertolak belakang.
Di satu sisi, pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan, Informatika,
dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo harus bisa meningkatkan
pendapatan dari retribusi pengujian kendaraan bermotor agar bisa
mencapai target yang telah ditetapkan serta tuntutan untuk memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat melalui prosedur yang mudah dan
praktis. Di sisi lain, petugas harus bersikap tegas dalam meningkatkan
proses pengujian kendaraan bermotor demi keselamatan pengguna
kendaraan dan penumpang umum, khususnya di wilayah Kabupaten
Sukoharjo.
Mengingat begitu besarnya kontribusi dari retribusi pengujian
bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo maka
Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo
sebagai instansi pengelola pengujian kendaraan bermotor harus
meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan retribusi pengujian
kendaraan bermotor sehingga hasil yang didapat dari pengujian kendaraan
bermotor ini bisa mencapai target pendapatan sesuai yang ditentukan.
Namun dalam dua tahun terakhir, yaitu tahun 2008 dan 2009 Dinas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo
dihadapakan pada permasalahan yang sangat penting, yaitu pada dua tahun
terakhir tersebut pendapatan yang diperoleh dari retribusi pengujian
kendaraan bermotor tidak bisa mencapai target Pendapatan Asli Daerah
yang telah dianggarkan. Berikut adalah tabel realisasi pendapatan dari
sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor selama lima tahun terakhir.
Tabel I.3. Realisasi Pendapatan Tahunan Retribusi Uji Kendaraan Bermotor (Dalam Ribuan Rupiah)
TAHUN
RELISASI PENDAPATAN
RETRIBUSI DENDA TANDA
UJI
BUKU
UJI
REKOM JUMLAH
2005 283.143 64.743 49.970 43.072 1.950 442.878
2006 280.343 96.874 49.420 40.740 2.040 442.221
2007 274.004 84.315 48.785 41.280 1.800 450.184
2008 276.675 94.304 48.915 36.795 5.175 461.864
2009 269.678 101.087 47.740 24.795 5.010 448.310
Sumber : Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo tahun 2010
Dari realisasi pendapatan yang tertera pada tabel di atas di tahun
2008 dan tahun 2009 tidak bisa mencapai target yang telah dianggarkan.
Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut :
Tabel I.4. PENERIMAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005 – 2009
Tahun Target Retribusi
PKB dalam APBD( Rp)
Realisasi Pendapatan
Retribusi PKB (Rp)
Persentase Pencapaian
Taget APBD (%)
2005 375.000.000 442.878.500 118,1 2006 415.000.000 442.421.000 108,6 2007 430.0000.000 450.184.000 104,7 2008 516.000.000 461.864.000 89,5 2009 480.0000.000 448.310.000 93,3
Sumber : Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo Thn 2010
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
Pada tahun 2008 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditarget
menyumbang PAD sebesar Rp516.000.000,00 namun pada realisasinya
hanya tercapai sebesar Rp461.000.000,00 atau hanya sekitar 89,5% dari
target yang telah ditatapkan. Sedangkan pada tahun 2009 retribusi
pengujian kendaraan bermotor ditarget menyumbang PAD sebesar
Rp480.000.000,00 namun pada realisasinya hanya tercapai sebesar
Rp448.310.000 atau sebesar 93,3% dari target yang telah ditetapkan.
Dengan demikian dalam hal retribusi pengujian kendaraan bermotor Dinas
Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo tidak
bisa menutup target sebesar 10,5% di tahun 2008 dan 6,7% di tahum 2009.
Tidak tertutupnya target dalam hal pengujian kendaraan bermotor di
tahun 2008 dan 2009 dikarenakan berkurangnya jumlah kendaraan wajib
uji yang melakukan pengujian. Hal ini disebabkan karena beberapa hal,
antara lain adalah rendahnya kesadaran dari pemilik kendaraan bermotor
untuk mengujikan kendaraannya dan banyaknya kendaraan bermotor yang
mutasi atau pindah ke luar kota.
Sesuai dengan perkembangan zaman dan semakin pentingnya
kebutuhan akan transportasi hal ini seharusnya memberi dampak positif
terhadap retribusi pengujian kendaraan bermotor, karena dengan
banyaknya kendaraan bermotor maka jumlah kendaraan bermotor wajib
uji juga semakin banyak dan hal ini menjadi potensi yang sangat penting
dalam bertambahnya retribusi pengujian kendaraan bermotor. Namun pada
kenyataannya tidak semua kendaraan bermotor wajib uji melakukan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
proses pengujian. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab tidak
tercapainya target retribusi di tahun 2008 dan 2009. Berikut adalah potensi
yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi
Kabupaten Sukoharjo sebagai objek retribusi pengujian kendaraan
bermotor :
Tabel I. 5. Potensi Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2008 dan 2009
Sumber : Dishubinfokom Kab. Sukoharjo Tahun 2010
Dari data dalam tabel di atas sangat jelas bahwa pada tahun 2008
dan 2009 tidak semua kendaraan wajib uji melakukan proses pengujian,
hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran dari pemilik kendaraan
bermotor untuk melakukan pengujian. Sebagian besar pemilik kendaraan
bermotor yang tidak melakukan pengujian adalah mereka yang enggan
direpotkan dengan prosedur maupun persyaratan pengujian dan mereka
yang bertempat tinggal jauh dari lokasi pengujian. Karena masih
kurangnya sanksi yang tegas bagi yang tidak melakukan pengujian maka
Jenis Kendaraan
Tahun 2008 Tahun 2009
Wajib Uji
Yang melakukan pengujian
% Wajib
Uji
Yang melakukan pengujian
%
Umum 438 bus = 422 96,34 % 408 bus = 315
77,20%
Tidak umum
5291
-mobil barang = 2874 -truck = 1792 -mobil baru =201 Jumlah = 4667
88,20% 4791
-mobil barang =2765 -truk = 1591 - mobil baru = 142 Jumlah = 4498
93,88%
Jumlah unit
5729 5089 88,82% 5644 5122 90,75%
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
sebagian besar orang meremehkan proses pengujian kendaraan bermotor
ini walaupun itu untuk keselamatan mereka. Keterlambatan dalam
melakukan pengujian juga menyebabkan orang malas mengujikan
kendaraannya karena bagi kendaraan yang terlambat diujikan akan dikenai
denda, daripada membayar denda yang mahal mereka memilih tidak
mengujikan kendaraannya sama sekali. Fenomena seperti ini menuntut
pegawai di Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten
Sukoharjo untuk lebih peka terhadap pemilik kendaraan bermotor dalam
proses uji kelayakan kendaraan, karena selain berpengaruh terhadap PAD
pengujian kendaraan bermotor juga menjamin keselamatan dalam
bertransportasi.
Selain rendahnya kesadaran pemilik kendaraan dalam melakukan
pengujian kendaraan bermotor, kendala lain yang dihadapi dalam
penarikan retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah bahwa pengujian
kendaraan bermotor memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi,
kendaraan wajib uji harus memiliki kriteria tertentu untuk dinyatakan lulus
pengujian, namun di sisi lain Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi diharapkan memenuhi target retribusi pengujian kendaraan
bermotor yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). Jika pengujian kendaraan bermotor dilakukan secara
ketat, banyak kendaraan bermotor yang tidak lulus pengujian dan
ditemukan banyak kendaraan yang sudah tidak laik jalan. Ini akan
berdampak pada berkurangnya pendapatan retribusi kendaraan bermotor.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
Melihat beberapa alasan tidak tercapainya target PAD selama dua
tahun berturut-turut dari tahun 2008 dan 2009 seperti disebutkan di atas
maka dinilai masih kurangnya kemampuan Dinas Perhubungan,
Informatika, dan Komunikasi dalam pengelolaan retribusi pengujian
kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari adanya data yang
menunjukkan bahwa tidak semua kendaraan wajib uji melakukan
pengujian. Untuk itu sebagai institusi yang mempunyai tanggung jawab
dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor Dinas
Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo harus
bisa meningkatkan kemampuannya dalam pengujian kendaraan bermotor.
Retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah
dalam kerangka otonomi daerah. Karena Dinas Perhubungan, Informatika,
dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo sebagai instansi yang
bertanggungjawab dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan
bermotor maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul
”KINERJA DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA, DAN
KOMUNIKASI KABUPATEN SUKOHARJO DALAM
PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR.”
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
”Bagaimanakah kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian
kendaraan bermotor ?”
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Tujuan Operasional
Untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Perhubungan,
Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan
retribusi pengujian kendaraan bermotor.
2. Tujuan Fungsional
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua
pihak, sebagai bahan pemikiran dalam meningkatkan kinerja pengelolaan
retribusi pengujian kendaraan bermotor baik di Kabupaten Sukoharjo
maupun di daerah lainnya.
3. Tujuan Individual
Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Diperolehnya informasi dan gambaran mengenai kinerja organisasi
publik terutama Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi
Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian
kendaraan bermotor.
2. Sebagai tambahan pengetahuan bagi instansi-instansi terkait Dinas
Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo,
berkaitan dengan kinerja organisasi publik terutama dalam
pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
3. Bagi penulis, merupakan kesempatan untuk menerapkan teori yang
diperoleh ke dalam praktek nyata. Sehingga dapat melatih cara
berfikir sistematis di samping belajar mengembangkan kemampuan
profesional.
4. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan
tentang Kinerja Organisasi Pemerintah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. KINERJA
1. PENGERTIAN KINERJA
Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam
mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam
strategic planning suatu organisasi. (Mahsun, 2006:25).
Sedangkan Bastian dalam Hessel Nogi Tangkilisan mengemukakan
bahwa kinerja adalah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian
hasil pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan
sasaran tujuan, visi, dan misi organisasi tersebut. (Hessel Nogi
Tangkilisan, 2005:175).
Pengertian kinerja menurut Joko Widodo pada hakekatnya berkaitan
dengan tanggung jawab individu atau organisasi dalam menjalankan apa
yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai
dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. (Joko
Widodo, 2005:79).
Sedangkan John Withmore dalam Lijan Poltak Sinambela
mengemukakan bahwa kinerja merupakan ekspresi potensi seseorang
dalam memenuhi tanggung jawabnya dengan menetapkan standar tertentu.
18
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
Untuk meningkatkan kinerja yang optimum perlu ditetapkan standar
kinerja yang jelas, yang dapat menjadi acuan bagi seluruh pegawai.
Kinerja pegawai akan tercipta jika pegawai dapat melaksanakan tanggung
jawabnya dengan baik. (Lijan Poltak Sinambela, 2006:138).
Menurut Otley dalam Mahmudi kinerja mengacu pada sesuatu yang
terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan yang meliputi hasil yang
dicapai kerja tersebut. (Mahmudi, 2010:6).
Sedangkan menurut Rogers dalam Mahmudi, mendefinisikan
kinerja sebagai hasil kerja itu sendiri (outcomes of work), karena hasil
kerja memberi keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategik
organisasi, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi. (Mahmudi,
2010:6).
Encyclopedia of Public Administration and Public Policy Tahun
2003 dalam Keban, menyebutkan bahwa kinerja memberikan gambaran
tentang seberapa jauh organisasi mencapai hasil ketika dibandingkan
dengan kinerjanya terdahulu dibandingkan dengan organisasi lain dan
sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan.
(Keban, 2004:193).
Lebih lanjut dalam dalam Pedoman Penyusunan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia dalam Widodo menyebutkan bahwa kinerja merupakan
gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi
organisasi. (Widodo, 2005:79).
Sedangkan menurut Bernardin dan Russel dalam Ruky
mendefinisikan ‘performance is defined as the record of outcomes
produced on a specified job function or activity during specified time
period’ kinerja sebagai catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari
fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu
tertentu. (Ruky, 2001:15).
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan
kinerja atau performance merupakan capaian/hasil kerja dari suatu
organisasi atau instansi dalam jangka waktu tertentu. Yang dinilai dari
kinerja ini adalah sejauh mana organisasi atau instansi melaksanakan
tugasnya sesuai dengan target/sasaran yang telah ditentukan sebelumnya
atau kesesuaian pelaksanaan tugas dengan visi misi yang diemban oleh
organisasi atau instansi tersebut. Kinerja merupakan kemampuan
organisasi untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas yang menjadi
tanggung jawabnya dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan yang telah
ditentukan sebelumnya.
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA
Kinerja merupakan suatu hal yang banyak dipengaruhi oleh
berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanannya. Menurut
Mahmudi, kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja adalah:
a. Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, ketrampilan (skill),
kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki
oleh setiap individu.
b. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan,
semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer terhadap
team leader.
c. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan
oleh rekan satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim,
kekompakan dan keeratan anggota tim.
d. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur
yang diberikan oleh organisasi, dan kultur kerja dalam organisasi.
e. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan
lingkungan eksternal dan internal.
(Mahmudi, 2010:20).
Yuwono dkk. dalam Hessel Nogi Tangkilisan mengemukakan
bahwa faktor-faktor yang dominan mempengaruhi kinerja suatu organisasi
meliputi upaya manajemen dalam menerjemahkan dan menyelaraskan
tujuan organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia yang
dimiliki organisasi, dan kepemimpinan yang efektif. (Tangkilisan,
2005:180).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
Ruky dalam Hessel Nogi Tangkilisan mengidentifikasikan faktor-
faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja
organisasi sebagai berikut :
a. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang
digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh
organisasi. Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan
semakin tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut.
b. Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi.
c. Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan
ruangan, dan kebersihan.
d. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada
dalam organisasi yang bersangkutan.
e. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota
organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi.
f. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi,
imbalan, promosi, dan lain-lain.
(Tangkilisan, 2005:180).
Sedangkan Soesilo dalam Hessel Nogi Tangkilisan mengemukakan
bahwa kinerja suatu organisasi birokrasi di masa depan dipengaruhi oleh
faktor-faktor berikut :
a. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan
fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
b. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi.
c. Sumber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas karyawan untuk
bekerja dan berkarya secara optimal.
d. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan
data base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi.
e. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan
penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap
aktivitas organisasi.
(Tangkilisan, 2005 : 180-181).
Atmosoeprapto dalam Tangkilisan mengemukakan bahwa kinerja
suatu organisasi akan sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun
faktor eksternal seperti berikut ini :
a. Faktor eksternal yang terdiri dari :
1) Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan
kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan
ketertiban, yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk
berkarya secara maksimal.
2) Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang
berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli
untuk menggerakkan sektor-sektor lainnya sebagai suatu system
ekonomi yang lebih besar.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
3) Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di tengah
masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos
kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.
b. Faktor internal yang terdiri dari :
1) Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin
diproduksi oleh suatu organisasi.
2) Struktur organisasi, sebagai desain antara fungsi yang akan
dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada.
3) Sumber daya manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota
organisasi sebagai penggerak jalanya organisasi secara
keseluruhan.
4) Budaya organisasi, yaitu gaya identitas suatu organisasi dalam pola
kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan.
(Tangkilisan, 2005:181-182).
Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pada
umumnya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dibagi menjadi dua,
yaitu sebagai berikut:
a. Faktor internal
Faktor ini meliputi berbagai hal yang ada di dalam internal organisasi
itu sendiri. Faktor ini meliputi faktor kapasitas individu atau sumber
daya manusia, kepemimpinan, sistem dan struktur organisasi, kerjasama
tim, budaya organisasi dan visi misi organisasi. Faktor-faktor inilah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
yang mempengaruhi bagaimana pencapaian kinerja suatu organisasi
atau instansi dapat dicapai.
b. Faktor eksternal
Faktor ini meliputi berbagai hal yang ada di luar organisasi yang
mempengaruhi organisasi dalam menjalankan kinerjanya. Faktor ini
antara lain meliputi faktor sosial, politik, ekonomi yang selalu berubah
dan mempengaruhi organisasi dalam menjalankan fungsinya.
Kedua faktor ini adalah berbagai hal yang ada di dalam maupun
diluar organisasi yang akan selalu dihadapi oleh organisasi atau instansi
dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA
Dalam melihat sejauh mana kinerja organisasi atau instansi telah
dicapai, diperlukan proses pengukuran dan evaluasi kinerja.
Menurut Lohman dalam Mahsun pengukuran kinerja merupakan
suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi
dari tujuan strategis organisasi. (Mahsun, 2006:25).
Whittaker dalam Mahsun menjelaskan bahwa pengukuran kinerja
merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan
kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. (Mahsun, 2006:25-26).
Kishore K. Pochampally dalam International Journal Business
Performance and Supply Chain Modelling, Vol. 1, No. 1, 2009 - Metrics
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
for performance measurement of a reverse/closed-loop supply chain
menyatakan bahwa :
“Performance measurement is generally defined as the process of
quantifying the effectiveness and efficiency of action (Neely et al.,
1995). In the modern era, performance measurement has a far
more significant role than just quantification and accounting. It
provides the management important feedback to monitor
performance, reveal progress, diagnose problems and enhance
transparency among the several tiers of the supply chain, thus,
making a phenomenal contribution to decision-making particularly
in redesigning business goals and reengineering processes
(Rolstandas, 1995; Waggoner et al., 1999)”.
(www.inderscience.com). (Pengukuran kinerja secara umum
didefinisikan sebagai proses mengukur efektivitas dan efisiensi
tindakan. Dalam era modern, pengukuran kinerja memiliki peran
yang jauh lebih penting dari sekedar kuantifikasi dan pelaporan.
Hal ini membuktikan manajemen umpan balik penting untuk
memantau kinerja, mengungkapkan kemajuan, mendiagnosa
masalah dan meningkatkan transparansi di antara tingkatan rantai
hubungan alur, sehingga memberikan kontribusi fenomenal untuk
pengambilan keputusan terutama dalam merancang ulang tujuan
kegiatan dan proses perbaikan teknis).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
Pengukuran kinerja mempunyai beberapa manfaat. Simon dalam
Mahsun menyebutkan bahwa pengukuran kinerja membantu manajer
dalam memonitor implementasi stategi bisnis dengan cara
membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis.
Dari manfaat ini dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja adalah
suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai
pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi
sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan dan akuntabilitas. (Mahsun, 2006:26).
Pengukuran kinerja menjadi suatu keharusan bagi setiap unit
organisasi instansi pemerintah, karena:
a. Jika kinerja tidak diukur, maka tidak mudah membedakan antara
keberhasilan dan kegagalan.
b. Jika suatu keberhasilan tidak diidentifikasi, maka kita tidak dapat
menghargainya.
c. Jika keberhasilan tidak dihargai, kemungkinan besar malahan
menghargai kegagalan.
d. Jika tidak mengenali keberhasilan, berarti juga tidak akan bisa belajar
dari kegagalan.
(Widodo 2005:93-94).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
Sedangkan menurut Widodo pengukuran kinerja dapat dilakukan
dengan cara:
a. Membandingkan antara rencana dengan realisasi
b. Realisasi tahun ini dengan tahun lalu
c. Membandingkan organisasi lain yang sejenis
d. Membandingkan antara realisasi dengan standarnya
(Widodo, 2005 : 95).
Menurut Marcel Guenon dan Bruno yang dituis dalam International
Journal Public Sector Performance Management Vol.1 No.1 Tahun 2007
Hal 35-36 dalam www.inderscience.com, jenis-jenis pengukuran kinerja
dinyatakan sebagai berikut:
“ The measurement of the performance in service activities must
lead to focus our attention on various complementary criteria in a
balanced way. This general view of performance avoids any
focusing privileging the measurement of a single criterion with the
detriment of the others. For this reason, four types of different
measurements can be established on Informations concerning the
inputs, Informations concerning the activities, Informations
concerning the outputs, Informations concerning the outcomes.”
(Pengukuran kinerja dalam kegiatan-kegiatan pelayanan berperan
penting untuk memusatkan perhatian kita pada berbagai kriteria
yang saling melengkapi secara seimbang. Secara umum kinerja
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
menghindari memfokuskan pengukuran pada satu kriteria dengan
kerugian yang lain. Untuk alasan ini, empat jenis pengukuran yang
berbeda mendasarkan pada informasi mengenai input, informasi
mengenai aktivitas, informasi mengenai keluaran, informasi
mengenai hasil).
Menurut Marcel Guenon dan Bruno dalam jurnal tersebut
dinyatakan bahwa terdapat empat jenis pengukuran kinerja yang
berdasarkan pada informasi mengenai input, informasi mengenai aktivitas,
informasi mengenai keluaran dan informasi mengenai hasil. Masing-
masing jenis memberikan informasi yang berbeda. Infomasi mengenai
input memberikan laporan mengenai jumlah sumber daya yang
dipergunakan dalam layanan. Informasi mengenai aktivitas memberikan
laporan mengenai proses produksi atau proses suatu layanan. Informasi
mengenai keluaran memberikan laporan mengenai unit yang diproduksi
atau layanan yang disediakan suatu program. Informasi mengenai keluaran
melaporkan hasil dari suatu layanan, termasuk di dalamnya kualitas dari
layanan tersebut.
Dari berbagai hal diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran
kinerja mempunyai peran yang penting dalam pengembangan kapasitas
organisasi, mengukur tingkat keberhasilan program dan penentuan strategi
selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi atau instansi.
Selain itu tanpa adanya pengukuran kinerja, maka tidak akan diketahui
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
mana yang harus dihargai serta dipertahankan dan mana yang harus
diperbaiki oleh organisasi atau instansi tersebut.
Dalam pengukuran kinerja terdapat beberapa elemen yang bersifat
pokok. Elemen pokok pengukuran kinerja organisasi/instansi menurut
Mahsun adalah sebagai berikut :
a. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi
Tujuan adalah pernyataan secara umum (belum secara eksplisit)
tentang apa yang ingin dicapai organisasi, sasaran merupakan tujuan
organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai
batasan waktu yang jelas, strategi adalah cara atau teknik yang
digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan,
sasaran, dan strategi tersebut ditetapkan dengan berpedoman pada visi
dan misi organisasi.
b. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja
Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung
yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.
Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung.
Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk
menilai ketercapaian tujuan, sasaran, strategi. Indikator kinerja dapat
berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama dan indikator kinerja
kunci, faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang
mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini
menggambarkan preferensi manajerial dengan memperhatikan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
variabel-variabel kunci finansial dan non finansial pada kondisi waktu
tertentu. Faktor keberhasilan utama ini harus segera konsisten
mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi. Sedangkan
indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan indikator yang dapat
dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat financial
maupun non finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit
bisnis. Indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk mendeteksi
dan memonitor capaian kinerja.
c. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi.
Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi
adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran
kinerja yang telah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual dengan
indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan positif,
penyimpangan negatif, atau penyimpangan nol. Penyimpangan positif
berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta melampau
indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan negative
berarti pelaksanaan kegiatan belum mencapai indikator dan ukuran
kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan nol berarti pelaksanaan
kegiatan sudah berhasil mencapai atau sama dengan indikator dan
ukuran kinerja yang ditetapkan.
d. Evaluasi kinerja
Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima
informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
Capaian kinerja organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran
tertentu. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan feedback dan
reward-punishment, penilaian kemajuan organisasi dan dasar
peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.
(Mahsun, 2006 : 26-28).
Evaluasi kinerja dalam Widodo merupakan kegiatan untuk menilai
atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja,
dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya, karena
itu evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan dan
kegagalan pencapaian kinerja (Widodo 2005:94).
Menurut Siagian (1999) yang dikutip oleh Keban, sistem evaluasi
kinerja yang baik akan sangat bermanfaat untuk berbagai kepentingan,
seperti mendorong peningkatan prestasi kerja, bahan pengambilan
keputusan dalam pemberian imbalan, kepentingan mutasi pegawai,
penyusunan program pendidikan dan pelatihan, dan membantu pegawai
dalam menentukan rencana kariernya. (Keban, 2004: 197).
Dari berbagai pendapat tentang cara mengukur kinerja diatas, dapat
disimpulkan bahwa pengukuran kinerja pada intinya dilakukan dengan
membandingkan antara indikator yang dapat berbentuk rencana, sasaran,
standar tertentu, ataupun harapan dengan realisasi yang sudah dilakukan
oleh individu atau instansi tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat dilihat
berapa besarnya gap yang terjadi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
Dalam mengukur kinerja suatu instansi dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya, tentunya diperlukan indicator sebagai alat ukur untuk
mengetahui seberapa jauh pencapaian kerja organisasi tersebut, apakah
sudah sesuai dengan standar indikator tersebut atau tidak.
Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang
telah ditetapkan (Widodo 2005:97).
Sedangkan dalam Mahmudi, indicator kinerja merupakan sarana
atau alat (means) untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan, atau
proses, dan bukan hasil atau tujuan itu sendiri (ends). Peran indicator
kinerja bagi organisasi sector public adalah memberikan tanda atau rambu-
rambu untuk mengukur kinerja. (Mahmudi, 2010:155).
Menurut Dwiyanto dkk. pengukuran kinerja organisasi dalam
birokrasi publik secara lengkap dapat dilihat dari dari beberapa indicator,
yaitu sebagai berikut :
a. Produktivitas
Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi
juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami
sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas
terlalu sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO)
mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas
dengan memasukkan seberapa besar pelayanan public itu memiliki
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
hasil yang diharapkan sebagai salah satu indicator kinerja yang
penting.
b. Kualitas Layanan
Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting
dalam menjelaskan kinerja organisasi publik. Banyak pandangan
negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena
ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima
dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat
terhadap layanan dapat dijadikan inidikator kinerja organisasi publik.
c. Responsivitas
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali
kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan,
dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai
dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat
responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan
kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja
karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan
organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah
ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan
kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan
organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi organisasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
publik. Organisasi yang memiliki responsivitas yang rendah dengan
sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.
d. Responsibilitas
Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi
publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang
benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit
maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu
ketika berbenturan dengan responsivitas.
e. Akuntabilitas
Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan
kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang
dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik
tersebut karena dipilih oleh rakyat dengan sendirinya akan selalu
merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep
akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar
kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan
kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya
bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi
publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya
harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang
berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik
memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam
masyarakat.
(Agus Dwiyanto, 2006 : 50-51).
Menurut review literatur yang diketemukan oleh Ratminto dan Atik
dalam buku “Manajemen Pelayanan”, indicator kinerja yang
dikemukakan oleh beberapa ahli dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur
Negara adalah sebegai berikut :
a. Menurut McDonald & Lawton (1977): output oriented measures
throughput, fficiency, effectiveness.
1) Efficiency atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan
tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran
dalam suatu penyelenggaraan pelayanan publik.
2) Effectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang
ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang
maupun misi organisasi.
(Ratminto & Atik Septi, 2005:174).
b. Menurut Salim & Woodward (1992): economy, efficiency,
effectiveness, equity.
1) Economy atau ekonomis adalah penggunaan sumberdaya yang
sesedikit mungkin dalam proses penyelenggaraan organisasi
publik.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
2) Efficiency atau efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan
tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran
dalam suatu penyelenggaraan pelayanan publik.
3) Effectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah
ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang
maupun misi organisasi.
4) Equity atau keadilan adalah pelayanan publik yang
diselenggarakan dengan memperhatikan aspek-aspek kemerataan.
(Ratminto & Atik, 2005:174).
c. Menurut Lenvinne (1990): responsiveness, responsibility,
accountability.
1) Responsiveness atau responsivitas ini mengukur daya tanggap
providers terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan
customers.
2) Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang
menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu
dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan.
3) Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang
menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara
penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
ada di masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan
norma yang berkembang di masyarakat.
(Ratminto & Atik, 2005:175)
d. Menurut Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990): tangibles, reliability,
responsiveness, assurance, empathy.
1) Tangibles atau ketampakan fisik, artinya petampakan fisik dari
gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki
oleh providers.
2) Reliability atau reliabilitas adalah kemampuan untuk
menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat.
3) Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong
customers dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.
4) Assurance atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para
pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan
kepada customers.
5) Empathy adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan
oleh provider kepada costumers. (Ratminto & Atik, 2005:175-176)
Menurut Ratminto dan Atik, indikator kinerja dapat dikelompokkan
menjadi dua macam, yaitu indikator kinerja yang berorientasi pada proses
dan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil. Indikator-indikator
tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
a. Ukuran yang berorientasi pada hasil
1) Efektivitas
Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik
itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupu misi
organisasi. Akan tetapi pencapaian tujuan ini harus juga mengacu
pada visi organisasi.
2) Produktivitas
Produktivitas adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan
pemerintah daerah untuk menghasilkan keluaran yang dibutuhkan
oleh masyarakat.
3) Efisiensi
Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara keluaran dan
masukan. Idealnya Pemerintah Daerah harus dapat
menyelenggarakan suatu jenis pelayanan tertentu dengan masukan
(biaya dan waktu) yang sesedikit mungkin. Dengan demikian,
kinerja Pemerintah Daerah akan menjadi semakin tinggi apabila
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam waktu
yang sesingkat-singkatnya dan dengan biaya yang semurah-
murahnya.
4) Kepuasan
Kepuasan, artinya seberapa jauh Pemerintah Daerah dapat
memenuhi kebutuhan karyawan dan masyarakat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
5) Keadilan
Keadilan yang merata, artinya cakupan atau jangkauan kegiatan
dan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah harus
diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan
diperlakukan secara adil.
(Ratminto & Atik, 2005:179-180).
b. Ukuran yang berorientasi pada proses
1) Responsivitas
Adalah kemampuan provider untuk mengenali kebutuhan
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta
mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat
dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap
providers terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan
customers.
2) Responsibilitas
Ini adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat
kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan hukum
atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.
3) Akuntabilitas
Ini adalah ukura yang menunjukkan seberapa besar tingkat
kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintahan dengan ukuran-
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh
stakeholders, seperti nilai dan norma yang berkembang di
masyarakat.
4) Keadaptasian
Keadaptasian adalah ukuran yang menunjukkan daya tanggap
organisasi terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di
lingkungannya.
5) Kelangsungan hidup
Kelangsungan hidup artinya seberapa jauh Pemerintah Daerah
atau program pelayanan dapat menunjukkan kemampuan untuk
terus berkembang dan bertahan hidup dalam berkompetisi dengan
daerah atau program lain.
6) Keterbukaan/transparansi
Adalah bahwa prosedur/tatacara, penyelenggaraan pemerintahan
dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum
wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan
dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
7) Empati
Empati adalah perlakuan atau perhatian Pemerintah Daerah atau
penyelenggara jasa pelayanan atau providers terhadap isu-isu
aktual yang sedang berkembang di masyarakat.
(Ratminto & Atik, 2005:180-181)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
B. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
1. PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA APBD.
Sebelum diuraikan tentang peranan PAD pada APBD akan panulis
sampaikan dulu tentang pengertian keduanya. Dalam ketentuan umum
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah
yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Sedang yang dimaksud dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan
dengan peraturan daerah. ( UU no 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Pusat Dengan Daerah).
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom, tidak dapat
lepas dari masalah pembiayaan dan penganggaran sebagai ujung tombak
tercapainya pembangunan pemerintahan di daerah. Dalam mengatur
rumah tangganya sendiri daerah perlu kejelian dalam membudayakan
potensi yang ada agar lebih berdaya guna dan berhasil dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah harus selalu
terus menerus melakukan penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah,
sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada di daerah setempat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
PAD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan operasional dan
pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. Oleh karena
penyediaan dana yang bersumber dari PAD seyogyanya harus
mempertimbangkan efisiensi, efektivitas dan hemat, sehingga tidak
menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kendala
yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun dan melaksakan
APBD adalah bagaimana meningkatkan pendapatan yang berasal dari
pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat, tetapi
melalui penyederhanaan pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan
menegakkan sanksi yang tegas bagi yang melanggar.
Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengatur dan menyusun
rumah tangga sendiri semakin hari semakin kompleks dan dinamis, baik
dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan maupun dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (
PAD ) dan Sumber Daya Manusia ( SDM ) merupakan faktor yang sangat
menentukan keberhasilan pembangunan daerah.
Memang kontribusi PAD bukan satu-satunya pertimbangan bagi
keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah,
akan tetapi paling tidak dengan PAD yang tinggi maka daerah akan leluasa
dalam menetapkan skala prioritas pembangunan di daerahnya, serta
semakin kecil tingkat ketergantungan dengan Pemerintah Pusat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
2. KEUANGAN DAERAH
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat
dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang
maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum
dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak
– pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan, sedangkan kemampuan
keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai
urusan – urusan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari
pendapatan asli daerah.
Di muka telah disebutkan, bahwa sumber-sumber keuangan daerah
berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), dana perimbangan, dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah.
1) Yang masuk kategori PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain
pendapatan asli daerah yang sah.
2) Yang masuk dalam kategori Dana Perimbangan adalah :
a. Dana Bagi Hasil
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus.
3) Lain – lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan yang
berasal dari hibah dan pendapatan Dana Darurat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
Dari sumber – sumber penerimaan bagi daerah yang telah
disebutkan di atas, maka sumber penerimaan yang kedua dan ketiga
penerimaan dari subyek dana perimbangan dan lain – lain pendapatan
yang sah, berasal dari pihak diluar daerah otonom yang bersangkutan,
artinya di tentukan oleh pihak yang berwenang diluar pemerintahan daerah
yang bersangkutan. Sedangkan sumber yang pertama yaitu PAD sangat
tergantung pada daerah yang bersangkutan. Artinya peningkatan PAD
sangat tergantung pada aktivitas daerah yang bersangkutan dalam
mengelola sumber tersebut.
3. PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pengertian pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :
”Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang
seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pembangunan daerah.”
Sedangkan pengertian retribusi menurut Undang-undang Nomor 34
tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Kontribusi Daerah adalah sebagai
berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
”bahwa yang dimaksud dengan retribusi yang selanjutnya disebut
retribusi daerah adalah suatu pembayaran atas jasa atau pemberian
ijin tertentu yang khusus atas jasa atau pemberian ijin / atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau badan.”
Jadi retribusi mempunyai pengertian yang berbeda dibandingkan
dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung
dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditujukan
semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah.
Retribusi daerah adalah Pungutan daerah merupakan pembayaran atas jasa
atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh
pemerintah untuk kepentingan pribadi atau golongan.
4. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Untuk mencapai keseragaman pandangan, berikut akan kami
uraikan beberapa pengertian berkaitan dengan Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2001 yang telah diperbaharui dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2003 tentang
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sebagai berikut :
1. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut
retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah serangkaian kegiatan
menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor,
kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam
rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
3. Peralatan Uji, adalah sarana untuk melakukan kegiatan
pemeriksaan dan atau menguji kendaraan bermotor dengan
fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanis sistem komputer,
uji mekanis yang tidak dilengkapi dengan alat uji mekanis sistem
computer, maupun uji mekanis biasa yang disebut sistem uji non
mekanis.
4. Kendaraan Bermotor Wajib Uji, adalah setiap kendaraan bermotor
jenis bus, mobil barang, mobil penumpang umum dan kendaraan
khusus, kereta gandengan dan atau kereta tempelan yang
dioperasikan dan atau digunakan di jalan.
5. Tanda Uji Berkala, adalah tanda bukti lulus uji berkala yang
berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi,
termasuk masa berlakunya hasil uji berkala, dan harus dipasang
pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada
tempat yang tersedia untuk itu.
6. Buku Uji Berkala, adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk
buku yang berissi data dan legitimasi masa berlakunya hasil
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang
bersangkutan.
7. Laik Jalan, adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan
yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah
terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada
waktu dioperasikan di jalan.
Pengujian kendaraan bermotor juga dilaksanakan di Amerika
Serikat. Dalam artikel yang berjudul “Vehicle Regulations: Registration,
Road Tax, and Safety in The US” disebutkan:
“Pemeriksaan keselamatan tahunan dilakukan di 25 negara bagian, meliputi Alaska, Arkansas, Delaware, Hawaii, Louisiana, Maine, Massachusetts, Missisipi, Missouri, New Hampsire, New Jersey, New York, Carolina Utara, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Carolina Selatan, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Virginia Barat, dan Distrik Columbia. Dalam beberapa negara bagian, semua kendaraan bermotor harus diperiksa kembali saat penjuala kembali atau saat perpindahan, dalam tujuh hari pendaftaran. (www.massvehiclecheck.com)”.
Hal-hal yang diperiksa dalam pengujian kendaraan bermotor di
Amerika Serikat antara lain lampu mobil, rem, wipers kaca depan dan
penyeka, ban, jendela, body, dan sabuk pengaman.
Pemeriksaan kendaraan meliputi lampu mobil, rem, wipers kaca depan dan penyeka, ban, jendela, body, dan sabuk pengaman. Semua negara bagian memberikan otoritas kepada bengkel kendaraan dan dealer untuk melakukan pemeriksaan, dan beberapa pemerintah negara bagian mengoperasikan stasiun pemeriksaan. Jika mobil Anda gagal dalam pemeriksaan, Anda akan mendapatkan masa tenggang untuk memperbaiki atau
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
membatalkan proses pemeriksaan dan mobil tidak dioperasikan lagi.
Selain hal di atas, ada beberapa Negara yang melakukan uji emisi
gas buang untuk mengendalikan polusi udara.
Beberapa negara bagian juga melakukan uji emisi gas buang. Di California, kendaraan diuji ketika pertama dicatatkan dan ketika terjadi perubahan kepemilikan (california adalah salah satu negara bagian yang menerapkan pelaporan mengenai kandungan asap guna pengendalian polusi udara). Di semua Negara bagian yang menerapkan uji emisi gas buang, uji emisi gas buang dilakukan secara periodik, rata-rata dua tahun sekali. Ketika kendaraan bermotor sudah lulus pemeriksaan uji emisi gas buang, kendaraan akan ditempeli sticker pada kaca mobil atau plat nomor.
Prosedur Pemeriksaan Keselamatan Kendaraan Bermotor di
Virginia dapat dijelaskan sebagai berikut : (dalam www.vsp.state.va.us)
Prosedur pemeriksaan terdiri atas materi sebagai berikut: 1. Melepas stiker pemeriksaan yang lama 2. Membawa kendaraan ke dalam alat pengujian 3. Memeriksa rem 4. Memeriksa rem parkir 5. Memeriksa lampu utama 6. Memeriksa lampu tambahan 7. Memeriksa lampu isyarat 8. Memeriksa kemudi 9. Memeriksa ban 10. Memeriksa kaca spion 11. Memeriksa klakson 12. Memeriksa kaca depan 13. Memeriksa wiper kaca depan 14. Memeriksa sistem instalasi kelistrikan 15. Memeriksa etiket lisensi 16. Memeriksa penutup dan area di bawah penutup 17. Memeriksa sistem pengendalian polusi udara 18. Memeriksa tempat duduk pengemudi 19. Memeriksa sabuk pengaman 20. Memeriksa kerja kantong udara (airbag) 21. Memeriksa pintu 22. Memeriksa sistem bahan bakar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
23. Memeriksa kerusakan lantai 24. Mengeluarkan/menerbitkan stiker.
Di Irlandia, pengujian kendaraan bermotor disebut National Car
Test (NCT). Tes pertama sebuah mobil dilaksanakan saat mobil berusia 3,5
s.d. 4 tahun. Selanjutnya, dilaksanakan tiap dua tahun sekali.
National Car Test atau NCT adalah suatu tes roadworthiness yang harus dilakukan terhadap semua mobil di Republik Irlandia. Tes pertama harus dilaksanakan saat mobil berusia antara 3,5 s.d. 4 tahun, tes kedua dilaksanakan pada saat mobil berusia antara 5 3/4 s.d. 6 tahun. Selanjutnya tes harus dilaksanakan setiap dua tahun sekali. (en.wikipedia.org/wiki/Natiomal_car_test)
NCT di Irlandia dilaksanakan dengan memperhatikan aspek
keselamatan dan aspek visual.
NCT tersedia di 42 lokasi di Irlandia. Berbagai aspek yang diperiksa antara lain aspek keselamatan dan aspek visual. Aspek keselamatan meliputi ban, alat penahan goncangan, rem, dan emisi gas buang.Aspek visual meliputi ban cadangan, sabuk pengaman, dan lampu.
C. KINERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Dari definisi yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa
kinerja atau performance merupakan capaian atau hasil kerja dari suatu
organisasi atau instansi dalam jangka waktu tertentu. Yang dinilai dari
kinerja ini adalah sejauh mana organisasi atau instansi melaksanakan
tugasnya sesuai dengan target/sasaran yang telah ditentukan sebelumnya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
atau kesesuaian pelaksanaan tugas dengan visi misi yang diemban oleh
organisasi atau instansi tersebut.
Sedangkan retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah
pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah.
Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah serangkaian kegiatan
menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta
gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka
pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas
Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo Dalam
Pengelolaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sejauh mana
kemampuan Dinas Perhubungan, Informaika, dan Komunikasi dalam
melakukan serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-
bagian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan
teknis laik jalan, dan kemampuan dalam menghadapi berbagai masalah
yang berhubungan dengan pengujian kendaraan bermotor dalam jangka
waktu tertentu khususnya tentang pengelolaan pembayaran terhadap
pelayanan pengujian kenaraan bermotor.
Dalam penelitian mengenai kinerja Dinas Perhubungan,
Informatika, dan Komunikasi dalam pengelolaan retribusi pengujian
kendaraan bermotor penulis menggunakan indicator yang digunakan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
sebagai tolak ukur kinerja. Indicator tersebut antara lain yaitu: tangible,
responsivess, responsibility, dan accountability. Secara rinci beberapa
indicator yang digunakan dalam pengukuran kinerja di Dishubinfokom
Kabupaten Sukoharjo dalam pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai
berikut :
1. Tangible (ketampakan fisik)
Tangible merupakan ketampakan fisik dari gedung, peralatan,
pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh providers. (Ratminto
& Atik, 2005:175) .
Tangible atau wujud fisik digunakan sebagai tolak ukur yang
penting untuk menentukan kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian
kendaraan bermotor, karena dalam proses pengujian kendaraan bermotor
tidak terlepas dari sarana dan prasarana. Tangible atau wujud fisik ini
dapat dilihat dari adanya sarana dan prasarana yang mendukung, seperti
misalnya kelengkapan peralatan uji, lokasi pengujian yang luas dan
nyaman, serta berbagai fasilitas lain yang berhubungan dengan pengujian
kendaraan bermotor.
2. Responsiveness (responsivitas)
Responsivitas merupakan daya tanggap yang dimiliki suatu
organisasi terhadap suatu permasalahan. Secara singkat responsivitas di
sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan
sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung
menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi
dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Responsivitas menurut Agus Dwiyanto, dkk dalam
operasionalisasinya dijabarkan menjadi beberapa indikator yang meliputi :
1) Terdapat tidaknya keluhan pengguna jasa selama satu tahun terakhir; 2) Sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan dari pengguna jasa 3) Penggunaan keluhan dari pengguna jasa sebagai referensi bagi perbikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang; 4) Berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa; 5) Penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku. (Agus Dwiyanto, 2006: 63)
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa responsivitas berarti
kemampuan dari Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi
Kabupaten Sukoharjo dalam merespon dan menanggapi apa yang menjadi
permasalahan dan keinginan dari masyarakat, dalam hal ini responsivitas
ditunjukkan dengan seberapa besar daya tanggap pegawai dalam
menyikapi keluhan dari masyarakat dalam melakukan proses pengujian,
misalnya berkaitan dengan kelengkapan peralatan uji maupun sarana
prasarana lain, serta bagaimana sikap pihak Seksi Pengujian Kendaraan
Bermotor dalam melakukan pengujian sehingga tercipta pelayanan yang
memuaskan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
3. Responsibility (responsibilitas)
Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan
organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi
yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit
maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika
berbenturan dengan responsivitas. (Agus Dwiyanto, 2006:50).
Responsibilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan
seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik yang dilakukan Dinas
Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo tidak
melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan atau sesuai dengan
kebijakan yang ada.
Responsibilitas di Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi perlu di ukur karena sering dijumpai adanya kendala dalam
proses pengujian adalah ketika ada kendaraan yang diujikan dan secara
teknis tidak memenuhi syarat laik jalan, tetapi pemilik kendaraan ngotot
minta agar dinyatakan lulus uji. Sehingga apabila kendaraan yang
seharusnya tidak memenuhi syarat layak jalan tapi dinyatakan lulus uji
maka dalam kinerjanya Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi
kurang responsibilitas karena telah melanggar ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
4. Accountability (akuntabilitas)
Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa jauh penyelenggaraan
pelayanan public dapat dipertanggungjawabkan secara langsung atau tidak
kepada public, maupun kepada pemerintah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Akuntabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari seberapa besar
tingkat pertanggungjawaban pihak Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo
dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor baik kepada Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo sebagai pemberi wewenang maupun kepada
masyarakat pemilik kendaraan bermotor sebagai subyek retribusi. Selain
itu akuntabilitas juga dilihat dari seberapa jauh pelaksanaan kegiatan
pengujian kegiatan bermotor sesuai dengan acuan pelayanan yang
dipergunakan aparat birokrasi di Seksi Pengujian Kendaran Bermotor
dalam proses pengujian kendaraan bermotor.
Dalam peneltian ini akuntabilitas perlu diukur untuk mengetahui
sejauh mana pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Dishubinfokom
Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah
ditetapkan. Sesuai dengan prosedur yang tertera dalam Perda Nomor 28
Tahun 2003 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebelum
melakukan pengujian para pemilik kendaraan harus melengkapi
persyaratan uji, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK),
Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT), Surat Registerasi Uji Tipe (SRUT),
dll. Apabila pemilik kendaraan bermotor tidak melengkapi persyaratan uji
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
kendaraan maka pihak dari Dishubinfokom tidak diperbolehkan
melakukan pengujian, karena sesuai prosedur pemilik kendaraan harus
melengkapi persyaratan uji terlebih dahulu. Hal ini merupakan salah satu
wujud akuntabilitas Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi
Kabupaten Sukoharjo terhadap Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai
pemberi wewenang dan terhadap masyarakat.
Beberapa indikator seperti tangible, responsivitas, responsibilitas,
dan akuntabilitas inilah yang nantinya akan digunakan oleh penulis dalam
melakukan pengukuran terhadap kinerja Dinas Perhubungan, Informatika,
dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi
pengujian kendaraan bermotor.
D. KERANGKA BERPIKIR
Dalam kerangka pemikiran ini akan dijelaskan proses berpikir
peneliti dalam rangka mengadakan penelitian tentang kinerja Dinas
Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan,
Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo menghadapi masalah
tidak tercapainya target retribusi pengujian kendaraan bermotor di tahun
2008 dan 2009. Selain itu, kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
kendaraan bermotor juga tidak terlepas dari faktor-faktor yang
mempengaruhi, baik faktor internal maupun faktor eksternal.
Dalam merealisasikan kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dapat diketahui melalui beberapa
indikator, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Tangible
2. Responsivitas
3. Responsibilitas
4. Akuntabilitas
Indikator-indikator itu dipilih karena dapat digunakan sebagai tolak
ukur untuk menilai apakah kinerja yang telah dilakukan sudah baik atau
masih belum memenuhi kriteria.
Tangible atau wujud fisik digunakan sebagai tolak ukur yang
penting untuk menentukan kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengujian kendaraan bermotor,
karena dalam proses pengujian kendaraan bermotor tidak terlepas dari
sarana dan prasarana. Tangible atau wujud fisik ini dapat dilihat dari
adanya sarana dan prasarana yang mendukung, seperti misalnya
kelengkapan alat uji, lokasi pengujian yang luas dan nyaman, serta
berbagai fasilitas lain yang berhubungan dengan pengujian kendaraan
bermotor.
Tingkat responsivitas Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat seberapa besar daya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
tanggap dan kepekaan Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo dalam
menghadapi keluhan pemilik kendaraan bermotor, misalnya berkaitan
dengan kelengkapan peralatan uji.
Responsibilitas di Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi digunakan untuk mengetahui kesesuain kegiatan dengan
prinsip atau kebijakan yang ada. Hal ini penting untuk di ukur karena
sering dijumpai adanya kendala dalam proses pengujian adalah ketika ada
kendaraan yang diujikan dan secara teknis tidak memenuhi syarat laik
jalan, tetapi pemilik kendaraan ngotot minta agar dinyatakan lulus uji.
Sehingga apabila kendaraan yang seharusnya tidak memenuhi syarat layak
jalan tapi dinyatakan lulus uji maka dalam kinerjanya Dinas Perhubungan,
Informatika, dan Komunikasi kurang responsibilitas karena telah
melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.
Sedangkan akuntabilitas digunakan untuk mengetahui seberapa
besar pertanggungjawaban Dishubinfokom dalam pengelolaan retribusi
pengujian kendaraan bermotor. Bentuk pertanggungjawaban dilakukan
terhadap Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai pemberi wewenang
dan terhadap masyarakat pemilik kendaraan bermotor sebagai subyek
pengujian kendaraan bermotor.
Dengan beberapa indicator tersebut diharapkan penulis bisa
mengukur kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi
kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan
bermotor.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
Kinerja Dishubinfokom
Kabupaten Sukoharjo:
1. Tangible 2. Responsivitas 3. Responsibilitas 4. Akuntabilitas
Kerangka berpikir dari kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi Kabupaten Sukoharjo ini dapat dilihat dari gambar 2.1.
sebagai berikut :
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Faktor Internal
Faktor Eksternal
Tidak Tercapainya Target Retribusi Tahun 2008-2009
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
BAB III
METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan suatu keadaan
sebagaimana adanya. Hasil penelitian ditekankan pada pemberian
gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek
yang diteliti. Oleh sebab itu bentuk penelitian yang digunakan adalah
penelitian deskriptif kualitatif yang bermaksud memberikan gambaran
secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat
populasi tertentu.
Penelitian kualitatif mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan
mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi
menurut apa adanya di lapangan studinya (HB Sutopo, 2002:111)
Pada prinsipnya dengan metode deskriptif, data-data yang
dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Dengan
demikian laporan penelitian ini berupa kutipan data untuk memberi
gambaran penyajian laporan tersebut.
Jadi penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menyusun
gambaran mengenai objek apa yang diteliti dengan terlebih dahulu peneliti
mengumpulkan data di lokasi penelitian, lalu data itu diolah dan diartikan
untuk kemudian dianalisa dari data yang telah disajikan. Dalam penelitian
ini lebih menekankan pada gambaran mengenai kinerja Dinas
60
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam
pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
2. Lokasi Penelitian.
Lokasi yang dipilih adalah wilayah kerja pemerintah Kabupaten
Sukoharjo, dengan mengambil lokus pada Dinas Perhubungan,
Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo. Pemilihan lokasi ini
dengan pertimbangan bahwa wilayah ini terus berkembang
pembangunannya secara pesat, ditandai dengan semakin tumbuhnya
perusahaan – perusahaan maupun pemodal yang menanamkan investasi di
Kabupaten Sukoharjo, sehingga berpotensi untuk berkembang menjadi
wilayah industri yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan jumlah
kendaraan yang menjadi objek dari retribusi pengujian kendaraan
bermotor.
3. Teknik Pengambilan Sampel
Karena penulisan ini bersifat deskriptif kualitatif maka penarikan
sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik
purposive sampling dimana sampel diambil beradasarkan pertimbangan
dan tujuan tertentu. (Sugiyono, 2008:218). Pertimbangan ini misalnya
orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau
mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti
menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti). Hal ini untuk mencari
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
atau menentukan informan dalam wawancara. Teknik ini menggunakan
berbagai pertimbangan yang berdasarkan pada konsep teoritis yang
dipergunakan, keingintahuan pribadi dan karakteristik empiris.
Dalam Purposive Sampling pemilihan sekelompok subyek
didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang
mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi
yang sudah diketahui sebelumnya. Sehingga dalam mencari informasi
didasarkan pada sumber atau orang-orang yang dianggap tepat, yaitu yang
mengetahui dan mengerti seluk beluk mengenai informasi untuk menjadi
sumber data.
Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada kemampuan
Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi
pengujian kendaraan bermotor. Sampel yang di pilih adalah pegawai di
Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dishubinfokom Kabupaten
Sukoharjo yang mengetahui tentang seluk beluk pengujian kendaraan
bermotor dan masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang melakukan
pengujian kendaraan bermotor, baik yang dinyatakan lulus uji maupun
yang tidak lulus uji.
4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara
sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
a. Observasi
Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan
(lokasi penelitian). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi
non partisipan dimana peneliti hanya melakukan pengamatan mengenai
fenomena-fenomena yang diteliti dengan tidak ikut dalam peristiwa atau
kegiatan yang diamati secara langsung.
Dalam penelitian mengenai Kinerja Dinas Perhubungan,
Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan
retribusi pengujian kendaraan bermotor ini peneliti melakukan observasi
terhadap bagaimana proses pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan
oleh Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten
Sukoharjo serta mengamati apa saja yang menjadi faktor penghambat dan
pendukung dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
b. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan
mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (penulis)
kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam
dengan alat perekam/ tape recorder. Untuk mempermudah dalam proses
wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang memuat garis-
garis pokok pertanyaan, dan apabila dianggap perlu, peneliti dapat
mengajukan pertanyaan diluar pedoman wawancara tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
Dalam penelitian mengenai Kinerja Dinas Perhubungan,
Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo ini, teknik wawancara
akan dilakukan kepada pegawai di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo
dan masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang melakukan pengujian
kendaraan bermotor untuk mendapatkan data yang sesuai dengan
penelitian ini.
c. Dokumentasi
Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan mempelajari dan
mencatat dokumen-dokumen berkaitan dengan obyek penelitian yang
diambil dari beberapa sumber demi kesempurnaan penulisan. Dokumen
dan arsip merupakan bahan tertulis yang bergayutan dengan suatu
peristiwa atau aktivitas tertentu (H.B. Sutopo 2002: 54).
Dalam penelitian ini, teknis dokumentasi yang dilakukan adalah
dengan cara mencatat dan mengumpulkan data yang bersumber dari arsip,
buku-buku, laporan-laporan, serta dokumen yang berhubungan dengan
masalah dan tujuan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut meliputi
antara lain Renstra Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-
2010, Perda Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor, arsip-arsip yang berhubungan dengan pengujian
kendaraan bermotor, dan Lakip Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2009. Renstra Dinas untuk mengetahui visi, misi, dan rencana
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
strategis Dishubinfokom, Perda Nomor 28 Tahun 2003 merupakan
pedoman pihak Dishubinfokom dalam pelaksanaan pengujian kendaraan
bermotor, sedangkan Lakip digunakan untuk mengetahui seberapa besar
akuntabilitas Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan
retribusi pengujian kendaraan bermotor.
5. Validitas Data
Validitas data dimaksudkan sebagai pembuktian bahwa data yang
diperoleh sesuai kenyataan atau fakta sehingga kesimpulan yang diperoleh
dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu peneliti menggunakan cara
Trianggulasi data. Trianggulasi data mengarahkan peneliti agar dalam
mengumpulkan data wajib menggunakan beragam sumber data yang
tersedia. Artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap
kebenarannya apabila digali dari sumber yang berbeda (HB. Sutopo,
2002:79). Dalam hal ini, trianggulasi yang digunakan adalah trianggulasi
sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik informasi yang
diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda. Ini dilakukan dengan cara
membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan
atau membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan. Dengan demikian data yang satu akan dikontrol oleh data yang
sama dari sumber lain.
Dalam penelitian ini triangulasi dilakukan dengan membandingkan
hasil wawancara antara pegawai di Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan masyarakat pemilik
kendaraan bermotor, kemudian hasil wawancara tersebut dilakukan
pengecekan dan dibandingkan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan
misalnya Perda.
6. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian kualitatif pada dasarnya proses analisis dilakukan
bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data. Model yang
digunakan adalah model yang saling terjalin dan interaktif yang
merupakan suatu model analisis yang dilakukan apabila ini data sudah
diperoleh. Kemudian dilakukan penafsiran data dimana penulis
mengungkapkan dalam bentuk uraian-uraian dan penjelasan lainnya yang
pada akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan-kesimpulan serta saran-sara
sesuai dengan tujuan penelitian ini.
Dalam metode interaktif ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu :
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Aktivitas yang
dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data
sebagai suatu proses siklus. (HB. Sutopo, 2002:91) Pengertian dari tiga
komponen tersebut adalah :
a. Reduksi Data
Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas,
memperpendek, membuat focus, membuang hal-hal yang tidak penting,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat
dilakukan. (H.B.Sutopo, 2002 : 92).
b. Penyajian Data
Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, diskripsi
dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat
dilakukan. Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang
telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian sehingga narasi yang
tersaji merupakan diskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk
mencerikatan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. Sajian data
selain dalam bentuk narasi kalimat juga dapat meliputi berbagai jenis
matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan, dan juga table
sebagai pendukung narasinya. Semuanya itu dirancang dengan rakit
informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan dapat dimengerti dalam
bentuk yang lebih kompak. (H.B.Sutopo, 2002 : 92).
c. Penarikan Simpulan dan Verifikasinya
Simpulan perlu diverivikasi agar cukup mantap dan benar-benar
bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas
pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan
teoat, mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada
peneliti. Pada waktu menulis sajian data dengan melihat kembali sebentar
pada cacatan lapangan. Verivikasi juga dapat berupa kegiatan yang
dilakukan dengan lebih mengembangkan ketelitian, misalnya dengan cara
berdiskusi, atau memeriksa antar teman. (H.B.Sutopo, 2002 : 93).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. DISKRIPSI LOKASI
1. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo
a. Kondisi Geografis Kabupaten Sukoharjo
Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi
Jawa Tengah. Letak geografis wilayah Kabupaten Sukoharjo masing-
masing dibatasi oleh:
a. Sebelah utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar
b. Sebelah timur :Kabupaten Karanganyar
c. Sebelah selatan :Kabupaten Gunungkidul (DIY) dan Kabupaten
Wonogiri
d. Sebelah barat :Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.
Secara astronomis, Kabupaten Sukoharjo terletak antara
110057’33,70” - 110042’6,79” Bujur Timur dan 7032’17,00” -
7049’32,00”.
Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu penyangga pusat
pengembangan Surakarta dengan kondisi dan potensi wilayah yang sangat
strategis.
Secara administratif, Kabupaten Sukoharjo terbagi atas dua belas
wilayah kecamatan dan 167 desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten
Sukoharjo adalah 46.666 ha atau sekitar 1,43 persen dari seluruh luas
69
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah kecamatan yang paling luas
adalah Kecamatan Polokarto dengan luas 6.218 ha atau mencapai tiga
belas persen dari luas wilayah Kabupaten Sukoharjo. Wilayah kecamatan
yang paling sempit adalah Kecamatan Kartasura dengan luas 1.932 ha atau
mencapai empat persen dari luas wilayah Kabupaten Sukoharjo.
2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi Kabupaten Sukoharjo
1. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
Kabupaten Sukoharjo adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah
di bidang perhubungan, informatika dan komunikasi.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas
Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo
mempunyai fungsi :
1) penyusunan kebijakan teknis dan administratif di bidang perhubungan,
informatika, dan komunikasi daerah;
2) pengoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan kegiatan perhubungan,
informatika, dan komunikasi;
3) pelaksanaan pelayanan perizinan dan pemberian rekomendasi izin di
bidang perhubungan, informatika, dan komunikasi di daerah;
4) pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
5) pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
70
2. Visi dan Misi
Visi Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten
Sukoharjo adalah “Terwujudnya Sistem Transportasi, Informasi, dan
Komunikasi yang Handal di Kabupaten Sukoharjo”.
Agar visi tersebut dapat terlaksana, maka ditetapkan Misi Dinas
Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo sebagai
berikut:
1) Meningkatkan pelayanan di bidang transportasi dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat dan mendukung peningkatan pendapatan
asli daerah;
2) Pengelolaan data informasi yang akurat untuk diinformasikan kepada
masyarakat luas;
3) Menjaga keselamatan lingkungan sebagai dampak pengembangan
teknologi seluler dan tower seluler;
4) Menciptakan masyarakat Sukoharjo berbasis informasi yang
berkualitas.
3. Tujuan dan Sasaran
1) Tujuan
Tujuan yeng hendak dicapai Dinas Perhubungan, Informatika dan
Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan
misinya antara lain:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
71
a. Meningkatkan pelayanan transportasi jalan dan sarana kendaraan lalu
lintas;
b. Meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat;
c. Meningkatkan regulasi pengembangan teknologi seluler;
d. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap teknologi informasi.
2) Sasaran
Dalam mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas lebih lanjut
dikembangkan sasaran pembangunan, antara lain:
a. Meningkatnya pusat pelayanan transportasi;
b. Meningkatnya pusat pelayanan informasi;
c. Teraturnya pemanfaatan teknologi seluler;
d. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat
4. Sumber Daya Manusia
Aparat Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
Kabupaten Sukoharjo terdiri dari:
1) Berdasarkan status
Berdasarkan status kepegawaian jumlah pegawai di Dinas
Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo adalah
sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
72
Tabel IV.1 Jumlah Pegawai di Dishubinfokom Kab. Sukoharjo Tahun 2010
Berdasarkan Status
No. Status Jumlah
Pegawai
1. Pegawai Negeri Sipil 104
2. Tenaga Pengabdian 26
Jumlah 130
Sumber : Dishubinfokom Kab. Sukoharjo Th.2010
2) Berdasarkan Struktur
Berdasarkan struktur organisasi, pegawai di Dinas Perhubungan,
Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dari tabel
berikut :
Tabel IV. 2 Jumlah Pegawai Dishubinfokom Kab. Sukoharjo Tahun 2010
Berdasarkan Struktur Organisasi No. Jabatan Jumlah
Pegawai
1. Kepala Dinas 1
2. Seketariat 15
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 8
4. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
14
5. Bidang Pengendalian Operasional 7
6. Bidang Informatika dan Komunikasi 4
7. UPTD Terminal 40
8. UPTD Perparkiran 2
9. UPTD RSPD 1
Sumber : Dishubinfokom Kab. Sukoahrjo Tahun 2010
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
73
3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Jumlah pegawai di Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi Kabupaten Sukoharjo berdasarkan tingkat pendidikan dapat
dilihat sebagai berikut :
Tabel IV. 3
Jumlah Pegawai di Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Tingkat Pendidikan Jumlah
Pegawai
1. Pasca Sarjana (S2) 9
2. Sarjana (S1) 28
3.. Sarjana Muda (DIII) 2
4. SLTA 50
5. SLTP 6
6. SD 9
Sumber : Dishubinfokom Kab. Sukoharjo Tahun 2010
5. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2008
Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural pada Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi
Kabupaten Sukoharjo, susunan organisasi Dinas Perhubungan,
Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
74
1) Sub Bagian Program;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri atas:
1) Seksi Angkutan;
2) Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban;
3) Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Kerambuan.
d. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan, terdiri atas:
1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
2) Seksi Kendaraan dan Perbengkelan;
3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Kendaraan.
e. Bidang Pengendalian Operasional, terdiri atas:
1) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan;
2) Seksi Pelayanan Keselamatan Lalu Lintas Air.
f. Bidang Informatika dan Komunikasi, terdiri atas :
1) Seksi Informasi dan Komunikasi;
2) Seksi Pengembangan Pembinaan Sarana.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Kelompok Jabatan Fungsional
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
75
a. Kepala Dinas;
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan, informatika dan
komunikasi.
b. Sekretariat;
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan
Infokom dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan
mengendalikan kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi,
umum, kepegawaian, dan keuangan.
Sekretariat terdiri dari :
1) Sub Bagian Program;
Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan
di bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi.
2) Sub Bagian Keuangan;
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan
di bidang administrasi keuangan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
76
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian
bimbingan di bidang administrasi umum, organisasi dan
tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan,
dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan
administrasi kepegawaian.
c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Kepala Dinas Perhubungan Infokom dalam merumuskan kebijakan,
mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang lalu
lintas dan angkutan jalan.
Bidang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan terdiri dari :
1) Seksi Angkutan;
Seksi Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala
Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan
pemberian bimbingan di bidang angkutan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
77
2) Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban;
Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Lalu lintas dan
Angkutan Jalan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan
di bidang bimbingan keselamatan dan ketertiban.
3) Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Kerambuan.
Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Kerambuan dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Lalu lintas dan
Angkutan Jalan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan
di bidang manajemen lalu lintas dan kerambuan.
d. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Kepala Dinas Perhubungan Infokom dalam merumuskan
kebijakan, mengoordinasikan, membinaan dan mengendalikan kegiatan di
bidang teknik sarana dan prasarana transportasi jalan.
Bidang Teknis Sarana dan Prasarana Angutan Jalan terdiri dari :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
78
1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana
Transportasi Jalan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan
di bidang pengujian kendaraan bermotor.
2) Seksi Kendaraan dan Perbengkelan;
Seksi Kendaraan dan Perbengkelan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana
Transportasi Jalan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan
di bidang kendaraan dan perbengkelan.
3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Kendaraan.
Seksi Teknik Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana
Transportasi Jalan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan
di bidang teknik sarana dan prasarana.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
79
e. Bidang Pengendalian Operasional
Bidang Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
Kepala Dinas Perhubungan Infokom dalam merumuskan kebijakan,
mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang
pengendalian operasional.
Bidang Pengendalian Operasional teridri dari :
1) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan;
Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian
Operasional dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan
di bidang pengendalian operasional lalu lintas jalan.
2) Seksi Pelayanan Keselamatan Lalu Lintas Air.
Seksi Pelayanan Keselamatan Lalu Lintas Air dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengendalian
Operasional dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan
di bidang pelayanan keselamatan lalu lintas air.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
80
f. Bidang Informatika dan Komunikasi :
Bidang Informatika dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pok
Kepala Dinas Perhubungan Infokom dalam merumuskan kebijakan,
mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang
Informatika dan Komunikasi.
Bidang Informatika dan Komunikasi terdiri dari :
1) Seksi Informasi dan Komunikasi;
Seksi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Kepala Bidang Informatika dan Komunikasi dalam
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,
pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pos dan
komunikasi.
2) Seksi Pengembangan Pembinaan Sarana.
Seksi Pengembangan, Pembinaan Sarana dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Kepala Bidang Informatika dan Komunikasi
dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
81
GAMBAR IV.1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA
SUB. BAGIAN. PROGRAM
SUB.BAG. UMUM DAN KEPEG
SEKSI BIMBINGAN KESELAMATAN DAN KETERTIBAN
SEKSI ANGKUTAN
BIDANG TEKNIS SARANA DAN PRASARANA
TRANSPORTASI JALAN
BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
SEKRETARIAT
BIDANG PENGENDALIAN
DAN OPERASIONAL
SUB. BAGIAN KEUANGAN
SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS DAN KERAMBUAN
SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL LALU LINTAS JALAN
SEKSI PELAYANAN KESELAMAT-AN LALU LINTAS AIR
UPTD
SEKSI KENDARAAN DAN PERLENGKAPAN
SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
SEKSI TEKNIK SARANA DAN PRASARANA KENDARAAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Sumber : Dishubinfokom Kab Sukoharjo Tahun 2010
BIDANG INFORMATIKA
DAN KOMUNIKASI
SEKSI
PENGEM-BANGAN, PEMBINAAN SARANA
SEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
82
B. PEMBAHASAN
Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo. Retribusi ini
mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyumbang PAD
Kabupaten Sukoharjo. Pengelolaan retribusi pengujian kendaraan
bermotor ini menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, Informatika,
dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo, sehingga perlu dilakukan
pengukuran kinerja terhadap Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian
kendaraan bermotor.
Pengukuran kinerja mempunyai peran yang penting dalam
pengembangan kapasitas organisasi, mengukur tingkat keberhasilan
program, dan penentuan strategi selanjutnya dalam melaksanakan tugas
dan fungsi organisasi atau instansi. Selain itu tanpa adanya pengukuran
kinerja, maka tidak akan diketahui mana yang harus dihargai serta
dipertahankan dan mana yang harus diperbaiki oleh organisasi atau
instansi tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan
antara indikator yang dapat berbentuk rencana, sasaran, standar tertentu,
ataupun harapan dengan realisasi yang sudah dilakukan oleh instansi
tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat dilihat berapa besarnya gap yang
terjadi.
Dalam bab ini akan disajikan mengenai hasil penelitian dan
pembahasan dalam hal penelitian tentang kinerja Dinas Perhubungan,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
83
Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan
retribusi pengujian kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksudkan
kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten
Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor
adalah kemampuan Dinas Perhubungan, Informaika, dan Komunikasi
Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan serangkaian kegiatan menguji dan
atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka
pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan, dan kemampuan dalam
menghadapi berbagai masalah yang berhubungan dengan pengujian
kendaraan bermotor dalam jangka waktu tertentu terutama dalam hal
pengelolaan retribusi dari pengujian kendaraan bermotor tersebut.
Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi Kabupaten Sukoharjo difokuskan pada indikator tangible,
responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Selain itu juga akan
dijelaskan mengenai faktor yang menjadi pendukung dan penghambat
dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Dengan
mengetahui kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi
Kabupaten Sukoharjo diharapkan akan dapat digunakan sebagai acuan
bagi pelaksanaan maupun peningkatan kinerja Dinas Perhubungan,
Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo selanjutnya serta
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pemilik
kendaraan bermotor yang akan melakukan pengujian.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
84
1. Indikator Tangible
Tangible dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengukur apakah
kinerja suatu organisasi itu baik atau buruk. Dalam hal ini, tangible dapat
dilihat dari wujud fisik dari Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi Kabupaten Sukoharjo. Wujud fisik ini berupa keadaan lokasi
pengujian kendaraan bermotor, kelengkapan alat uji, inventaris kantor, dan
sebagainya. Apabila keadaan lokasi pengujian baik, peralatan uji lengkap,
dan inventaris kantor memadahi maka dari segi tangible kinerja Dinas
Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo sudah
bisa dikatakan baik.
Dalam pengujian kendaraan bermotor tangible ini sangat penting
karena proses pengujian kendaraan bermotor tidak pernah terlepas dari
sarana dan prasarana, hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Kasijo
selaku staff di bagian sarana dan prasarana Seksi Pengujian Kendaraan
Bermotor sebagai berikut :
“…tentu saja peralatan sangat penting karena tanpa peralatan kendaraan yang datang tidak bisa diuji. Alat-alat yang digunakan juga tidak sembarangan karena menggunakan alat mekanik yang berat. Oleh karena itu kami dari bagian sarana dan prasarana semaksimal mungkin harus mengontrol peralatan yang ada karena kurang satu alat pun proses pengujian bisa tertunda…” (wawancara tanggal 11 Oktober 2010)
Dari pernyataan Bapak Kasijo selaku staff di bagian sarana dan
prasarana Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor bisa diketahui bahwa
kelengkapan peralatan uji sangat penting dalam proses pengujian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
85
kendaraan bermotor, apabila saat pengujian ada peralatan yang kurang
maka bisa menghambat proses pengujian. Hal ini dikarenakan saat
pengujian semua bagian kendaraan diujikan dengan menggunakan
peralatan uji yang berbeda, sehingga apabila ada satu alat yang kurang
maka ada bagian dari kendaraan yang tidak bisa diujikan. Oleh karena itu
peralatan uji yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengujian kendaraan bermotor
harus lengkap.
Menurut Bapak Boediono selaku pegawai fungsional di Seksi
Pengujian Kendaraan Bermotor peralatan yang ada sudah lengkap, yaitu
sebagai berikut :
“…alat-alat mekanik disini sudah lengkap mbak, sudah sesuai dengan ketentuan dirjen. Jadi tidak perlu khawatir pengujian terhambat karena kekurangan alat. Setiap alat juga sudah dipegang sama pegawai kami yang sudah ahli..” (wawancara tanggal 11 Oktober 2010).
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Yanto pemilik mobil
barang yang saat itu mengujikan kendaraannya sebagai berikut :
“…sepertinya peralatan yang digunakan untuk menguji sudah lengkap kok mbak soalnya selama saya mengujikan mobil saya disini tidak pernah menghadapi kendala yang berhubungan dengan kekurangan alat. Tapi kalo menurut saya perlu sekali dilakukan penambahan peralatan, jadi tiap alat itu jangan cuma satu biar alur pengujian itu juga ga cuma satu. Kalo kaya gini kan sering antri mbak, apalagi harus nunggu mobilnya banyak dulu...” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
86
Sesuai pendapat dari Bapak Boediono pegawai di Seksi Pengujian
Kendaraan Bermotor dan Bapak Yanto pemilik kendaraan mejelaskan
bahwa peralatan yang dimiliki untuk pengujian kendaraan bermotor sudah
lengkap sesuai dengan yang ditetapkan oleh dirjen namun perlu dilakukan
penambahan peralatan supaya alur pengujian tidak hanya satu alur. Berikut
adalah daftar peralatan yang dimiliki oleh seksi pengujian kendaraan
bermotor Dinas Perhubungan, Infomatika, dan Komunikasi Kabupaten
Sukoharjo :
Tabel : IV.4 Daftar Inventaris Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2010
No Nama Alat Fungsi Jumlah 1. Smoke Meter +
COHI Untuk mengukur asap 1
2. Heat Light Tester Untuk mengukur kekuatan lampu
1
3. Wheel Suspention Tester
Untuk menguji suspense/terot, bolljom, dll.
1
4. Sider Slide Tester Untuk mengukur sikap roda depan
1
5. AXLE Load Meter Untuk menimbang berat kendaraan
1
6. Brike Tester + Bogie Lorer
Untuk mengukur daya pengeraman
1
7. Spido Meter Untuk mengukur kecepatan roda
1
8. Sound Level Tester Untuk mengukur kekuatan klakson
1
9. Generator + Kompresor
Untuk daya listrik dan pengisian angin.
1
10. Komputer Untuk mengolah data 2 11. Printer Untuk mencetak data 1 12. Kipas angin Menyejukkan ruangan 2 13. Meja kerja Tempat kerja 8 14. Almari Menyimpan berkas 5 15. Kursi tunggu
pengunjung Tempat tunggu pengunjung 2
Sumber : Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
87
Dari table di atas mengenai peralatan uji dapat diketahui bahwa
setiap peralatan uji mempunyai fungsi masing-masing sehingga dalam
pengujian semua peralatan ini harus ada karena apabila kurang satu alat
saja bisa menghambat pengujian dalam menentukan apakah kendaraan
bermotor tersebut laik jalan atau tidak.
Dilihat dari segi kelengkapan, ketersediaan peralatan uji sudah
dinilai baik, namun dalam hal perawatan hal ini masih sangat kurang.
Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Boediono pegawai fungsional di
Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai berikut :
“…menurut saya penyediaan alat disini sudah lengkap tapi yang menjadi masalah itu perawatannya masih sangat kurang, misalnya alat-alat mekanik yang habis dpake langsung disimpan kemudian besoknya dipake lagi. Padahal alat-alatnya sudah tua jadi seharusnya perawatan itu sangat penting…” (wawancara tanggal 11 Oktober 2010).
Sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Boediono
bahwa kelengkapan penyediaan alat uji tidak ada masalah namun dalam
hal perawatan masih sangat kurang maka seharusnya pegawai perlu
melakukan perawatan yang lebih baik lagi terhadap peralatan uji. Hal ini
dikarenakan keberadaan alat uji sangat penting dalam proses pengujian
karena tanpa alat uji kendaraan tidak bisa diuji. Apabila tanpa perawatan,
alat uji mengalami kerusakan atau berkurangnya fungsi suatu alat dalam
pengujian hal ini akan berpengaruh pada tingkat keakuratan dalam laik
atau tidaknya kendaraan yang diuji.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
88
Selain dilihat dari kelengkapan alat uji, tangible juga dilihat dari
lokasi pengujian. Lokasi pengujian menurut Bapak Herry Febrianto
Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dijelaskan sebagai berikut :
“…lokasi pengujian sangat strategis, mudah dijangkau oleh semua orang karena letaknya di pusat Kota Sukoharjo tepatnya sebelah utara terminal bus Sukoharjo jadi tidak ada kesulitan dalam mencari lokasi pengujian bagi masyarakat yang baru pertama kali mengujikan kendaraannya. ” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010).
Bapak Herry juga menambahkan :
“…kalau ada yang males mengujikan kendaraannya karena alasan lokasi pengujian jauh dari tempat tinggal itu sepertinya tergantung dari niat masing-masing orang, menurut saya semua tempat di Kabupaten Sukoharjo itu jaraknya tidak terlalu jauh karena paling jauh dari lokasi pengujian itu seperti kecamatan Weru, Kartosuro, dan Pulokarto dan saya kira lokasi-lokasi itu masih sangat mudah dijangkau dari lokasi pengujian yang bertempat di tengah-tengah Sukoharjo paling 30-40 menit juga sampai…” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010)
Dari pendapat Bapak Herry di atas dijelaskan bahwa lokasi
pengujian sudah bagus karena tempatnya sangat strategis, mudah
dijangkau semua orang, dan berada di tengah-tengah Kabupaten
Sukoharjo. Hal senada juga diungkapakan oleh Bapak Tarjo sopir bus mini
P.O Setyo Rini yang berdomisili di Pulokarto :
“…saya ndak merasa kesulitan mbak kalau mau KIR, ya walaupun jarak dari rumah ke lokasi KIR sekitar 30 menitan tapi itu ndak masalah buat saya soalnya keselamatan itu lebih penting, nanti kalau saya ndak melakukan KIR terus ada rem blong saya ndak tau terus nabrak ya nanti saya sendiri yang repot kalau ada korban …” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
89
Sedangkan dalam penyedediaan fasilitas diluar peralatan uji dinilai
masih sangat minim. Dari table tersebut menunjukkan bahwa inventaris
penunjang pengujian kendaraan bermotor sangat minim. ini diperkuat
dengan pendapat dari Bapak Herry Febrianto Kasi Pengujian Kendaraan
Bermotor sebagai berikut:
“…inventaris disini memang terbatas sekali mbak. Hanya ada 2 kipas angin padahal ya mbak tau sendiri kan gimana panasnya tempat ini kalau dah siang. Sedangkan computer juga hanya ada 2, tapi untungnya dengan computer yang terbatas ini tidak menghambat kerja kami…” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010)
Bapak Boediono pegawai fungsional di Seksi Pengujian Kendaraan
Bermotor juga mempunyai pendapat kalau inventaris sangat minim, yaitu
sebagai berikut :
“…menurut saya yang paling memprihatinkan itu masalah ruang kerja yang sempit dan ruang tunggu mbak. Ruang kerja untuk pegawai dan kepala seksi aja jadi satu dan itu kodisinya juga panas banget karena selain terbatasnya kipas angin tempat buat pengujian kendaraan itu kan kena polusi dari asap kendaraan. Sedangkan dalam hal kondisi ruang tunggu hanya ada dua buah kursi yang digunakan untuk menunggu kendaraannya yang sedang diuji. Padahal setiap hari itu ada rata-rata 30-50 orang yang datang melakukan pengujian. Ya terpaksa mbak mereka yang tidak mendapat tempat duduk di kursi harus duduk di sembarang tempat, ada yang di dalam kendaraannya atau di bawah pohon. Ada beberapa orang yang mengeluh capek dan panas saat menunggu antrian mobilnya diujikan…” (wawancara tanggal 11 Oktober 2010).
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Susilo pemilik mobil pick
up yang waktu itu sedang mengujikan kendaraannya, yaitu sebagai
berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
90
“…ya seperti yang mbak lihat sekarang ini saya harus klesotan neduh di bawah pohon menunggu mobil diuji mbak soalnya tidak disediakan ruang tunggu yang memadahi jadi ya kurang nyaman gini. Padahal kan nunggu proses pengujian itu bukan waktu yang bentar, sebenarnya proses pengujiannya bentar yang lama itu yang antri nunggu mobilnya ngumpul banyak dulu. Kalau saya bisa menyarankan sih harusnya dibangun tempat ruang tunggu yang nyaman toh lahan disini juga cukup luas bahkan kalau perlu dilengkapi fasilitas tv jadi biar gga bosen. Kalau tempatnya nyaman kan orang-orang jadi gga males kalau mau mengujikan kendaraannya …” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010)
Bapak Tarjo sopir bus Setyo Rini juga memberikan pendapat
tentang keadaan tempat ruang tunggu sebagai berikut :
“…memang kursi buat duduk cuma dikit mbak itu aja hanya ada di depan ruang pendaftaran dan ndak cukup kalo semua yang datang duduk makanya saya milih berdiri di dekat bus saja sambil mengamati mobil saya diuji biar tau juga apa saja kerusakan di bus saya…” (wawancara 13 Oktober 2010)
Sesuai pernyataan di atas jelas bahwa inventaris diluar alat uji
seperti, kipas angin, komputer, ruang kerja, dan ruang tunggu yang
dimiliki bagian pengujian kendaraan bermotor masih sangat minim.
Komputer hanya berjumlah dua buah, ruang kerja pegawai sangat sempit,
ruang tunggu kurang memadahi dan kurang nyaman, dan lain-lain.
Tidak maksimalnya pengelolaan sarana dan prasarana juga
ditunjukkan dengan laporan pengukuran kinerja kegiatan di Dinas
Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo di
tahun 2008 dan 2009 apabila dibandingkan dengan tahun 2007 terkait
pemeliharaan sarana dan prasarana penngujian kendaraan bermotor, yaitu
seperti pada tabel berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
91
Tabel IV. 5 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUNAN (TAHUN 2007)
Program Indicator kinerja
Rencana tingkat capaian
realisasi Prosentase Pencapaian Rencana Capaian (Target)
Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas (pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor).
- Input Dana
- Output Terpeliharanya sarana lalu lintas berupa alat pengujian kendaraan bermotor
- Outcome Kelancaran proses pelayanan pengujian kendaraan bermotor
Rp 53,771,200 1 tahun 100%
Rp 56.341,100 1 tahun 95%
104,7%% 100% 95%
Peningkatan kelaiakan pengoperasian kendaraan bermotor
- Input Dana
- Output Tersedianya alat smokemoker portable
- Outcome Mengurangi polui udara
Rp 149743900 100% 100%
Rp 145602000 100% 97%
97,2% 100% 97%
Sumber : Dishubinfokom thaun 2007
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
92
Tabel IV. 6 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUNAN (TAHUN 2008)
Program Indicator kinerja
Rencana tingkat capaian
realisasi Prosentase Pencapaian Rencana Capaian (Target)
Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas (pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor).
- Input Dana
- Output Terpeliharanya sarana lalu lintas berupa alat pengujian kendaraan bermotor
- Outcome Kelancaran proses pelayanan pengujian kendaraan bermotor
Rp 57,527,200 1 tahun 80%
Rp 8,440,100 1 tahun 67%
14,67% 100% 83,75%
Peningkatan kelaiakan pengoperasian kendaraan bermotor
- Input Dana
- Output Tersedianya alat smokemoker portable
- Outcome Mengurangi polui udara
Rp 158336000 100% 100%
Rp 149386000 95% 90%
94,35% 95% 90%
Sumber : Dishubinfokom thaun 2008
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
93
Tabel IV. 7 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUNAN (TAHUN 2009)
Program Indicator kinerja
Rencana tingkat capaian
realisasi Prosentase Pencapaian Rencana Capaian (Target)
Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas (pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor).
- Input Dana
- Output Terpeliharanya sarana lalu lintas berupa alat pengujian kendaraan bermotor
- Outcome Kelancaran proses pelayanan pengujian kendaraan bermotor
Rp 48.000.000 1 tahun 90%
Rp 47.019.000 1 tahun 80%
97,06% 100% 90%
Peningkatan kelaiakan pengoperasian kendaraan bermotor
- Input Dana
- Output Tersedianya alat smokemoker portable
- Outcome Mengurangi polui udara
Rp 174330000 100% 100%
Rp 156376000 100% 90%
89,7% 100% 90%
Sumber : Dishubinfokom thaun 2009
Berdasaarkan tabel pengukuran kinerja tahunan di atas, pengukuran
kinerja di Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten
Sukoharjo terkait pengelolaan sarana dan prasarana di tahun 2008 dan
2009 belum bisa dilakukan secara maksimal apabila dibandingkan dengan
realisasi di tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja di
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
94
tahun 2008 dan 2009 mengalami penurunan, oleh karena itu menjadi
penyebab tidak tercapainya target.
Secara umum wujud fisik (tangible) yang ada di Dinas
Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo bagian
pengujian kendaraan bermotor masih kurang maksimal. Walaupun dari
segi kelengkapan alat uji sudah dinilai bagus dan lokasi pengujian yang
luas serta mudah dijangkau, namun dari segi kelengkapan sarana dan
prasarana penunjang lainnya masih sangat kurang. Hal ini bisa terlihat
terbatasnya penyediaan komputer, kipas angin yang hanya 2 buah, ruang
kerja pegawai yang sangat sempit, dan ruang tunggu yang kurang
memadahi serta kurang nyaman. Terbatasnya komputer bisa menghambat
kinerja pegawai dalam pengelolaan data, sedangkan kipas angin yang
hanya berjumlah 2 buah masih membuat ruangan kerja panas sehingga
para pegawai kurang nyaman dalam bekerja. Selain itu keadaan ruang
tunggu yang tidak nyaman membuat pelanggan banyak yang mengeluh
dan kemungkinan hal ini menjadi salah satu faktor penyebab mengapa ada
beberapa orang yang tidak mengujikan kendaraannya dan kemudian
berdampak pada pencapaian retribusi dari pengujian kendaraan bermotor
yang menurun.
Untuk itu agar tercipta kualitas pelayanan yang baik bagi pemilik
kendaraan bermotor dan untuk meningkatkan kinerja pegawai maka perlu
dilakukan perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang proses
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
95
pengujian kendaraan bermotor karena hal ini berdampak pada pencapaian
retribusi pengujian kendaraan bermotor.
2. Indikator Responsivitas
Dalam penelitian ini responsivitas atau daya tanggap berarti
kemampuan dari Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi
Kabupaten Sukoharjo dalam merespon dan menanggapi apa yang menjadi
permasalahan dan keinginan dari masyarakat pemilik kendaraan, dalam hal
ini responsivitas ditunjukkan dengan seberapa besar daya tanggap pegawai
di seksi pengujian kendaraan bermotor dalam menyikapi keluhan dari
masyarakat yang mengalami kesulitan atau kendala dalam melakukan
proses pengujian.
Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten
Sukoharjo sebagai instansi pemerintahan dalam memberikan pelayanan
tidak luput dari komplain/keluhan pemilik kendaraan bermotor yang
mengujikan kendaraannya. Hal ini terjadi karena karakteristik dan
keinginan dari masyarakat yang berbeda-beda. Masyarakat sebagai
pelanggan akan merasa senang terhadap sikap petugas atau pegawai di
Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo
yang serius menangani setiap keluhan yang disampaikan serta bersama-
sama mencari jalan keluar. Pegawai dalam situasi seperti ini harus
mempunyai kemauan untuk memecahkan masalah dan kendala secara
cermat, tepat, dan bijaksana.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
96
Keluhan oleh pelanggan atau dari masyarakat pemilik kendaraan
bermotor adalah salah satu ungkapan penilaian akan kualitas yang
didapatkannya. Keluhan timbul karena rasa ketidakpuasan pihak
pelanggan. Bagaimanapun keluhan itu datang dan tujuannya tiap pegawai
harus mempersiapkan mental dalam menghadapi keluhan. Berikut kutipan
pernyataan Bapak Boediono selaku pegawai fungsional di Seksi Pengujian
Kendaraan Bermotor dalam menanggapi keluhan pelanggan :
“...selama ini belum pernah ada pelanggan yang mengeluh secara langsung terhadap pelayanan yang kami berikan. Pihak kami sudah menyediakan kotak surat untuk keluhan tapi sampai sekarang belum pernah ada komplain atau keluhan yang masuk. Ya selama tidak ada yang mengeluh kami merasa mereka puas dengan pelayanan yang kami berikan. Paling kadang-kadang ada beberapa yang marah-marah saat kendaraannya tidak diluluskan...” (wawancara tanggal 11 Oktober 2010)
Sedangkan tanggapan dari Bapak Herry selaku Kepala Seksi
Pengujian kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :
“...Selama ini terkait pengujian kendaraan bermotor jarang sekali ada komplain dari masyarakat, tetapi bila ada masyarakat yang ingin mengajukan komplain mereka bisa langsung mengatakan keluhannya pada saya atau salah satu pegawai disini atau kalau mereka merasa sungkan atau takut mereka bisa memasukkan komplain ke kotak saran yang telah disediakan. Kemudian langkah kami apabila ada komplain ya kami berusaha sesegera mungkin untuk mengatasinya, kadang kami juga mengadakan brifing untuk membahas permasalahan dalam memberikan pelayanan saat melakukan pengujian kendaraan...” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010).
Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa untuk
mengajukan komplain/keluhan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
97
pegawai di Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo dalam pengujian
kendaraan bermotor, masyarakat dapat menyampaikan langsung kepada
pegawai di seksi pengujian kendaraan bermotor yang bersangkutan atau
melalui kotak saran yang telah disediakan. Langkah yang dilakukan oleh
pegawai di seksi pengujian kendaraan bermotor untuk menghadapi
komplain yang ada yaitu segera mengatasi permasalahan yang ada jika
dinilai urgent dengan mengadakan rapat membahas permasalahan-
permasalahan yang ada dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
pemilik kendaraan dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor.
Sedangkan pendapat dari masyarakat pemilik kendaraan bermotor
tentang daya tanggap pegawai dalam menghadapi keinginan masyarakat
juga berbeda-beda. Berikut adalah kutipan wawancara dari beberapa
pemilik kendaraan bermotor terkait proses pengujian kendaraan bermotor,
salah satunya adalah pendapat Bapak Fajar dari kru bus mini PO.Wahyu
Putro mengenai ketanggapan pegawai seksi pengujian kendaraan bermotor
dalam menghadapi komplain:
“...saya belum pernah komplain ke pegawai sini Mbak, soalnya sejauh ini saya sudah cukup puas dengan kerja pegawai sini. Saya rasa mereka cukup tanggap juga, ngerjain tugasnya dengan terampil dan cekatan juga, selain itu mereka ramah-ramah dan kalo ada kerusakan pada sparepart di bus dijelaskan dengan jelas dan sabar, kalo saya bertanya juga ditanggapi dengan baik...” (wawancara tanggal 15 Oktober 2010)
Pendapat senada juga disampaikan oleh Bapak Lardi pemilik mobil
angkutan dari Kecamatan Weru :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
98
“... saya ndak pernah protes, soalnya dari awal petugas sudah menjelaskan syarat dan bagaimana prosedurnya, saya datang langsung ada yang membimbing saya untuk melengkapi syarat dan administrasi, kemudian tinggal menunggu antrian mobil saya sudah di uji, kalo layak ya diluluskan tapi kalo tidak ya saya diberi penjelasan tentang kerusakan yang ada di mobil saya jadi ya baik-baik saja menurut saya Mbak di sini...” (wawancara, 15 oktober 2010)
Selain dua pendapat di atas, hal yang sama juga diungkapkan oleh
Bapak Yanto pemilik mobil barang, yaitu sebagai berikut :
“...Bapak petugasnya baik-baik dan ramah. Kadang masyarakat malah yang sering marah-marah sama mereka, misalnya kalo ada kendaraan yang dinyatakan tidak layak uji, selain itu kalau pas ada kesalahan atau yang tidak sesuai dengan yang dirasakan. Semoga saja mereka cukup sabar, namanya saja orang banyak kan sifatnya lain- lain jadi saya itu mau protes juga ndak tega mbak sama-sama manusia kan juga punya salah...” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010)
Dari apa yang dikemukakan oleh beberapa pemilik kendaraan di
atas bisa dilihat bahwa jarang sekali ada masyarakat yang komplain
dengan pelayanan yang diberikan saat pengujian kendaraan bermotor,
pegawai sudah berusaha untuk membangun komunikasi yang baik dengan
para pemilik kendaraan. Hubungan antara pegawai yang ada dengan
masyarakat umumnya terjalin dengan baik, mereka melayani pemilik
kendaraan dengan ramah dan sabar, apabila ada bagian dari kendaraan
mengalami kerusakan mereka menjelaskan kerusakan itu dengan sabar
kepada pemilik kendaraan.
Namun dilihat dari segi sarana dan prasarana atau wujud fisik masih
ada beberapa keluhan dari masyarakat, pendapat ini seperti yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
99
diungkapkan oleh Bapak Susilo pemilik mobil pick up yang waktu itu
sedang mengujikan kendaraannya, yaitu sebagai berikut :
“...kalau sekedar komplain saya sering mbak soalnya saya sebagai masyarakat punya hak menuntut pelayanan yang bagus. Kadang saya sering jengkel kalo antri nunggu giliran mobil saya diuji, gimana tidak satu hari yang datang hampir 40an kendaraan tapi alat dan petugasnya sangat terbatas. Disana hanya ada satu alur pengujian jadi nunggunya lama. Seharusnya itu setelah selese ngurus administrasi langsung diuji mbak, tapi ini harus nunggu mobilnya banyak dulu. Selain itu mbak tau sendiri kan kalo ruang tunggu yang ada seperti ini jadi saya harus duduk di sembarang tempat saat menunggu kendaraan diuji. Dulu pernah saya ngeluh ke salah satu pegawai disini biar disediakan tempat tunggu yang lebih layak tai sampai sekarang juga belum ada tindakan perbaikan...” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010).
Hal senada juga ditambahkan oleh Bapak Tarjo sopir bus mini
Setyo Rini, yaitu sebagai berikut :’
“...kurang tanggap mbak, kalo tanggap ndak mungkin mereka hanya diam saja melihat pelanggan tidak disediakan tempat duduk seperti ini...” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010)
Melihat kedua pernyataan dari pemilik kendaraan di atas dapat
disimpulkan bahwa dalam hal menanggapi keluhan tentang ketersediaan
sarana dan prasarana utamanya ruang tunggu daya tanggap atau
responsivitas yang dimiliki pegawai di Seksi Pengujian Kendaraan
Bermotor masih sangat rendah, hal ini lebih diperkuat lagi dengan
pendapat dari Bapak Ngateman sebagai salah satu pegawai fungsional di
Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor yang memaparkan bahwa pernah
ada keluhan dari masyarakat terkait sarana dan prasarana dalam pengujian
kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
100
“...dulu pernah mbak ada orang yang mengadu sama saya tentang keadaan ruang tunggu disini, mereka menyarankan gimana kalo fasilitasnya diperbaiki seperti penambahan tempat ruang tunggu, dilengkapi dengan kipas angin dan tv. Sebenarnya kami juga ingin memenuhi apa yang menjadi keinginan masyarakat tapi kami disini hanya dari pegawai tidak bisa berbuat apa-apa soalnya perbaikan fasilitas itu membutuhkan biaya yang sangat banyak dan dari Pemda belum ada anggaran khusus untuk perbaikan sarana dan prasarana. Sedangkan apabila kita menggunakan uang dari hasil pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor untuk saat ini sepertinya tidak memungkinkan karena untuk menutup target saja masih sangat kesulitan di tahun-tahun ini...” (wawancara tanggal 15 Oktober 2010)
Sesuai pendapat dari Bapak Ngateman tersebut dapat diketahui
alasan kenapa pegawai kurang responsif terhadap keluhan masyarakat
pemilik kendaraan bermotor akan fasilitas ruang tunggu yang kurang
memadahi, hal ini dikarenakan dalam perbaikan fasilitas membutuhkan
biaya yang tidak sedikit dan untuk saat ini belum ada anggaran khusus
yang digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana.
Selain dilihat dari kemampuan pegawai dalam mengetahui
keinginan dan keluhan masyarakat, responsivitas disini juga ditekankan
pada seberapa besar daya tanggap pegawai di seksi pengujian kendaraan
bermotor dalam mengetahui berapa jumlah kendaraan yang wajib
melakukan pengujian karena setiap tahun jumlah kendaraan wajib uji
jumlahnya selalu berubah-ubah. Terkait dengan hal tersebut, Bapak
Budiono selaku pegawai fungsional di seksi pengujian kendaraan bermotor
memberikan pedapat sebagai berikut :
“... memang setiap tahun jumlahnya berubah-ubah karena kan ada beberapa kendaraan baru atau kendaraan yang sudah di
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
101
nonaktifkan sebagai wajib uji karena terlalu lama tidak mengujikan kendaraannya. Misalnya 2X tidak datang dinyatakan non aktif dan 3X tidak datang dihapus dari wajib uji. Kami mengetahuinya melalui pendataan lewat komputerisasi Mbak. Jadi semua data tentang jumlah kendaraan yang wajib uji baik yang masih aktif atau yang sudah tidak aktif disimpan di data komputer semua...” (wawancara tanggal 11 Oktober 2010).
Masih dengan hal yang sama, Bapak Herry Febrianto selaku Kepala
Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor menambahkan :
“...Kalo ada mobil baru yang wajib diujikan kita taunya kalo mereka datang sendiri untuk mengujikan kendaraannya ke sini, kalo tidak ya kita tidak tau. Soalnya kalo mau kerja sama dengan Samsat dengan sistem jemput bola seperti yang mbak maksud kita tidak punya kapasitas seperti itu mbak karena sesuai peraturan tidak ada petunjuk yang menyebutkan pendataan jumlah kendaraan dengan terjun langsung atau kerja sama dengan Samsat. Kita itu kan pegawai negeri mbak jadi ya kita tidak berani mengambil tindakan yang keluar dari peraturan yang telah ditetapkan. Jadi ya kita mengembalikan semua ini ke kesadaran masyarakat sendiri, kalau mereka mengutamakan keselamatan tentunya mereka akan datang ke sini dan mengujikan kendaraannya...” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010)
Bapak Herry Febrianto juga menambahkan bahwa dalam menyikapi
masyarakat yang terlambat mengujikan kendaraannya atau bahkan tidak
mengujikan kendaraannya utamanya bagi mereka yang mempunyai tempat
tinggal jauh dari lokasi pengujian daya tanggap yang dilakukan pegawai di
seksi pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :
“...dulu pernah Mbak kita mencoba mengirim surat panggilan kepada pemilik kendaraan yang terlambat atau bahkan tidak mengujikan kendaraannya dalam waktu yang lama. Tapi itu tidak bertahan lama karena untuk mengirim surat panggilan juga membutuhkan biaya yang besar dan tidak ada dana untuk itu, bayangkan saja seandainya satu orang dengan biaya Rp
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
102
1000,00 dan bagaimana kalau yang tidak mengujikan itu 200 orang berarti kami juga harus mengeluarkan biaya untuk surat panggilan sebesar Rp200.000,00 padahal belum tentu pengiriman surat panggilan itu efektif untuk membuat mereka sadar akan pengujian. Jadi hal ini hanya akan menambah pengeluaran bagi pihak kami...” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010)
Melihat pernyataan di atas daya tanggap pegawai di seksi pengujian
kendaaan bermotor dalam mengetahui seberapa banyak jumlah kendaraan
bermotor yang wajib uji masih sangat rendah, pegawai hanya melakukan
pendataan melalui jumlah kendaraan yang datang dan apabila ada
kendaraan yang seharusnya wajib uji namun tidak diujikan pegawai
bersikap apatis dan beranggapan bahwa keselamatan adalah kebutuhan
mereka.
Secara umum dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan
bahwa daya tanggap atau responsiivitas pegawai di Dishubinfokom
Kabupaten Sukoharjo Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor masih rendah.
Walaupun hanya sedikit ditemukan keluhan dari para pemilik kendaraan
bermotor dan pegawai sudah berupaya untuk memenuhi keluhan
masyarakat serta bersikap ramah saat melakukan pengujian, namun belum
semua aspirasi atau keinginan dari masyarakat bisa terpenuhi. Beberapa
pemilik kendaraan merasa keluhan yang mereka sampaikan belum
ditanggapi semua, terutama masalah kondisi ruang tunggu yang kurang
nyaman. Selain itu pegawai kurang responsive berkaitan dengan pendataan
jumlah kendaraan wajib uji yang selalu berubah-ubah. Sedangkan dalam
menanggapi adanya kendaraan wajib uji yang tidak melakukan pengujian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
103
pegawai bersikap apatis. Seharusnya jumlah kendaraan yang wajib uji
perlu mendapat perhatian khusus karena jumlah kendaraan wajib uji
berkaitan erat dengan peningkatan pendapatan retribusi pengujian
kendaraan bermotor.
Karena masih rendahnya daya tanggap atau responsivitas dalam
malakukan pengujian kendaraan bermotor, maka untuk selanjutnya pihak
Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo diharapkan harus lebih maksimal
dalam menanggapi keluhan yang datang, selain itu pihak Dishubinfokom
juga harus lebih responsive dalam melakukan pendataan terhadap
kendaraan wajib uji, sehingga apabila ditemukan ada kendaraan yang
wajib uji namun tidak melakukan pengujian maka harus dilakukan
tindakan.
3. Indikator Responsibilitas
Responsibilitas dalam penelitian mengenai kinerja Dinas
Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo
merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses
pemberian pelayanan publik yang dilakukan Dinas Perhubungan,
Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo tidak melanggar
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
Dalam penelitian mengenai kinerja Dinas Perhubungan,
Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan
retribusi pengujian kendaraan bermotor responsibilitas bisa dilihat dari
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
104
apakah pelaksanaan kegiatan pengujian kendaraan bermotor itu dilakukan
sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan
kebijakan dari Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo. Oleh sebab itu,
responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan
responsivitas. Hal ini sering dijumpai dalam proses pengujian adalah
ketika ada kendaraan yang diujikan dan secara teknis tidak memenuhi
syarat laik jalan, tetapi pemilik kendaraan ngotot minta agar dinyatakan
lulus uji. Tidak jarang petugas/penguji harus adu argumentasi dengan para
pemilik kendaraan tentang hal ini. Seperti disampaikan oleh Boediono
salah satu pegawai di seksi pengujian kendaraan bermotor yang sebagai
penguji, yaitu sebagai berikut :
”...Kami sering terpaksa harus adu argumentasi dengan pemilik kendaraan yang tidak lulus uji. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang kami lakukan adalah untuk keselamatan mereka sendiri. Kami tidak mungkin memberikan tanda pengesahan lulus uji bila memang ada bagian-bagian tertentu dari kendaraan tersebut yang secara teknis tidak laik jalan....” (wawancara tanggal 21 September 2010)
Hal senada juga diungkapakan oleh Bapak Herry Febrianto Kepala
Seksi di Pengujian Kendaraan Bernotor sebagai berikut :
”...walaupun banyak yang ngotot ingin kendaraannya diluluskan tapi penguji tetep pada prinsipnya karena tanggung jawab penguji pada keselamatan nyawa manusia. jadi kalo ada yang tidak lulus dinyatakan lulus itu sangat berbahaya. Kalo tidak layak jalan kalo bisa diperbaiki ya kita membimbing untuk diperbaiki dulu. Soalnya kalo terjadi kecelakaan tar yang disalahkan penguji….” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
105
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pegawai di Seksi
Pengujian Kendaran Bermotor hanya meluluskan kendaraan yang secara
teknis benar-benar laik jalan walaupun harus rela adu argumentasi dengan
para pemilik kendaraan. Hal seperti inilah contoh fenomena nyata dimana
responsibilitas berbenturan dengan responsivitas. Dilihat dari segi
responsibilitas pegawai di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor harus
menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip atau kebijakan yang
ada yaitu mereka hanya bisa meluluskan kendaraan yang secara teknis
memenuhi persyaratan laik jalan, namun di sisi lain jika dilihat dari segi
responsivitas pegawai harus menanggapi adanya keinginan dari
masyarakat agar kendaraan yang secara teknis tidak laik jalan agar
diluluskan. Dalam hal ini apabila pegawai menuruti apa yang menjadi
keinginan masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk memberikan
kelulusan pada kendaraan yang seharusnya tidak laik jalan, selain tidak
sesuai dengan prinsip dan kebijakan di Dishubinfokom Kabupaten
Sukoharjo juga membahayakan nyawa dan keselamatan dari pengguna
kendaraan. Oleh karena itu pegawai di Dishubinfokom Kabupaten
Sukoharjo selalu berpegang kepada prinsip dan kebijakan yang ada. Hal
ini juga diperkuat dengan pendapat dari Bapak Wakijo pemilik truk
sebagai berikut ini:
”...pegawai sini memang susah Mbak kalo suruh meluluskan kendaraan yang haruse ndak lulus, mereka konsisten banget kalo ndak lulus dieyel gimanapun juga tetep ndak berubah. Tapi itu justru bagus Mbak jadi tujuan ikut KIR itu bukan hanya sekedar formalitas agar bisa mendapatkan tanda uji
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
106
kelulusan tapi juga untuk menjaga keselamatan...” (wawancara tanggal 22 Oktober 2010)
Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Darmono pemilik truk
sebagai berikut :
”...sepertinya mereka tidak sembarangan Mbak dalam pemasangan tanda bukti lulus uji soalnya hanya yang benar-benar layak yang diluluskan. Proses pengujian juga teliti banget dari kecerahan lampu, keadaan rem, ban, dan penghapus kaca. Keselamatan merupakan yang nomer saru...” (wawancara tanggal 22 Oktober 2010).
Sesuai dengan prinsip yang ada, dalam proses pengujian kendaraan
bermotor untuk mengetahui apakah kendaraan tersebut laik uji atau tidak,
bagian-bagian kendaraan yang diperiksa dan persyaratan yang harus
dipenuhi antara lain sebagai berikut:
1. Lampu Penerangan
Lampu besar kiri kanan yang seharusnya berwarna putih yang
memenuhi syarat dan tidak menyilaukan. Lampu belakang dan lampu
rem berwarna merah, lampu nomor, lampu samping, lampu petunjuk
arah/righting kekuatan sinar maupun warnanya harus sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
2. Peralatan sempurna dan memiliki syarat antara lain:
a. Pesawat kemudi termasuk tire root, ball join/king pen, termasuk
lengan-lengan kemudi/bearing/laker harus baik; chamber, chaster
(roda), toe in maupun toe out harus sesuai dengan ketentuan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
107
b. Rem: selang-selang maupun kampas/sepatu rem tidak ada
kebocoran/keausan dan bekerja sempurna.
c. Pesawat penutup suara/knalpot yang sempurna dan mengarah ke
belakang.
d. Ban hidup yang layak pakai dan tidak aus. Ban depan tidak boleh
vulkanisiran.
e. Sepasang kaca spion yang baik.
f. Petunjuk arah (righting) sesuai dengan ketentuan.
g. Penghapus kaca/wiper berfungsi dengan baik.
h. Sistem suspensi (shock breaker), chasis dan perlengkapannya
harus sempurna.
i. Rumah-rumah kabin, load bak harus baik dan kokoh di atas chasis.
j. Emisi gas buang: asap (diesel smoke) maksimal 50%, CO
maksimal 4,5%, dan HC maksimal 1.200 ppm.
Untuk melakukan pemeriksaan terhadap bagian-bagian yang ada di
kendaraan diperlukan seorang tenaga yang mempunyai kemampuan atau
keahlian khusus yang mengetahui seluk beluk tentang pengujian. Berikut
adalah pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Budiono selaku pegawai
fungsional di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor :
“…tidak semua pegawai disini bisa menguji mbak soalnya alat yang digunakan alat mekanik dan alat berat, selain itu kan pengujian itu harus akurat layak ya diluluskan kalo ga ya ga diluluskan jadi butuh keahlian khusus. Kemampuan penguji di sini ada 4 tataran atau jenjang. Ada pemula, pelaksana, pelaksana lanjutan, dan penyelia. Yang bisa jadi penguji
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
108
adalah pegawai sini yang dapat SK pengujian. Masuk ke sini kita sekolah ke pendidikan khusus pengujian baru dapet SK penguji. Pemula mengikuti pendidikan lagi masuk pelaksana, pelaksana masuk pelaksana lanjutan, dan setelah ikut pendidikan lagi baru jadi penyelia. Jadi selalu bertahap ndak mungkin masuk langsung jadi penyelia tanpa melalui pendidikan khusus…” (wawancara tanggal 11 Oktober 2010)
Pernyataan dari Bapak Boediono di atas menunjukkan bahwa agar
pelaksanaaan kegiatan pengujian sesuai dengan yang diharapkan dan
akurat diperlukan petugas penguji atau tenaga ahli yang berpengalaman.
Namun terdapat kendala dalam ketersediaan tenaga ahli, yaitu seperti yang
ditambahkan oleh Bapak Boediono sebagai berikut :
“…biasanya dari pusat minta Dinas mengajukan berapa, kalo minta 2 ya kita mengajukan 2 jadi ya ndak mengajukan seenaknya sendiri. Pendidikan biasanya di Tegal. Kalo pendidikan dengan biaya sendiri itu mahal soalnya hanya 2 bulan tapi biayanya 10 juta. Kalo dari pusat tidak ada pelatihan gratis ya itu yang membuat kita kurang tenaga terlatih. Saat ini personil penguji 5orang dengan 5000 kendaraan, jadi personil kurang. Sehari rata-rata yang datang 40 orang dengan penguji 5 orang tapi yang 1 merangkap kepala seksi jadi ya hanya 4 orang yang jadi penguji.sebenarnya kalo jumlah personilnya bisa ditambah dan alat juga ditambah kita bisa membuka dua alur pengujian tiap harinya. Kendaraan datang pertama diperiksa pemula, dari luar masuk ke pelaksana. Pemula juga diajari jadi penyelia apabila penyelia sedang tidak ada di tempat…” (wawancara tanggal 11 Oktober 2010)
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala dalam proses
pengujian adalah kurangnya tenaga ahli karena belum adanya penambahan
tenaga yang dilatih atau belum mempunyai SK pengujian.
Sesuai dangan beberapa bendapat di atas secara umum
responsibilitas di seksi pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
109
Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dinilai sudah sangat
baik karena sudah sesuai dengan prinsip dan kebijakan yang ada, hal ini
bisa dilihat dalam pemberian tanda kelulusan uji kelayakan hanya
diberikan kepada kendaraan yang benar-benar secara teknis laik jalan,
selain itu proses pengujian juga dilakukan oleh pegawai yang mempunyai
kemampuan khusus dalam pengujian kendaraan bermotor untuk menguji
kendaraan sehingga dengan demikian kendaraan yang di uji benar-benar
bisa dijamin keakurtannya apakah lulus uji atau tidak.
4. Indikator Akuntabilitas
Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa jauh penyelenggaraan
pelayanan public dapat dipertanggungjawabkan secara langsung atau tidak
kepada public, maupun kepada pemerintah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa akuntabilitas
dalam penyelengaraan pelayanan public merupakan suatu ukuran yang
menunjukkan sebarapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan
pelayanan dengan petunjuk pelaksana yang menjadi dasar atau pedoman
penyelenggaraan pelayanan kepada pihak yang memiliki kewenangan
untuk meminta pertanggungjawaban.
Dalam penelitian tentang kinerja Dinas Perhubungan, Informatika,
dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi
pengujian kendaraan bermotor, akuntabilitas digunakan sebagai indicator
yang menunjukkan kesesuaian antara pelayanan pengujian kendaraan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
110
bermotor yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan perraturan yang ada dan
konsisten dengan kehendak masyarakat pengguna layanan yaitu
masyarakat pemilik kendaraan bermotor.
Sebagai instansi pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo, Dinas
Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo
merupakan salah satu instansi pemerintahan yang diberikan wewenang dan
tanggung jawab dalam hal pengujian kendaraan bermotor. Dengan
demikian jelas terlihat jelas bahwa Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi Kabupaten Sukoharjo merupakan sebuah instansi vertikal di
bawah Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.
Berkaitan dengan pertanggungjawaban Dinas Perhubungan,
Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat berkaitan pengujian kendaraan bermotor
maka semua pihak yang memberikan pelayanan kepada masyarakat harus
bekerja dengan penuh ketelitian, profesionalisme pegawai, dan
kedisiplinan. Selain itu kejelasan aturan termasuk kejelasan kebijakan dan
peraturan perundang-undangan dalam bidang pengujian kendaraan
bermotor sangat diperlukan agar masing-masing pegawai mampu
melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut
perlu ditekankan mengingat tugas besar yang diberikan kepada Dinas
Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo sebagai
satu-satunya instansi pemberi layanan dalam bidang pengujian kendaraan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
111
bermotor di kabupaten Sukoharjo, untuk itulah diperlukan adanya laporan
pertanggungjawaban sebagai bukti pelaksanaan tugasnya dalam periode
waktu tertentu. Mengenai laporan pertanggungjawaban di Dinas
Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo telah
dilaksanakan secara berkala. Hal tersebut seperti yang telah disampaiakan
oleh Bapak Herry Febrianto selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan
Bermotor sebagai berikut :
“…Di sini di Dishubinfokom Kab.Sukoharjo ada laporan per tiga bulan dan laporan tahunan, setiap seksi melaporkan pelaksanaan tugasnya, setelah semuanya terkumpul baru dijadikan satu. Tidak hanya itu Mbak, setiap program yang kami laksanakan pasti kami buat laporannya. Jadi dari laporan itu, nantinya akan diketahui hasil yang dicapai maupun hambatan-hambatan yang dihadapi sehingga untuk selanjutnya dapat dilakukan perbaikan untuk program selanjutnya. Khusus untuk seksi pengujian kendaraan bermotor setiap hari kami membuat laporan tentang berapa jumlah kendaraan yang melakukan pengujian dan berapa jumlah pendapatan yang diperoleh dari retribusi pengujian…” (wawancara tanggal 22 Oktober 2010)
Dari pernyataan di atas jelas terlihat adanya mekanisme
pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan secara berkala dari pegawai
ke Kepala Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten
Sukoharjo yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati Pemerintahan
Kabupaten Sukoharjo.
Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan, dalam menggunakan dan
mengelola dana Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan seluruh prosedur dan proses
administrasi keuangan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Berkaitan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
112
dengan anggaran yang digunakan oleh Dinas Perhubungan, Informatika,
dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo adalah sesuai yang diungkapkan
oleh Bapak Herry Febrianto Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
berikut ini :
“…Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2009 Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009. Secara keseluruhan jumlah dana yang disediakan untuk mendukung kegiatan Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi dari belanja langsung sebesar Rp. 1.339.122.000,00 namun untuk tahun 2009 hanya terealisasi 92,8%…” (wawancara tanggal 28 Oktober 2010)
Sesuai pendapat dari Bapak Herry Febrianto di atas jelas bahwa
dalam melaksanakan kegiatan di Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi Kabupaten Sukoharjo menggunakan dana yang bersumber
dari APBD yaitu secara keseluruhan senialai Rp1.339.122.000,000 .
Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :
1. Belanja Pegawai : Rp. 442.012.500,00
2. Belanja Barang dan jasa : Rp. 766.709.500,00
3. Belanja Modal : Rp. 130.400.000,00
Dari keseluruhan dana tersebut semuanya dapat terealisasi sebesar
Rp1.242.677.871,00 atau sebesar 92,8 %.
Bapak Herry juga menambahkan :
“...Dari kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo, selain menggunakan dana APBD juga terdapat kegiatan yang menghasilkan pendapatan misalnya dari retribusi dan kemudian disetor seluruhnya ke kas daerah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
113
sebagai kontribusi Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Biasanya kami melaporkan secara berkala dalam wujud laporan pertanggungjawaban atau LAKIP sehingga bisa diketahui seberapa besar pencapaian kinerja yang kita dapat dalam suatu periode...” (wawancara tanggal 28 Oktober 2010).
Sesuai dengan pendapat Bapak Herry di atas dijelaskan bahwa
pertanggungjawaban keuangan baik yang berasal dari APBD maupun dari
sektor retribusi dilaporkan secara periode dalam bentuk LAKIP. Dengan
adanya laporan pertanggungjawaban tersebut bisa diketahui apakah
realisasi yang didapat sudah sesuai dengan target yang ditentukan. Adapun
rincian LAKIP Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi
Kabupaten Sukoharjo tahun 2009 adalah :
Tabel : IV.8. Perbandingan Anggaran Kegiatan Tahun 2009 Antara yang Direncanakan dengan Kenyataan
No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)
1 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
2.038.000 2.066.850 101,42
2 Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum 205.500.000 198.000.000 96,35
3 Retribusi Pengujian Kend. Bermotor 480.000.000 448.310.000 93,40
4 Retribusi Jasa Terminal 873.132.000 690.212.300 79,05 5 Retribusi Penyeberangan
di atas air 24.445.000 24.455.000 100,04
6 Retribusi Izin Trayek 18.000.000 18.413.400 102,30
7 Kue Iklan dan Pengumuman
15.840.000 16.120.000 101,77
JUMLAH 1.618.955.000 1.397.577.550 86,33 Sumber : Lakip Dishubinfokom Kab. Sukoharjo Tahun 2009
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
114
Sesuai dengan tabel di atas berarti berarti bahwa pihak pegawai
Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo,
masing-masing seksi harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
dan kegiatannya dalam lingkup dinas sendiri secara periodik. Setelah itu
baru memertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas
Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo. Hal
tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Eko selaku salah satu staff
di Seksi Pengujian Kendaaan Bermotor sebagai berikut :
“…Secara ekstern, kinerja kami berada dalam pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bupati secara periodik menandatangani dan melakukan pengawasan semua kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam hal keuangan dan manajemen. Selain itu secara intern Kepala Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi juga melakukan evaluasi dengan melakukan rapat koordinasi dalam jangka waktu tertentu. Dalam rapat tersebut dapat diketahui bagaimana pelaksanaan suatu kegiatan, apa saja yang menjadi hambatan dan kendalanya…” (wawancara tanggal 22 Oktober 2010).
Dari apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Eko di atas terlihat
bahwa penyelenggaraan pelayanan di Dinas Perhubungan, Komunikasi,
dan Informatika Kabupaten Sukoharjo telah dapat dipertanggungjawabkan
kepada pemerintah sehingga akuntabilitasnya dapat dikatakan cukup baik.
Namun akan lebih baik lagi apabila pelaksanaan tugas dan kegiatan di
Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pengguna jasa.
Mengenai akuntabilitas kepada masyarakat ini dibenarkan oleh Bapak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
115
Herry Febrianto selaku Kepala Seksi Pemgujian Kendaraan Bermotor,
yaitu sebagai berikut :
“…pertanggungjawaban kami kepada masyarakat terlihat dari masyarakat yang datang dan mengujikan kendaraannya, wujud dari pertanggungjawaban kami adalah mengutamakan keselamatan dari kendaraan yang diuji karena output dari pengujian kendaraan bermotor adalah agar tercipta keselamatan. Kami memberikan tanda kelulusan uji bagi kendaraan yang laik jalan. Selama ini saya kira tanggung jawab kami dalam mengeluarkan tanda lulus uji sudah baik karena belum pernah saya mendengar terjadi kecelakaan di wilayah Kabupaten Sukoharjo dikarenakan adanya rem blong…” (wawancara tanngal 22 Oktober 2010)
Sesuai hasil wawancara tersebut wujud pertanggungjawaban
pegawai di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan,
Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo kepada masyarakat
terlihat dari output pengujian kendaraan bermotor yaitu terciptanya
keselamatan transportasi dari pengguna kendaraan.
Dari apa yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa
akuntabilitas Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi khususnya
dalam pengujian kendaraan bermotor baik kepada pemerintah maupun
kepada masyarakat sudah cukup baik. Selanjutnya akuntabilitas Dinas
Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dapat
dilihat dari tanggung jawabnya dalam menjalankan tugasnya dalam proses
pengujian kendaraan bermotor apakah sudah sesuai dengan peraturan yang
ada atau belum.
Pegawai di Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo dalam
menjalankan tugasnya dalam bidang pengujian kendaraan bermotor tidak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
116
boleh terlepas dari peraturan yang telah ditetapkan. Peraruran tersebut
tercermin dalam peraturan daerah atau undang-undang sebagai petunjuk
pelaksanaan. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Oktober 2001 Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun
2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan pada tanggal
20 November 2003 dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 28
Tahun 2003. Dengan demikian peraturan yang saat ini dijadikan acuan
oleh pihak Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo seksi pengujian
kendaraan bermotor dalam menjalankan tugasnya adalah sesuai dengan
Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2003. Pihak Dinas Perhubungan,
Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan
pengujian kendaraan bermotor dikatakan mempunyai akuntabilitas yang
tinggi apabila pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan apa yang diatur
dalam Perda Nomor 28 Tahun 2003. Hal ini sesuai dengan yang
diungkapkan oleh Bapak Herry Febrianto selaku kepala seksi pengujian
kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut :
”... tentu kami menjalankan segala sesuatu ngikutin apa yang diatur dalam undang-undang kalo tidak ya nanti malah menyalahi aturan. Dulu yang jadi patokan adalah Perda No 29 Tahun 2001 namun sejak bulan November 2003 diganti dengan Perda No 28 Tahun 2003. Sebenarnya kedua Perda tentang pengujian kendaraan bermotor tersebut intinya adalah sama namun terdapat perubahan pada besarnya tarif retribusi. Jadi ya penarikan tarif retribusi yang kita lakukan berdasarkan Perda tersebut, saat Perdanya telah berubah kita narik tarifnya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
117
juga berubah berasarkan apa yang ada di Perda ...” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010)
Bapak Boediono selaku pegawai fungsional di seksi pengujian
kendaraan bermotor juga menambahkan tentang perubahan Perda, yaitu
sebagai berikut :
”...Pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2001, struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji, sedangkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2003, struktur tarif digolongkan berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan dan jenis kendaraan bermotor yang diuji...” (wawancara tanggal 11 Oktober 2010.
Berdasarkan pendapat di atas dijelaskan bahwa perubahan yang
dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 29
Tahun 2001 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2003 adalah
pada dasar penetapan struktur dan besarnya tarif serta kenaikan tarif
retribusi pengujian kendaraan bermotor.
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 29 Tahun
2001, tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor diatur dalam pasal 9
yang bunyinya sebagai berikut :
(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan
berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
a. Tarif Retribusi Pengujian
1) Mobil Penumpang Umum Rp19.000,00
2) Mobil bus, mobil barang, dan Rp23.500,00
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
118
kendaraan khusus
3) Kereta Gandengan dan Kereta
Tempelan
Rp21.000,00
b. Biaya Pengganti tanda uji berkala, baut,
kawat, dan segel
Rp 2.500,00
c. Biaya Pengganti Buku Uji Berkala Rp 5.000,00
d. Biaya Pemeriksaan kondisi teknis
kendaraan yang akan dilelang:
1) Roda dua Rp10.000,00
2. Roda empat atau lebih Rp20.000,00
Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 28 Tahun 2003, struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian
kendaraan bermotor mengalami perubahan sebagai berikut.
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001
Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82) diubah
sebagai berikut:
Pasal 9
(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jumlah berat yang
diperbolehkan dan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
OBJEK RETRIBUSI TARIF (Rp)
a. Pengujian Kendaraan 1. Mobil Penumpang Umum 23.500,00 2. Mobil bus, mobil barang, kendaraan
khusus, kereta gandengan dan kereta tempel dengan jumlah berat yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
119
diperbolehkan a) Kurang dari 3.500 kg 26.000,00 b) 3.500 kg – 8.000 kg 30.000,00 c) Lebih dari 8.000 kg 35.000,00 b. Pengganti tanda uji berkala, baut, kawat, dan
segel 5.000,00
c. Pengganti Buku Uji 7.500,00 d. Rekomendasi mutasi keluar daerah 15.000,00 e. Pemeriksaan kondisi teknis kendaraan yang
akan dilelang
1. Roda dua 15.000,00 2. Roda empat atau lebih 30.000,00
Sumber : Perda N0.28 tahun 2003
Sebagai bagian dari tanggung jawabnya pihak Dishubinfokom
Kabupaten Sukoharjo dalam menentukan besarnya tarif yang harus
dipungut adalah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di Perda Nomer
28 Tahun 2003 seperti yang tertera di atas. Perubahan tarif dalam Perda
tersebut dilakukan dengan adanya alasan yang kuat sehingga bukan asal-
asalan menaikkan tarif retribusi, tentang perubahan tarif ini adalah sesuai
dengan yang diungkapkan oleh Bapak Herry Febrianto Kepala Seksi
Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai berikut :
”...dulu pernah ada yang protes waktu tarif naik Mbak, ada yang mengira pihak kita yang menaikkan tarif soalnya .masyarakat awam kan kadang mikirnya kalo berurusan dengan uang arahnya ke korupsi atau pungutan liar padahal tarif retribusi itu naik juga karena kita menyesuaikan Perda yang baru. Sebenarnya prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya perubahan tarif retribusi tersebut dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor namun tetap dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, pembaharuan peraturan kenaikan retribusi mempunyai makna strategis bagi pemerintah daerah sebagai pilihan untuk meningkatkan pendapatan sejak diberlakukannya otonomi daerah. Biaya pengujian kendaraan bermotor tersebut meliputi biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, biaya pembubuhan tanda uji, serta biaya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
120
pembuatan dan pemasangan tanda samping. Selain itu, dikenakan pula biaya penggantian tanda uji, termasuk baut, kawat, dan segel, serta penggantian buku uji berkala...” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010)
Dari uraian di atas, dalam menentukan perubahan besarnya tarif
baru retribusi pengujian kendaraan bermotor juga memepertimbangkan
beberapa faktor, utamanya faktor ekonomi. Tujuan dari kenaikan terif
retribusi tersebut adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian
kendaraan bermotor dan menaikkan pendapatan daerah dari sektor
retribusi sejak diberlakukannya otonomi daerah.
Dalam menentukan struktur dan besarnya tarif retribusi, pemerintah
dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Di satu sisi pemerintah tidak mau
membebani masyarakat dengan tarif retribusi yang semakin tinggi, tapi di
sisi lain adanya target pendapatan yang selalu mengalami peningkatan tiap
tahun memaksa pemerintah harus menaikkan tarif retribusi. Tanggung
jawab pihak Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo dalam usaha
pencapaian target retribusi adalah seperti dikatakan oleh Herry Februanto,
Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sukoharjo
sebagai berikut :
”...sebenarnya kebijakan menaikkan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah hal yang tidak bisa dihindari lagi walaupun sebenarnya sangat berat buat masyarakat karena semakin sulitnya kondisi perekonomian saat ini, tapi kami dari pihak Dishubinfokom sebagai SKPD harus menjalankan segala sesuatu sesuai peraturan tentang tarif tang disebutkan di perda, selain itu adanya tuntutan akan target sehingga apabila pemerintah ingin mencapai target pendapatan dari retribusi ini maka retribusi perlu dinaikkan. Setiap tahun kami harus
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
121
berusaha untuk menutup target yang telah ditentukan....” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010)
Bapak Boediono selaku pegawai fungsional di Seksi Pengujian
Kendaraan Bermotor menambahkan bahwa :
”...Kenaikan tarif retribusi tersebut disebabkan karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak beberapa waktu yang lalu yang berpengaruh pada kenaikan harga suku cadang alat pengujian kendaraan bermotor seperti plat uji, buku uji, serta perlengkapan lainnya Di samping itu, adanya ketentuan bahwa setiap objek pendapatan agar selalu meningkatkan targetnya secara incremental juga menjadi alasan dari kebijakan ini agar pemerintah bisa mencapai target pendapatan yang sudah ditetapkan...” (wawancara tanggal 11 Oktober 2010)
Dari beberapa pernyataan di atas jelas bahwa kenaikan tarif dalam
retribusi adalah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada, bukan
karena keinginan dari pegawai semata. Jadi wujud akuntabilitas pegawai
di Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo Seksi Pengujian Kendaraan
Bermotor dalam pemungutan tarif retribusi sudah menginguti peraturan
yang ditetapkan di Perda Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pengujian
Kendaraan Bermotor.
Akuntabilitas pihak Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo juga bisa
dilihat dalam melakukan proses pengujian kendaraan bermotor pegawai di
seksi pengujian kendaraan bermotor harus memperhatikan persyaratan
pengujian dan berbagai prosedur sebelum melakukan pengujian. Berkaitan
dengan alur proses pengujian, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi
saat proses pengujian, dan besarnya tarif retribusi pengujian pihak
Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo telah berusaha transparan yaitu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
122
dengan memasang di papan pengumuman yang telah disediakan, hal ini
sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Darmono pemilik truk
berikut ini :
”...saya tahu syarat apa saja yang dibawa dan berapa banyak biaya pengujian dari yang ditempel di papan pengumuman mbak. Misalnya kendaraan yang terlambat diujikan akan dikenai denda Rp7000,-.Disana juga jelas tertera proses pengujian itu alurnya kaya apa. Kalo saya masih bingung ya saya tanya...” (wawancara tanggal 22 Oktober 2010)
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak Dishubinfokom
Kabupaten Sukoharjo Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor memiliki
tanggung jawab yang besar dalam memberikan informasi kepada
masyarakat tentang tarif biaya retribusi, syarat-syarat yang harus
dilengkapi, dan kejelasan alur proses pengujian.
Begitu pentingnya kedudukan peraturan daerah yang menopang
proses pengujian kendaraan bermotor maka kejelasan prosedur pengujian
kendaraan bermotor merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan.
Proses yang dilalui dalam pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai
berikut :
1. Pemohon/pemilik kendaraan wajib uji membawa kendaraan ke lokasi
pengujian.
2. Pemohon/pemilik kendaraan mendaftar pada petugas pendaftaran.
3. Petugas pendaftaran memeriksa berkas kelengkapan persyaratan
pengujian.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
123
4. Jika persyaratan telah lengkap, petugas menerbitkan Surat Keputusan
Retribusi Daerah (SKRD), pemohon membayar retribusi sesuai
ketentuan, dan kendaraan dibawa ke gedung pengujian untuk
dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap bagian-bagian
kendaraan bermotor.
5. Selama kendaraan diperiksa dan diuji, petugas administrasi memproses
administrasi pengujian kendaraan, yaitu mempersiapkan kartu induk
pemeriksaan, buku uji, dan plat uji.
6. Jika hasil pemeriksaan dan pengujian kendaraan dinyatakan lulus,
dilakukan pemasangan tanda uji dan pengecatan tanda samping. Proses
pengujian selesai dan buku uji diserahkan.
7. Jika hasil pemeriksaan dan pengujian kendaraan dinyatakan tidak
lulus, pemohon wajib memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada,
untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian ulang.
Prosedur yang telah dijelaskan di atas adalah wajib dilalui oleh
masyarakat yang mengujikan kendaraannya untuk bisa mendapatkan tanda
bukti lulus uji. Sehingga lama atau tidaknya proses pengujian juga
tergantung pada kelancaran proses dan langkah-langkah di atas. Namun
pada dasarnya apabila masyarakat telah memahami langkah-langkah dan
persyaratan pengujian maka sesungguhnya prosedur pengujian kendaraan
bermotor tidaklah sulit. Hal ini adalah sesuai yang diungkapkan oleh
Bapak Herry Febrianto selaku Kepala Seksi Pengujian Kendaraan
Bermotor berikut ini :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
124
’...pada dasarnya prosedur pengujian kendaraan bermotor bukan hal yang sulit asal masyarakat yang mau mengujikan kendaraannya datang ke sini dengan membawa kelengkapan syarat-syarat pengujian. Bila ada persyaratan yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan kepada kami. Setelah administasi dan syarat lengkap kami bisa langsung menguji kendaraannya untuk diketahui apakah layak jalan atau tidak...” (wawancara tanggal 22 Oktober 2010)
Lebih jelasnya, dapat dilihat dalam bagan alur pengujian berikut :
Gambar IV.2 ALUR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Pemohon/ pemilik kendaraan
Petugas Pendaftaran memeriksa kelengkapan
persyaratan
Bendahara Pengeluaran Pembantu
BEND. 26
Administrasi Pengujian Kendaraan Proses :
Kartu Induk Pemeriksaan Buku Uji Plat Uji
Gedung Pengujian Proses
Pengujian/Pemeriksaan Kendaraan Bermotor
Hasil Pemasangan Tanda Uji dan Pengecatan Tanda Samping
Selesai Memperbaiki kekurangan
Lulus
Tidak Lulus
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
125
Dengan demikian, sesuai dengan tanggung jawabnya tanpa melalui
alur diatas pegawai di seksi pengujian bermotor tidak bisa melakukan
proses pengujian. Selain itu pemilik kendaraan bermotor juga harus
melengkapi persyaratan uji terlebih dahulu. Karena tanpa kelengkapan
persyaratan uji kendaraan yang datang tidak bisa diujikan, maka
kelengkapan persyaratan merupakan hal yang penting untuuk diperhatikan.
Sesuai dengan Perda Nomor 28 Tahun 2003 tersebut persyaratan yang
harus dilampirkan dalam proses pengujian kendaraan bermotor antara lain
sebagai berikut.
1. Persyaratan uji pertama:
a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK),
b. Khusus kendaraan umum: Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT),
c. Settifikat Regristasi Uji Tipe (SRUT),
d. Khusus mobil tangki: Surat Tera.
2. Persyaratan uji berkala:
a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK),
b. Buku Uji,
c. Untuk kendaraan umum: Izin Usaha,
d. Untuk kendaraan tidak umum: Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
Persyaratan yang telah disebutkan di atas wajib dilengkapi oleh
pemilik kendaraan yang akan mengujikan kendaraannya. Hal ini seperti
yang diungkapkan oleh Bapak Budiono selaku pegawai fungsional di seksi
pengujian kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
126
“…pemilik kendaraan harus datang melengkapi syarat uji dan melengkapi biaya administrasi di bagian pendaftaraan dulu mbak baru nanti kami layani. Kalo persyaratan belum dillengkapi kami tidak bisa menguji kendaraannya karena sama aja itu melanggar peraturan. Dulu pernah kejadian ada pemilik kendaraan umum dari Kartusoro lupa tidak membawa Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT) dan ngotot ingin kendaraannya tetap diujikan, tapi kita juga tetap pada prinsip bahwa apabila persyaratan tidak lengkap kendaraan tidak bisa diuji. Sebenarnya kasihan juga jauh-jauh dari Kartusuro hanya karena satu surat tidak jadi melakukan pengujian, tapi ya gimana lagi kita bertugas berdasar peraturan dan di peraturan sudah jelas tertera pemilik kendaraan harus melengkapi persyaratan sebelum melakukan pengujian. Memang hal-hal seperti ini yang sering tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Di satu sisi tanggung jawab kami harus bertindak sesuai peraturan namun di sisi lain kami juga ga tega lihat masyarakat tidak jadi mengujikan kendaraannya hanya karena satu surat yang ketinggalan…” (wawancara tanggal 11 Oktober 2010).
Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Wakijo pemilik truk, yaitu
sebagai berikut:
“…memang mbak kalo kami tidak mengompliti syarat ya kami ndak mendapat pelayanan. Kan persyaratan dan besarnya tarif sudah ditempel di papan pengumuman jadi ya ndak ada alasan buat tidak melengkapi syarat. Pegawai sini juga patuh pada prosedur, kalo kurang satu syarat pun ya ndak jadi menguji…” (wawancara tanggal 12 Oktober 2010).
Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pegawai di seksi pengujian
kendaraan bermotor sudah melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung
jawabnya, yaitu tidak melanggar peraturan yang ada, hal ini bisa dilihat
ketika ada pemilik kendaraan yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan di
alur pengujian yaitu tidak melengkapi persyaratan uji maka proses
pengujian tidak bisa berlangsung. Pegawai mengikuti peraturan yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
127
ditetapkan bahwa kendaraan bisa melakukan pengujian apabila mengikuti
alur pengujian dan melengkapi semua persyaratan, sehingga apabila ada
persyaratan yang tidak dilengkapi maka pegawai tidak bisa melakukan
proses pengujian.
Dari beberapa pernyataan yang disebutkan di atas, secara umum
akuntabilitas yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengujian kendaraan bermotor
sudah bagus. Pertanggungjawaban kepada masyarakat ditunjukkan dengan
mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Sedangkan
pertanggungjawaban secara vertikal yang dilakukan kepada Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo sudah dilakukan secara berkala dan pelaksanaan
kegiatan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan apa yang ditetapkan
di Perda Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
128
Tabel IV. 7. MATRIK HASIL PENELITIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA, DAN KOMUNIKASI
KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
No Indicator Hasil Penelitian 1. Tangible - Lokasi penelitian strategis dan mudah
dijangkau. - Alat pengujian sudah lengkap namun
hanya berjumlah satu paket sehingga hanya ada satu alur pengujian.
- Kurangnya perawatan terhadap peralatan uji.
- Kurangnya inventaris kantor seperti kipas angin, computer, dan ruang kerja yang kurang memadahi.
- Ruang tunggu untuk pemilik kendaraan bermotor kurang mencukupi.
2. Responsivitas - Pihak Dishubinfokom Kabupaten
Sukoharjo berusaha menanggapi keluhan masyarakat dengan menyediakan kotak saran dan bersikap ramah saat melakukan pengujian
- Pihak Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo kurang menanggapi semua keluhan masyarakat khususnya terkait penyediaan ruang tunggu.
- Pihak Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo kurang tanggap dalam menyikapi jumlah kendaraan wajib uji yang elalu berubah-ubah.
- Pihak Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo hanya bersikap apatis dalam menyikapi kendaraan wajib uji yang tidak melakukan pengujian.
3. Responsibilitas - Pihak Dishubinfokom hanya memberikan tanda lulus uji terhadap kendaraan yang secara teknis laik uji karena mengutamakan keselamatan dan sesuai dengan peraturan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
129
- Proses pengujian dilakukan oleh pegawai di Dishubinfokom yang ahli dan sudah mempunyai SK penguji serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusu terkait pengujian kendaraan.
4. Akuntabilitas - Mekanisme pertanggungjawaban secara vertikalvdilakukan secara berkala dari pegawai di Dishubinfokom Kabupaten Sukoharjo dan selanjutnya dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
- Dalam melaksanakan proses pengujian kendaraan bermotor telah sesuai dengan Perda dan aturan yang telah ditetapkan.
- Pertanggungjawaban kepada masyarakat ditunjukkan dengan mengutamakan keselamatan dalam berkendara.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
130
C. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA DINAS
PERHUBUNGAN, INFORMATIKA, DAN KOMUNIKASI
KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PENGELOLAAN
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Dalam pelaksanaan suatu kegiatan tentunya tidak terlepas dari
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut bisa datang
dari dalam organisasi (faktor internal) maupun faktor-faktor yang datang
dari luar organisasi (faktor eksternal). Dalam pengelolaan retribusi
pengujian kendaraan bermotor, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah
sebagai berikut :
1. Faktor Internal
a. Sumber daya manusia
Sumber daya manusia berkaitan dengan kualitas pegawai
dalam melakukan tanggung jawabnya. Dalam proses pengujian
kendaraan bermotor jumlah pegawai yang ada di Seksi Pengujian
Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi Kabupaten Sukoharjo belum mencukupi secara
kuantitas. Seperti yang telah disebutkan di awal bahwa dalam
proses pengujian kendaraan bermotor diperlukan tenaga penguji
yang benar-benar ahli dalam pengujian dan mempunyai SK
pengujian. Namun, sampai saat ini pegawai di Seksi Pengujian
Kendaraan Bermotor yang mempunyai SK pengujian baru
berjumlah lima orang. Dengan jumlah pegawai yang mempunyai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
131
SK pengujian masih minim proses pengujian kendaraan bermotor
bisa berjalan lama karena satu paket pengujian terdiri dari beberapa
jenis alat uji dan pegawainya secara bergantian memeriksa setiap
alat. Selain itu, dengan kondisi sumber daya penguji yang masih
minim maka tidak memungkinkan untuk menambah satu alur
pengujian lagi.
b. Sarana-prasarana kedinasan
Dalam proses pengujian kendaraan bermotor sarana dan
prasarana adalah suatu kebutuhan primer, hal ini dikarenakan
proses pengujian kendaraan bermotor tidak bisa terlepas dari
sarana dan prasarana misalnya kelengkapan alat uji. Dengan sarana
dan prasarana yang lengkap maka akan meningkatkan kinerja
pegawai maupun meningkatkan kualitas pelayanan. Sarana dan
prasarana untuk peralatan uji sudah dinilai lengkap namun akan
lebih baik lagi apabila ditambah lagi satu paket pengujian sehingka
tidak hanya ada satu alur pengujian yang menyebabkan antrian
semakin panjang.
c. Kualitas lingkungan fisik
Lingkungan fisik di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor di
Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten
Sukoharjo berpengaruh terhadap kinerja pegawai, misalnya kondisi
lingkungan kerja pegawai dan kondisi ruang tunggu yang nyaman.
Hal ini bisa terlihat misalnya apabila kondisi pengujian, ruang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
132
kerja, dan ruang tunggu baik akan membuat pegawai dan
masyarakat pemilik kendaraan bermotor merasa nyaman dalam
melakukan pengujian.
d. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi berkaitan dengan desain antara fungsi
yang akan dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal
yang ada.
Struktur organisasi yang ada di Seksi Pengujian Kendaraan
Bermotor Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi
Kabupaten Sukoharjo bersifat hirarkis, dimana terdapat tingkatan
antara kepala seksi dan staff. Berdasarkan struktur organisasi,
pegawai di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dibagi menjadi
Kepala Seksi, bendahara, sekretraris pembantu, petugas pemungut
retribusi, pegawai fungsioanal sebagai tenaga penguji, dan
beberapa staf.
Dari struktur organisasi yang ada di Seksi Pengujian
Kendaraan Bermotor jelas sekali bahwa setiap pegawai
mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dan bersifat hirarkis,
sehingga semua pegawai mempunyai tanggung jawab secara
vertikal terhadap Kepala Seksi. Struktur organisasi ini mempunyai
pengaruh yang besar dalam pengukuran kinerja di Seksi Pengujian
Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi Kabupaten Sukoharjo karena dengan struktur
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
133
organisasi yang terlalu hirarkis biasanya prosedur pelayanan terlalu
berbelit-belit karena segala keputusan harus berdasarkan perintah
dari atasan.
Hal ini bisa dilihat misalnya apabila ada rekomendasi
kendaraan wajib uji dari daerah lain yang menumpang untuk
diujikan di Kabuapaten Sukoharjo, pegawai di Seksi Pengujian
Kendaraan Bermotor hanya berani mengujikan apabila ada ijin dari
Kepala Seksi. Tanpa mendapatkan persetujuan dari Kepala Seksi
pegawai di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak berani
mengambil keputusan. Padahal Kepala Seksi belum tentu setiap
hari hadir karena sering ada rapat. Hal ini merupakan suatu
fenomena dimana struktur birokrasi yang terlalu hirarkis bisa
menghambat kinerja Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam
pengelolaan retribusi pengujian kendaraab bermotor.
e. Kepemimpinan
Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota
organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan
organisasi. (Tangkilisan, 2005:180).
Dalam organisasi publik keberadaan seorang pemimpin sangat
penting karena pemimpin bertugas untuk mengarahkan
bawahannya dalam pencapaian tujuan dan sebagai pengambil
keputusan di organisasi tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
134
Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan,
Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo secara struktur
organisasi masih bersifat hierarki sehingga membutuhkan sosok
kepemimpinan yang handal yang bisa mengendalikan anggotanya
agar bekerja sesuai standar dan tujuan organisasi.
Tetapi pada kenyataannya kepemimpinan di Seksi Pengujian
Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi Kabupaten Sukoharjo masih terdapat beberapa
kekurangan. Seperti yang telah disebutkan di muka bahwa jumlah
pegawai di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor yang mempunyai
SK pengujian hanya berjumlah lima orang dengan yang satu
merangkap sebagai Kepala Seksi. Hal ini jelas menunjukkan
bahwa Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor masih kekurangan
pegawai sehingga yang seharusnya menjabat sebagai Kepala Seksi
harus merangkap sebagai petugas penguji.
Karena hal tersebut seorang kepala seksi yang seharusnya
bertugas untuk memimpin bawahannya dan mengarahkan
bawahannya serta sebagai pengambil keputusan harus terjun
langsung sebagai enaga penguji.
Keberadaan pemimpin yang merangkap sebagai petugas
penguji akan sangat menghambat proses pengujian kendaraan
bermotor apabila Kepala Seksi ditugaskan untuk rapat atau ke luar
kota, hal ini menjadikan tenaga penguji di Seksi Pengujiam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
135
Kendaraan Bermotor menjadi semakin minim dan proses pengujian
menjadi terhambat.
2. Faktor Eksternal
a. Faktor ekonomi
1) Kondisi perekonomian yang semakin berubah-ubah
Kondisi perekonomian yang selalu berubah mempunyai
pengaruh yang besar terhadap pendapatan retribusi pengujian
kendaraan bermotor. Sejak kenaikan bahan bakar minyak maka
besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor juga ikut
mengalami kenaikan karena kenaikan bahan bakar minyak diikuti
juga dengan kenaikan harga suku cadang pengujian kendaraan
bermotor, seperti peralatan uji, plat uji, buku uji, serta
perlengkapan lainnya.
Dengan naiknya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor
akan menjadi beban bagi sebagian masyarakat. Sehingga membuat
beberapa masyarakat yang merasa aman apabila tidak mengujikan
kendaraannya memilih tidak mengujikan kendaraannya daripada
harus mengeluarkan uang untuk melakukan pengujian.
2) Banyaknya kendaraan yang mutasi atau pindah ke daerah
lain
Kendaraan yang pindah ke daerah lain atau mengalami mutasi
tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan dari retribusi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
136
pengujian kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan dengan
pindahnya kendaraan ke daerah lain secara otomatis akan
mengurangi jumlah kendaraan wajib uji di Kabupaten Sukoharjo,
dengan demikian objek retribusi semakin berkurang.
b. Faktor Sosial
1) Kesadaran Pemilik Kendaraan Bermotor
Kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk mengujikan
kendaraannya sangat berpengaruh terhadap pendapatan dari
retribusi pengujian kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan
bermotor merupakan subyek retribusi, sedangkan kendaraan wajib
uji merupakan objek retribusi. Besarnya pendapatan dari retribusi
pengujian kendaraan bermotor tergantung dari berapa banyak
orang yang mengujikan kendaraannya. Penyebab utama tidak
tercapainya target retribusi di tahun 2008 dan 2009 adalah karena
kesadaran masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk
mengujikan kendaraannya masih rendah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
137
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil
kesimpulan bahwa kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan
Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan retribusi pengujian
kendaraan bermotor dikatakan sudah cukup baik, namun dalam
implementasinya masih terdapat beberapa hambatan.
Kinerja Dinas Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi
Kabupaten Sukoharjo, dilihat dari indikator-indikator yang digunakan
dalam mengukur kinerja yaitu antara lain adalah tangible, responsivitas,
responsibilitas, dan akuntabilitas. Dari masing-masing indicator tersebut
dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Indilator tangible.
Wujud fisik (tangible) yang ada di Dinas Perhubungan,
Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo Seksi Pengujian
Kendaraan Bermotor masih kurang maksimal. Walaupun lokasi
pengujian luas dan mudah dijangkau dijangkau namun masih
terdapat beberapa kekurangan. Dilihat dari peralatan uji sudah
lengkap namun hanya berjumlah satu paket alat uji sehingga hanya
terdapat satu alur pengujian yang menyebabkan antrian pengujian
semakin panjang. Selain itu dari segi sarana dan prasarana penunjang
134
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
138
lainnya masih sangat kurang. Hal ini bisa terlihat terbatasnya
penyediaan komputer, kipas angin, ruang kerja pegawai yang kurang
luas, dan ruang tunggu yang kurang memadahi. Keadaan ruang
tunggu yang tidak nyaman membuat masyarakat pemilik kendaraan
bermotor banyak yang mengeluh dan hal ini menjadi salah satu
faktor penyebab mengapa ada beberapa pemilik kendaraan yang
enggan mengujikan kendaraannya sehingga berpengaruh pada
berkurangnya jumlah kendaraan wajib uji yang akhirnya berdampak
pada menurunnya pencapaian retribusi dari pengujian kendaraan
bermotor.
2. Indikator responsivitas
Daya tanggap atau responsivitas pegawai di Dishubinfokom
Kabupaten Sukoharjo Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor masih
rendah. Walaupun hanya sedikit ditemukan keluhan dari para
pemilik kendaraan bermotor dan pegawai sudah berupaya untuk
menanggapi keluhan tersebut serta bersikap ramah terhadap
masyarakat, namun belum semua aspirasi atau keinginan dari
masyarakat bisa terpenuhi. Salah satu keluhan yang belum mendapat
perhatian dari pihak Dishubinfokom adalah terkait masalah kondisi
ruang tunggu yang kurang nyaman, hal ini dikarenakan sampai saat
ini belum ada anggaran untuk perbaikan ruang tunggu.
Selain itu pegawai kurang responsive berkaitan dengan
pendataan jumlah kendaraan wajib uji yang selalu berubah-ubah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
139
Sedangkan dalam menanggapi adanya kendaraan wajib uji yang
tidak melakukan pengujian pegawai hanya bersikap apatis.
Seharusnya jumlah kendaraan yang wajib uji perlu mendapat
perhatian khusus karena jumlah kendaraan wajib uji berkaitan erat
dengan peningkatan pendapatan retribusi pengujian kendaraan
bermotor.
3. Indikator Responsibilitas
Responsibilitas di seksi pengujian kendaraan bermotor Dinas
Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo
dinilai sudah sangat baik karena pelaksanaan kegiatan sudah sesuai
dengan prinsip dan kebijakan yang ada, hal ini bisa dilihat dalam
pemberian tanda kelulusan uji kelayakan hanya diberikan kepada
kendaraan yang benar-benar secara teknis laik jalan, selain itu
proses pengujian juga ditangani oleh pegawai yang mempunyai
kemampuan khusus dalam pengujian kendaraan bermotor dan
mempunyai SK pengujian sehingga kendaraan yang di uji benar-
benar bisa dijamin keakuratannya apakah lulus uji atau tidak.
4. Indikator Akuntabilitas
Akuntabilitas yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan,
Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo dalam pengujian
kendaraan bermotor sudah bagus. Pertanggungjawaban kepada
masyarakat ditunjukkan dengan mengutamakan keselamatan dalam
berkendara. Sedangkan pertanggungjawaban secara vertikal yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
140
dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dilakukan secara
berkala dalam bentuk LAKIP atau laporan
pertanggungjawaban.Selain itu pelaksanaan kegiatan pengujian
kendaraan bermotor sesuai dengan apa yang ditetapkan di Perda
Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.
Dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor tentunya tidak
terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor internal dalam
pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor terdiri dari sumber
daya penguji, sarana prasarana kedinasan, dan kualitas lingkungan fisik.
Sedangkan faktor eksternal dalam pengelolaan retribusi pengujian
kendaraan bermotor adalah faktor ekonomi, kesadaran dari pemilik
kendaraan bermotor untuk mengujikan kendaraannya, dan adanya
beberapa kendaraan yang pindah ke luar kota atau mutasi.
B. Saran
Dalam beberapa hal kinerja yang dilakukan oleh Dinas
Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo tersebut
masih ada yang perlu ditingkatkan lagi untuk memberikan pelayanan yang
optimal dan tercapainya target retribusi sesuai dengan yang telah
dianggarkan. Untuk itu ada beberapa saran yang bisa diperhatikan dan bisa
menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi, yaitu
antara lain adalah sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
141
1. Diperlukan adanya kerjasama antara pihak Seksi Pengujian Kendaraan
Bermotor bersama Satpol PP dan pihak kepolisisan untuk lebih sering
melakukan operasi terhadap kendaraan wajib uji, sehingga dengan
adanya sanksi yang tegas maka pemilik kendaraan bermotor akan
mengujikan kendaraannya.
2. Dalam penyusunan APBD di tahun yang akan datang perlu diusulkan
adanya anggaran untuk perbaikan dan peningkatan sarana dan
prasarana yang ada utamanya pada penambahan peralatan uji,
perbaikan ruang kerja, dan penambahan ruang tunggu yang nyaman.
3. Perlu dilakukan pelatihan atau pendidikan khusus terhadap pegawai di
Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk menambah jumlah
pegawai yang mempunyai SK pengujian sehingga dengan semakin
banykanya pegawai yang mempunyai kemampuan dalam pengujian
maka akan memperlancar proses pengujian kendaraan bermotor.