Post on 03-Mar-2019
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JAKARTA, 15 Oktober 2018
Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Tata Cara Penyelesaian Hibah Barang/JasaTahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
1. Temuan BPK pada Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (999.02) yangmerekomendasikan perlunya melakukan pengaturan kembali terkait pencatatan pengelolaanhibah langsung.
2. PMK nomor 191/PB.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah dan PerdirjenPerbendaharaan Nomor 81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk UangDan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga. Keduaperaturan tersebut belum mengatur pengelolaan hibah pada kantor vertikal dan unit layananbersama.
3. Usulan DJPPR terkait pengelolaan Hibah :• Perlunya melibatkan instansi vertikal DJPBN (Kanwil/KPPN) dalam proses pengajuan registrasi
hibah dan forum konsultasi satker Kementerian Negara/Lembaga sebelum menerima hibahlangsung;
• Penyederhanaan bisnis proses registrasi dan pengesahan hibah barang, jasa dan suratberharga negara melalui satu pintu; dan
• Penerapan sanksi yang tegas terhadap Kementerian Negara/Lembaga yang tidak melaporkanhibah langsung yang diterimanya
2
Latar Belakang
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
Temuan BPK
2009
Belum ada sistemakuntansi yang
mengatur tatacarapengelolaan hibah
Langsung
2004-2008
• Realisasi penerimaan hibah menurut KNsebesar Rp1,67 triliun sedangkanmenurut catatan Direktorat JenderalPengelolaan Utang (DJPU) sebesar Rp3,34triliun. Perbedaan nilai tersebut terjadikarena adanya perbedaan dokumensumber pencatatan, saat pengakuan, dantidak konsistennya perlakuan akuntansi
• Terdapat penerimaan hibah secaralangsung pada 16 KL minimal senilaiRp778,69 miliar dan USD362.54 ribu yangbelum dikelola di dalam mekanismeAPBN, sehingga tidak dilaporkan dalamLRA
Adanya temuanberulang yg belum
ditindak lanjuti
1. Adanya temuan berulangtahun2006,2007,2008,2009,2010yang belum ditindaklanjuti
2. Penerimaan hibah secaralangsung pada 18 KLminimal senilai Rp868,43miliar belum dilaporkan keBUN dan dikelola di luarmekanisme APBN
2011Penerimaan hibah yang dilaporkanbelum dapat diyakini kelengkapan
dan keakuratannya
Penerimaan hibah secara langsungpada 18 KL minimal senilaiRp868,43 miliar belum dikelola didalam mekanisme APBN, sehinggatidak dilaporkan dalam LRA.
2010Sistem Akuntansi Hibah Mulai
Diterapkan
Belum ada SistemAkuntansi Hibah
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
Temuan BPK
2013
1.Terdapat perbedaan realisasiPendapatan Hibah TA 2011 antaraLKPP dan LK BA Pengelolaan Hibahsenilai Rp183,94 miliar yang tidakdapat dijelaskan
2.Penerimaan hibah langsung berupauang/barang/jasa pada 15 KL senilaiRp292,43 miliar dan USD781.99 ribuserta belanja yang bersumber darihibah pada 14 KL senilai Rp311,30miliar dan USD776.96 ribu belumdilaporkan kepada Menteri Keuanganselaku BUN
2012KL Belum Tertib Melaksanakan Rekonsiliasi Penerimaan Hibah
KL Belum Tertib Melaksanakan RekonsiliasiPenerimaan Hibah Tahun 2014 dan 14 KLBelum Melaporkan Realisasi PendapatanHibah Secara Akuntabel Sebesar Rp1,45Triliun dan USD77.96 JutaBelum ada sistemakuntansi hibah1. Rekonsiliasi hibah antara KL dengan
DJPPR belum memadai2. Terdapat Realisasi Pendapatan Hibah
Langsung TA 2014 yang belumdilaporkan secara akuntabel sebesarRp1.445.727.122.168,50 danUSD77,960,070
2014HL Belum Dilaporkan Secara AkuntabelLK BA Pengelolaan Hibah yang Tidak
Dapat dijelaskan dan PenerimaanHibah Langsung KL Belum Dilaporkan
kepada BUN dan Dikelola Di LuarMekanisme APBN
Pendapatan Hibah Langsung pada 19KL Rp2,69 Triliun Diantaranya BerupaBelanja Hibah dari Pemda kepadaKPU dan Bawaslu Selaku InstansiPemerintah Pusat Masing-masingSebesar Rp2,28 Triliun dan Rp177,04Miliar, Belum Dilaporkan SecaraAkuntabel
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
Temuan BPK
2016
1.Proses konfirmasi dan rekonsiliasipenerimaan hibah dengan KL belumberjalan secara optimal karena DEAStidak memiliki data penerimaan hibahper K/L shg tidak ada pembanding daridata penerimaan hibah yang diterimadari K/L dalam proses rekonsiliasi
2.Konfirmasi terhadap pemberi hibahbelum memadai karena data yangdigunakan untuk konfirmasi bukandata yang final.
2015 2017Terdapat permasalahan dlm pengesahan
Hibah BJS
Proses konfirmasi dan rekonsiliasipenerimaan hibah dengan KL belum
berjalan secara optimal 1.Permasalahan tahun 2015
ditindaklanjuti dengan menerapkanaplikasi e-rekon yang dapat digunakanuntuk memonitor perbedaanpencatatan transaksi antara K/L danBUN. Aplikasi tersebut juga digunakanuntuk melakukan konsolidasi laporankeuangan K/L berdasarkan datatransaksi akuntansi tingkat Satker.
2.Namun, berdasarkan pemeriksaanLKPP tahun 2016 BPK menemukanpermasalahan dalam pengesahanHibah Langsung berupauang/barang/jasa pada 12 K/L sebesarRp.2.8 T pada 16 K/L
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN 6
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN 7
1a. Sudah di-register, belum disahkanb. Belum di-register, belum disahkan
HIBAH BARANG/JASA
2a. Sudah di-register, belum disahkanb. Belum di-register, belum disahkan
HIBAH UANG
GAMBARAN UMUM KONDISI HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG/BARANG/JASA TAYL
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN 8
• LKKL 2016 – Rp 1,046 T• Terdapat pada 29 K/L• 23 K/L telah konfirmasi
NILAI HIBAH
Barang Rp364,9 M
Jasa Rp0,2 M
Uang Rp48,5 M
KONFIRMASI ATAS HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG/BARANG/JASA TAYL
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG/BARANG/JASA TAYL
KONSEP PENGESAHAN
Hibah Barang/Jasa TAYL 2017 dan tahun-tahunsebelumnya
Pengajuan nomor register hibah
Pengesahan hibah
PENGESAHAN SECARA NORMAL
B / J Uang
Dalam Pembahasan
AKAN DISELESAIKAN LEBIH DULU
9
Satker agar melakukaninventarisasi hibah
uang TAYL
Proses Inventarisasi Hibah Uang TAYL memperhatikan :- Apakah sudah/belum diregister?;- Apakah sudah/belum Revisi DIPA?;- Apakah sudah/belum Persetujuan Rekening?; - Apakah sudah/belum Pengesahan pada KPPN?;- Apakah terdapat sisa hibah uang yang belum disetor
ke Pemberi Hibah atau Rek Kas Negara
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
TAHAPAN PENYELESAIAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA TAYL
10
Ruang Lingkuppenyelesaian hibah barang/jasa TAYL
Pengajuan SP3HL BJS / MPHL BJS oleh Satker dan Pengesahan SP3HL BJS / MPHL BJS oleh KPPN
Pencatatan Hibah B/J/S TAYL (Input dlm Aplikasi SIMAK/BMN)
Pengajuan PermohonanNomor Register dilampiriReviu APIP atas hibah barang/jasa TAYL
Pencatatan Hibah oleh Satker setelahPersetujuan MPHL BJS
Tahapan
PERSIAPAN PENGESAHAN
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN 11
TATA CARA PENYELESAIAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA TAYL (1)
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup pengesahan Hibah Langsung BentukBarang/Jasa/Surat Berharga TAYL adalah hibah langsungyang diterima pada tahun 2017 dan/atau tahun-tahunsebelumnya namun belum dilakukan pengajuan nomor register dan/atau pengesahan hibah
Penerimaan Hibah Langsung mengikuti prinsip dan kriteria hibah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah
RuangLingkup
PenyelesaianHibah
Barang/JasaTAYL
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN 12
TATA CARA PENYELESAIAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA TAYL (2)
PencatatanBarang/Jasa
Satker Penerima Hibah Barang/Jasa TAYL melakukan :
D Aset Tetap/Aset Lainnya Rp. xxxK Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister Rp. xxxD Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi Rp. xxxK Akumulasi Penyusutan/Amortisasi xxx Rp. xxxD Beban Penyusutan/Amortisasi xxx Rp. xxxK Akumulasi Penyusutan/Amortisasi xxx Rp. xxx
Pencatatan barang (aset tetap/aset lainnya) yang diterima dari hibah ke dalam Aplikasi
SIMAK-BMN melalui menu Hibah Masuk dengan tahun perolehan sesuai Berita Acara
Serah Terima (BAST), sehingga akan terbentuk jurnal sebagai berikut:
D Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister Rp. xxxK Hibah Langsung Yang Belum Disahkan Rp. xxx
Melakukan Jurnal Penyesuaian pada Aplikasi SAIBA kategori 25 (hibah langsung)
sebagai berikut:
D Koreksi Lainnya Rp. xxxK Hibah Langsung Yang Belum Disahkan Rp. xxx
Untuk hibah langsung bentuk jasa TAYL, sebelum dilakukan pengesahan satker
mencatat pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:
1
2
3
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN 13
TATA CARA PENYELESAIAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA TAYL (3)
PengajuanPermohonan
NomorRegister (Jika belum
mendapatkanNomor Register
Hibah)
Satker mengajukan permohonan nomor register hibah ke :
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk Hibah yang
berasal dari Dalam Negeri; atau
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat
Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen untuk Hibah yang berasal dari Luar Negeri.
Pengajuan permohonan nomor register hibah mengikuti ketentuan dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 dan dilampiri dengan
Hasil Reviu APIP Kementerian/Lembaga atas penerimaan hibah
langsung bentuk barang/jasa/surat berharga
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan surat penetapan nomor
register hibah mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
99/PMK.05/2017.
1
2
3
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN 14
Review APIP
TATA CARA PENYELESAIAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA TAYL (4)
Mekanisme Review atas penerimaan hibah diserahkan sepenuhnya
ke APIP Kementerian Negara/Lembaga
Review APIP
Secara Administrasi Hibah, yang perlu diperhatikan atas penerimaan
Hibah Barang/Jasa TAYL yang belum disahkan adalah :
1. Terdapat NPHD atau dokumen lain dipersamakan atas
penerimaan Hibah;
2. Sesuai kriteria hibah yang ditetapkan dalam Pasal 3 PMK No
99/PMK.05/2017 yaitu:a. tidak dibayarkan kembali kepada Pemberi Hibah;b. tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat
mengganggu stabilitas keamanan negara; danc. digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran output kegiatan
penerima Hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangankeadaan darurat
3. Terdapat BAST disertai jumlah nominal (nilai) atas penerimaan
Hibah;
4. Telah tercatat pada Aplikasi SIMAK BMN
1
2
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN 15
TATA CARA PENYELESAIAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA TAYL (5)
PengesahanHibah
Satker melakukan:
Menerbitkan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung
Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS)
Menerbitkan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat
Berharga (MPHL-BJS) (sesuai format) dan disebutkan pada uraian MPHL-BJS:
“Penerimaan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga pada
tahun 20xx)” serta memilih kode akun Pengesahan Hibah Tahun Anggaran
Yang Lalu (391133) pada kolom pendapatan pada Aplikasi SAS. PenerbitanSP3HL-BJS dan MPHL-BJS agar diberi tanggal aktual
Mengajukan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS secara bersamaan ke KPPN mitra kerjanya
dengan dilampiri:
a) surat penetapan nomor register Hibah;
b) BAST; dan
a) SPTMHL
KPPN melakukan:
Penelitian dan pengujian SP3HL-BJS, MPHL-BJS beserta dokumen lampirannya
mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017.
Pengesahan SP3HL-BJS dan penerbitan Persetujuan MPHL-BJS atau pengembalian
SP3HL-BJS dan MPHL-BJS tahun anggaran yang lalu.
1
2
3
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN 16
PencatatanHibah setelanmendapatkanPersetujuan
MPHL BJS
TATA CARA PENYELESAIAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA TAYL (6)
D 218211 Hibah Langsung Yang Belum Disahkan Rp. xxxK 391133 Pengesahan Hibah Langsung Tahun
Anggaran Yang LaluRp. xxx
Satker merekam dokumen Persetujuan MPHL-BJS pada Aplikasi
SAIBA melalui menu Transaksi > Daftar MPHL-BJS dan Persetujuan
MPHL-BJS sehingga secara otomatis akan terbentuk jurnal sebagai
berikut:
Satker melakukan:
INTEGRITAS - PROFESIONALISME - SINERGI - PELAYANAN - KESEMPURNAAN
1. Penggunaan pendapatan Hibah yang tidak sesuai dengan perjanjian(ineligible) atas pendapatan Hibah yang tidak diajukan register dan/atau pengesahan oleh K/L, negara tidak menanggung atas jumlah ineligible penggunaan pendapatan Hibah yang bersangkutan.
2. Penggunaan pendapatan Hibah yang tidak sesuai dengan perjanjian(ineligible) atas pendapatan Hibah yang telah diajukan register dan pengesahan oleh K/L, negara dapat menanggung atas jumlah ineligible penggunaan pendapatan Hibah yang bersangkutan melalui DIPA K/L yang bersangkutan.
1. K/L yang tidak melaporkan Hibah yang diterimanya kepada MenteriKeuangan sebagaimana telah dituangkan dalam Laporan Hasil PemeriksaanBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 2 (dua) tahun berturut-turut, K/Ltersebut dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan menerima Hibahyang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN pada tahun-tahun anggaranberikutnya.
2. dicabut apabila K/L telah melakukan perbaikan pengelolaan Hibah yangdibuktikan dengan telah diselesaikannya rekomendasi BPK sebagaimanatertuang dalam laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
17
SANKSI
PENDAPATAN HIBAH YANG DIGUNAKAN
TIDAK SESUAI PERJANJIAN
SANKSI