Post on 06-Mar-2019
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 210/PER-DJPB/2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SARANA
PEMBUDIDAYAAN IKAN TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan sarana budidaya
guna mendukung percepatan peningkatan produksi perikanan budidaya, perlu meningkatkan keterlibatan kelompok pembudidaya ikan sekaligus
penguatan kelembagaan pembudidaya ikan dalam revitalisasi sarana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan Tahun 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
telah diubah Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum
Dalam Rangka Penyaluran Bantuan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2153);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
BUDIDAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN TAHUN 2018.
Pasal 1
Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan Tahun 2018 dipergunakan sebagai acuan dalam rangka melaksanakan kegiatan
penyaluran bantuan sarana pembudidayaan ikan.
Pasal 2
Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I
dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 3
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2017
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
Ttd.
SLAMET SOEBJAKTO
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 210/PER-DJPB/2017 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada Tahun
2015–2019 adalah pembangunan perikanan budidaya yang mandiri,
berdaya saing dan berkelanjutan. Pembangunan perikanan budidaya
harus memperhatikan berbagai aspek meliputi aspek teknologi, aspek
sosial ekonomi maupun aspek lingkungan. Pembangunan dalam
berbagai aspek ini pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya
pembudidaya ikan serta tetap menjaga kelestarian sumberdaya serta
lingkungannya untuk menjamin keberlanjutan usaha.
Peningkatan daya saing produk perikanan hasil perikanan budidaya
juga harus ditingkatkan melalui penggunaan teknologi anjuran dan
ramah lingkungan serta penerapan cara budidaya ikan yang baik.
Pengembangan usaha pembudidaya ikan yang tergabung dalam
kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) merupakan bagian strategi
dalam pembangunan perikanan budidaya dan peningkatan produksi
perikanan budidaya yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Melalui stimulasi bantuan
usaha, diharapkan pokdakan dapat meningkatkan kemampuan
usahanya yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatkan
produksi perikanan budidaya, pendapatan dan kesejahteraan,
pengembangan wirausaha, memperkuat kelembagaan pokdakan serta
mampu melaksanakan penerapan tekhnologi anjuran.
Untuk dapat mengoptimalkan dan melanjutkan kegiatan
pengembangan usaha, maka pada tahun 2018 Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya akan melanjutkan kegiatan pemberian bantuan
sarana pembudidayaan ikan dengan sasaran penerima adalah pelaku
usaha pembudidayaan ikan yang tergabung dalam pokdakan.
B. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Keberhasilan
1. Tujuan
Tujuan penyaluran bantuan sarana pembudidayaan ikan tahun
2018 adalah:
a. mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya sebanyak
minimal 5.740 ton;
b. meningkatkan jumlah dan kelembagaan kelompok pembudidaya
ikan; dan
c. meningkatkan kemampuan usaha pembudidaya ikan.
2. Sasaran
Tersalurkannya 675 paket bantuan sarana pembudidayaan ikan
kepada penerima bantuan pada tahun 2018.
3. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan penyaluran bantuan sarana
pembudidayaan ikan tahun 2018 adalah meningkatnya produksi
ikan sebanyak minimal 5.740 ton.
C. Pengertian
Dalam petunjuk teknis, yang dimaksud dengan:
1. Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan adalah paket bantuan yang
terdiri atas beberapa jenis barang sarana produksi perikanan
budidaya yang diserahkan kepada kelompok pembudidaya ikan
sebagai upaya stimulasi pengembangan usaha sesuai kegiatan yang
direncanakan/diusulkan.
2. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya
melakukan pembudidayaan ikan.
3. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan
adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai
pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang
secara langsung melakukan usaha pembudidayaan ikan.
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang melaksanakan
tugas teknis dibidang perikanan budidaya.
5. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut
Direktur Jenderal adalah pejabat pemerintah yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan perikanan
budidaya.
6. Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya adalah salah satu
direktorat di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang
menyelenggarakan kegiatan bantuan sarana budidaya.
7. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di Provinsi
yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
8. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala satuan kerja di provinsi yang
membidangi urusan kelautan dan perikanan.
9. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja daerah di
Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
10. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala satuan kerja di
kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
11. Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut KKP
merupakan unsur pelaksana Pemerintah dipimpin oleh Menteri
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
12. Mitra Usaha adalah orang atau perusahaan atau instansi/lembaga
yang bekerja sama dengan Pokdakan untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan oleh Pokdakan.
13. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Penyuluh/Tenaga Pendamping dalam rangka pendampingan dan
penumbuhkembangan wirausaha perikanan budidaya.
14. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta
pelaku usaha perikanan budidaya agar mereka mau dan mampu
menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses
informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya
sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha,
pendapatan dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran
dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
15. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah
rencana anggaran biaya untuk kegiatan bantuan sarana budidaya
yang disusun oleh pokdakan berdasarkan kelayakan usaha dan
potensi yang telah disepakati oleh seluruh anggotanya.
16. Tenaga Pendamping adalah orang yang bertugas mendampingi
Pokdakan secara terus menerus selama berlangsungnya kegiatan
bantuan sarana budidaya yang terdiri dari penyuluh perikanan
Pegawai ASN dan atau Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) yang
ditetapkan oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan
dan Perikanan (BRSDM).
17. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Pelaksana
kegiatan bantuan sarana pembudidayaan di pusat yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal untuk mengkoordinasikan seluruh rangkaian
pelaksanaan kegiatan.
18. Pejabat Pemeriksa dan Penerima Barang yang selanjutnya disingkat
PPHP adalah sekelompok orang yang yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal dan bertugas untuk memeriksa dan menerima barang hasil
bantuan.
BAB II
PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA
KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN BANTUAN
A. Pemberi Bantuan
Pemberi bantuan adalah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
melalui Satuan Kerja Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.
B. Jenis dan Bentuk Bantuan
1. Jenis Bantuan
Jenis bantuan adalah sarana pembudidayaan ikan berupa benih
dan pakan ikan.
2. Bentuk Bantuan
Bantuan diberikan dalam bentuk barang dengan spesifikasi teknis
sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.
Tabel 1. Spesifikasi Bantuan
No. Jenis Bahan Volume
1. a. Benih lele (uk. 8 – 9 cm)
b. Benih nila (uk. 7 – 8 cm)
c. Benih patin (uk. min. 5 cm)
d. Benih bandeng (uk. 4 – 7 cm)
e. Benih udang (uk. min. PL12)
a. 40.000 ekor
b. 25.000 ekor
c. 10.000 ekor
d. 15.000 ekor
e. 100.000 ekor
2. a. Pakan lele (min. protein 28%)
b. Pakan nila (min. protein 25%)
c. Pakan patin (min. protein 25%)
d. Pakan bandeng (min. protein 25%)
e. Pakan udang (min. protein 30%)
a. 3.500 kg
b. 4.000 kg
c. 4.500 kg
d. 4.500 kg
e. 2.500 kg
C. Rincian Jumlah Bantuan
Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan kepada Pokdakan akan
diberikan sebanyak 675 (enam ratus tujuh puluh lima) paket.
D. Persyaratan Penerima Bantuan
1. Persyaratan Administrasi
Kriteria Pokdakan calon penerima bantuan adalah:
a. berbadan hukum dengan mengikuti ketentuan perundang-
undangan yang mengatur kelembagaan/organisasi terkait;
b. belum pernah menerima bantuan sejenis berupa Pengembangan
Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP PB),
Pengembangan Usaha Mina Mandiri Perikanan Budidaya (PUMM
PB), dan Bantuan Sarana dan Prasarana (Bansarpras) tahun
sebelumnya;
c. anggota dan pengurus berdomisili/berada di kawasan yang
sama atau berdekatan dengan lokasi usahanya;
d. anggota dan pengurus bukan perangkat desa/kelurahan, ASN,
TNI/Polri, dan Penyuluh/PPB;
e. mempunyai anggota minimal 10 (sepuluh) orang;
f. bersedia untuk didaftarkan sertifikasi CBIB setelah
mendapatkan bantuan;
g. memiliki KTP/Identitas lain yang legal, alamat jelas dan nomor
telepon/HP/perangkat komunikasi; dan
h. harus memanfaatkan bantuan sesuai usulan dan bersedia
dibina serta didampingi oleh Penyuluh/PPB.
2. Persyaratan Teknis
a. secara rinci, kriteria teknis lokasi kegiatan usaha budidaya ikan
untuk masing-masing komoditas sesuai menu dapat dilihat pada
Petunjuk Teknis tentang teknik budidaya ikan yang diterbitkan
oleh Direktorat Jenderal dan/atau Dinas
Provinsi/Kabupaten/Kota;
b. Pokdakan menerapkan teknologi anjuran budidaya ikan; dan
c. standar kebutuhan benih ikan dan pakan ikan per paket sesuai
komoditas sebagaimana tercantum pada Tabel 2.
Tabel 2. Standar Kebutuhan Benih Ikan dan Pakan Per Paket Sesuai
Komoditas
No. Uraian
Ukuran Luasan
(m2)
Kebutuhan
Benih Pakan
(% protein)
Benih
(ekor)
Pakan
(kg)
1. Patin di Kolam min. 5 cm min. 25 1.200 10.000 4.500
2. Lele di Kolam 8 - 9 cm min. 28 200 40.000 3.500
3. Nila di Kolam 7 – 8 cm min. 25 5.000 25.000 4.000
4. Bandeng di Tambak 4 – 7 cm min. 25 14.000 15.000 4.500
5. Udang di Tambak min. PL12 min. 30 20.000 100.000 2.500
3. Persyaratan Lokasi
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemilihan lokasi
penerima bantuan adalah:
a. lahan dan wadah budidaya untuk usaha pembudidayaan
tersedia;
b. luasan kolam minimal terhadap komoditas yang diusulkan:
1) luas kolam lele: minimal 200 m2 (padat tebar 200 ekor/m2);
2) luas kolam patin: minimal 1.200 m2 (padat tebar 8 ekor/m2);
3) luas kolam nila: minimal 5.000 m2 (padat tebar 5 ekor/m2);
4) luas tambak bandeng: minimal 14.000 m2 (padat tebar 1
ekor/m2);
5) luas tambak udang: minimal 20.000 m2 (padat tebar 5
ekor/m2);
c. media air tidak tercemar;
d. tidak berpotensi terkena banjir;
e. kepemilikan lahan jelas (milik sendiri, garapan, sewa) dan tidak
dalam sengketa;
f. memiliki aksesibilitas yang baik yang menunjang semua aspek
produksi (pra-produksi sampai dengan pasca panen) dan akses
penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan kegiatan atau alat
(bahan bakar atau listrik);
g. berada di kawasan minapolitan, di Percepatan Industrialisasi
Perikanan Nasional (PIPN) atau berada di sentra budidaya;
h. lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan
i. lahan untuk budidaya sesuai peruntukan bagi kegiatan
perikanan budidaya.
E. Tata Kelola Pencairan Bantuan
1. Kelembagaan
Pembentukan kelembagaan ditujukan untuk membagi peran
dan meningkatkan dukungan instansi terkait, demi meningkatkan
peluang keberhasilan sesuai tujuan bantuan. Kelembagaan terdiri
atas Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota,
Pokja, dan Pendamping/Penyuluh, serta Pokdakan sebagai
penerima bantuan. Struktur organisasi pelaksana sebagaimana
tercantum pada Gambar 1.
Gambar 1. Struktur Organisasi Pelaksana
a. Pokja
Dalam rangka pelaksanan kegiatan Bantuan Sarana
Pembudidayaan Ikan di tingkat pusat, Direktur Jenderal
membentuk dan menetapkan Pokja terdiri atas Pengarah,
Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Anggota, dan Sekretariat.
Pokja mempunyai tugas:
1) melaksanakan seluruh kegiatan, mulai dari tahap
perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi serta pelaporan kegiatan;
2) menyusun petunjuk teknis penyaluran bantuan sarana
pembudidayaan ikan;
3) melakukan koordinasi dan sosialisasi kegiatan;
4) melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi dokumen
administrasi calon lokasi/calon penerima bantuan;
5) mengusulkan penetapan calon penerima kepada Direktur
Produksi dan Usaha Budidaya selaku PPK untuk dilakukan
penetapan; dan
6) melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan.
b. Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota
Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
1) melakukan koordinasi dengan Pokja;
Pokja
Ditjen Perikanan Budidaya
Dinas Provinsi
Pokdakan
Dinas Kab/Kota
Penyuluh/PPB
2) membantu identifikasi dan seleksi calon penerima bantuan
di Kabupaten/Kota; dan
3) melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan.
c. Penyuluh
Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan keberlanjutan
kegiatan penyaluran bantuan kepada penerima bantuan, maka
dilakukan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan Bantu (PPB)
dan/atau Penyuluh Perikanan Pegawai Aparatur Sipil Negara
(ASN), dengan tugas:
1) membantu identifikasi dan seleksi calon penerima bantuan
di Kabupaten/Kota;
2) membantu dan mendampingi calon penerima bantuan
dalam penyusunan dokumen persyaratan administrasi,
persyaratan teknis, dan persyaratan lokasi;
3) memberikan bimbingan teknis dan manajemen usaha
kepada penerima bantuan;
4) membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap
pengadaan sarana produksi, teknologi dan pasar,
permodalan usaha maupun penguatan kegiatan lainnya
untuk keberlanjutan usaha pembudidayaan ikan;
5) membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh
penerima bantuan;
6) membantu penerima bantuan membuat laporan
pemanfaatan bantuan; dan
7) membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan
pendampingan setiap bulannya kepada Kepala Badan Riset
dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan
tembusan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan format
yang telah ditetapkan.
d. Pokdakan
Pokdakan sebagai penerima bantuan mempunyai tugas dan
tanggung jawab:
1) mengajukan permohonan dan membuat usulan/proposal
bantuan;
2) membuat profil kegiatan serta menetapkan target produksi
yang sesuai dengan skala usaha kegiatannya;
3) menyusun dan menandatangai seluruh dokumen
administrasi;
4) sanggup melaksanakan dan menyelesaikan seluruh
rangkaian pekerjaan;
5) melaksanakan dan memanfaatkan bantuan hanya untuk
kegiatan pembudidayaan ikan sesuai yang direncanakan
dalam Proposal;
6) mengembangkan jejaring dan kemitraan untuk
kelangsungan kegiatan budidaya ikan secara berkelompok;
7) mengikuti ketentuan penerapan teknologi anjuran;
8) mengikuti bimbingan, pembinaan, dan pendampingan
teknologi perikanan budidaya yang efisien dan produktif
agar kegiatan budidayanya berhasil; dan
9) melaporkan secara berkala perkembangan kegiatan
budidayanya kepada Pendamping dan Dinas
Kabupaten/Kota.
2. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan
Mekanisme penetapan penerima Bantuan Sarana
Pembudidayaan Ikan untuk Pokdakan melalui tahapan
sebagaimana tercantum pada Gambar 2.
Gambar 2. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan
Pemohon
(Pokdakan)
Satker Direktorat Produksi
dan Usaha Budidaya
Direktorat Jenderal
Usulan calon penerima bantuan
disampaikan ke Direktur Jenderal
Pokja melakukan identifikasi,
seleksi, dan verifikasi calon
penerima bantuan
Direktur Jenderal menetapkan
Pokja
PPK Satker Direktorat
Produksi dan Usaha
Budidaya
PPK menetapkan penerima bantuan
kemudian menyampaikan kepada KPA
untuk mendapatkan pengesahan
Penetapan
Penerima
Bantuan
Keterangan Gambar:
1. Direktorat Jenderal melaksanakan sosialisasi bersama Dinas
Provinsi/Kabupaten/Kota terkait penyaluran paket bantuan
sarana Pembudidayaan Ikan pada Pokdakan Tahun 2018;
2. Calon penerima bantuan mengajukan permohonan bantuan
kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Produksi dan Usaha
Budidaya;
3. Pokja dan/atau Dinas Kabupaten/Kota melakukan identifikasi
dan seleksi;
4. Pokja melakukan verifikasi hasil identifikasi dan seleksi;
5. Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan Surat Pernyataan
Komitmen Kepala Dinas dalam pendampingan dan pembinaan
keberlanjutan usaha;
6. Usulan calon kelompok yang memenuhi persyaratan berdasarkan
hasil identifikasi, seleksi, dan verifikasi selanjutnya ditetapkan
sebagai penerima Bantuan oleh PPK Satker Direktorat Produksi
dan Usaha Budidaya dan disahkan oleh KPA; dan
7. Penerima bantuan selanjutnya mengikuti mekanisme penyaluran
dalam bentuk barang dan memanfaatkan bantuan sebagaimana
tertuang pada Pakta Integritas.
3. Pengadaan Sarana Bantuan
Sesuai dengan penetapan Pokdakan penerima bantuan oleh PPK
Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya selanjutnya
dilakukan proses pengadaan barang bantuan sesuai dengan
Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
menjadi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
F. Penyaluran Bantuan
Penyaluran Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam bentuk
barang berupa pakan ikan dan benih ikan dilakukan melalui tahapan
sebagaimana tercantum pada Gambar 3.
Gambar 3. Mekanisme Penyaluran Bantuan
Keterangan Gambar:
1. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Satker Pusat melakukan
proses pengadaan barang/jasa;
2. Penyedia barang yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan proses
pengadaan barang/jasa selanjutnya melakukan proses
penyaluran barang kepada penerima bantuan;
3. PPHP melakukan pemeriksaan atas barang yang akan diserahkan
baik spesifikasi maupun jumlah yang dilengkapi dengan Berita
Acara Pemeriksaaan;
4. PPK menyerahkan barang kepada KPA;
5. KPA menyerahkan barang kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB)
Direktorat Jenderal;
6. KPB menyerahkan bantuan barang kepada penerima bantuan
diketahui Dinas Kabupaten/Kota sesuai Berita Acara Serah
Terima Barang (BAST).
Penerima Bantuan
Penyedia Barang
Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya
Pengadaan barang/jasa
- Pemeriksaan barang oleh
tim pemeriksa
- Pendistribusian
- BAST diketahui Dinas
Kab/Kota
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN, KETENTUAN PERPAJAKAN,
SANKSI, DAN PELAPORAN
A. Pertanggungjawaban Bantuan
1. Pertanggungjawaban Penerima Bantuan
Penerima Bantuan wajib memberikan pertanggungjawaban sebagai
berikut:
a. Penerima Bantuan bersama Dinas Kabupaten/Kota melaporkan
pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal dengan
tembusan kepada Dinas Provinsi; dan
b. Penerima Bantuan bertanggungjawab terhadap keberlanjutan
usaha budidaya ikan.
2. Pertanggungjawaban Pokja dan Dinas Kabupaten/Kota
Pertanggungjawaban dilakukan melalui monitoring dan evaluasi
sebagai berikut:
a. Monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan pelaksanaan
kegiatan, meliputi:
1) dokumentasi administrasi pelaksanaan kegiatan; dan
2) proses produksi budidaya ikan mulai tahapan penebaran
hingga panen;
b. Apabila hasil monitoring ditemukan penyimpangan yang tidak
sesuai dengan pakta integritas, maka Pokja dan/atau Dinas
Kabupaten/Kota wajib melaporkan kepada PPK untuk segera
diambil tindakan sesuai ketentuan.
c. Melakukan evaluasi pelaksanaan bantuan meliputi:
1) kegiatan produksi, hasil panen, dan distribusi hasil panen;
2) perkembangan dan rencana pengembangan usaha;
3) kendala yang dihadapi; dan
4) saran perbaikan untuk kegiatan budidaya ikan.
B. Ketentuan Perpajakan
Pengadaan barang pada bantuan ini mengikuti ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
C. Sanksi
Apabila berdasarkan pemantauan, evaluasi, dan/atau pemeriksaan
oleh pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran
bantuan ini, ditemukan bahwa penerima bantuan terbukti sah
melakukan kekeliruan atau kesalahan:
1. tidak memanfaatkan dan mengelola bantuan secara maksimal sesuai
usulannya, dalam setahun setelah diserahterimakan;
2. menyalahgunakan pemanfaatan bantuan yang diterima yang
bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
3. menghilangkan bantuan yang telah diterima dengan tidak dapat
membuktikan Berita Acara Kehilangan oleh Kepolisian; dan/atau
4. memindahtangankan bantuan kepada orang lain tanpa persetujuan
pemberi bantuan.
maka penerima bantuan dikenakan sanksi antara lain:
1. bertanggung jawab secara hukum atas penyalahgunaan
bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau
2. tidak diikutsertakan kembali dalam program sejenis yang dikelola
lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
D. Pelaporan
Pelaporan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak bantuan
diterima dari Pokdakan (form 13), disampaikan ke Pokja dan diketahui
oleh Dinas Kabupaten/Kota atau Penyuluh Perikanan dan tembusan
kepada Dinas Provinsi. Laporan berupa softcopy dan hardcopy,
disampaikan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Produksi dan
Usaha Budidaya dengan alamat:
Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari IV lantai 6
Jalan Medan Merdeka Timur nomor 16
Jakarta Pusat
faksimile 021-3514758
email: kewirausahaan45@yahoo.co.id.
BAB IV PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
A. Pembinaan
Pembinaan kepada penerima bantuan dilakukan secara berjenjang
oleh Direktorat Jenderal termasuk Unit Pelaksana Teknis lingkup
Direktorat Jenderal, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota, serta
penyuluh perikanan. Bentuk pembinaan meliputi:
1. manajemen administrasi dan pengelolaan bantuan;
2. pendampingan teknologi;
3. pendampingan akses pasar; dan
4. pendampingan pengembangan usaha termasuk fasilitasi kemitraan
usaha dengan lembaga keuangan bank dan non-bank, pelaku
usaha, sektor swasta, dan mitra potensial lainnya.
B. Pemantauan
Dalam rangka keberhasilan pencapaian target kinerja, dan
memenuhi asas efektivitas, transparansi dan keberlanjutan
pemanfaatan bantuan, Direktur Jenderal sesuai kewenangannya
melakukan monitoring evaluasi terhadap:
1. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan dengan
pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta
ketentuan peraturan terkait lainnya;
2. kesesuaian antara target dan realisasi; dan
3. perkembangan pelaksanaan kegiatan.
C. Evaluasi
Evaluasi bertujuan untuk membandingkan antara rencana dengan
realisasi kegiatan untuk menjadi rekomendasi yang akan datang.
Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dengan menganalisa relevansi,
efektivitas dan dampak dari hasil pelaksanaan kegiatan terhadap
tujuan, sasaran, indikator keberhasilan yang diharapkan serta melihat
sejauh mana permasalahan yang dihadapi sebagai bahan acuan dan
referensi untuk menentukan alternatif solusi dan rencana tindak lanjut.
Evaluasi pelaksanaan kegiatan bantuan sarana pembudidayaan ikan
tersebut mencakup:
1. penerapan teknologi budidaya anjuran di lokasi penerima bantuan;
2. produksi dan produktivitas budidaya ikan pasca menerima
bantuan;
3. dampak pelaksanaan pemberian bantuan terhadap pendapatan
pokdakan penerima bantuan serta keberlanjutan usaha
budidayanya;
4. penguatan kelembagaan, kemandirian pokdakan, dan kerja sama
kemitraan.
Selanjutnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Direktur
Jenderal mengambil langkah tindak lanjut untuk perbaikan kinerja
bantuan pemerintah ke depan.
BAB V PENUTUP
Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan
Tahun 2018 merupakan acuan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan agar
dapat terlaksana secara akuntabel, transparan dan efektif sehingga
penyaluran bantuan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap
perkembangan perikanan budidaya dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat pembudidaya ikan.
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
Ttd.
SLAMET SOEBJAKTO
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 210/PER-DJPB/2017 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN TAHUN 2018
Form–1 Surat Usulan Calon Penerima Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan
KOP POKDAKAN
lokasi, tgl – bulan – 2018
Kepada Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya c.q. Satuan Kerja Direktorat Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya
di Jakarta
Bersama ini kami pengurus dan anggota Pokdakan ... (isi nama Pokdakan) ... yang beralamat di ...(isi alamat lengkap)..., mengajukan permohonan untuk dapat memperoleh bantuan sarana pembudidayaan ikan pada kelompok pembudidaya ikan dalam rangka meningkatkan kapasitas kegiatan/usaha
pembudidayaan ikan Pokdakan. Adapun Proposal bantuan sarana budidaya Ikan sebagaimana terlampir.
Demikian usulan kami disampaikan, seluruh data yang disampaikan benar apa adanya dan dapat kami pertanggungjawabkan.
Ketua Pokdakan
(…………………………..)
Mengetahui, Kepala Dinas Kab/Kota................
(…………………………..) NIP. ………………………
Tenaga Pendamping
(PPB/Penyuluh PNS)
(…………………………..)
Form-2 Proposal Kegiatan Usaha Perikanan Budidaya
PROPOSAL
KEGIATAN BUDIDAYA PERIKANAN 1. PROFIL PENERIMA
a. Nama Pokdakan b. Kontak Person (Nama, Nomor Telp/Hp/Fax/Alamat E-mail) c. Alamat Pokdakan d. Lokasi usaha (termasuk titik koordinat) e. Susunan Pengurus dan Anggota
No Nama Jabatan L/P Umur
1
2
3
Dst
Catatan: melampirkan foto copy KTP atau surat keterangan domisili f. Pengukuhan Kelompok (terlampir)
- Tanggal pengukuhan
- Yang mengukuhkan
- Kelas kelompok
g. Nomor Badan Hukum/Akte Notaris (terlampir) - Nomor
- Tanggal
2. USAHA PEMBESARAN IKAN a. Komoditas yang dibudidayakan (pilih salah satu √):
- patin di kolam ( )
- nila di kolam ( )
- lele di kolam ( )
- bandeng di tambak ( )
- udang di tambak ( ) b. Luas lahan budidaya (isi salah satu)
- patin di kolam (minimal luas 1.200 m2) : .................... m2
- nila di kolam (minimal luas 4.500 m2) : .................... m2
- lele di kolam (minimal luas 200 m2) : .................... m2
- bandeng di tambak (minimal luas 14.000 m2) : .................... m2
- udang di tambak (minimal luas 20.000 m2) : .................... m2 c. Jumlah produksi sebelum bantuan : ..... ton/siklus
Nilai produksi sebelum bantuan : Rp. ................. Rata-rata pendapatan per bulan : Rp. .................
d. Jumlah produksi setelah bantuan : ..... ton/siklus
Nilai produksi setelah bantuan : Rp. ................. Rata-rata pendapatan per bulan : Rp. .................
3. USULAN KEBUTUHAN
Dalam upaya pengembangan usaha pembudidayaan ikan yang telah kami laksanakan, maka diusulkan bantuan sarana budidaya
sebagaimana dirinci pada RAB terlampir. lokasi, tgl – bulan – 2018
Ketua Kelompok
(…………………………..)
Form-3 Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Rencana Kebutuhan Kelompok
Pekerjaan Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan pada Pokdakan
Tahun 2018
1. Nama Kelompok : …………………………………………………….
2. Alamat : Jalan, Kampung, RT/RW Desa : .…………………………..
Kecamatan : ................................... Kab/Kota : ................................... Provinsi : ...................................
3. Rencana Penebaran : Minggu .... Bulan ........ Tahun 2018
Tabel Rincian Kebutuhan Kelompok
No Uraian Volume*) Satuan Harga Satuan
(Rp) **)
Jumlah
Harga (Rp.)
1 Benih ikan ekor
2 Pakan ikan kg
Total
Catatan:
*) isikan volume Tabel Standar Kebutuhan Benih dan Pakan sesuai komoditas yang
diusulkan
**) harga umum yang berlaku setempat lokasi, tgl – bulan – 2018
Ketua Kelompok
(…………………………..)
Sekretaris Kelompok
(…………………………..)
Form-4 Surat Pernyataan Siap Melaksanakan Kegiatan
KOP POKDAKAN
SURAT PERNYATAAN SIAP MELAKSANAKAN KEGIATAN
BANTUAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN PADA POKDAKAN
Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama : ....................................................... Nama Pokdakan : ....................................................... Jabatan : Ketua Pokdakan
Alamat : ........................................................................................
Dengan ini menyatakan siap dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan serta menyelesaikan kegiatan Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan pada Pokdakan Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tanggal 17
Nopember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan pada Kementerian Negara/Lembaga, dengan ketentuan:
1. Bersedia menerima, mengelola dan memanfaatkan barang bantuan bantuan sarana pembudidayaan ikan pada Pokdakan Tahun 2018 dari Satker Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan
dan Perikanan yang berupa (Jenis ...... dan Jumlah.... /sesuai RAB).
2. Bersedia melaporkan hasil produksi dan nilai produksi.
lokasi, tgl – bulan – 2018
Ketua Kelompok
(…………………………..)
Sekretaris Kelompok
(…………………………..)
Materai
Rp.6000
Form-5 Pakta Integritas Pokdakan
PAKTA INTEGRITAS KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ..............................(diisi nama ketua pokdakan) Jabatan : Ketua Pokdakan ...... (diisi nama pokdakan) Alamat : ..............................(diisi alamat ketua sesuai KTP) Bertindak untuk dan atas nama: Pokdakan …………………… (diisi nama pokdakan) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan bantuan sarana pembudidayaan ikan
pada Pokdakan Tahun 2018, dengan ini menyatakan bahwa saya: 1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 2. Akan bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja program sesuai
dengan proposal dan rencana kerja yang telah disusun; 3. Akan bertanggungjawab atas pelaksanaan agar sesuai dengan
peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan pada Pokdakan Tahun 2018;
4. Akan memberikan keterangan yang benar beserta bukti-bukti yang sah
terhadap aparat pengawas intern dan ekstern pemerintah sehubungan dengan barang Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan pada Pokdakan
yang diterima dari Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya tahun 2018.
5. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila
mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pelaksanaan pekerjaan Bantuan Sarana pada Pokdakan; serta
6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini,
saya bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau
dilaporkan secara pidana. ................. ,............../....../2018
Kabupaten/Kota ................... Materai Rp. 6000
................................... Ketua Pokdakan
. ......................
Form-6
Surat Pernyataan Komitmen Kepala Dinas Kabupaten/Kota
KOP DINAS
SURAT PERNYATAAN KOMITMEN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN/KOTA.......................
Yang Bertanda tangan dibawah ini :
Nama : ........................................
NIP : ........................................
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota............
Alamat : ........................................
Dalam rangka pemanfaatan bantuan Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan
pada Pokdakan Tahun 2018, dengan ini kami berkomitmen :
1. Melakukan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan program
Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan pada kelompok pembudidaya
ikan;
2. Mengupayakan keberhasilan dan keberlanjutan program Bantuan
Sarana Pembudidayaan Ikan pada kelompok pembudidaya ikan;
3. Melaporkan hasil produksi kelompok pembudidaya ikan.
Demikian Surat Pernyataan Komitmen ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
................., .......................2018
Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan
Kabupaten/Kota......................
Materai 6000
Cap basah dan tanda tangan
.....................................
NIP..................................
Form–7
Formulir Identifikasi dan Seleksi Lokasi, Pembudidaya dan Pokdakan
Nama Kelompok : .....................................................
Alamat : ....................................................(Jalan, Kampung, RT/RW)Desa...........................................(nama dan titik kordinat)Kecamatan............................... (Nama Kecamatan)
Kab/Kota...................................(Nama Kab/Kota)
Ketua : ..................................................
Luas Lahan Kelompok : .................................................
Jenis Budidaya : ...................................................( isi pembesaran/pembenihan) .........
Jenis Yang Dibudidayakan : ...................................................(sesuai menu ) .........
Wadah Budidaya : ...................................................( isi KJA/Kolam/Terpal/Fiber/dll) .......
No YA Tidak Keterangan
A
1 Dibuktikan dengan surat kepemilikan lahan
atau surat keterangan sewa /garapan
2Dibuktikan dengan surat pernyataan pengamatan
dilapangan/Surat keterangan dari Kepala Desa
3Dibuktikan dengan surat Pernyataan pengamatan
dilapangan
B
1Dibuktikan dengan surat keterangan Pejabat
Pemerintahan Setingkat (Lurah/Kades/Wali Nagari)
2Dibuktikan dengan KTP / identitas lain yang sah atau surat
keterangan dari kades/surat nikah
3Dibuktikan dengan KTP/surat keterangan kades di alamat
yang bersangkutan
4Dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang
bersangkutan
5Dibuktikan dari jumlah aset dan omset usaha yang
bersangkutan masuk skala mikro
6Dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang
bersangkutan
C
1Dibuktikan dengan surat pernyataan pengamatan
dilapangan
2Dibuktikan dengan KTP/surat keterangan kades di alamat
yang bersangkutan
3 Disebutkan dalam proposal usaha
4Dibuktikan dengan adanya proposal kelompok yang
bersangkutan
(Isi Tanggal/Bulan/Tahun)
Nama Jabatan dalam Tim Teknis Unit Kerja/Intansi Tanda Tangan
1 ...................................................... ......................................................
2 ...................................................... ......................................................
3 ...................................................... ......................................................
4 ...................................................... ......................................................
NIP.
Telah bergabung dalam pokdakan serta bersedia mentaati
peraturan/kesepakatan dan aktif pada setiap kegiatan yang disepakati
Berdomisili/tempat tinggal di desa setempat/desa yang berdekatan
dengan alamat kelompok
Penduduk usia dewasa/sudah menikah, berkelakuan baik dan bukan
perangkat desa/kelurahan /dan sejenis, PNS.
Diutamakan pembudidaya yang sudah melakukan usaha perikanan
budidayadan belum pernah menerima bantuan
Sanggup membuat dokumen administrasi sebagai kelengkapan
pengusulan dan pemberian bantuan
Mengusulkan 1 (satu) komoditas yang akan dibudidayakan
Pengurus dan anggota berdomisili/tempat tinggal di desa yang sama
atau berdekatan dengan lokasi usaha
Diutamakan kelembagaan pokdakan yang sudah operasional dan
merupakan binaan dan terdaftar di dinas yang membidangi perikanan
Calon pokdakan
Bersedia mematuhi ketentuan dalam proses pelaksanaan sesuai
mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah
Katagori usaha yang dijalankan termasuk usaha mikro
...................................
Tim Identifikasi
......................................................
NIP.
......................................................
NIP.
......................................................
NIP.
......................................................
Calon Pembudidaya
Lokasi usaha sesuai untuk kegiatan budidaya ikan serta memiliki
aksesibilitas dan dapat dijangkau
Lahan/perairan yang digunakan untuk usaha budidaya ikan merupakan
hamparan yang cukup luas,sesuai peruntukannya dan tidak dalam
Calon Lokasi
Komponen
Status lahan/perairan yang digunakan usaha budidaya ikan
...................................
...................................
...................................
dan belum pernah digunakan untuk kegiatan Bantuan
b. Sewa atau Garapan
a. Memiliki Sendiri
Formulir Identifikasi dan Seleksi Lokasi, Pembudidaya dan Pokdakan Calon Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
Form-8 Berita Acara Hasil Identifikasi dan Seleksi
Berita Acara Hasil Identifikasi dan Seleksi
Lokasi, Pembudidaya dan Kelompok Pembudidaya Ikan Calon Peserta Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan pada Pokdakan
TA. 2018
Nomor : ........................................………….…………………………….
Pada hari ini ....................tanggal ………... bulan ….....….... tahun 2018, yang bertandatangan di bawah ini:
1. …………………………………… : Tim Identifikasi dan Seleksi……………
2. dst.……………………………… : dst…………………………
Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 70/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember
2016 Tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: ………………. 2018 tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan pada Pokdakan, kami telah melakukan identifikasi dan seleksi kelayakan lokasi, pembudidaya dan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) calon peserta Bantuan Sarana
Pembudidayaan Ikan pada Pokdakan sebagaimana terlampir.
Demikian Berita Acara hasil identifikasi dan seleksi ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tim Identifikasi dan Seleksi Kabupaten……..Provinsi ............
1. (…………………………..)
NIP. ………………………
(…………………………..)
2. (dst.……………………..)
NIP. ………………………
(…………………………..)
Rekapitulasi Hasil Identifikasi dan Seleksi Calon Peserta Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan pada Pokdakan T.A. 2018
Nomor : ……………………………………. Tanggal : …………………………………….
Tabel Hasil Identifikasi dan Seleksi Lokasi, Pembudidaya dan Pokdakan Calon Penerima Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan pada Pokdakan T.A. 2018
Provinsi .................................................. Kabupaten/Kota …………………………….
Pendirian dan pengukuhan kelompok Pengurus dan Anggota
Desa KecamatanTanggal
Pendirian
Nomor
Pengukuhan/
Akte Notaris
Pejabat Yang
MengukuhkanNama Jabatan
Jenis
KelaminProduksi Pendapatan Produksi Pendapatan
1
2
3
4
dst
Catatan :
Kegiatan Usaha = pilih salah satu kegiatan usaha pembesaran atau pembenihan ikan
Produksi = diisi jumlah rata-rata Produksi (Ton/ekor) per tahun
Pendapatan = diisi rata-rata pendapatan anggota pokdakan (Rp) pertahun
KeteranganKegiatan UsahaNo Nama Pokdakan
Alamat
TLP/HP/Email Komoditas Luas Lahan
Komoditi Awal Target Setelah Kegiatan
Tim Identifikasi dan Seleksi Kabupaten……..Provinsi ............
1. (…………………………..)
NIP. ………………………
(…………………………..)
2. (dst.……………………..)
NIP. ………………………
(…………………………..)
Form-9 Berita Acara Hasil Identifikasi dan Seleksi oleh Pokja
Berita Acara Hasil Verifikasi
Lokasi, Pembudidaya dan Kelompok Pembudidaya Ikan
Calon Peserta Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan pada Pokdakan TA. 2018
Nomor : ........................................………….…………………………….
Pada hari ini ....................tanggal ………... bulan ….....….... tahun 2018, yang bertandatangan di bawah ini:
1. …………………………………… : Penanggung jawab Pokja pelaksana Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan
pada Pokdakan Provinsi ………………….. 2. …………………………………… : Sekretariat Pokja pelaksana Bantuan
Sarana Pembudidayaan Ikan pada
Pokdakan Provinsi …………………………
Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 70/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan di
Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor: ………………. 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan pada Pokdakan, kami
telah melakukan identifikasi dan seleksi kelayakan lokasi, pembudidaya dan kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) calon peserta Bantuan Sarana
Pembudidayaan Ikan pada Pokdakan sebagaimana terlampir serta telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan data dan informasi yang disampaikan pokdakan.
Demikian Berita Acara hasil identifikasi, seleksi dan verifikasi ini dibuat
dengan sebenarnya dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pokja
Provinsi ............
Penaggungjawab
(…………………………..) NIP. ………………………
Sekretariat
(…………………………..)
NIP. …………………
Rekapitulasi Hasil Identifikasi dan Seleksi Calon Peserta Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan pada Pokdakan T.A. 2018
Nomor : ……………………………………. Tanggal : …………………………………….
Tabel Hasil Verifikasi Lokasi, Pembudidaya dan Pokdakan Calon Penerima Bantuan Sarana Pembudidayaan Ikan pada Pokdakan T.A. 2018
Provinsi .................................................. Kabupaten/Kota …………………………….
Pendirian dan pengukuhan kelompok Pengurus dan Anggota
Desa KecamatanTanggal
Pendirian
Nomor
Pengukuhan/
Akte Notaris
Pejabat Yang
MengukuhkanNama Jabatan
Jenis
KelaminProduksi Pendapatan Produksi Pendapatan
1
2
3
4
dst
Catatan :
Kegiatan Usaha = pilih salah satu kegiatan usaha pembesaran atau pembenihan ikan
Produksi = diisi jumlah rata-rata Produksi (Ton/ekor) per tahun
Pendapatan = diisi rata-rata pendapatan anggota pokdakan (Rp) pertahun
KeteranganKegiatan UsahaNo Nama Pokdakan
Alamat
TLP/HP/Email Komoditas Luas Lahan
Komoditi Awal Target Setelah Kegiatan
Pokja Provinsi ............
Penanggungjawab
(…………………………..) NIP. ………………………
Sekretariat
(…………………………..) NIP. …………………
Form-10 BAST dari Pejabat Pembuat Komitmen ke Kuasa Pengguna Anggaran
BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
PEKERJAAN BANTUAN (dari Pejabat Pembuat Komitmen ke Kuasa Pengguna Anggaran)
PEKERJAAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
Bantuan Sarana Pembudidayaan
Ikan pada Pokdakan
Nomor : ................................
Tanggal: ................................
Pada hari ini, ……………, tanggal …, bulan …. 2018, kami yang bertindak di
bawah ini:
Nama : …………………..............................................................
NIP : ……………….................................................................
Jabatan : PPK Satker. Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
Nama : ……………………………………………………………………...
NIP : ………………………………………………………………………
Jabatan : KPA Satker Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Dengan ini menyatakan sebagai berikut :
1. PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pengadaan bantuan dari Satuan Kerja …......................................... berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA menerima penyerahan barang/jasa dari PIHAK PERTAMA. 3. PIHAK KEDUA akan melakukan proses administrasi selanjutnya yaitu penyerah
terimaan barang/jasa tersebut kepada penerima bantuan melalui Kuasa Pengguna Barang (KPB) Ditjen. Perikanan Budidaya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Demikian Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Bantuan ini dibuat dan
ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.
PIHAK PERTAMA
PPK Satker. Direktorat
Produksi dan Usaha Budidaya
..............................................
NIP. .......................................
PIHAK KEDUA
Kuasa Pengguna Anggaran
Ditjen. Perikanan Budidaya
Meterai
Rp. 6000
………………………………………….
NIP. ………………………………
LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG/JASA BANTUAN TAHUN ANGGARAN 2018
Nomor :
Tanggal :
DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN
No Nama Barang / Merk /
Uraian / Spesifikasi
Volume
(Paket)
Satuan
(Rp)
Harga
Perolehan (Rp)
Jumlah
PIHAK PERTAMA
PPK Satker. Direktorat
Produksi dan Usaha Budidaya
..............................................
NIP. .......................................
PIHAK KEDUA
Kuasa Pengguna Anggaran
Ditjen. Perikanan Budidaya
Meterai
Rp. 6000
………………………………………….
NIP. …………………………………..
Form-11 BAST dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Barang
BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
PEKERJAAN BANTUAN
(dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Barang)
PEKERJAAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
Bantuan
Sarana Budidaya pada
Pokdakan
Nomor : ...............................
Tanggal : ...............................
Pada hari ini, ……………, tanggal …, bulan …. 2018, kami yang bertindak di
bawah ini:
Nama : ………………………………………………….
NIP : ………………………………………………….
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
Nama : ………………………………………………….
NIP : ………………………………………………….
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang (KPB)
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Dengan ini menyatakan sebagai berikut :
1. PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pengadaan bantuan dari Satuan Kerja …............................................. berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA menerima penyerahan barang/jasa dari PIHAK PERTAMA. 3. PIHAK KEDUA akan melakukan proses administrasi selanjutnya yaitu penyerah
terimaan barang/jasa tersebut kepada penerima bantuan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Demikian Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Bantuan ini dibuat dan
ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.
PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran
Ditjen. Perikanan Budidaya
………………………………………….
NIP. ………………………………..
PIHAK KEDUA
Kuasa Pengguna Barang
Ditjen. Perikanan Budidaya
Meterai
Rp. 6000
………………………………….
NIP. …………………………
LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG/JASA BANTUAN TAHUN ANGGARAN 2018
Nomor :
Tanggal :
DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN
No Nama Barang / Merk / Uraian /
Spesifikasi
Volume
(Paket)
Satuan
(Rp)
Harga
Perolehan
(Rp)
Jumlah
PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran
Ditjen. Perikanan Budidaya
……………………………………..
NIP. ………………………………..
PIHAK KEDUA
Kuasa Pengguna Barang
Ditjen. Perikanan Budidaya
………………………………………
NIP. ………………………………..
Form-12 BAST dari Kuasa Pengguna Barang ke Penerima Bantuan
BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
PEKERJAAN BANTUAN
(dari Kuasa Pengguna Barang ke Penerima Bantuan)
PEKERJAAN BERITA ACARA SERAH
TERIMA
Bantuan
Sarana Budidaya pada
Pokdakan
Nomor : ................................
Tanggal : ................................
Pada hari ini, ……………, tanggal …, bulan …. 2018, kami yang bertindak di
bawah ini:
Nama : ……………………………………………………………………..
NIP : ……………………………………………………………………..
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang (KPB)
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
Nama : ....................................................................................
Jabatan : ....................................................................................
Alamat : ....................................................................................
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Dengan ini menyatakan sebagai berikut :
1. PIHAK PERTAMA menyerahkan hasil pengadaan bantuan dari Satuan Kerja …............................................... berupa barang/jasa kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari PIHAK PERTAMA sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
Demikian Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Bantuan ini dibuat dan
ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.
PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Barang
Ditjen. Perikanan Budidaya
…………………………………………
NIP. …………………………………..
PIHAK KEDUA
Penerima Bantuan
Ketua .....................................
Meterai
Rp. 6000
...............................................
LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG/JASA BANTUAN TAHUN ANGGARAN 2018
Nomor :
Tanggal :
DAFTAR BARANG/JASA YANG DISERAHTERIMAKAN
No Nama Barang / Merk / Uraian /
Spesifikasi
Volume
(Paket)
Satuan
(Rp)
Harga
Perolehan
(Rp)
Jumlah
PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Barang
Ditjen. Perikanan Budidaya
………………………………………..
NIP. ………………………………
PIHAK KEDUA
Penerima Bantuan
Ketua .....................................
Meterai
Rp. 6000
...............................................
Form-13
Formulir Laporan oleh Pokdakan
FORMAT LAPORAN
PENYALURAN BANTUAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN
PADA POKDAKAN, T.A. 2018
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Tgl/Bln/Bulan :
Nama Kelompok :
No. Alamat Kelompok
Nomor
Badan
Hukum
Luas
Lahan
(m2)
Jumlah
Tebar
(ekor)
Produksi
Keterangan Jumlah
Panen
(Kg)
Nilai
(Rp) Pasar
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Jalan :
RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kode Pos :
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
Ttd.
SLAMET SOEBJAKTO