Post on 03-Mar-2019
KEBIJAKAN PUBLIK DAN EKONOMI POLITIK
(Studi Kebijakan Investasi Asing dan Izin Mendirikan Bangunan dalam
Pembangunan Kota Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi Tahun 2017)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
Anisa Nur Rohmah
NIM: 1114112000002
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1439 H/2018 M
KEBIJAKAN PUBLIK DAN EKONOMI POLITIK
(Studi Kebijakan Investasi Asing dan Izin Mendirikan Bangunan dalam
Pembangunan Kota Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi Tahun 2017)
Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
Anisa Nur Rohmah
NIM: 1114112000002
Dosen Pembimbing,
Dr.Idris Thaha, M.Si
NIP: 19660805 2001121001
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1439 H/2018 M
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME
Skripsi yang berjudul:
KEBIJAKAN PUBLIK DAN EKONOMI POLITIK
(Studi Kebijakan Investasi Asing dan Izin Mendirikan Bangunan dalam
Pembangunan Kota Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi Tahun 2017)
1. Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli
saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Depok, 06 Agustus 2018
Anisa Nur Rohmah
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
Dengan ini, pembimbing skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:
Nama : Anisa Nur Rohmah
NIM : 11141120000002
Program Studi : Ilmu Politik
Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:
KEBIJAKAN PUBLIK DAN EKONOMI POLITIK
(Studi Kebijakan Investasi Asing dan Izin Mendirikan Bangunan dalam
Pembangunan Kota Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi Tahun 2017)
dan telah diuji.
Jakarta, 06 Agustus 2018
Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Program Studi Pembimbing
Dr. Iding Rosyidin, M.Si Dr. Idris Thaha, M.Si
NIP: 19701013 200501 1 003 NIP: 19660805 200112 1 001
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI
SKRIPSI
KEBIJAKAN PUBLIK DAN EKONOMI POLITIK
(Studi Kebijakan Investasi Asing dan Izin Mendirikan Bangunan dalam
Pembangunan Kota Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi Tahun 2017)
Oleh
Anisa Nur Rohmah
11141120000002
Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 24
Agustus 2018 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Ilmu Politik.
Ketua, Sekretaris,
Dr. Iding Rosyidin, M.Si Suryani, M.Si
NIP: 19701013 200501 1 003 NIP: 19770424 200710 2 003
Penguji I, Penguji II,
Dr. Agus Nugraha, M.A Ana Sabhana Azmy, M.IP
NIP: 19680801 200003 1 001 NIDN: 20100 18601
Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 24 Agustus 2018.
Ketua Program Studi Ilmu Politik
FISIP UIN Jakarta
Dr. Iding Rosyidin, M.Si
NIP: 19701013 200501 1 003
v
ABSTRAKSI
Nama : Anisa Nur Rohmah
Judul : KEBIJAKAN PUBLIK DAN EKONOMI POLITIK
(Studi Kebijakan Investasi Asing dan Izin Mendirikan Bangunan dalam
Pembangunan Kota Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi Tahun 2017)
Penelitian ini berusaha menganalisis investasi asing dalam investor properti
serta perizinan Kota Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Adanya investasi asing
dalam suatu pembangunan bukanlah hal yang asing di Indonesia. Ketidakcukupan
dana yang dimiliki dalam membangun infrastruktur membuat pemerintah pusat tidak
mengelak kehadiran aliran dana yang berasal dari asing. Kehadiran investasi
asing,tidak hanya digunakan oleh pihak pemerintah saja, kerap juga sering digunakan
perusahaan bidang properti seperti yang dilakukan Lippo Group dalam membangun
pembangunan kota mandiri Meikarta. Meikarta sebuah kota baru yang dirancang
dengan fasilitas mewah dan lengkap,menuai banyak pendapat pro dan kontra,
dikarenakan pembangunan yang dimulai 2017 lalu itu belum memiliki IMB.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 10
Tahun 2013 tentang IMB, pembangunan baru dapat dilaksanakan setelah
mendapatkan IMB. Namun, pihak Meikarta tetap melakukan pembangunan
apartemen dan fasillitas lain walaupun dianggap telah melanggar berbagai peraturan
yang ada. Tidak hanya itu, sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dianggap pro
elit dengan tidak memberikan sanksi terhadap pihak Meikarta.
Untuk memahami dinamika yang terjadi dalam tubuh pemerintah daerah
Kabupaten Bekasi terhadap investasi asing dan perizinan Meikarta maka penelitian
ini menggunakan model dan pendekatan dalam kebijakan publik yakni, model elit,
pendekatan kelembagaan dan aktor dalam pembuatan kebijakan publik serta teori
modernisasi dengan menggunakan dua teori yakni, lima tahap pertumbuhan menurut
Rostow dan teori tabungan dan investasi serta rent-seeking. Penelitian ini
menjabarkan sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi terhadap investor properti
melalui regulasi serta kebijakan pembangunan kota mandiri. Tidak hanya itu,
penelitian ini juga menjelaskan perihal permasalahan IMB Meikarta yang dikaitkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi. Peneliti menggunakan pendekatan
penelitian kualitatif, melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dalam
penelitian ini sesuai dengan pedoman wawancara yang ada, serta melakukan library
research. Hasilnya, Meikarta sampai saat ini belum memiliki IMB dan
kecenderungan adanya pro elit dan pragmatisme dalam Pemerintah Daerah.
Kata kunci: Investasi Asing, Meikarta, Lippo Group.
vi
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT
atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam dicurakan kepada Nabi Muhammad
SAW, rasul yang telah membawa umatnya semua dari kegelapan pada masa yang
terang benderang hingga saat ini.
Skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN PUBLIK DAN EKONOMI POLITIK
(Studi Kebijakan Investasi Asing dan Izin Mendirikan Bangunan dalam
Pembangunan Kota Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi Tahun 2017)” disusun
dalam rangka mmenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjanan Sosial (S.Sos)
pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Penulis menyadari betul dalam penyusunan skripsi ini belumlah sempurna,
dan masih banyak kekurangan. Tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai
pihak, penulis menyadari betul penelitian ini tidak dapat diselesaikan dengan baik.
Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A, selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Zulkifli, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beserta seluruh staf dan
jajarannya.
vii
3. Dr. Iding Rasyidin, M.Si, selaku Kepala Program Studi Ilmu Politik FISIP
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Suryani, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
5. Idris Thaha, M.Si, selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini, Terima
kasih atas bimbingan, kritikan dan dorongannya selama penelitian ini.
6. Seluruh dosen pengajar di Program Studi Ilmu Politik yang telah
memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama kuliah.
7. Eka Sastra, Sukmawati, Ketua KAHMI Cianjur, Susan dan Aniek
terimakasih atas waktunya untuk diwawancarai serta memberikan masukan
dalam penelitian ini.
8. Orang tua tercinta, Rukman Basit dan Siti Kusmiati serta kakak dan adik,
Nurul Fitri Rukmana dan Farhan Maulana Muhammad, dan calon kakak
ipar (Satrio Desrianto Prabowo), terimakasih atas do‟a yang tulus serta
memberi bantuan tanpa henti dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Rudi Saputra, Fahmil Rozi, Indra Surya Ramadhan, Harumbi Prastya
terimakasih atas do‟a, dukungan, serta waktu luangnya untuk berdiskusi
dan memberi masukan dalam penelitian ini.
10. Sahabat terbaik, Narulita Septa A, Robithotus Salamah, Nurul
Rakhmayanti, Andriana Kumalasari, terimakasih atas do‟a, dukungan serta
waktu luangnya dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Hanif Jaka, Ahmad Riva‟i Pasa, terimakasih atas dukungan serta waktu
luangnya dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Teman seperjuangan Politik A 2014, Siska Andrianika, Silmi Adinda,
Indah Dewi, Salsabila, Reni, Mahlizar dan banyak lainnya, terimakasih atas
waktu yang berharga selama 4 tahun ini.
13. Junior terbaik, Inayatul, Fikhri Andhito, Amal, Sys Mafazah, Jehan Safira.
viii
14. Alumni ITAG divisi transportasi, Alfan, Vivi, Fikri, Antik, Zain dan
Hamim, terimakasih atas do‟a serta kenangan dan pengalaman yang
berharga.
15. Grenade 079, Muti, Sena, Acip, Malik, dan lainnya, terimakasih atas waktu
satu bulan yang berharga.
16. Keluarga besar ISC, Ekal, Ola, Yaqub, Bella, Aisyah, Astrid dan lainnya,
terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan dalam memahami
MUN serta international studies.
Tanpa adanya mereka, penulis tidak yakin penelitian ini dapat selesai dengan
baik. Penulis berterima kasih dengan sepenuh hati, semoga Allah SWT membalas
kebaikan mereka. Namun demikian, penulis bertanggungjawab penuh atas segala
kekurangan dalam penelitian ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis
harapkan.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Depok, 06 Agustus 2018
Anisa Nur Rohmah
ix
DAFTAR ISI
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ............................................................... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ........................................................... iii LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ....................................... iv ABSTRAKSI ................................................................................................................ v
KATA PENGANTAR ................................................................................................ vi DAFTAR ISI ............................................................................................................... ix DAFTAR TABEL ...................................................................................................... xi DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xii
DAFTAR SINGKATAN .......................................................................................... xiii DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................. xv
BAB I ............................................................................................................................ 1 PENDAHULUAN ........................................................................................................ 1
A. Pernyataan Masalah ......................................................................................................... 1
B. Pertanyaan Masalah .......................................................................................................... 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian......................................................................................... 7
D. Tinjauan Pustaka .............................................................................................................. 8
E. Metodologi Penelitian .................................................................................................... 11
F.Sistematika Penulisan ...................................................................................................... 16
BAB II ........................................................................................................................ 18
KERANGKA TEORI DAN KONSEP .................................................................... 18
A. Kebijakan Publik ............................................................................................................ 18
A.1Model dalam Kebijakan Publik ................................................................................. 20
A.2Aktor dan Pendekatan dalam Kebijakan Publik ........................................................ 28
A.3 Implementasi Kebijakan........................................................................................... 31
B.Ekonomi Politik............................................................................................................... 34
B.1Teori Modernisasi ..................................................................................................... 34
B.2Rent Seeking .............................................................................................................. 43
BAB III ....................................................................................................................... 49 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BEKASI DAN MEIKARTA ................... 49
A.Gambaran Umum Kabupaten Bekasi dan Cikarang ....................................................... 50
A.1Cikarang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi .......................... 53
x
B.Investasi Asing dalam Kabupaten Bekasi ....................................................................... 57
C. Meikarta ......................................................................................................................... 63
C.1Sarana dan Prasarana Meikarta ................................................................................. 66
C.2Izin Pembangunan Meikarta ...................................................................................... 69
BAB IV ....................................................................................................................... 71 KEBIJAKAN INVESTASI ASING DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
PEMBANGUNAN KOTA MEIKARTA DI CIKARANG, KABUPATEN
BEKASI TAHUN 2017 ............................................................................................. 71
A.Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi terhadap Masuknya Investasi Asing
Melalui Pengusaha-Pengusaha Pembangunan Industri dan Properti .................................. 71
A.1 Pembangunan Kota dalam Kota ............................................................................... 72
A.2 Regulasi Investasi Asing melalui Pengusaha-Pengusaha Pembangunan Industri dan
Properti ............................................................................................................................ 77
A.3 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Jawa Barat terkait Investor Properti 84
B.Kebijakan Perizinan Pembangunan Kota Meikarta ......................................................... 90
B.1 Overview Pembangunan Proyek Kota Meikarta ...................................................... 90
B.2 Regulasi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bekasi ...................................... 95
B.3 Perizinan Pembangunan Kota Meikarta ................................................................... 99
BAB V ....................................................................................................................... 108 PENUTUP ................................................................................................................ 108
A.Kesimpulan ................................................................................................................... 108
B.Saran .............................................................................................................................. 109
B.1 Akademis ................................................................................................................ 109
B.2 Praktis ..................................................................................................................... 110
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 111 LAMPIRAN ................................................................... Error! Bookmark not defined.
xi
DAFTAR TABEL
Tabel III.B.1 10 Provinsi dengan Aliran Investasi Terbesar 2017 60
Tabel III.B.1.2 5 Kota di Jawa Barat dengan Aliran PMA Terbesar
tahun 2017 61
Tabel IV.A.2.1 Saham Anak Perusahaan Lippo Group per Februari 2018 81
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar I.A.1 Masterplan Pembangunan Kota Meikarta 2
Gambar: III.A.1 Peta Administrasi Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat 51
Gambar: III.A.2 Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten
Bekasi 2011-2031 53
Gambar : III.A.1.2 Kawasan Jabodetabekpunjur ……………………………….57
Gambar: III.C.I Meikarta dalam Peta Kabupaten Bekasi 65
Gambar: III.C.1.1 Berbagai Keunggulan Meikarta 68
Gambar IV.A.1.1 Rencana Pembangunan 10 Kota Baru di Indonesia 74
Gambar IV.A.2.1 Pergerakan Harga Saham Lippo Cikarang dan Lippo Karawaci
(3Juli-11Mei 2018) 82
xiii
DAFTAR SINGKATAN
AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BUMN : Badan Usaha Milik Negara
Cagub/Cawagub : Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur
CEO : Chief Executive Officer
DPMPTSP : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPR RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FDI : Foreign Direct Investment
IMB : Izin Mendirikan Bangunan
IMF : International Monetary Fund
IPMB : Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan
IPPT : Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah
IPW : Indonesia Properti Watch
LRT : Light Rail Transit
MoU : Memorandum of Understanding
OPD : Organisasi Perangkat Daerah
PDB : Produk Domestik Bruto
PKL : Pusat Kegiatan Lokal
PMA : Penanaman Modal Asing
PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
xiv
RAPERDA : Rancangan Peraturan Daerah
RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah
RZWP3K : Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
UKM, : Usaha Kecil dan Menengah
UU : Undang-Undang
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran I Surat Wawancara………………………………………118
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Pernyataan Masalah
Penelitian ini membahas investasi asing dalam investor properti serta proyek
pembangunan Kota Meikarta. Kota Meikarta, sebuah kota yang didirikan di Cikarang,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terletak di salah satu pusat industri terbesar di
Indonesia, Cikarang, menjadikan kota Meikarta memiliki letak yang strategis dan
dapat dijangkau dengan mudah. Cikarang merupakan ibu kota otonom Kabupaten
Bekasi yang terletak 34 km di sebelah timur Jakarta. Cikarang juga kerap dikenal
sebagai kota industri terbesar se-Asia Tenggara yang menarik perhatian para
investor asing untuk menanamkan modalnya di Cikarang.
Tingginya tingkat investasi asing di Kabupaten Bekasi sebagai kawasan
industri juga dimanfaatkan Lippo Group, untuk membangun sebuah kota mandiri
yang mampu memberikan rasa aman dan diharapkan mampu mengurangi beban
Kota Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat berbagai fasilitas mewah dan keunggulan lain
di yang akan dibangun Meikarta, seperti: akses tol Cibatu, dua Central Business
District, Central Park dan juga jalan yang menggunakan sistem grid berhasil menarik
para investor asing untuk menanamkan modalnya di Meikarta.
2
Gambar I.A.1:
Masterplan Pembangunan Kota Meikarta1
Keberadaan investasi asing dianggap mampu meningkatkan pendapatan
daerah dan pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk memahami pembangunan
ekonomi Indonesia, dapat dilihat melalui dua pilihan pendekatan. Pertama,
pendekatan yang berorientasi ke luar negeri yaitu untuk menstabilkan dan
membangun ekonomi secepat mungkin dengan sebagian besar pembiayaan dari
sumber-sumber asing. Kedua, pendekatan yang berorientasi ke dalam negeri bahwa
stabilisasi dan pembangunan ekonomi harus dilaksanakan dengan cara bertahap dan
diikuti dengan usaha-usaha serius untuk memperkuat masyarakat bisnis pribumi dan
1 “Masterplan Meikarta”, https://aptmeikarta.com/,13 Juli 2018.
3
untuk sumber-sumber yang berasal dari asing harus digunakan secara hati-hati agar
tidak menghancurkan bisnis pribumi.2
Keberadaan investasi asing di Indonesia memang sudah diatur dalam UU No
25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Kendati demikian, pada saat ini belum
terdapat regulasi yang mengatur investasi asing dalam Pemerintah Daerah, terkhusus
Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Untuk itu, arus investasi asing yang masuk ke
dalam Pemerintah Daerah sering tidak dapat terkontrol. Tidak hanya itu, aliran
investasi asing yang masuk dalam perusahaan pengembang industri dan properti juga
tidak dapat terkontrol, seperti investasi asing yang masuk dalam pembangunan kota
Meikarta.
Letak Meikarta cukup strategis dengan dikelilingi beberapa kawasan industri,
antara lain, Delta Silicon I, Delta Silicon II, Jababeka I, Jababeka II, kawasan industri
MM2100, EJIP serta BIIE. Kawasan industri tersebut mampu menarik perhatian para
investor asing untuk menanamkan modal di Meikarta. Hal tersebut terlihat dari
beberapa negara yang telah melakukan MoU dengan pihak Meikarta. Hasil MoU
terlihat dari berbagai fasilitas pendukung yang dibangun di Meikarta, seperti yang
disampaikan CEO Meikarta, Ketut Budi Wijaya:
Kita akan sediakan fasilitas pendidikan bertaraf internasional. Tidak hanya itu, tetapi
juga mengundang universitas ternama. Kita juga akan bangun Mall, Rumah Sakit,
Hotel bertaraf internasional serta fasilitas lainnya.3
2Mohtar Mas‟oed, Ekonomi dan Struktur Politik: Orde Baru 1966-1971
(Jakarta:LP3ES,1989) h 199.
4
Lippo Group sebagai pengembang mega proyek Kota Meikarta dengan
menggelontarkan uang Rp 278 trilliun juga memiliki beberapa proyek
pembangunan raksasa lainnya di antaranya, Millenium Village di Lippo Karawaci,
Tangerang dengan menggelontarkan uang Rp 200 triliun, ST Moritz Penthouse dan
Residence Puri Indah.4 Adanya pembangunan berskala besar yang dibangun Lippo
Group sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia disertai dengan
banyaknya investasi asing menandakan telah munculnya peran investor asing yang
kuat dalam pengusaha pengembang industri dan properti.
Dalam menganalisa peran investor asing yang semakin kuat dalam
perekonomian di Indonesia, penulis merujuk teori-teori dalam ekonomi politik
yakni: Pertama, pemburu rente merupakan upaya seseorang atau kelompok untuk
meningkatkan pendapatan melalui adanya pemanfaatan regulasi pemerintah.5 Salah
satu contoh kasus adanya rent seeking adalah pembangunan kota Meikarta seperti
yang dikatakan media massa sebagai berikut:
Mengacu dari informasi warga, redaksi Tirto menghitung selisih keuntungan
pembelian lahan tersebut, dengan melihat perkembangan inflasi sejak antara tahun
1990 an hingga 2016 atau selama 20 tahun terakhir. Bila memakai harga Rp
7.500/m², nilai lahannya pada 2016 setara Rp 53.000/m². Kisaran harga tanah ini
masih sangat murah bila dibandingkan zonasi nilai tanah BPN di daerah kawasan
Meikarta (Cikarang Pusat dan Selatan) yang sudah mencapai Rp1-2 juta/m² per 18
Agustus 2017. Bila mengacu pada harga tanah Rp 2.500/m², dengan asumsi lahan
3Dana Aditiasari, “Apa Saja yang akan Dibangun Lippo di Meikarta?”
,https://finance.detik.com/, 12 September 2017. 4Hilda B. Alexander “Meikarta dan Sejumlah Proyek Properti Lippo Group”
,http://properti.kompas.com/ , 05 Mei 2017. 5 Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris,(Yogyakarta:
Pustaka Pelajar,2009) h 57
5
Meikarta seluas 500 ha (5 juta m²), total harga beli tanah pada 1996 itu sekira Rp
12,5 miliar. Saat ini, dengan asumsi Lippo Group menjual kembali tanah dengan
harga acuan dari BPN sebesar Rp 2 juta/m², nilainya sudah Rp 10 triliun. Artinya ada
potensi keuntungan Rp9,98 triliun dari hanya membeli tanah kosong. Namun, Lippo
akan menyiapkan pembangunan gedung seluas 22 juta m² (secara vertikal), terdiri
mal (300 ribu m²) dan areal komersial (1,5 juta m²). Maka, taksiran potensi luas
huniannya sekitar 20,2 juta m². Dengan asumsi harga apartemen Rp 12,5 juta/m²,
pendapatan Lippo Group bisa mencapai Rp 252,5 triliun. Itu angka keuntungan
fantastis hanya untuk tahap pertama, terlebih estimasi total investasi untuk Kota Baru
Meikarta sekitar Rp 278 triliun.6
Kedua, dominasi asing yang begitu kuat di Indonesia menyebabkan
munculnya dua pendekatan yang berasal dari pemerintah dan juga lingkungan sekitar,
Pertama, pemerintah memberikan proteksi dan subsidi kepada mereka yang bersedia
berusaha dalam bidang manufaktur dan pemerintah juga ikut terlibat langsung dan
menciptakan suatu sistem industri yang tidak efisien. Kedua, pemerintah tidak dapat
berbuat banyak untuk meningkatkan kemajuan teknologi dan sains, sehingga para
kapitalis industri yang baru tercipta secara teknologis terpaksa bergantung pada
perusahaan-perusahaan asing.7 Adanya dominasi asing di Indonesia terlihat dari
beberapa kasus seperti pembuatan kereta cepat Jakarta-Bandung dengan menerima
bantuan yang berasal dari China.
Ketiga, akibat liberalisasi, yaitu maraknya kegiatan ekonomi pada praktik-
praktik spekulatif yang digunakan untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin.
Maraknya bisnis perkantoran serta perumahan mewah berakibat terjadinya praktik-
praktik spekulatif dengan tingginya harga tanah, akibatnya, memburuknya nasib para
6 Damianus Andreas, “ Lahan Megaproyek Meikarta: Beli Murah Jual Mahal Ala Lippo”,
https://tirto.id/, 21 Agustus 2017. 7 Yoshihara Kunio, Kapitalisme Semu Asia Tengara, (Jakarta:LP3ES,1991) h 165
6
penggarap tanah seperti yang terjadi pada reklamasi pantai Jakarta dan berbagai
proyek lainnya.
Kendati demikian, permasalahan muncul dalam pembangunan kota baru
tersebut. Meikarta dianggap telah melanggar dua hal, Pertama, belum tersedianya
izin untuk memenuhi persyaratan pembangunan kawasan. Kedua, Lippo Group secara
terang-terangan telah memasarkan ribuan hunian yang masih fiktif karena belum
terdapat bangunan fisik dan perizinan pembangunan8. Adanya pelanggaran hukum
yang dilakukan pihak Meikarta dapat dikaji dengan menggunakan teori model elit,
teori yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga masyarakat serta politik tidak dapat
dielakkan karena terdapat dominasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok
yang kuat serta mampu memanipulasi segala instrument-instrument kekuasaan untuk
kepentingan mereka.9
Oleh karena itu, dengan beberapa fakta tersebut dilengkapi dengan dua kajian
teori utama yaitu ekonomi politik dan kebijakan publik yang memperkuat analisa
serta teori dalam meneliti terkait investasi asing dalam Pemerintah Daerah serta
perizinan pembangunan Kota Meikarta. Objek pada penelitian ini, para pemangku
kebijakan publik yaitu pihak pemerintah Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jawa Barat
serta perusahaan pengembang Kota Meikarta, Lippo Group.
8 Dea Alvi Soraya“ Belum Kantongi Izin Meikarta Ngotot Lanjutkan Pemasaran”
,http://nasional.republika.co.id/,30 Agustus 2017. 9 Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus, (Yogyakarta: Center of
Academic Publishing Service, 2014) h 45
7
B. Pertanyaan Masalah
1. Bagaimana bentuk kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap
masuknya investasi asing melalui pengusaha-pengusaha pembangunan
industri dan properti?
2. Bagaimana bentuk kebijakan izin mendirikan bangunan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bekasi dalam pembangunan proyek Kota Meikarta?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Menjelaskan bagaimana bentuk kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat terhadap masuknya investasi asing melalui pengusaha-
pengusaha pembangunan industri dan properti.
2. Menjelaskan kebijakan izin mendirikan bangunan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bekasi dalam pembangunan proyek Kota Meikarta.
Sedangkan manfaat penelitian dibagi ke dalam dua bagian,
1. Manfaat Akademik
Untuk memperkaya khazanah intelektual politik, peneliti berharap
agar penelitian ini dapat berguna bagi studi ilmu politik khususnya dalam
mata kuliah ekonomi politik dan kebijakan publik serta menambah
literatur untuk penelitian atau kajian selanjutnya dalam bidang ilmu
politik.
8
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini pada dasarnya memiliki dua keuntungan, bagi peneliti
dan pembaca. Bagi peneliti, penelitian ini bertujuan untuk menambah ilmu
yang dimiliki oleh peneliti serta dapat mengetahui dan mempelajari
perizinan dalam pembangunan proyek Kota Meikarta. Bagi para pembaca,
penelitian ini diharapkan dapat menjawab bagaimana respon masyarakat
mengenai perizinan pembangunan proyek Kota Meikarta.
D. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka digunakan untuk mengetahui relevansi dan dapat dijadikan
sebagai acuan serta referensi. Tidak hanya itu, juga digunakan untuk memberikan
manfaat dan hal-hal yang unik dalam berbagai pustaka yang ada. Di antara banyak
pustaka yang menjadi instrument perbandingan peneliti dalam menulis penelitian ini
adalah: Pertama, penelitian Tabroni.10
Penelitian yang membahas tentang pengalihan
fungsi lahan penduduk sekitar Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi. Penelitian pada
1999 ini menjelaskan bagaimana proses pengalihan fungsi lahan sawah menjadi pusat
industri. Seperti yang tertera dalam RTRW Kabupaten Bekasi dinyatakan
bahwasanya Cikarang merupakan pusat industri dan perdagangan. Oleh karena itu,
proses pengalihan lahan pun terjadi, tanah yang awalnya milik penduduk menjadi
milik industri. Proses yang dilakukan lancar dikarenakan masyarakat sangat
10
Tabroni, “Pengalihan Fungsi Lahan dalam Perspektif Ketahanan Nasional Studi Kasus:
tentang Pengambilan Keputusan Pelepasan Lahan oleh Penduduk Sekitar Proyek Kawasan Industri
Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi,” (Tesis S2 Pascasarjana Universitas Indonesia,1999)
9
membutuhkan uang dan tidak dapat berpikir secara rasional. Namun, keterbatasan
adanya keterlibatan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengalihan fungsi lahan
menyebabkan banyaknya tanah subur yang akhirnya mengalami kerusakan, dan juga
tidak adanya tempat penampungan baru bagi warga sekitar Cikarang yang tergusur
akibat pembangunan industri tersebut.
Kedua, penelitian Syahrul Ibrahim.11
Penelitian ini membahas tentang
analisis kebijakan penguasaan tanah skala besar untuk pembangunan perumahan dan
pemukiman di Kabupaten Bekasi. Penelitian pada 2000 ini memiliki tujuan untuk
mengetahui implementasi kebijakan tingkat operasional memberikan tujuan bagi para
pelaku dan apakah adanya kebijakan penggunaan tanah skala besar untuk daerah
pemukiman sesuai dengat amanat yang ditetapkan. Kebijakan penggunaaan tanah
skala besar untuk membangun pemukiman dan adanya pusat industri merupakan
motor penggerak perdagangan dan jasa di Kabupaten Bekasi dan memunculkan kota-
kota baru seperti: Cikarang, Tambun, dan Cibitung. Kendati demiikian, terdapat
dampak negatif atas penyerahan tanah skala besar kepada pihak pengembang di
antaranya terdapat ketidakadilan atas penguasaan tanah, hilangnya produktivitas
lahan, implementasi kebijakan yang tidak transparan menjadikan kerugian sosial dan
ekonomi bagi para penduduk yang bertempat tinggal di wilayah pemukiman baru
skala besar tersebut.
11
Syahrul Ibrahim, “ Analisis Kebijakan Penguasaan Tanah Skala Besar untuk Pembangunan
Perumahan dan Pemukiman di Kabupaten Bekasi,”(Tesis S2 Program Pascasarjana Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000)
10
Ketiga, penelitian Mada Sutapa.12
Penelitian ini membahas tentang
implementasi kebijakan reklamasi pantai utara Jakarta. Penelitian ini berfokus pada
adanya reklamasi pantai utara Jakarta yang dilakukan pemerintah pusat yang bekerja
sama dengan tiga pengembang swasta, dua di antaranya akan membangun
permukiman mewah di kawasan pantai indah kapuk dan satu di antaranya akan
membangun industri pariwisata. Kendati demikian, adanya reklamasi pantai utara
Jakarta ternyata tidak efektif dikarenakan isi kebijakan reklamasi, birokrasi DKI
Jakarta, karakteristik sumber daya, lingkungan, dan lembaga. Adanya konflik
kepentingan dan tumpang tindih masalah perizinan merupakan salah satu masalah
dalam proses perumusan kebijakan reklamasi tersebut. Karena itu, harus terdapat
mekanisme perizinan reklamasi yang jelas walaupun dikeluarkan oleh pemerintah
pusat dan daerah serta rekomendasi dari badan perencanaan sebagai badan pelaksana
agar tidak terjadinya tumpang tindih.
Keempat, penelitian Binsar Simbolon.13
Penelitian ini membahas tentang
pengadaan tanah untuk kepentingan usaha pembangunan perumahan di daerah
Kabupaten Bekasi. Penelitian pada 1997 ini berfokus pada adanya pengadaan tanah
dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi faktor pengadaan tanah,
diantaranya adalah adanya faktor deregulasi, atau pembebasan tanah. Kedua, faktor
pemberian ganti rugi yang diberikan pengembang kepada pemilik tanah dengan
12
Mada Sutapa, “Implementasi Kebijakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta,”(Tesis S2
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,2002) 13
Binsar Simbolo, “Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Usaha Pembangunan Perumahan,
Studi Kasus: Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi,”(Tesis S2 Program Pascasarjana Bidang Ilmu
Sosial,1997)
11
memberikan harga dasar yang lebih tinggi. Hal tersebut terbukti dengan adanya luas
tanah lahan yang berhasil dibebaskan. Ketiga, terdapat sistem pendekatan juga sangat
mempengaruhi proses pembebasan lahan. Kendati demikian, perlu adanya
pengawasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi agar dapat memberikan
kontrol dan pengawasan secara efektif terhadap pembebasan lahan yang berada di
luar prosedur hukum yang berlaku serta memberikan perlindungan hukum dan hak-
hak kepada para pemilik tanah.
Perbedaan keempat penelitian dengan penelitian yang penulis teliti terletak
pada waktu dan tempat yang berbeda. Pada penelitian kedua dan keempat membahas
penggunaan tanah skala besar dalam wilayah Kabupaten Bekasi yang dapat
digunakan sebagai tinjauan dalam menganalisis perizinan kasus Meikarta. Sedangkan
pada penelitian ketiga, merupakan penelitian yang berfokus pada adanya investasi
dalam reklamasi pantai utara Jakarta serta terdapat perizinan yang belum selesai.
Sedangkan pada penelitian pertama, penelitian tersebut dikatakan sebagai awal kasus
dari penelitian yang penulis teliti saat ini.
E. Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, “metodologi”
sendiri dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang
digunakan oleh pelaku ilmu studi mengenai suatu cara atau metode yang berkaitan
12
dengan prinsip umum pembentukan pengetahuan.14
Sedangkan “metode” berasal dari
Yunani yaitu „methodos’ terdiri atas dua kata yang berbeda yaitu „meta‟ yang berarti
menuju sedangkan „hodos’ berarti jalan. Jadi „methodos‟ merupakan metode ilmiah
untuk melakukan sesuatu menurut cara atau aturan tertentu.15
Oleh karena itu, dalam metode ilmiah digunakan untuk mengkaji penelitian
ilmiah yang berawal dari pernyataan masalah yang akan diteliti kemudian apabila
penelitian tersebut ingin diterima sebagai suatu fakta maka, penelitian tersebut harus
diuji kebenarannya. Dalam metodologi penelitian terdapat berberapa cara dan tekhnik
yang digunakan dalam suatu penelitian ilmiah.
E.1 Pendekatan Penelitian
E.1.2 Pendekatan Penelitian Kualitatif
Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak dapat
ditemukan dalam prosedur statistik. Dalam hal ini, penelitian kualitatif bersikap
cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif serta deskriptif. Pada
penelitian kualitatif juga terdapat proses dan makna yang berdasar pada perspektif
subjek.16
14
Juliansyah Noor, Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah
(Jakarta:Penerbit Kencana, 2011) h 22 15
Noor, Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, h 22 16
Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis (Yogyakarta:
Penerbit Suaka Media, 2015) h 8
13
Penelitian kualitatif diartikan sebagai sebuah metodologi penelitian dengan
menggunakan ketajaman serta kedalaman peneliti atas suatu fenomena objek
penelitian, objek penelitian tersebut memiliki makna yang harus dipahami secara
mendalam. Untuk itu, peneliti harus dapat memahami dan mendalami makna dari
beragam pemahaman yang berbeda-beda.
Karena itu, dalam penelitian yang penulis teliti menggunakan pendekatan
penelitian kualitatif untuk melihat data-data yang berasal secara deskriptif dapat
menggunakan kata-kata, gambar dan sebagainya. Dalam penelitian ini, data yang
ingin diambil adalah data mengenai sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi serta
kebijakan perizinan Kota Meikarta yang didapat dengan menggunakan metode-
metode dalam penelitian kualitatif seperti melakukan wawancara, serta dokumentasi
dalam tekhnik pengumpulan data.
E.2 Sumber dan Jenis Data
Dalam penelitian ilmiah terdapat data-data yang kemudian terbagi ke dalam
dua bagian:
E.2.1 Data Primer
Data primer merupakan data atau keterangan yang diperoleh langsung dari
sumbernya. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data-data yang langsung di
dapat dari ahlinya sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dalam menganalisis studi kasus
masalah yang diambil peneliti, peneliti mendapatkan informasi langsung dengan
14
berbagai pihak yaitu pihak pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Bekasi serta
pihak Kota Meikarta dan tidak lupa melihat dari sisi masyarakat dengan melakukan
pengamatan langsung kepada pembeli apartemen kota baru tersebut.
E.2.2 Data Sekunder
Data sekunder diartikan sebagai data atau keterangan yang didapatkan atau
diperoleh langsung dari pihak kedua. Data tersebut dapat berupa catatan dalam
bentuk buku, atau jurnal, atau dapat berupa laporan, bulletin, atau koran atau juga
didapat dari media lainnya seperti televisi, dan radio. Pada penelitian ini, peneliti
menggunakan data sekunder berupa data yang didapatkan berasal dari televisi,
maupun koran, buku dan lainnya.
E.3 Tekhnik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data terdapat berbagai metode tertentu yang dilakukan
dalam mengambil sampel penelitian sesuai dengan tujuannya. Dalam menentukan
sampel penelitian yang akan dipilih dapat menentukan tergantung dengan ciri
responden dan dilihat dari jenis data17
. Terdapat berbagai metode dalam tekhnik
pengumpulan data di antaranya wawancara dan dokumentasi yang digunakan penulis
dalam mengkaji penelitian ini.
17
W.Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta:Grasindo,2002) h115
15
E.3.1 Wawancara
Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti
dengan para responden, komunikasi dapat berlangsung dalam bentuk tanya-jawab
yang dilakukan ketika sedang bertatap muka. Sehingga dalam melakukan proses
wawancara dapat diketahui tata cara gerak serta mimik responden. Untuk itu, dalam
melakukan wawancara dapat diketahui bagaimana pemahaman, ide serta pengalaman
pribadi, motif dari responden serta pengalaman dan emosi yang dimiliki.18
Wawancara yang dilakukan penulis dalam mengkaji penelitian ini adalah
dengan mewawancarai berbagai pihak yang berhubungan atau menggunakan
purposive sampling untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti.
Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dengan Eka Sastra, selaku anggota
komisi VI DPR RI. Sukmawati, selaku Kepala Dinas Perizinan dan Tata Ruang
Kabupaten Bekasi serta Susan, selaku Manajer Marketing Meikarta dan Aniek selaku
marketing Meikarta.
E.3.2 Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan tertulis tentang berbagai atau peristiwa yang
terjadi pada masa lalu. Data dokumentasi dapat berupa kumpulan jurnal, kajian
pustaka, dan lainnya.19
. Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai kajian
pustaka serta jurnal dan berita-berita baik yang berasal dari televisi, koran maupun
18
W. Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta:Grasindo,2002) h 119 19
Gulo, Metodologi Penelitian ,h 123
16
lainnya yang berhubungan dengan kasus investasi asing dalam Pemerintah Daerah
serta perizinan Kota Meikarta.
E.4 Tekhnik Analisis Data
Pada penelitian kualitatif, analisis data yang terbaik sejak awal penelitian,
peneliti tidak boleh menunggu sampai semua data terkumpul lalu menganalisisnya.
Peneliti sejak awal membaca bagaimana data lapangan, interview dan berbagai
catatan lainnya.20
Pada penelitian ini peneliti menganalisis bagaimana data sebelum
turun ke lapangan untuk melihat dan mengetahui lebih lanjut perkembangan kasus
yang ada lalu pada saat turun lapangan dengan meneliti melalui interview yang
dilakukan serta melihat perkembangan kasus yang ada saat ini.
F. Sistematika Penulisan
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menguraikan secara sistematis ke
dalam lima bab. Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:
Pada BAB I, penulis memaparkan pernyataan masalah dan pertanyaan
masalah yang menjadi titik fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
tinjauan pustaka yaitu berupa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan
dengan penelitian ini, penulis juga memaparkan metode penelitian yang dipakai untuk
penelitian ini serta diakhiri dengan sistematika penulisan.
20
A.Muri Yusuf, Metode Penelitian :Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan
(Jakarta:Penerbit Kencana,2017) h 400.
17
Pada BAB II, penulis mengkaji mengenai kerangka teori yang penulis jadikan
sebagai pisau analisis untuk menjelaskan fenomena dalam penelitian. Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan dua teori utama yaitu ekonomi politik
,membahas mengenai investasi asing dalam tubuh Pemerintah Daerah dan investor
properti dan kebijakan publik untuk mengkaji perizinan pembangunan Kota Meikarta.
Pada BAB III, penulis memaparkan gambaran umum Kabupaten Bekasi
terkhusus Cikarang serta adanya investasi asing dalam Kabupaten Bekasi, dan
pembangunan proyek Kota Meikarta.
Pada BAB IV, penulis memaparkan hasil wawancara, studi dokumentasi serta
observasi untuk mengkaji sikap pemerintah daerah dalam adanya investasi asing
dalam industri properti dengan contoh kasus Lippo Group dalam pembangunan Kota
Meikarta di Kabupaten Bekasi, penulis juga memaparkan hasil penelitian mengenai
perizinan pembangunan kota Meikarta yang dikaitkan dengan peraturan-peraturan
setempat.
Pada BAB V, penulis memaparkan hasil rekomendasi selanjutnya serta hasil
temuan pada bab sebelumnya, kecenderungan adanya pragmatisme dan pro elit dalam
tubuh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi serta perizinan Kota Meikarta yang
belum diselesaikan oleh Lippo Group.
18
BAB II
KERANGKA TEORI DAN KONSEP
Melesatnya pertumbuhan investasi asing di Indonesia merupakan dampak
dari adanya liberalisasi perekonomian. Pesatnya modal asing dimanfaatkan oleh
berbagai pihak termasuk di dalamnya para pengusaha industri dan properti.
Keberadaan modal asing dalam perusahaan industri dan properti tentu digunakan
untuk membangun berbagai sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada. Adanya
investasi asing bermula dari adanya teori modernisasi yang menciptakan muncul dan
berkembang liberalisasi serta modal asing di Indonesia. Pembangunan Kota Meikarta
yang dikembangkan Lippo Group merupakan proyek yang juga berasal dari investor
asing. Pembangunan kota ini juga merupakan contoh kasus dari adanya aktivitas rent
seeking di Indonesia serta model dalam proses pembuatan kebijakan publik. Berbagai
pelanggaran hukum yang dilakukan Lippo Group termasuk ke dalam salah satu
bentuk belum terdapatnya implementasi kebijakan yang baik dan benar.
A. Kebijakan Publik
Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk
dari atas ke bawah dengan cara memberi rewards dan sanctions. Secara instrinsik,
kebijakan merupakan instrument teknis, rasional dan action-oriented untuk
menyelesaikan masalah. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai cetak biru bagi
tindakan yang akan mengarahkan dan menpengaruhi perilaku orang banyak yang
terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan dalam hal ini sengaja disusun dan
19
dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target)
menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut. Siapa yang
menyimpang dari aturan kebijakan akan dikenai sanksi atau hukuman.1
Secara substansial, kebijakan merupakan suatu subjek kajian yang kompleks,
dinamis, dan tidak pernah jumud. Kajian kebijakan ialah mengenai bidang kehidupan
yang lebih luas. Seluas masalah- masalah yang perlu ditangani oleh suatu masyarakat.
Kebijakan tidak hanya mengenai masalah pembangunan ekonomi, politik,
administrasi negara saja, tapi juga menyangkut bidang–bidang kehidupan sosial
lainnya.
Kebijakan Publik menfokuskan pada “publik dan masalah-masalahnya”.
Kebijakan publik diartikan sebagai suatu persoalan dapat disusun (constructed),
didefinisikan, serta semua persoalan tersebut diletakkan dalam agenda kebijakan.
Selain itu, kebijakan publik adalah apa efek, bagaimana serta mengapa dari adanya
tindakan aktif serta pasif pemerintah atau dapat dikatakan kebijakan publik
merupakan sebuah studi tentang apa yang dilakukan pemerintah, mengapa
pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan akibat dari tindakan tersebut. Lebih
spesifik lagi, kebijakan publik adalah studi tentang keputusan dan tindakan
1 Amri Marzali, Antropologi dan Kebijakan Publik (Jakarta:Prenada Media Group,2012) h
19-20
20
pemerintah yang disusun untuk kepentingan publik.2 Untuk itu, dalam memahami dan
menganalisis kasus investasi asing dan perizinan Kota Meikarta, penulis
menggunakan model dan pendekatan dalam kebijakan publik.
A.1 Model dalam Kebijakan Publik
Model kebijakan diartikan sebagai representasi sederhana mengenai aspek-
aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan
tertentu. Model kebijakan dapat dinyatakan sebagai konsep, diagram, grafik, atau
persamaan matematika yang dapat digunakan tidak hanya untuk menerangkan,
menjelaskan, dan memprediksikan elemen-elemen suatu kondisi masalah melainkan
juga untuk memperbaikinya dengan merekomendasikan serangkaian tindakan untuk
memecahkan masalah-masalah tertentu. Model kebijakan juga merupakan alat
artifisial untuk menyusun secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman
terhadap suatu masalah.3 Model dalam kebijakan publik terbagi ke dalam tiga bagian,
yakni: model dalam pembuatan keputusan, model dalan perumusan kebijakan publik
dan model dalam pengambilan keputusan.
1. Model dalam Pembuatan Keputusan Kebijakan Publik
Pembuatan Keputusan (policy making) merupakan tindakan yang berpola,
yang dilakukan sepanjang waktu dan melibatkan banyak keputusan yang diantaranya
2 Surya Fermana, Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis (Yogyakarta: Ar-Ruzz
Media,2009),h 34-35 3 William N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua,( Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press,2003), h,232-233
21
ada yang membuat keputusan rutin dan tidak rutin.4 atau pembuatan keputusan juga
dapat dikatakan adalah suatu proses bertindak, mau melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu. Terdapat beberapa model yang termasuk ke dalam model dalam
pembuatan keputusan kebijakan publik, yakni: Model Elite dan Model Pluralis.
Pertama, Model Elit, merupakan teori yang mengatakan bahwa semua
lembaga politik dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya tidak bisa dielakkan dan di
dominasi oleh sekelompok individu yang sangat kuat yang bisa memanipulasi
instrument-instrument kekuasaan bagi kepentingan mereka.5 Kebijakan publik di
pandang sebagai preferensi dan nilai dari para elit penguasa. Teori elit menyatakan
bahwa masyarakat bersifat apatis dan kekurangan informasi mengenai kebijakan
publik. Untuk itu, kelompok elit yang akan mempertajam pendapat umum, para
pejabat administrator hanyalah pelaksana kebijakan yang telah ditentukan oleh
kelompok elit tersebut.
Teori elit merupakan teori yang berkembang dari teori politik elit massa yang
melandaskan diri pada asumsi bahwa dalam setiap masyarakat pasti terdapat dua
kelompok, yaitu pemegang kekuasaan atau elit dan yang tidak memiliki kekuasaan
atau massa. Teori ini berkenbang dari kenyataan bahwa se-demokratis apapun, selalu
ada bias dalam formulasi kebijakan, karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang
dilahirkan merupakan preferensi politik dari para elit. Untuk itu, Nugroho
4 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara,( Jakarta: PT Bumi Aksara,1997) h 18 5 Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus,( Yogyakarta: Center of
Academic Publishing Service,2014) h 45
22
menyatakan terdapat dua penilaian dalam teori ini yakni: negatif dan positif. Pada
pandangan negatif mengemukakan bahwa pada akhirnya dalam sistem politik
pemegang kekuasaan politik yang akan menyelenggarakan kekuasaan sesuai dengan
keinginan, dalam artian bahwa masyarakat dianggap sebagai kelompok yang sengaja
dimanipulasi sedemikian rupa agar tidak masuk dalam proses formulasi kebijakan.
Pemilihan umum pada dasarnya bukan sebagai bentuk partisipasi yang murni,
melainkan hanya bentuk mobilisasi di mana massa diarahkan untuk ikut serta dalam
proses pemilihan. Pada pandangan positif, melihat bahwa seorang elit menduduki
puncak kekuasaan karena berhasil memenangkan gagasan membawa negara dan
bangsa ke arah yang lebih baik dibandingkan dengan para pesaingnya. Pemimpin
(elit) pasti mempunyai visi tentang kepemimpinan dan kebijakan publik sebagai
bagian dari karyanya untuk merealisasikan visi tersebut6.
Model elitis memiliki keunggulan yaitu proses pengambilan kebijakan tidak
menyita waktu banyak dan dapat dikatakan model elitis memiliki efektifitas waktu,
mengingat dalam pengambilan kebijakan hanya ditentukan oleh kelompok elit dan
tidak terlalu banyak melibatkan pribadi atau kelompok lain. Adapun kelemahan
model elitis terdapat pada kelompok elit yang mengambil kebijakan hanya didasarkan
pada kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan publik, artinya kebijakan
yang diambil menurut kelompok elit merupakan kebijakan terbaik untuk para elit itu
6 Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik (Bandung:Penerbit Alfabeta,2007) h 54
23
sendiri akan tetapi, bagi publik justru malah menimbulkan permasalahan yang lebih
besar dan kebijakan tersebut malah merugikan rakyat.
Kedua, Model Pluralis merupakan interaksi antara kelompok-kelompok yang
menjadi titik pusat kenyataan politik, kelompok dipandang sebagai jembatan antara
individu dan pemerintah. Politik merupakan arena perjuangan kelompok untuk
memenangkan kebijakan publik, atau dapat diartikan, model pluralis adalah di mana
yang membuat suatu kebijakan adalah para kelompok- kelompok kepentingan atau
dengan interaksi antar kelompok lainnya.
Menurut Robert Dahl dan David Truman, model pluralis dinyatakan sebagai
berikut, yakni: Pertama, kekuasaan merupakan atribut individu dari hubungannya
dengan individu lain dalam proses pembuatan keputusan. Kedua, dalam suatu
hubungan kekuasaan tidak perlu tetap berlangsung, namun hubungan kekuasaan ini
dibentuk untuk suatu keputusan khusus. Ketiga, tidak ada perbedaan antara elit dan
massa. Keempat, kepemimpinan bersifat cair dan terdapat mobilitas, sedangkan
kekayaan adalah aset dalam politik. Kelima, terdapat banyak pusat komunitas
diantara komunitas, tidak ada kelompok tunggal yang mendominasi pembuatan
keputusan untuk semua masalah kebijakan. Keenam, kompetisi dalam kebijakan
publik hanya ada di antara pemimpin.7
7 Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses,( Yogyakarta: Media Pressindo, 2007) h
47
24
Model pluralis memiliki keunggulan bahwa kebijakan yang diambil
didasarkan pada kepentingan kelompok dan tidak atas dasar kepentingan
pribadi. Kelemahan pada model ini terdapat jika kelompok tersebut tidak memikirkan
kepentingan kelompok lain, sehingga kebijakan yang diambil hanya akan
menguntungkan kelompok tertentu.
2. Model Perumusan Kebijakan Publik
Perumusan Kebijakan menurut William N Dunn diartikan sebagai suatu
metode analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai
hakikat masalah dan potensi pemecahannya.8 Tjokroamidjojo menggambarkan bahwa
perumusan suatu kebijakan adalah jika pilihan alternatif tersebut terus menerus
dilakukan dan tidak pernah selesai.9 Terdapat beberapa model yang termasuk ke
dalam model perumusan kebijakan publik, yakni: Model Sistem, Model Kepuasan.
Pertama, Model Sistem merupakan sebuah model yang ditawarkan oleh Paine
dan Names. Model ini merujuk pada sebuah model sistem yang dikembangkan oleh
David Easton, model ini melihat pada hubungan antara para pembuat kebijakan
dengan lingkungan. Lingkungan dalam hal ini terbagi menjadi dua yakni: lingkungan
eksternal dan internal, dalam model ini terdapat interaksi antara para pembuat
kebijakan dengan lingkungan yaitu dengan adanya input berupa tuntutan dan
dukungan yang berasal dari Kelompok Kepentingan, LSM, Organisasi, Mahasiswa
8 William N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua,( Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press,2003), h 133 9 Bintoro Tjokroamidjojo, Analisa Kebijaksanaan Dalam Proses Perencanaan Pembangunan
Nasional, (Majalah Administrator, 2003)
25
dan bahkan Partai Politik yang nantinya tuntutan tersebut akan masuk ke tahap
konversi. Pada tahapan ini hanya terdapat lembaga pemerintah yang bekerja, yaitu
lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif untuk menentukan apa dan bagaimana
cara penyelesaian masalah ini. Tahap selanjutnya adalah output berupa hasil
kebijakan publik atau keputusan dari pemerintah, hasil yang keluar atau kebijakan
tersebut nantinya akan menjadi bagian dari lingkungan. Masyarakat dapat menilai
apakah kebijakan tersebut cocok atau tidak, jika masyarakat menganggap kebijakan
tersebut cocok maka, masyarakat akan mendukung kebijakan tersebut yang
dinamakan dengan hubungan timbal balik ( feedback).
Kedua, Model Kepuasan, model ini dirumuskan oleh Simon dan March yang
menggunakan pendekatan pembuatan kebijakan berdasarkan pada dimensi perilaku.
Para pembuat kebijakan dilihat dari aspek sosio-psikologisnya, model ini berbeda
dengan model lainnya yang menitikberatkan pada suatu hasil kebijakan tanpa melihat
dari sisi psikologis di mana dalam perkembangan kebijakan publik, para pembuat
kebijakan tidak berupaya keras memperbaiki pembuatan kebijakan diluar apa yang
menurut mereka memuaskan. Asumsi pokok dari model ini terdapat pada pencarian
alternatif harus melalui beberapa tahapan, yakni: pencarian altermatif didasarkan
pada preseden dan mengevaluasinya dan jika tidak terdapat alternatif, alternatif baru
dapat dievaluasi sesuai dengan tingkat aspirasi yang berbeda dan dapat memuaskan.10
10
Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori dan Proses,(Yogyakarta: Media Pressindo, 2007) h
108
26
3. Model Pengambilan Keputusan
Pengambilan Keputusan (decision making) merupakan pemilihan alternatif
terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia. Teori-teori pengambilan keputusan
bersangkut-paut dengan masalah,bagaimana pilihan-pilihan itu dibuat.11
Menurut
Tjokroamidjojo, pengambilan keputusan merupakan pengambilan pilihan suatu
alternatif dari berbagai alternatif yang bersaing mengenai sesuatu hal dan selesai.12
Terdapat beberapa model yang termasuk ke dalam model perumusan kebijakan
publik, yakni:
Pertama, Model Rasional Komprehensif, merupakan model rasional dalam
pengertian bahwa model tersebut memberikan preskripsi berbagai prosedur
pengambilan keputusan yang akan menghasilkan pilihan cara yang paling efisien
untuk mencapai tujuan kebijakan. Model rasional itu sendiri didasarkan pada ide- ide
yang ilmiah dengan melakukan pengumpulan informasi yang relevan dengan
berbagai alternatif lain dan tugas para analisis kebijakan adalah untuk
mengembangkan pengetahuan atau informasi tersebut, yang terus dikembangkan
secara mendetail yang nantinya akan memilih alternatif mana yang paling terbaik
yang akan diberikan kepada pemerintah.
Terdapat beberapa unsur utama dalam teori rasional komprehensif, yakni:
Pertama, pembuat kebijakan dihadapkan pada suatu masalah tertentu. Kedua, tujuan,
11
Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara,( Jakarta: PT Bumi Aksara,1997) h 18 12
Bintoro Tjokroamidjojo, Analisa Kebijaksanaan dalam Proses Perencanaan Pembangunan
Nasional, (Majalah Administrator, 2003)
27
nilai dan sasaran yang menjadi pedoman pembuat keputusan amat jelas dan dapat
ditetapkan rangkingnya sesuai dengan urutan kepentingannya. Ketiga, berbagai
alternatif yang ada diteliti secara seksama. Keempat, terdapatnya akibat–akibat dari
biaya dan manfaat yang ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih untuk diteliti.
Kelima, setiap alternatif masing-masing memiliki akibat dan dapat dibandingkan
dengan alternatif–alternatif lainnya. Keenam, para pembuat keputusan akan memilih
alternatif beserta akibatnya untuk dapat memaksimalisasi dalam tercapainya tujuan,
nilai atau sasaran yang digariskan.13
Kedua, Model Inkremental merupakan model pengambilan keputusan yang
menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan. Terdapat pokok- pokok
teori inkremental, yakni: Pertama, pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis
tindakan empiris merupakan hal yang yang saling terkait satu sama lain. Kedua,
pembuat keputusan hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang langsung
berhubungan dengan pokok masalah. Ketiga, tiap alternatif yang ada hanya sejumlah
kecil saja akibat-akibat yang mendasar yang akan dievaluasi. Keempat, masalah yang
dihadapi oleh pembuat keputusan akan didefinisikan secara teratur. Kelima, bahwa
tidak ada keputusan atau cara pemecahan yang tepat bagi tiap masalah. Keenam,
pembuatan keputusan yang inkremental hakikatnya berupa perbaikan–perbaikan kecil
yang diarahkan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan dari upaya konkrit dalam
13
Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara,( Jakarta: PT Bumi Aksara,1997) h 19
28
mengatasi masalah sosial yang ada sekarang, dari pada upaya untuk menyodorkan
tujuan–tujuan sosial yang baru di masa yang akan datang 14
A.2 Aktor dan Pendekatan dalam Kebijakan Publik
Dalam membentuk suatu kebijakan, merumuskan kebijakan tersebut serta
dalam pengambilan keputusan terdapat actor-aktor yang berperan dalam perumusan
kebijakan. Menurut James Anderson, aktor-aktor dalam proses pembentukan
kebijakan terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu15
: para pemeran serta resmi dan
pemeran serta tidak resmi.
Pemeran serta resmi, yakni: Pertama, Badan- badan Administrasi, dalam
proses pembentukan kebijakan publik bada administrasi sering terlibat dalam
membuat suatu kebijakan tersebut. Tidak hanya itu, badan-badan administrasi juga
menjadi sumber utama mengenai usul pembuatan undang-undang dalam sistem
politik. Badan-badan tersebut tidak hanya menyarankan undang-undang tetapi juga
secara aktif melakukan lobi dan menggunakan tekanan-tekanan dalam penetapan
undang-undang. Kedua, Presiden, sebagai kepala eksekutif mempunyai peran yang
penting dalam perumusan kebijakan hal tersebut dapat dilihat dari adanya perumusan
kebijakan dalam komisi-komisi presidensial maupun dalam rapat kabinet. Ketiga,
lembaga yudikatif bertugas untuk melakukan tinjauan yudisial untuk menentukan
apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh cabang-cabang eksekutif maupun
14
Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan
Negara, h 22 15
Budi Winarno, Kebijakan Publik. (Yogyakarta: Caps, 2014) h 126-134
29
legislatif sesuai dengan konstitusi atau tidak. Keempat, lembaga legislatif sama
dengan lembaga lainnya memegang peran yang krusial dalam pembuatan kebiakan,
suatu undang-undang baru akan disahkan apabila telah disahkan oleh lembaga
legislatif.
Sedangkan, pemeran serta tidak resmi dalam perumusan kebijakan, yaitu:
Pertama, kelompok-kelompok kepentingan. Pengaruh kelompok kepentingan
terhadap keputusan kebijakan tergantung pada banyak faktor yang menyangkut
ukuran-ukuran keanggotan kelompok, keuangan dan sumber-sumber lain, dalam
pengambilan keputusan sistem politik. Kedua, partai politik, dalam hal ini partai
politik bertugas untuk mengubah tuntutan-tuntutan tertentu dari kelompok-kelompok
kepentingan menjadi alternatif-alternatif kebijakan. Ketiga, Warga negara Individu.
Dalam pembuatan kebijakan publik, warga negara seringkali diabaikan dalam
hubungannya dengan legislatif. Tetapi, dalam negara yang mendasarkan sistem
otoriter kepentingan dan keinginan warganegara biasanya merupakan akibat dari
adanya kebijakan publik.
Dengan demikian, tidak heran apabila dalam pembuatan kebijakan publik
terbagi dalam berbagai pendekatan-pendekatan kebijakan publik di mana pendekatan
tersebut dilandasi atau diketuai oleh aktor-aktor dalam perumusan kebijakan tersebut.
terdapat berbagai pendekatan dalam kebijakan publik, yakni: Pendekatan Kelompok,
Pendekatan Kelembagaan dan Pendekatan Psikologis.
30
Pertama, Pendekatan Kelembagaan. Hubungan antara kebijakan publik dan
lembaga-lembaga pemerintah dilihat sebagai hubungan yang sangat erat. Suatu
kebijakan publik sebelum kebijakan itu ditetapkan dan dilaksanakan oleh suatu
lembaga pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah memberikan tiga karakteristik
yang berbeda terhadap kebijakan publik, yakni: Pertama, pemerintah memberikan
legitimasi kepada kebijakan-kebijakan. Kedua, kebijakan-kebijakan pemerintah
membutuhkan universalitas namun, hanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang
dapat menjangkau dan menghukum secara sah orang-orang yang melanggar
kebijakan tersebut. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh kelompok-kelompok dan
organisasi-organisasi lain dalam masyarakat bersifat lebih terbatas dibandingkan
dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.16
Menurut Anderson, pendekatan lembaga bukan merupakan pendekatan yang
bersifat sempit atau bersifat deskriptif karena seorang ilmuwan dapat saja
menanyakan hubungan-hubungan yang terjadi antara aturan-aturan lembaga dan
substansi kebijakan publik. Selain itu, seorang ilmuwan juga dapat menyelidiki
hubungan-hubungan ini dalam suatu bentuk yang sistematik dan komparatif.17
Kedua, Pendekatan Normatif atau Preskriptif. Para pendukung pendekatan ini
seringkali menyarankan suatu posisi kebijakan dengan menggunakan retorika untuk
meyakinkan pihak lain tentang manfaat dan posisi mereka. Beberapa contoh dari tipe
16
Winarno, Kebijakan Publik, h 55 17
Winarno, Kebijakan Publik, h 57
31
pendekatan ini bisa dilihat dari hasil-hasil studi yang dilakukan oleh Henry Kissinger,
sebagai contoh mereka menggunakan argumen-argumen yang lihai secara selektif
menggunakan data untuk mengajukan suatu posisi politik dan untuk meyakinkan
pihak lain bahwa posisi mereka dalam suatu pilihan kebijakan yang layak.18
A.3 Implementasi Kebijakan
Implementasi merupakan pelaksana kebijakan dasar UU atau perintah-
perintah dan keputusan eksekutif serta badan peradilan yang penting. Dalam
implementasi, terdapat masalah yang ingin di atasi, tujuan, sasaran yang ingin dicapai
serta cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi kebijakan
tersebut. Proses yang diawali dengan perumusan kebijakan, output kebijakan,
penetapan dan pengesahan kebijakan, kemudian pelaksanaan kebijakan oleh badan
instansi pelaksana serta kesediaan dilaksanakannya keputusan tersebut oleh kelompok
sasaran.19
Dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai keberhasilan dan hambatan
D.L Weimer dan Aidan R Vining mencoba mengungkapkan keberhasilan atau
menurutnya ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yaitu : Pertama,
logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai berapa benar teori yang
menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-
kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Kedua,
18
Winarno, Kebijakan Publik, h 68. 19
Pandji Santosa, Administrasi Publik: Teori, Aplikasi dan Good Governance (Bandung:PT
Refika Aditama,2012) h 42
32
hakikat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam
kerjasama telah merupakan suatu assembling produktif. Ketiga, ketersediaan sumber
daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola
pelaksanaannya. Sedangkan Gow dan Morss mengungkapkan berbagai hambatan
dalam implementasi, yakni: Pertama, hambatan politik, ekonomi dan lingkungan.
Kedua, kelemahan institusi, Ketiga, ketidakmampuan SDM dalam bidang teknis dan
administratif. Keempat, kekurangan dalam bantuan teknis. Kelima, kurangnya
desentralisasi dan partisipasi. Keenam, pengaturan waktu. Ketujuh, sistem informasi
yang kurang mendukung. Kedelapan, perbedaan agenda tujuan antara actor.
Kesembilan, dukungan yang berkesinambungan.20
Implementasi kebijakan terbagi dalam beberapa pendekatan, yakni:21
Pertama, pendekatan prosedural dan manajerial, pendekatan ini memiliki bentuk
implementasi yang mencakup urutan-urutan langkah sebagai berikut: merancang
program dan perincian tugas perumusan tujuan yang jelas, serta penentuan ukuran
prestasi kerja, biaya dan waktu., melaksanakan program dengan menyalahgunakan
struktur-struktur dan personalia dana dan sumber, prosedur serta metode-metode yang
tepat, membangun sistem monitoring, penjadwalan, serta sarana-sarana pengawasan
yang tepat guna untuk menjamin bahwa tindakan-tindakan tepat dan benar sehingaa
dapat segera dilaksanakan.
20
Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik (Bandung:Penerbit Alfabeta,2007) h 59 21
Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksaanaan: dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara (Jakarta:PT Bumi Aksara,2005), h 113-119.
33
Kedua, pendekatan keprilakuan, pendekatan ini diawali dengan adanya
kesadaran bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap perubahan dalam kenyataan,
jarang sekali adanya alternatif yang sederhana seperti menerima, atau menolak dan
kemungkinan reaksi sikap mulai dari penerimaan aktif hingga penerimaan pasif, acuh
tak acuh, hingga penolakan pasif hingga aktif.
Ketiga, pendekatan politik, pendekatan ini menentang asumsi oleh kedua
pendekatan terdahulu, khususnya pendekatan keprilakuan. Pada umumnya, para
ilmuwan sosial menentang adanya asumsi bahwa konflik merupakan sebuah bentuk
penyimpangan yang dapat disembuhkan dengan melakukan komunikasi antar pribadi.
Dengan demikian, adanya suatu keberhasilan kebijakan akhirnya tergantung pada
kesediaan serta kemampuan kelompok yang dominan dan berpengaruh dalam
memaksakan kehendaknya. Apabila kelompok dominan itu tidak ada, implementasi
mungkin hanya bisa dicapai melalui suatu proses panjang bersifat inkremental dan
saling pengertian di antara mereka yang terlibat.
Pendekatan implementasi kebijakan memang memiliki pola pikir dan fokus
yang berbeda antara satu pendekatan dengan pendekatan lainnya, dilihat dari
pendekatan manajerial yang menekankan pada pola pengawasan suatu kebijakan,
pendekatan perilaku yang menekankan penerimaan manusia terhadap kebijakan
tersebut dan pendekatan politik yang menekankan adanya dominasi terhadap suatu
kebijakan. Namun, ketiga pendekatan ini memiliki satu tujuan yang sama yaitu agar
suatu kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik dan dapat dilaksanakan
34
B. Ekonomi Politik
Pembahasan investasi asing bermula dari teori ekonomi politik yang
merupakan analisis ekonomi terhadap proses politik. Ekonomi politik berusaha untuk
mempengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan publik, baik untuk kepentingan
kelompoknya maupun untuk kepentingan masyarakat luas.22
Untuk itu, pembahasan
ekonomi politik terbagi menjadi dua kajian teori yang akan membahas mengenai
peranan investasi asing dalam perusahaan pembangunan industri dan properti, Lippo
Group.
B.1 Teori Modernisasi
Teori modernisasi merupakan salah satu pendekatan teori dalam
pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi
ditambah dengan perubahan yang diartikan sebagai ada atau tidak adanya
pembangunan ekonomi di negara tersebut. Pembangunan tidak hanya diukur dengan
kenaikan produksi jasa dan barang yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga dapat
diukur dari perubahan lain dalam berbagai aspek suatu kegiatan ekonomi seperti,
perkembangan teknologi, dan pendidikan, peningkatan dalam infrastruktur,
kesehatan, pendapatan serta bagi kemakmuran masyarakat.23
Pesatnya perhatian akan pembangunan ekonomi, disebabkan oleh beberapa
hal. Pertama, keinginan negara berkembang untuk mengatasi keterbelakangan
22
Deliarnov, Ekonomi Politik (Jakarta:Penerbit Erlanga,2006) h 9. 23
Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan (Jakarta: Prenadamedia Group,2015) h 10
35
mereka. Kedua, untuk menghambat perkembangan komunisme. Ketiga, sebagai
usaha untuk meningkatkan hubungan ekonomi. Keempat, adanya keinginan untuk
membantu negara berkembang.24
Teori tahapan linear, bermula pada saat perhatian terhadap negara-negara
miskin di dunia mulai muncul setelah Perang Dunia ke- II. Pada saat itu, para ekonom
di negara-negara industri terjebak dalam ketidak tahuan yang tanpa diduga
sebelumnya. mereka tidak memiliki ciri struktur perekonomian modern akan tetapi,
para ekonom memiliki peralatan konsepsional untuk menganalisis proses
pertumbuhan ekonomi pada masyarakat. Munculnya Marshall Plan, yaitu bentuk
bantuan keuangan dan teknik dari Amerika Serikat memungkinkan negara-negara
Eropa yang hancur akibat perang dapat membangun kembali dan me-modernisasi
perekonomian mereka hanya dalam beberapa tahun saja.
. Teori modernisasi mengemukakan bahwa kemiskinan dalam suatu negara
berasal dari persoalan internal negara yang bersangkutan, untuk itu, solusi yang
diperlukan adalah dengan me-modernkan negara tersebut menjadi sebuah pilihan
utama untuk dapat menjelaskan serta memproyeksikan pembangunan negara. Bagi
pendukung teori modernisasi mereka beranggapan bahwa ilmu-ilmu sosial bersifat
universal dan untuk itu, pemahaman, analisis, perumusan dan pemecahan masalah
suatu negara dapat diterapkan pada negara lain. Jika pemahaman teori modernisasi
24
Sukirno, Ekonomi Pembangunan ,h 6-8
36
dapat digunakan kepada negara-negara maju maka teori ini dapat digunakan negara-
negara berkembang25
Pada umumnya, para ilmuwan sosial merasa prihatin terhadap modernisasi
yang menggunakan standar masyarakat Barat yang telah maju sebagai acuan dalam
membandingkan masyarakat yang sedang berkembang untuk melihat adanya proses
perubahan yang cenderung kepada transformasi lembaga-lembaga serta nilai-nilai
tradisional yang dijadikan sebagai model modernitas. Jika dilihat dari sejarah,
modernisasi merupakan proses perubahan untuk menuju tipe sistem ekonomi, politik,
serta sosial yang telah berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara pada abad ke-
19 dan 20 kemudian meluas kepada negara-negara Asia, Afrika, serta Amerika
Selatan. Teori modernisasi dapat diartikan sebagai suatu proses individu berubah dari
cara hidup tradisional menuju gaya hidup yang lebih kompleks dan maju secara
teknologis.26
Dalam mengkaji teori modernisasi terdapat beberapa teori di dalamnya, yakni:
teori pertumbuhan menurut WW Rostow, teori Harrold-Domar (tabungan dan
investasi, Max Weber: Etika Protestan dan David McClelland: Dorongan berprestasi
atau n-Ach. Pertama, teori pertumbuhan menurut WW Rostow, menurut Rostow
pembangunan ekonomi berlangsung secara bertahap dengan terdapat lima tahapan
yang dijabarkan, yakni: The traditional society (masyarakat tradisional), The
25
Arief Budiman, Kebebasan, Negara, Pembangunan (Jakarta:Freedom Institute,2006)h ix
26 M Francis Abraham, Modernisasi di Dunia Ketiga: Suatu Teori Umum Pembangunan
(Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya,1991)h 4-5
37
precondition to take off (pra kondisi lepas landas), The take off (lepas landas), The
drive to maturity (pendewasaan), dan The age of high mass consumption (Zaman
konsumsi massa besar-besaran).
The traditional society, atau masyarakat tradisional merupakan masyarakat
yang strukturnya berkembang dalam fungsi-fungsi produksi yang terbatas,
bedasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi pra-Newton serta bedasarkan pandangan
pra Newton terhadap dunia fisika. Secara umum, masyarakat seperti ini dikarenakan
terbatasnya produktivitas dengan harus mencurahkan sebagian besar sumber tenaga
mereka untuk pertanian, dalam sistem pertanian terdapat struktur yang bertingkat-
tingkat dengan ruang lingkup yang relatif sempit tetapi ada lingkup seadanya untuk
gerak vertikal. Dalam hal ini, hubungan keluarga dan suku memegang peranan besar
dalam organisasi sosial, sistem penilaian dari masyarakat ini umumnya berputar pada
apa yang mungkin dinamakan fatalisme jangka panjang, yaitu asumsi bahwa
kemungkinan lapangan pekerjaan yang terbuka bagi seorang cucu kira-kira akan
sama dengan apa yang didapatkan oleh kakek nya.27
Rostow memakai nama Newton
dikarenakan pada masa sebelum Newton masih menggunakan cara-cara yang primitif
dengan pola pikir yang irasional. Pada masa itu, ilmu pengetahuan dan teknologi
belum berkembang pesat.
27
W.W Rostow, The Stages of Economic Growth (Cambridge: Cambridge University
Press,1991) H 4-5
38
The precondition to take off, pada tahapan ini Rostow membagi dua jenis
yang pertama adalah tahap prasyarat untuk lepas landas yang dicapai oleh negara
Eropa, Asia, Timur Tengah dan Afrika yang dilakukan dengan merombak masyarakat
tradisional yang sudah ada dan kedua, bentuk yang dinamakan born free dengan
negara Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru merupakan negara
tanpa harus merombak sistem masyarakat tradisional yang sidah ada karena negara-
negara tersebut terdiri dari imigran yang memiliki sifat yang diperlukan untuk
persiapan tahapan lepas landas. Dalam tahapan ini, Rostow menekankan perubahan
multi dimensi yaitu perubahan dalam berbagai bidang. Adanya kenaikan tabungan,
penanaman modal dan pembangunan ekonomi harus diikuti dengan perubahan-
perubahan lain yang ada dalam masyarakat, Rostow dalam hal ini menekankan
penanaman modal untuk membangun prasarana yang memiliki tiga karakteristik
khusus, yakni28
: periode sebelum pemberian biasanya lama, pembangunan saran adan
prasarana harus secara besar-besaran dan pada dasarnya keuntungan dari
pembangunan prasarana kembali kepada masyarakat secara keseluruhan.
The take off, merupakan tahapan yang menentukan kehidupan masyarakat
ketika pertumbuhan mencapai kondisi normalnya. Dalam tahapan lepas landas
terdapat faktor dan tahapan yang berbeda dalam lepas landas sebagai akibat dari
pembaharuan dan penanaman modal. Rostow mengemukakan tiga ciri untuk
menentukan apakah negara tersebut sudah mencapai tahapan lepas landas atau belum,
28
W.W Rostow, The Stages of Economic Growth (Cambridge: Cambridge University
Press,1991) H 25
39
yakni29
: Pertama, adanya kenaikan dalam tingkat investasi awalnya hanya kurang
dari 5% sampai lebih dari 10 % dari pendapatan nasional atau produk nasional netto.
Kedua, adanya pembangunan satu atau lebih dari beberapa sektor industri dengan
tingkat pertumbuhan yang tinggi. Ketiga, terciptanya suatu rangka dasar politik,
sosial dan institusional yang akan menciptakan ekspansi pada perluasan sektor
modern serta efek ekonomi ekstern yang ditimbulkan dari kegiatan lepas landas,
sehingga menyebabkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Untuk menciptakan
pembangunan ekonomi, terdapat empat faktor di antaranya30
, memperluas pasar,
perkembangan tekhnik produksi yang lebih modern, terdapatnya tabungan dan
terciptanya permintaan akan perluasan kapasitas dan modernisasi dalam sektor lain.
The drive to maturity, Rostow memdefinisikan tahapan ini sebagai tahapan
ketika masyarakat telah efektif dengan menerapkan serentetan teknologi modern
terhadap keseluruhan sumber daya mereka31
. Dalam tahapan ini, Rostow
mengemukakan berbagai ciri yang bukan bersifat ekonomi dalam tahapan menuju
kedewasaan, yakni: Pertama, struktur dan keahlian tenaga kerja mengalami
perubahan. Orang lebih suka hidup di kota daripada di desa dengan upah nyata
dengan mendapatkan jaminan sosial dan ekonomi lebih besar. Kedua, terdapat
perubahan yang terjadi dalam sifat kepemimpinan dalam perusahaan. Ketiga,
29
Rostow, The Stages of Economic Growth, H 39 30
Rostow, The Stages of Economic Growth ,H 53 31
W.W Rostow, The Stages of Economic Growth (Cambridge: Cambridge University
Press,1991),H 59.
40
masyarakat secara keseluruhan telah bosan dengan keajaiban industrialisasi dan
kritik-kritik terhadapnya mulai bermunculan.
The age of high mass consumption, merupakan tahapan di mana perhatian
masyarakat menekankan terhadap masalah konsumsi dan kesejahteraan masyarakat
dan bukan lagi pada masalah produksi.32
Pada tahapan ini terdapat tiga macam tujuan
masyarakat yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia dan
sokongan politik, yaitu: penerapan kebijaksanaan guna nasional guna meningkatkan
kekuasaan dan pengaruh melalui batas-batas nasional yang berakhir dengan
penaklukan atas negara-negara lain, menciptakan sebuah welfare state dengan cara
terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata dengan sistem perpajakan yang
progresif, meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat di atas konsumsi keperluan
utama yang sederhana.
Kedua, teori Harrold-Domar (tabungan dan investasi), Roy F Harrold dan
Evsey Domar merupakan pencetus munculnya teori ini, gagasan teori ini berfokus
pada satu pernyataan penting bahwa kunci pertumbuhan ekonomi ada dalam
investasi. Untuk itu, ekspektasi terhadap kenaikan pendapatan masyarakat dan
kapasitas produktif selalu terkait dengan pertanyaan mengenai seberapa besar
kenaikan laju investasi. Model ini dibangun atas pengalaman dari negara maju,
Harrold menyadari perlu membuat modifikasi agar modelnya dapat diterapkan pada
negara dunia ketiga, dengan melihat problem tabungan yang rendah di negara dunia
32
Rostow, The Stages of Economic Growth, H 73.
41
ketiga dapat diselesaikan dengan ekspansi kredit bank dan penanaman modal
otomatis dari keuntungan inflasioner dalam pasar modal.33
Teori ini berlandaskan
pada tabungan dan investasi, jika tabungan dan investasi rendah maka pertumbuhan
ekonomi masyarakat tersebut juga rendah. Hal ini dapat dilihat dari asumsi yang
mendasari teori ini adalah bahwa masalah pembangunan adalah masalah investasi
modal.
Ketiga, Max Weber: Etika Protestan, teori ini menekankan masalah manusia
yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya di sekitarnya, khususnya nilai-nilai agama yang
memiliki peran faktor munculnya kapitalisme di Eropa Barat dan Amerika Serikat.
Teori ini memiliki kepercayaan bahwa seseorang sudah ditakdirkan untuk masuk
surge atau neraka tetapi orang yang bersangkutan tentu saja mereka tidak
mengetahuinya hal ini membuat mereka menjadi cemas. Salah satu cara untuk
mengetahui apakah mereka masuk surga atau neraka adalah dengan keberhasilan
kerjanya di dunia saat ini. Adanya kepercayaan ini membuat para penganut agama
Protestan Calvin bekerja keras untuk meraih kesuksesan mereka bekerja tanpa
pamrih. Dan inilah yang dimaksud Etika Protestan oleh Weber, yaitu cara cara kerja
keras dan benar-benar lepas dari imbalan material.34
Keempat, David McClelland: Dorongan berprestasi atau n-Ach, Teori ini
mengungkapkan bahwa persoalan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor internal
33
Diana Wijayanti, “Resensi, Melacak Pembuktian Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi”
Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 7, No.2, 2002, h 183-184 34
Sofjan Alizar Sam, “Kegagalan Modernisasi Pembangunan di Indonesia” Jurnal UNIERA,
Vol 3, No.1, Februari 2014, h 108-109.
42
yakni nilai-nilai dan motovasi yang mendorong untuk mengeksploitasi peluang untuk
meraih kesempatan. Alasan mengapa rakyat negara dunia ketiga terbelakang
dikarenakan rendahnya need for achievement yaitu nafsu untuk bekerja dengan baik,
bekertja bukan demi pengakuan sosial atau gengsi, tetapi dorongan kerja demi
memuaskan batin dari dalam. Bagi mereka yang mempunyai dorongan n-Ach tinggi
akan bekerja lebih keras dan cepat, bagi McClelland, n-Ach merupakan penyebab
pertumbuhan ekonomi di negara barat.35
Teori modernisasi yang dahulu dianggap sebagai sebuah penyelesaian dari
masalah yang dihadapi negara berkembang dianggap sebagai boomerang pada negara
dunia ketiga. Salah satu kegagalan teori modernisasi, teori ini dianggap bahwa
dengan pertumbuhan ekonomi buah pembangunan akan dinikmati pula oleh si miskin
melalui proses merambat ke bawah (trickle-down effects). Untuk itu, tidak heran
kalau teori tersebut menjadi kerangka teori pembangunan bagi kebanyakan negara-
negara yang sedang berkembang khususnya di benua Asia dan Afrika.
Kegagalan teori ini, dilihat dari adanya klaim yang dibangun. Klaim yang
menjadi asumsi keberhasilan pertumbuhan ekonomi tersebut terbantahkan dengan
munculnya fenomena bottle-neck yakni adanya penyumbatan dalam proses tetesan
pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi faktor penjelas kenapa pertumbuhan ekonomi
35
Alizar Sam, “Kegagalan Modernisasi Pembangunan di Indonesia” Jurnal UNIERA, h 107-
108.
43
dalam beberapa kasus negara berkembang menyebabkan negara tersebut mengalami
kegagalan dan ketergantungan.
B.2 Rent Seeking
Teori yang berasal dari Krueger pada 1974 mendefinisikan rent-seeking
sebagai perilaku mencari keuntungan atau rente dianggap sebagai pengeluaran
sumber daya untuk mengubah kebijakan ekonomi agar dapat menguntungkan bagi
para pencari rente.36
Untuk memahami teori rent-seeking, kegiatan pemburu rente
harus dimaknai secara netral.
Kendati demikian, dalam ekonomi politik konsep rent-seeking tidak dapat
dipahami secara netral. Tetapi dapat dipahami dari sisi negatif, dalam ekonomi politik
terdapat suatu kelompok kepentingan yang kemudian berupaya untuk mendapatkan
keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya namun dengan usaha yang sedikit. Hal
inilah kemudian kegiatan rent-seeking menurut kacamata ekonomi politik diartikan
sebagai suatu upaya individual atau kelompok untuk meningkatkan pendapatan
melalui pemanfaatan atas regulasi pemerintah. Kelompok-kelompok bisnis dan
perseorangan mencari rente ekonomi dengan cara menggunakan kekuasaan
pemerintah untuk menghambat penawaran atau peningkatan permintaan sumber daya
yang dimiliki37
.
36
Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Politik,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009),h 56 37
Yustika, Ekonomi Politik ,h 57
44
Pemburu rente yaitu para kapitalis mencoba menjalin hubungan dengan
pemerintah demi keuntungan bisnis dapat disebut dengan pemburu rente (rent-
seeking) mereka mencari peluang untuk menjadi penerima rente yang akan
mendapatkan proteksi dan memberikan wewenang untuk jenis-jenis kegiatan tertentu
dari pemerintah. Rente dapat didefinisikan sebagai selisih antara nilai pasar dari suatu
kebaikan hati pemerintah dengan jumlah yang dibayar oleh si penerima kepada
pemerintah dan atau secara pribadi kepada penolongnya di pemerintahan38
.
Aktivitas para pemburu rente dapat dijelaskan sebagai berikut39
: Pertama,
masyarakat akan mengalokasikan sumber daya untuk menangkap peluang hak milik
yang ditawarkan oleh pemerintah. Pada titik ini, kemungkinan muncul pemburu rente
sangatlah besar. Kedua, setiap individu atau kelompok akan berupaya untuk
mempertahankan posisi mereka yang menguntungkan, dikarenakan keseimbangan
politik tidak dapat bertahan dalam jangka panjang karena akan selalu hadir kelompok
penekan baru yang mencpba untuk mendapatkan fasilitas istimewa. Ketiga, dalam
pemerintah sendiri terdapat kepentingan- kepentingan yang berbeda dan tidaklah
tunggal. Misalnya setiap kementrian cenderung akan meningkatkan pengeluaran
untuk melayani kelompok-kelompok kepentingan, sementara kementrian keuangan
cenderung akan meningkatkan pendapatan.
38
Yoshihara Kunio, Kapitalisme Semu Asia Tenggara (Jakarta:Penerbit LP3ES,1991)H 93 39
Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Politik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009) h 61-62
45
Jenis-jenis pemburu rente, Pertama, jenis kapitalis konco, merupakan
perusahaan sektor swasta yang mendapatkan keuntungan besar dari hubungan eratnya
dengan kepala negara. Contoh kapitalis konco yang berada di Indonesia saat ini
adalah dengan melihat bagaimana pola kedekatan PT Agung Podomoro Group dan
PT Agung Sedayu Group selaku pengembang proyek reklamasi pantai utara Jakarta
dengan gubernur DKI Jakarta saat itu, yaitu Ahok. Kegiatan rent seeking yang
dilakukan CEO PT Agung Sedayu Group bersamaan dengan Ketua Komisi D DPRD
DKI Jakarta terkait adanya kasus suap dalam pembahasan RAPERDA RZWP3K
serta RAPERDA tata ruang strategis Jakarta Utara.40
Kedua, kapitalis birokrat merupakan kapitalis yang pernah memegang atau
masih memegang jabatan birokrat. Salah satu contoh adalah Ibnu Sutowo, seorang
pengusaha yang memimpin pertamina sampai 1976.41
Ketiga, kapitalis yang beralih
menjadi politisi di Indonesia, beberapa pengusaha pribumi memasuki dunia politik
atau mengabdi kepada pemerintah dalam suatu jabatan yang penting semasa
pemerintahan Soekarno. Walaupun jumlah mereka lebih sedikit dan kurang penting
bila dibandingkan dengan tipe pemburu rente lainnya. Sebagai contoh seorang
kapitalis yang berbasis di Medan, T.D Pardede pernah menjabat sebagai menteri
40
Yunita Amalia, “Tiba di KPK Bos Agung Sedayu Group Diam Seribu Bahasa”
https://www.merdeka.com , 19 April 2016. 41
Yoshihara Kunio, Kapitalisme Semu Asia Tenggara,(Jakarta:Penerbit LP3ES,1991),h 100-
103
46
berdikari dalam pemerintahan Soekarno. Tetapi, mereka praktis menghilang ketika
militer mulai mendominasi pemerintahan di masa Orde Baru.42
Keempat, kapitalis lain yang berkoneksi pemerintah. Dalam kategori ini
pemerintah dapat memberikan suatu hak monopoli, konsensi kayu gelondongan atau
penambangan dan lisensi yang banyak dicari dengan memberikan proteksi atas
kompetisi asing, bantuan keuangan dan suatu kontrak yang besar dari pemerintah,
mengangkat leveransir dan memberikan pertimbangan khusus pada permohonan
reklasifikasi hak guna tanah, menjual harta pemerintah dengan harga konsensi.
Mereka yang memiliki koneksi dengan para pejabat tinggi pemerintah siap
memanfaatkan hak-hak istimewa pemerintah ini, karena memperoleh banyak
keleluasaan dalam pengambilan keputusan43
.
Kelima, model rent-seeking bureauctares. Model birokrat pemburu rente
merupakan perilaku para birokrat dalam kapasitasnya sebagai perangkat pelaksana
administrasi negara. Seperti yang sudah diketahui, bahwasanya birokrat adalah
mausia biasa yang memiliki emosi dan tata nilai serta mempunyai seperangkat tujuan
pribadi yang tidak selamanya sesuai dengan tujuan birokrasi (organisasi) yang berarti
bahwa campur tangan pemerintah tidak selamanya di dorong untuk melayani
kepentingan publik, tetapi disini bisa saja diarahkan untuk kepentingan individu,
perusahaan atau golongan tertentu.
42
Kunio, Kapitalisme Semu Asia Tenggara ,h 108 43
Kunio, Kapitalisme Semu Asia Tenggara ,h 109-110
47
Selain untuk mengejar kepentingan pribadi, adanya campur tangan pemerintah
di pasar juga dapat digunakan untuk menciptakan kemampuan membentuk jaringan
patron-klien. Atau political machine. Melalui kontol pasar, pejabat pemerintah dapat
mengorganisir kelompok-kelompok pendukung fanatik yang memiliki komoditas
berharga yang sekarang menjadi langka karena kebijakan pemerintah. Secara umum,
bentuk kepentingan pribadi birokrat adalah akumulasi keuntungan ekonomi jangka
pendek, walau dalam banyak kasus birokrat juga berkepentingan untuk
mempertahankan dan meningkatkan jabatan atau lainnya. Birokrat akan
memanfaatkan sumber daya untuk memaksimumkan kepentingan pribadi dengan
menjual kebijaksanaan tersebut pada penawar dengan harga tertinggi atau untuk
mengalokasikan sumber daya tersebut pada pihak- pihak yang diinginkan atau kita
kenal dengan istilah KKN.
Maraknya pemburu rente, akhirnya muncul proposisi yang diajukan oleh
Buchnan untuk mencegah munculnya pemburu rente dengan membuat sebuah
regulasi yang memungkinkan pasar berjalan secara sempurna salah satunya dengan
adanya peniadaan halangan masuk (no barrier to entry) bagi pelaku ekonomi dan
melalui peningkatan persaingan. Perilaku mencari rente dapat dikurangi melalui
berbagai kebijakan yang tepat, seperti mengubah lisensi impor menjadi kebijakan
48
tarif, membuka aliran informasi, mengaplikasikan sanksi moral, dan menerapkan
kenijakan liberalisasi dan privatisasi yang terukur.44
44
Yustika, Ekonomi Politik, h 62.
49
BAB III
GAMBARAN UMUM KABUPATEN BEKASI DAN MEIKARTA
Peningkatan investasi asing di Kabupaten Bekasi merupakan salah satu
keunggulan dikarenakan terdapatnya pusat industri terbesar se-Asia Tenggara, yaitu
Cikarang. Pusat industri Cikarang tidak hanya sebagai penyumbang PDB terbesar di
Kabupaten Bekasi namun juga penyumbang PDB terbesar di Indonesia.
Hal tersebut menempatkan Cikarang sebagai posisi pertama yang sebelumnya
ditempati oleh Kota Batam, Kepulauan Riau. Oleh karena itu, maraknya
pembangunan yang dilakukan di daerah Cikarang, salah satunya adalah pembangunan
kota mandiri, Meikarta. Pembangunan yang dimulai 2017 tersebut memiliki berbagai
keunggulan serta sarana dan prasarana modern. Kota yang dijuluki sebagai “Shenzhen
of Indonesia” oleh berbagai media asing serta kota yang disebut akan menjadi pusat
perekonomian di Indonesia setelah Jakarta ini membangun sekitar 200 gedung
apartemen yang dipersiapkan untuk menampung beban demografi Kota Jakarta.
Selain terdapat keunggulan, pembangunan kota mandiri tersebut tentu tidak
terlepas dari adanya permasalahan yang sampai saat ini belum tuntas yang
menyebabkan pembangunan-pembangunan di Meikarta yang kemudian terhambat
akibat permasalahan tersebut.
50
A. Gambaran Umum Kabupaten Bekasi dan Cikarang
Meikarta merupakan kota mandiri yang dibangun dengan berbagai fasilitas
lengkap. Kehadiran kota tersebut diharapkan dapat mengurangi beban penduduk Kota
Jakarta yang semakin lama semakin padat, kota yang dikembangkan oleh Lippo
Group tersebut terletak di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Lokasi yang strategis terletak
di antara dua kota besar Indonesia yaitu Jakarta dan Bandung serta berada di salah
satu pusat industri Indonesia membuat Meikarta cepat dikenal. Tidak hanya itu,
berbagai pembangunan infrastruktur yang berada di kawasan Kabupaten Bekasi terus
digalakkan dengan tujuan untuk menarik para investor asing terlebih investor
properti.
Kabupaten Bekasi terletak antara 6°10‟53”- 6°30‟6” lintang selatan dan 106°
48‟28”-107°27‟29” bujur timur. Posisi tersebut menempatkan Kabupaten Bekasi
berada di sebelah barat wilayah Provinsi Jawa Barat yang memanjang dari utara ke
selatan dengan topografi wilayah terbagi atas dua bagian, yaitu dataran rendah yang
meliputi sebagian wilayah bagian utara dan dataran bergelombang di wilayah bagian
selatan dengan ketinggian lokasi antara 6-115 meter dan kemiringan 0-250.1
Wilayah Kabupaten Bekasi memiliki luas 127.388 ha, meliputi 23 kecamatan
dan 7 kelurahan dan 180 desa. Secara geografis, Kabupaten Bekasi mempunyai batas-
batas wilayah sebagai berikut, sebelah utara Kabupaten Bekasi berbatasan dengan
Laut Jawa, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor. sebelah
1Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2017 (BPS
Kabupaten Bekasi: Kabupaten Bekasi,2017),h 1
51
barat Kabupaten Bekasi berbatasan dengan DKI Jakarta dan Kota Bekasi, serta
sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang.2
Gambar: III.A.1
Peta Administrasi Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat3
Sumber: Peta Administrasi Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat
Dengan luas 127.388 ha, wilayah Kabupaten Bekasi sebagian di dominasi
untuk wilayah pertanian. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 12
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031,
2 Selayang Pandang Kabupaten Bekasi tahun 2014, (Bekasi: 2014) h 13
3“Administrasi Kabupaten Bekasi”, https://petatematikindo.wordpress.com/, 28 Agustus
2014.
52
kondisi Kabupaten Bekasi terbagi ke dalam empat wilayah pengembangan4: Pertama,
wilayah pengembangan I meliputi wilayah Kabupaten Bekasi bagian tengah dengan
kecamatan Tambun sebagai pusat koordinasi perkotaan. Wilayah pengembangan I
meliputi wilayah pelayanan: Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang utara, Cikarang
barat, Cikarang timur dan Cikarang selatan dengan fungsi utama pengembangan yaitu
untuk wilayah industri, pendukung kegiatan industri, perdagangan, jasa, pariwisata,
serta permukiman dan perumahan.
Kedua, wilayah pengembangan II meliputi wilayah Kabupaten Bekasi bagian
selatan dengan pusat koordinasi perkotaan yang berada di kecamatan Sukamahi,
wilayah pengembangan tersebut meliputi wilayah pelayanan: Cikarang Pusat, Setu,
Serang Baru, Cibarusah dan Bojongmangu, dengan fungsi utama pembangunan
sebagai pusat pemerintahan kabupaten, industri, perumahan, pemukiman, pertanian
dan pariwisata. Ketiga, wilayah pengembangan III meliputi wilayah Bekasi bagian
timur dengan pusat koordinasi perkotaan berada di kecamatan Sukamulya dengan
wilayah: Sukatani, Karang Bahagia, Pebayuran, Sukakarya, Kedungwaringin,
Tambelang, Sukawangi dan Cabangbungin, yang memiliki fungsi utama
pembangunan di antaranya untuk: perkembangan pertanian lahan basah, perumahan
serta pemukiman.
Keempat, wilayah pengembangan IV meliputi wilayah Bekasi bagian utara
dengan pusat koordinasi perkotaan di Pantai Makmur, meliputi wilayah: Tarumajaya,
4 Selayang Pandang Kabupaten Bekasi Tahun 2014 ,(Bekasi:2014), h 15
53
Muaragembong, Babelan dan Tambun Utara memiliki fungsi utama pengembangan
sebagai simpul transportasi laut, perumahan serta pemukiman, pertanian lahan basah
dan pelestarian kawasan hutan lindung.
Gambar: III.A.2
Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bekasi 2011-20315
Sumber: Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bekasi 2011-2031
A.1 Cikarang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi
Perencanaan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bekasi selama ini
mengacu pada RTRW Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013 ditetapkan dalam
5“Infografis: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031”,
http://www.urbancikarang.com/, 30 September 2015.
54
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 4 Tahun 2003, kemudian diperbaharui
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 4 Tahun 2007 yang diselaraskan
dengan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Seiring dengan berjalannya
waktu, maka perlu dibentuknya RTRW Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031 yang
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 12 Tahun 2011.
Sebagaimana yang tercantum dalam strategi penataan ruang pasal 8 ayat 2
huruf B,C, D Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 12 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031 menjelaskan
adanya percepatan fungsi serta peran pusat-pusat perkotaan yang telah ditetapkan
secara bertahap sesuai dengan skala prioritas. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat 2 huruf A berbagai strategi yang ditetapkan meliputi:6 Pertama, pasal 7 ayat 2
huruf B untuk mempercepat perwujudan pengembangan PKL dengan wilayah
kecamatan Tarumajaya, Cikarang Pusat, Sukatani, Cibarusah dan Cibitung dalam
mengemban fungsi yang telah ditetapkan. Kedua, pasal 7 ayat 2 huruf C untuk
mempercepat perwujudan pengembangan perkotaan dengan wilayah, Cikarang Utara,
Cikarang Selatan, Cikarang Timur dan Cikarang Barat yang ditetapkan sebagai
wilayah PKL promosi. Ketiga, pasal 7 Ayat 2 huruf D untuk mempercepat
perwujudan pengembangan dengan wilayah kecamatan Cikarang Utara, Cikarang
Selatan, Cikarang Timur, Cikarang Barat, Cibitung dan Babelan sebagai pusat
pelayanan kawasan.
6 Peraturan Daerah No 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bekasi 2011-2031
55
Cikarang, dalam Peraturan Daerah No 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031 pasal 31 ayat 1, disebutkan
bahwasanya kecamatan Cikarang Timur dan Cikarang Utara merupakan kawasan
yang diperuntukkan untuk minyak dan gas bumi. Sedangkan Cikarang Selatan,
Cikarang Pusat dan Cikarang Timur diperuntukkan untuk pertambangan mineral.
Pasal 32 Peraturan Daerah No 12 Tahun 2011 tentang kawasan peruntukkan industri
disebutkan, luas lahan yang diperuntukkan untuk kawasan tersebut dengan luas
23.437 ha yang meliputi industri besar, menengah, mikro dan rumah tangga. Pada
pasal 32 ayat 2, kawasan industri besar yang dimaksud meliputi wilayah Kecamatan
Cikarang Pusat,Cikarang Utara, Cikarang Barat, Cikarang Timur, Cikarang Selatan,
Tarumajaya, Cabang Bungin, Babelan dan Sukawangi.
Kabupaten Bekasi dan Cikarang juga termasuk ke dalam Peraturan Presiden
No 54 Tahun 2008 tentang penataan Kawasan Jakarta,Bogor,Depok,Tangerang
Bekasi,Puncak,dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Kawasan tersebut dinilai memiliki
kedudukan sangat penting sebagai kawasan yang ditetapkan secara nasional serta
memiliki nilai strategis sebagai pusat kegiatan nasional. Peran dan kedudukan
Jabodetabekpunjur menjadi pusat kegiatan jasa, industri, pariwisata dan pusat
gerbang nasional. Oleh karena itu, kawasan Jabodetabekpunjur dapat berperan dalam
hubungan dan skala pelayanan internasional. Maka, tidaklah heran apabila kawasan
tersebut dijadikan sebagai indikator dalam pembangunan nasional.
56
Struktur ruang untuk penataan kawasan Jabodetabekpunjur ditetapkan sebagai
berikut:7 Pertama, Kota Jakarta sebagai pusat kegiatan nasional dan kota-kota lainnya
sebagai pusat kegiatan wilayah dan PKL, untuk wilayah Kabupaten Bekasi struktur
Jabodetabekpunjur dibentuk dengan sistem pemukiman yang berjenjang, struktur
tersebut ditetapkan sebagai berikut: Kota Cikarang ditetapkan sebagai pusat kegiatan
wilayah dengan kegiatan utama seperti industri dan pemukiman. Kedua, dengan
arahan struktur ruang dikembangkan untuk jalan lingkar luar Jakarta kedua serta jalan
radialnya sebagai struktur ruang Jabodetabekpunjur dan untuk memberikan pelayanan
kepada sub perkotaan lainnya seperti: Cinere, BSD, Cimanggis, Setu dan Tambun
atau Cikarang serta Cileungsi.
Ketiga, pusat-pusat pemukiman Kabupaten Bekasi berperan sebagai counter
maghnet untuk mengurangi tekanan penduduk dengan segala aktifitasnya ke DKI
Jakarta. Pengembangan pusat-pusat pemukiman di Kabupaten Bekasi dilakukan
melalui pengembangan sektor industri yang terkait dengan sektor jasa yang telah
berkembang saat ini. Dalam rangka penyediaan lapangan usaha dan kemandirian
pusat permukiman tersebut, pusat permukiman yang berkembang dan berdekatan
dengan pusat permukiman yang lebih besar maka, pusat permukiman tersebut akan
menyatu dalam pelayanannya untuk meningkatkan efisiensi pelayanan yaitu seperti
wilayah: Lemah abang dan Cibitung dengan Cikarang.
7 Pemerintah Kabupaten Bekasi Badan Perencanaan Daerah, Laporan Akhir :Penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2009-2025 (Bandung:PT Ganesha
Piramida,2008)h bab II-7.
57
Gambar : III.A.1.2
Kawasan Jabodetabekpunjur8
B. Investasi Asing dalam Kabupaten Bekasi
Investasi merupakan bentuk kegiatan penanaman modal dalam berbagai
kegiatan ekonomi produksi dengan harapan agar dapat memperoleh keuntungan bagi
masa yang akan datang. Investasi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu investasi
finansial dan investasi non-finansial. Investasi finansial merupakan bentuk pemilikan
instrumen finansial seperti: tabungan, deposito, modal dan penyertaan, surat berharga,
obligasi, uang tunai dan sejenisnya, sedangkan investasi non-finansial merupakan
8“Menata Ulang Megapolitan Jabodetabekpunjur”, http://internasional.metrotvnews.com/, 20
Maret 2015.
58
investasi yang direalisasikan dalam bentuk investasi fisik yang berwujud barang
modal atau, serta inventori.9
Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi incaran serta tujuan para
investor asing. Sebagai negara berkembang, ekonomi merupakan permasalahan yang
paling sering ditemui pada negara dunia ketiga. Untuk mempercepat pembangunan
ekonomi di suatu negara diperlukan adanya peningkatan penanaman modal untuk
mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan
modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Walaupun dapat menggunakan pembiayaan asli daerah, Pemerintah Daerah
dapat menggunakan pembiayaan luar negeri salah satunya adalah penanaman modal
asing langsung untuk berbagai pembangunan daerah. Penanaman modal asing
langsung atau FDI merupakan sumber pembiayaan luar negeri yang dianggap paling
potensial dibandingkan dengan sumber pembiayaan asing lainnya. Menurut
Panayotou, FDI adalah aspek penting untuk menjamin kelangsungan pembangunaan
dibandingkan dengan aliran bantuan atau modal portofolio dikarenakan terjadinya
FDI di suatu negara akan diikuti oleh berbagai hal, yakni: Pertama, transfer of
technology. Kedua, know-how. Ketiga, management skill. Keempat, resiko usaha
9 Dony Waluya Firdaus dan Dimas Widyasastrena,” Kajian Pertumbuhan Minat dan
Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) Provinsi Jawa Barat (Lokasi dan Sektor Usaha)” Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan
Vol. 4 ,No. 1, April, Agustus dan Desember 2016, h 897.
59
relatif kecil dan lebih profitable.10
Untuk itu, Pembiayaan yang berasal dari FDI
memiliki peranan yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi suatu negara
sebagai contoh Indonesia.
Investasi yang terus mengalir ke Indonesia terhitung pada 2017 jumlah aliran
dana asing yang masuk ke Indonesia sebesar US$ 32,3 miliar atau setara dengan Rp
430,5 triliun. Realisasi nilai investasi tersebut mengalami peningkatan 11,41%
dari tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 386,4 triliun. Aliran dana asing sebesar US$
5,1 miliar dari investasi asing tersebut mengucur ke Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut
dikarenakan Jawa Barat merupakan ladang serta lokasi yang potensial untuk investasi
asing serta peranan investasi asing di Jawa Barat lebih banyak digunakan untuk
pembangunan infrastruktur-infrastruktur daerah.
10
Sarwaedi, “Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor Yang Mempengaruhinya”
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 4, No. 1,Mei 2002, h 19.
60
Tabel III.B.1.1
10 Provinsi dengan Aliran Investasi Terbesar 201711
No Provinsi Investasi Asing
1. Jawa Barat US$ 5,1 Milyar
2. DKI Jakarta US$ 4,6 Milyar
3. Banten US$ 3 Milyar
4. Jawa Tengah US$ 2,4 Milyar
5. Papua US$ 1,9 Milyar
6. Jawa Timur US$ 1,6 Milyar
7. Sulawesi Tengah US$ 1,5 Milyar
8. Sumatera Utara US$ 1,5 Milyar
9. Kalimantan Timur US$ 1,3 Milyar
10. Sumatera Selatan US$ 1,2 Milyar
Sumber : Databoks.co.id
Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan tingkat investasi asing terbesar di
Indonesia memiliki segudang potensi yang memungkinkan banyaknya para investor
asing yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Deddy Mizwar, Wakil
Gubernur Jawa Barat:
Ada beragam faktor yang menjadikan Jawa Barat memiliki daya tarik yang begitu
memikat bagi para investor. Salah satunya yakni, Provinsi Jawa Barat memiliki
potensi sumber daya manusia yang sangat besar, bahkan terbesar di Indonesia12
Pada 2017, jumlah penduduk Jawa Barat telah mencapai 47,38 juta jiwa
dengan jumlah angkatan kerja sekitar 18,79 juta orang. Tidak hanya faktor penduduk
yang sangat besar, namun, Jawa Barat juga memiliki segudang potensi13
, Pertama,
11
“Provinsi dengan Kucuran Investasi Asing Terbesar 2017”, https://databoks.katadata.co.id/,
2 Februari 2018 12
“Ini Segudang Potensi di Jawa Barat yang Menggiurkan Bagi Investor Timur Tengah”,
http://www.pikiran-rakyat.com/, 6 Oktober 2017. 13“Provinsi dengan Kucuran Investasi Asing Terbesar 2017”, https://databoks.katadata.co.id/,
pada 2 Februari 2018
61
terdapatnya beberapa situs pertambangan. Kedua, banyaknya situs pariwisata yang
menarik. Ketiga, lokasi yang tidak jauh dari pemerintah pusat yaitu DKI Jakarta dan
Terakhir, terdapatnya basis sektor industri.
Sektor industri masih menjadi sektor usaha yang paling diminati oleh para
investor yang dilihat dari sektor usahanya, investasi asing di Jawa Barat paling besar
ditanamkan pada sektor industri, dengan jenis sektor industri sebagai berikut:
Pertama, sektor industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain sebesar
34,45%. Kedua, industri logam, mesin dan elektronika sebesar 13,51%. Ketiga,
industri kimia dan farmasi sebesar 7,43%. Keempat, industri karet dan plastik sebesar
7,31%. Kelima, industri mineral non logam sebesar 6,14%.14
Dengan beberapa
kawasan pusat industri yang masih menjadi incaran para investor asing, seperti yang
terlihat dalam tabel berikut:
Tabel III.B.1.2
5 Kota di Jawa Barat dengan Aliran PMA Terbesar tahun 201715
No Kota/Kabupaten Persentasi Investasi Asing
1. Kabupaten Karawang 41,71%
2. Kabupaten Bekasi 32,69%
3. Kabupaten Bogor 6,23%
4. Kabupaten Cirebon 3,69%
5. Kabupaten Purwakarta 3,52%
Sumber: https://bekasikab.go.id/
14
Yudhistira, “Kabupaten Bekasi tujuan favorit investor”, https://bekasikab.go.id/, 8 Oktober
2017. 15
Yudhistira, “Kabupaten Bekasi”, https://bekasikab.go.id/, 8 Oktober 2017.
62
Kabupaten Bekasi masih menjadi kawasan paling diminati oleh investor
asing, terlihat dalam peringkat kedua yang ditempati oleh Kabupaten Bekasi.
Banyaknya pembangunan di Kabupaten Bekasi ditambah dengan terdapatnya
beberapa wilayah pusat industri di Kabupaten Bekasi seperti Tambun, Cibitung dan
kota administratif Cikarang menambah daya tarik investor asing untuk menanamkan
modalnya di Kabupaten Bekasi.
Pada 2017 tercatat total nilai investasi PMA dan PMDN di Kabupaten
Bekasi sebesar Rp 52,8 triliun dari total nilai tersebut kebanyakan bersumber dari
PMA ketimbang PMDN. Sama dengan tahun-tahun sebelumnya investasi terbesar
PMA dan PMDN dalam sektor usaha masih ditempati oleh sektor industri. Jika
pada 2015 investasi terbesar berasal dari sektor usaha listrik gas dan air. Namun,
untuk 2017 investasi terbesar berada pada sektor industri kendaraan bermotor dan
alat transportasi lain. Kegiatan sektor industri tersebut terbesar berada di Cikarang,
Kabupaten Bekasi dengan terdapat dua industri sektor kendaraan terbesar yaitu: PT
Suzuki Motor dan PT Wuling Motor yang berlokasi di kawasan industri Deltamas,
Cikarang Pusat. Dengan tingginya nilai investasi asing di Kabupaten Bekasi,
Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi membuat suatu kebijakan dengan
memperbolehkan investor membangun tanpa IMB yang merupakan salah satu
63
kemudahan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi untuk mencapai
target aliran investasi asing sebesar Rp 58 Triliun pada 2018.16
C. Meikarta
Pembangunan kota mandiri Meikarta, merupakan pembangunan yang
memang sudah dirancang sejak lama, dilihat dari pembelian tanah yang dilakukan
oleh Lippo. Pada 1990, Lippo mendapatkan tiga bidang tanah di wilayah Cikarang,
Karawaci dan Karawang ketiga tanah tersebut merupakan tanah yang tandus dan
berada cukup jauh dari pusat kota yaitu Jakarta. Namun, seiring berjalannya waktu
Lippo mulai mengembangkan ketiga bidang tanah tersebut menjadi sebuah
pemukiman luas dan mewah serta dilengkapi dengan fasilitas modern. Seperti yang
dilakukan oleh Lippo pada kawasan Karawaci, dan juga sekarang ini yang dilakukan
pada kawasan pusat industri Cikarang.17
Setelah menunggu lebih dari 10 tahun lamanya, Lippo mulai membangun
proyek kesembilan yang dikatakan lebih modern dan lebih mewah dibandingkan
dengan berbagai proyek yang telah dibangun oleh Lippo seperti pembangunan Lippo
Karawaci pada 1990 serta pada 2003 pembangunan Bukit Sentul Bogor dan banyak
pembangunan lainnya. Pada 2017, Lippo mulai meluncurkan pembangunan kota baru
16
Riko, ”Nilai Investasi di Kabupaten Bekasi Rp 52,8 Triliun Diklaim Melebihi Jawa Barat”, https://bekasi.pojoksatu.id/, 23 Februari 2018.
17Mochtar Riady, Mochtar Riady: My life Story (Singapore: John Wiley and Sons Singapore
Pte.Ltd,2017)
64
yang berada di wilayah kawasan pusat industri terbesar di Indonesia dengan nama
Meikarta.
Meikarta merupakan sebuah kota yang dibangun oleh Lippo Group terletak di
pusat industri Cikarang merupakan kawasan yang strategis dikarenakan berada dalam
kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara serta memiliki peruntukkan lahan sebagai
kawasan perumahan serta untuk kawasan industri. Kota mandiri yang digadang-
gadang akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini
menawarkan berbagai fasilitas menarik dan mewah, di antaranya, pembangunan LRT
serta bandara internasional serta fasilitas sarana dan prasarana lainnya yang membuat
masyarakat tertarik untuk membeli apartemen di Meikarta.
65
Gambar: III.C.I
Meikarta dalam Peta Kabupaten Bekasi18
Sumber: RTRW Kabupaten Bekasi 2011-2031
Berbagai sarana prasarana mewah dan menarik yang ditawarkan Lippo,
diungkapkan James Riady selaku CEO Lippo Group. Meikarta dikatakan sebagai
proyek terbesar Lippo selama 67 tahun berdirinya Lippo Group di Indonesia, dengan
nilai investasi proyek Rp 278 triliun yang berasal dari internal perusahaan, pinjaman,
dan pre-selling, serta kemitraan investasi dengan Mitsubishi, Toyota, dan Sanko
Soflan yang sudah memulai pada tahapan pengembangan awal. Meikarta juga kerap
18
Rizal K, “Menelaah Meikarta dari Perspektif Rencana Tata Ruang Wilayah”,
https://rumahpangripta.org/, 7 Oktober 2017.
66
akan menjadi sebuah kota baru yang modern, terlengkap baik secara fasilitas maupun
infrastrukturnya di Asia Tenggara.19
C.1 Sarana dan Prasarana Meikarta
Pembangunan proyek Kota Meikarta sudah dirancang sejak 2014 dengan
pengerjaan fisik yang dilakukan pada Januari 2016. Pada tahap pertama,
pembangunan di atas lahan seluas 22 juta m² rencananya akan di bangun selama tiga
tahun, terdiri atas, pembangunan 400 ribu apartemen yang ditargetkan selesai pada
tahun 2020 dan terdapat pula 200 gedung pencakar langit yang masing-masing
berketinggian 35-46 lantai yang pada saat ini tengah dibangun serta fasilitas lainnya
yakni: terdapat tujuh pusat perbelanjaan dengan total luas 1,5 juta m2 dilengkapi
rumah sakit internasional, pusat kesehatan, pusat keuangan internasional, sepuluh
hotel berbintang, lima perpustakaan nasional, pusat kesenian, dan pusat riset industri,
serta fasilitas pendidikan20
.
Keberadaan Meikarta yang strategis juga merupakan sebuah keuntungan
besar. Hal tersebut dikarenakan Cikarang merupakan pusat industri terbesar se-Asia
Tenggara dan juga pemasok PMA nasional serta ekspor nasional terbesar di
Indonesia. Untuk itu, tidaklah heran apabila Meikarta dapat berkontribusi 60%
19
Iqbal Musyaffa, “Meikarta, Proyek Ambisius Lippo yang Akan Kalahkan Jakarta”
,http://mediaindonesia.com/,19 Mei 2017
20 Nofanolo Nagoto, “Meikarta, Kota Baru Penuh Makna”,http://validnews.co/ ,04 September
2017
67
ekonomi nasional, dan 80% di antaranya terletak pada pusat Bekasi-Cikarang dengan
penduduk yang akan mencapai 20 juta dalam waktu 15-20 tahun ke depan.
Meikarta juga memiliki keunggulan lainnya, sebagaimana yang terdapat
dalam masterplan pembangunan Kota Meikarta, terdapat beberapa fasilitas lainnya:
Pertama, terdapatnya akses tol Cibatu. Kedua, central business district. Ketiga,
terdapatnya central park, serta automated people mover yang dapat menghubungkan
semua bagian titik di Meikarta. Nilai lebih lainnya kota yang dikembangkan oleh
Lippo Group ini memiliki lebar jalan ROW 6 lane (30 m), 8 lane (48 m) dan 10 lane
(60 m) serta jalan yang menggunakan sistem Grid. Adanya fasilitas tersebut membuat
Meikarta dikatakan seperti Kota Shenzen yang berada di utara China.
68
Gambar: III.C.1.1
Berbagai Keunggulan Meikarta21
Harga untuk hunian di Meikarta memasang harga mulai Rp 120 juta untuk
satu unit apartemen, Lippo juga menawarkan harga tanah di Meikarta dengan harga di
bawah Rp12,5 juta per meter, serta kredit kepemilikan rumah atau apartemen selama
20-25 tahun dengan suku bunga 8,25%. Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat
memiliki hunian di Meikarta dengan booking fee Rp 2 juta, serta uang muka 10 %
dari total harga produk properti.22
Apartemen mewah di Meikarta dijual dengan harga yang cukup terjangkau
dan mencakup tidak hanya masyarakat menengah ke atas saja, namun masyarakat
21
Teodora Nirmala Fau,”Menumpang Berkah Infrastruktur Pemerintah”, http://validnews.co/,
11 September 2017. 22
Nofanolo Nagoto, “Meikarta, Kota baru penuh Makna” ,http://validnews.co/ , 04 September
2017
69
menengah pun dapat membeli hunian di Meikarta. Kendati demikian, berbagai
spekulasi muncul mengenai Lippo yang berani memasang harga yang cukup
terjangkau dibanding dengan berbagai hunian lainnya yang sedang dibangun saat ini,
sebagai contoh: reklamasi pantai utara Jakarta yang dilengkapi dengan berbagai
perumahan dan apartemen mewah harga tanah di pulau reklamasi tersebut pun
dipatok dengan harga Rp 35 juta per meter. Untuk itu, tidak heran apabila banyak
masyarakat yang kemudian tertarik untuk membeli apartemen di Meikarta.
C.2 Izin Pembangunan Meikarta
Meikarta, kota mandiri yang dibangun dengan fokus pada peningkatan
ekonomi di Indonesia terletak pada koridor timur Jakarta-Bekasi menyediakan
berbagai keunggulan untuk investasi, lapangan kerja serta mempromosikan inovasi
dan modal manusia dalam membangun sebuah negara. Pada sebuah iklan Meikarta
dikatakan total area perencanaan dan pengembangan seluas 22.000.000 m2, dengan
area sarana bermain dan bekerja seluas 1.000.000m2.
. 23
Pembangunan kota yang digadang-dagang akan menjadi pusat pertumbuhan
nasional Indonesia tersebut terhalang dengan permasalahan IMB yang belum jelas,
pernyataan tersebut diperkuat dengan tanggapan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy
Mizwar menegaskan pembangunan kota mandiri, Meikarta belum memiliki izin
untuk memenuhi persyaratan pembangunan kawasan, dan Lippo Group secara terang-
23
“Lippo Group: 2017 Meikarta” ,http://Meikarta.com/ ,05 Maret 2018
70
terangan telah memasarkan ribuan hunian yang masih fiktif karena belum terdapatnya
bangunan fisik serta perizinan pembangunan.24
Tidak hanya permasalahan izin bangunan yang masih belum didapat dari
Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi,
Meikarta juga dianggap berpotensi melanggar UU No 20 Tahun 2011 tentang
peraturan rumah susun. Kejadian tersebut dikarenakan sampai pada saat ini, Lippo
Group belum memiliki dua izin penting yaitu: AMDAL serta IMB.25
24
Bilal Ramadhan, “Belum Kantongi Izin, Meikarta ngotot Lanjutkan Pemasaran”
,http://nasional.republika.co.id/ ,30 Agustus 2017 25
Dimas Jarot Bayu Yuliawati,” Teguran Ombudsman Tak Hentikan Promosi Meikarta”
,http://katadata.co.id/ ,15 Agustus 2017
71
BAB IV
KEBIJAKAN INVESTASI ASING DAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
PEMBANGUNAN KOTA MEIKARTA DI CIKARANG, KABUPATEN
BEKASI TAHUN 2017
Investor diartikan sebagai suatu pihak yang memberikan investasi dalam
bentuk uang fisik maupun non fisik. Sedangkan, investor properti diartikan sebagai
pemberian investasi dalam bentuk properti. Pertumbuhan demografi yang tinggi,
dengan peningkatan pembangunan-pembangunan infrastruktur memberikan peluang
para investor properti semakin besar di Indonesia. Seiring dengan pembangunan yang
terus digalakkan, IMB sangat diperlukan terlebih dalam membuat bangunan baru,
maupun bangunan yang diperbaiki. Tanpa IMB, pembangunan tersebut tidak boleh
dilaksanakan kecuali izin sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Pembahasan
kali ini, penulis membahas bagaimana kemudian sikap Pemerintah Daerah terhadap
investor properti serta perizinan Kota Meikarta.
A. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi terhadap Masuknya
Investasi Asing Melalui Pengusaha-Pengusaha Pembangunan Industri
dan Properti
Sebagai kawasan industri di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi menjadi incaran
bagi para investor asing terutama dalam bidang properti. Kendati demikian,
Pemerintah Daerah seringkali dianggap pro elit melalui kebijakan yang dianggap
72
mempermudah para investor asing. Untuk itu, pembahasan kali ini akan dibahas lebih
lanjut bagaimana sikap Pemerintah Daerah mengenai investasi asing.
Terdapat tiga sub pembahasan: Pertama, pembangunan kota dalam kota,
merupakan awal mula maraknya para pengembang industri properti yang kemudian.
Kedua, adanya investor properti akan dibahas dalam adanya regulasi mengenai
kebijakan tersebut. Terakhir, mengungkap bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa
Barat dan Kabupaten Bekasi dalam menyikapi adanya investor properti.
A.1 Pembangunan Kota dalam Kota
James Anderson membagi dua kelompok dalam aktor-aktor proses
pembentukan kebijakan publik, yaitu1: para pemeran serta resmi dan pemeran serta
tidak resmi, yang termasuk ke dalam pemeran serta resmi, yakni: Pertama, badan-
badan administrasi. Kedua, Presiden, sebagai kepala eksekutif mempunyai peran
yang penting dalam perumusan kebijakan hal tersebut dapat dilihat dari adanya
perumusan kebijakan dalam komisi-komisi presidensial maupun dalam rapat kabinet.
Ketiga, lembaga yudikatif. Keempat, lembaga legislatif. Sedangkan, pemeran serta
tidak resmi dalam perumusan kebijakan, yakni: Pertama, kelompok-kelompok
kepentingan. Kedua, partai politik. Ketiga, warga negara individu.
Pembangunan kota dalam kota merupakan sebuah kebijakan yang
dicanangkan oleh lembaga eksekutif sesuai dengan konsep nawacita yang merujuk
1 Budi Winarno, Kebijakan Publik. (Yogyakarta: Caps, 2014) h 126-134
73
kepada visi misi Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang berisikan sembilan program yang
pada saat ini menjadi bagian dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Akibat tingginya perpindahan penduduk dari desa ke kota membuat kota-kota
besar yang berada di Indonesia padat penduduk, seperti kota-kota yang berada di
pulau Jawa. Padatnya penduduk di kota-kota besar namun tidak serta dengan berbagai
hunian dan fasilitas yang layak, pemerintah pusat membentuk suatu kebijakan untuk
membangun sebuah kota mandiri yang terletak di dalam sebuah kota induk. Kota
mandiri merupakan kota yang berdiri sendiri dengan menyiapkan berbagai sarana dan
prasarana yang menunjang masyarakat untuk memiliki sarana tempat tinggal,
hiburan, lapangan pekerjaan dan sekolah yang bekerja sama dengan perusahaan-
perusahaan industri properti di Indonesia serta para investor properti. Seperti yang
disampaikan oleh Eka Sastra, Anggota Komisi VI DPR RI:
Pada saat ini, yang kita butuhkan adalah rumah bagi masyarakat Indonesia nah
karena kita masih terdapat kelangkaan antara jumlah penduduk dengan rumah serta
memenuhi tingkat kebutuhan yang ada. Untuk itu, harapan kita dengan adanya
kebijakan ini adalah untuk pembangunan rumah-rumah yang murah sehingga dapat
diakses oleh masyarakat golongan berpendapatan menengah ke bawah itu adalah
harapan kita. Nah kita juga sangat apresiatif bagi pengembang yang membangun
banyak perumahan2
Sesuai yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019, terdapat 10 kota yang akan dikembangkan
pemerintah, kota tersebut di antaranya adalah: Maja, Padang, Palembang, Pontianak,
2 Wawancara dengan Eka Sastra Anggota Komisi VI DPR RI pada 22 Maret 2018 di Gedung
Nusantara 1 DPR RI
74
Banjarbaru, Tanjung Selor, Makassar, Manado, Sorong, dan Jayapura. Pembangunan
10 kota baru tersebut diharapkan dapat diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke
bawah serta menjadi pengendali arus urbanisasi di kota, pembangunan kota mandiri
juga dilengkapi dengan sarana fasilitas pelayanan umum bagi masyarakat serta alat
transportasi yang memadai.3
Gambar IV.A.1.1
Rencana Pembangunan 10 Kota Baru di Indonesia4
Sumber: RPJMN 2015-2019
Pembangunan kota dalam kota sebenarnya sudah dimulai pada 1984,
pembangunan tersebut dibantu oleh para pengembang industri properti dengan para
investor asing yang mulai bermunculan sejak dikeluarkannya UU No 1 Tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing (PMA).
3 Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2015-2019: Buku I Agenda Pembangunan Nasional,(Jakarta: Kementrian
Perencanaan Pembangunan Nasional,2014) h 6-42 4 Adhi Hermawan, “Hunian Murah Untuk Investasi Cemerlang di Kota Mandiri Citra Maja
Raya”, http://www.artadhitive.com/, 15 Desember 2016.
75
Ketersediaan lahan yang semakin sedikit di Jakarta ditambah dengan
pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, merupakan salah satu faktor yang
kemudian muncul kota-kota mandiri baru yang terdapat di pinggiran Jakarta, kota
mandiri tersebut yakni: Pertama, Sentul City merupakan sebuah kota mandiri yang
terletak di Bogor, Jawa Barat, kota ini dikembangkan oleh PT Sentul City Tbk yang
bekerja sama dengan Lippo Group untuk membangun kawasan bisnis di Sentul City.
Kedua, Alam Sutera merupakan sebuah kota mandiri yang dikembangkan oleh PT
Alam Sutera Realty Tbk, terletak di Serpong, Tangerang, kota mandiri tersebut
dilengkapi dengan perumahan, apartemen, perkantoran hingga pusat perbelanjaan.
Ketiga, BSD City, merupakan sebuah kota yang dikembangkan oleh Sinarmas, kota
tersebut terletak di sebelah barat Jakarta, dengan berbagai fasilitas lengkap yang
terdapat di dalamnya. Keempat, Citra Raya merupakan kota mandiri terbesar yang
dikembangkan oleh Ciputra Group, proyek yang dibangun 1994 tersebut terletak di
Tangerang, Banten yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Kelima, Meikarta
merupakan proyek terbesar yang dibangun oleh Lippo Group, proyek tersebut
dikembangkan di atas lahan 500 ha yang terletak di Cikarang, Kabupaten Bekasi.5
Pembangunan kota mandiri di Indonesia bertujuan untuk mengurangi beban
penduduk kota–kota besar metropolitan baik yang berada di pulau Jawa maupun luar
pulau Jawa. Kendati, para pengembang industri properti memiliki kecenderungan
menyasar konsumen kelas menengah ke atas. Padahal konsumen menengah ke atas
5 Arthur Gideon, „5 Kota Mandiri Terluas di Pinggiran Jakarta‟, https://www.liputan6.com/,
10 September 2017
76
tidak memiliki masalah dengan tempat tinggal. Harga yang sangat fantastis membuat
masyarakat Indonesia yang sebagian besar merupakan masyarakat menengah ke
bawah sangat kesulitan dan berakhir dengan membangun pemukiman yang berada di
bantaran sungai dan kali di kota-kota besar metropolitan.
Walaupun demikian, pemerintah tetap berharap dengan adanya kebijakan
pembangunan kota baru tersebut, dapat mengurangi beban penduduk dan tentu saja
dipatok dengan harga yang sesuai dan tidak terlalu tinggi bagi masyarakat Indonesia.
Fenomena kota mandiri yang berada dalam kota induk, atau kota dalam kota, kota
induk masih memiliki peran sebagai penyanggah dan pusat pelayanan masyarakat,
keberadaan pembangunan kota dalam kota bukan berarti kota mandiri dapat
menghilangkan kekuasaan kota induk. Hal tersebut disampaikan oleh Eka Sastra,
Anggota Komisi VI DPR RI.:
Kota mandiri tidak mungkin menghilangkan kekuasaan kota induk, karena kota ini
kan punya aturan-aturan yang wajib diterapkan oleh penduduk maupun komunitas
yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Dan tinggal bagaimana untuk menegakkan
aturan tadi,kemudian masalah tata ruang apakah benar penempatannya, masalah
limbah dan jadi ini dua hal yang berbeda satu kota dengan kewenangan eksekutor
sementara satu lagi hanya kelompok-kelompok komunitas yang dikelola dengan
secara korporasi,seperti yang berada di luar negeri juga seperti itu6
Tanggapan serupa juga disampaikan oleh Ibu Sukmawati, Kepala Bidang
Perizinan dan Tata Ruang Bangunan dan Wilayah Kabupaten Bekasi mengatakan:
Kota mandiri semisal contoh Kota Meikarta mana bisa melakukan semua itu sendiri,
Meikarta kalo mau air minta ke siapa? secara otomatis ke kita, minta listrik dan
6 Wawancara dengan Eka Sastra Anggota Komisi VI DPR RI pada 22 Maret 2018 di Gedung
Nusantara 1 DPR RI.
77
lainya hal tersebut masih perlu dan minta ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Jadi itu tidak ada yang namanya menghilangkan kekuasaan Kabupaten Bekasi.
7
Pembangunan kota mandiri bukan berarti untuk menghilangkan kekuasaan
kota induk. Seluruh aspek pelayanan umum masih terletak dalam kota induk tetapi,
kelemahan pembangunan kota baru mandiri tersebut terletak pada angka yang sangat
fantastis dalam penjualan satu unit hunian tempat tinggal, pemerintah masih terus
mengkaji agar harga hunian dapat terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya
itu, pemerintah juga menghimbau agar para pengembang industri properti
membangun hunian vertikal atau apartemen dibandingkan dengan perumahan karena
ketersediaan lahan semakin minim di wilayah sekitar Jabodetabek, namun tidak serta
dengan tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia dan arus migrasi yang semakin
meningkat menuju kota-kota besar di Indonesia.
A.2 Regulasi Investasi Asing melalui Pengusaha-Pengusaha Pembangunan
Industri dan Properti
Roy F Harrold dan Evsey Domar pencetus munculnya teori tabungan dan
investasi, gagasan ini berfokus pada satu pernyataan penting bahwa kunci
pertumbuhan ekonomi terdapat pada investasi. Teori ini juga menyatakan apabila
tabungan dan investasi rendah maka pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut juga
rendah. Hal ini dapat dilihat dari asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa
masalah pembangunan adalah masalah investasi modal.
7 Wawancara dengan Sukmawati, Kepala Bidang Perizinan dan Tata Ruang Bangunan dan
Wilayah Kabupaten Bekasi pada Senin 02 April 2018 di Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bekasi.
78
Investasi atau modal asing yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UU No 25
Tahun 2007 merupakan modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga
negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing atau badan hukum Indonesia
yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.8 Investasi juga dapat
diartikan sebagai sesuatu untuk meng-investasikan dana atau instrument lainnya
dengan ekspektasi untuk mendapat keuntungan pada nantinya.
Indonesia merupakan negara yang menjadi incaran para investor untuk
menanamkan modalnya di Indonesia, dikarenakan Indonesia terdapat berbagai
keunggulan, yakni: Pertama, Indonesia berada di garis khatulistiwa yang
menyebabkan Indonesia berada di jalur internasional dan menjadi tempat transit jalur
perdagangan dunia. Kedua, Indonesia memiliki sejumlah keuntungan di antaranya
memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan kesuburan tanah di wilayah ekuator.
Ketiga, Indonesia juga memiliki indeks kepercayaan konsumen tertinggi serta,
Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi tertinggi ke-empat di dunia.
Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya, namun, tidak dilengkapi
dengan adanya hunian yang layak ditambah dengan kurangnya infrastruktur
merupakan salah satu alasan keberadaan para investor properti. Pada tahun 1980
masuknya usaha asing dalam pembangunan property sangat dibatasi dan modal asing
hampir tidak penting dikarenakan dalam konstruksi terdapat masalah keterampilan
8David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia
(Jakarta:Prenadamedia Group,2013) H 24-25
79
tekhnis dan permintaan yang sangat siklis, perusahaan asing kemudian diizinkan
masuk lalu, perusahaan konstruksi asing memiliki posisi penting. Tetapi pada
pertengahan tahun 1980 an dikarenakan lesunya ekonomi, posisi mereka menurun
dan kebanyakan angkat kaki.9
Adanya bentuk Penanaman Modal Asing di Indonesia selama kurun waktu
1998-2009 dapat dikatakan mengalami kecenderungan meningkat setiap tahun seiring
dengan adanya peningkatan realisasi investasi.10
Bahkan pada saat ini terlampau
sudah cukup besar dengan jumlah yang sangat fantastis. Karena itu, perusahaan
industri dan peoperti menganggap bahwasanya industri properti merupakan industri
padat karya dan padat modal dengan pertumbuhan yang cukup signifikan di
Indonesia. Industri ini tidak hanya banyak menarik perhatian para investor asing
untuk menanamkan modal pada sektor ini, tetapi mereka juga menarik para
perusahaan industri properti di Indonesia yang kemudian bekerja sama dengan
mereka.
Keberadaan investasi asing sangat diperlukan di Indonesia untuk membangun
berbagai infrastruktur serta sarana dan prasarana. Keterbukaan Indonesia terhadap
masuknya modal asing di Indonesia memang sudah dimulai pada era Orde Baru11
Sejalan dengan dibukanya pintu bagi para investor asing tentu harus terdapat regulasi
9 Yoshihara Kunio, Kapitalisme Semu Asia Tenggara (Jakarta:Penerbit LP3ES,1991)H 43
10 Arius Jonaidi, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia” Dalam
Jurnal Kajian Ekonomi Vol 1 No 1 April 2012, h 144 11
Dwi Wahyono Hadi dan Gayung Kasuma,”Propaganda Orde Baru1966-1980” Jurnal
Verleden Vol. 1, No. 1, Desember 2012,h 43.
80
terhadapnya masuknya investasi tersebut. Pernyataan demikian disampaikan oleh Eka
Sastra:
Regulasi investasi asing harus ada, karena kalo tidak diatur juga investasi ini bisa
kemana-mana. Maksud saya, kita butuh jaminan lingkungannya karena ini teori
ekonomi. Sebetulnya, ada sebuah apakah pasar perlu diatur atau tidak. Nah kalo
pasar tidak perlu diatur artinya tidak memerlukan adanya adanya izin-izin kan. Tapi,
saya beranggapan pasar harus diatur kalo gak diatur kita punya beberapa kegagalan
pasar. Kegagalan pasar di antaranya eksternalitas, fungsi lingkungan hidup itu harus
diatur dengan baik kemudian persoalan apa sosialnya, kemudian banyak hal sehingga
investasi itu harus memerlukan perizinan, lokasinya dimana apakah tidak
bertentangan dengan tata ruang yang ada. Bagaimana hubungan dengan lingkungan,
masyarakat dan seterusnya. Sehingga memang kita membutuhkan izin tapi bukan
untuk menghambat investasi tadi, tapi mengarahkan agar investasi ini benar-benar
bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Untuk itu, kenapa
regulasi investasi harus ada.12
Peraturan bagi para investor properti baik asing maupun lokal terdapat dalam
tiga regulasi investasi di Indonesia. Peraturan yang diatur dalam UU No 1 Tahun
1967 tentang PMA dan dijelaskan pula dalam UU No 6 Tahun 1968 mengenai
PMDN merupakan peraturan PMA dan PMDN pertama di Indonesia.13
Pertama, UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, merupakan UU
penyatuan UU pokok PMA dan PMDN. UU No 25 Tahun 2007 merupakan UU
pokok tentang penanaman modal baik asing maupun dalam negeri. Semua investasi
asing dan dalam negeri baik bidang usaha manapun diatur oleh UU tersebut (Lihat
Bab II) salah satunya adalah bidang usaha industri properti. Perusahaan industri
properti baik yang berasal dari modal asing maupun modal dalam negeri wajib
12
Wawancara dengan Eka Sastra Anggota Komisi VI DPR RI pada 22 Maret 2018 13
Nur Hidayah dan Retno Winarni, “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap
Kehidupan Etnis Tionghoa di Bidang Politik, Sosial Budaya dan Ekonomi di Kabupaten Jember dari
Zaman Orde Lama sampai Zaman Reformasi pada Tahun 1998-2012” Jurnal Publika Budaya Vol .2
,No .2 ,Juli 2014,h 24-25.
81
mendapatkan saham pada perusahaan perseroan terbatas seperti yang tertera dalam
pasal 5 UU No 25 Tahun 2007. Lippo Group, merupakan perusahaan industri properti
yang berbentuk perseroan terbatas dengan sebagian besar saham emitem milik Lippo
Group dikuasai oleh asing yaitu PT Inti Anugrah Propertindo per September 2017.
Kendati demikian, saham Lippo Group tercatat menurun drastis dalam kurun
waktu satu tahun, hal tersebut terlihat pada tabel di bawah ini. Kondisi terparah
dialami oleh PT Matahari Putra Prima Tbk yang menurun hingga 63,35%
perusahaan besar milik Mochtar Riady ini diketahui mengalami kemerosotan dalam
harga saham yang dimulai pada akhir 2017. Sektor-sektor usaha lain milik Lippo
Group seperti ritel dan properti memang memiliki performa yang kurang baik pada
tahun lalu.
Tabel IV.A.2.1
Saham Anak Perusahaan Lippo Group per Februari 201814
Sumber: Reuters
Sektor usaha properti milik Lippo Group yaitu PT Lippo Karawaci dan PT
Lippo Cikarang walaupun dianggap menunjukkan performa yang kurang baik pada
14
Anthony Kevin dan Monica Waraze, “Dalam Setahun Harga Saham Group Lippo Anjlok
Dalam”,https://www.cnbcindonesia.com/,22 Februari 2018.
82
tahun lalu. Seiring berjalannya waktu, sektor properti dianggap mulai memiliki
performa yang cukup baik, terbukti sejak diluncurkannya Meikarta pada Agustus
2017 lalu saham dua anak perusahaan milik Lippo Group pada 28 Juli 2017 menjadi
sekitar Rp 4.500/lembar lalu, pada 18 Agustus 2017 atau sehari setelah peluncuran
Meikarta harga saham naik menjadi sekitar Rp 4.800/lembar. Tetapi, seiring dengan
berbagai permasalahan dalam proyek Meikarta dan kabar terhentinya proyek tersebut
membuat harga saham dua anak perusahaan Lippo Group menurun drastis, tercatat
pada 11 Mei 2018 harga saham dua anak perusahaan Lippo mencapai sekitar Rp
2.100/lembar.
Gambar IV.A.2.1
Pergerakan Harga Saham Lippo Cikarang dan Lippo Karawaci (3Juli-11Mei
2018)15
Sumber: Databoks
15
“Sejak Awal Tahun harga Saham Lippo Cikarang turun
32%”,https://databoks.katadata.co.id/, 14 Mei 2018
83
Kedua, Peraturan Presiden No 44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha
yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dalam bidang
penanaman modal. Peraturan ini merupakan kelanjutan dari adanya pasal 12 ayat 4
UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan kriteria badan
usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka akan diatur selanjutnya oleh
peraturan presiden.
Dalam Peraturan Presiden sebelumnya, Peraturan Presiden No 111 Tahun
2007 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka sebelum diubah kembali
menjadi Peraturan Presiden No 39 Tahun 2014 menyatakan bahwasanya penyertaan
modal asing dalam sektor properti tidak boleh lebih dari 55%, serta 45% saham harus
menjadi milik warga negara Indonesia.16
Kendati demikian, pada 2017 terdapat
perubahan yang cukup signifikan hal tersebut diungkapkan oleh direktur eksekutif
lPW Ali Tranghanda, menyatakan PMA dalam sektor properti memperbolehkan
investasi sebesar 100%.17
Pernyataan tersebut tentu membuat para investor dalam negeri merasa
khawatir akan adanya keputusan yang terkesan mendiskriminasikan antara modal
asing dengan modal dalam negeri. Terakhir, munculnya Salinan Peraturan Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2017 dianggap sebagai
salah satu pendukung atas keputusan tersebut, dalam pasal 12 menyatakan bagi
16
Peraturan Presiden No 111 Tahun 2007 17
Trio Hamdani, “Investor Asing di Properti Indonesia dinilai beresiko”,
https://economy.okezone.com/, 2 Mei 2017
84
persyaratan nilai investasi untuk PMA dalam sektor properti di antaranya untuk
bangunan gedung secara utuh dan komplek perumahan secara terpadu harus
memiliki nilai-nilai investasi lebih besar dari Rp 10 Miliyar termasuk tanah dan
bangunan18
Kendati demikian, pernyataan tersebut tidak menyurutkan para perusahaan
dalam negeri untuk membangun berbagai hunian serta dengan berbagai fasilitas yang
ada. Pembangunan kota mandiri Meikarta yang dikembangkan oleh Lippo Group
merupakan salah satu contoh pembangunan kota mandiri yang bekerja sama dengan
para investor asing, CEO Lippo Group James Riady menyatakan adanya bentuk
kerjasama tersebut ditandai dengan adanya penyertaan saham asing sekitar 50%.19
Adanya bentuk penyertaan asing sebesar 50% merupakan salah satu bentuk
kemitraan yang dibangun oleh Lippo Group dengan investor asing, bentuk kerjasama
tersebut memang harus sesuai dengan regulasi investasi asing di Indonesia, serta
MoU antara pihak investor asing dengan Lippo Group, selaku pengembang proyek
Kota Meikarta.
A.3 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Jawa Barat terkait
Investor Properti
WW Rostow menjelaskan pembangunan ekonomi berlangsung secara
bertahap yang terdapat lima tahapan, yakni: The traditional society (masyarakat
18
Salinan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun 2017 19
Gloria Francisca dan Katharina Lawi,”50% Pendanaan Meikarta dibantu Investor Asing”,
http://properti.bisnis.com/, 20 Maret 2018.
85
tradisional), The precondition to take off (pra kondisi lepas landas), The take off
(lepas landas), The drive to maturity (pendewasaan), dan The age of high mass
consumption (Zaman konsumsi massa besar-besaran).20
Pada lima tahapan pembangunan tersebut, Rostow menekankan adanya
pembangunan ekonomi dan pembangunan serta perubahan pada sektor lainnya yang
dapat dicapai apabila adanya kenaikan tabungan, penanaman modal seperti yang
terdapat pada tahapan pra kondisi lepas landas dan lepas landas. Seperti yang
dilakukan Indonesia, dengan membuka pintu investasi asing sebesar-besarnya yang
digunakan pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan nasional dikarenakan
mampu mendatangkan penerimaan pemerintah baik pusat dan daerah serta membantu
peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan lapangan pekerjaan.21
Investasi asing dalam Pemerintah Daerah terus berkembang termasuk dalam
Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan aliran dana investasi asing terbesar pada
tahun 2017. Tidak heran, apabila banyak kegiatan yang menyangkut urusan
mempermudah penanaman modal asing di Jawa Barat, salah satunya adalah kegiatan
West Java Ambassador Forum yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan High
Level Meeting West Java Incorporated. Keberadaan West Java Ambassador Forum
dilakukan sebagai upaya untuk mendorong perekonomian daerah melalui peningkatan
investasi serta wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menghadirkan
20
W.W Rostow, The Stages of Economic Growth (Cambridge: Cambridge University
Press,1991) H 4 21
Rony Wahyu Hidayat, “Peluang dan Tantangan Investasi Properti di Indonesia”, Jurnal
Akuntansi UNESA Vol. 2, No. 2, 2014, h 17.
86
iklim ideal untuk ber-investasi, tujuan adanya kegiatan ini juga disampaikan oleh
Deddy Mizwar, Wakil Gubernur Jawa Barat:.
Saya atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengundang negara-negara mitra
investasi Jawa Barat khususnya yang telah hadir pada kesempatan ini untuk
berinvestasi dan meningkatkan investasi di Jawa Barat. Kemudahan investasi akan
diberikan sepanjang kemudahan tersebut mengacu pada kebutuhan investasi dan
sejalan dengan peraturan daerah.22
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 21 Tahun 2011 tentang Penanaman
Modal, Penanaman Modal Asing sangat diperlukan dalam Pemerintah Daerah untuk
pembangunan ekonomi daerah dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang
tinggi disebabkan karena tingginya tingkat investasi. Tidak hanya itu, Pemerintah
Daerah juga memberikan fasilitas fiskal terhadap investor asing. Maka, tidak heran
apabila pada saat ini banyak sekali pembangunan-pembangunan proyek besar di Jawa
Barat.
Berbagai kemudahan investor asing tidak hanya terdapat pada pemberian
fiskal saja, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini sedang mencanangkan program
yang membantu para investor asing. Adanya program tersebut juga selaras dengan
apa yang tercantum dalam pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 21
Tahun 2011 yaitu program Three Hours Investment Licensing Service yang terdapat
pada kawasan industri seperti Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi sebagai
22
„Undang Investor, Jabar gelar West Java Ambassador Forum‟, http://www.pikiran-
rakyat.com/, 6 April 2017.
87
kota dengan aliran investasi asing terbesar di Jawa Barat. Penerapan program tersebut
didasarkan pada tujuan utama PMA merupakan kota/kabupaten kawasan industri.23
Demi kelancaran aliran investasi asing terutama para investor properti yang
saat ini menguasai wilayah Kabupaten Bekasi, pemerintah akan membangun enam
infrastruktur penting yang dibangun di sekitar kawasan Kabupaten Bekasi: Pertama,
pembangunan Patimban deep seaport yang berlokasi di Subang, Jawa Barat,
pembangunan ini sudah berlangsung sejak 2017 dan mulai ber-operasi pada 2019.
Kedua, Kertajati international airport. Ketiga, kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Keempat dan Kelima pembangunan LRT Cawang-Bekasi Timur-Cikarang serta
pembangunan monorail. Terakhir, pembangunan Jakarta-Cikampek Elevated
Highway.24
Banyaknya pembangunan Pemerintah Daerah yang berfokus dalam sektor
industri properti membuat pemerintah pusat akhirnya bersuara. Seperti yang
disampaikan oleh Eka Sastra, Anggota Komisi VI DPR RI:
Sebagian besar investasi kita masih konsumtif yaitu untuk membangun properti, yang
dibutuhkan oleh daerah pada saat ini adalah investasi yang produktif. Misalnya
pabrik untuk mengolah komoditi, kita saat ini meng-ekspor komoditi misalnya kelapa
sawit. Nah yang kita butuhkan tadi adalah untuk bisa mengolah komoditi tadi.
Menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Nah ini lah yang seharusnya kita
perbanyak investasinya.25
Ketertarikan investasi asing di Jawa Barat terhadap sektor industri properti
membuat Pemerintah Daerah tidak dapat berbuat banyak selain memberikan berbagai
23“Undang Investor, Jabar gelar West Java Ambassador Forum‟, http://www.pikiran-
rakyat.com/, 6 April 2017. 24
“Prospek Menjanjikan Properti Bekasi”, https://ekbis.sindonews.com/, 21 Februari 2018. 25
Wawancara dengan Eka Sastra Anggota Komisi VI DPR RI pada 22 Maret 2018 di
Gedung Nusantara 1 DPR RI.
88
kemudahan yang ada terlebih yang berada di wilayah kawasan industri, seperti
Kabupaten Bekasi. Sebagai pusat industri, tidak heran apabila banyak sekali
pembangunan-pembangunan infrastruktur yang digalakkan selain pembangunan Kota
Meikarta, berbagai kemudahan untuk para investor asing dilakukan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bekasi dengan mengeluarkan program Kemudahan Langsung
Investasi Konstruksi (KLIK) antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan sejumlah
kawasan industri dengan memperbolehkan investor asing membangun tanpa IMB.
Adanya peraturan baru tersebut, menimbulkan berbagai spekulasi dan opini yang
bermunculan dalam publik, dikarenakan sangat memberi kemudahan bagi para
pemegang modal asing, maka, tidak heran apabila muncul dugaan pragmatisme dan
model elit Pemerintah Daerah terhadap investor properti.
Model Elit, merupakan teori yang mengatakan bahwa semua lembaga politik
dan lembaga-lembaga masyarakat lainnya tidak bisa dielakkan dan di dominasi oleh
sekelompok individu yang sangat kuat yang bisa memanipulasi instrument-instrument
kekuasaan bagi kepentingan mereka.26
Kebijakan publik di pandang sebagai
preferensi dan nilai dari para elit penguasa. Teori elit menyatakan bahwa masyarakat
bersifat apatis dan kekurangan informasi mengenai kebijakan publik. Untuk itu,
kelompok elit yang akan mempertajam pendapat umum, para pejabat administrator
hanyalah pelaksana kebijakan yang telah ditentukan oleh kelompok elit tersebut.
26
Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus,( Yogyakarta: Center of
Academic Publishing Service,2014) h 45
89
Salah satu contoh kasus model elit ketika para elit dengan mudah
mempengaruhi para pembuat kebijakan publik untuk mencari peluang memasuki
pasar properti dengan mudah di Indonesia. Investasi asing memang diperlukan bagi
daerah, untuk memenuhi pembangunan yang diinginkan daerah, sebagai ganti, para
investor meminta proteksi dan perlindungan terhadap dirinya, salah satunya terdapat
berbagai kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap investor asing.
Untuk itu, tidak heran apabila dugaan pragmatisme muncul terhadap Pemerintah
Daerah. Namun, anggapan tersebut dibantah oleh Eka Sastra, Anggota Komisi VI
DPR RI :
Masalah pragmatis ini perlu kita uji lagi, nah karena kan dalam teori dunia itu kan
ada bukti-bukti yang empiris, nah ini yang perlu kita kaji lagi, tapi menurut saya, ada
kebutuhan kan dalam teori negara itu ada yang menganggap negara membutuhkan
modal, negara itu merupakan negara yang bergerak berdasarkan kepentingan modal,
ada juga teori negara yang menyatakan bahwa negara itu tergantung dari kekuatan
sosial yang ada. Nah saya ini penganut teori negara ini selalu membutuhkan
modal,karena memang pada dasarnya negara membutuhkan modal dikarenakan dia
membutuhkan APBD, sehingga memang ia harus kreatif dalam menciptakan
penerimaan nah salah satu fungsi penerimaan ini adalah investasi misalnya dan cara
untuk menggerakkan perekonomian daerah tadi di tengah keterbatasan sumber daya
mau tidak mau harus ada investasi dari luar. Untuk itu, mengapa Pemerintah Daerah
membutuhkan investasi tadi, sebenarnya seorang pemimpin daerah kalo harusnya
mengukur tidak hanya pada datang tidaknya adanya investasi. Tetapi apakah
investasi ini membuat perekonomian di daerahnya tumbuh. Menyerap lapangan
kerja, mengurangi kemiskinan atau misalnya meningkatkan nilai tambah dari produk-
produknya nah ini yang seharusnya ditingkatkan namun memang, saya setuju
sebagian besar investasi kita yang masih konsumtif untuk membangun mall-mall .27
Peningkatan aliran dana asing di Jawa Barat memang menjadi berkah
tersendiri, namun, aliran investasi tersebut kebanyakan terdapat pada wilayah pusat
industri dan kota besar di Jawa Barat, seperti yang berada pada wilayah utara Jawa
27
Wawancara dengan Eka Sastra Anggota Komisi VI DPR RI pada 22 Maret 2018 di
Gedung Nusantara 1 DPR RI.
90
Barat yang menyebabkan timbulnya wajah ketimpangan ekonomi pada wilayah
selatan Jawa Barat, terlihat dari tujuh kabupaten/kota di Jawa Barat yang kurang
tersentuh kegiatan manufaktur serta dilanda ketimpangan pembangunan,
yakni: Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten
Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Kuningan.28
Pemerintah Provinsi diharapkan tidak hanya menjadi juru penyelamat bagi investasi
asing namun, juga bagi masyarakat kabupaten/kota yang masih memerlukan berbagai
pembangunan fasilitas serta infrastruktur.
B. Kebijakan Perizinan Pembangunan Kota Meikarta
Meikarta kota baru yang berhasil menarik perhatian banyak pihak.
Kemunculan mega proyek tersebut disambut baik, tidak dipungkiri, banyaknya
fasilitas mewah dan menarik membuat Meikarta dianggap sebagai kota yang nantinya
akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, namun, terkuaknya
permasalahan IMB Meikarta dianggap sebagai salah satu sebab utama pembangunan
kota mandiri tersebut sedikit terhambat.
B.1 Overview Pembangunan Proyek Kota Meikarta
Kebijakan pembangunan kota baru dikaji dengan menggunakan pendekatan
kelembagaan yang membahas hubungan antara kebijakan publik dan lembaga-
lembaga pemerintah dilihat sebagai hubungan yang sangat erat di mana suatu
28
Kurniawan A. Wicaksono dan Thomas Mola,”Ketimpangan Ekonomi Daerah:Wajah Suram
di Selatan Jawa Barat”, http://kalimantan.bisnis.com/,23 Februari 2018.
91
kebijakan publik sebelum kebijakan itu ditetapkan dan dilaksanakan oleh suatu
lembaga pemerintah.29
Lembaga-lembaga pemerintah memberikan tiga karakteristik
yang berbeda terhadap kebijakan publik salah satunya adalah kebijakan yang bersifat
universalitas.
Pembangunan kota baru yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 memang merupakan kebijakan
yang dibuat pemerintah pusat untuk meredam tingkat kepadatan penduduk yang
tinggi dan minimnya ketersediaan lahan yang berada pada wilayah kota-kota besar di
Indonesia. Pembangunan kota mandiri saat ini memang terpusat pada wilayah sekitar
pinggiran Kota Jakarta, seperti wilayah Tangerang, Bekasi, Bogor dan lainnya. Salah
satunya adalah pembangunan Kota Meikarta yang berada di wilayah Kabupaten
Bekasi.
Meikarta merupakan sebuah kota mandiri yang dikembangkan oleh Lippo
Group, keberadaan Meikarta sebagai kota mandiri tentu menarik perhatian banyak
pihak terlebih, pembangunan kota ini dikatakan sangat berbeda dengan pembangunan
kota mandiri lainnya terlihat dari banyaknya fasilitas lengkap yang ditawarkan (Lihat
Bab III). Hal serupa juga diungkapkan Susan, Marketing Manajer Meikarta yang
mengatakan:
Pembangunan kota Meikarta ini berbeda karena yang kita pakai adalah. konsep kota,
jadi yang dijual bukan hanya konsep apartemen saja tapi lebih ke fasilitas terdepan,
jalan yang dipakai adalah grid sistem yang ada di New York, semua yang dijual itu
29
92
apartemen dan office tower. Tidak ada rumah tapak di Meikarta. Dan diharapkan kota
Meikarta dapat meringankan beban kota Jakarta.30
Kota yang digadang-gadang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan
luas 500 Ha tersebut akan dibangun berbagai infrasturuktur lengkap sebagai faktor
pendukung pergerakan perekonomian di Kabupaten Bekasi. Namun, lebih
lengkapnya diungkapkan langsung oleh Aniek, Sales Marketing Meikarta:
Dalam kota Meikarta, terdapat 200 tower apartemen yang dipersiapkan ditambah
dengan fasilitas lainnya seperti, shopping mall dan juga akan dibangun stasiun juga
semacam LRT dan monorail. Meikarta memang cocok untuk investasi dan sangat
besar kemungkinan untuk dapat untung yang besar. Tidak hanya itu, nanti juga akan
dibangun bandara kertajati international, terdapat rumah sakit internasional punya
Singapore, CBD City. Dan untuk jalannnya akan jadi four layers makanya kenapa
Bekasi macet karena pembangunan semua itu akan masuk ke Lippo semua dan juga
untuk universitas kita sediakan universitas terbaik seperti UPH dan IPB akan ada di
Meikarta.31
Pembangunan berbagai infrastruktur lengkap yang dibangun di Meikarta,
merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk mempermudah akses para
investor asing, seperti pembangunan bandara Kertajati internasional yang berada di
Majalengka, Jawa Barat, begitu pula dengan pembangunan kereta cepat Jakarta-
Bandung yang memang kereta cepat tersebut melewati Kota Meikarta.
Meikarta memang berbeda, kota mandiri yang diperkirakan akan menyaingi
Kota Jakarta memiliki sejumlah daya tarik bagi pihak asing terlebih para investor.
Pertama, Meikarta tidak hanya dikenal oleh masyarakat Jabodetabek dan Indonesia
saja, keberhasilan marketing Meikarta membuat Meikarta dikenal oleh beberapa
30
Wawancara dengan Susan, Manager Marketing Meikarta pada 11 April 2018 di Limo,
Depok 31
Wawancara dengan Aniek, Sales Marketing Meikarta pada 21 Maret 2018 di Depok Town
Square
93
media internasional. Media-media tersebut di antaranya: Nasdaq, Reuters UK, Dow
Jones. Media Reuters bahkan memberitakan pembangunan Kota Meikarta yang
menelan biaya US$ 21 miliar akan dibangun berbagai industri otomotif dan
elektronik serta dengan pembangunan hotel bintang lima, pusat perbelanjaan serta
universitas. Media ini bahkan menyebut Meikarta sebagai 'Shenzhen of Indonesia'
yang melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan asing seperti Japan's
Mitsubishi Group, Toyota and Sanko Soflan Holdings Co Ltd32
Kedua, lokasi yang strategis ditambah dengan berbagai fasilitas menarik
menambah daya tarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di Meikarta,
tercatat pada Januari 2018, Lippo Group menanda tangani MoU dengan 10 group
yang berasal dalam bidang kesehatan, pendidikan, teknologi dan penelitian yang
berinvestasi sebesar US$500 Juta dalam proyek Kota Meikarta.33
Atau dapat
dikatakan 50% saham Meikarta dimiliki oleh para investor asing.
Ketiga, Pembangunan kota yang ditargetkan akan rampung pada 2021,
dikatakan marketing mereka sukses besar, terlihat dari berbagai tower apartemen
yang akan rampung pada 2018 dan 2019 sudah habis terjual. Harga yang terbilang
cukup terjangkau bagi masyarakat Indonesia serta dilengkapi dengan berbagai
fasilitas yang lengkap dan memadai membuat masyarakat berbondong-bondong
untuk membeli hunian di Meikarta.
32
Eveline Danubrata dan Cindy Silviana, „ Indonesia‟s Lippo Group to bulid US$ 21 Billion
Industrial Center Near Jakarta‟, https://www.reuters.com/, 5 Mei 2017 33
Cindy Silviana, „BRIEF- Indonesia‟s Lippo signs MoU with 10 groups to invest US$ 550
mln in Meikarta Project‟, https://www.reuters.com/, 21 Maret 2018
94
Sejak diluncurkan pada Mei 2017, penjualan apartemen Meikarta mengalami
peningkatan, daya tarik Meikarta yang begitu besar dan lokasi yang strategis, berada
pada dua kota besar Indonesia yaitu Jakarta dan Bandung serta pusat industri terbesar,
Cikarang membuat penjualan apartemen Meikarta dikatakan berhasil, tercatat pada
2017 penjualan apartemen Meikarta berhasil menembus angka 150.000 unit.34
Untuk
pembeli unit apartemen Meikarta kebanyakan berasal dari pembeli yang berdomisili
di Bekasi. hal tersebut diungkapkan oleh Susan, Manager Marketing Meikarta:
Biasanya untuk pembeli Meikarta itu kebanyakan orang sekitar Meikarta, yaitu
Cikarang dan juga Bekasi. kalo untuk orang yang jauh cukup sulit. Kecuali memang
yang sudah biasa, seperti Bandung dan wilayah Jabodetabek35
Pembangunan kota baru dengan berbagai kemegahan yang ditawarkan
terdapat hambatan yang saat ini masih belum terselesaikan, belum terdapatnya IMB
dikatakan sebagai kendala dan membuat terhambatnya pembangunan-pembangunan
tower apartemen yang berada di Meikarta. Adanya hambatan tersebut berimbas
kepada harga saham dua perusahaan Lippo dalam sektor properti menurun drastis.
Tidak hanya itu, bahkan ada pula para investor asing yang kemudian menarik kembali
investasi yang telah ditanamkan.
Oleh karena itu, pada penjualan apartemen Meikarta pada 2018, Lippo Group
selaku pengembang menurunkan target penjualan yang awalnya 150.000 unit menjadi
88.000 unit apartemen Meikarta, adanya penurunan target penjualan merupakan
34
Muhammad Idris,‟Penjuaalan Meikarta tembus 150.000 unit, pembeli banyak warga
bekasi‟, https://finance.detik.com/ , 5 November 2017 35
Wawancara dengan Susan, Manager Marketing Meikarta pada 11 April 2018 di Limo,
Depok
95
dampak dari adanya hambatan izin serta KPA (Kredit Pemilikan Apartemen) yang
masih belum terselesaikan.36
B.2 Regulasi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bekasi
Kebijakan publik menurut Thomas R Dye merupakan pilihan pemerintah
untuk bertindak atau tidak bertindak, Kebijakan publik juga merupakan kebijakan
yang berkenaan dengan urusan pokok bagi negara, seperti pertahanan, keamanan,
pendidikan, penyediaan bahan negara, pengembangan sistem politik, pembangunan
kota dan daerah.37
Dalam perumusan kebijakan publik terdapat aktor yang berperan
dalam perumusan kebijakan publik, seperti yang diungkapkan James Anderson
terbagi menjadi aktor dalam perumusan kebijakan resmi dan tidak resmi. Kebijakan
Izin Mendirikan Bangunan merupakan suatu kebijakan yang dibentuk oleh aktor
perumusan kebijakan resmi, yaitu lembaga-lembaga dan badan pemerintahan daerah.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan sebuah izin yang dibutuhkan
untuk mendirikan suatu bangunan, IMB dapat diperbaharui kembali apabila
melakukan renovasi terhadap bangunan yang sudah ada, tata cara pembuatan IMB
biasanya dilakukan pada dinas perizinan atau dinas penataan dan pengawasan
bangunan daerah setempat.38
Pengajuan IMB dapat dilakukan pada tingkat kecamatan
dengan persyaratan bangunan rumah yang berada di bawah 500 m2 kabupaten/kota
36
Riska Rahman, “Lippo Pangkas Target Penjualan Meikarta Tahun Ini menjadi 88.000 Unit”,
https://investasi.kontan.co.id/,21 Maret 2018.
37 Pandji Santosa, Administrasi Publik: Teori, Aplikasi dan Good Governance (Bandung:PT
Refika Aditama,2012) h 27-28. 38
Ida Bagus Ascharya Prabawa, Guide to Invest in Properti,(Jakarta:PT Elek Media
Komputindo,2016),h 120
96
serta pada tingkat provinsi apabila pembangunan tersebut memang mencakup dalam
lingkup nasional seperti pada pembangunan kota mandiri.
Pembangunan yang kian marak di Cikarang, Kabupaten Bekasi tentu
memerlukan suatu kebijakan untuk mengatur dan mendapatkan IMB sebagai salah
satu syarat penting untuk mendirikan suatu bangunan. Karena itu, pada setiap
kabupaten/kota terdapat regulasi sendiri dalam mendapatkan IMB, untuk Kabupaten
Bekasi regulasi IMB terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 10
Tahun 2013 tentang IMB, terdapat beberapa poin yang dibahas dalam peraturan
tersebut, seperti bangunan-bangunan seperti apa yang dibangun, tata cara mengurus
IMB, batasan waktu, serta dijelaskan pula mengenai restribusi daerah dan sanksi yang
dikenakan apabila membangun bangunan terlebih dahulu sebelum dikeluarkannya
IMB oleh Pemerintah Daerah. Adanya peraturan tersebut seperti yang dijelaskan oleh
Sukmawati, Kepala Bidang Perizinan Tata Ruang Bangunan dan Wilayah Kabupaten
Bekasi:
Terdapat beberapa tahapan dalam IMB, tentu saja sebelum mulai mendirikan
bangunan harus terdapat izinnya terlebih dahulu serta persetujuan izin dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, baru mulai digalakkan pembangunannya39
Seperti yang telah dijelaskan, IMB merupakan hal wajib yang harus dipenuhi
untuk mendirikan bangunan dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi seperti
yang diatur dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 10 Tahun 2013
39
Wawancara dengan Sukmawati, Kepala Bidang Perizinan dan Tata Ruang Bangunan dan
Wilayah Kabupaten Bekasi pada Senin 02 April 2018 di Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bekasi
97
tentang persyaratan perizinan IMB. Pertama, untuk memperoleh IMB, pemohon
wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala OPD
yang mempunyai kewenangan dalam bidang penyelengaraan pelayanan penerbitan
IMB. Kedua, untuk jenis bangunan perumahan, apartemen, ruko/kios deret dan lapak
pada pasar sebelum diterbitkan IMB terlebih dahulu pemohon mengajukan
permohonan IPMB kepada bupati melalui OPD yang mempunyai kewenangan.40
Sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 10
Tahun 2013 tentang IMB, tidak hanya mengatur bangunan seperti apa untuk
mendapatkan IMB namun, dijelaskan pula bukan atau non bangunan yang wajib
memiliki IMB serta batas waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kegunaan
bangunan yang akan dibangun tersebut, biasanya IMB untuk bangunan memiliki
batas waktu sesuai dengan sampai kapan bangunan tersebut berdiri dan tidak ada
banyak perubahan serta penambahan bangunan dalam wilayah tersebut. Adanya
penambahan bangunan dalam bangunan yang telah memiliki IMB wajib mengurus
IMB baru kembali pada bangunan baru tersebut, setelah itu untuk penerbitan IMB
sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dikenakan retribusi IMB untuk menentukan
restribusi daerah menggunakan rumus sebagai berikut: RIMB41
= LB x SHDB per M²
x koefisien lantai bangunan x persentase guna bangunan x koefisien jenis izin.
40
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 10 Tahun 2013 41
Keterangan, RIMB :Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, LB : Luas Bangunan , SHDB
:Standar Harga Dasar Bangunan , Persentase Guna Bangunan maksimal 3% :Angka Prosentase
tertinggi yang diperkenankan sebagai angka pengali dalam komponen perhitungan Retribusi IMB
98
Restribusi IMB merupakan salah satu persyaratan yang wajib ditaati para
pengembang untuk mendapatkan IMB, para pengembang wajib membayar restribusi
daerah IMB berdasarkan dengan surat ketetapan retribusi daerah yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Untuk itu, setelah memenuhi
persyaratan yang dibutuhkan untuk mengurus IMB, para pengembang wajib
membayar restribusi daerah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.
Implementasi kebijakan menurut Grindle menyatakan bahwa implementasi
sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka
yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin untuk mempengaruhinya. Gordon
juga mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang
diarahkan pada realisasi program. Dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai
pendekatan salah satunya adalah Pendekatan politik dapat diartikan adanya suatu
keberhasilan kebijakan akhirnya tergantung pada kesediaan serta kemampuan
kelompok yang dominan dan berpengaruh dalam memaksakan kehendaknya. Apabila
kelompok dominan itu tidak ada, implementasi mungkin hanya bisa dicapai melalui
suatu proses panjang bersifat inkremental dan saling pengertian di antara mereka
yang terlibat.42
Meikarta, sebagai kota baru yang membangun berbagai bangunan-bangunan
apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan namun juga taman-taman yang luas harus
42 Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik (Bandung:Penerbit Alfabeta,2007) h 57-59
99
membayar restribusi sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan. Perizinan Meikarta
tidaklah sama dengan pembangunan-pembangunan pada umumnya, sebelumnya
pihak Lippo Group dalam membangun kota baru telah memiliki tanah yang berada di
Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Proses pengalihan tanah memang sudah
berlangsung sangat lama dan hal tersebut bukanlah suatu kasus. Namun, pada 1994
Lippo menyatakan akan membangun pusat industri di wilayah tersebut lalu pada
2017 tanah tersebut akan dibangun kota baru.
Kendati sudah memiliki izin untuk mendirikan industri dalam wilayah Lippo
Cikarang, namun, pihak Lippo Group masih dalam proses mengurus izin kembali
perihal perubahan bentuk bangunan serta bangunan apa saja yang akan dibangun.
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 10 Tahun 2013 dijelaskan dengan
jelas perubahan dalam bentuk apapun harus diajukan kembali kepada Pemerintah
Daerah untuk mendapatkan IMB terbaru. Posisi Pemerintah Daerah harus kembali
menegaskan peraturan yang ada dan tidak pandang bulu baik kepada para elit maupun
kepada rakyat biasa, termasuk kepada para pengembang properti yakni, Lippo Group
yang seharusnya sudah ditegaskan mengenai peraturan IMB untuk wilayah
Kabupaten Bekasi agar peraturan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan
benar
B.3 Perizinan Pembangunan Kota Meikarta
Pemburu rente diartikan sebagai para kapitalis yang mencoba menjalin
hubungan dengan pemerintah demi keuntungan bisnis dapat disebut dengan pemburu
100
rente (rent-seeking) mereka mencari peluang untuk menjadi penerima rente yang
akan mendapatkan proteksi dan memberikan wewenang untuk jenis-jenis kegiatan
tertentu dari pemerintah.43
Pembangunan Kota Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi merupakan salah
satu bentuk aktivitas pemburu rente yang pertama yaitu menangkap peluang yang
ditawarkan pemerintah.44
Hal tersebut terlihat dari pembangunan yang mulai
digalakkan sejak Agustus 2017 ini memiliki permasalahan namun, tidak diberikannya
sanksi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Permasalahan Pertama, terdapat
pada luas wilayah dan tanah, pembangunan kota yang dimulai 2017 lalu dikatakan
memiliki lahan seluas 22 juta m2, namun, ada pula yang menyatakan kota tersebut
dibangun di atas lahan seluas 500 ha. Kendati demikian, spekulasi tersebut dibantah
Sukmawati, Kepala Bidang Perizinan dan Tata Ruang Wilayah dan Bangunan
Kabupaten Bekasi:
Meikarta ini sedikit lain dari yang lain, Meikarta ini berbeda, pembangunan kota
yang katanya dibangun di atas lahan sekian ribu hektar kemudian turun lagi sekitar
ratus hektar. Sampai akhirnya realnya sekian hektar lalu. Sebenarnya yang mereka
sampaikan sekian ribu hektar itu bukan Meikarta secara sendiri. Jadi Meikarta ini
dikembangkan oleh PT Lippo Cikarang Tbk. Lippo Cikarang memang mereka sudah
lama menguasai ribuan hektar Jadi kalo ngomong bicara kota tuh mereka mengaitkan
keseluruhan kota Lippo Cikarang yang sudah dibangun sejak lama.45
Pusat pertumbuhan Kota Lippo Cikarang merupakan kawasan dengan fungsi
utama wilayah pengembangan untuk kawasan industri, wilayah Lippo Cikarang di
43
Yoshihara Kunio, Kapitalisme Semu Asia Tenggara (Jakarta:Penerbit LP3ES,1991)H 93 44
Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Politik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009) h 61 45
Wawancara dengan Sukmawati, Kepala Bidang Perizinan dan Tata Ruang Bangunan dan
Wilayah Kabupaten Bekasi pada Senin 02 April 2018 di Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bekasi
101
antaranya meliputi kecamatan Cikarang, Lemah Abang, Cibitung, Serang, Cibitung
dan Tambun yang terletak sejajar dengan jalan tol Jakarta-Cikampek dan luar area
yang beralih fungsi untuk kawasan ini berjumlah sekitar 4100 ha. Sebelum terjadinya
pembebasan lahan yang dilakukan oleh Lippo Group, kawasan tersebut awalnya
terdapat beberapa sub kelompok kawasan industri seperti Jababeka, EJIP, Hyundai
Industries, serta Kota Lippo Cikarang.46
Pada 1994 setelah dilakukannya pembebasan lahan oleh Lippo Group, dan
pendirian Kota Lippo Cikarang, yaitu kota mandiri dengan total luas lahan 1500 ha,
kota mandiri tersebut terdiri atas berbagai fasilitas di antaranya, kawasan industri,
perumahan, hotel, pusat perbelanjaa, pertokoan dan office. Kemudian, Agustus 2017
lalu, Lippo Group meletakkan batu pertama untuk pembangunan Kota Meikarta yang
akan dibangun pada lahan Lippo Cikarang. Pernyataan tersebut disampaikan
Sukmawati, Kepala Bidang Perizinan dan Tata Ruang Bangunan dan Wilayah
Kabupaten Bekasi:
Untuk lahan Lippo Cikarang memang sudah selesai, kawasan tersebut terbagi-bagi
ada yang memang masuk ke industri, ada yang kemudian masuk ke komersil karena
Lippo pada saat itu tidak hanya mengembangkan komersial area dan perumahan
tetapi juga terdapat kawasan industri nah hal tersebut tergabung secara keseluruhan
dalam izin lokasi tahun 1994 dikeluarkan oleh gubernur. Pada saat itu yang memberi
kewenangan masih dipegang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikarenakan
belum terdapat otonomi daerah nah kemudian, itu memang tidak dipisahkan antara
industri dan komersil karena pengembangnya oleh Lippo saja, sementara Lippo pada
saat itu memegang dua proyek tadi dan dua bisnis yaitu: properti yang kaitannya
dengan perumahan, komersil dan real estate serta industri. Jadi itulah yang dipegang
46
Tabroni, “ Pengalihan Fungsi Lahan dalam Perspektif Ketahanan Nasional Studi Kasus:
tentang Pengambilan Keputusan Pelepasan Lahan oleh Penduduk Sekitar Proyek Kawasan Industri
Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi,” (Tesis S2 Pascasarjana Universitas Indonesia,1999)
102
oleh Lippo. Pembangunan Meikarta betul, kalo memang konsep dia secara
keseluruhan sudah mendapatkan legalitas tapi disini kita batasi setelah izin lokasi tadi
kan terbagi dua kan antara properti dan industri kawasannya nah sementara Meikarta
itu kan berarti harus masuk ke dalam ranahnya properti. Sementara Meikarta harus
mendapatkan izin kembali mengenai peralihan fungsi lahan yang awalnya pusat
industri menjadi properti yang memang sudah diajukan sudah lama.47
Kedua, IMB, meskipun Meikarta telah mendapatkan izin peralihan fungsi
lahan, kendati demikian, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 10 Tahun
2013 tentang IMB dijelaskan apabila terdapat pembaharuan bangunan atau
mendirikan bangunan baru harus terdapat IMB dan diajukan kembali kepada
Pemerintah Daerah setempat sebelum dimulainya pembangunan tersebut. Peraturan
tersebut juga berlaku bagi Meikarta, sebagai kota baru yang dibangun pada tahun
2017, IMB merupakan syarat penting yang harus ditaati dan dipatuhi oleh individu
atau pun perusahaan yang ingin membangun sebuah bangunan baru. Hal serupa
disampaikan Sukmawati, Kepala Bidang Perizinan Tata Ruang dan Wilayah
Kabupaten Bekasi:
IMB sangat penting, untuk membuat IMB memerlukan persyaratan izin lingkungan,
amdal. Amdal selesai keluar surat kelayakan baru terbit izin lingkungan ya kan
kemudian harus ada saran tekhnis untuk IMB nya yang diterbitkan oleh dinas tekhnis
gitu, ada site plan, harus ada apa segala macam jadi kami disini tuh adalah nanti
finalnya. Setelah persyaratan lengkap baru kita bisa terbitkan IMB 48
47
Wawancara dengan Sukmawati, Kepala Bidang Perizinan dan Tata Ruang Bangunan dan
Wilayah Kabupaten Bekasi pada Senin 02 April 2018 di Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bekasi 48
Wawancara dengan Sukmawati, Kepala Bidang Perizinan dan Tata Ruang Bangunan dan
Wilayah Kabupaten Bekasi pada Senin 02 April 2018 di Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bekasi
103
Aktivitas pemburu rente kedua, setiap individu atau kelompok akan berupaya
untuk mempertahankan posisi mereka yang menguntungkan.49
Terlihat dari
keberadaan Meikarta, sebagai sebuah kota baru seharusnya sudah mendapatkan IMB
yang merupakan syarat penting pembangunan tetapi izin tersebut sampai sekarang
belum di dapat oleh Meikarta. Bentuk aktivitas pemburu rente tersebut dapat dilihat
melalui, Lippo Group menawarkan harga untuk satu apartemen Meikarta berbeda
dengan yang ditawarkan kepada masyarakat umum, mereka menawarkan harga yang
lebih murah kepada para anggota DPR RI ketimbang masyarakat umum yang
digunakan untuk mengambil hati para anggota dewan demi dapat melindungi, dan
mempertahankan posisi serta memuluskan jalan mereka.50
Kendati, pembangunan kota tersebut sudah digalakkan sejak tahun lalu,
namun, Meikarta belum memiliki izin untuk mendirikan bangunan, pernyataan
tersebut dipertegas Sukmawati, Kepala Bidang Perizinan dan Tata Ruang Bangunan
dan Wilayah Kabupaten Bekasi:
Untuk masalah IMB Meikarta, kita harus mengetahui terlebih dahulu tahap awal
mendapatkan IMB. Pada tahap awal, itu sebelum mendirikan bangunan terlebih
dahulu harus terdapat IPPT. Namun setelah itu, masih ada dan banyak tahapannya
untuk mendapatkan IMB. Pada awalnya memang terdapat beberapa lahan yang
memang belum sesuai dengan peruntukkannya jadi mereka memang sudah sejak
lama mengajukan perubahan ya kan karena kan memang kawasan industri itu sudah
dikelilingi oleh permukiman perkotaan jadi secara fungsi pun rasanya mungkin tidak
akan bagus lagi kalau begitu kawasan industri langsuing berbatasan langsung dengan
49
Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Politik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009) h 61 50
Wawancara dengan Ketua KAHMI Cianjur pada 22 Maret 2018, di Gedung Nusantara 1
DPR RI.
104
permukiman perkotaan. Apabila ditanya sudah sampaikah ke IMB? Saya bilang
belum.51
Proses pembuatan IMB masih terus ditempuh Meikarta, kendati sudah
terdapat beberapa pembangunan yang hampir rampung namun, pembangunan
tersebut terhambat dikarenakan faktor izin tersebut. Pernyataan tersebut diungkapkan
Susan, Manajer Marketing Meikarta:
Untuk masalah IMB Meikarta, saya tidak tau persis bagaimana perkembangannya
sampai saat ini, tetapi setau pengetahuan saya memang izin untuk Meikarta tersebut
masih dalam proses sampai saat ini52
Pernyataan serupa juga diungkapkan Sukmawati, Kepala Bidang Perizinan
dan Tata Ruang Bangunan dan Wilayah Kabupaten Bekasi:
Meikarta memang benar pada saat ini masih dalam proses untuk mendapatkan IMB.
Untuk itu, pembangunannya sedikit terhambat. Jadi pada tahap awal yang baru bisa
dikembangkan pada saat ini di tahap pertama baru 84,6 hektar untuk IPPT. Tetapi
IPPT tersebut bukan didapatkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
melainkan di dapatkan dari rekomendasi Gubernur Jawa Barat akibat terlalu carut
marutnya informasi yang kemudian memunculkan berbgaai spekulasi tentang real
atau tidak nya.53
Berdasarkan keputusan bupati Bekasi No.503.2/Kep468-DPMPTSP/2017
tentang Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah seluas 84,6 ha untuk pembangunan
komersial area (apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel,
perumahan dan perkantoran) terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan,
Kabupaten Bekasi, kepada PT. Lippo Cikarang. Tbk. Meikarta mendapatkan IPPT
51
Wawancara dengan Sukmawati, pada Senin 02 April 2018 di Dinas Penanaman dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi 52
Wawancara dengan Susan, Manager Marketing Meikarta pada 11 April 2018 di Limo,
Depok 53
Wawancara dengan Sukmawati, Kepala Bidang Perizinan dan Tata Ruang Bangunan dan
Wilayah Kabupaten Bekasi pada Senin 02 April 2018 di Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bekasi
105
seluas 84,6 ha yang dikeluarkan pada Mei 2017. Izin tersebut diperuntukkan untuk
pembangunan berbagai area komersial, apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit,
sekolah, hotel, perumahan dan perkantoran yang terletak di Desa Cibatu, Cikarang
Selatan. Seperti yang tertera dalam dokumen IPPT, Meikarta telah mendapatkan IPPT
seluas 84,6 Ha yang berasal dari rekomendasi Gubernur Jawa Barat, pernyataan
serupa disampaikan Sukmawati, Kepala Bidang Perizinan dan Tata Ruang Bangunan
dan Wilayah Kabupaten Bekasi :
Rekomendasi Meikarta sudah didapatkan. Rekomendasi diperlukan apabila memang
ada kebangkitan sampai satu juta orang yang pada kenyataannya kan tidak sampai,
tetapi karena Meikarta itu sudah booming, mereka tetep tempuh rekomendasi pada
akhirnya rekomendasi itu terbit juga karena kan sudah booming ada beberapa
persyaratan yang sedang mereka lakukan. Dokumen AMDAL sudah di proses juga,
izin lingkungan untuk pengumuman sedang dalam proses ini semuanya jadi karena
ya itu tadi karena menunggu rekomendasi jadi semuanya tertahan. Pada di awal
mungkin perencanaan seharusnya sekarang sudah keluar terbit izin IMB nya akhirnya
itu semua tertahan54
Adanya IPPT Meikarta juga ditanggapi langsung oleh Dedy Mizwar, Wakil
Gubernur Jawa Barat:.
Adanya Rekomendasi Meikarta memang benar adanya, pihak kami keluarkan
Rekomendasi tersebut dan sudah diberikan kepada Bupati Bekasi hanya 84,6
hektare55
Pihak Meikarta dianggap sudah memenuhi persyaratan untuk memenuhi
pemberian rekomendasi tetapi pemberian rekomendasi tersebut merupakan tahap
awal dari segala tahap untuk mendapatkan IMB, pemberian rekomendasi Pemerintah
54
Wawancara dengan Sukmawati, Kepala Bidang Perizinan dan Tata Ruang Bangunan dan
Wilayah Kabupaten Bekasi pada Senin 02 April 2018 di Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bekasi 55
Zulfi Suhendra, „ini Alasan Deddy Mizwar Hanya Beri Rekomendasi Meikarta 84 ha‟,
https://finance.detik.com/,8 Desember 2017
106
Provinsi Jawa Barat memang hanya digunakan untuk pembangunan lintas daerah
seperti yang dilakukan oleh Meikarta. Meikarta sebagai salah satu pembangunan
proyek terbesar yang berada di Jawa Barat dengan berbagai infrasturuktur yang
dikembangkan untuk memenuhi keinginan masyarakat terkhusus masyarakat Jawa
Barat membuat Meikarta dianggap sangat berdampak tidak hanya, pada
pembangunan nasional Jawa Barat tetapi juga dapat meningkatkan pertumbuhan serta
pembangunan ekonomi Indonesia.
Keberadaan program Klik dapat dikaji dengan menggunakan Pendekatan
Normatif atau Preskriptif, Henry Kissinger mengungkapkan pendekatan ini
menyarankan suatu posisi kebijakan dengan menggunakan retorika untuk
meyakinkan pihak lain tentang manfaat dan posisi mereka.56
Dan menggunakan teori
pemburu rente, dalam Aktivitas pemburu rente ketiga, yakni, dalam pemerintah
sendiri terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda dan tidaklah tunggal.57
Aktivitas ini terlihat dari adanya Program Kemudahan Langsung Investasi Konstruksi
(KLIK) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan Investor asing, Pemerintah
Daerah memberikan kemudahan dengan adanya program tersebut, Program tersebut
dicurigai merupakan program yang dicanangkan oleh para investor asing untuk
melancarkan keinginan mereka. Program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat
tersebut dianggap melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 10 Tahun 2013
tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
56
Winarno, Kebijakan Publik, h 68. 57
Ahmad Erani Yustika, Ekonomi Politik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009) h 62
107
Seperti yang disampaikan oleh Kepala DPMPTSP, Dewi Tisnawati
mengungkapkan bahwasanya telah dilaksanakan bentuk MoU ketiga antara
pemerintah Kabupaten Bekasi dengan dua pengelola kawasan industri di antaranya
adalah: MM2100 dan kawasan industri terpadu Indonesia-China. Sedangkan,
sebelumnya diketahui bahwasanya telah dilakukan MoU klik pertama dengan Pihak
Lippo Group, Bekasi Fajar dan Delta Silicon, dan klik kedua dilakukan dengan
Marunda land, Deltamas dan Jababeka III.58
Pembangunan kota Meikarta dapat dikategorikan sebagai kapitalis yang
berkoneksi dengan pemerintah, yaitu mereka yang memiliki koneksi dengan para
pejabat tinggi pemerintah yang siap memanfaatkan hak-hak istimewa pemerintah,
dikarenakan memperoleh banyak keleluasaan dalam pengambilan keputusan.59
Pembangunan kota mandiri tersebut jelas telah melanggar berbagai peraturan dan
regulasi yang ada, seperti membangun tanpa adanya IMB dan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bekasi tidak dapat memberikan sanksi dan teguran yang seharusnya
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pihak
Meikarta.
58
Iwan, „Permudah Investasi Pemkab Bekasi bolehkan investor membangun tanpa IMB‟,
http://inibekasi.com/, 6 Maret 2018 59
Kunio, Kapitalisme Semu Asia Tenggara ,h 109-110
108
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Kehadiran investasi asing tidak hanya mampu meningkatkan pembangunan
ekonomi serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia, namun juga dapat
mempercepat pembangunan daerah seperti pembangunan infrastruktur yang
berada di sekitar kawasan Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, masuknya
investasi asing dalam perusashaan industri dan properti diberikan berbagai
kemudahan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bekasi, seperti pembangunan-pembangunan infrastruktur yang
akan dibangun pada kawasan pusat industri, seperti wilayah Kabupaten
Bekasi untuk menarik perhatian para investor asing. Tidak hanya itu,
pemerintah juga memberikan kemudahan dengan adanya berbagai kebijakan
dan program yang memudahkan aliran investasi asing seperti Three Hours
Licensing Service di Kabupaten Kawarang dan program KLIK di Kabupaten
Bekasi. Hal tersebut memperkuat adanya dugaan pragmatisme dan model elit
dalam pembuatan kebijakan publik. Sebagai contoh, Pembangunan Kota
Meikarta merupakan bentuk kemudahan yang diberikan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bekasi terhadap Lippo Group.
2. Kota yang terletak di Cikarang, Kabupaten Bekasi tersebut berhasil menarik
perhatian para investor asing. Hal tersebut terbukti dengan setengah saham
109
Meikarta dikuasai oleh asing. Kendati demikian, adanya permasalahan izin
yang sampai pada saat ini belum tuntas membuat pembangunan di Meikarta
terhambat. Meikarta sendiri baru mendapatkan rekomendasi yang berasal dari
gubernur Provinsi Jawa Barat untuk Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah
(IPPT) sekitar 84,6 ha. Izin tersebut dikeluarkan setelah diajukannya
perubahan peruntukkan lahan yang awalnya digunakan untuk pembangunan
industri pada wilayah Lippo Cikarang telah diubah untuk pembangunan
properti. IPPT yang dikeluarkan pada Mei 2017 lalu, merupakan tahap awal
untuk mendapatkan IMB.
B. Saran
Penelitian ini memiliki saran kepada dua pihak, yaitu bagi pemerintah daerah
dan bagi penelitian selanjutnya
B.1 Akademis
Hasil penelitian ini memiliki berbagai kekurangan yaitu tidak mendapatkan
informasi lebih mendalam mengenai perizinan pembangunan Kota Meikarta dari
pihak yang berwenang dan berhubungan langsung dengan permasalahan perizinan
tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengungkap
lebih jauh mengenai hasil perizinan Kota Meikarta terlebih, informasi mengenai
pembangunan Kota Meikarta terus berjalan meski tidak adanya IMB dan tidak
diberikannya sanksi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
110
B.2 Praktis
Pemerintah Daerah seharusnya dapat bertindak tegas dan membuat suatu
kebijakan agar tidak menguntungkan salah satu pihak. Kemudahan membangun tanpa
IMB di Kabupaten Bekasi merupakan salah satu bentuk kemudahan yang hanya
diberikan oleh investor, salah satunya yaitu MoU dengan Lippo Group, maka, tidak
heran apabila Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan sanksi terhadap Lippo
Group.
IMB jelas didapatkan setelah semua persyaratan terpenuhi, para pengembang
tidak diperbolehkan membangun bangunan terlebih dahulu sebelum terbit IMB.
Kendati demikian, Meikarta merupakan kasus berbeda, belum terdapatnya IMB
namun, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi memperbolehkan pembangunan tanpa
IMB yang jelas melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 10 Tahun 2013
tentang IMB. Oleh karena itu, sebaiknya Pemerintah Daerah memperhatikan kembali
berbagai kebijakan yang dibuat agar tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang
ada.
111
DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Abraham, M Francis. Modernisasi di Dunia Ketiga: Suatu Teori Umum
Pembangunan.Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya,1991.
Badan Pusat Statistic Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun
2017.BPS Kabupaten Bekasi: Kabupaten Bekasi,2017.
Budiman, Arief. Kebebasan, Negara, Pembangunan. Jakarta:Freedom Institute,2006.
Deliarnov, Ekonomi Politik. Jakarta:Penerbit Erlanga,2006.
Dunn, W, William. Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua,Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press,2003.
Fermana, Surya. Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis. Yogyakarta: Ar-Ruzz
Media,2009.
Gulo, W. Metodologi Penelitian. Jakarta:Grasindo,2002.
Kairupan, David. Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia. Jakarta:
Prenadamedia Group,2013.
Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2015-2019: Buku I Agenda Pembangunan Nasional.
Jakarta: Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional,2014.
Kunio, Yoshihara. Kapitalisme Semu Asia Tenggara. Jakarta:Penerbit LP3ES,1991.
Marzali, Amri, Antropologi dan Kebijakan Publik. Jakarta: Prenada Media
Group,2012.
Mas‟oed, Mohtar. ,Ekonomi dan Struktur Politik: Orde Baru 1966-1971. Jakarta:
LP3ES,1989
Noor, Juliansyah. Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah.
Jakarta:Penerbit Kencana,2011
Pasolong, Harbani. Teori Administrasi Publik. Bandung:Penerbit Alfabeta,2007.
112
Pemerintah Kabupaten Bekasi Badan Perencanaan Daerah. Laporan Akhir
:Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2009-
2025 Bandung:PT Ganesha Piramida,2008
Prabawa, Ida Bagus Ascharya. Guide to Invest in Properti Jakarta: PT Elek Media
Komputindo,2016.
Riady, Mochtar. Mochtar Riady: My life Story. Singapore: John Wiley and Sons
Singapore Pte.Ltd,2017.
Rostow, WW. The Stages of Economic Growth , Cambridge: Cambridge University
Press,1991.
Santosa, Pandji. Administrasi Publik: Teori, Aplikasi dan Good Governance.
Bandung:PT Refika Aditama,2012.
Selayang Pandang Kabupaten Bekasi Tahun 2014, Bekasi:2014.
Sugiarto, Eko. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis.
Yogyakarta: Penerbit Suaka Media,2015
Sukirno, Sadono. Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Prenadamedia Group,2015.
Tjokroamidjojo, Bintaro, Analisa Kebijaksanaan Dalam Proses Perencanaan
Pembangunan Nasional, Majalah Administrator, 2003
Wahab, Solichin Abdul, Analisis Kebijaksaanaan: dari Formulasi ke Implementasi
Kebijaksanaan Negara. Jakarta:PT Bumi Aksara,2005.
Winarno, Budi. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta:
Center of Academic Publishing Service,2014.
Yustika, Ahmad Erani. Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009
Yusuf, A. Muri. Metode Penelitian :Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan.
Jakarta: Penerbit Kencana,2017
113
Tesis
Ibrahim, Syahrul. “ Analisis Kebijakan Penguasaan Tanah Skala Besar untuk
Pembangunan Perumahan dan Pemukiman di Kabupaten Bekasi,”(Tesis S2
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Indonesia,2000)
Simbolo, Binsar.“Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Usaha Pembangunan
Perumahan, Studi Kasus: Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi,”(Tesis S2
Program Pascasarjana Bidang Ilmu Sosial,1997)
Sutapa, Mada. “Implementasi Kebijakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta,”(Tesis S2
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,2002)
Tabroni, “Pengalihan Fungsi Lahan dalam Perspektif Ketahanan Nasional Studi
Kasus: tentang Pengambilan Keputusan Pelepasan Lahan oleh Penduduk
Sekitar Proyek Kawasan Industri Lippo Cikarang Kabupaten Bekasi,” (Tesis
S2 Pascasarjana Universitas Indonesia,1999)
Jurnal
Firdaus, Dony Waluya dan Widyasastrena, Dimas.” Kajian Pertumbuhan Minat dan
Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Jawa Barat (Lokasi dan Sektor Usaha)”
Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol .4 No. 1 April, Agustus dan
Desember 2016.
Hadi, Dwi Wahyono dan Kasuma, Gayung.”Propaganda Orde Baru 1966-1980”
Jurnal Verleden, Vol. 1 No. 1 Desember 2012.
Hidayah, Nur dan Winarni, Retno.“Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia
terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa di Bidang Politik, Sosial Budaya dan
Ekonomi di Kabupaten Jember dari Zaman Orde Lama sampai Zaman
Reformasi pada Tahun 1998-2012” Jurnal Publika Budaya, Vol.2 No. 2 Juli
2014
Hidayat, Rony Wahyu. “Peluang dan Tantangan Investasi Properti di Indonesia”,
Jurnal Akuntansi UNESA Vol. 2 No. 2 2014.
Jonaidi, Arius.“Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia” Jurnal
Kajian Ekonomi, Vol. 1 No. 1 April 2012.
Sam, Alizar, Sofjan. “Kegagalan Modernisasi Pembangunan di Indonesia” Jurnal
UNIERA, Vol 3, No.1, Februari 2014.
114
Sarwaedi, “Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor Yang
Mempengaruhinya” Jurnal Akuntansi dan Keuangan , Vol .4 No. 1.Mei 2002.
Wijayanti, Diana, “Resensi, Melacak Pembuktian Teori-Teori Pertumbuhan
Ekonomi” Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 7, No.2, 2002.
Berita
A27, “Duo DM, Kartu AS Jabar” ,https://pinterpolitik.com ,17 Januari 2018. .
Aditiasari, Dana. “Apa Saja yang akan Dibangun Lippo di Meikarta?”
,https://finance.detik.com/, 12 September 2017.
Alexander, Hilda B. “Meikarta dan Sejumlah Proyek Properti Lippo Group”
,http://properti.kompas.com/, 05 Mei 2017.
Amalia, Yunita. “Tiba di KPK Bos Agung Sedayu Group Diam Seribu Bahasa”
https://www.merdeka.com ,19 April 2016.
Andreas, Damianus. “ Lahan Megaproyek Meikarta: Beli Murah Jual Mahal Ala
Lippo”, https://tirto.id/, 21 Agustus 2017.
Danubrata, Eveline dan Silviana, Cindy. „Indonesia‟s Lippo Group to Bulid US$ 21
Billion Industrial Center Near Jakarta‟, https://www.reuters.com/, 5 Mei 2017
Fau, Teodora Nirmala.”Menumpang Berkah Infrastruktur Pemerintah”,
http://validnews.co/, 11 September 2017.
Francisca, Gloria dan Lawi, Katharina.”50% Pendanaan Meikarta dibantu Investor
Asing”, http://properti.bisnis.com/, 20 Maret 2018.
Gideon, Arthur. „5 Kota Mandiri Terluas di Pinggiran Jakarta‟,
https://www.liputan6.com/, 10 September 2017
Hamdani, Trio. “Investor Asing di Properti Indonesia dinilai beresiko”,
https://economy.okezone.com/, 2 Mei 2017
Hermawan, Adhi. “Hunian Murah Untuk Investasi Cemerlang di Kota Mandiri Citra
Maja Raya”, http://www.artadhitive.com/, 15 Desember 2016.
Idris, Muhammad. ‟Penjuaalan Meikarta tembus 150.000 unit, pembeli banyak warga
bekasi‟, https://finance.detik.com/, 5 November 2017
Infografis: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031”,
http://www.urbancikarang.com/, 30 September 2015.
115
Iwan, „Permudah Investasi Pemkab Bekasi bolehkan investor membangun tanpa
IMB‟, http://inibekasi.com/, 6 Maret 2018
K, Rizal. “Menelaah Meikarta dari Perspektif Rencana Tata Ruang Wilayah”,
https://rumahpangripta.org/,7 Oktober 2017.
Kevin, Anthony dan Waraze, Monica. “Dalam Setahun Harga Saham Group Lippo
Anjlok Dalam”,https://www.cnbcindonesia.com/, 22 Februari 2018.
Kusuma, Ismed Eka. “Berdasar Doktrin dan Tiga Undang- Undang, Meikarta
Berpotensi Melanggar Hukum Pidana” ,http://www.aktual.com/ ,23 September
2017.
Musyaffa, Iqbal. “Meikarta, Proyek Ambisius Lippo yang Akan Kalahkan Jakarta”
,http://mediaindonesia.com/,19 Mei 2017
Nagoto, Nofanolo.“Meikarta, Kota Baru Penuh Makna”,http://validnews.co/, 04
September 2017
Rahman, Riska. “Lippo Pangkas Target Penjualan Meikarta Tahun Ini menjadi
88.000 Unit”, https://investasi.kontan.co.id/, 21 Maret 2018.
Ramadhan, Bilal. “Belum Kantongi Izin, Meikarta ngotot Lanjutkan Pemasaran”
,http://nasional.republika.co.id/ , 30 Agustus 2017
Riko, ”Nilai Investasi di Kabupaten Bekasi Rp 52,8 Triliun Diklaim Melebihi Jawa
Barat”, https://bekasi.pojoksatu.id/, 23 Februari 2018.
Setiawan, Sakina Rakhma Diah. “ Januari-November 2017, Modal Asing ke
Indonesia Capai Rp 137 Trilliun” ,http://ekonomi.kompas.com/, 08 Desember
2017
Silviana, Cindy. „BRIEF- Indonesia‟s Lippo signs MoU with 10 Groups to Invest
US$ 550 mln in Meikarta Project‟, https://www.reuters.com/, 21 Maret 2018
Simorangkir, Eduardo.“Lippo Bangun Kota Baru Meikarta Rp 278 T, ini
sumbernya”,https://finance.detik.com/, 13 Mei 2017.
Soraya, Dea Alvi. “Belum Kantongi Izin Meikarta Ngotot Lanjutkan Pemasaran”
,http://nasional.republika.co.id/, 30 Agustus 2017.
Suhendra, Zulfi. „ini Alasan Deddy Mizwar Hanya Beri Rekomendasi Meikarta 84
ha‟, https://finance.detik.com/, 8 Desember 2017
116
Wicaksono, Kurniawan A. dan Mola, Thomas. ”Ketimpangan Ekonomi
Daerah:Wajah Suram di Selatan Jawa Barat”, http://kalimantan.bisnis.com/,23
Februari 2018.
Yudhistira, “Kabupaten Bekasi tujuan favorit investor”, https://bekasikab.go.id/, 8
Oktober 2017.
Yuliawati, Dimas Jarot Bayu.” Teguran Ombudsman Tak Hentikan Promosi
Meikarta” ,http://katadata.co.id/, 15 Agustus 2017
“Administrasi Kabupaten Bekasi”, https://petatematikindo.wordpress.com/,28
Agustus 2014.
“Ini Segudang Potensi di Jawa Barat yang Menggiurkan Bagi Investor Timur
Tengah”, http://www.pikiran-rakyat.com/, 6 Oktober 2017
“Lippo Group: 2017 Meikarta” ,http://Meikarta.com/ ,05 Maret 2018
“Masterplan Meikarta”, https://aptmeikarta.com/, 13 Juli 2018.
“Menata Ulang Megapolitan Jabodetabekpunjur”,
http://internasional.metrotvnews.com/, 20 Maret 2015
“Prospek Menjanjikan Properti Bekasi”, https://ekbis.sindonews.com/, 21 Februari
2018.
“Provinsi dengan Kucuran Investasi Asing Terbesar 2017”,
https://databoks.katadata.co.id/, 2 Februari 2018
“Sejak Awal Tahun harga Saham Lippo Cikarang turun
32%”,https://databoks.katadata.co.id/, 14 Mei 2018
“Undang Investor, Jabar gelar West Java Ambassador Forum‟, http://www.pikiran-
rakyat.com/, 6 April 2017
Dokumen Resmi
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 10 Tahun 2013 tentang IMB
Peraturan Daerah No 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bekasi 2011-2031
Peraturan Presiden No 111 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Terbuka dan
Tertutup
117
Salinan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun
2017
Wawancara
Wawancara dengan Aniek, Sales Marketing Meikarta pada 21 Maret 2018 di Depok
Town Square pukul 14.00 WIB.
Wawancara dengan Sukmawati, Kepala Bidang Perizinan dan Tata Ruang Bangunan
dan Wilayah Kabupaten Bekasi pada Senin 02 April 2018 di Dinas Penanaman
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi pukul 11.00 WIB.
Wawancara dengan Ketua KAHMI Cianjur pada 22 Maret 2018 di Gedung Nusantara
1 DPR RI Pukul 12.00 WIB
Wawancara dengan Eka Sastra Anggota Komisi VI DPR RI pada 22 Maret 2018 di
Gedung Nusantara 1 DPR RI pukul 14.30 WIB
Wawancara dengan Susan, Manager Marketing Meikarta pada 11 April 2018 di
Limo, Depok pukul 10.00 WIB.