Post on 31-Mar-2019
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGANAspek Perlindungan Lingkungan
Jakarta, Agustus 2018
1
2
SISTEMATIKA
1. Konsep Perlindungan Lingkungan Hidup Pertambangan
2. Pokok-Pokok Pengaturan Lingkungan Hidup Pertambangan
3. Pokok-Pokok Perubahan Pengaturan Reklamasi, Pascatambang, dan Pascaoperasi
Taman Tebing Breksi Prambanan (bekas tambang batubreksi)sumber:https://www.hobiwisata.com/2018/02/lokasi-dan-harga-tiket-masuk-wisata.html
3
KONSEP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP PERTAMBANGAN (LHP)
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPeksplorasi, konstruksi, penambangan,
pengangkutan,pengolahan/pemurnian PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
REKLAMASI&
PASCATAMBANG
PASCAOPERASI
PENANGGULANGAN,PEMULIHAN TERHADAP
PENCEMARAN/PERUSAKAN
RENCANA REKLAMASI
RENCANA PASCATAMBANG
JAMINAN REKLAMASI
JAMINAN PASCATAMBANG
RENCANA PASCAOPERASI
LAMPIRAN V KEPMEN ESDM NO 1827/2018
SISTEM PENGELOLAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP PERTAMBANGAN
PENGHARGAAN PENGELOLAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP PERTAMBANGAN
LAMPIRAN VI KEPMEN ESDM NO 1827/2018
PERMEN ESDM NO 26/2018
wajib melaksanakan pengelolaan LHP, Reklamasi, Pascatambang, dan Pascaoperasi
4
POKOK-POKOK PENGATURAN Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan (1)
No Kegiatan Substansi
Pengelolaan Lingkungan Hidup
1 Eksplorasi § Efisiensi pembukaan lahan§ Penyiapan sarana/fasilitas pengelolaan lingkungan sebelum
pengeboran, pembuatan sumur/paritan uji§ Kajian geokimia dalam rangka studi kelayakan
2 Konstruksi § Penyiapan sarana/fasilitas pengelolaan lingkungan § Pengamanan, pengelolaan tanah zona pengakaran § Sarana dan prasarana pertambangan dilengkapi fasilitas
pengelolaan lingkungan (drainase, kolam pengendap, oil trap)
3 Penambangan § Penyiapan sarana/fasilitas pengelolaan lingkungan § Pengamanan, pengelolaan tanah zona pengakaran § Jarak aman penambangan/penimbunan terhadap fasilitas umum§ Pengutamaan backfilling § Pengelolaan air larian permukaan, air tambang§ Integrasi pencegahan dan penanggulangan AAT dalam
penambangan
5
POKOK-POKOK PENGATURAN Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan (2)
No Kegiatan Substansi
3 Penambangan § T. Bawah Tanah: kajian, identifikasi, dan pemantauan subsidence § T. Semprot, Kapal Keruk Darat: air kerja sirkulasi tertutup§ T. Kapal Keruk Laut: pencegahan dan penanggulangan tumpahan
hidrokarbon dan bahan kimia§ T. Ekstraksi Cair: daur ulang air kerja, pemantauan subsidence
4 Pengangkutan Pengendalian debu, pencegahan kebocoran, pencegahan dan penanggulangan tumpahan hidrokarbon dan bahan kimia
5 Pengolahan/pemurnian
§ Air kerja sirkulasi tertutup atau air keluaran yang memenuhi baku mutu
§ Larangan penggunaan merkuri§ Sirkulasi air kerja tertutup dan fasilitas minimum untuk pelindian
timbunan bijih
Pemantauan Lingkungan Hidup
1 Peralatan Pealatan pantau yang standar
2 Tenaga kerja Tenaga kerja pertambangan yang berkompeten
6
POKOK-POKOK PENGATURAN Penanggulangan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup
Tata cara baku penanggulangan pencemaran: 1. penyiapan ketentuan dan prosedur; 2. penyiapan personil dan tim yang berkompeten; 3. penyiapan sarana, peralatan dan bahan; dan 4. kesiapsiagaan dan tanggap darurat lingkungan.
sumber: https://twitter.com/greenpeaceid/status/878136035380649984
7
POKOK-POKOK PENGATURAN Sistem Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup Pertambangan pada kegiatan pertambangan yang wajib AMDAL
1. Kebijakan Lingkungan;2. Perencanaan;3. Struktur Organisasi;4. Pelaksanaan;5. Evaluasi;6. Dokumentasi; dan7. Tinjauan Manajemen.
Danau Cinta Balocci, Pangkep (bekas tambang tanah liat/batu kapur)sumber:https://twitter.com/makassar_guide/status/958507542404935680
8
POKOK-POKOK PERUBAHAN PENGATURAN Reklamasi, Pascatambang, dan Pascaoperasi (1)
Tebing Koja Tangerang (bekas tambang pasir)sumber: https://medium.com/pergi-com/tebing-koja-destinasi-murah-meriah-nan-instagramable-di-tangerang-8516f36b29a4
Perubahan pengaturan:1. Penyederhanaan;2. Pengaturan baru; dan3. Penjelasan/perincian.
9
POKOK-POKOK PERUBAHAN PENGATURAN Reklamasi, Pascatambang, dan Pascaoperasi (2)
KETERANGAN PERMEN 7 TAHUN 2014 KEPMEN 1827 TAHUN 2018Penyederhanaan
Rencana Reklamasi Tahap OP
seluruh komoditas menyusun mineral bukan logam dan batuan ≤5 tahun: dimasukkan/digabungkan ke dalam rencana Pascatambang termasuk Jaminan Reklamasi
Laporan Pelaksanaan Reklamasi Tahap Eksplorasi dan OP
§ permohonan pencairan Jaminan Reklamasi tersendiri
§ penyampaian laporan pelaksanaan tidak diatur
§ tidak perlu ada permohonan pencairan
§ paling lambat 31 Januari tahun berjalan
Konsultasi Pemangku Kepentingan
harus berkonsultasi dengan pemangku kepentingan
dapat berkonsultasi dengan pemangku kepentingan untuk yang tidak wajib AMDAL pada saat peningkatan OP-nya
Penebaran Tanah Zona Pengakaran
Penebaran tanah zona pengakaran dilakukan setelah ada hasil analisis kualitas tanah
KETERANGAN PERMEN 7 TAHUN 2014 KEPMEN 1827 TAHUN 2018Pengaturan Baru
Rencana Pascaoperasi - § IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian menyusun rencana Pascaoperasi
§ disampaikan paling lambat 1 tahun setelah mendapatkan IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian
Reklamasi di Sungai - pengelolaan kualitas air, pencegahan dan penanggulangan erosi dan pendangkalan sungai, serta kestabilan sempadan sungai
Sistem data dan informasi menyampaikan data spasialdalam bentuk shape file (.shp)
Biaya Reklamasi Tahap Eksplorasi dan OP
- penyesuaian inflasi
Fasilitas Pembibitan - IUP OP wajib AMDAL perlu membangun
POKOK-POKOK PERUBAHAN PENGATURAN Reklamasi, Pascatambang, dan Pascaoperasi (3)
KETERANGAN PERMEN 7 TAHUN 2014 KEPMEN 1827 TAHUN 2018
Penjelasan/PerincianPerubahan Rencana Pascatambang jika terjadi perubahan
rencana Reklamasi§ jika ada perubahan atas
tata guna lahan, dokumen studi kelayakan, dan/atau dokumen Lingkungan Hidup
§ Jika mengajukan perpanjangan IUP/K
Pencairan Jaminan Reklamasi Tahap OP persetujuan pencairan paling lambat 30 hari setelah diterimanya laporan
persetujuan pencairan setelah dilakukan penilaian pencairan
Penetapan Pihak Ketiga § jika 2 tahun berturut-turut pelaksanaan ≤60%
§ diusulkan IUP/K, dievaluasi oleh Menteri/gubernur
§ jika 2 tahun berturut-turut pelaksanaan ≤60% atau dinyatakan lalai
§ jika tidak diusulkan IUP/K, ditetapkan oleh Menteri/gubernur
POKOK-POKOK PERUBAHAN PENGATURAN Reklamasi, Pascatambang, dan Pascaoperasi (4)
Keterangan Permen 7 Tahun 2014 Kepmen 1827 Tahun 2018Kompetensi tenaga belum dijelaskan perencanaan dan
pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan oleh tenaga teknis pertambangan yang berkompeten
Pembukaan kembali area reklamasi
menyampaikan rencana kegiatan Penambangan dengan pertimbangan nilai keekonomian reklamasi
menyampaikan rencana kegiatan Penambangan dengan pertimbangan nilai keekonomian reklamasi, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi kembali, penjaminan reklamasi kembali
Kriteria keberhasilan Reklamasi selain revegetasi tahap OP
belum dijelaskan diajukan IUP/K berdasarkan kajian
Keanekaragaman hayati belum ditegaskan reklamasi revegetasi ditujukan untuk perlindungan keanekaragaman hayati
Rencana Reklamasi 5 tahun pertama
belum ditegaskan luasan reklamasi sesuai ketersediaan lahan, biaya reklamasi sesuai bukaan lahan
POKOK-POKOK PERUBAHAN PENGATURAN Reklamasi, Pascatambang, dan Pascaoperasi (5)
www.minerba.esdm.go.id
REKLAMASI REVEGETASI
REKLAMASI BENTUK LAIN
REKLAMASI BENTUK LAIN
15
Land condition before mining
Mining
Ex mined areaBack filling and Regrading
Karang Benda
Mulc 5 t/ha
Water treatmentLand cultivation
Planting
Page 18
Rice field
Long bean field
Rice field
PENGELOLAAN LUBANG BEKAS
TAMBANG
JUMLAH, LUAS, LOKASI VOID SESUAI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
HARUS BERMANFAAT DAN DIKONSULTASIKAN
PENGAMANAN SESUAI KETENTUAN
MEKANISME SERAH TERIMA SESUAI KETENTUAN
MONITORING DAN PEMELIHARAAN
PENGELOLAAN LUBANG BEKAS TAMBANG
DASAR HUKUM KEPMEN ESDM 1827/ K/MEM/30/2018 LAMPIRAN VI : PEDOMAN PELAKSANAAN
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG SERTA PASCAOPERASI PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
CONTOH PELAKSANAAN
PENGELOLAAN LUBANG BEKAS TAMBANG
22
PENGELOLAAN LUBANG BEKAS TAMBANG
23
PENGELOLAAN LUBANG BEKAS TAMBANG
24
PENGELOLAAN LUBANG BEKAS TAMBANG
25
PENGELOLAAN LUBANG BEKAS TAMBANG
26
PENGELOLAAN LUBANG BEKAS TAMBANG
27
PENGELOLAAN LUBANG BEKAS TAMBANG
28
Upaya – Upaya yang harus dilakukan Seluruh Perusahaan
Pertambangan di Provinsi Kaltim untuk meningkatkan pengawasan
terhadap lubang bekas tambang, yaitu:
a. Membuat tanda peringatan yang tidak mudah dirusak
b. Melakukan jadwal patroli rutin
c. Pemagaran dengan bahan yang tidak mudah rusak
d. Memperkuat tanggul yang tidak mudah dijangkau
e. Membuat sistem pemipaan apabila air void dimanfaatkan oleh warga sekitar
PENGELOLAAN LUBANG BEKAS TAMBANG
Membuat tanda peringatan yang tidak mudah dirusak
Pemagaran dengan bahan yang tidak mudah rusak dan penanggulan
Melakukan patroli rutin
AREA PETERNAKAN SAPI
33
34
PENGATURAN PETERNAKAN SAPI/PETERNAKAN SAWIT PADA LAHAN BEKAS TAMBANG
• Diakomodasi dalam regulasi ESDM tapi harus tercantum dalam Amdal, rencana Reklamasi, rencana Pascatambang
• Mengajukan kriteria khusus keberhasilan Reklamasi
• Dilakukan di Areal Penggunaan Lain (APL), bukan kawasan hutan
• Menerapkan upaya pengamanan terhadap lahan reklamasi yang masih dalam penjaminan supaya tidak terganggu aktivitas penggembalaan sapi.
Dasar Hukum Permen ESDM 26 tahun 2018 (pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik)Kepmen ESDM 1827K/30/MEM/2018 (pedoman pelaksanaan kaidah Teknik pertambangan yang baik)
35
PERMASALAHAN DALAM PETERNAKAN SAPI-PERKEBUNAN SAWIT PADA LAHAN PASCATAMBANG
• Kesesuaian RTRW program Peternakan Sapi-Perkebunan Sawit dengan lahan pascatambang.
• Dibutuhkan perubahan rencana Reklamasi/Pascatambang untuk mengintegrasikan reklamasi bentuk lain: peternakan sapi/perkebunan sawit; atau
• Dibutuhkan proses penciutan lahan WIUP pada perusahaan yang masih beroperasi apabila lahan pascatambang akan dikonversi secara permanen menjadi peternakan sapi/perkebunan sawit .
• Pengelolaan program peternakan sapi/perkebunan sawit yang bertanggung jawab agar target reklamasi perusahaan pertambangan tercapai sesuai kriteria keberhasilan yang direncakanan.
36
PERUBAHAN RENCANA REKLAMASI/PASCATAMBANG UNTUK MENGAKOMODASI PETERNAKAN SAPI/PERKEBUNAN SAWIT TANPA PENCIUTAN WILAYAH IUP
• tanggung jawab kewilayahan masih berada di IUP
• dilakukan di Areal Penggunaan Lain (APL), bukan kawasan hutan
• tercantum dalam Amdal
• mengajukan kriteria khusus keberhasilan Reklamasi/Pascatambang
• menerapkan upaya pengamanan terhadap lahan Reklamasi yang masih dalam penjaminan supaya tidak terganggu aktivitas penggembalaan sapi.
37
PENCIUTAN WILAYAH IUP UNTUK DIKONVERSI PENUH KEPADA PETERNAKAN SAPI/PERKEBUNAN SAWIT
• IUP mengajukan permohonan penciutan WIUP
• wilayah penciutan bukan wilayah sumberdaya/cadangan
• Jika terdapat lahan Reklamasi/Pascatambang pada wilayah penciutan harus memenuhi keberhasilan Reklamasi/Pascatambang atau dilakukan perubahan Amdal, rencana Reklamasi, dan rencana Pascatambang yang ada
• wilayah yang diciutkan berada di Areal Penggunaan Lain (APL), bukan kawasan hutan
• tetap menerapkan upaya pengamanan supaya aktivitas penggembalaan sapi tidak mengganggu lahan reklamasi WIUP
• IUP sudah tidak bertanggung jawab secara kewilayahan terhadap wilayah yang diciutkan
38
MODEL INTEGRASI PETERNAKAN SAPI DENGAN REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (1)
• Usaha pembibitan dan penggemukan sapi “PESAT” (peternakan sapi terpadu) kerjasama dengan IPB Bogor
• Luas lahan 22 ha• Total populasi sapi Sapi pembibitan = 62 ekor; Sapi penggemukan = 65 ekor dan Sapi
perah = 20 ekor• Total pengunjung PESAT YTD 2018 2.580 orang• Melibatkan masyarakat peternak disekitar lokasi PT KPC• Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, transfer teknologi dan pendampingan• Pengembangan UKM peternakan on-farm dan off-farm• Format kemitraan PESAT antara PT KPC, Pemda Kabupaten Kutai Timur, perguruan
tinggi, dan masyarakat setempat
39
MODEL INTEGRASI PETERNAKAN SAPI DENGAN REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (2)
• Luas Pemanfaatan Lahan Reklamasi dan Peruntukan Untuk Peternakan Sapi di PT Berau Coal Site Binungan seluas 92 ha
• Jenis sapi terdiri dari brahman cross, Bali dan Donggala
• Total Jumlah sapi 230 ekor
40
Brown Canyon Semarang (Bekas tambang bahan galian C)sumber: https://id.pinterest.com/pin/714172453380403049/
www.minerba.esdm.go.id