Post on 31-Dec-2016
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN TA 2017KEBIJAKAN PENGANGGARAN TA 2017 DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2016
DISAMPAIKAN PADA BIMBINGAN TEKNIS PENGANGGARAN KEPADA SATKER DAERAHBIMBINGAN TEKNIS PENGANGGARAN KEPADA SATKER DAERAH
DENPASAR, 24 ‐26NOVEMBER 2016
1
POKOK BAHASAN
ARAH DAN KEBIJAKAN BELANJA TA 2017ARAH DAN KEBIJAKAN BELANJA TA 2017
SIKLUS DAN PROSES PENGANGGARAN
PERBAIKAN KUALITAS PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
PERBAIKAN KUALITAS KPJM
EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2016
2
RKP 2017
ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2017
Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk MeningkatkanKesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan antarwilayah
Dimensi Pembangunan Dimensi Pembangunan Sektor Dimensi Pemerataan &
RKP 2017
Dimensi Pembangunan Manusia
Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan
Dimensi Pemerataan & Kewilayahan
Tema Kebijakan Fiskal
Pemantapan Pengelolaan Fiskal untukPeningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan
Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
Strategi
Stimulus Daya Tahan Keberlanjutan
Strategi
Pendapatan (insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis) ;Kualitas belanja (infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi & daya saing);
Bantalan fiskal (fiscal buffer);Meningkatkan fleksibilitas;Mengendalikankerentanan fiskal (fiscal
Menjaga defisit;Mengendalikan rasio utang;Mengendalikan keseimbangan primer.
Pembiayaan (utang untuk produktif). vulnerability).
4
Tantangan & Strategi APBN ke Depan
Ruang Mandatory & Non Kualitas Pembiayaa
nFiskal Terbatas
Discretionary Spending
Masih Cukup Besar
Belanja Perlu
Ditingkatka
n Anggaran
Lebih EfisienBesar n Efisien
Menggali potensi
Mengendali‐kan
Perencanaan belanja
Pemilihan jenis & timingpotensi
perpajakanMengendali‐kan cost
kan mandatory spendingEfisiensi
belanja produktif (berbasis program, outcome &
& timing instrumen pembiayaan frontloading
recoveryOptimalisasi PNBP SDA Nonmigas dan
Belanja non discretionary (a.l. Operasio nal & perkan‐
outcome & output)Subsidi lebih targeted (basis
Mendorong target pembangunan infrastrukturNonmigas dan
K/L toran) data lebih baik)
5
Kebijakan Umum Belanja Pemerintah Pusat dan Kebijakan Belanja K/L TA 2017
B. Kebijakan Belanja K/L TA 2017 :1. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah
dengan didukung kebijakan reformasi birokrasi serta melanjutkan perbaikan
A. Kebijakan Umum Belanja Pemerintah Pusat TA 2017 :1. Mempertajam efisiensi dan efektivitas belanja
pemerintah pusat;kesejahteraan aparatur negara;
2. Melanjutkan kebijakan efisiensi dan penajaman belanja non operasional di Kementerian Negara/Lembaga dengan tetap menjaga kualitas pelayanan kepada
2. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan dengan jalan, memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, mengendalikan inflasi;
3. Meningkatkan kualitas dan efektivitas program masyarakat;
3. Melanjutkan dan memperkuat pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk memperbaiki kualitas pembangunan;
4. Memperkuat pelaksanaan program prioritas di
perlindungan sosial (al. KIP, KIS, PKH, Rastra, Bidik Misi) melalui perbaikan sistem dan akurasi data.
4. Meningkatkan efektivitas pelayanan dan keberlanjutan program SJSN melalui perbaikan mutu layanan dan manajemen program;
bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri;
5. Mendukung penegakan hukum (penanganan perkara) serta stabilitas pertahanan dan
j p g5. Memantapkan reformasi birokrasi dengan menjaga
kesejahteraan aparatur negara, melalui pemberian THR dan penyesuaian uang makan PNS dan uang lauk paukTNI/Polri;
6. Memperkuat kepastian dan penegakan hukum, stabilitas p ) pkeamanan (alutsista dan pencegahan terorisme);
6. Mendukung peningkatan pengembangan kulitas demokrasi dan kehidupan berpolitik.
p p p g ,pertahanan dan keamanan, serta politik dan demokrasi;
7. Mengantisipasi ketidakpastian perekonomian melalui dukungan cadangan risiko fiskal dan mitigasi bencana serta konservasi terhadap lingkungan; dan
8. Melanjutkan kebijakan efisiensi subsidi yang lebih tepat j j y g psasaran melalui perbaikan mekanisme penyaluran dan akurasi basis data penerima.
6
II. SIKLUS DAN PROSES PENGANGGARAN
Pokok-pokok Kebijakan Fiskal2 3
1. SIKLUS PENGANGGARAN
Kebijakan Fiskal,Kerangka Ekonomi
Makro dan RKP(Pertengahan Mei)
Pagu AnggaranK/L
(AkhirJuni)RKPPagu Indikatif
(Maret)
1
2 3
KMKKMK
RAPBN + NK
(Maret)SEBSEB
KMKKMKPerpresPerpres
(Agustus)
RUU RUU DIPA K/L(Desember)
47
DIPADIPA
APBN(Akhir Oktober)
Alokasi AnggaranK/L dan Rincian
APBN(N b ) UUUU
56
DIPADIPA
8
(November)PerPerprespres
UUUU
2. DOKUMENDOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Kabinet Kerjaj
RPJMN 20152019 Renstra K/L5 Thn
RKP Rencana KerjaK/L1 Thn
RAPBN + NK RKAK/L1 Thn
Perpres RincianAPBN
Dok. PelaksanaanAnggaran
9
Penyampaian SB PenyampaianPenyampaian Surat Menteri Keuangan Penetapan
3. JADWAL PENYUSUNAN PENELAAHAN RKAKL 20173. JADWAL PENYUSUNAN PENELAAHAN RKAKL 2017
Penyampaian SB Menteri
Keuangan dan Bappenas
tentang Pagu Indikatif(*)
Penyampaian KMK tentang Pagu Anggaran
K/L
Awal Juli
Penyampaian Nota Keuangan dan Himpunan RKA‐K/L16 Agustus
Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran K/L (S907/MK.02/2016) Tgl. 31/10/2016
Penetapan Keppres Rincian APBNAkhir
NovemberPenetapan UU APBN
MarFebJan DesNopOktSepAgustJul
Penelaahan RKA‐K/L
JunMeiApr
Penelaahan RKA‐K/L(akhir Juli)
Maret Penetapan UU APBN SelambatnyaOktober**)Penelaahan
RKAKL (Juli )
MarFebJan DesNopOktSepAgustJulJunMeiApr
Penetapan Alokasi
Anggaran
Pembahasan UU APBN- Banggar dengan Pemerintah
(Postur APBN)Pokok2 Penyusunan Pagu Anggaran
DIP
Penyempurnaan Perubahan RKA-
K/L (jika ada)
(Keppres Rincian Belanja
Pemerintah Pusat)
Penyusunan Pagu Indikatif Kebijakan Fiskal dan
RKP(Penyusunan RKA-KL Komisi
DPR dengan Mitra Kerja)Pembahasan
RKA-K/L Komisi dengan
Mitra Kerja
PA
Masa Reses
Masa Reses
Masa Sidang I(Pertengahan Agt Akhir Okt)
Masa Sidang II
(Nop Des)
Masa Sidang III(Awal Januari Pertengahan April)
Masa ResesMasa Sidang IV(Pertengahan Mei Pertengahan Juli)
Masa Reses
10
(*) Diikuti pertemuan tiga pihak(Trilateral Meeting),Bappenas‐K/L,Kemenkeu (DJA)
(**) Penelaahan RKAKL dilakukan setelah Rapat Paripurna DPR RI dan Penetapan KMK Pagu Anggaran
Saat Ini sedang Proses Penetapan Perpres Rincian APBN TA 2017
4.KLASIFIKASI BELANJA NEGARA
RINCIAN MENURUT JENIS RINCIAN MENURUT ORGANISASI
RINCIAN MENURUT FUNGSI
RINCIAN MENURUT JENIS BELANJA (KLASIFIKASI
EKONOMI)
(1) pelayanan umum
(2) pertahanan;
(3) ketertiban dan keamanan;
(1) belanja pegawai;
(2) belanja barang;
(3) b l j d lDisesuaikan
d (4) ekonomi;
(5) lingkungan hidup;
(6) perumahan dan fasilitas umum
(4) pembayaran bunga utang;
(5) subsidi;
(3) belanja modal;dengan susunan Kementerian
Negara/Lembaga pemerintah (7) kesehatan;
(8) pariwisata dan budaya;
(9) agama
(10) pendidikan
(5) subsidi;
(6) belanja hibah;
(7) bantuan sosial;
pemerintah pusat yang
berlaku(10) pendidikan
(11) perlindungan sosial (8) belanja lain-lain.
11
11Pengalokasian belanja dilakukan berdasarkan Bagan Akun Standar
5. HAL‐HAL YANG HARUS DIALOKASIKAN DALAM RKAKL
No. Uraian
1 Kebutuhan anggaran untuk biaya operasional satker yang sifatnya mendasar, yaitu untuk pembayaran gaji dan tunjangan (komponen 001) serta untuk operasional danuntuk pembayaran gaji dan tunjangan (komponen 001) serta untuk operasional dan pemeliharaan kantor (komponen 002). Pengalokasiannya dalam output LayananPerkantoran;
2 Kebutuhan anggaran dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi satuan kerja. Pengalokasiannya dalam output teknis;
3 Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan‐kegiatan yang anggarannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri (apabila ada);
4 K b t h t k k i t l j t b if t t h j k ( bil d )4 Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (apabila ada) dengan mengacu pada PMK Nomor 238/PMK.02/2015 tentang Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa kepada Menkeu;
5 Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan bidang dan/atau prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RKP (apabila ada);
6 Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundangan (apabila ada)peraturan perundangan (apabila ada).
12
6. HAL‐HAL YANG DIBATASI (1/3)
Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya. Untuk peruntukan tersebut dibatasi pada hal hal yang sangat pentingperuntukan tersebut dibatasi pada hal‐hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin.
Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsungPembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi satker, seperti: mess, wisma, rumah dinas/rumah jabatan, gedung pertemuan.
• Untuk gedung yang bersifat pelayanan umum khususnya• Untuk gedung yang bersifat pelayanan umum khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, dan gedung/ bangunan khusus dalam bidang ilmu pengetahuan, serta penanggulangan narkotika (antara lain: laboratorium), dikecualikan dari ketentuan ini.
• Jika dimungkinkan, rencana untuk pembangunan gedungbaru agar ditunda/tidak dianggarkan dulu. Gedung kantoryang sudah ada agar dimanfaatkan secara optimalyang sudah ada agar dimanfaatkan secara optimal.
13
6.HAL‐HAL YANG DIBATASI (2/3)
Pengadaan kendaraan bermotor dibatasi, kecuali:1. Kendaraan fungsional seperti:
• Ambulans untuk rumah sakit;• Cell wagon untuk rumah tahanan; dan• Kendaraan roda dua untuk petugas lapangan.
2. Pengadaan kendaraan bermotor untuk:S tk b d h d k t t / t j M t i P d A t N d• Satker baru yang sudah ada ketetapan/persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau peraturan perundangan pembentukkan satker baru tersebut, atau
• Satker yang mendapat penambahan tugas dan/atau fungsi. Pengadaan dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia.
3 • Penggantian kendaraan dinas yang secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi atau yang memerlukan3 • Penggantian kendaraan dinas yang secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi atau yang memerlukanbiaya pemeliharaan yang tinggi.
• Pengadaan kendaraan yang merupakan penggantian kendaraan harus sama jenis (misal: kendaraanroda dua, kendaraan roda empat) dan fungsinya (misal: kendaraan operasional, mobil dinas pejabat) dengan kendaraan yang digantikan, dapat dialokasikan dalam RKA‐K/L dengan syarat: *)
Untuk kendaraan bermotor yang telah ada Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)‐nya, perencanaan kebutuhan BMN telah sesuai dengan SBSK tersebut, atauUntuk kendaraan bermotor yang tidak ada SBSK‐nya, kondisi kendaraan bermotor dikategorikanrusak berat dalam laporan penatausahaan BMN (SIMAK‐BMN);Untuk kendaraan bermotor pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di negara setempat.
14*) Dalam PMK yang berlaku, penggantian kendaraan dinas mensyaratkan berita acara
lelang/penghapusan kendaraan dinas.
6.HAL‐HAL YANG DIBATASI (3/3)
Pengadaan kendaraan bermotor dibatasi, kecuali:
4 Kendaraan roda 4 dan atau roda 6 untuk keperluan antar jemput pegawai (dapat dialokasikan secara sangat selektif).
5 Dalam rangka efisiensi biaya pemeliharaan kendaraan bermotor, K/L dapatmenyewa kendaraan untuk keperluan dinas atauoperasional.
6 Secara umum, dalam pengadaan bermotor agar berpedoman padap g g p pPeraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan kebutuhanbarang milik negara.
15
PERBAIKAN KUALITAS PENGANGGARAN BERBASIS KINERJABERBASIS KINERJA
Komponen penganggaran berbasis kinerja meliputi indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi.
Agar informasi kinerja penganggaran dapat digunakan sebagai bahan melakukan monev kinerja penganggaran, mulai RKA‐K/L 2016 dilakukan
t it kt d i f i ki j b iki k lit i f ipenataan arsitektur dan informasi kinerja guna memperbaiki kualitas informasi kinerja dalam RKA‐K/L.
Penataan arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA‐K/L dilakukan dengan pendekatan top down untuk melihat benang merah bahwa sasaran kinerjapendekatan top‐down untuk melihat benang merah bahwa sasaran kinerja Eselon II merupakan turunan dari sasaran kinerja Eselon I, dan sasaran kinerjaEselon I merupakan turunan dari sasaran kinerja Menteri/Pimpinan Lembaga.
Pada tahun 2015 perbaikan informasi kinerja dalam RKA‐K/L belumPada tahun 2015, perbaikan informasi kinerja dalam RKA K/L belum sepenuhnya dapat dilakukan, sehingga dilakukan perbaikannya di tahun 2016.
Perbaikan yang dilakukan di tahun 2016 (untuk RKA‐K/L 2017) adalah perbaikan informasi kinerja dalam Form RKA‐K/L.
17
j /
PENATAAN ADIK DALAM RKA‐KL DILAKUKAN DENGAN PENDEKATAN TOP DOWNDENGAN PENDEKATAN TOP‐DOWN
PrioritasNasional
Sasaranstrategis
Output Strategis
Nawacita/
Direktif Presiden/
Money Follow Nasional strategis Strategis
Program Sasaran Output
Money Follow Program
gprioritas K/L Program
pProgram
S OKegiatanPrioritas
Sasarankegiatan
Output Kegiatan
18
OUTPUT STRATEGIS, OUTPUT PROGRAM, danOUTPUT KEGIATAN
Output strategis merupakan penterjemahan dari sasaran strategis dalam dok men/aplikasi Renja K/L O t t St t i l di F I
OUTPUT KEGIATAN
dalam dokumen/aplikasi Renja K/L. Output Strategis muncul di Form I aplikasi ADIK, sebagai payung untuk menurunkan Output Program di
Form II.
Output program merupakan penterjemahan dari sasaran program dalam dokumen/aplikasi Renja K/L. Output Program muncul di Form II
lik i ADIK b i t k k O t t K i t diaplikasi ADIK, sebagai payung untuk menurunkan Output Kegiatan di Form III.
Output kegiatan merupakan penterjemahan dari sasaran kegiatan dalam dokumen/aplikasi Renja K/L. Output kegiatan muncul di Form III
aplikasi RKA‐K/L.Output Kegiatan semestinya memiliki kontribusi h d i S P d S S iterhadap pencapaian Sasaran Program dan Sasaran Strategis.
19
STANDARISASI OUTPUT GENERIK DALAM RKA‐K/L 2017RKA‐K/L 2017
Dalam rangka perbaikan kualitas rumusan output dalam RKA‐K/L 2017 terhadapDalam rangka perbaikan kualitas rumusan output dalam RKA K/L 2017, terhadap output generik dilakukan standarisasi sebagai berikut:
Output‐output berkarakteristik input seperti Pengadaan Kendaraan Bermotor (kode 995) Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi (kode 996)(kode 995), Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi (kode 996), Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (kode 997), dan Gedung dan Bangunan (kode 998) digabung menjadi satu output baru: Layanan Internal (Overhead) – kode 951, dengan volume: 1 (satu) layanan.
Satuan output generik adalah “layanan” dengan volume: 1 (satu) Layanan.
Satuan output generik seperti: “dokumen”, “laporan” dilebur menjadi 1 (satu) output Layanan kecuali untuk “LHP” dari BPKoutput Layanan, kecuali untuk LHP dari BPK.
20
STANDARDISASI OUTPUT GENERIK (1)
UNITKODE
OUTPUTOUTPUT GENERIK
KOMPONEN DESKRIPSI
OUTPUT KESEKRETARIATAN ESELON II(MISAL: SETDITJEN
994 Layanan Perkantoran
001. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 994. Layanan Perkantoran ‐ 001. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
002. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
994. Layanan Perkantoran ‐ 002. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor
951 Layanan I t l
Pengadaan Kendaraan Bermotor *) 995. Pengadaan Kendaraan BermotorSETDITJEN, SEKRETARIAT ITJEN, SEKRETARIAT BADAN)
Internal (Overhead)
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
996. Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 997. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan *)
998. Gedung dan Bangunang )
xxx. Pembinaan Internal xxx. Pembinaan Internalxxx. Perencanaan dan Anggaran Internal xxx. Perencanaan dan Anggaran Internal
xxx. Monev Internal xxx. Monev Internalxxx. Dukungan Internal Lainnya xxx. Dukungan Internal Lainnya
*) D t j E l I*) Dengan persetujuan Eselon I
Catatan: • Kendaraan bermotor, perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas perkantoran,
dan gedung/bangunan yang semula diperlakukan sebagai output, diubah menjadi komponen,
21
dan gedung/bangunan yang semula diperlakukan sebagai output, diubah menjadi komponen, digabungkan dalam output baru: Layanan Internal (Overhead).
• Untuk menjaga tersedianya data series Kendaraan bermotor dan gedung bangunan (baru), volume kendaraan bermotor dan gedung bangunan dicantumkan dalam Halaman IV DIPA.
STANDARDISASI OUTPUT GENERIK (2)
UNITKODE
OUTPUTOUTPUT GENERIK
KOMPONEN DESKRIPSIOUTPUT GENERIK
BIDANG PERENCANAAN
952 Layanan Perencanaan
Penyusunan Rencana Program Reviu Renstra, Reviu Baseline, Dokumen Renja, Koordinasi Perencanaan, Trilateral Meeting, dll
Penyusunan Anggaran Penyusunan RKA‐KL, Revisi Anggaran, APBN‐P, PNBP, Belanja Operasional
xxx ... (Komponen Perencanaan Lainnya)
Dalam hal terdapat komponen yang relevan, selain tersebut di atas
953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Monev Bulanan, Triwulanan, Tahunan, dan E‐Monitoring
Penyusunan Laporan Kemajuan Penyusunan Laporan Bulanan Triwulan Tahunandan Evaluasi Penyusunan Laporan Kemajuan Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Tahunan, E‐Monitoring
Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja
Laporan Kinerja
xxx ... Dalam hal terdapat komponen yang relevan, (Komponen Pemantauan dan Evaluasi Lainnya)
selain tersebut di atas
Catatan: • Untuk Output Generik satuan akan distandarkan menjadi: “1 (satu) Layanan” Tidak diperkenankan
22
• Untuk Output Generik, satuan akan distandarkan menjadi: 1 (satu) Layanan . Tidak diperkenankan menggunakan satuan: Dokumen, Laporan.
STANDARISASI INPUT (1)No. Komponen Detail
1 Gaji dan Tunjangan(kode: 001)
• gaji pokok;• tunjangan yang melekat pada gaji;• tunjangan kinerja (remunerasi);• honorarium (antara lain honorarium: mengajarhonorarium (antara lain honorarium: mengajar
guru tidak tetap, kelebihan jam mengajar, ujian dinas, mengajar (disediakan antara lain untuk tenaga pengajar luar biasa yang tarifnya telah
d j M i K )mendapat persetujuan Menteri Keuangan); • uang lembur; • uang lauk pauk TNI/Polri;• uang makan PNS;g ;• honor non PNS;• tunjangan ikatan dinas; dan• tunjangan lain yang sah.
23
STANDARISASI INPUT (2)No. Komponen Detail
2 Operasional dan • Kebutuhan sehari‐hari perkantoran (antara lain: alat tulis kantor, pemeliharaan kantor(kode: 002)
barang cetak, alat kebersihan, perlengkapan fotokopi/ komputer, langganan surat kabar/ berita/majalah, honor satpam, honor cleaning service, honor sopir, honor pramubakti (yang dipekerjakan secarakontraktual), pengurusan sertifikat tanah, pembayaran PBB);
• Langganan daya dan jasa (antara lain: listrik, telepon, air, gas, jasa posdan giro, telex, internet, bandwith, komunikasi (khusus diplomat), sewa kantor/gedung, sewa kendaraan dinas, sewa mesin fotokopi);
• Pemeliharaan kantor (antara lain pemeliharaan: bangunan/gedung, instalasi jaringan sarana prasarana kantor kendaraan dinasinstalasi jaringan, sarana prasarana kantor, kendaraan dinas, pengurusan pajak kendaraan dinas); dan
• Pembayaran terkait operasional kantor (antara lain: honor terkaitoperasional kantor, bahan makanan, penambah daya tahan tubuh(hanya diberikan kepada pegawai yang bekerja di tempat dengan(hanya diberikan kepada pegawai yang bekerja di tempat dengankondisi atau suhu tidak normal), pemeriksaan kesehatan pegawai, keprotokoleran (termasuk pas dan jasa tol tamu), operasionalpimpinan, pelantikan/pengambilan sumpah jabatan/pegawai, pakaiandinas, pakaian kerja, perjalanan dinas dalam rangkak l /k d )konsultasi/koordinasi).
24
STANDARISASI INPUT (3)No. Komponen Detail
3 Dukungan operasional • Belanja pegawai (tunjangan khusus);3 Dukungan operasionalpertahanan dan keamanan(kode: 003)
Belanja pegawai (tunjangan khusus); • Belanja barang Operasional lainnya; • Belanja langganan daya dan jasa; • Belanja pemeliharaan (gedung/alutsista); dan• Belanja perjalanan dinas biasa/tetap
4 Dukungan operasional • Bantuan Operasional Sekolah (BOS);4 Dukungan operasionalpenyelenggaraan pendidikan(kode: 004)
• Bantuan Operasional Sekolah (BOS);• Tunjangan profesi guru/dosen Non ASN; • Tunjangan kehormatan profesor Non ASN; • Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BO PTN); dan• Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BO PAUD).
5 Dukungan penyelenggaraan • Belanja barang pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan;5 Dukungan penyelenggaraantugas dan fungsi unit(kode: 005)
• Belanja barang pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan; • Belanja jasa pelayanan dokter; • Belanja barang pengadaan obat‐obatan; • Belanja barang pengadaan bahan medis habis pakai; • Belanja barang pengadaan bahan makanan pasien; • Belanja barang pengadaan bahan baku SIM;Belanja barang pengadaan bahan baku SIM; • Belanja barang pengadaan buku Paspor; • Belanja barang pengadaan buku Nikah; • Belanja barang pemeliharaan kapal; • Belanja barang pemeliharaan jaringan transmisi; • Belanja barang pemeliharan peralatan operasional meteorologi, klimatologi
dan geofisika umum; dan• Belanja barang sejenis lainnya.
25
DASAR PENYEMPURNAAN KUALITAS KPJM
Memperkuat pelaksanaan KPJM dan PBK melalui penerapan kerangka berpikir logis(logical framework) termasuk deskripsi output standar dan anggaran bergulir
DASAR PENYEMPURNAAN KUALITAS KPJM
(logical framework) termasuk deskripsi output standar dan anggaran bergulir(rolling budget ‐ prakiraan maju anggaran tiga tahun menjadi baseline dan prakiraananggaran tahun berikutnya)
Menyusun prakiraan anggaran menjadi lebih mudah dan tepat waktu sehinggad h d l k l bil k t ( i l )mempermudah dalam keperluan pengambilan keputusan (mis. resource envelope)
Meningkatkan transparansi dalam alokasi/realokasi anggaran (mis. dalam revisiRKA‐KL)
Meningkatkan efisiensi dalam proses penyusunan anggaran melalui penggunaanMeningkatkan efisiensi dalam proses penyusunan anggaran melalui penggunaanaplikasi Teknologi Informasi sehingga memberikan lebih banyak waktu dalammelakukan analisis
Memberikan perkiraan yang lebih cermat dan andal sehingga mendukungpelayanan yang berkesinambungan
Dibangun berdasarkan proses dan aplikasi yang sudah ada, menuju proses penganggaran berbasis KPJM yang lebih sederhana, tepat waktu dan efektif
27
ARAHAN PRESIDEN PERBAIKAN KUALITAS BELANJA
Efisiensi dan Efektifitas BelanjaEfisiensi dan Efektifitas Belanja•Perhatikan dan kendalikan belanja operasional. Belanja barang juga agar ditekan dan dialihkankepada belanja modal (Ratas 28 April 2016)
•Belanja barang yang tidak prioritas dan belanja modal yang tidak produktif seperti membeli mobil•Belanja barang yang tidak prioritas dan belanja modal yang tidak produktif seperti membeli mobildinas harus dihindari. Prioritaskan pada hal‐hal lain yang langsung berkaitan dengan pelayanankepada publik/masyarakat (RKP 8 April 2016).
•Kepala Daerah agar melihat komposisi APBD secara detail mulai dari persentase belanja rutinKepala Daerah agar melihat komposisi APBD secara detail mulai dari persentase belanja rutin,belanja operasional, belanja barang dan belanja modal. Politik anggaran agar dipegang KepalaDaerah, dan hindari kegiatan yang bersifat rutin dan monoton (RKP 8 April 2016).
•Lakukan efisiensi pada program‐program non prioritas nasional. Efisiensi dapat dilakukan padap p g p g p p pbelanja – belanja operasional dan belanja barang. Anggaran harus ditekan saat menyiapkan RAPBNdan lebih memprioritaskan belanja modal. Selama ini kapasitas produksi negara tidak terlihat,karena K/L melakukan pembelian pada hal‐hal yang tidak produktif atau tidak menimbilkanproduktifitas (Sidang Kabinet Paripurna 3 Agustus 2016)
29
REALISASI ANGGARAN BELANJA K/L NASIONAL 2015 ‐ 2016
100,0%800.000,0
70,0%
80,0%
90,0%
600.000,0
700.000,0
40,0%
50,0%
60,0%
300.000,0
400.000,0
500.000,0
dalam miliar rup
iah
10,0%
20,0%
30,0%
100.000,0
200.000,0
d
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 11.678,4 32.683,0 67.151,8 108.471,4 148.030,9 195.292,9 261.647,1 320.246,6 383.980,1 453.786,5 537.614,1 732.204,6
2016 15.133,6 40.214,4 82.728,7 128.240,8 179.573,4 262.789,4 304.631,7 364.478,4 428.585,9 481.024,3 530.650,8
% 2015 1,4% 3,9% 8,0% 13,0% 17,7% 23,4% 31,3% 38,3% 46,0% 54,3% 64,4% 87,7%
% 2016 1,9% 5,1% 10,6% 16,4% 22,9% 33,5% 38,9% 46,5% 54,7% 61,4% 67,7%
0,0%0,0
Realisasi Belanja K/L TA 2016 secara nasional s.d. November 2016 mencapai 67,7%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama TA 2016 64,4%
30
REALISASI ANGGARAN BELANJA K/L PROVINSI BALI 2015 ‐2016100,0%10.000,0
70,0%
80,0%
90,0%
7.000,0
8.000,0
9.000,0
h
40,0%
50,0%
60,0%
4.000,0
5.000,0
6.000,0
dalam miliar rup
iah
10,0%
20,0%
30,0%
1.000,0
2.000,0
3.000,0
d
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 238,1 645,2 1.113,5 1.608,0 2.151,3 2.806,1 3.787,6 4.527,3 5.350,1 6.146,9 7.223,7 9.139,8
2016 297,7 734,6 1.264,6 1.920,8 2.506,8 3.679,6 4.328,8 5.086,2 5.762,0 6.418,4 7.083,4
% 2015 2,4% 6,5% 11,2% 16,1% 21,5% 28,1% 37,9% 45,3% 53,6% 61,6% 72,4% 91,5%
0,0%0,0
Realisasi Belanja K/L TA 2016 PROVINSI Bali s.d. November 2016 mencapai 78,0%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama TA 2016 sebesar 72,4%, dan lebih tinggi dari rata‐rata nasional yang hanya mencapai 64 4%
% 2016 3,3% 8,1% 13,9% 21,2% 27,6% 40,5% 47,7% 56,0% 63,5% 70,7% 78,0%
31
dan lebih tinggi dari rata‐rata nasional yang hanya mencapai 64,4%
20 PROVINSI DENGAN % REALISASI TERBESAR 2015 ‐2016
PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %DIPA 2016DIPA 2015
NO LOKASI PAGU REALISASI % PAGU REALISASI %1 22 BALI 9.983.477,3 9.139.804,0 91,5% 9.079.987,6 7.069.329,9 77,9%2 12 LAMPUNG 9.724.681,6 9.080.476,8 93,4% 8.403.559,0 6.451.232,8 76,8%3 14 KALIMANTAN TENGAH 6.487.786,9 6.036.561,0 93,0% 6.053.725,5 4.600.976,6 76,0%4 30 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2.790.850,4 2.542.077,4 91,1% 2.575.917,7 1.953.333,8 75,8%5 34 SULAWESI BARAT 4.171.738,9 3.814.272,7 91,4% 3.194.479,7 2.421.368,8 75,8%
NO LOKASI
5 34 SULAWESI BARAT 4.171.738,9 3.814.272,7 91,4% 3.194.479,7 2.421.368,8 75,8%6 09 RIAU 7.117.823,0 6.531.155,9 91,8% 6.317.626,5 4.786.223,4 75,8%7 15 KALIMANTAN SELATAN 8.649.819,2 7.626.661,8 88,2% 7.891.293,2 5.956.183,4 75,5%8 19 SULAWESI SELATAN 23.197.349,8 21.035.796,1 90,7% 20.058.494,3 15.005.709,0 74,8%9 28 MALUKU UTARA 6.213.315,6 5.873.872,6 94,5% 4.569.727,5 3.413.124,2 74,7%10 23 NUSA TENGGARA BARAT 8.784.019,6 8.258.465,0 94,0% 7.714.338,3 5.747.674,6 74,5%11 04 DI YOGYAKARTA 8.410.779,8 7.711.417,9 91,7% 8.672.881,0 6.461.478,9 74,5%12 05 JAWA TIMUR 42.207.802,2 38.460.510,7 91,1% 38.965.518,1 28.842.377,2 74,0%13 02 JAWA BARAT 42.231.158,1 37.615.864,5 89,1% 41.163.451,1 30.384.356,6 73,8%14 10 JAMBI 6.251.559,0 5.738.504,2 91,8% 5.598.333,9 4.132.033,3 73,8%15 18 SULAWESI TENGAH 8.976.329,7 8.173.430,5 91,1% 6.606.479,6 4.815.524,6 72,9%16 13 KALIMANTAN BARAT 11.241.543,1 10.507.826,3 93,5% 9.489.586,1 6.912.501,0 72,8%17 26 BENGKULU 4.705.068,8 4.182.114,6 88,9% 4.317.701,3 3.123.935,2 72,4%18 20 SULAWESI TENGGARA 8.290.267,6 7.732.388,6 93,3% 6.219.744,1 4.479.453,3 72,0%19 06 ACEH 13.460.505,1 12.510.819,7 92,9% 12.495.539,4 8.986.396,6 71,9%20 03 JAWA TENGAH 37.885.734,9 33.334.011,0 88,0% 34.669.163,1 24.819.632,0 71,6%
LOKASI LAINNYA 564 478 577 9 486 298 599 4 86 2% 539 985 322 2 347 206 314 1 64 3%
% Realisasi Belanja K/L TA 2016 Provinsi Bali s.d. November 2016 menduduki peringkat pertama
LOKASI LAINNYA 564.478.577,9 486.298.599,4 86,2% 539.985.322,2 347.206.314,1 64,3%Total 835.260.189 732.204.207 87,7% 784.042.869 527.569.110 67,3%
32
p g p
20 SATKER DENGAN % REALISASI TERTINGGI DI PROV. BALI TA 2016
PAGU REALISASI %DIPA 2016
NO K/L SATKER
1 018 KEMENTAN 229049 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA KABUPATEN TABANAN 6.197,3 6.053,5 97,7%2 029 KEMEN LHK 449871 BALAI PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE WILAYAH I 1.901,0 1.852,1 97,4%3 006 KEJAKSAAN 008678 KEJAKSAAN TINGGI BALI 44.077,3 42.924,8 97,4%4 054 BPS 429213 BADAN PUSAT STATISTIK KAB. TABANAN 6.811,5 6.621,4 97,2%5 054 BPS 429222 BADAN PUSAT STATISTIK KAB. GIANYAR 8.698,3 8.442,6 97,1%6 033 KEMEN PU & PERA 498248 SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BALI‐PENIDA 85.845,4 83.318,0 97,1%7 005 MA 402732 PENGADILAN AGAMA NEGARA 3.165,8 3.068,5 96,9%8 029 KEMEN LHK 427046 BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN BALI DAN NUSA TENGGARA 1 947 2 1 887 1 96 9%8 029 KEMEN LHK 427046 BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN BALI DAN NUSA TENGGARA 1.947,2 1.887,1 96,9%9 054 BPS 429187 BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BULELENG 8.379,6 8.074,7 96,4%10 005 MA 402726 PENGADILAN AGAMA BANGLI 2.513,2 2.407,8 95,8%11 025 KEMENAG 568529 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR 890,3 851,7 95,7%12 054 BPS 429244 BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BANGLI 3.982,0 3.803,6 95,5%13 018 KEMENTAN 229034 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BULELENG 4.142,5 3.953,7 95,4%14 025 KEMENAG 660600 MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BANYUBIRU 2.531,3 2.415,8 95,4%15 025 KEMENAG 419890 MADRASAHALIYAHNEGERI NEGARA KAB. JEMBRANA 7.103,8 6.765,7 95,2%15 025 KEMENAG 419890 MADRASAH ALIYAH NEGERI NEGARA KAB. JEMBRANA 7.103,8 6.765,7 95,2%
15 059 KEMENKOMINFO 613476 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DENPASAR 26.517,3 8.940,7 33,7%14 076 KPU 658152 KPU KABUPATEN BADUNG 10.401,2 3.035,8 29,2%13 032 KEMEN KP 229058 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI 3.233,6 879,0 27,2%12 044 KEMEN KOP & UKM 418685 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA 950,0 249,6 26,3%11 032 KEMEN KP 229053 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI 1.673,6 431,5 25,8%10 032 KEMEN KP 229111 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI 1.000,0 243,3 24,3%9 055 KEMENPPN/BAPPENA220060 Bappeda Provinsi Bali 976,3 230,2 23,6%8 032 KEMEN KP 452935 BALAI PENELITIAN DAN OBSERVASI LAUT 92.500,8 16.165,1 17,5%7 090 KEMENDAG 352450 Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Buleleng 5.977,9 692,5 11,6%6 076 KPU 658091 KPU KABUPATEN BULELENG 43.069,5 4.046,6 9,4%5 032 KEMEN KP 220344 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. KLUNGKUNG 2.250,0 210,2 9,3%4 032 KEMEN KP 401610 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB BADUNG 1 600 0 132 8 8 3%
% Realisasi Belanja K/L TA 2016 Provinsi Bali s.d. November 2016 menduduki
4 032 KEMEN KP 401610 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BADUNG 1.600,0 132,8 8,3%3 042 KEMENRISTEK & PT 400144 POLITEKNIK NEGERI BALI 11.725,4 670,3 5,7%2 090 KEMENDAG 220447 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR 46.877,7 554,1 1,2%1 010 KEMENDAGRI 220075 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BALI 380,4 0,0 0,0%
9.079.987,6 7.069.330,3 77,9%
33
% Realisasi Belanja K/L TA 2016 Provinsi Bali s.d. November 2016 menduduki peringkat pertama
SATKER DENGAN BLOKIR ANGGARAN DI PROV. BALI TA 2016
BLOKIRNO K/L SATKER
DIPA 2016
PAGUBLOKIR
ANGGARAN %1 010 KEMENDAGRI 220075 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BALI 380,4 380,4 100,00%2 090 KEMENDAG 220447 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR 46.877,7 46.191,1 98,54%3 032 KEMEN KP 401610 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BADUNG 1.600,0 1.114,8 69,68%4 032 KEMEN KP 229058 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI 3.233,6 2.199,8 68,03%5 032 KEMEN KP 220344 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. KLUNGKUNG 2.250,0 1.509,9 67,11%6 010 KEMENDAGRI 229068 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI 1.023,6 628,0 61,36%7 024 KEMENKES 229004 DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI 5.060,2 2.852,4 56,37%
NO K/L SATKER
8 059 KEMENKOMINFO 613476 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DENPASAR 26.517,3 14.193,9 53,53%9 019 KEMENPERIND 229233 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BALI 650,0 341,2 52,49%10 018 KEMENTAN 229099 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI 32.165,2 16.534,0 51,40%11 055 KEMENPPN/BAPPENAS 220060 Bappeda Provinsi Bali 976,3 489,5 50,14%12 090 KEMENDAG 352450 Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Buleleng 5.977,9 2.821,9 47,21%13 032 KEMEN KP 220629 DINAS PETERNAKAN PERIKANAN KAB. BANGLI 600,0 280,7 46,78%14 018 KEMENTAN 229067 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI 8.465,4 3.657,0 43,20%15 024 KEMENKES 229002 DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI 5.338,4 2.257,3 42,28%
0 0 0 00,0 0,00,0 0,00,0 0,0
15 025 KEMENAG 419883 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BULELENG. 36.239,6 45,3 0,12%14 025 KEMENAG 419905 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TABANAN 38.633,1 40,0 0,10%13 025 KEMENAG 568532 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR 23.429,2 17,9 0,08%12 025 KEMENAG 419929 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM 29.494,0 9,1 0,03%11 012 KEMENHAN 344349 MAKODAM IX/UDY 331.622,0 44,3 0,01%10 012 KEMENHAN 344357 HUBDAM IX/UDY 27.338,5 1,8 0,01%9 012 KEMENHAN 344354 ZIDAM IX/UDY 28.819,3 1,8 0,01%8 012 KEMENHAN 344356 PALDAM IX/UDY 36.256,1 1,8 0,01%7 012 KEMENHAN 344355 BEKANGDAM IX/UDY 47.088,0 1,8 0,00%6 012 KEMENHAN 344367 RINDAM IX/UDY 70.450,1 1,8 0,00%5 012 KEMENHAN 344358 KESDAM IX/UDY 107.017,9 1,8 0,00%4 012 KEMENHAN 344370 KOREM‐163 WSA DAM IX/UDY 197.436,6 2,4 0,00%3 012 KEMENHAN 344368 KOREM‐161 DAM IX/UDY 243.286,8 2,4 0,00%2 012 KEMENHAN 344369 KOREM‐162 DAM IX/UDY 247.682,2 2,4 0,00%1 012 KEMENHAN 344371 BRIGIF 21/KOMODO DAM IX/UDY 127 932 9 0 6 0 00%
Anggaran yang dibloikir mencapai Rp432,4 miliar (4,76%) dari Pagu DIPA Rp9.079,9 Miliar
Dalam Anggaran yang diblokir tersebut termasuk anggaran yangdihemat sesuai Inpres 6/2016
1 012 KEMENHAN 344371 BRIGIF 21/KOMODO DAM IX/UDY 127.932,9 0,6 0,00%JUMLAH SATKER YANG ADA BLOKIR 6.536.591,7 432.428,8 6,62%JUMLAH SATKER YANG TIDAK ADA BLOKIR 2.543.396,0 0,0 0,00%TOTAL 9.079.987,6 432.428,8 4,76%
34
Dalam Anggaran yang diblokir tersebut termasuk anggaran yangdihemat sesuai Inpres 6/2016, sesuai ketentuan UU APBN 2017 terhadap kontrak yang dihemat dalam TA 2016 dapat diluncurkan ke Tahun 2017
MONITORING REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
1. Dalam rangka percepatan realisasi anggaran dan upaya peningkatan efisiensi danefektifitas belanja yang dapat diukur melalui capaian kinerja, Ditjen Anggaran telahmemfasilitasi dengan aplikasi berbasis web yaitu SISTEMMONITORINGDAN EVALUASIg p yKINERJA TERPADU (SMART) ATAS PELAKSANAAN (RKA‐K/L) (PMK 249/MK.02/2011)
2. Aplikasi SMART :a. 3 (tiga) layer user K/L yaitu (i) layer Satker (pelaksana program), (ii) LayerUnit
Eselon I (Penanggungjawab program), (iii) layer Menteri/Pimpinan Lembaga (Pengguna Anggaran), dan
b. 1 (satu) layer user Kementerian Keuangan Cq Ditjen Anggaran (monev kinerja seluruh K/L)
c. Data untuk keperluan pengukuran dan evaluasi kinerja , meliputi antara lain data program dan kegiatan, pagu dan realisasi anggaran, dan target output sudah tersedia dalam aplikasi monev anggaran.
Direktorat Jenderal Anggaran