Post on 28-Dec-2015
description
KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
AIR SUNGAI SIAK
( Studi pada Daerah Aliran Sungai Siak Bagian Hilir )Sumber : N.A.Dwi Putri
Tugas kebijakan pemerintahan Dipaparkan kembali oleh : selvia dwiwanda
Stisipol raja ali haji tg.pinang kepri
PENDAHULUAN
Sungai sebagai sumber air merupakan salahsatu sumber daya alam berfungsi serbagunabagi kehidupan dan penghidupan makhluk
hidup
DAS SIAK
KAB. ROKAN HULU
KAB. KAMPAR
KAB. BENGKALIS
KAB. SIAK
Isukerusakan dilingkungan
DAS
Isukerusakan dilingkungan
DAS
Sumber: Studi konservasi Das Siak,2005.Bapedal Propinsi Riau
Pencemaran Air Sungai Siak
dampak dari pengelolaanlingkungan yang masih belum
optimal
Kerusakan dan pencemaran air sungai akhirnya akanmenjadikan fungsi sungaisemakin kecil/rendah.
sumberpencemar
INDUSTRIKonversi lahan pekebunan, pertambangan, dan transportasiair
fenomena-fenomenapencemaran
DAS SIAK
kepentingan lembaga pemerintah,swasta dan masyarakat di Wilayah Hulu berbeda dengan
kepentingan para pihak di WilayahTengah dan Wilayah Hilir DAS Siak. Dalam kondisi seperti ini tanpa
adanya “perangkat” kebijakanyang dapat “memayungi” seluruh kepentingan, maka yang terjadi
kemudian adalah munculnyaego dan interest masing-masing lembaga/sektoral.
KEBIJAKAN
PELAKSANAAN EVALUASI
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG
peneliti tertarik untuk meneliti tentang “KEBIJAKANPEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI SIAK (Studi PadaDaerah Aliran Sungai Siak Bagian Hilir)”.
GAMBARAN TEORITIS
PERAN PEMERINTAH
UU No. 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah
Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pasal15,Wewenangdan tanggung jawab pemerintahpropinsi dalam pengelolaan sumberdaya air
PROSES KEBIJAKAN
PROGRAM CHARLES O JONES
IMPLEMENTASI
WARWICKG.C EDUARDS III
FAKTOR PENGHAMBAT
BUDIARDJO, PUDJIASTUTI. T.N
PELAKSANAA PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN SUNGAI SIAK
12 PROGRAM 9 PROGRAM 3 PROGRAM
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIANPENCEMARAN AIR SUNGAI SIAK.
1. Koordinasi tidak berjalanlancar antara pemerintahPropinsi dengan Kabupaten/Kota.
3. Kurangnya sumberdaya manusia.
4. Keterbatasan Dana.
2. Rapat koordinasi tidakberjalan lancar antarpemerintah kabupaten/kotadenganpihak propinsi
5. Sumber daya alam yang belum tersedia.
PENUTUP
program awal pengendalian pencemaran air Sungai Siak ini di tujukan terlebih dahulu pada perubahan pola hidup masyarakat sekitar sungai. Pemerintah propinsi dengan
kabupaten/kota juga harus menjaga Hubungan yang harmonis, agar koordinasiberjalan lancar.