Post on 10-Mar-2019
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TERKAIT PERLINDUNGAN LP2B
Disampaikan pada
FGD Dalam Rangka Penyusunan Regulasi Kedaulatan Pangan
Semarang, 19 Oktober 2015
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Pangan merupakan aspek penting terkait
kedaulatan negara Kedaulatan Pangan
mendukung Kedaulatan Negara
Berdasar studi identifikasi, ada pengurangan
lahan pertanian .
Perlu Penetapan dan Perlindungan Kawasan
Peruntukan Pertanian & LP2B
LATAR BELAKANG
3 bhp-djpr_aas
Data Perubahan Penggunaan Lahan
(Hasil Interpretasi Peta)
No Penggunaan Lahan 2003 2013 Perubahan (ha)
1 Hutan 92.072,93 91.451,85 -621,08
2 Hutan Rawa 7.559,86 7.424,65 -135,21
3 Lahan Terbuka 2.644,13 2.614,49 -29,64
4 Padang Rumput 9.571,46 9.471,26 -100,20
5 Perairan Darat 42.092,44 42.092,44 0,00
6 Perkebunan 974.451,87 972.959,03 -1.492,84
7 Permukiman 214.619,76 227.853,36 13.233,60
8 Rawa 3.381,94 3.381,94 0,00
9 Sawah 1.092.540,46 1.084.784,79 -7.755,66
10 Semak Belukar 109.087,34 109.051,05 -36,29
11 Tambak 35.958,22 35.958,22 0,00
12 Tegalan 670.431,59 667.368,92 -3.062,68
Jumlah 3.254.412,00 3.254.412,00
No Kabupaten/ Kota Perub
Sawah
1 Cilacap -299,31
2 Banyumas -508,24
3 Purbalingga -82,00
4 Banjarnegara -21,25
5 Kebumen -417,59
6 Purworejo -528,80
7 Wonosobo -43,42
8 Magelang -125,03
9 Boyolali -179,51
10 Klaten -517,86
11 Sukoharjo -326,54
12 Wonogiri -346,74
13 Karanganyar -355,90
14 Sragen -309,32
15 Grobogan -208,38
16 Blora -262,38
17 Rembang -101,83
18 Pati -174,41
Perubahan Penggunaan Lahan 2003-2013 (Berdasarkan Interpretasi Citra)
19 Kudus -279,09
20 Jepara -437,92
21 Demak -83,39
22 Semarang -218,37
23 Temanggung -39,98
24 Kendal -203,23
25 Batang -184,13
26 Pekalongan -176,75
27 Pemalang -297,99
28 Tegal -207,33
29 Brebes -270,02
30 Kota Magelang -17,67
31 Kota Surakarta -42,54
32 Kota Salatiga -53,80
33 Kota Semarang -295,68
34 Kota Pekalongan -98,17
35 Kota Tegal -41,10
Jumlah -7.755,66
No Kabupaten/ Kota Perub
Sawah
KEBIJAKAN PEMB. NAS.
Visi: Indonesia Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan GR
Misi: Mewujudkan bangsa yang berdaya saing,
mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang
mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan
nasional.
Sasaran
- Kemandirian Ekonomi
Daulat Pangan KP2B, Irigasi, Waduk
Daulat Energi Pembangkit listrik, pipa gas, dll
- Pemerataan Pemb Wilayah Konektivitas wilayah
Jalan, Kereta, Pelabuhan, Bandara
KEBIJAKAN PEMB JATENG
Visi: Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari
Misi:
- Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang
Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan
Pengangguran (Misi 2)
- Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat
Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan
Ramah Lingkungan (misi 7)
Sasaran:
- Kedaulatan Pangan,
- Infrastruktur (pertanian),
- Penanggulanagan bencana
PERMASALAHAN
Secara umum: Berkurangnya Luas Kawasan
Peruntukan Pertanian
Banyak kabupaten/kota yg meminta pengurangan kuota
penetapan LP2B
Penyebab:
- Sektor pertanian kurang dapat memberi kontribusi
PAD dibanding sektor lain, misalnya industri
- Nilai keekonomian lahan untuk pertanian masih di
bawah (bahkan jauh) dibanding untuk Non Pertanian
seperti industri, perdagangan, jasa, rumah, dll
ALTERNATIF SOLUSI
PEMBERIAN INSENTIF, DISINSENTIF, & SANKSI
• Insentif diberikan utk mendorong masy./pemda dlm
mempertahankan lahan pertanian
Misal: - DAU DAK memasukkan var. luas lhn pertanian
- Penghapusan/keringanan pajak
- Sarana prasana
- Jaminan harga hasil pertanian,
- dll
• Disinsentif diberikan untuk mencegah terjadinya perubahan
lahan pertanian,
Misal: pembatasan infrastruktur, penerapan pajak yg tinggi
• Sanksi: diberikan utk pengguna lahan yg tidak sesuai dg
peruntukannya (diatur dlm RTR)
Cttn: Peraturan Insentif perlu mengatur siapa berbuat apa?