Post on 13-Jul-2016
description
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
1
KEBIJAKAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATANTINGKAT PERTAMA
danPERMENKES NO.46 TAHUN 2015
TENTANG AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK PRATAMA, TEMPAT PRAKTIK
MANDIRI DOKTER, DAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGIdr. HERLIN FERLIANA, M.Kes
Ka Bidang Pelayanan KesehatanDinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
POKOK BAHASAN KEBIJAKAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA PERMENKES NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG
AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK PRATAMA, TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER DAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI
KESIMPULAN
2
PEM
ERAT
AA
N &
K
EWIL
AYA
HA
N
VISI DAN MISI PRESIDEN
9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA)Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup
Manusia Indonesia
TRISAKTI:Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang
politik; Berkepribadian dlm budaya
NO
RM
A P
EMB
AN
GU
NA
N K
AB
INET
KER
JA
PROGRAM INDONESIA SEHAT
PROGRAM INDONESIA PINTAR
PROGRAM INDONESIA KERJA, PROGRAM INDONESIA
SEJAHTERA
PENGUATAN YANKES
PARADIGMA SEHAT
JKN
AKREDITASI FKTP
PEM
BA
NG
UN
AN
M
AN
USI
A,
SEK
TO
R
UN
GG
ULA
N,
3 D
IMEN
SI P
EMB
AN
GU
NA
N
4
STRATEGI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Peningkatan Akses
PENINGKATAN MUTU MELALUI AKREDITASI
1
2
34
AKREDITASI PUSKESMAS
PEREN CANAAN(PLAN)
PENGORGANI SASIAN DAN
PELAKSANAAN(DO)
EVALUASI(CHECK)
TINDAK LANJUT HASIL
EVALUASI(ACTION)
CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT
KEPATUHAN PROSES TERHADAP STANDAR DIUKUR MELALUI STANDAR AKREDITASI
(DENGAN METODE TELUSUR )
PELAYANAN Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak Keluarga
Berencana Promosi
Kesehatan Kesehatan
lingkungan Pelayanan gizi Pencegahan &
pengendalian penyakit
Kesehatan jiwa Pengobatan
tradisional, komplementer & alternative
dan lain-lain5
6
Dasar Hukum: UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; UU RI No. 20 tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Perpres No. 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres N0 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015 -2019 Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN Permenkes No. 9 tahun 2014 tentang Klinik Permnekes No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
7
AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMADasar Hukum:Permenkes No. 71 tahun 2013 ttg Pelayanan Kesehatan pada JKN: Pasal 6 ayat 2:
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama juga harus telah terakreditasi.Permenkes No. 9 tahun 2014 ttg Klinik:
Pasal 38:1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan klinik, dilakukan akreditasi
secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.2) Setiap klinik yang telah memperoleh izin operasional dan telah beroperasi
paling sedikit 2 (dua) tahun wajib mengajukan permohonan akreditasiPermenkes No. 75 tahun 2014 ttg Puskesmas: Pasal 39 ayat 1:
Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi.
PENGERTIAN
(Pasal 1)8
BAGI DINKES PROV & KAB/KOTA : Sebagai WAHANA PEMBINAAN peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko
BAGI BPJS KESEHATAN : Sebagai syarat recredensialing FKTP BAGI FKTP :
1. Memberikan keunggulan kompetitif2. Menjamin pelayanan kesehatan primer yang berkualitas .3. Meningkatkan pendidikan pada staf 4. Meningkatkan pengelolaan risiko 5. Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf 6. Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi
dalam bekerja7. Meningkatkan keamanan dalam bekerja.
BAGI MASYARAKAT ( PENGGUNA JASA)1. Memperkuat kepercayaan masyarakat 2. Adanya Jaminan Kualitas
9
MANFAAT AKREDITASI FKTP
Pengajuan Permohonan untuk disurvai
Langkah Persiapan Puskesmas untuk Akreditasi
Meminta pendampingan dari Kabupaten
Lokakarya (1 hari)Pelatihan pemahaman standar dan instrument akreditasi dan persiapan self assessment (2 hari)
Self assessment (1 hari)Penyusunan dokumen yang dipersyaratkan dan perbaikan sistem manajemen, sistem penyelenggaraan UKM, dan sistem pelayanan UKP (perkiraan 3-4 bulan)
Implementasi (perkiraan 3-4 bulan)
Penilaian pra survei akreditasi (2 hari)
12
3
4
5
78
6
Proses Akreditasi Proses Pendampingan
Pendampingan dalam penyiapan akreditasi• Dilaksanakan oleh Tim Pendamping Akreditasi
Kab/kota• Tim pendamping membimbing tim Puskesmas
dalam menyiapkan proses penyelenggaraan Puskesmas sesuai dengan standar Akreditasi
Pendampingan Pasca Akreditasi• Dilakukan setelah Puskesmas mendapatkan sertifikasi akreditasi• Dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan oleh Tim Pendamping Dinas Kesehatan Kab/Kota• Dinas Kesehatan Provinsi 1 kali dalam 1 tahun melakukan pendampingan
Proses AkreditasiProses Pendampingan Pasca Akreditasi Oleh Dinkes Kab/Kota
1. Penugasan Tim Pendamping Akreditasi (penyusunan jadwal dan pelaksanaan pendampingan)
2. Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas melakukan pendampingan sesuai dengan rekomendasi dari surveior akreditasi untuk puskesmas yang telah lulus akreditasi
3. Pelaporan hasil pendampingan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setiap kali selesai keseluruhan proses pendampingan.
TUJUAN
(Pasal 2)
Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Pasien
Perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan
lingkungannya serta FKTP
Kinerja FKTP dalam pelayanan kesehatan
Meningkatkan :
13
14
WAJIB TERAKREDITASI
(Pasal 3)
KLINIK(Berlaku 3 Tahun)
TEMPAT PRAKTIK DOKTER-DOKTER GIGI(Berlaku 5 Tahun)
PUSKESMAS(Berlaku 3 Tahun)
GRPS
RUBRIK
NARET
SASARAN AKREDITASI
13
SASARAN AKREDITASI FKTP
PUSKESMAS
ADIMINISTRASI
MANAJEMENUKMLAYANAN KLINIS
DPMADIMINISTR
ASI MANAJEMENLAYANAN
KLINIS
KLINIK ADIMINISTR
ASI MANAJEMENLAYANAN
KLINIS
KOMPONEN PENILAIAN
HAL PUSKESMAS KLINIK DPM
Kelompok Penilaian • Administrasi dan Manajemen
• Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
• Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)
• Administrasi dan Manajemen
• Upaya Kesehatan Perseorangan
• Administrasi dan Manajemen
• Upaya Kesehatan Perseorangan
Kategori Tingkat kelulusan
• Tidak Terakreditasi• Terakreditasi Dasar• Terakreditasi Madya • Terakreditasi Utama• Terakreditasi Paripurna
• Tidak Terakreditasi• Terakreditasi Dasar• Terakreditasi Utama • Terakreditasi
Paripurna
• Terakreditasi • Tidak terakreditasi
Jumlah Standar, Kriteria & Elemen Penilaian (EP)
42 Standar168 Kriteria776 EP
27 Standar110 Kriteria503 EP
20 Standar56 Kriteria234 EP
14
Instrumen Akreditasi PuskesmasBab Nama EP (776)
I Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) 59
II Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP) 121
III Peningkatan Mutu dan Manajemen Risiko (PMMR) 32
IV Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi Sasaran (UKMBS) 53
V Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat (KMUKM) 101
VI Sasaran Kinerja UKM (SKUKM) 29
VII Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) 151
VIII Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK) 172
IX Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP) 58
TAHAPAN AKREDITASII
• PENDAMPINGAN PRA AKREDITASI
II• PENILAIAN PRA
AKREDITASIIII • SURVEI AKREDITASI
IV
• PENDAMPINGAN PASCA AKREDITASIV
• PENETAPAN AKREDITASI
(Pasal 5)
Dinkes kab./kota
Dinkes kab./kota
Komisi Akreditasi
FKTP
15
PUSKESMAS KLINIKTEMPAT PRAKTIK
DOKTER-DOKTER GIGI• Pendamping Bidang
Administrasi dan Manajemen (Admen)
• Pendamping Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
• Pendamping Bidang Upaya Kesehatan Perseorangan
• Pendamping Bidang Administrasi dan Manajemen (Admen)
• Pendamping Bidang Upaya Kesehatan Perseorangan
• Pendamping Bidang Administrasi dan Manajemen (Admen)
• Pendamping Bidang Upaya Kesehatan Perseorangan
• Pendidikan paling rendah D3 bidang kesehatan
• Pengalaman bekerja di Puskesmas dan/atau mengelola program yandas dan/atau program mutu yandas paling singkat 2 tahun
• Lulus pelatihan pendamping
• Pendidikan paling rendah D3 bidang kesehatan
• Pengalaman bekerja di Puskesmas dan/atau mengelola program yandas paling singkat 2 tahun
• Lulus pelatihan pendamping
• Tenaga medis• Mempunyai pengalaman
bekerja di Puskesmas dan/atau Klinik paling singkat 1 (satu) tahun
• Lulus pelatihan pendamping akreditasi
SYARAT TIM PENDAMPING KAB/KOTA
(Pasal 13 &14)19
Berasal dari SDM Dinkes Kab/kota, atau jika ada keterbatasan dapat merekrut dari fasilitas yankes, institusi pendidikan, organisasi profesi, dan/atau masyarakat ditetapkan dengan SK Dinkes Kab/Kota
Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan secara intensif
Melakukan penilaian pra akreditasi untuk mengetahui kelayakan faskes untuk diusulkan dalam penilaian akreditasi
Mendampingi FKTP dalam melaksanakan perbaikan serta meningkatkan kualitas pelayanan
Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh tim Surveior Akreditasi
TUGAS TIM PENDAMPING
(Pasal 14)20
JENIS PENDAMPINGAN
(Pasal 11)21
PENDAMPINGAN PRA AKREDITASI
PENILAIAN PRA AKREDITASI
PENDAMPINGAN PASCA AKREDITASI
SURVEI AKREDITASI
Penilaian untuk mengukur tingkat kesesuaian terhadap standar
Dilakukan oleh surveior Akreditasi dari lembaga independen penyelenggara Akreditasi yg ditetapkan oleh Menteri
(Pasal 6)22
PUSKESMAS KLINIK TEMPAT PRAKTIK DOKTER-DOKTER GIGI
• Surveior Bidang Administrasi dan Manajemen (Admen)
• Surveior Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
• Surveior Bidang Upaya Kesehatan Perseorangan
• Sruveior Bidang Administrasi dan Manajemen (Admen)
• Surveior Upaya Kesehatan Perseorangan
• Surveior Bidang Administrasi dan Manajemen (Admen)
• Surveior Bidang Upaya Kesehatan Perseorangan
• Pendidikan paling rendah S1 bidang kesehatan
• Pengalaman bekerja di Puskesmas dan atau mengelola program yandas dan atau program mutu yandas paling singkat 3 tahun
• Memiliki sertifikat pelatihan survieor Akreditasi
• Pendidikan paling rendah S1 bidang kesehatan
• Pengalaman bekerja di Puskesmas dan atau mengelola program yandas paling singkat 3 tahun
• Memiliki sertifikat pelatihan survieor Akreditasi
• Tenaga medis• Mempunyai pengalaman bekerja di
Puskesmas dan atau Klinik paling singkat 1 (satu) tahun
• Lulus pelatihan pendamping akreditasi
PERSYARATAN TIM SURVEIOR
(Pasal 7 & 14)23
PENETAPAN AKREDITASI
(Pasal 8)
oleh Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi berdasarkan :
Hasil akhir survey akreditasi
Keputusan rapat Lembaga20
PENDANAAN AKREDITASI
(Pasal 17)
Puskesmas, Klinik Pratama dan TPM Dokter-Dokter Gigi Milik Pemerintah
• APBD• APBN
Klinik Pratama, TPM Dokter dan Dokter Gigi Milik Swasta/ Masyarakat
• Pemilik Faskes25
KETENTUAN PERALIHAN
(Pasal 19)
MASA TRANSISIKegiatan Survei dan Penetapan Status Akreditasi dilaksanakan
oleh Komisi Akreditasi FKTP yang dibentuk oleh Menkes
(Kepmenkes Nomor HK.02.02/59/2015)
Komisi Akreditasi FKTP bertugas memberikan kajian dan rekomendasi penetapan
Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi
26
MEKANISME SERTIFIKASI AKREDITASI
3. Meneruskan permohonanSesudah check kesiapan
9. Penerbitan sertifikat
Dinkes Kab
Dinkes Prov
Komisi Akreditasi
KoordinatorSurveior di
Provinsi
Fasyankes
4. MeneruskanPermohonan ke komisi
5. Menugaskan koordinator utkMembentuk tim surveior
6. Survei akreditasi
7.RekomendasiHasil survei
8. MeneruskanRekomendasi hasil survei
10. Meneruskan sertifikatKe Kabupaten
11. Menyerahkan sertifikat ke fasyankes
27
2. CheckKesiapanFasyankesMengajukan
Permohonanakreditasi
1.
Ketentuan Kelulusan Akreditasi Puskesmas
Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX Akreditasi
< 75% < 75% < 20% < 60% < 60% < 20% < 60% < 20% < 20% TIDAK
≥ 75% ≥ 75% ≥ 20% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 20% ≥ 60% ≥ 20% ≥ 20% DASAR
≥ 75% ≥ 75% ≥ 40% ≥ 75% ≥ 75% ≥ 40% ≥ 60% ≥ 60% ≥ 40% MADYA
≥ 80% ≥ 80% ≥ 60% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 60% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 60% UTAMA
≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% ≥ 80% PARIPURNA
JAMINANKESEHATANNASIONAL
SUMBER DAYA YG HARUS DIPERSIAPKAN DALAM PELAKSANAAN AFP
1. Tim Mutu di Provinsi2. Tim Surveyor Provinsi3. Dana Pelatihan Untuk Tim Pendamping Kab/Kota yang dilaksanakan oleh
Provinsi4. Dana operasional tim mutu dan surveyor Provinsi
5. Tim Mutu Kabupaten/Kota6. Tim Pendamping Kabupaten/Kota7. Dana operasional tim mutu dan pendamping Kabupaten/kota8. Honor tim surveyor yang turun menilai ke Puskesmas
9. Tim Akreditasi di Puskesmas dan Klinik
Provinsi
Kabupaten/Kota
Puskesmas
Pelaksana Akreditasi Tim Akreditasi Puskesmas
Tim Pendamping Dinas Kesehatan Kab/Kota Tim Akreditasi di Dinas Kesehatan Provinsi
Tim Akreditasi di Kementerian Kesehatan
Tim PendampingTim Surveior
Komisi Akreditasi FKTPTim Surveior
Pokja Administrasi ManajemenPokja Program PuskesmasPokja Pelayanan Klinis
Permasalahan dan Kendala1. Pemahaman beberapa Tim Pendamping terkait instrumen akreditasi
masih bervariasi2. Memerlukan waktu untuk mencari kesepahaman antara tim
pendamping akreditasi kabupaten3. Pemahaman tim akreditasi di Puskesmas masih kurang terkait esensi
dan instrumen akreditasi4. Sinkronisasi waktu Tim Pendamping Kab dalam pendampingan di
puskesmas5. Beberapa Tim Pendamping Kabupaten memiliki tugas pokok yang
harus dikerjakan sehingga harus dapat membagi waktu.6. Pemenuhan jumlah, jenis dan kompetensi SDM di Puskesmas masih
belum memenuhi standar7. Beragamnya tingkat pendidikan dan kompetensi petugas di
Puskesmas berakibat kesulitan dalam penyusunan dokumen 8. Komitmen tim akreditasi beserta seluruh SDM di puskesmas masih
kurang terkait pelaksanaan akreditasi
SDM
Permasalahan dan Kendala1. Sarana dan prasana puskesmas (bangunan,
alkes, obat dan bahan habis pakai, mebeleir,transportasi rujukan, media promosi) masih belum memenuhi standar akreditasi
2. Buku Pedoman, panduan, peraturan perundangan di puskesmas masih kurang
1. Kerjasama lintas sektor masih kurang2. Puskesmas sudah melakukan kegiatan,tapi
pendokumentasian kegiatan masih kurang3. Perencanaan kegiatan di beberapa puskesmas
belum berdasar atas kebutuhan masyarakat4. Pelaksanaan lokakarya mini belum optimal5. Hasil Monev di beberapa puskesmas belum
dilakukan tindak lanjut sesuai dengan permasalahan yang ditemukan.
SARANA DAN PRASARANA
MANAJEMEN Arsip tidak tertata dg baik
1. AKREDITASI PUSKESMAS MENJAMIN PUSKEMAS MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSINYA SECARA OPTIMAL.2. AKREDITASI MENJAMIN PUSKESMAS MELAKSANAKAN UKM3. AKREDITASI MENJAMIN KEPUASAN MASYARAKAT DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN.4. AKREDITASI MENJAMIN TERLAKSANANYA KENDALI BIAYA DAN KENDALI MUTU.5. AKREDITASI MENJAMIN TERCAPAINYA INDIKATOR PELAYANAN PROGRAM DAN SPM BIDANG KESEHATAN
33
AKREDITASI FKTP
MEMPERKUAT PELAYANAN PRIMER SEBAGAI TULANG PUNGGUNG YANKES
KESIMPULAN