Post on 10-Apr-2019
R
KATA PENGANTAR
encana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bulukumba tahun 2015-2019 merupakan
dokumen perencanaan Pengadilan Agama Bulukumba yang memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Agama Bulukumba,
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2015-2019.
Penyusunan Renstra Pengadilan Agama Bulukumba mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen
PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019. Secara substantif, Renstra Pengadilan
Agama Bulukumba tahun 2015-2019 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan berpedoman pada
Rencana, Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap III periode 2015-2019, serta
mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung.
Perumusan Renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang
dilakukan Pengadilan Agama Bulukumba agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur
dan tepat sasaran. Dalam perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan
atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan
dan kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu Renstra Pengadilan Agama Bulukumba tahun 2015-
2019 perlu direviu untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan regulasi Mahkamah Agung.
Akhir kata, Reviu Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan,
melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran,
tujuan, dan visi yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Bulukumba.
Bulukumba,30 J anua r i 2 01 9
Ketua PA Bulukumba
Drs. H. Marsono, M.H. NIP. 19631231 199803 1 014
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………… ............................................ i
DAFTAR ISI…………………………………………………………………… ............................................. ii
BAB I. PENDAHULUAN …………………………………………….. ................................................ 1
1.1 Kondisi Umum ……………………………….. ................................................... 2
1.2 Potensi dan Permasalahan ………………………………………….. ............................ 2
BAB II. VISI MISI,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS................................................ 4
2.1 Visi dan Misi………………….. ................................................................. 5
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis ……......................................................... 6
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ............................................................ . 8
3.1 Arah Kebijakan d a n Strategi Mahkamah Agung ………….. ....................... 8
3.2 Arah Kebijakan d a n Strategi Pengadilan Agama Bulukumba … … … … … . . ........ 8
3.3 Kerangka Regulasi ……………………….. ................................................... 9
3.4 Kerangka Kelembagaanan ……………………………………………….............................. 9
BAB IV.TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN................................................. 11
LAMPIRAN : Matriks Renstra Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2015-2019
BAB IV.PENUTUP ........................................................................................... 11
ii
P
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 KONDISI UMUM
enyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2015-2019
merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen
perencanaan selama lima tahun (2015-2019) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan
serta program dan kegiatan Pengadilan Agama Bulukumba dalam rangka melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya. Renstra Pengadilan Agama Bulukumba mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019.
Tugas pokok dan fungsi peradilan menjadi tanggung jawab seluruh organisasi kepaniteraan dan
kesekretariatan peradilan. Maka dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung tersebut,
Pengadilan Agama Bulukumba telah mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan mulai
tahun 2017, diselaraskan dengan kinerja yang harus dicapai oleh seluruh aspek organisasi
kepaniteraan maupun kesekretariatan. Dalam reviu IKU tahun 2017 tersebut, sasaran strategis
kinerja utama yang akan dicapai Pengadilan Agama Bulukumba antara lain :
1. Peningkatan penyelesaian perkara ;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksessibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice);
5. Peningkatan Kualitas Pengawasan;
6 . Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Bulukumba tahun 2015-2019 ini menggunakan acuan
reviu indikator kinerja utama Pengadilan Agama Bulukumba tersebut. Program kerja yang
dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan dalam reviu indikator
kinerja tersebut yang meliputi :
(1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan A g a m a merupakan program untuk
mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan penyelesaian perkara, Peningkatan
akseptabilitas putusan Hakim, Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
(2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat
untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Peningkatan Pelayanan Prima dalam Penyelesaian
Perkara
(3) Program peningkatan sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam
hal Peningkatan aksessibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
1
Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Bulukumbatahun 2015-2019 dibuat dalam upaya
melakukan perbaikan-perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai
sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan
terpercaya.
1.2 POTENSI PERMASALAHAN
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Bulukumba masih dihadapkan
pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan.
Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di Pengadilan Agama Bulukumba ditinjau dari
beberapa aspek :
1. Produktifitas Penyelesaian Perkara
Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan
peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung
mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat)
Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat
Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam
waktu 5 (lima) bulan.
Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)
penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bulukumba adalah maksimal 5 bulan. Dalam
pelaksanaannya pada tahun 2017 kecepatan penyelesaian perkara mengalami peningkatan
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya
berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima)
bulan.
2. Manajemen Penanganan Perkara
Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan
eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa:
prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty),
akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah : faktor
substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi.
Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan
adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah menggunakan template
putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai
monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan
2
peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan
supervisi SIPP.
Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara
dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen
penanganan perkara masih belum maksimal karena masih banyaknya keluhan publik tentang
akurasi informasi pada SIPP dan belum ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta
masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya manusia
dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.
3. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan
Tingginya jumlah perkara masuk ke MA (80% perkara masuk banding melakukan upaya
hukum ke Mahkamah Agung dan 90% dari peradilan Agama) disebabkan ketidak puasan para
pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun
Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi
sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan
materiil, hal ini diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi
rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi
hakim dalam penanganan perkara.
4. Akses terhadap pengadilan.
Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di
pengadilan dan masih sulitnya akses masyarakat terhadap pengadilan merupakan salah
satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga
peradilan di bawahnya.
Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin
diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan a) Memberi kemudahan akses
informasi kepada pencari keadilan; dan b) Meringankan beban biaya berperkara untuk
masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah
Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang
menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin dan
termarjinalkan, yaitu: 1) Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan, 2)
Pemberian bantuan jasa advokat, 3) Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo,
dan 4) Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan
(zitting plaats). Pengadilan Agama Bulukumba masih memiliki kendalan dalam hal fasilitas
pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, karena keterbatasan anggaran yang
disediakan.
Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Agama
Bulukumba telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk
3
mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada
Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua
Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi
pengadilan. Namun pemberian akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari
publik karena sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan
5. Sumber Daya Manusia.
Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan
terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan
maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis
peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi
aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis
dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan
kepemimpinan.
Selain itu dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and
propertest untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan
sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan
non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja
belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa
posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.
4
BAB II
VISI MISI & TUJUAN
2.1. VISI DAN MISI
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk
mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bulukumba. Adapun visi
Pengadilan Agama Bulukumba mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai
berikut :
“Mewujudkan Pengadilan Agama Bulukumba yang Agung”
Penjelasan :
• Pengadilan Agama Bulukumba menunjukan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama
sebagai Pengadilan Tingkat Pertama ;
• Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan,
keluhuran;
Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Agama Bulukumba sebagai lembaga peradilan yang
dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemulian dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya dalam memutus perkara.
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar
tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Agama Bulukumba, adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efesien ;
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif
dan efesien ;
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
5
2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
1. Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai
dengan lima tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019. Tujuan ditetapkan mengacu kepada
pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Bulukumba
Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bulukumba adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kepastian hukum
Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan
kembali.
Tujuan ini dicapai melalui sasaran :
a. Peningkatan penyelesaian perkara ;
b. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim ;
c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :
Porsentase perkara prodeo dan sidang di luar gedung pengadilan yang dapat diselesaikan
Tujuan ini dicapai melalui sasaran :
Peningkatan aksessibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
3. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :
Persentase pengaduan masyarakat dan temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
Tujuan ini dicapai melalui sasaran :
a. Peningkatan kualitas pengawasan
b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Sasaran Strategis
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
Sesuai dengan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bulukumba Tahun 2016,
sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bulukumba yang telah direviu adalah
sebagai berikut:
1. Peningkatan penyelesaian perkara
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan ;
b. Persentase perkara yang diselesaikan ;
6
c. Persentase mediasi yang diselesaikan;
d. Persentase mediasi yang menjadi akte perdamaian;
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan ;
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan ;
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding :
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi:
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali:
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
a. Persentase berkas yang diajukan dan d isampaikan secara lengkap ;
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis ;
c. Persentase penyampaian salinan putusan kepada para pihak tepat waktu ;
d. Persentase putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ;
b . Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung pengadilan;
c. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan;
5. Peningkatan Kualitas Pengawasan
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ;
b. Persentase pelayanan Meja Informasi ;
c. Persentase Temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti ;
6. Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial ;
b. Persentase pegawai yang lulus diklat Non Yudisial ;
c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi ;
7
BAB III
ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG
Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015- 2019
tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang
Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran sebagai berikut :
1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dilingkungan Peradilan.
6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di
lingkungan Mahkamah Agung.
8) Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.
Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :
Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,
ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
(1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
(2) Pembatasan perkara kasasi;
(3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan
(4) Penguatan akses peradilan.
Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :
a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar. Penerapan sistem kamar dengan dasarSK KMA Nomor:
142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA Nomor :017/KMA/SK/II/2012 yang
dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara : kamar pidana (pidana umum dan
pidana khusus), kamar perdata (perdata umum dan perdata khusus), kamar TUN, kamar agama
dan kamar militer dengan tujuan :
(1) menjaga konsistensi putusan,
(2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan
(3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung.
Setelah lebih dari 2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya aturan sistem kamar telah dilakukan,
karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi/teknis baru yang mengarahkan pada
pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari
sistem kamar, sehingga penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu
dilakukan dengan rencana strategi :
(a) penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara,
8
(b) penguatan databaseperkara dan publikasi perkara,
(c) menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan
aturan sistem kamar.
b. Pembatasan Perkara Kasasi. Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara
masuk di tingkatbanding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari
peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agunguntuk melakukan pemetaan permasalahan
hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari
keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga
memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak
belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan
keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat Banding bisa diterapkan
sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama ditingkatkan spesialisasi hakim dengan
sertifikasi diklat dan akan diperbarui secara berkala.
c. Proses berperkara yang sederhana dan murah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa
tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode win-win solutiondan memakan waktu
tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif
meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur
mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di
pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman
mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus
pada penyelesaian perkara secara ligitasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman
metode rekruitmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat 70mediasi
dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan.Lamanya proses
berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja,
terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha
diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (small
claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum
Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.
Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor: 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada
Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus
diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian
perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah
Agung Nomor: 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara
perdata umum,perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan
perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat
Banding.Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah
Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan
lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya,
Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang
8
Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga
menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak
berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu
penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus
atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah 71agung Nomor : 2 tahun
2014 tentan Penyelesaian Perkaradi Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama
paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat
Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.
Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan
dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Di samping hal
tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang
memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim courtsehingga tidak harus
terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum
terlaksananya small claim court.
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Untuk mewujudkan sasaran strategispeningkatn akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkandicapai dengan 3 ( tiga )arah kebijakan sebagai berikut :
(1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin,
(2) Sidang keliling/zitting plaats Dan
(3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum.
Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga)
kegiatan yaitu :
a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin. Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat
miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan
anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara,
kesulitan pelaporan keuangan jugasikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan
tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara
bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baselinebedasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan)
dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM
tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan 72 Kementerian
Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.
b. Sidang keliling/Zitting plaats. Sidang Keliling/Zitting Plaatsyang dalam pelaksanaannya selain
melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah
dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum
(akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan
masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan
dilakukan penajaman estimasi baselineberdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta
memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan
menyusun peraturan bersama.
9
c. Pos pelayanan bantuan hukum. Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukumini disediakan untuk
membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokatdalam hal
membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan
(non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum
dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan
secara materiil didalam persidangan.
Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Dengan arah kebijakan sebagai berikut : Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung
RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang
Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara
yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah
perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding
diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian
Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata
usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan
dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-
alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan
Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya
kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di
lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung
mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari
Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan
bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara
diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan
lebih cepat oleh undang-\undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana
yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang
Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan
Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat
dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling
lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka
terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya
senantiasa\ melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.Disamping hal tersebut diatas
Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi
spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim courtsehingga tidak harus terikat
dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum
terlaksananya small claim court.
Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan
Peradilan.Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessmentuntuk Pejabat setingkat
Eselon III dalampengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia
Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan
mengimplementasikan Sistem Manajemen 74SDM Berbasis Kompetensi (Competency Based HR
10
Management), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan
program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun
standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun
regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi
yang terkomputerasi. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan Penggunaan Parameter
Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor : 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung,
maka Surat KeputusanKMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam
Pelaksanaan Pemberian \Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan
Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan
harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan
peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan
disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakimpada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah
Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan
tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas
hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah
adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat
dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.
Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur
di lingkungan Mahkamah AgungUntuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang
terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah
kebijakan sebagai berikut:
(1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien;
(2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan
(3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.
a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah
berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi
maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya
perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain,
internal organisasi Mahkamah Agungdan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya
satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan
mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan
tejadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan
mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi
disebut “interoperability” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi
dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara
bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai. Memiliki manajemen informasi yang
menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu
adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang
agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agungmerupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:
a) Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan
dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
11
b) Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar
gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
Pembangunan di Indonesia senantiasa mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang
merdeka, bersatu dan berdaulat adil dan makmur. Salah satu upaya mewujudkan cita - cita dan
tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan Nasional secara utuh
berkesinambungan dan berkelanjutan, Berdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN III
pembangunan hukum periode 2015-2019, diarahkan pada :
(a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan;
(b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa;
(c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa,
sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN III (2015-2019) ditekankan pada peningkatan
daya saing bangsa di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan bidang hukum, terdapat korelasi
signifikan antara hukum dengan daya saing. Beberapa aspek hukum seperti perlindungan
investor, independensi kehakiman, regulasi pemerintah, penyuapan, dan kerangka hukum
penyelesaian sengketa tergolong sebagai persyaratan dasar untuk meningkatkan daya saing
bangsa yang dimuat dalam Global Competitiveness Index (GCI). Namun, permasalahan di
bidang hukum tidak hanya meliputi komponen hukum yang termuat dalam GCI. Masih
banyak komponen hukum yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya
saing Indonesia.
Berdasarkan permasalahan dan tantangan di atas, sasaran pembangunan hukum adalah
berikut ini :
1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak berbelit-
belit melalui legislasi yang kuat, sinergitas antar instansi penegak hokum yang dilaksanakan
oleh SDM professional dan berintegritas didukung sarana prasarana yang memadai dan
system informasi manajemen penanganan perkara secara terpadu disegala sektor, serta
pelayanan hukum yang baik dan berkualitas;
2. Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang didukung
peraturan perundang-undangan nasional,terlaksananya kebijakan antikorupsi yang optimal
melalui penegakan hokum atas kasus tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil tindak
pidana korupsi,penguatan kelembagaan antikorupsi, serta peningkatan upaya pencegahan
tindak pidana korupsi;
3. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, melalui peraturan
perundang-undangan, penegakan hukum atas pengaduan HAM, pemberian bantuan hukum dan
layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan aparat penegak hukum yang
berperspektif HAM dan responsif gender. Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan
dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2015-2019 diharapkan dapat membantu
perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum
diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan
12
pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.
Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 13 strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu;
Sistem Peradilan Pidana Anak; Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM Aparat
Penegak Hukum; Pelayanan Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; Efektivitas Pelaksanaan
Kebijakan Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM; Penegakan HAM;
Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan; Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan
Pendidikan HAM. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat
tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses
pembangunan ekonomi.
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA
Pengadilan Agama Bulukumba dalam mendukung kebijakan nasional untuk mencapai sasaran
pembangunan di bidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah
kebijakan strategis Mahkamah Agung RI.
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2015-2019,
Pengadilan Agama Bulukumba menetapkan enam sasaran strategis yang terdiri dari:
1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksessibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
5. Peningkatan Kualitas Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan
visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu
ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program, kegiatan pokok dan
kebijakan yang dibuat Pengadilan Agama Bulukumba mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah
sebagai berikut :
13
1. Program :
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Kegiatan Pokok :
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:
1. Peningkatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
Beberapa kebijakan yang dibuat untuk program dan kegiatan ini adalah :
a. Batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan
b. Pemberlakuan template putusan
2. Program :
Peningkatan Manajemen Peradilan A g a m a
Kegiatan Pokok :
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :
1. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
2. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan
Beberapa kebijakan yang dibuat untuk program dan kegiatan ini adalah :
1. Standar pelayanan peradilan
2. Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur Eksekusi
3. Program :
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Kegiatan Pokok :
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :
1. Peningkatan aksessibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) ;
2. Peningkatan kualitas pengawasan ;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ;
Beberapa kebijakan yang dibuat untuk program dan kegiatan ini adalah :
1. Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan
2. Penerapan sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik
3. Pedoman pengawasan di lingkungan peradilan
4. Pola promosi Hakim dan Kepaniteraan di lingkungan peradilan
5. Pembinaan tenaga teknis dan non teknis peradilan
14
3.3. KERANGKA REGULASI
REGULASI TAHUN 2018
- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area :
1. Manajemen Perubahan
DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISEDIAKAN
1. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Tim Pengelola Manajemen Perubahan
2. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Tim Pengelola Quick Wins.
3. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Pelayanan Publik dan Meja Informasi
4. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penetapan Majelis Hakim
5. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Petugas Meja I, Meja II, dan Meja III
6. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Kasir
7. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Petugas Register
8. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Petugas Arsip Berkas Perkara dan Arsip Dokumen
Elektronik
9. Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:
a. UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
b. UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
c. Peraturan Komisi Informasi No.03 Tahun 2010 Standar Informasi Publik
d. SE MARI No.3 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu
e. SK Ketua MARI No.1-144/KMA/SK/I/2010 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
f. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
g. Cetak Biru Pembaharuan MA Tahun 2010
15
h. Keputusan Dirjen Badilag MARI No.0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Program / Prioritas Unggulan
Dirjen Badilag
2 Perundang-undangan
DOKUMEN-D0KUMEN YANG DISEDIAKAN.
1. SK Ketua PA.Bulukumba tahun 2018 tentang SOP, yang terdiri dari :
a. SOP Proses Penerimaan dan Penyelesaian Perkara
b. SOP Meja I, Meja II, dan Meja III
c. SOP Hakim (Ketua Majelis) dan (Anggota Majelis)
d. SOP Panitera
e. SOP Panitera Muda Hukum
f. SOP Panitera Muda Gugatan
g. SOP Panitera Muda Permohonan
h. SOP Panitera Pengganti
i. SOP Jurusita/Jurusita Pengganti
j. SOP Sekretaris
k. SOP Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan
l. SOP Kasubag Umum dan Keuangan
m. SOP Kasubag Kepegawaian dan Ortala
2. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Meja Pengaduan, meliputi
a. Bagan Mekanisme Pengaduan
b. Register Pengaduan
c. Laporan Petugas Meja Pengaduan Kepada Ketua
d. Dokumen Pengaduan yang ditindak lanjuti
3. Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari :
a. SK Ketua MARI No.076/KMA/SK/I/2009 tentang Penanganan
Pengaduan.
16
b. SK Ketua MARI No.216/KMA/SK/XII/2011 tentang Penanganan Pengaduan lewat SMS.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISEDIAKAN.
1. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Stuktur Organisasi
2. Struktur 0rganisasi Pengadilan Agama Bulukumba yang dilengkapi nama Pejabat/Pegawai dan
disertai dengan foto-fotonya.
3. Informasi Pejabat-Pejabat Pengadilan Agama Bulukumba.
4. SK Ketua tentang Pembagian Tugas Ketua dan Wakil ketua
5. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Job Descriptions yang disertai
Uraian Tugas masing-masing Pegawai.
6. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Pembentukan Tim Pembuat Program
Kerja Tahun 2018
7. Progran Kerja PA.Bulukumba Tahun 2018
8. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Humas
9. Bagan tentang Prosedur Berperkara di PA.Bulukumba
10. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Petugas Perpustakaan
11. Dokumen Alur Koordinasi
12. Laporan Kendala Koordinasi
4. Penataan Tata Laksana
DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISEDIAKAN.
1. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Petugas IT / Pengelola Website tahun 2018
2. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Petugas SIPP Versi 3.20 tahun 2018
3. SK tentang IKU (Indikator Kinerja Utama) dari Ketua PA.Bulukumba tahun 2018
4. SK Tim Penyusun LKjIP dari Ketua PA.Bulukumba tahun 2018
5. LKjIP tahun 2018
17
6. Rencana Kerja Tahunan 2018
7. SK SEKMA RI No. 42/PA/SK/XII/2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan
Agama Bulukumba Tahun 2018.
8. SK Bendahara Pengeluaran (DIPA) dari KPA tahun 2018
9. SK Pengelola SIMAK BMN dari KPA tahun 2018
10. SK Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dari KPA tahun 2018
11. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa melalui elektronik.
12. SK Pengelolaan Keuangan dari KPA tahun 2018
13. SK Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang dan Jasa dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
tahu 2018
15. Laporan Keuangan Semester I dan Semester II tahun 2018
16. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Pengelola Biaya Proses tahun 2018
17. Dokumen Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran Biaya Proses tahun 2017
18. Dokumen bukti-bukti Pengeluaran Biaya Proses tahun 2018
19. Dokumen Bukti Pembayaran Tunjangan Kinerja tahun 2018
5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISEDIAKAN.
1. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Pengangkatan Pegawai Honorer tahun 2018
2. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penghuni Rumah Dinas dan Mes Kantor tahun 2018
3. Buku Agenda Rapat Tahun 2018
4. SK. Ketua PA.Bulukumba tentang Penanggung Jawab Absensi/Daftar Hadir tahun 2018
5. Dokumen Absensi Pegawai tahun 2018
6. Dokumen Surat – Surat Cuti tahun 2018
7. SKP Pegawai PA.Bulukumba tahun 2018
8. Daftar Penerima Satya Lencana, 30, 20, dan 10 tahun
9. Profil Kepegawaian yang ditampilkan di website Pengadilan Agama Bulukumba meliputi :
a. Profil Pejabat Fungsional
b. Profil Pejabat Struktural
18
c. Profil Hakim
10. Sosialisasi PP 53 Tahun 2010
6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
DOKUMEN-DOKUMEN YANG DISEDIAKAN.
1. SK Hakim Pembina dan Pengawas Bidang dari Ketua PA.Bulukumba tahun 2018
2. SK Cros Cek Hakim Pembina dan Pengawas Bidang dari Ketua PA.Bulukumba tahun 2018
3. SK Panjar Biaya Perkara dari Ketua PA.Bulukumba tahun 2018
4. Dokumen Laporan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Tahun 2010 - 2018
5. Dokumen Tindak lanjut Hasil Pengawasan
6. Jadwal Waktu Pelayanan
7. Penyajian Informasi di Website PA.Bulukumba
8. Transparansi Putusan di website.
9. Penyajian Informasi melalui pamplet, Pengumuman dan Brosur
10.Tersedianya Meja Informasi
11. Tersedianya Register Informasi
12. Dokumen adanya Permohonan Informasi
13. Informasi Penting yang disajikan meliputi :
a. Prosedur Berperkara
b. Prosedur Pengaduan
c. Prosedur untuk memperoleh informasi
d. Tata Cara berperkara secara Prodeo
e. Transparansi Biaya Panggilan
f. Komponen Panjar Biaya Perkara pada PA.Bulukumba, Banding, Kasasi dan Peninjauan
Kembali.
g. Tersedianya Kotak Saran
h. Jenis-jenis Perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama
i. Daftar Hakim Mediator
j. Hak-hak Pencari Keadilan
k. Jadwal Sidang
7. Penguatan Pengawasan
Dokumen – dokumen yang disediakan :
19
1. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Penerima dan Penyetor PNBP tahun 2018;
2. Dokumen Bukti Setoran PNBP Tahun 2008 sampai sekarang ;
3. Dokumen Bukti Setoran Uang Iwadh (PNBP) tahun 2018;
4. Laporan Tahunan PA.Bulukumba Tahun 2018 ;
5. Laporan Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2018 ;
6. Dokumen Bukti Hasil Evaliasi / Monitoring terhadap Laporan Keuangan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran ;
7. Dokumen RKA-KL dan DIPA tahun 2018;
8. SK Pembentukan Panitia Lelang tahun 2018;
9. Dokumen Pengumuman Lelang tahun 2018;
10. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Pemegang Mobil dan Kendaraan Bermotor tahun 2018;
11. Peraturan Perundang-Undangan meliputi
a. PP No.53 Tahun 2008 tentang PNBP ;
b. Surat Sekretaris MARI No/674/SEK/01/XII/2010 tentang Pemberitahuan Mengenai Mekanisme
Penyampaian Laporan Realisasi PNBP ;
c. Surat Badan Urusan Administrasi MARI No.08/BUA/KEU/01/2012 tentang Pemberitahuan
Petunjuk Kode Unit Organisasi Untuk Laporan dan Pencatatan PNBP ke MA ;
d. SEMA No.14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohomonan
Kasasi dan PK ;
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dokumen – dokumen yang disediakan :
1. Tersedianya Pelayanan Publik dan Meja Informasi yang berbasis TI
(Elektronik) seperti :
a. Perangkat Komputer ;
b. Televisi ;
c. Touch Screen ;
2. SK Ketua PA.Bulukumba tentang Penunjukan Tempat Sidang Keliling tahun 2017 yang dilengkapi
dengan :
a. Jadwal Sidang ;
b. Dokumen Sidang Keliling ;
c. Dokumen Sidang Keliling berupa Video ;
20
3. Dokumen Penyelesaian Perkara Prodeo
4. Tersedianya Air Minum di ruang tunggu sidang ;
5. Tersedianya Koran untuk bacaan di ruang tunggu sidang ;
6. Dokumen Hasil Evaluasi Pelayanan Publik ;
7. Peraturan Perundang-undangan yakni SEMA No.10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
Bantuan Hukum yang berlaku bagi Perkara Prodeo dan Pidana pada 4 Lingkungan Peradilan dan
lain-lain.
3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN
Pada dasarnya struktur organisasi Pengadilan Agama Bulukumba senantiasa mengacu pada Surat Edaran
Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan. Akan tetapi berdasarkan Perma
Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan, maka
struktur organisasi mengalami perubahan yang cukup signifikan, dimana sentralistik tugas pokok dan fungsi
jabatan Panitera yang juga berfungsi sebagai Sekretaris menjadi berdiri sendiri dengan tupoksi masing-masing.
Perubahan itupun telah mengeliminir status jabatan wakil panitera dan wakil sekretaris pada lembaga
peradilan.
Dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dan
disempurnakan dengan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 9, 10, 11, 26, 43 dan Pasal 44 jo Perma
Nomor 7 tahun 2015, maka kondisi riil dari susunan organisasi Pengadilan Agama Bulukumba dapat digambarkan
sebagai berikut :
KETUA
Drs. H. Hudrin Husain, SH
WAKIL KETUA
Hadrawati, S.Ag., M.HI
21
KETERANGAN :
Garis Koordinasi
Garis Tanggung Jawab
PANITERA
Husain, SH.,MH
SEKRETARIS
Zainuddin, S. Ag
HAKIM
Muhamad Anwar, S.Ag
Mustamin, LC
Achmad Ubaidillah, S.HI
Muh. Amin T, S.Ag.,SH
PANMUD
HUKUM
Baharuddin,
S.Ag
PANMUD
GUGATAN
Dra. Hj.
Hajrah
PANMUD
PERMOHONAN
Haris,
S.HI.,M.Sy
KASUBAG
KEPEGAWAIAN
St. Rohani
KASUBAG
UMUM &
KEUANGAN
Ahyar Rizsa,
S.Sos
KASUBAG
PERENCANAAN,
IT & PELAPORAN
Andi Asbi Muslini,
S.IP
KELOMPOK FUNGSIONAL
PANITERA PENGGANTI
Dra. Kurniati
Nurwahidah, S.Ag
Hj. St. Husniati
Sakka, SH
Marlina, SH
JURUSITA
-
JURUSITA PENGGANTI
-
Khairuddin
HAKIM
Muhammad Natsir, S.HI
Drs. H. Baedawi, MHI
Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI
22
Mencermati struktur organisasi di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Bulukumba tidak
memiliki sumber daya manusia pada level kejurusitaan. Ini berarti bahwa Pengadilan Agama Bulukumba
ketiadaan aparatur sipil negara yang bertugas khusus untuk melakukan tugas-tugas kejurusitaan. Dari aspek
hukum, rangkap jabatan memiliki dampak yang cukup serius dalam penyelenggaraan tugas pokok. Meskipun
strategi yang dipilih oleh pimpinan tersebut bukan sesuatu yang absurd, namun memiliki tujuan demi untuk
kepentingan dinas, tetapi di sisi lain strategi pimpinan yang demikian perlu didukung dengan strategi lain
dengan memberikan dorongan kepada pejabat yang diberikan tugas untuk melaksanakan pekerjaan yang
berkaitan dengan kejurusitaan itu tetap memperhatikan tugas pokoknya sesuai dengan jabatannya.
Kekurangan SDM sebagaimana diuraikan di atas, pada dasarnya tidak menghalangi pelaksanaan tugas
teknis yustisial, namun perlu mendapatkan perhatian khusus dari para stakeholder tingkat banding agar
melakukan kajian yang lebih komprehensif berkaitan dengan analisis beban kerja quota ASN, analisis SWOT,
analisis kondisi lingkungan kehidupan masyarakat Kabupaten Bulukumba, mengingat volume perkara di
Pengadilan Agama Bulukumba dan beban kerja aparatur sipil negara lainnya pada level tugas jabatan fungsional
kepaniteraan cukup tinggi, bahkan yang terjadi adalah pejabat eselon turun tangan dalam menangani
hambatan pelaksanaan tugas-tugas kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba tersebut.
Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan potensi yang dimiliki Pengadilan Agama Bulukumba, fokus
pelayanan publik/pencari keadilan/pelanggan tetap menjadi skala prioritas utama pelayanan. Pengkajian
metode yang tepat untuk menangani proses berperkara di Pengadilan Agama Bulukumba agar lebih sistematis,
dan tercapai asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, adalah dengan memaksimalkan segala
potensi yang ada melalui peningkatan kapasitas keilmuan aparatur peradilan dan didukung dengan perangkat
teknologi apa adanya, serta meningkatkan pemahaman aparatur terhadap eksistensi Standar Operasional
Prosedur pelayanan pada level pelaksanaan tugas mulai dari tingkat pimpinan sampai bawahan, dimana konteks
Standar Operasional Prosedur pelayanan yang dimaksudkan tersebut dirasakan masih perlu dilakukan
penyesuaian yang cukup signifikan dengan aspek perkembangan regulasi tata kelola manajemen peradilan
berdasarkan peraturan dan kebijakan Mahkamah Agung RI.
23
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key performance indicators (KPI) dapat diartikan sebagai
ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan
sasaran strategis yang telah kita tetapkan.
Untuk mengukur sejauh mana Pengadilan Agama Bulukumba telah mencapai tujuan strategis
yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target
kinerja yang harus dicapai selama periode 5 (lima) tahun 2015-2015. Indikator kinerja utama dan
target kinerja diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis. Sasaran strategis
kinerja utama dan indikator kinerja yang digunakan Pengadilan Agama Bulukumba mengacu pada
matriks renstra dan Indikator Kinerja Utama yang telah disusun berdasarkan reviuw yang telah
dilaksanakan secara berkala.
Untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detailnya ada pada matriks Reviuw Renstra 2015 – 2019
terlampir.
24
R
BAB V
PENUTUP
encana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bulukumba tahun 2015-2019 adalah
dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh
terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai
lembaga peradilan. Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang
tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun
waktu tahun 2015-2019 dan telah direviu sejalan dengan perubahan kebijakan
Mahkamah Agung dalam hal Organsasi dan Tata Laksana Peradilan Kepaniteraan dan
Kesekretariatan, yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Agama
Bulukumba untuk mencapai visi dan misinya.
Rencana Strategis Pengadilan Agama Bulukumba dapat direviu kembali dan terus
disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan
perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam
melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.
Pada akhirnya dengan Renstra ini diharapkan Pengadilan Agama Bulukumba memiliki
pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama
lima tahun yaitu tahun 2015-2019.
25
: Pengadilan Agama Bulukumba
: Terwujudnya Pengadilan Agama Bulukumba Yang Agung
MISI
URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019
b. Persentase
perkara yang
diselesaikan
tepat waktu
100% 90% 90% 90% 90%
Persentase
perkara yang
diselesaikan
tepat waktu
Terselenggaranya
penyelesaian
perkara tepat
waktu
Jumlah perkara
yang
diselesaikan
tepat waktu
1300 Perkara
c. Persentase
penurunan sisa
perkara
5% 5% 5% 5% 5%
Persentase
penurunan sisa
perkara
Terselenggaranya
penurunan sisa
perkara
Jumlah
penurunan sisa
perkara
27 Perkara
d. Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum : -
Banding -
Kasasi -
PK
95% 95% 95% 95% 95%
Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
banding, kasasi
dan PK
Terselenggaranya
perkara yang
tidak mengajukan
upaya hukum
banding, kasasi
dan PK
Jumlah perkara
yang tidak
mengajukan
upaya hukum
banding, kasasi
dan PK
1300 Perkara
Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan
100% 100%
1.Terwujudnya
proses peradilan
yang pasti,
transparan dan
Akuntabel
Meningkatnya
kepastian
hukum Terselenggaranya
penyelesaian sisa
perkara
Jumlah sisa
perkara yang
diselesaikan
114 Perkara
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
STRATEGI
PROGRAM KEGIATANINDIKATOR
KEGIATANTARGET Rp
Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
banding,
kasasi,
peninjauan
kembali
a. Persentase sisa
perkara yang
diselesaikan
100% 100% 100%
SASARAN TARGET
MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019
INSTANSI
VISI
: 1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efesien ;
1
80%
NO
TUJUAN
TARGET
e. Index
responden
pencari keadilan
yang puas
terhadap layanan
peradilan
98% 98% 98% 98% 98%
Persentase index
responden
pencari keadilan
yang puas
terhadap
layanan
peradilan
terselenggaranya
index responden
pencari keadilan
yang puas
terhadap layanan
peradilan
Jumlah
responden
pencari keadilan
yang puas
terhadap
layanan
peradilan
200
Responden
2. Peningkatan
Efektifitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara
a. Persentase isi
putusan yang
diterima oleh
para pihak tepat
waktu
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase isi
putusan yang
diterima oleh
para pihak tepat
waktu
terselenggaranya
penyampaian isi
putusan yang
diterima oleh para
pihak tepat waktu
Jumlah
penyampaian isi
putusan yang
diterima oleh
para pihak tepat
waktu
1300 Perkara
b. Persentase
perkara yang
diselesaikan
melalui mediasi
67% 2% 5% 5% 5%
Persentase
perkara yang
diselesaikan
melalui mediasi
terselenggaranya
perkara yang
diselesaikan
melalui mediasi
Jumlah perkara
yang
diselesaikan
melalui mediasi
5 Perkara
c. Persentase
berkas yang
dimohonkan
banding, kasasi
dan PK yang
diajukan secara
lengkap dan
tepat waktu
Persentase
berkas yang
dimohonkan
banding, kasasi
dan PK yang
diajukan secara
lengkap dan
tepat waktu
Terselenggaranya
berkas yang
dimohonkan
banding, kasasi
dan PK yang
diajukan secara
lengkap dan tepat
waktu
Jumlah berkas
yang
dimohonkan
banding, kasasi
dan PK yang
diajukan secara
lengkap dan
tepat waktu
8 Perkara
0 Perkara100%
Persentase
putusan yang
menarik
perhatian
masyarakat
(ekoonomi
syariah) yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
hari sejak di
putus
Terselenggaranya
putusan yang
menarik perhatian
masyarakat
(ekoonomi
syariah) yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
hari sejak di putus
Jumlah putusan
yang menarik
perhatian
masyarakat
(ekoonomi
syariah) yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
hari sejak di
putus
d. Persentase
putusan yang
menarik
perhatian
masyarakat
(ekoonomi
syariah) yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
hari sejak di
putus
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
2 Keterjangkauan
Pelayanan
Badan Peradilan
100%
3. Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan
a. Persentase
Perkara prodeo
yang
diselesaikan
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase
Perkara prodeo
yang
diselesaikan
Terselenggaranya
Perkara prodeo
yang diselesaikan
Jumlah Perkara
prodeo yang
diselesaikan
10 perkara 2.000.000
b.Persentase
perkara yang
diselesaikan di
luar gedung
pengadilan
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase
perkara yang
diselesaikan di
luar gedung
pengadilan
Terselenggaranya
perkara yang
diselesaikan di
luar gedung
pengadilan
Jumlah perkara
yang
diselesaikan di
luar gedung
pengadilan
150 perkara 17.500.000
c. Persentase perkara
Permohonan
(Volunteer) Identitas
Hukum
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase perkara
Permohonan
(Volunteer) Identitas
Hukum
Terselenggaranya
perkara Permohonan
(Volunteer) Identitas
Hukum
Jumlah perkara
Permohonan
(Volunteer) Identitas
Hukum
411 Perkara
d. Persentase
pencari keadilan
Golongan
Tertentu yang
mendapat
Layanan Bantuan
Hukum
(Posbakum)
0% 0% 0% 100% 100%
Persentase
pencari keadilan
Golongan
Tertentu yang
mendapat
Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)
Terselenggaranya
pencari keadilan
Golongan
Tertentu yang
mendapat
Layanan Bantuan
Hukum
(Posbakum)
Jumlah pencari
keadilan
Golongan
Tertentu yang
mendapat
Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)
800 perkara 20.000.000
Persentase
Putusan Perkara
Perdata yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi)
Terselenggaranya
Putusan Perkara
Perdata yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi)
Jumlah Putusan
Perkara Perdata
yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi)
Porsentase
Perkara
Prodeo dan
Sidang di luar
Gedung
Pengadilan
yang dapat
diselesaikan
3 Memenuhi
Kebutuhan dan
Kepuasan
Masyarakat
Pencari Keadilan
Persentase
Putusan
Perkara
Perdata yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi)
100%
4. Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap Putusan
Pengadilan
Persentase
Putusan Perkara
Perdata yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi)100% 100% 100% 3 Perkara100% 100%
e. Index
responden
pencari keadilan
yang puas
terhadap layanan
peradilan
98% 98% 98% 98% 98%
Persentase
index
responden
pencari
keadilan yang
puas terhadap
layanan
peradilan
terselenggaranya
index responden
pencari keadilan
yang puas
terhadap layanan
peradilan
Jumlah
responden
pencari keadilan
yang puas
terhadap
layanan
peradilan
200
Responden
2. Peningkatan
Efektifitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara
a. Persentase isi
putusan yang
diterima oleh
para pihak tepat
waktu
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase isi
putusan yang
diterima oleh
para pihak tepat
waktu
terselenggaranya
penyampaian isi
putusan yang
diterima oleh para
pihak tepat waktu
Jumlah
penyampaian isi
putusan yang
diterima oleh
para pihak tepat
waktu
1300 Perkara
b. Persentase
perkara yang
diselesaikan
melalui mediasi
67% 2% 5% 5% 5%
Persentase
perkara yang
diselesaikan
melalui mediasi
terselenggaranya
perkara yang
diselesaikan
melalui mediasi
Jumlah perkara
yang
diselesaikan
melalui mediasi
5 Perkara
c. Persentase
berkas yang
dimohonkan
banding, kasasi
dan PK yang
diajukan secara
lengkap dan
tepat waktu
Persentase
berkas yang
dimohonkan
banding, kasasi
dan PK yang
diajukan secara
lengkap dan
tepat waktu
Terselenggaranya
berkas yang
dimohonkan
banding, kasasi
dan PK yang
diajukan secara
lengkap dan tepat
waktu
Jumlah berkas
yang
dimohonkan
banding, kasasi
dan PK yang
diajukan secara
lengkap dan
tepat waktu
8 Perkara100%
Jumlah putusan
yang menarik
perhatian
masyarakat
(ekoonomi
syariah) yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
hari sejak di
putus
100%
Terselenggaranya
putusan yang
menarik perhatian
masyarakat
(ekoonomi
syariah) yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
hari sejak di putus
100% 100% 100%
Persentase
putusan yang
menarik
perhatian
masyarakat
(ekoonomi
syariah) yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
hari sejak di
putus
100%
d. Persentase
putusan yang
menarik
perhatian
masyarakat
(ekoonomi
syariah) yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
hari sejak di
putus
100% 100% 100% 100% 0 Perkara
Jumlah putusan
yang menarik
perhatian
masyarakat
(ekoonomi
syariah) yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
hari sejak di
putus
100%
Terselenggaranya
putusan yang
menarik perhatian
masyarakat
(ekoonomi
syariah) yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
hari sejak di putus
Persentase
putusan yang
menarik
perhatian
masyarakat
(ekoonomi
syariah) yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
hari sejak di
putus
d. Persentase
putusan yang
menarik
perhatian
masyarakat
(ekoonomi
syariah) yang
dapat diakses
secara online
dalam waktu 1
hari sejak di
putus
100% 100% 100% 100% 0 Perkara
2 Keterjangkauan
Pelayanan
Badan Peradilan
100%
3. Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan
a. Persentase
Perkara prodeo
yang
diselesaikan
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase
Perkara prodeo
yang
diselesaikan
Terselenggaranya
Perkara prodeo
yang diselesaikan
Jumlah Perkara
prodeo yang
diselesaikan
10 perkara 2.000.000
b.Persentase
perkara yang
diselesaikan di
luar gedung
pengadilan
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase
perkara yang
diselesaikan di
luar gedung
pengadilan
Terselenggaranya
perkara yang
diselesaikan di
luar gedung
pengadilan
Jumlah perkara
yang
diselesaikan di
luar gedung
pengadilan
150 perkara 17.500.000
c. Persentase perkara
Permohonan
(Volunteer) Identitas
Hukum
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase perkara
Permohonan
(Volunteer) Identitas
Hukum
Terselenggaranya
perkara Permohonan
(Volunteer) Identitas
Hukum
Jumlah perkara
Permohonan
(Volunteer) Identitas
Hukum
411 Perkara
d. Persentase
pencari keadilan
Golongan
Tertentu yang
mendapat
Layanan Bantuan
Hukum
(Posbakum)
0% 0% 0% 100% 100%
Persentase
pencari keadilan
Golongan
Tertentu yang
mendapat
Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)
Terselenggaranya
pencari keadilan
Golongan Tertentu
yang mendapat
Layanan Bantuan
Hukum
(Posbakum)
Jumlah pencari
keadilan
Golongan
Tertentu yang
mendapat
Layanan
Bantuan
Hukum
(Posbakum)
800 perkara 20.000.000
3 Perkara
Persentase
Putusan Perkara
Perdata yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi)
Porsentase
Perkara
Prodeo dan
Sidang di luar
Gedung
Pengadilan
yang dapat
diselesaikan
Persentase
Putusan Perkara
Perdata yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi)
Terselenggaranya
Putusan Perkara
Perdata yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi)
Jumlah Putusan
Perkara Perdata
yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi)100% 100% 100% 100% 100%
3 Memenuhi
Kebutuhan dan
Kepuasan
Masyarakat
Pencari Keadilan
Persentase
Putusan
Perkara
Perdata yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi)
100%
4. Meningkatnya
Kepatuhan Terhadap
Putusan Pengadilan