Post on 31-Mar-2019
KATA PENGANTAR
i Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016|
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Puji dan Syukur Kehadirat ALLAH SWT atas rahmat dan karunia-NYA, Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Koordinasi Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 dapat
diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten
menyusun laporan pertanggung jawaban kinerja dalam bentuk “Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016” mengacu pada Instruksi Presiden RI Nomor 7
Tahun 1999 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntablitas Kinerja
Instansi Pemerintah Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Koordinasi Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kinerja
BKPMPT. Di dalam laporan tersebut diuraikan hal-hal pokok mengenai pelaksanaan
sasaran dan program BKPMPT sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam Bab III
Akuntabilitas Kinerja. Disamping uraian mengenai capaian kinerja periode pelaksanaan
tahun 2016, diuraikan pula penjelasan mengenai perbandingan kinerja secara singkat
khususnya untuk hal-hal yang bersifat pokok/penting yang menggambarkan
keberhasilan capaian organisasi tahun 2016 dibandingkan dengan tahun - tahun
sebelumnya. Dengan demikian laporan akuntabilitas ini, cukup menggambarkan
peningkatan pencapaian sasaran dan program BKPMPT sesuai dengan perencanaan
yang ditetapkan sebelumnya di dalam Rencana Strategis Tahun 2012 –2017, serta
Rencana Kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja BKPMPT Tahun 2016.
Capaian realisasi penanaman modal yang merupakan outcome (goal) BKPMPT dalam
rangka konstribusi bagi peningkatan perekonomian nasional dan daerah meningkat
sangat signifikan baik dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di dalam
Renstra maupun bila dibandingkan dengan realisasi penanaman modal tahun
sebelumnya. Perlu kami laporkan bahwa target realisasi penanaman modal yang
KATA PENGANTAR
ii Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016|
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Cq BKPM RI tahun 2016, yaitu sebesar Rp 14,1
triliyun 53,32 triliun, telah terlampaui target dengan capaian realisasi penanaman
modal sebesar Rp. 53,32 triliun. Terdapat peningkatan capaian realisasi penanaman
modal sebesar Rp. 50 triliun atau sebesar 105 %. Disamping itu,masih diperlukan
upaya peningkatan kualitas pelaksanaan promosi penanaman modal baik di dalam
negeri maupundi luar negeri, dalam rangka penyebaran informasi potensi penanaman
modal Indonesia dan iklim penanaman modal yang kondusif, sehingga menarik minat
investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. LAKIP Tahun 2016 merupakan
gambaran pelaksanaan semua program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Banten
Tahun 2016 yang berisi realisasi dan analisis terhadap kinerja BKPMPT Provinsi Banten
yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penyusun kebijakan atau rencana kerja di
tahun-tahun berikutnya agar visi dan misi organisasi tercapai secara optimal.
Demikian, semoga laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memberikan manfaat
Akhir kata di harapkan bahwa LAKIP ini dapat menjadi gambaran dan bahan evaluasi
guna meningkatkan kinerja BKPMPT Provinsi Banten dimasa mendatang dalam
pelaksanaan tugas dan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif serta
meningkatkan minat realisasi investasi di Provinsi Banten.
Serang, Januari 2017
KEPALA BKPMPT PROVINSI BANTEN
H. BABAR SUHARSO, ST., M.Si.
DAFTAR ISI
iii Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016|
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................. i
DAFTAR ISI ........................................................................................ iii
IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................ iv
BAB I PENDAHULUAN .................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ............................................................. 1
1.2. Tugas dan Wewenang ................................................... 3
1.3. Peras Strategis Organisasi ............................................. 3
1.4. Profil Organisasi ........................................................... 5
1.5. Sistematika Pelaporan ................................................... 6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ..................... 8
2.1. Rencana Strategis ......................................................... 8
2.1.1. Visi ..................................................................... 8
2.1.2. Misi ..................................................................... 9
2.1.3.Tujuan dan Sasaran Strategis ................................ 10
2.2. Roadmap Penanaman Modal Provinsi Banten
2015-2025 ................................................................... 11
2.2.1.Roadmap Fokus Internal ....................................... 11
2.2.2.Roadmap Fokus Eksternal ..................................... 12
2.3. Arah Kebijakan ............................................................. 13
2.4. Perjanjian Kinerja ......................................................... 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................ 17
3.1. Capaian Kinerja Organisasi ............................................ 17
3.2. Realisasi Anggaran ....................................................... 23
BAB IV PENUTUP ........................................................................... 25
4.1.Kesimpulan ..................................................................... 25
4.2.Saran ............................................................................. 25
IKHTISAR EKSEKUTIF
iv Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016|
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
IKHTISAR EKSEKUTIF
Pengembangan iklim penanaman modal dan iklim usaha merupakan salah
satu prioritas dan amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2010-2014 di bidang penanaman modal, yang harus menjadi arah
bagi, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT) Provinsi
Banten dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dalam satu tahun kedepan.
Hal tersebut membawa pesan perlunya peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja
BKPMPT Provinsi Banten (Internal) dan hubungan antarlembaga (eksternal). Prioritas
nasional di bidang penanaman modal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu
”terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing dan meningkatnya realisasi
penanaman modal di seluruh wilayah Indonesia”.
Dalam tahun ini, terciptanya iklim investasi yang berdaya saing ditandai
dengan adanya survey dari lembaga independen yaitu Moody’s, Fitch, dan Standard &
Poors telah memberikan peringkat sepuluh besar di seluruh Indonesia dan
mendapatkan “investment Award” bagi Provinsi Banten, yang berarti bahwa
kepercayaan investor untuk melakukan penanaman modal di Banten semakin
meningkat, hal ini ditandai dengan semakin membaiknya persepsi resiko melakukan
penanaman modal di Provinsi Banten. BKPMPT Provinsi Banten mempunyai kedudukan
dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas ketujuh RPJMN Tahun 2010-2014
yaitu perbaikan iklim investasi dan usaha serta peningkatan realisasi investasi sektor
Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Oleh karena itu,
seluruh program kerja BKPMPT Provinsi Banten didasarkan pada tujuan, sasaran
strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dan Rencana
Strategis (Renstra) BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2012-2017.
BKPMPT Provinsi Banten telah menetapkan lima program dan tiga belas
kegiatan yang akan dicapai dalam tahun 2016. Secara umum dapat disimpulkan bahwa
dari lima program dan tiga belas kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2016, tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Secara
keseluruhan, apabila dilihat dari pelaksanaan kegiatan BKPMPT Provinsi Banten, maka
IKHTISAR EKSEKUTIF
v Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016|
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
tingkat pencapaian kinerja BKPMPT Provinsi Banten tahun 2016 adalah sebesar 91,1%.
Tetapi apabila dilihat dari tingkat capaian dua program urusan wajib bidang
penanaman modal yang dicanangkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun
2012-2017, yaitu program peningkatan iklim investasi dengan sasaran strategis
terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan indikator kinerja cakupan layanan
regulasi perijinan bidang penanaman modal dengan target kinerja 25% dan realisasi
target kinerja 25%, sehingga tingkat pencapaian kinerja adalah sebesar 100%.
Kemudian Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan sasaran
startegis meningkatnya reasliasi investasi dan indikator kinerja nilai realisasi investasi
PMA/PMDN dengan target kinerja sebesar Rp14,1 trilyun dan realisasi target kinerja
Rp52,32 trilyun sehingga tingkat pencapaian kinerja adalah sebesar 371%. Rincian
capaian kinerja masing-masing indikator tiap program dan kegiatan tersebut dapat
diilustrasikan dalam tabel berikut:
No Sasaran Strategis
Program Indikator Kinerja
Target Realisasi
2016 Capaian
(%) Realisasi
2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Meningkatnya investasi yang mendorong
penciptaan lapangan kerja
Program Peningkatan Iklim
Investasi
Cakupan layanan regulasi
perijinan bidang Penanaman
Modal (%)
25 25 100 25
Program
Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Nilai
Realisasi Investasi PMA (Rp)
9,85
Triliun
39,89
Triliun
404,97 35,1
Triliun
Nilai Realisasi
Investasi PMDN (Rp)
4,25 Triliun
12,4 Triliun
292,24 10,7 Triliun
Dalam kurun waktu tahun 2016 realisasi PMDN dan PMA yang dikeluarkan Pemerintah
melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia berdasarkan data
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Provinsi Banten sampai dengan akhir
tahun 2016 adalah sebanyak 563 proyek dengan nilai investasi Rp12,4 Triliun untuk
PMDN. Sementara untuk PMA, sebanyak 2.417 proyek dengan mencapai US$ 2,91
milyar atau Rp39,9 triliun (asumsi Rp13.700/US$). Sehingga total realisasi investasi
IKHTISAR EKSEKUTIF
vi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016|
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
PMA dan PMDN berdasarkan LKPM untuk tahun 2016 di Provinsi Banten adalah Rp52,3
triliun dengan jumlah proyek sebanyak 2.98. Jika dipersentasikan, capaian kinerja
dibandingkan target mencapai 262%, dari Target Realisasi Investasi menurut (RPJMD)
Provinsi Banten tahun 2012-2017 adalah Rp. 12.79 Trilyun.
BAB I PENDAHULUAN
1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016 |
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penanaman modal merupakan salah-satu penggerak utama pertumbuhan
ekonomi suatu Negara, masalahnya adalah bagaimana meningkatkan minat calon-
calon penanam modal (investor) dalam negeri dan luar negeri untuk menanamkan
modalnya di suatu daerah. Minat investor untuk dapat berinvestasi dipengaruhi oleh
berbagai faktor, yaitu kepastian hak, hukum, perlindungan, informasi yang terbuka
mengenai bidang usaha yang dijalankan, hak pelayanan, berbagai bentuk fasilitas
kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan stabilitas
politik dan keamanan serta kebijakan pemerintah. Faktor-faktor ini dalam lima tahun
ke depan masih memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah. Oleh karena itu faktor
ini perlu direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi setiap tahun. Kepastian
hukum sangat dibutuhkan dalam upaya menarik minat investor, ini ditandai oleh
keselarasan regulasi bidang penanaman modal, baik di tingkat nasional maupun
daerah. Sebaliknya, produk-produk hukum yang tumpang tindih akan membingungkan
dan menyulitkan penanam modal dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten, maka Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan
Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten dapat bertugas
lebih mandiri untuk melaksanakan penyusunan perencanaan penanaman modal secara
makro, mengidentifikasi potensi unggulan daerah, melakukan kegiatan promosi potensi
daerah, menyusun regulasi perizinan penanaman modal, sekaligus melakukan
pengendalian dan pengawasan serta kerjasama dalam bidang penanaman modal.
Untuk tercapainya peningkatan investasi di Provinsi Banten, perlu dibuat suatu acuan
dalam pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Penanaman dan Pelayanan Terpadu
Provinsi Banten, sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan
pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Acuan yang
digunakan adalah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang menggambarkan
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan BKPMPT Provinsi
Banten.
BAB I PENDAHULUAN
2 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016 |
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
Lebih jauh, hasil kinerja penanaman modal BKPMPT Provinsi Banten yang
telah tercantum berdasarkan Renstra perlu dievaluasi pencapaiannya. BKPMPT Provinsi
Banten sebagai entitas pelaporan kinerja berkewajiban menyelenggarakan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan. Laporan
kinerja tersebut akan menjadi media pertanggung jawaban yang berisi informasi
capaian kinerja BPMPT yang dapat digunakan sebagai komunikasi
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan
laporan kinerja dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja
pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab
serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi
pemerintah dalam rangka perwujudan good governance.
Akuntabilitas sangatlah penting dalam mencapai good governance. Salah satu
bentuk akuntabilitas pemerintahan diwujudkan dalam penyusunan pelaporan kinerja.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan
kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure)secara
memadai hasil analisis terhadappengukuran kinerja.
Adapun laporan kinerja BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2016 berisi ikhtisar
pencapaian sasaran kinerja investasi dan perizinan sebagaimana telah ditetapkan
dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran
tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran renstra, realisasi
pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja
dan pembandingan capaian indikator kinerja dengan tahun sebelumnya. Dengan
demikian, laporan kinerja BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2016 yang menjadi laporan
kemajuan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan telah disusun
dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.
BAB I PENDAHULUAN
3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016 |
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
1.2. Tugas dan Wewenang
Kewenangan BKPMPT Provinsi Banten didasarkan kepada Peraturan Gubernur
… adalah Gubernur dalam melaksanakan koordinasi kebijakan dibidang penanaman
modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan. Dalam menjalankan tugas Pokok
dan Fungsi Kelembagaan tersebut, sesuai dengan Peraturan Gubernur, maka secara
terinci tupoksi tersebut sebagai berikut:
a. pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah provinsi dibidang penanaman
modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
b. perumusan dan penyusunan perencanaan penanaman modaldan
pelayanan perizinan dan non perizinan;
c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penanaman modal;
d. pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan
umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kerasipan,
kepustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta aset Badan.
e. pengelolaan data dan sistem informasidibidang penanaman modal serta
pelaksanaan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan penanaman
modal;
f. pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal;
g. pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu bidang
penanaman modal;
h. penyusunan dan penyampaian laporan secara berkala pelaksanaan
penanaman modal; dan
i. pelaksanaan fungsi lain dibidang penanaman modal sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
1.3. Peran Strategis Organisasi
Sektor penanaman modal tidak dapat dipungkiri bahwa perannya sangat
dibutuhkan untuk menggerakkan laju perekonomian. Pengembangan kegiatan
penanaman modal tidak saja ditujukan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap
pertumbuhan ekonomi, melainkan juga diarahkan untuk dapat menjawab tantangan
persoalan-persoalan mendasar, seperti pengembangan sektor strategis dan komoditas
BAB I PENDAHULUAN
4 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016 |
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
unggulan, reindustrialisasi, pemerataan penanaman modal, serta penurunan angka
pengangguran dan kemiskinan. Dalam percaturan global, iklim penanaman modal dan
iklim usaha yang ditandai dengan tingkat daya saing nasional terbilang masih rendah.
Sementara itu, tantangan ketidakpastian perekonomian global dalam lima tahun ke
depan membawa dampak persaingan yang semakin ketat dalam mendapatkan dana
internasional, khususnya penanaman modal langsung.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 telah
menetapkan 11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2)
pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan;
(6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan
penanganan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik;
serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
Mengacu pada poin ketujuh di atas dapat dilihat bahwa, pengembangan
“iklim penanaman modal dan iklim usaha” yang kondusif menjadi salah satu dari
sebelas prioritas nasional (prioritas ketujuh) dalam RPJMN 2010-2014, dengan tema
prioritas adalah peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum,
penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK). Substansi Inti dari tema prioritas nasional adalah:
1. Kepastian hukum: Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional
dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan
yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam
implementasinya.
2. Penyederhanaan prosedur: Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan
Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di Batam, pembatalan
perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan
(SIUP).
3. Logistik nasional: Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional
yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya
transaksi/ekonomi biaya tinggi.
BAB I PENDAHULUAN
5 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016 |
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
4. Sistem informasi: Beroperasinya secara penuh National Single Window
(NSW) untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor. Percepatan
realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan
implementasi tahap pertama Custom Advanced Trade System (CATS) di
dry port Cikarang.
5. KEK: Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public-Private
Partnership sebelum 2012.
6. Kebijakan ketenagakerjaan: Sinkronisasi kebijakan ketenaga kerjaan dan
iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja.
Dalam situasi seperti diatas, BKPMPT Provinsi Banten dihadapkan pada
tuntutan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai peraturan
perundang-undangan. Arah peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha
sesuai prioritas nasional membawa pesan perlunya peningkatan kualitas tata kelola
dan kinerja BKPMPT (internal) dan hubungan antar lembaga (eksternal). Lebih jauh
RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 mengamanatkan kegiatan prioritas dan
prioritas bidang dalam lingkup penanaman modal yang erat kaitannya dengan upaya
peningkatan koordinasi dan harmonisasi.
1.4. Profil Organisasi
BKPMPT Provinsi Banten pertama kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Banten,
selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi
Banten. BKPMD Provinsi Banten diubah menjadi BKPMPT Provinsi Banten berdasarkan
Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten yang merupakan unsur
pendukung tugas Gubernur di bidang penanaman modal.
Adapun susunan organisasi BKPMPT Provinsi Banten adalah sebagai berikut:
a. Kepala Badan;
b. Sekretaris, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
BAB I PENDAHULUAN
6 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016 |
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c. Bidang Data, Informasi, Pembinaandan Pengendalian, membawahkan:
1. Sub Bidang Data dan Informasi Potensi Penanaman Modal.
2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
d. Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal, membawahkan:
1. Sub Bidang Promosi Penanaman Modal;
2. Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal.
e. BidangPelayanan Terpadu Penanaman Modal, membawahkan:
1. Sub Bidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan;
2. Sub Bidang Pelayanan Fasilitasi Penanaman Modal.
f. Jabatan Fungsional.
1.5. Sistematika Pelaporan
Sistematika penyajian LAKIP BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2016
berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mengambil contoh
praktis pada LAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2016.
BAB I PENDAHULUAN
7 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016 |
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
Adapun sistematika penyajian laporan ini adalah sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan.
Menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek
strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi
organisasi.
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kerja.
Uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III Akuntabilitas Kinerja.
Penyajian capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja serta penyajian
realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi
sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
BAB IV Penutup.
Kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPMPT Provinsi
Banten Tahun 2016 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi
perbaikan kinerja di masa datang.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
8 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016|
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis
Dalam Rangka Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bahwa Kepala (SKPD) menyiapkan
rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan
berpedoman pada rancangan awal RPJMD, selanjutnya Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan
rancangan Renstra SKPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD). Oleh karena itu, penyusunan dan penetapan Renstra SKPD
merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan
penetapan RPJMD. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra SKPD memuat Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
Selanjutnya BKPMPT Provinsi Banten sebagai SKPD berkewajiban untuk menyiapkan
Renstra sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang
menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahun.
2.1.1. Visi
Visi adalah suatu pedoman dan pendorong organisasi untuk mencapai tujuan
dalam rangka melaksanakan pembangunan, dan visi secara umum merupakan
pernyataan dalam menjawab permasalahan yang dirasakan oleh SKPD. Untuk
menjangkau keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka
pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal daerah, BKPMPT Provinsi Banten
menentukan visi sebagai berikut:
“Satu Gerbang… Sejuta Peluang”
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
9 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016|
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
Sejalan dengan citra Banten sebagai gerbang investasi Indonesia, maka makna penting
pada visi tersebut adalah bahwa Banten akan menjadi tempat yang sangat tepat bagi
investor asing maupun dalam negeri untuk menanamankan dan mengembangkan
modalnya di indonesia. Banten merupakan pilihan lokasi yang sangat strategis karena
para investor akan mendapatkan kemudahan bersama, jaminan keamanan,
ketersediaan infrastruktur dan energi, serta akses distribusi dan logistik dengan
berbagai macam pilihan peluang sektor bisnis yang akan menguntungkan.Lebih jauh,
maksud dari visi diatas adalah suatu harapan bahwa Badan Koordinasi Penanaman
Modal dan Pelayan Terpadu Provinsi Banten selama lima tahun bisa berbuat sesuai
dengan tugas dan fungsi serta kewenanganya untuk mensinergikan segenap
komponen pembangunan guna mendorong peran strategis investasi dalam rangka
meningkatkan pembangunan ekonomi di Provinsi Banten.
Rencana keinginan atau hasrat dari para investor asing maupun dalam negeri
yang akan menanamkan modalnya di Indonesia utamanya adalah di Provinsi Banten,
mengingat kondisi, potensi dan permasalahanya serta kemungkinan pengembangan
penanaman modalnya di Provinsi Banten akan lebih menguntungkan. Selanjutnya
bahwa Provinsi Banten menjadi salah satu Provinsi di Indonesia dalam kebijakan
nasional yang diprioritaskan sebagai pusat pertumbuhan industri didukung oleh Potensi
investasi sektor primer berbasis industri unggulan Banten sesuai konsep Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) serta adanya
daya dukung infrastruktur dan penyediaan lahan investasi.
2.1.2. Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan
pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan suatu daerah/organisasi yang
diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan,
kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta
nilai-nilai yang dapat diperoleh. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menentukan misi yang jelas dan
merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan pembangunan SKPD secara terfokus
dan berindikator yang jelas dan terukur.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
10 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016|
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
Adapun Misi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi
Banten dalam rangka menunjang keberhasilan visi yang telah ditetapkan adalah
sebagai berikut :
1. Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan yang berkualitas;
2. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing;
3. Meningkatkan daya tarik Penanaman Modal.
4. Meningkatkan pelayanan realisasi pelaksanaan penanaman modal secara
terpadu.
2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis
Tujuan dan sasaran dalam hal ini adalah tujuan dan sasaran misi atau tujuan
dan sasaran jangka menengah pembangunan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Provinsi Banten selama kurun waktu lima tahun yaitu dari tahun
2013 sampai dengan 2017.
Tujuan misi 1 Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan yang berkualitas adalah untuk
meningkatkan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mendorong peningkatan
penanaman modal daerah di Provinsi Banten. Sasaranya adalah
meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur, manajemen
kelembagaan serta lengkapnya sarana dan prasarana kerja aparatur;
Tujuan misi 2 Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing adalah
untuk meningkatkan kualitas iklim penanaman modal di Provinsi
Banten yang kondusif serta pengembangan potensi dan pemberdayan
usaha daerah. Sasarannya adalah: (1) meningkatnya aktifitas
(investasi); (2) berkembangnya potensi unggulan daerah; (3)
terwujudnya pemberdayaan usaha daerah; (4) meningkatnya
eksistensi penanaman modal.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
11 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016|
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
Tujuan misi 3 Meningkatkan daya tarik penamanan modal adalah untuk
meningkatkan minat dan realisasi Penanaman Modal di Provinsi Banten
dengan sasaran adalah meningkatnya promosi tentang kondisi dan
potensi Provinsi Banten sebagai tempat penanaman modal.
Tujuan misi 4 Meningkatkan pelayanan pelaksanaan penanaman Modal secara
terpadu adalah meningkatkan realisasi investasi yang signifikan dengan
sasaran adalah terselenggaranya perijinan penanaman modal secara
sederhana, cepat, dan transparan.
2.2. Roadmap Penanaman Modal Provinsi Banten 2015-2025
Roadmap atau peta jalan adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan
apa yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Banten untuk mencapai pengelolaan
penanama modal yang optimal. Artinya, roadmap merupakan peta atau panduan yang
digunakan sebagai petunjuk atau araha pengelolaan penanaman modal di Provinsi
Banten, dimana didalamnya berupa rencana rinci yang memuat tahapan sistematis
mengenai pelaksanaan Penanaman Modal dalam kurun waktu sepuluh tahun berjalan.
Roadmap ini ditujukan agar instrumen terlampir akan memandu proses dinamisasi
penanaman modal di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan
karakteristik yang dimilikinya, sehingga instrumen roadmap mampu mempersatukan
seluruh kegiatan penanaman modal dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
Roadmap Penanaman Modal ini memiliki dua fokus arahan yang berbeda, yaitu fokus
arahan pada kinerja Pemerintahan Provinsi Banten dan arahan pada mekanisme pasar
penanaman modal. Fokus arahan pada kinerja pemerintah daerah, lebih diarahkan
konsistensi Provinsi Banten dalam mengimplementasikan tujuh arah kebijakan
penanaman modal Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), sedangkan fokus
eksternal lebih menitik beratkan pada mitigasi project digest.
2.2.1. Roadmap Fokus Internal
Roadmap fokus internal lebih diarahkan agara terjadinya konsistensi,
keterpaduan, dan kesamaan arah kebijakan secara nasional, regional, dan lokal dalam
memanfaatkan investasi untuk mengoptimalkan aspek kemanfaatannya dalam
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
12 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016|
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
mendinamisasi ekonomi produktif, ekonomi efisiensi, dan eknomi inovatif di Provinsi
Banten. Dalam takaran operasional, roadmap fokus internal lebih memfokuskan pada
tujuh arah kebijakan RUPM yang sudah dimodelkan dan terintegarasi dengan beberapa
regulasi yang ada, seperti Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan,
Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal,
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Berikut adalah instrumen roadmap fokus
internal:
1. Kebijakan perbaikan iklim penanaman modal.
2. Persebaran penanaman modal.
3. Fokus Pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi.
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan.
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM).
6. Pemberian fasilitas, kemudahan, insentif penanaman modal.
7. Promosi penanaman modal.
2.2.2. Roadmap Fokus Eksternal
Skenario roadmap penanaman modal fokus eksternal akan menjadi upaya
peningkatan kinerja penanaman modal yang berdampak pada ekonomi lokal, regional,
dan nasional dengan kemampuan pelaksanaannya menjadi kewenangan
kebupaten/kota. Peta panduan impelementasi RUPM disusun dalam empat fase yang
dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase
jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:
1. Fase jangka pendek: Pengembangan penanam modal yang relatif mudah
dan cepat menghasilkan (Quick wins dan low hanging fruits).
2. Fase jangka menengah: Percepatan pembangunan infrastruktur dan
energi.
3. Fase jangka panjang I: Pengembangan industri skala besar.
4. Fase jangka panjang II: Percepatan pembangunan infrastruktur dan
energi.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
13 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016|
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
2.3. Arah Kebijakan
Tabel 2.1. Strategi dan Kebijakan
Sasaran Strategi Kebijakan
Misi I: Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan yang berkualitas
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur, manajemen kelembagaan serta lengkapnya sarana dan prasarana kerja
aparatur.
Peningkatan administrasi perkantoran, kapasitas sumber daya aparatur secara profesional yang didukung dengan
kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas
Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan aparat, Pelayanan Administrasi serta Sarana dan Prasarana kerja
aparatur
Misi II: Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Berdaya Saing
Meningkatnya iklim usaha investasi yang kondusif
Pembinaan dan pengendalian kegiatan penanaman modal
Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan
terhadap pelaksanaan penanaman modal yang tepat dan akurat
Berkembangnya potensi unggulan daerah
Peningkatan koordinasi penanama modal dengan instansi
terkait/stakeholders
Meningkatkan koordinasi penanaman modal
Terwujudnya pemberdayaan usaha daerah
Pengembangan potensi keunggulan daerah
Pengembangan potensi unggulan daerah
Meningkatnya eksistensi penanaman modal
Penigkatan kemitraan antar pelaku usaha
Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi dunia usaha dalam rangka kemitraan antar pelaku
usaha
Misi III: Meningkatkan Daya Tarik Penanaman Modal
Meningkatnya promosi kondisi
dan potensi Provinsi Banten sebagai tempat penanaman modal
- Peningkatan Promosi yang
tepat dan terarah.
- Peningkatan Kerjasama penanaman modal antar daerah, antar pemerintah dan
non pemerintah baik dalam maupun luar negeri.
- Menyediakan materi dan media
promosi yang efektif dan efisien.
- Meningkatkan jaringan kerjasama secara terkoordinasi dan berkelanjutan
Misi IV: Meningkatkan Pelayanan Pelaksanaan Penanaman Modal Secara Terpadu
Terlayaninya perijinan
penanaman modal secara lancar
Peningkatan pelayanan
perijinan investasi yang mudah, murah tepat dan transparan
Melayani perijinan investasi
sesuai standar pelayanan prima.
2.4. Perjanjian Kinerja
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah ditandatangani
Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016 yang merupakan bentuk perjanjian dari Kepala
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
14 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016|
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
BKPMPT Provinsi Banten kepada Gubernur Banten. Perkin merupakan pelaksanaan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perkin BKPMPT Provinsi Banten tahun 2016
sajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2016
No Program/Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target
Kegiatan dan
Tolok Ukur
Pagu
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Peningkatan Iklim Investasi
Meningkatkan Pembinaan dan Pengendalian atas
Kegiatan Penanaman Modal
90 Perusahaan
Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan
Penanaman Modal - Fasilitasi
Pemantauan
Pelaksanaan Penanaman Modal
- Sosialisasi Pelaksanaan Penanaman
Modal kepada Non Dunia Usaha
- Fasilitasi
Pengawasan Penanaman Modal
1.320.010.000
Cakupan layanan regulasi perijinan
bidang Penanaman Modal
25% Penyelenggaraan Perizinan Terpadu
Satu Pintu - Verifikasi
Perizinan
Perusahaan - Fasilitasi Tim
Teknis Pelayanan
Perizinan - Pengelolaan
Sistem Pelayanan
Perizinan Terpadu - Penyusunan
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Penyusunan Laporan Perijinan dan Non Perijinan
913.118.500
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
15 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016|
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman
Modal - Forum
Penanaman
Modal - Forum Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu (PTSP) - Fasilitasi
Peningkatan
Kapasitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
771.720.800
2 Peningkatan
Promosi dan Kerjasama Investasi
Terlaksananya
Promosi Penanaman Modal
5% PMA dan
4,7% PMDN
Penyelenggaraan
Promosi Penanaman Modal - Pengadaan Bahan
Promosi Investasi - Partisipasi Banten
Expo
- Partisipasi GPID/Agenda BKPM RI
- Partisipasi
Promosi Internasional di Asia
- APKASI Internasional Trade And
Investment - Partisipasi
Promosi Sektor
Infrastruktur (IIICE)
- Investor Corner
- Promosi Penanaman Modal di Media
Massa - Promosi Investasi
Sektor Perkebunan dan
Agribisnis di Sumatera
5.229.196.000
Tercapainya Kerjasama Investasi
Rp 4,05 Triliun
Kerjasama Investasi - Fasilitasi forum
nasional/agenda nasional, MPU, Mukornis
- Workshop potensi dan daya saing produk pengusaha besat
dan kecil di Banten
1.306.175.470
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
16 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016|
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
- Fasilitasi kerjasama investasi
pemerintah dan swasta
- Fasilitasi dinas
terkait di kabupaten/kota dalam rangka
kerjasama investasi daerah (SERAGON)
- Focus Group Discussion (Analisa potensi di Banten
pemerintah dengan pelaku usaha)
BAB III [AKUNTABILITAS KINERJA]
17 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016 |
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan
Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai
misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan
melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Setiap
entitas Akuntabilitas Kinerja diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas
prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah
dialokasikan.
Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2016
No Indikator Kinerja
Utama Target
Realisasi Tahun 2016
Capaian
(%)
Realisasi Tahun 2015
Realisasi Tahun 2014
Realisasi Tahun 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)
75,13 70,27 68,89 69,47
2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)
6,8-6,9 5,40 5,51 6,67
3 Persentase Penduduk Miskin (PPM) (%)
4,9-4,7 5,75 5,51 5,89
4 Persentase Pengangguran
Terbuka (PPT) terhadap Angkatan Kerja (%)
8,74 9,55 9,07 9,90
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran capaian kinerja organisasi tahun 2016 merupakan bagian dari
penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan BKPMPT Provinsi Banten. Pengukuran
dilakukan terhadap capaian kinerja strategis, capaian kinerja program (outcome) dan
capaian kinerja kegiatan (output) dibandingkan target dalam rencana strategis dan
target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016. BKPMPT Provinsi Banten
telah merumuskan sasaran strategis dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan
BAB III [AKUNTABILITAS KINERJA]
18 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016 |
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
pemanfaatan atau capaian outcome program yang diselenggarakan, sasaran program
dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan capaian indikator kinerja utama (IKU),
dan sasaran kegiatan dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan capaian
indikator kinerja kegiatan (IKK). Capaian sasaran strategis diindikasikan dengan
capaian indikator kinerja outcome. Capaian sasaran program diindikasikan dengan
capaian IKU yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran
program. Pengukuran capaian kinerja sasaran program meliputi identifikasi atas
realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya. Analisis mendalam dilakukan
terhadap perkembangan capaian IKU dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam
mencapai kinerja IKU. Pengukuran capaian kinerja sasaran kegiatan meliputi
identifikasi atas realisasi IKK dan membandingkan dengan targetnya. Hasil pengukuran
kinerja sasaran strategis, outcome dan output tahun 2016 terhadap capaian kinerja
BKPMPT Provinsi Banten, disajikan dalam berikut.
Tabel 3.2 : Program Peningkatan Iklim Investasi dan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
No Sasaran Strategis
Program Indikator Kinerja
Target Realisasi
2016 Capaian
(%) Realisasi
2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Meningkatnya investasi yang mendorong
penciptaan lapangan kerja
Program Peningkatan Iklim
Investasi
Cakupan layanan regulasi
perijinan bidang Penanaman
Modal (%)
25 25 100 25
Program
Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Nilai
Realisasi Investasi PMA (Rp)
9,85
Triliun
39,89
Triliun
404,97 35,1
Triliun
Nilai
Realisasi Investasi PMDN (Rp)
4,25
Triliun
12,4
Triliun
292,24 10,7
Triliun
Anggaran Program Tahun 2016 : Rp 9.540.220.770,-
Realisasi Program Tahun 2016 : Rp 8.786.659.700,-
BAB III [AKUNTABILITAS KINERJA]
19 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016 |
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
Penjelasaan capaian indikator kinerja:
Cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman Modal
Indikator Kinerja cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman
Modal merupakan usaha Pemerintah Provinsi Banten untuk menciptakan
iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan
investasi yang sudah ada serta menarik investasi baru di Provinsi Banten
dengan regulasi perijinan yang mudah, murah, cepat, jelas, dan tidak
memihak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka BKPMPT Provinsi Banten
pada Tahun 2016 telah melaksanakan beberapa hasil kinerja sebagai
berikut:
1. Terfasilitasinya pengawasan pelaksanaan penanaman modal kepada
90 Perusahaan. Dengan terawasinya pelaksanaan penanaman modal
kepada 90 perusahaan PMA dan PMDN, maka penyimpangan-
penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan dan penggunaan
fasilitasi penanaman modal dapat dikurangi dan dicegah.
2. Terlaksananya sosialisasi pelaksanaan pembinaan penanaman modal
kepada non-dunia usaha sebanyak 13 kali kegiatan. Pembinaan yang
berupa workshop, task force, sosialisasi, serta inhouse training
mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat non-dunia
usaha mengenai peraturan perundang-undangan bidang penanaman
modal secara umum sehingga hambatan-hambatan penanaman
modal seperti penolakan-penolakan kepada penanam modal dapat
dikurangi.
3. Terfasilitasinya pemantauan pelaksanaan penanaman modal kepada
40 orang peserta. Pemantauan kepada 40 orang peserta yang
merupakan perwakilan dari perusahaan PMA dan PMDN bertujuan
untuk memverifikasi dan mengevaluasi data realisasi penanaman
modal yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM), sehingga data realisasi penanaman modal di Provinsi Banten
secara keseluruhan dapat terkompilasi secara akurat.
BAB III [AKUNTABILITAS KINERJA]
20 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016 |
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
4. Terverifikasinya perizinan perusahaan sebanyak 90 laporan. Izin-izin
yang dikeluarkan oleh BKPMPT Provinsi Banten telah diverifikasi dan
ditelaah secara matang, sehingga perusahaan yang memperoleh izin
merupakan perusahaan yang layak secara peraturan perundang-
undangan.
5. Terfasilitasinya Tim Teknis Pelayanan Perizinan yang berjumlah 43
orang sebanyak 13 kali kegiatan. Tim Teknis Pelayanan Perizinan
yang berasal dari dinas teknis terkait Provinsi Banten dapat
melakukan tugasnya sebagai verifikator lapangan secara profesional,
sehingga hasil verifikasi yang telah dilaksanakan memiliki hasil yang
akurat dalam pertimbangan penerbitan izin.
6. Terkelolanya Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu sebanyak 1 sistem
aplikasi. Pengelolaan Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu ini sebagai
komitmen BKPMPT Provinsi Banten dalam menghadirkan pelayanan
prima yang murah, mudah, dan cepat. Sistem tersebut mampu
meningkatkan akurasi layanan perizinan, meningkatkan efisiensi
tenaga dan waktu, mengurangi intensitas kontak langsung antara
pemohon dan petugas, sehingga mencapai target pelayanan yang
cepat, tepat, transparan dan akuntabel.
7. Tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebanyak 2
dokumen. Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat
diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas
pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
penyelenggara pelayanan perizinan dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhannya. Dengan tersusunnya IKM ini, BKPMPT
Provinsi Banten, khususnya Bidang Pelayanan Terpadu Penanaman
Modal dapat mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara
berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan perizinan selanjutnya.
8. Tersusunnya Laporan Perizinan dan Non-Perizinan sebanyak 5
dokumen. Seluruh izin yang telah diterbitkan oleh BKPMPT Provinsi
Banten dirangkum dan dikompilasi, kemudian disusun dalam bentuk
dokumen laporan. Dengan tersusunnya Laporan Perizinan dan Non-
Perizinan ini, dapat memudahkan dalam kontrol pengarsipan dan
pencarian arsip surat yang sewaktu-waktu dibutuhkan.
BAB III [AKUNTABILITAS KINERJA]
21 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016 |
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
9. Terlaksananya Forum Penanaman Modal sebanyak 1 kali kegiatan
dengan jumlah peserta 120 orang. Forum Penanaman Modal
diselenggarakan dengan mengundang berbagai pihak, diantaranya
pelaku usaha, akademisi, birokrasi, dan tokoh masyarakat. Forum
tersebut merupakan upaya BKPMPT Provinsi Banten dalam
menyampaikan informasi kebijakan Pemerintah Provinsi Banten yang
berkaitan dengan Penanaman Modal agar terjalinnya koordinasi dan
penyamaan pemahaman antara pihak-pihak yang berperan dalam
pemberian perizinan terhadap peraturan yang ada, memperoleh
informasi permasalahan penanaman modal, serta usulan dan saran
sebagai bahan masukan penyelesaian permasalahan untuk
peningkatan penyelenggaraan penanaman modal.
10. Terlaksananya Forum Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebanyak
2 kali kegiatan dengan masing-masing peserta berjumlah 40 orang.
Forum PTSP dilaksanakan sebagai sarana pengkinian kebijakan
pemerintah pusat di daerah, wahana silaturahmi antarpegawai PTSP
se-Provinsi Banten dan berbagi pengalaman dalam peningkatan
kualitas serta inovasi pelayanan perizinan.
11. Terfasilitasinya Peningkatan kapasitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) sebanyak 4 kali. Penyelenggaraan pelayanan terpadu BKPMPT
Provinsi Banten tidak hanya terkait perizinan, namun juga
berkomitmen dalam pelayanan non-perizinan. Terfasilitasinya
pelayanan non-perizinan memudahkan masyarakat dunia dalam
mendapatkan informasi mengenai pelayanan perizinan, fasilitas fiskal,
serta informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN
Indikator Kinerja nilai realisasi investasi PMA dan PMDN merupakan
ukuran keberhasilan atas kebijakan penanaman modal yang diterapkan
Pemerintah Provinsi Banten dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif
dan mempertahankan keberadaan investasi yang sudah ada serta
menarik investasi baru, baik dengan membentuk forum investasi melalui
BAB III [AKUNTABILITAS KINERJA]
22 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016 |
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
peningkatkan promosi daerah, maupun usaha kerjasama investasi dengan
calon investor dalam dan luar negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut
maka BKPMPT Provinsi Banten pada Tahun 2016 telah melaksanakan
beberapa hasil kinerja sebagai berikut:
1. Tersedianya bahan promosi investasi sebanyak 5 paket. Melalui alat
dan bahan promosi, baik berupa leaflet maupun brosur, mampu
memberikan imej daerah serta memperkenalkan potensi investasi di
Provinsi Banten di berbagai kalangan dunia usaha, sehingga menarik
investor baru ke Provinsi Banten.
2. Terinformasikannya promosi investasi di Provinsi Banten melalui
acara Banten Expo di Serang sebanyak 1 kali pameran. Melalui
pameran yang diselenggarakan di Kota Serang Banten, masyarakat
lokal maupun pendatang dapat mengenal potesi yang dimiliki oleh
Provinsi Banten, selain itu pameran tersebut dapat memberikan
gambaran umum daerah.
3. Terinformasikannya promosi investasi di Provinsi Banten melalui
acara GPID/agenda BKPM RI di sebanyak 2 kali pameran di Eropa
dan Amerika. Pameran yang diselenggarakan dengan difasilitasi oleh
BKPM RI ini memperkenalkan Provinsi Banten ke dunia internasional.
4. Terinformasikannya promosi investasi di Provinsi Banten melalui
acara Partisipasi Promosi Internasional di Tiongkok sebanyak 1 kali
pameran. Pameran yang diselenggarakan di Tiongkok ini
memperkenalkan gambaran umum daerah Provinsi Banten dan
potensi dan peluang investasi ke dunia internasional.
5. Terinformasikannya promosi investasi di Provinsi Banten melalui
acara APKASI International Trade and Investment di Batam sebanyak
1 kali pameran. Pameran yang diselenggarakan di Batam ini
memperkenalkan gambaran umum daerah Provinsi Banten dan
potensi dan peluang investasi.
6. Terinformasikannya promosi investasi di Provinsi Banten melalui
acara Promosi Sektor Infrasturktur (IIICE) di Jakarta sebanyak 1 kali
pameran. BKPMPT Provinsi Banten berpartisipasi pada
penyelenggaraan pameran sektor infrastruktur di Jakarta dengan
memperkenalkan kondisi dan peluang investasi kepada calon investor
dalam dan luar negeri di bidang infrastruktur.
BAB III [AKUNTABILITAS KINERJA]
23 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016 |
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
7. Terlaksananya Investor Corner sebanyak 1 kali kegiatan. Investor
Corner diselenggarakan dengan mengundang berbagai pihak,
diantaranya pelaku usaha, akademisi, birokrasi, praktisi dan tokoh
masyarakat. Acara tersebut merupakan upaya BKPMPT Provinsi
Banten dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi terkini
terkait peluang usaha penanaman modal sehingga dapat menarik
minat calon investor dalam maupun luar negeri.
8. Terinformasikannya promosi investasi di Provinsi Banten melalui
media massa di 12 media lokal dan 5 media nasional. Melalui media
massa, baik local maupun nasional, mampu memberikan imej daerah
serta memperkenalkan potensi investasi di Provinsi Banten di
berbagai kalangan dunia usaha, sehingga menarik investor baru ke
Provinsi Banten.
9. Terinformasikannya promosi investasi di Provinsi Banten pada sektor
perkebunan dan agrobisnis di Sumatera sebanyak 1 kali pameran.
BKPMPT Provinsi Banten berpartisipasi pada penyelenggaraan
pameran sektor perkebunan dan agrobisnis di Sumatera dengan
memperkenalkan kondisi dan peluang investasi kepada calon investor
dalam dan luar negeri di bidang perkebunan dan agrobisnis.
3.2. Realisasi Anggaran
Anggaran BKPMPT Provinsi Banten tahun 2016 sebesar Rp 25.114.249.895,-
dengan realisasi sebesar Rp 23.031.584.092,- atau 91,71%. Rincian perprogram dan
perjenis belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.3 : Realisasi Anggaran Per Program Per Sasaran Strategis
No Sasaran Strategis dan
Program/Kegiatan
Pagu
Anggaran (Rp)
Realisasi
(Rp) %
Sisa Anggaran
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja
a. Peningkatan Iklim Investasi
3.004.849.300 2.593.276.499 86,30 411.572.801
b. Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
6.535.371.470 6.193.383.201 94,77 341.988.269
JUMLAH 9.540.220.770 8.786.659.700 92,10 753.561.070
BAB III [AKUNTABILITAS KINERJA]
24 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016 |
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama periode 2015 alokasi anggaran
seluruh program telah terserap dengan baik, yakni di atas 90% dengan realisasi fisik
yang mencapai 100% untuk seluruh program. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber
daya keuangan telah digunakan secara efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan
strategis dan sasaran strategis, sesuai yang telah ditargetkan dalam Renstra tahun
2012-2017 dan ditetapkan setiap tahunnya dengan Rencana Kerja Tahunan dan
Perjanjian Kinerja.
BAB IV PENUTUP
25 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016|
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKPMPT Provinsi
Banten Tahun 2016 ini merupakan laporan yang diharapkan menjadi sarana untuk
mengkomunikasikan dan menjawab tentang pencapaian target kinerja dan proses
pencapaiannya yang berkaitan dengan amanat yang diterima. Amanat yang dimaksud
adalah janji BKPMPT Provinsi Banten yang tertuang dalam Perkin Kepala BKPMPT
Provinsi Banten. Untuk itu diharapkan agar laporan ini dapat menjadi bahan masukan
dan mendorong BKPMPT Provinsi Banten, agar berusaha sungguh-sungguh sehingga
dapat mewujudkan lembaga yang dikenal berkualitas baik dalam meningkatkan
kompetensi sumber daya manusia /aparatur, pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi
yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan
instansi serta dalam rangka perwujudan good governance.
Capaian indikator kinerja sasaran strategis BKPMPT Provinsi Banten tahun
anggaran 2016 relatif baik dan berhasil. Indikasi keberhasilan tersebut terbukti dari
besarnya tingkat capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan
rincian telah melebihi target, mencapai target 100. Capaian–capaian indikator kinerja
tersebut berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran strategis dan
sekaligus mendukung terwujudnya misi yang tercantum dalam Renstra BKPMPT
Provinsi Banten Tahun 2012 –2017. Walaupun demikian, BKPMPT Provinsi Banten tidak
akan berpuas diri dengan keberhasilan tersebut. Karena di masa yang akan datang,
masih banyak tantangan yang akan dihadapi. Secara umum keseluruhan capaian
kinerja tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi
BKPMPT Provinsi Banten untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-
masa mendatang.
4.2. Saran
1. LAKIP BKPMPT Provinsi Banten tahun 2016 perlu dijadikan sebagai salah-
satu sumber pertimbangan pembuatan kebijakan dan program di tahun
BAB IV PENUTUP
26 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016|
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
2017 dan tahun-tahun sesudahnya agar meningkatkan kualitas dan
manfaat kegiatan-kegiatan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian
indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain
sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sesuai dengan
amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 maka Badan Koordinasi Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten telah membuat laporan
tentang kinerja yang telah dicapai selama setahun.
4. Berdasarkan pada Pengukuran Kinerja Kegiatan dan pengukuran
pencapaian sasaran, rata-rata capaian kinerja Badan Koordinasi
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten memperoleh
nilai 100 %.
5. Langkah – langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan –
permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat dirumuskan hal-hal sebagai
berikut:
a. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas Sumber
Daya Manusia (SDM) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-
dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan
yang akuntabel.
b. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi
pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP
yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta
meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian
Perkin.
c. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 ini diharapkan dapat
dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak
yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode
yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan
BAB IV PENUTUP
27 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2016|
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN
kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan
yang diperlukan.