Post on 28-May-2020
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 1
BAB VII
Rencana Pembangunan Infrastruktur
Cipta Karya
KABUPATEN MINAHASA
RPIJM 2015-2019
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 1
BAB I
PENDAHULUAN
7.1 Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman
Bagian ini memaparkan kondisi eksisting, sasaran program, serta usulan kebutuhan
program dan pembiayaan dalam pengembangan kawasan permukiman, khususnya
dalam rangka pencapaian gerakan nasional 100-0-100.
Identifikasi Indikasi Arah Pengembangan Kota dan Permukiman di Kabupaten
Minahasa
Arah pengembangan kabupaten atau kawasan kota dalam kabupaten, dapat
dianalisa berdasarkan arah kebijakan yang telah ada (seperti dijelaskan di atas),
termasuk implikasinya terhadap pengembangan permukiman dan infrastruktur
pendukungnya.
Secara umum pengembangan Kabupaten Minahasa terarah pada sejumlah
kawasan tertentu yang cenderung berkembang pesat karena dipicu oleh
sejumlah faktor, antara lain potensi fisik kawasan, pengaruh kegiatan wilayah
sekitar (diluar wilayah kabupaten) yang lebih maju/berkembang serta adanya
rencana pengembangan kawasan.
7.1.1 Kondisi Eksisting, berisikan:
7.1.1.1 Data kondisi eksisting kawasan kumuh, sebagai baseline
perencanaan pembangunan menuju 100-0-100, dilengkapi dengan SK
bupati/walikota.
Tingkat Pelayanan: Permukiman Rumah Siap Huni (RSH) di kabupaten
Minahasa pada umumnya dikembangkan oleh pihak swasta. Pembiayaan
pembangunan prasarana dan sarana dasar RSH serta pembiayaan operasi
dan pemeliharaannya sekitar 60% dibiayai oleh swasta, sedangkan 40%
oleh pemerintah.
Cakupan pembangunan RSH di kabupaten minahasa yang ditangani
swasta 83%, dan pemerintah 17%. Kawasan RSH terbesar terdapat di
kecamatan Pineleng dengan luas kawasan mencapai lebih dari 2000 ha.
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 2
Sebaran: Wilayah pengembangan RSH terdapat di kecamatan-kecamatan :
Tondano Barat (6 lingkungan),
Tondano Selatan (2 lingkungan),
Tondano Timur (1 lingkungan),
Tondano Utara (1 lingkungan),
Tombulu (3 lingkungan),
Remboken (1 lingkungan),
Tompaso (1 lingkungan),
Langowan Barat (1 lingkungan),
Pineleng (8 lingkungan).
Kualitas: Prasarana dan sarana dasar tersedia, namun masih terbatas baik
jumlah maupun kualitasnya.
Tingkat Pelayanan: Permukiman Kumuh di kabupaten Minahasa pada
umumnya berada di sekitar danau Tondano. Penanganan penyediaan
prasarana dan sarana dasar di kawasan ini pada umumnya dilakukan oleh
Pemerintah melalui program-program sektoral baik dari APBN, APBD
Provinsi maupun APBD Kabupaten.
Sebaran: Cakupan kawasan permukiman kumuh berada di kecamatan :
Kakas (560 ha),
Remboken (75 ha),
Tondano Timur&
Tondano Barat (13 ha),
Pineleng (20 ha),
Sonder (25),
Tombariri (20)
Tompaso (5).
Kualitas: Tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang baik, seperti
jalan lingkungan, jaringan air bersih. Kondisi bangunan sebagian besar
adalah semi permanen/darurat, jarak bangunan sangat rapat dan tingkat
kepadatan penduduk/bangunan cukup padat.
Rusunawa: Rusunawa belum terbangun di Kabupaten Minahasa
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 3
Tabel 7.1 Kondisi Eksisting Permukiman dan Infrastruktur Kabupaten
Minahasa
Sumber: Dokumen PIP Minahasa 2012
7.1.1.2 Kondisi eksisting permukiman perdesaan, permukiman nelayan, rawan
bencana, perbatasan, dan pulau kecil
1. Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan
a). Pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa (KTP2D)
Target:
- Lokasi sasaran adalah desa/kelurahan dengan jumlah penduduk
miskin lebih dari 35%
- Kawasan-kawasan diperdesaan yang potensial berkembang dan
mempunyai nilai lebih dari kawasan lainnya
- Mempunyai desa pusat dan desa-desa hinterland yang punya kaitan
erat terutama di bidang ekonomi
- Kecamatan perkotaan yang jumlah kelurahan lebih besar dari dari
desa
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 4
- Kecamatan yang diusulkan bukan merupakan sasaran PNPM
Mandiri Perdesaan
- Kondisi fisik lingkungan yang memungkinkan
- Kondisi sosial budaya masyarakat yang kondusif
- Sesuai dengan RUTR dan RPJMD
Penanganan:
- Bantuan Teknis berupa:
Identifikasi lokasi KTP2D
Perkuatan kelembagaan masyarakat di tingkat lokal untuk dapat
menyusun perencanaan pengembangan kawasan perdesaan
secara mandiri
Penyusunan perencanaan jangka menengah (PJM) yang berbasis
pada pengembangan potensi ekonomi lokal, bertumpu pada
kebutuhan nyata dengan melibatkan masyarakat
- Bantuan fisik berupa prasarana dan sarana kawasan sesuai dengan
apa yang tertera dalam matriks program pada PJM, terutama akses
dari Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) ke desa-desa hinterland dan
akses pada kawasan lain
- Peningkatan prasarana dan sarana DPP diarahkan pada penyediaan
prasarana dan sarana dasar perdesaan yang dapat menstimulasi
kegiatan ekonomi perdesaan.
Kontribusi Pemerintah Daerah:
- Menyediakan dana pendamping
- Mencantumkan rencana penanganan KTP2D pada RPJMD
- Daftar lokasi disahkan Bupati
- Review minimal setahun sekali
b). Pengembangan Kawasan Agropolitan
Target:
- Kawasan pertanian yang terdiri dari kota pertanian, desa-desa sentra
produksi pertanian dan desa penyangga yang ada di sekitarnya yang
memiliki fasilitas untuk berkembangnya industri pertanian
Penanganan:
- Pembangunan prasarana dan sarana untuk mendukung kawasan
agropolitan
Kontribusi Pemerintah Daerah:
- Menyediakan dana pendamping
- Daftar lokasi disahkan Bupati
- Review minimal setahun sekali
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 5
c). Penyediaan Prasarana da Sarana Permukiman Terpencil
Target:
- Kawasan yang secara fisik terisolasi, kesulitan dalam akses menuju
kawasan lainnya
- Sebagian besar penduduknya adalah tertinggal baik dalam hal sosial,
budaya maupun ekonomi
- Kondisi pelayanan kepada masyarakat masih sangat terbatas
Penanganan:
- Bantuan Teknis berupa:
Pedoman pengembangan prasarana dan sarana permukiman
terpencil
Identifikasi lokasi kawasan tertinggal yang ada di daerah sesuai
dengan kriteria yang ditetapkan
Penyusunan PJM berbasis pada upaya penanggulangan
kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup serta penghidupan
masyarakat yang tinggal di dalamnya, bertumpu pada kebutuhan
riil dengan melibatkan masyarakat.
- Bantuan fisik berupa prasarana dan sarana dalam rangka
pengmbangan kawasan sesuai dengan apa yang tertera dalam
matriks program pada PJM dan rencana tindak
Kontribusi Pemerintah Daerah:
- Menyediakan dana pendamping
- Daftar lokasi disahkan Bupati
- Review minimal setahun sekali
7.1.1.3 Potensi dan tantangan pengembangan kawasan permukiman
Identifikasi Kebutuhan Penanganan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan di
Kabupaten Minahasa
Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan sebelumnya, dapat
dirumuskan sejumlah kebutuhan pengembangan pembangunan permukiman
dan infrastruktur perkotaan di Kabupaten Minahasa, yakni antara lain
perlunya pengendalian lahan, terutama di kawasan-kawasan yang cenderung
tumbuh pesat. Pengendalian lahan dapat dilakukan melalui penetapan
arah/alokasi pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan se-
Kabupaten Minahasa yang jelas dengan dukungan legal formal, pemberian
insentif dan disinsentif serta penegakan aturan (law reinforcement) terhadap
pelanggaran yang sementara atau akan dilakukan.
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 6
Berikut ini diuraikan kebutuhan pembangunan permukiman dan
infrastruktur perkotaan di Kabupaten Minahasa berdasarkan potensi dan
permasalahan serta karakteristik kawasan:
7.2 Sektor Penataan Bangunan Dan Lingkungan
Bagian ini memaparkan kondisi eksisting, sasaran program, serta usulan kebutuhan
program dan pembiayaan dalam penataan bangunan dan lingkungan, khususnya
dalam rangka pencapaian gerakan nasional 100-0-100.
7.2.1 Kondisi Eksisting
7.2.1.1 Data kondisi Perda Bangunan Gedung dan NSPK lainnya di
kabupaten/kota (IMB, SLF, TA-BG, dan Pendataan BG)
Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa
a. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2004 tetang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Minahasa
b. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah
c. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan
Polisi Pamong Praja;
e. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tetang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2013;
f. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028;
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah : Ijin yang diberikan untuk
melakukan kegiatan membangun
Ijin untuk mendirikan, memperbaiki, mengubah atau merenovasi suatu
bangunan termasuk ijin bagi bangunan yang sudah berdiri yang
dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 7
1) Persyaratan Penertiban IMB
Syarat kelengkapan dokumentasi dan administrasi :
Merupakan syarat utama yang mencakup keabsahan pemohon
sehubungan dengan jenis pembangunan yang akan diajukan di atas
lahan yang jelas statusnya.
Permohonan jenis pembangunan yang akan diajukan :
Kualifikasi jenis bangunan yang diijinkan sesuai dengan
arahan/ketentuan dalam RTBL yang diperkuat dengan aspek hukum
(asas legalitas) berupa Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.
Permohonan ijin untuk pembangunan yang tidak termasuk
dalam kualifikasi yang ada, memerlukan ijin khusus/dispensasi
dan mendapat rekomendasi tertulis dari Walikota Tomohon
Permohonan untuk jenis kegiatan usaha :
- Permohonan pembangunan yang menyangkut kegiatan usaha
memerlukan adanya ijin usaha, yang harus disesuaikan dengan
kebijaksanaan perekonomian dan strategi dalam bidang
penanaman modal (investasi).
- Perlu diperhatikan kemungkinan adanya gangguan atau dampak
negatif terhadap lingkungan sekitarnya.
Syarat lokasi dan kesesuaian rencana :
- Harus sesuai dengan rencana peruntukan lahan (land use), baik
dari segi lokasi maupun jenis kegiatan yang akan beroperasi di
atasnya.
Ijin perencanaan (planning permision) ini akan dapat diperoleh secara
”otomatis” apabila jenis kegiatan
- pembangunan yang diajukan tidak bertentangan dengan rencana
peruntukannya (zoning) yang telah ditetapkan dalam RTBL ini.
- Pemberian ijin perencanaan ini diberikan oleh Walikota dengan
ketentuan yang telah ditetapkan sendiri
- Untuk hal-hal khusus yang berbeda dengan ketentuan yang telah
ditetapkan, dapat mengajukan permohonan ijin khusus/dispensasi
kepada Kepala daerah/ Walikota.
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 8
Persyaratan legalisasi lahan :
- Status lahan jelas
- Apabila di atas lahan dimaksud terdapat bangunan atau tanaman
yang masih dihuni atau digarap, pembebasannya diupayakan
ditempuh berdasarkan asas musyawarah.
- Ganti rugi dan pemindahan harus dilaksanakan berdasarkan tata cara
dan prosedur yang berlaku
- Pemda dapat memberikan rekomendasi atas lahan yang diajukan
tersebut dan prosedur pengukuhan ditempuh dengan pemberian
sertifikat hak.
Persyaratan teknis bangunan :
- Persyaratan teknis bangunan ini merupakan ketentuan yang bersifat
baku
- Pemeriksaan persyaratan teknis bangunan dilakukan oleh
tim/panitia khusus (Design Committee) yang dibentuk/ditetapkan
berdasarkan keputusan Kepala Daerah/Walikota.
2). Gagasan Mekanisme Proses Penertiban IMB Bangunan
Khusus
Sebelum Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diterbitkan, Pemerintah
Daerah (Pemda) melalui dinas/instansi terkait dapat menerbitkan izin
pendahuluan meliputi :
Izin Pendahuluan Persiapan :
Yaitu ijin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan pagar proyek,
bangsal kerja, pematangan tanah, pembongkaran
bangunan/bangun-bangunan dan untuk perletakan batu pertama
atau pemancangan pertama.
Izin Pendahuluan Pondasi :
Yaitu ijin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan pondasi
bangunan/bangun-bangunan yang diterbitkan atas permohonan.
Izin Pendahuluan Struktur Menyeluruh :
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 9
Yaitu ijin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan struktur
bangunan/bangun-bangunan yang diterbitkan atas permohonan.
Izin Pendahuluan Menyeluruh :
Yaitu ijin untuk melakukan kegiatan pelaksanaan
bangunan/bangun-bangunan sampai selesai.
Ijin Pendahuluan Pondasi, Ijin Pendahuluan Struktur Menyeluruh, dan
Ijin Pendahuluan Menyeluruh untuk bangunan bukan fasilitas sosial
dan rumah tinggal diberikan setelah pemohon menyerahkan surat
penunjukkan Direksi Pengawas dan Pemborong.
3). Penangguhan Penyelesaian Permohonan IMB
Penyelesaian permohonan IMB dapat ditangguhkan apabila :
Pemohon tidak melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan
Terdapat sengketa tanah/bangunan/bangun-bangunan maupun
adanya gangguan lingkungan berdasarkan penelitian tim/panitia
khusus dan dinas/instansi terkait.
Pemohon memberikan data yang tidak benar.
Adanya keputusan status quo atau sita jaminan dari instansi yang
berwenang terhadap sengketa tanah atau bangunan.
Penangguhan penyelesaian permohonan IMB diberitahukan kepada
pemohon dan setelah lewat dari jangka waktu 12 bulan sejak tanggal
penangguhan dapat ditolak dengan surat pemberitahuan kepada
pemohon yang disertai dengan alasan penolakannya.
4). Penerbitan IMB dan Ijin Khusus
Terhadap pemohon IMB yang telah disetujui, dapat diterbitkan ijin
berupa :
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ; apabila rencana
bangunan/bangun-bangunan dinilai telah sesuai dengan
ketentuan administrasi, teknis dan planologis.
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Sementara ; apabila rencana
bangunan/bangun-bangunan dinilai masih memerlukan adanya
penyesuaian teknis maupun planologis.
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 10
Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Penggunaan Sementara
Berjangka ; apabila rencana bangunan/bangun-bangunan dinilai
bersifat sementara dari segi teknis planologis.
Ijin Khusus/Keterangan, diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui
dinas/instansi terkait terhadap permohonan :
Penambahan dan perubahan bangunan yang tidak berarti,
perubahan interior, perbaikan atap, pergantian komponen
bangunan dan sejenisnya yang telah memiliki IMB dengan tetap
mempertimbangkan segi tata bangunan (arsitektur) dan
lingkungan.
Pembangunan pagar, pos jaga, bedeng kerja proyek, perkerasan
serta pembongkaran bangunan/bangun-bangunan.
Pembangunan bangunan rumah tinggal darurat pada lokasi yang
ditetapkan oleh Gubernur/Bupati Kepala Daerah sebagai daerah
penampungan sementara (daerah kumuh) pada lokasi yang
rencana penataan kawasan (RTBL) belum dilaksanakan.
Perbaikan dan penyesuaian bangunan yang terpotong akibat
pelebaran badan jalan, parkir, dan pedestrian
7.2.1.2 Kondisi kota pusaka, kota hijau (RTH, Kebun Raya, Bangunan Gedung
Hijau) dan kawasan strategis lainnya
SISTIM RUANG TERBUKA & TATA HIJAU
A. Sistim Ruang Terbuka Umum (Kepemilikan Public-Aksesibilitas Public)
Pola ruang luar pada kawasan perencanaan RTBL dapat dikategorikan
atas pola ruang luar linier dan pola ruang luar non linier. Pola ruang luar
secara linier dapat berupa tata hijau disepanjang jalan, untuk pola ruang
luar yang non linier dapat berupa taman kota, lapangan terbuka, ataupun
daerah konservasi hijau.
Untuk memberikan arti dan dapat merasakan kesan yang tercipta dari
ruang luar, diperlukannya penataan ruang luar yang terskala dengan
melihat perbandingan antara pengamat dan objek lingkungannya.
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 11
Skala ruang dalam lingkungan perkotaan, dapat dibedakan atas :
1. Skala Ruang Intim
Merupakan skala ruang yang kecil sehingga memberikan rasa
perlindungan bagi manusia yang berada di dalamnya. Contohnya :
taman pada bangunan rumah tinggal cenderung untuk membentuk
ruang intim.
2. Skala Ruang Monumental
Merupakan skala ruang yang besar dengan suatu objek yang
mempunyai nilai tertentu sehingga manusia akan meraskan
keagungan dari ruang tersebut.
3. Skala Ruang Kota
Merupakan skala ruang yang dikaitkan dengan kota serta lingkungan
manusianya, sehingga manusia merasa memiliki atau kerasan pada
lingkungan tersebut. Contohnya : Plaza Kota, ukuran luasnya
minimun sama dengan bangunan utamanya sedangkan
maksimumnya dua kali bangunan utamanya.
4. Skala Ruang Menakutkan
Pada skala ini objek bangunan mempunyai ketinggian yang berada
jauh diatas skala ukuran manusia. Contohnya : bila kita berjalan
diantara bangunan tinggi dengan jarak antar bangunan yang
berdekatan.
Sudut pandang manusia secara normal pada bidang vertikal adalah
60º, tapi bila melihat secara lurus ke depan atau menuju ke titik objek
secara intensif maka sudut pandangannya menjadi 1º, atau jika
melihat lurus ke depan maka bidang pandangan vertikal di atas
bidang pandangan horizontal mempunyai sudut 40º. Sedangkan
orang dapat melihat keseluruhan bila sudut pandangannya 27º atau
dalam perbandingan jarak bangunan (distance) dibagi dengan tinggi
bangunan sama dengan 2.
Adapun ketentuan perbandingan antara jarak antar bangunan (D) dan
tinggi bangunan (H) sebagai berikut :
D/H = 1 ruang terasa seimbang dalam perbandingan jarak dan
tinggi bangunannya.
D/H < 1 ruang yang terbentuk akan terlalu sempit dan
memberikan rasa tertekan.
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 12
D/H > 1 ruang terasa agak besar.
D/H ≥ 2 pengaruh ruang tidak akan terasa.
Untuk perbandingan tempat seseorang berdiri (D) dengan objek tinggi
bangunannya (H), sebagai berikut :
D/H = 1 cenderung memperhatikan detail daripada
keseluruhan bangunan.
D/H = 2 cenderung untuk melihat bangunan sebagai sebuah
komponen keseluruhan bersama dengan detailnya.
D/H = 3 bangunan terlihat dalam hubungan dengan
lingkungannya.
D/H = 4 bangunan dilihat sebagai pembatas ke depan saja.
Adapun rencana pola ruang luar diarahkan sebagai berikut :
- Pola ruang luar dilata pada blok kawasan rumah sakit bethesda
sebagai vokal point kawasan. Ruang terbuka tersebut dilata dengan
skala ruang kota dengan dominasi open-space.
- Secara eksisting telah terdapat sculpture (berupa tugu)
dipersimpangan jalan menuju kota Tondano dan langowan, tapi
belum representatif untuk dijadikan landmark kawasan. Untuk
memberikan kesan ikon yang estetis, maka area sculpture (tugu) di
re-disain lagi sesuai dengan tema sebagai landmark kota.
- Ruang luar yang berfungsi sebagai taman kota.
Taman kota yang telah dibangunan dapat mendistribusikan sebagian
aktifitasnya ke lokasi taman kota yang baru.
- Ruang luar disekitar persimpangan-persimpangan jalan.
Ruang luar yang tercipta dipersimpangan-persimpangan jalan
berpotensi sebagai pengikat antara elemen-elemen lingkungan
(bangunan dan lingkungannya), sehingga ruang luar yang
direncanakan berfungsi sebagai pusat atau titik orientasi bagi
lingkungannya dan sebagai pengarah. Adapun elemen-elemen
landscape seperti tanaman ataupun pohon-pohon dan pengaturan
facade bangunan dapat menjadi pengarah dan titik orientasi
lingkungannya. Sehingga dapat memudahkan bagi pengamat
(masyarakat) dalam mengenal dan memahami akan lingkungan
dimana dia berada.
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 13
B. Sistim Ruang Terbuka Pribadi (Kepemilikan Pribadi-Aksesibilitas
Pribadi)
Pemerintah mengutamakan pelestarian lingkungan melakukan kerjasama
dengan masyarakat didalam memperluas ruang terbuka hijau pada persil -
persil halaman.
C. Sistim Ruang Terbuka Privat Yang Dapat Diakses Oleh Umum
(Kepemilikan Pribadi-Aksesibilitas Public)
Masyarakat bisa membuka akses lingkungan pribadinya untuk
kepentingan umum dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan
kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.
D. Sistim Pepohonan dan Tata Hijau
Rencana sistim pepohonan dan tata hijau :
Menciptakan ruang-ruang yang dapat ditanami pohon, terutama di
sepanjang pinggiran jalan memlalui sistim yang integritas dengan
damija.
Setiap rumah diwajibkan menaman paling sedikit satu di pekarangan
rumahnya.
Area terbauka hijau paling kurang 20% dari total luas lahan bangunan.
E. Bentang Alam
Sungai, sebagai pembentuk koridor ruang terbuka
Rencana Pengelolaan Kawasan Sekitar Mata Air adalah sebagai
berikut:
Mencegah kegiatan budidaya di sekitar mata air yang dapat
mengganggu kuantitas air dan merusak kualitas air dan kondisi
fisik kawasan.
Menanami kawasan sekitar mata air dengan vegetasi permanen.
Pengendalian kegiatan yang telah ada di kawasan sekitar mata
air dengan mengarahkan penggunaan lahan yang memiliki
penutupan lahan tinggi.
Pembuatan resapan air di daerah permukiman, penghijauan di
luar kawasan hutan dan reboisasi di dalam kawasan hutan.
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 14
F. Area Jalur Hijau
Area jalur hijau yaitu salah satu ruang terbuka hijau yang berfungsi
sebagai area preservasi dan tidak dapat dibangun. Rencana pengaturan ini
untuk kawasan:
a) sepanjang sisi dalam Daerah Milik Jalan (Damija);
b) sepanjang bantaran sungai;
Rencana Pengelolaan Kawasan Sempadan sungai sebagai berikut:
Mencegah kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat
menganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir
dan dasar sungai serta alirannya.
Kawasan pemukiman yang dilewati sungai harus memperhatikan
batas sempadan sungai menurut ketentuan yang ada, antara lain
Permen PU No. 63/PRT/1993.
Melarang pembuangan sampah dan limbah rumah tangga
langsung ke sungai.
Mengatur saluran drainase terutama saluran limbah rumah
tangga agar tidak langsung masuk ke sungai tapi ditampung
terlebih dahulu dalam lobang resapan di setiap halaman rumah
dan/atau ditampung dan dikelola di bak
penampungan/IPAL.
Menanami kawasan sempadan sungai dengan vegetasi permanen.
Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai dengan
mengarahkan kegiatan untuk mengembalikan fungsi kawasan
sebagai fungsi lindung.
Pengamanan daerah aliran sungai (DAS).
c) sepanjang area di bawah jaringan listrik tegangan tinggi;
d) jalur hijau yang diperuntukan sebagai jalur taman kota atau hutan
kota, yang merupakan pembatas atau pemisah suatu wilayah.
7.2.1.3 Potensi dan tantangan Penataan Bangunan dan Lingkungan
Berikut ini diuraikan kebutuhan pembangunan permukiman dan
infrastruktur perkotaan di Kabupaten Minahasa berdasarkan potensi dan
permasalahan serta karakteristik kawasan:
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 15
Tabel 7.2 Kebutuhan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Berdasarkan Potensi dan Permasalahan
N
O
POTENSI/PERMASALAH
AN PERMUKIMAN & INFRASTRUKTUR
KARAKTERISTIK
KAWASAN
KEBUTUHAN
PENGEMBANGAN
1. Pertumbuhan kawasan
permukiman yang cenderung pesat di sekitar hinterland Kota Manado, sekitar Danau
Tondano, koridor Koya-Tataraan dan pada kawasan pengembangan Pakakaan
Adanya peningkatan jumlah
pembangunan perumahan baru, baik tipe RS maupun mewah, yang dikembangkan
secara swadaya oleh masyarakat maupun formal oleh pengembang
Adanya peralihan fungsi lahan dari perkebunan/pertanian menjadi kawasan permukiman
atau jasa/perdagangan atau dari kawasan permukiman menjadi jasa/perdagangan
Adanya penambahan jaringan jalan, baik arteri primer, kolektor primer maupun lokal
primer/sekunder
Perlu pengendalian
pembangunan perumahan baru dan peralihan fungsi lahan
Penetapan arah pengembangan permukiman &
perumahan (alokasi yang jelas)
Penyediaan Kasiba dan
Lisiba Perlu peningkatan
kualitas jaringan
infrastruktur, terutama jaringan jalan dan air bersih
2. Adanya kawasan permukiman
cenderung kurang terkendali/tidak sesuai rencana
Adanya penimbunan/reklamasi
laut di sekitar kawasan Kec. Mandolang
Adanya permukiman kumuh di
sekitar Danau Tondano, Pusat Kota Tondano (pasar & terminal), Koya (sekitar
Boulevard Tondano), koridor jalan Trans Sulawesi di Kec. Mandolang & Tombariri,
koridor Manado-Pineleng Ekpansi permukiman ke
sekitar sempadan Danau
Tondano Peralihan fungsi kawasan
perkebunan & sumber mata air
menjadi permukiman, di Kawasan Tateli Kec. Mandolang
Perlu pengendalian
pembangunan permukiman dan peralihan fungsi lahan
Penegakan hukum/aturan pembangunan
permukiman sesuai aturan yang ada
Relokasi bangunan tidak
layak huni (ditinjau dari peruntukan lahan dan kerentanan bencana)
Perbaikan kualitas bangunan
Revitalisasi kawasan
kumuh
3. Adanya permukiman tematik eksisting yang menjadi potensi
pariwisata daerah
Terdapat permukiman cagar budaya (kampung Jawa-
Tondano)
Mempertahankan karakter kawasan
permukiman tematik (cagar budaya)
Peningkatan kualitas
permukiman (bangunan dan lingkungan) yang lebih berkarakter guna
menunjang potensi wisata kawasan
4. Adanya kawasan permukiman di sekitar Danau Tondano yang berpotensi dikembangkan
menjadi permukiman tematik dengan konsep waterfront, yang mendukung konsep
pengembangan agrowisata
Kawasan sekitar Danau Tondano yang sudah dimanfaatkan sebagai objek-
objek wisata dan sumber mata pencaharian (jaring apung, dll)
Mengembangkan konsep permukiman menghadap danau (waterfront
settlement), yang memperhatikan kelestarian lingkungan,
berdasarkan arahan alokasi permukiman sekitar Danau Tondano
Mengembangkan kembali konsep kota lama Tondano (Mina
Wanua) menjadi
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 16
kawasan kota wisata tepi danau
Memaksimalkan potensi
Pulau Likri dan sekitarnya sebagai kawasan wisata
Mengaktifkan kembali Pelabuhan Amphibi di Desa Kaweng Kec.
Kakas sebagai area wisata
Meningkatkan kualitas
sarana & prasarana pada objek-objek wisata yang telah ada
sepanjang Danau Tondano
5. Adanya permukiman rawan bencana
Permukiman rawan banjir/rob di sekitar Danau Tondano
Permukiman rawan
tsunami/gelombang pasang di sekitar Kec. Mandolang dan Tombariri
Adanya permukiman rawan longsor/gempa di sekitar Kec. Mandolang, Pineleng,
Tombulu, Eris, Kombi, Langowan Barat, Tompaso, Sonder
Adanya permukiman rawan bencana gunung api (Kec. Mandolang, Pineleng,
Tombulu)
Relokasi permukiman pada kawasan dengan tingkat kerentanan
bencana sangat tinggi Penyediaan Kasiba dan
Lisiba untuk
pengembangan permukiman baru dan permukiman hasil
relokasi Pengendalian
permukiman yang tidak
sesuai aturan tata ruang
6. Belum semua kecamatan
terlayani air bersih PDAM
Masih terdapat rumah-
rumah/permukiman yang menggunakan sumur/pompa air
Baru 12 kecamatan dari 22 kecamatan yang terlayani air bersih oleh PDAM)
Pengadaan/penambahan
jaringan air bersih oleh PDAM secara merata ke semua wilayah
Peningkatan kualitas air bersih baik yang disediakan PDAM
maupun swadaya masyarakat
7. Kuantitas air bersih terancam berkurang
Terjadi perubahan/alih fungsi lahan dari hutan/kebun menjadi permukiman
Perlu pengendalian pembangunan permukiman dan
peralihan fungsi lahan Menjaga/melestarikan
sumber-sumber air
bersih
8. Sistem drainase di sejumlah
wilayah belum memadai.
Baru 70% memiliki jaringan
drainase, dengan kondisi saluran drainase yang bervariasi. Khusus di Kota
Tondano, jaringannya cukup memadai
Belum adanya Master Plan
Sistem Drainase Kabupaten
Pembuatan Master Plan
Sistem Drainase Kabupaten
Peningkatan kualitas dan
kuantitas jaringan drainase secara merata di seluruh bagian wilayah
kabupaten
9. Belum adanya sistem
pengelolaan sampah terpadu
Sebagian besar dilakukan
individual (dibakar, ditanam, dibuang), sementara pembuangan akhir masih
menggunakan sistem open dumping
Pembuangan sampah yang
dikelola oleh Pemkab baru
Pembuatan sistem
pengelolaan sampah terpadu, dalam bentuk master plan atau
sejenisnya Pembuatan Perda
pengelolaan sampah
Peningkatan kesadaran
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 17
melayani beberapa kecamatan (Tondano, Kawangkoan, Langowan).
masyarakat dalam pengelolaan sampah yang baik
11. Belum adanya sistem pengelolaan limbah terpadu
Belum adanya Master Plan Sistem IPAL Kabupaten
Sistem pengelolaan air limbah dilakukan sendiri oleh masyarakat secara individu.
Berdasarkan data, 90% penduduk telah memiliki jamban dengan septic tank
sebanyak 75 %. Instalasi Pengolahan Limbah
Tinja dan Truk Tinja msh
diusahakan koperasi/ swasta
Pembuatan Master Plan sistem IPAL kabupaten
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pengolahan air limbah
(publik maupun individu per rumah tangga)
12. Sebagian besar bangunan di
Minahasa bersifat semi permanen-layak huni (41%), namun masih terdapat juga
bangunan dengan kondisi tidak layak huni
Konstruksi bangunan sebagian
besar menggunakan kayu atau campuran kayu-beton
Sebagian rumah/bangunan
sudah layak huni, namun masih terdapat juga rumah tidak layak huni, khususnya di
kawasan sekitar Danau Tondano, Tombariri, Tombulu
Peningkatan kualitas
bangunan (hunian dan bangunan umum)
Memaksimalkan adat
budaya Mapalus (gotong royong membangun desa) dan Marambak
(membangun rumah bersama) untuk menggalang peran serta
masyarakat dalam pembangunan permukiman dan
infrastruktur pendukung
Sumber: PIP Kabupaten Minahasa 2012
7.3 Sektor Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Bagian ini memaparkan kondisi eksisting, sasaran program, serta usulan kebutuhan
program dan pembiayaan dalam pengembangan SPAM, khususnya dalam rangka
pencapaian gerakan nasional 100-0-100.
7.3.1 Kondisi Eksisting, berisikan:
7.3.1.1 Data pelayanan air minum, baik perpipaan maupun non perpipaan
A. Kinerja dan Tingkat Pelayanan
Pada Tahun 2012 (bulan Januari), untuk wilayah Kabupaten Minahasa
tercatat jumlah pelanggan air minum yang dikelola PDAM sebanyak
14,635 SR dan 54 unit Hidran Umum (HU), sedangkan khusus pada
wilayah pelayanan Perkotaan Tondano dan Kecamatan Remboken
sebanyak 6.938 sambungan, dengan jumlah sumbangan aktif sebanyak
5.510 dan non aktif sebanyak 1.248. Untuk pelayanan terminal air dan
tangki air tidak terdapat di wilayah pelayanan PDAM Kabupaten
Minahasa.
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 18
Jika ditinjau dari jumlah rumah tangga (KK) dalam wilayah pelayanan
tahun 2012 mencapai 15.462 KK dan jumlah penduduk sebanyak 74.561
jiwa, namun jumlah penduduk terlayani hanya sebanyak 37.195 jiwa atau
prosentase rata-rata jumlah penduduk terlayani terhadap total pelayanan
sebesar 52,40%, Kondisi kerusakan pompa menyebabkan penurunan
kualitas pelayanan (suplai) air ke pelanggan, air dengan rincian :
Unit Pelayanan Tondano I, jumlah penduduk terlayani sebanyak
25.720 jiwa (67,68% terlayani) ;
Unit Pelayanan Tondano II, jumlah penduduk terlayani sebanyak
8.870 jiwa (35,84% terlayani) ;
Unit Pelayanan Remboken, jumlah penduduk terlayani sebanyak
2.605 jiwa (31,64% terlayani).
Tabel 7.3 Prosentase rata-rata Jumlah Penduduk Terlayani Terhadap
Jumlah Penduduk di Wilayah Pelayanan Bulan Januari 2012
Sumber: Dokumen SPAM Minahasa 2012
Selanjutnya berdasarkan Laporan PDAM Kabupaten Minahasa Periode
Bulan Januari 2011 sampai dengan Januari 2012, terlihat bahwa
prosentase jumlah penduduk terlayani (rasio pelayanan) terjadi
penurunan yang cukup signifikan, yakni sebesar 0,18%. Berikut adalah
grafik dan tabel perkembangan prosentase rata-rata jumlah penduduk
terlayani (rasio pelayanan) PDAM periode Januari 2011 – Januari 2012.
B. Periode Pelayanan
Dengan kondisi kerusakan sarana pompa saat ini seperti yang dijelaskan
sebelumnya pada beberapa instalasi sumber mata air, yakni : Instalasi
Uluna, Lewet dan Remboken, menyebabkan terjadi penurunan kinerja
produksi dan suplai air minum di kawasan Perkotaan Tondano maupun
Kecamatan Remboken.
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 19
Periode pelayanan air minum tentunya sangat bergantung pada
keberadaan dan kondisi pompa yang digunakan, karena sistem distribusi
untuk suplai air pada sebagian besar kawasan perkotaan Tondano dan
Kecamatan Remboken adalah pompanisasi, maka secara keseluruhan
waktu pelayanan air minum rata-rata berlangsung selama 5.212 jam
dalam 1 bulan atau identik dengan 7,24 jam dalam satu hari dengan
penggunaan pompa secara bergantian. Bahkan berdasarkan informasi
yang diperoleh dari masyarakat selaku pelanggan (konsumen) air minum,
sering dalam satu minggu air hanya mengalir 3 hari dan juga tidak
menentu di saat kerusakan dan gangguan pada sarana pompa. Kondisi
eksisting tersebut menunjukan bahwa periode pelayanan air minum di
kawasan perkotaan Tondano dan Remboken perlu mendapat perhatian
yang serius oleh pihak pengelola air minum dalam hal ini PDAM
Kabupaten Minahasa.
Dengan kondisi seperti ini, maka diperlukan adanya alternatif penanganan
yang bertujuan untuk memenuhi syarat kontinuitas, dimana untuk periode
pelayanan air
minum diharapkan mencapai 24 jam dalam 1 hari. Penanganan yang
dimaksud dapat berupa : perbaikan pompa yang rusak termasuk
pengadaan pompa cadangan yang berfungsi sebagai alternatif disaat
terjadi kerusakan pompa utama, namun sebenarnya penanganan utama
adalah perubahan sistem distribusi yang sebelumnya menggunakan sistim
pompanisasi diubah menjadi sistem campuran, yakni penggunaan sistem
pompa untuk proses pengambilan air dari sumber mata air
(broncaptering) serta pengisian air ke reservoir, sedangkan untuk
distribusi menggunakan sistem gravitasi. Dengan penggunaan reservoir
dan sistem gravitasi ini diharapkan dapat meningkatkan periode
pelayanan dan mengatasi permasalahan yang ada.
C. Jangkauan Wilayah
Berdasarkan data yang diperoleh dari PDAM Kabupaten Minahasa pada
bulan Januari 2012 menunjukan bahwa jangkauan wilayah pelayanan air
minum untuk seluruh kecamatan Tondano dan Remboken seluas 70,017
Km2, yakni: unit pelayanan Tondano I seluas 52,730 Km2, unit pelayanan
Tondano II seluas 13,407 Km2 dan unit pelayanan Remboken seluas 3,880
Km2.
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 20
Wilayah yang dilayani air minum oleh PDAM Kabupaten Minahasa di
kawasan perkotaan Tondano dan Kecamatan Remboken, terdiri atas :
1. Unit Tondano I, mendapat suplai air dari instalasi Mata Air Uluna dan
Booster Pump I, II IKIP dengan wilayah pelayanan, meliputi :
Kecamatan Tondano Barat : Kel. Tuutu, Kel. Roong, Kel. Rinegetan,
Kel. Tounkuramber, Kel. Wawalintouan, Kel. Rerewokan, Kel.
Watulambot dan Kel. Wewelen, sedangkan untuk kebutuhan air
bersih (air minum) Desa Masarang diperoleh secara swadaya oleh
masyarakat pada sumber air permukaan yang ada.
Kecamatan Tondano Selatan : Kel. Koya, Kel. Tataaran Satu, Kel.
Tataaran Patar, dan Kel. Tataaran Dua, sedangkan Kel. Tounsaru,
Kel. Urongo dan Kel. Peleloan belum mendapat pelayanan yang
terintegrasi dari PDAM tetapi untuk saat ini untuk kebutuhan air
bersih (air minum) diperoleh secara swadaya oleh masyarakat
dengan memanfaatkan air danau Tondano secara langsung.
Sedangkan untuk Kel. Maesa Unima belum terjamah oleh
pelayanan jaringan perpipaan PDAM dan merupakan daerah kritis
air.
Sebagian Kecamatan Tondano Utara : Kel. Sasaran, Kel. Tonsea
lama, Kel. Kampung Jawa, Desa Wulauan.
2. Unit Tondano II, mendapat suplai air dari instalasi Mata Air Lewet,
Makalonsouw dan Tounsukun yang memanfaatkan sumber air sungai
dengan wilayah pelayanan, meliputi :
Kecamatan Tondano Timur, meliputi : Kel. Tolour, Kel. Kiniar, Kel.
Taler, Kel. Liningaan, Kel.Katinggolan, Kel. Kendis, Kel. Wengkol,
Kel. Ranowangko, Kel. Luaan, Kel. Papakelan, dan Kel.
Makalonsouw.
Kecamatan Tondano Utara, meliputi : Kel. Sumalangka, Kel.
Kembuan, Desa Marawas dan Desa Kembuan Satu untuk kebutuhan
air bersih (air minum) diperoleh secara swadaya oleh masyarakat
pada sumber air yang ada.
3. Unit Remboken, mendapat suplai air dari instalasi Mata Air Leleko
dengan wilayah pelayanan, meliputi :
Kecamatan Remboken : Desa Pulutan, Desa Sinuian, Desa Kaima,
Desa Parepey, Desa Sendangan, Desa Timu, Desa Tampusu, Desa
Talikuran, Desa Paslaten dan Desa Leleko, sedangkan untuk
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 21
kebutuhan air bersih (air minum) Desa Kasuratan diperoleh secara
swadaya oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber air yang
ada.
Berikut adalah tabel wilayah pelayanan eksisting oleh PDAM Kabupaten
Minahasa dan Gambar Pemanfaatan Air Minum Non PDAM di Wilayah
Perkotaan Tondano dan Remboken Tahun 2012.
Tabel 7.4 Wilayah Pelayanan Air Minum Kawasan Perkotaan Tondano dan
Kecamatan Remboken Sampai Dengan Bulan Januari 2012
Sumber: Dokumen SPAM Minahasa 2012
Kondisi luas wilayah pelayanan air minum sampai dengan bulan Januari
2012 di Kawasan Perkotaan Tondano dan Remboken seperti yang
dijelaskan sebelumnya, yakni seluas 70,017 Km2 tersebut, apabila
dibandingkan dengan luas lahan terbangun Tahun 2012 pada kawasan
tersebut, yakni seluas 84,14 Km2, berarti masih tersisa 14,13 Km2, wilayah
terbangun yang belum dijangkau oleh pelayanan PDAM.
Selanjutnya pada Tahun 2012 (bulan Januari) tercatat jumlah KK yang
terlayani oleh PDAM Kabupaten Minahasa sebanyak 15.462 KK, jika
dibandingkan dengan data statistik dimana laju pertumbuhan penduduk
rata-rata 3,383% per Tahun yang signifikan dengan pertambahan jumlah
rumah tangga (KK), diperoleh jumlah KK pada Tahun 2012 sebanyak
23.598 KK. Berdasarkan asumsi prosentase terlayani air bersih sebesar
80%, maka jumlah KK yang seharusnya mendapat pelayanan air bersih
adalah sebanyak 18.879 KK. Dengan demikian diwilayah Perkotaan
Tondano dan Kecamatan Remboken secara kumulatif masih tersisa 3.417
KK atau sebanyak 14,48% rumah tangga yang belum terlayani air bersih
(air minum) yang diselenggarakan dan dikelola oleh PDAM.
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 22
Berikut adalah tabel jumlah rumah tangga yang belum terlayani air bersih
di kawasan perkotaan Tondano dan Kec. Remboken Tahun 2012.
Tabel 7.5 Jumlah Rumah Tangga Yang Belum Terlayani Air Miunum
(PDAM) di Kawasan Perkotaan Tondano dan Kecamatan Remboken Tahun
2012
Sumber: Dokumen SPAM Minahasa 2012
7.3.1.2 Lokasi dan kapasitas air baku
Instalasi Mata Air Lewet, menggunakan sistem produksi dengan bangunan
penangkap mata air (Broncaptering) dan sistem pompa. Debit atau kapasitas
sumber air sebesar 30 liter/detik dan kapasitas terpasang sebesar 25
liter/detik.
Sumber Mata Air Lewet terletak pada koordinat 1°18' 16.69" LU dan 124°54'
9.63" BT yang secara administratif berada pada Kelurahan Wawalintouan,
Kecamatan Tondano Barat. Sumber air ini telah dimanfaatkan oleh PDAM
Kabupaten Minahasa
sebagai sumber air baku masyarakat sejak Tahun 1930, dan masih
dimanfaatkan sampai dengan saat ini. Sumber Mata Air Lewet berada pada
elevasi 736,015 meter dpl. Air yang diperoleh dari sumber mata air ini
dimanfaatkan untuk kepentingan supply air minum dan irigasi diwilayah
Kecamatan Tondano Barat.
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh konsultan Tahun 2012 dan
analisis terhadap sistem produksi air bersih di Instalasi Mata Air Lewet
ddiketahui bahwa :
1. Pada instalasi ini terdapat sarana dan prasarana pengambilan dan/atau
penyedia
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 23
air baku, meliputi : bangunan pengambilan/penyadapan (Broncaptering),
alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau
bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
2. Air bersih yang diperoleh dari sumber mata air Lewet memenuhi syarat
kualitas
air baku sehingga dalam produksinya, air yang diperoleh dari mata air
disedot oleh pompa dan langsung didistribusikan tanpa ditampung
terlebih dahulu. Dengan demikian tidak diperlukan adanya upaya
pengolahan air (water treatment) melalui proses fisik, biologi, dan/atau
sedikit proses kimiawi.
3. Pada instalasi ini juga terdapat reservoir yang sudah tidak berfungsi dan
berada dalam kondisi rusak parah, sehingga untuk proses pengaliran
gravitasi tidak digunakan lagi dan dalam prosesnya menggunakan sistem
pompanisasi. Terdapat 2 (dua) buah pompa yang digunakan untuk
menyedot air dari bangunan pengambilan (penyadapan mata air)
kemudian air dipompa menuju pipa transmisi dan distribusi, namun pada
saat ini hanyalah 1 buah pompa yang berfungsi sedangkan pompa lainnya
dalam keadaan rusak. Apabila kedua pompa berada dalam kondisi baik,
maka dapat dioperasikan secara bergantian setiap hari.
4. Dengan kondisi kerusakan pompa serta reservoir maupun
berkurangnya debit sumber air menyebabkan produksi maupun suplai air
bersih mengalami penurunan, permasalahan tersebut ditambah lagi
dengan adanya protes atau komplain masyarakat kepada PDAM akibat
kekurangan air untuk irigasi (persawahan) disekitar sumber mata air ini,
bahkan kondisi sumber air telah terjadi penurunan debit/kapasitas.
Kelebihan air yang tidak dimanfaatkan untuk produksi selanjutnya
dibuang pada kolam buangan dan disalurkan untuk kepentingan irigasi di
sekitar instalasi tersebut.
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 24
Gambar 7.1 Lokasi dan Kondisi Instalasi Mata Air Lewet
Sumber: Dokumen RISPAM
Kegiatan pengoperasian dilaksanakan sekurang-kurangnya untuk memenuhi
kebutuhan standar pelayanan air minum minimum kepada masyarakat.
Pengoperasian sarana sistem penyediaan air minum dengan jaringan
bertujuan untuk menjalankan, mengamati dan menghentikan unit-unit agar
berjalan secara berkesinambungan pada sebagian dan/atau keseluruhan
unit. Kegiatan pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan
jaringan, meliputi : pengoperasian unit air baku, unit produksi, unit distribusi
dan unit pelayanan. Persiapan operasi selalu dimulai dengan :
a. Pengukuran, yaitu debit air baku dan kualitas air baku terutama derajat
keasaman (pH), kekeruhan, dan beberapa kandungan mineral lain.
Ketinggian muka air di sumber air baku sangat penting untuk dimonitor
sebelum operasi dijalankan.
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 25
b. Pemeriksaan semua alat peralatan, mekanikal dan elektrikal.
c. Pemeriksaan bahan-bahan kimia : larutan-larutan yang harus dibuat,
cadangan bahan kimia.
Persiapan operasi suatu unit pengolahan air minum meliputi kegiatan-
kegiatan, antara lain :
a. Pembuatan larutan bahan kimia.
Pembuatan larutan aluminium sulfat (Al2 (SO4)3) 10%.
Pembuatan larutan kaporit 1% atau bahan desinfektan lain seperti :
gas chlor, Ozon, dan Ultra Violet.
b. Pengaturan kapasitas alat pembubuhan.
Pengaturan kapasitas pompa pembubuhan larutan bahan kimia
untuk sistem
pembubuhan dengan pompa.
Pengaturan katup pembubuhan larutan dengan sistem gravitasi.
c. Penentuan dosis bahan kimia.
Ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap : pH,
kekeruhan warna, dan alkalinitas air baku.
Tujuan pengoperasian unit produksi adalah mengolah air baku dengan debit
yang sudah direncanakan, sampai menjadi air minum yang memenuhi syarat
kualitas yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 907
Tahun 2002 tentang Syarat - Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.
Pengoperasian ini, meliputi : Unit Air Baku/Bangunan Intake, Unit Produksi,
Unit Distribusi, dan Unit Pelayanan. PDAM Kabupaten Minahasa telah
memiliki gambar nyata pelaksanaan (As built drawing), gambar sistem
keseluruhan, dan manual operasi pemeliharaan (SOP).
Pelaksanaan pengoperasian bangunan penunjang dan alat peralatan
kelengkapan, meliputi : pengoperasian kantor, ruang operator, ruang pompa,
ruang kimia, gudang kimia, bengkel penunjang, serta bangunan-bangunan
yang mendukung proses pengolahan yang terjadi di sedimentasi, filter,
reservoir, dan ruang pompa.
Pengoperasian unit air baku yang dilakukan meliputi kegiatan pengaturan
jumlah debit air baku yang akan diambil serta pemantauan kualitas air baku
berupa :
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 26
a. Pengoperasian unit air baku air minum, meliputi pengoperasian
bangunan dan perlengkapan penyadapan air baku, untuk mengalirkan air
baku dari sumber ke unit produksi.
b. Jumlah air baku yang disadap tidak boleh melebihi izin pengambilan air
baku dan sesuai jumlah yang direncanakan sesuai dengan tahapan
perencanaan.
c. Apabila kapasitas sumber berkurang dari kapasitas yang dibutuhkan,
maka air yang disadap harus dikurangi sedemikian rupa sehingga masih
ada sisa untuk pemeliharaan lingkungan di hilir sumber.
Tipe bangunan intake pada Instalasi Sumber Air yang ada saat ini untuk
pelayanan Perkotaan Tondano (Kec. Tondano Barat, Selatan, Utara dan
Timur) dan Kecamatan Remboken, adalah :
a. Tipe bangunan penyadap (Intake) untuk sumber mata air, berupa
bangunan penangkap mata air (broncaptering) untuk mata air yang
mengalir/muncul secara horisontal kemudian dipompa dan distribusikan,
terdapat pada Instalasi Mata Air Uluna, Lewet dan Leleko.
b. Tipe Intake untuk sumber air permukaan pada Instalasi Makalonsow
dan Tounsaru menggunakan Intake bebas, yaitu tipe intake dimana air
permukaan mengalir secara bebas ke bak/sumuran penampung
selanjutnya di distribusikan ke pelanggan. Pada unit pompa air baku
dalam operasionalnya selalu diperhatikan : Manometer untuk indikator
Head/tekanan discharge pompa dan Amperemeter, Voltmeter,
Frequensi/Hertz dari Generator (Power Supply), dan RPM pompa.
Kabupaten Minahasa pada unit produksi yang ada berupa : netralisasi dan
desinfeksi bagi air baku dengan kegiatan, meliputi :
a. Pengoperasian unit produksi seperti bangunan dan perlengkapan
peralatan pengolahan air minum dengan tujuan untuk mengolah air baku
direncanakan sampai menjadi air minum yang memenuhi syarat kualitas
dan siap untuk didistribusikan.
b. Kegiatan pengoperasian meliputi kegiatan persiapan sebelum
pengoperasian,
pelaksanaan operasi serta pemantauan proses pengolahan.
c. Persiapan operasi :
Menyiapkan bahan kimia dalam bentuk larutan atau serbuk akan
digunakan dalam proses pengolahan.
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 27
Menyiapkan bangunan dan perlengkapan peralatan pengolahan,
sehingga siap
dioperasikan.
Menyiapkan daya dan perlengkapannya untuk mengoperasikan
peralatan.
d. Pelaksanaan operasi meliputi operasi bangunan dan perlengkapan
peralatan pengolahan, sehingga proses pengolahan berlangsung ;
e. Pemantauan selama operasi harus dilakukan terhadap :
Kuantitas dan kualitas masukan, kinerja proses serta hasil tahapan
proses pengolahan.
Pengguna bahan kimia dan sumber daya.
g. Hasil pemantauan harus dicatat dalam buku harian (log book).
Untuk kondisi eksisting, unit transmisi air minum dan distribusi yang
dikelola PDAM Minahasa dimulai dari pompa distribusi. Pompa distribusi
mengisap air langsung dari sumber mata air (Broncaptering) dengan
menggunakan jenis Pompa Sentrifugal dengan total kapasitas pompa sebesar
185 liter/detik untuk Instalasi Uluna, Lewet dan Remboken. Sedangkan
untuk instalasi lainnya, yakni BP I & II IKIP menggunakan Pompa Penguat
(Booster Pump) dan sistem distribusi pada Instalasi Makalonsouw dan
Tounsaru tidak menggunakan pompa distribusi tetapi cara gravitasi, maka
air hasil olahan langsung mengalir melalui pipa transmisi air minum, jaringan
distribusi utama (distribusi primer), jaringan distribusi pembawa (distribusi
sekunder), jaringan distribusi pembagi (distribusi tertier), dan melewati
reticulation pipe menuju sambungan rumah.
Tujuan pengoperasian unit distribusi ini untuk mengalirkan air hasil olahan
keseluruh jaringan distribusi sampai di semua unit pelayanan sesuai dengan
standar pelayanan yang telah ditetapkan baik dari segi kuantitas, kualitas,
dan kontinuitas, yaitu :
a. Kuantitas :
Jumlah air mencukupi minimal untuk mandi, makan, dan minum, atau
sesuai yang telah ditetapkan dalam perencanaan ;
Tekanan air di pelanggan (titik jangkauan pelayanan terjauh)
minimum 1 atm.
b. Kualitas :
pH antara 6,0 – 7,5 ;
Bakteriologis, yaitu bakteri E-colli = 0 ;
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 28
Sisa chlor minimal 0,2 ppm.
c. Kontinuitas :
Air harus mengalir di pelanggan selama 24 jam perhari, namun dalam
pelaksanaannya sesuai kondisi eksisting proses pendistribusian di
kawasan perkotaan Tondano dan Kecamatan Remboken hanya
berlangsung rata-rata selama 7,24 jam per hari.
7.3.1.3 Kinerja PDAM
Kinerja Pelayanan
Dalam aspek kinerja pelayanan, isu strategis dan permasalahan, meliputi :
1. Kurangnya peningkatan dan perawatan (pemeliharaan) sarana dan
prasarana pengelolaan air minum, hal ini ditandai dengan kerusakan
konstruksi reservoir pada Instalasi Sumber Mata Air Lewet dan Leleko -
Remboken, yang sebenarnya merupakan faktor penentu dalam upaya
peningkatan kinerja pelayanan distribusi air minum, menekan biaya
operasional pompa dan potensi kerusakan pompa;
2. Kurangnya inovasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan air minum
serta dukungan pembiayaan untuk upaya penanganan permasalahan
penyediaan air minum.
3. Adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dengan biaya
operasional penyediaan air minum (defisit anggaran).
Kinerja Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Keuangan
Beberapa isu strategis dan permasalahan aspek kinerja kelembagaan,
sumber daya manusia dan keuangan, antara lain :
1. Adanya ketidakseimbangan antara pendapatan air dan non air dengan
biaya operasional pengeluaran .
2. Kurangnya pengawasan terhadap kehilangan air terutama ATR (air tak
berekening) termasuk kerusakan meter air pelanggan yang merupakan
salah satu faktor terjadinya selisih yang cukup besar antara produksi air
(air terdistribusi) dan air yang terjual;
3. Minimnya biaya (ongkos) perawatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana air minum;
4. Kurangnya kerjasama investasi dibidang penyediaan air minum;
5. Kurangnya pelatihan investigasi/pengawasan/penanganan kehilangan
air (kebocoran pipa);
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 29
6. Dengan adanya peningkatan cakupan pelayanan di kawasan perkotaan
Tondano dan kecamatan Remboken, diperlukan adanya penambahan
personil teknis maupun administrasi untuk meningkatkan kinerja
pelayanan, namun perlu memperhatikan sistem pengelolaan sehingga
investasi yang dikeluarkan diharapkan sebanding dengan pendapatan.
7. Belum tersedia kelembagaan lain ataupun forum-forum
komunikasi/kemitraan untuk mendukung upaya pengelolaan SPAM.
7.3.1.4 Potensi dan tantangan Pengembangan SPAM
Identifikasi potensi dan permasalahan termasuk kebutuhan pengembangan
SPAM perlu dilakukan sebagai acuan/pedoman dalam penentuan kebijakan
dan konsep penanganan terkait penyusunan rencana pengembangan sistem
penyediaan air bersih di kawasan Perkotaan Tondano dan Kecamatan
Remboken.
Identifikasi tersebut, meliputi : Tingkat dan cakupan pelayanan yang ada,
Kinerja pelayanan, Tingkat kebocoran, Jumlah langganan tunggu atau
potensial, terdapat kapasitas belum dimanfaatkan (idle capacityI), kebutuhan
penyambung jaringan distribusi dan/atau kapasitas pengolahan dan Kinerja
kelembagaan, sumber daya manusia dan keuangan.
Tantangan Pengembangan SPAM
Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi
dalam pengembangan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar ke
depan, diantaranya:
Tantangan Internal
1. Tantangan dalam peningkatan cakupan kualitas air minum saat ini
adalah mempertimbangkan masih banyaknya masyarakat yang belum
memiliki akses air minum yang aman yang tercermin pada tingginya
angka prevalensi penyakit yang berkaitan dengan air. Potensi peningkatan
cakupan pelayanan air minum antara lain melalui program-program
penurunan kebocoran serta optimalisasi kapasitas unit produksi yang
belum termanfaatkan. Tantangan lainnya dalam pengembangan SPAM
adalah adanya tuntutan PP. 16/2005 untuk memenuhi kualitas air minum
sesuai kriteria yang telah disyaratkan.
2. Banyak potensi dalam hal pendanaan pengembangan SPAM yang belum
dioptimalkan, antara lain adanya potensi sumber dana dari donor, swasta,
bank, dan masyarakat yang belum termanfaatkan serta masih belum
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 30
termobilisasinya dana daerah. Sedangkan adanya tuntutan penerapan tarif
dengan prinsip full cost recovery merupakan tantangan besar dalam
pengembangan SPAM.
3. Adanya tuntutan untuk penyelenggaraan SPAM yang profesional
merupakan tantangan dalam pengembangan SPAM di masa yang akan
datang. Tantangan tersebut akan mampu terjawab antara lain dengan
operasionalisasi peraturan normatif yang telah tersedia dan sertifikasi
keahlian SDM penyelenggara SPAM yang sampai saat ini belum
sepenuhnya terwujud.
4. Pemenuhan kualitas dan kuantitas air baku merupakan tantangan
dalam pengembangan SPAM di masa mendatang. Tantangan tersebut
berupa tuntutan penjaminan pemenuhan standar pelayanan minimal
sebagaimana disebutkan dalam PP No. 16/2005 serta tuntutan kualitas air
baku untuk memenuhi standar yang diperlukan.
5. Adanya potensi masyarakat dan swasta dalam pengembangan SPAM
yang belum diberdayakan secara optimal merupakan peluang untuk
mencapai sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan SPAM.
Tantangan Eksternal
1. Tuntutan pembangunan yang berkelanjutan dengan pilar pembangunan
ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
2. Tuntutan penerapan Good Governance melalui demokratisasi yang
menuntut pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
3. Komitmen terhadap kesepakatan Millennium Development Goals (MDGs)
2015 dan Protocol Kyoto dan Habitat, dimana pembangunan perkotaan
harus berimbang dengan pembangunan perdesaan.
4. Tuntutan peningkatan ekonomi dengan pemberdayaan potensi lokal
dan masyarakat, serta peningkatan peran serta dunia usaha, swasta.
5. Kondisi keamanan dan hukum nasional yang belum mendukung iklim
investasi yang kompetitif.
A. Tingkat dan cakupan pelayanan
Potensi
1. Adanya kebijakan terkait percepatan pelayanan pada sektor air bersih .
Kebijakan dan sasaran yang tertuang dalam MDG’s (Millennium
Development Goals) berupa suatu kebijakan dan strategi dalam bidang air
minum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 31
dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat
kualitas, syarat kuantitas dan syarat kontinuitas.
2. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi seiring dengan
perkembangan wilayah di kawasan Perkotaan Tondano dan kecamatan
Remboken. Pertumbuhan penduduk yang relatif cukup tinggi seiring
dengan perkembangan wilayah di kawasan perkotaan Tondano dan
kecamatan Remboken merupakan potensi bagi pengembangan investasi di
bidang air bersih yang menjadi faktor pendukung utama bagi peningkatan
tingkat dan cakupan pelayanan air bersih di kawasan tersebut.
Berdasarkan data yang diperoleh dari BPStatistik Kabupaten Minahasa
bahwa sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2010, jumlah penduduk
Kabupaten Minahasa terus mengalami peningkatan dengan pertambahan
penduduk rata-rata setiap tahun sebanyak 3.342 jiwa atau laju
pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,156 persen. Kondisi
pertambahan penduduk tersebut sangatlah signifikan dengan peningkatan
jumlah rumah tangga (KK) yang kemudian menjadi konsumen (pelanggan)
air bersih.
Peningkatan kebutuhan air domestik (rumah tangga) tersebut akan
disertai dengan peningkatan kebutuhan air non domestik, yakni pada
fasilitas dan sarana lainnya, seperti: Pariwisata (Hotel, Rumah
Makan/Restoran, Cottage, Penginapan, dll), Industri, Pertokoan,
Perdagangan dan Jasa, Perkantoran (Swasta), Pendidikan, Peribadatan
Kesehatan dan lain-lain.
3. Tingginya minat dan keinginan masyarakat untuk memanfaatkan air
minum yang dikelola oleh PDAM.
Dengan bertambahnya jumlah penduduk sebagai salah satu indikator
peningkatan jumlah pelanggan (konsumen) air minum dengan disertai
minat dan keinginan masyarakat untuk memanfaatkan air minum yang
dikelola oleh PDAM secara mudah melalui sambungan rumah merupakan
salah satu potensi bagi tingkat dan cakupan pelayanan air minum di
Kawasan Perkotaan Tondano dan Kecamatan Remboken.
Permasalahan
Permasalahan tingkat dan cakupan pelayanan air minum PDAM Minahasa
pada kawasan perkotaan Tondano dan Remboken, adalah :
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 32
1. Tingkat pelayanan air minum yang masih rendah, yakni rata – rata
sebesar 57,15% serta masih terdapat daerah yang belum terlayani air
minum di kawasan perkotaan Tondano dan kecamatan Remboken.
2. Perkembangan kota yang cukup pesat tidak diimbangi dengan
peningkatan/ penambahan daerah pelayanan yang ditandai dengan
penambahan jaringan perpipaan transmisi maupun distribusi.
3. Penurunan debit produksi air minum akibat berkurangnya debit
sumber air serta kerusakan fasilitas pompa pada beberapa instalasi,
seperti pada instalasi sumber mata air Uluna, Lewet dan Leleko.
Berdasarkan hasil pengukuran debit sumber air eksisting dan informasi
yang diperoleh dari PDAM Kabupaten Minahasa terlihat terjadi penurunan
kapasitas debit, yakni:
Tabel 7.6 Pengukuran Debit Sumber Air Eksisting
Sumber: Dokumen RISPAM 2012
B. Kinerja pelayanan
Potensi
1. Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sumber air, baik
transmisi dan distribusi yang telah ada saat ini merupakan potensi bagi
pengembangan kinerja pelayanan air minum di kawasan perkotaan dan
kecamatan Remboken.
2. Tersedianya sumber daya manusia (teknis) di lingkungan PDAM
Kabupaten Minahasa.
3. Adanya kebijakan dan program bantuan teknis peningkatan kualitas
kinerja pelayanan PDAM oleh Pemerintah.
Permasalahan
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 33
1. Kurangnya peningkatan dan perawatan (pengelolaan air minum, hal ini
ditandai dengan kerusakan konstruksi reservoir pada Instalasi Sumber
Mata Air Lewet dan Leleko merupakan faktor penentu dalam upaya
peningkatan kinerja pelayanan distribusi air minum, menekan biaya
operasional pompa
2. Kurangnya inovasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan air minum
serta dukungan pembiayaan untuk upaya penanganan permasalahan
penyediaan air minum.
3. Adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dengan biaya
operasional penyediaan air minum (defisit anggaran).
C. Tingkat kebocoran
Potensi
1. Kondisi topografi wilayah pelayanan di perkotaan Tondano dan
kecamatan
Remboken yang relatif landai merupakan potensi untuk pengembangan
sistem
distribusi dan pendeteksian kebocoran pipa.
Permasalahan
1. Tingkat kehilangan air yang cukup tinggi atau ATR (Air Tak Berekening)
mencapai 44,83% ;
2. Kebocoran pipa distribusi hingga meter pelanggan maupun kebocoran
pipa transmisi yang tidak terdeteksi oleh PDAM ;
3. Ketidakakuratan meter pelanggan dan kesalahan penanganan data ;
4. Adanya konsumsi air bermeter tanpa rekening dan konsumsi air tidak
bermeter dan tidak berekening (illegal consumption).
5. Kurangnya pemeriksaan secara berkala terhadap pipa air pada daerah
rawan, pengawasan dan upaya penanganan yang optimal untuk
mengurangi tingkat kehilangan air.
D. Jumlah langganan tunggu atau potensial
Potensi
1. Pertumbuhan penduduk yang relatif cukup tinggi seiring dengan
perkembangan wilayah di kawasan perkotaan Tondano dan kecamatan
Remboken merupakan potensi bagi peningkatan jumlah pelanggan
(konsumen) air bersih.
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 34
2. Jumlah KK yang belum terlayani pada Tahun 2012, yakni sekitar 3.417
KK atau sebanyak 14,48% rumah tangga yang belum terlayani air bersih
(air minum) yang diselenggarakan dan dikelola oleh PDAM. Jumlah KK
tersebut merupakan pelanggan tunggu dan potensial bagi pengembangan
pelayanan air minum di kawasan perkotaaan Tondano dan Kecamatan
Remboken. Jumlah tersebut belum termasuk adanya pertambahan
penduduk pada masa mendatang.
3. Tingkat ekonomi masyarakat yang meningkat setiap tahun. Berdasarkan
hasil survey kebutuhan nyata/RDS (pendapatan) di kawasan perkotaaan
Tondano dan Kecamatan Remboken Tahun 2012 yang dilakukan oleh
konsultan menunjukan bahwa pendapatan dari 235 responden (rumah
tangga/KK) dengan kategori lebih besar dari Rp. 1.000.000.
kategori pendapatan berkisar dari Rp.500,000. sebanyak 42,13%,
sedangkan responden dengan kategori pendapatan dibawah Rp.500,000.-
sebanyak 18,30%. Dengan demikian, maka dapat simpulkan bahwa
prosentase masyarakat (rumah tangga minum setiap bulannya melalui
Sambungan Ruma dan sisanya 18,30% diasumsikan melalui hidran umum
(HU). Kondisi ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap
jumlah pelanggan tunggu di kawasan Perkotaan Tondano dan Kecamatan
Remboken. Berikut adalah tabel dan gambar grafik hasil survey dan
analisis potensi pendapatan rumah tangga di kawasan Perkotaan Tondano
dan Kecamatan Remboken Tahun 2012.
Permasalahan
1. Terbatasnya jaringan perpipaan distribusi untuk suplai air minum di
wilayah yang belum terlayani ;
2. Belum tersedia data yang akurat menyangkut jumlah pelanggan tunggu
(potensial) guna penyusunan rencana dan program pengembangan
penyediaan air minum di kawasan Perkotaan dan kec. Remboken.
E. Kapasitas belum dimanfaatkan (idle capacity)
Potensi
1. Kondisi ketersediaan air yang berasal dari sumber mata memadai serta
adanya kebijakan dan arahan RTRW Provinsi Sulawesi Utara dan RTRW
Kabupaten Minahasa diantaranya : 30 liter/detik (Desa Leleko Kecamatan
Remboken), Sumber mata air Uluna dengan kapasitas 50 liter/detik
(Kecamatan Tondano Barat), Sumber mata air Lewet dengan kapasitas 25
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 35
liter/detik (Kecamatan Tondano Timur) dan sumber air sungai di
Makalonsouw dan Tounsukun kapasitas 45 liter/detik (Kecamatan
Tondano Timur) maupun sumber air bersih Sungai Tondano dengan
kapasitas 250 liter/detik (Kecamatan Tondano Utara). Namun dalam
pengembangannya diperlukan adanya alternatif sumber air lain karena
sumber air eksisting telah mengalami penurunan kapasitas debit air.
2. Potensi pengembangan air danau Tondano sebagai sumber air minum
sesuai arahan RTRW Provinsi Sulawesi Utara dan RTRW Kabupaten
Minahasa dengan kapasitas rencana 500 liter/detik (Kecamatan Tondano
Barat
Permasalahan
1. Belum optimalnya sistem pengelolaan sumber air termasuk sistem
sehingga pemanfaatan air tersebut belum sesuai dengan kebutuhan dan
rencana penyediaannya dan tingginya kehilangan air secara percuma yang
dapat mengurangi kapasitas debit sumber air ;
2. Kurangnya dukungan pembiayaan (pendanaan analisis yang
memberikan gambaran bagi pengembangan SPAM di kawasan Perkotaan
Tondano dan Remboken.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat maupun pengawasan terhadap
fungsi hutan yang merupakan daerah tangkapan air (catchment area).
4. Kurangnya dukungan dan peran serta aktif masyarakat dalam upaya
peningkatan pengelolaan SPAM di kawasan Perkotaan Tondano dan
Kecamatan Remboken.
5. Adanya indikasi potensi pencemaran sumber air permukaan (khususnya
sungai Tondano dan danau Tondano). Hal tersebut diindikasikan oleh
beberapa faktor, diantaranya adalah bertambahnya sarana dan prasarana
pengembangan permukiman serta pemanfaatan sepadan danau dan
sungai untuk kepentingan usaha pariwisata yang belum terintegrasi
dengan pengelolaan sanitasi (limbah). Salah satu contoh : air limbah
domestik dan non domestik yang bermuara ke sungai dan danau Tondano
sangat berpotensi bagi pencemaran air danau.
6. Eksploitasi Air Danau Tondano oleh masyarakat maupun dunia usaha
diluar dari air minum yang dikelola PDAM memberikan indikasi
pemanfaatan air minum dengan kualitas yang tidak terkontrol.
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 36
F. Kebutuhan penyambungan jaringan distribusi dan/atau kapasitas
pengolahan
Potensi
1. Tersedianya jaringan transmisi dan distribusi eksisting yang
memudahkan pengembangan jaringan perpipaan distribusi ;
2. Meningkatnya kebutuhan dan minat masyarakat untuk penyambungan
air minum melalui sambungan rumah ;
3. Kondisi kualitas sumber mata air maupun air sungai yang cukup
memadai, sehingga proses pengolahan air minum tidak terlalu rumit ;
4. Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan eksisting yang
memudahkan proses pengolahan air minum ;
5. Potensi alamiah danau Tondano yang berperan dalam proses
sedimentasi alami sehingga memudahkan pengolahan air minum apabila
air danau Tondano dikembangkan sebagai sumber air nantinya.
Permasalahan
1. Minimnya biaya pengembangan jaringan perpipaan ;
2. Sistem distribusi yang menggunakan sistim pompa secara langsung ke
pelanggan sangat mempengaruhi tingginya biaya operasional dan
perawatan, selain itu ketidaktersediaannya reservoir distribusi sebagai
penampung dan penyeimbang antara suplai dengan hasil produksi air.
3. Terdapatnya unit jaringan transmisi dan distribusi yang memerlukan
penggantian (perbaikan/rehabilitasi dan peningkatan).
4. Potensi pencemaran biologis dan kimiawi pada sumber air sungai dan
danau Tondano apabila sumber air tersebut dikembangkan sehingga
diperlukan adanya proses pengolahan air yang memadai.
5. Kurangnya fasilitas distribusi diantaranya : Hidran Kebakaran yang
dibutuhkan seiring dengan perkembangan perkotaan.
G. Kinerja kelembagaan, sumber daya manusia dan keuangan
Potensi
1. Tersedianya sarana dan fasilitas pendukung administrasi dan keuangan
eksisting, namun masih perlu dilakukan peningkatan sistem data base
pengelolaan air minum.
2. Jumlah staf dan personil yang telah memenuhi persyaratan.
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 37
Permasalahan
1. Adanya ketidakseimbangan antara pendapatan air dan non air dengan
biaya operasional pengeluaran .
2. Kurangnya pengawasan terhadap kehilangan air terutama ATR (air tak
berekening) termasuk kerusakan meter air pelanggan yang merupakan
salah satu faktor terjadinya selisih yang cukup besar antara produksi air
(air terdistribusi) dan air yang terjual ;
3. Minimnya biaya (ongkos) perawatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana air minum ;
4. Kurangnya kerjasama investasi dibidang penyediaan air minum ;
5. Kurangnya pelatihan investigasi/pengawasan/penanganan kehilangan
air (kebocoran pipa) ;
6. Dengan adanya peningkatan cakupan pelayanan di kawasan perkotaan
Tondano dan kecamatan Remboken, diperlukan adanya penambahan
personil teknis maupun administrasi untuk meningkatkan kinerja
pelayanan, namun perlu memperhatikan sistem pengelolaan sehingga
investasi yang dikeluarkan diharapkan sebanding dengan pendapatan.
Berdasarkan kondisi potensi dan permasalahan eksisting, maka dapat
dirumuskan konsep kebutuhan penanganan sistem penyediaan air minum
(air bersih) di kawasan Perkotaan Tondano dan Kecamatan Remboken
seperti pada tabel berikut ini.
7.4 Sektor Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)
Bagian ini memaparkan kondisi eksisting, sasaran program, serta usulan kebutuhan
program dan pembiayaan dalam pengembangan PLP, khususnya dalam rangka
pencapaian gerakan nasional 100-0-100.
7.4.1 Kondisi Eksisting
7.4.1.1 Data terkait pengelolaan air limbah eksisting (terpusat maupun setempat)
Tahapan Pengembangan Sanitasi Penetapan sistem dan zona sanitasi dilakukan
untuk mengidentifikasi sistem sanitasi yang paling sesuai.
Pengelolaan Air Limbah Domestik
Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Minahasa saat ini belum
memadai. Fasilitas jamban dan sistem pembuangan air limbah rumah tangga
masih jauh dari standar. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 38
dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai standar teknis dan standar
layanan kesehatan yang ditentukan dan tidak adanya peraturan yang terkait
pengolahan air limbah domestik. (Sumber: Buku Putih Sanitasi 2013)
Kelembagaan
Peraturan Pemerintah Daerah tentang kebijakan pengelolaan Air Limbah
Domestik di lingkup Kabupaten Minahasa, sampai saat ini belum tersedia.
Selain itu, Kabupaten Minahasa juga belum memiliki institusi atau lembaga
yang secara khusus menangani pengelolaan air limbah domestik. Berikut
adalah peta kelembagaan mengenai kebijakan, peraturan dan regulasi terkait
pengelolaan air limbah domestik yang ada di Kabupaten Minahasa.
Tabel 7.7 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Minahasa
No. Sistem Cakupan Layanan
eksisting (%)
Target Cakupan Layanan* (%)
Jangka Pendek
Jangka Menengah
Jangka Panjang
A Sistem On-site
1 Individu 38 40 45 50
2 Umum (MC) 2 8 12 12
3 IPLT - - -
4 IPAL Komunak - 2 10 15
5 MCK++ dengan sistem perpipaan
- 2 5 5
6 Tangki Septik Komunal - 2 5 3
B Sistem Off-site
1 IPAL Kawasan - - - 10
2 IPAL Terpusat - - - 0
3 IPAL Skala Kota 0
Ket :
*) cakupan layanan adalah presentase penduduk terlayani oleh sistem
dimaksud atas total penduduk
Sumber: SSK Minahasa 2013
Pengelolaan Limbah Medis
Limbah medis yang dikelola dengan tidak benar akan berdampak buruk bagi
masyarakat sekitar. Data mengenai pengelolaan limbah Medis Rumah Sakit di
Kabupaten Minahasa, dapat dilihat pada tabel berikut:
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 39
Tabel 7.8 Pengolahan limbah medis di fasilitas – fasilitas
kesehatan
Nama Fasilitas
Kesehatan
Lokasi Jenis Pengolahan
Limbah Medis
Kapasitas
(m3/hari)
RSUD DR. Sam Ratulangi
IPAL Sistem Biologi Aerobik
25 m3
Puskesmas Wolaang
Wolaang Incenerator 10 m3
Puskesmas
Walantakan
Walantakan Incenerator 10 m3
Puskesmas Tompaso
Tompaso Incenerator 10 m3
Puskesmas
Kawangkoan
Kawangkoan Incenerator 10 m3
Puskesmas Sonder
Sonder Incenerator 10 m3
Puskesmas Tanawangko
Tanawangko Incenerator 10 m3
Puskesmas Lolah Lolah Incenerator 10 m3
Puskesmas Tateli Tateli Incenerator 10 m3
Puskesmas
Pineleng
Pineleng Incenerator 10 m3
Puskesmas Koya Koya Incenerator 10 m3
Puskesmas Remboken
Remboken Incenerator 10 m3
Puskesmas Kakas Kakas Incenerator 10 m3
Puskesmas
Seretan
Seretan Incenerator 10 m3
Puskesmas Tandengan
Tandengan Incenerator 10 m3
Puskesmas Kombi Kombi Incenerator 10 m3
Puskesmas Papakelan
Papakelan Incenerator 10 m3
Puskesmas
Tombulu
Tombulu Incenerator 10 m3
Puskesmas Manembo
Manembo Incenerator 10 m3
Puskesmas
Tonsea Lama
Tonsea lama Incenerator 10 m3
Sumber: Buku Putih Sanitasi 2013
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 40
Sistem dan Cakupan Pelayanan
Sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Minahasa berdasarkan
studi EHRA umumnya masih menggunakan sistem offsite menggunakan
teknologi penampung sebagian besar berupa tangki septik maupun cubluk,
dengan presentase penggunaan tangki septik sebesar 59% dan cubluk 9%.
Gambar 7.2 Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja
Sumber: Buku Putih Sanitasi 2013
Penggunaan tangki septik suspek aman berdasarkan hasil EHRA di
Kabupaten Minahasa sebesar 50,7% dan tidak aman 49,3% dengan
presentase untuk tangki suspek aman tertinggi berada di klaster 4 sebesar
60%, dan tidak aman berada di klaster 3 sebesar 56,4%.
Saat ini Kabupaten Minahasa belum memiliki layanan pengelolaan air limbah
domestik offsite dan infrastruktur utama untuk pengelolaan air limbah
domestik skala kabupaten.
Untuk mengetahui dan memetakan kondisi pengelolaan air limbah domestik
rumah tangga di Kabupaten Minahasa, khususnya di wilayah kajian Buku
Putih Sanitasi, digunakan Diagram Sistem Sanitasi sebagai alat bantu.
Diagram sistem sanitasi dan sistem pengolahan air limbah di Kabupaten
Minahasa, dapat dilihat pada tabel – tabel berikut:
9%
59%2%
3%7%
1%3% 1%
15%
TEMPAT PENYALURAN AKHIR TINJACubluk Tangki SeptikSungai, kanal, kolam Jalan, halaman, kebunSaluran terbuka Saluran tertutupPipa saluran pembuangan kotoran Pipa SewerTidak tahu
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 41
Tabel 7.9 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik
INPUT USER
INTERFACE
PENGUMPULAN DAN
PENAMPUNGAN/ PENGOLAHAN
AWAL
PENGALIRAN PENGOLAHAN
AKHIR PEMBUANGAN/ DAUR ULANG
KODE/ NAMA
ALIRAN
Black Water WC Sentor Tangki Septik Truk Tinja Pengeringan/ Penjemuran
Reuse Aliran Limbah AL 1
Black Water WC Sentor Tangki Septik - Bidang Resapan Tanah Aliran Limbah AL2
Black Water WC Sentor Pipa Sewer Drainase - Sungai/ Danau Aliran Limbah AL 3
Black Water WC Sentor Pipa Sewer - - Sungai/ Danau Aliran Limbah AL 4
Black Water WC Sentor Cubluk - Bidang Resapan Tanah Aliran Limbah AL 5
Black Water WC
Plengseng Cubluk - Bidang Resapan Tanah
Aliran Limbah AL 6
Black Water WC Helikopter - - - Sungai/ Danau Aliran Limbah AL 6
Grey Water Tempat cuci, Kamar Mandi
Pipa Sewer Drainase - Sungai/ Danau Aliran Limbah AL 7
Grey Water Tempat cuci, Kamar Mandi
- - - Tanah Aliran Limbah AL 8
Grey Water Tempat cucu, Kamar Mandi
- - - Sungai/ Danau Aliran Limbah AL 9
Sumber: Buku Putih Sanitasi 2013
Tabel 7.10 Sistem Pengelolaan Air Limbah yang ada di Kabupaten Minahasa
KELOMPOK FUNGSI TEKNOLOGI YANG
DIGUNAKAN JENIS DATA SEKUNDER
(PERKIRAAN) NILAI DATA
SUMBER DATA
User Interface WC Sentor Jumlah (kuantitas) 26.507 DINKES
KK Tersambung 29.909 DINKES
Penampungan Awal Tangki Septik Jumlah (kuantitas) 19.021 DINKES
Pembuangan/ daur ulang Sungai/ Danau Nama Sungai/ Danau DAS Tondano DINKES
Pengelolaan Limbah Nama Pengelola KUD Masarang
Sumber: Buku Putih Sanitasi 2013
Pendanaan dan Pembiayaan
Pendanaan dan pembiayaan untuk pengelolaan air limbah di Kabupaten
berdasarkan hasil kajian keuangan dan perekonomian daerah dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 42
Tabel 7.11 Rekapitulasi Realisasi dan Pendanaan Sanitasi Komponen Air Limbah Domestik Kabupaten Minahasa
No Komponen Belanja (Rp)
Rata-rata Pertumbuhan
(%) 2009 2010 2011 2012
1 Air Limbah (1a+1b) 504.266.000,00 1.217.800.000,00 1.916.314.400,00 966.600.000,00 1.151.245.100,00 49,77%
1.a Pendanaan Investasi air limbah
504.266.000,00 1.217.800.000,00 1.785.145.000,00 966.600.000,00 1.118.452.750,00 -
1.b Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD
0,00 0,00 131.169.400,00 0,00 32.792.350,00 -
1.c Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur terbangun
- - - - - -
Sumber: Buku Putih Sanitasi 2013
7.4.1.2 Kondisi eksisting pengelolaan persampahan di kabupaten/kota (TPA dan
3R)
Pengelolaan Persampahan
Upaya peningkatan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Minahasa
terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan meningkatkan
kualitas dan kuantitas infrastruktur dan non-infrastruktur pengelolaan
persampahan.
Kelembagaan
Secara kelembagaan, pengelolaan persampahan di Kabupaten Minahasa
dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup sebagai penyedia infrastruktur
pengelola persampahan dan Dinas Pasar dan Kebersihan yang bertanggung
jawab dalam operasionalnya. Peta kelembagaan mengenai kebijakan,
peraturan dan regulasi pengelolaan persampahan di Kabupaten Minahasa
dapat di lihat pada tabel berikut:
Sistem dan Cakupan Pelayanan
Timbulan sampah yang ada di Kabupaten Minahasa, umumnya berasal dari
rumah tanggam pasar, serta kegiatan – kegiatan di ruang publik lainnya.
Sementara, fasilitas pengangkutan sampah di Kabupaten Minahasa baru
melayani Ibu Kota Kabupaten dan sekitarnya, dan belum mencakup seluruh
wiayah kabupaten. Infrastruktur TPA sendiri, dibangun dibangun dengan
sistem sanitary landfill. Tetapi, pada pengoperasiannya masih dilakukan
dengan sistem open dumping.
Sampah yang berasal dari masyarakat pada umumnya masih langsung
dibakar, dimana presentase pengelolaan sampah berdasarkan hasil studi
EHRA di Kab. Minahasa sebesar 43,6%.
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 43
Kegiatan pemilahan sampah mulai dari tingkat rumah tangga, sangat
dibutuhkan untuk mengurangi volume sampah yang akan dibuang di tempat
pembuangan sampah. Berdasarkan hasil studi EHRA di Kabupaten Minahasa,
sebanyak 83,4% responden belum melakukan pemilahan/ pengolahan
sampah di tingkat rumah tangga.
Gambar 7.3 Grafik Praktik Pemilahan Sampah oleh Rumah Tangga
Sumber: Buku Putih Sanitasi 2013
Untuk layanan pengelolaan persampahan, khususnya pengangkutan sampah
dan tempat pembuangan sampah, Pemerintah Kabupaten telah menyediakan
layanan pengangkutan sampah yang melayani masyarakat di daerah
perkotaan, serta tempat pembuangan akhir. Cakupan layanan persampahan
dan lokasi infrastruktur persampahan di Kabupaten Minahasa.
Untuk mengetahui dan memetakan kondisi pengelolaan persampahan di
wilayah kajian Buku Putih Sanitasi Kabupaten Minahasa, digunakan Diagram
Sistem Sanitasi sebagai alat bantu, yang dapat digunakan untuk peningkatan
layanan pengelolaan persampahan. Diagram sistem sanitasi Kabupaten
Minahasa, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tidak diolah83%
Ya, diolah17%
PENGOLAHAN SAMPAH SETEMPAT
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 44
Tabel 7.12 Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan persampahan
INPUT USER
INTERFACE PENGUMPULAN
SETEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA
PENGANGKUTAN
(SEMI) PENGOLAHAN
AKHIR TERPUSAT
DAUR ULANG/
PEMBUANGAN AKHIR
KODE/ NAMA
ALIRAN
Sampah Rumah Tangga
Tong Sampah/ Bak
Sampah Motor Sampah TPS Truk Sampah TPS 3R Reuse
Aliran Limbah P1
Sampah Rumah Tangga
Tong Sampah/ Bak
Sampah Motor Sampah TPS Truk Sampah - TPA
Aliran Limbah P2
Sampah Rumah Tangga
Tong Sampah/ Bak
Sampah Motor Sampah - - - TPA
Aliran Limbah P3
Sampah Rumah Tangga
Tong Sampah/ Bak
Sampah - - Truk Sampah - TPA
Aliran Limbah P4
Sampah Rumah Tangga
- - - - TPS 3R Reuse Aliran
Limbah P5
Sampah Rumah Tangga
Tong Sampah/ Bak
Sampah Pemulung Pengepul - Pencacah Reuse
Aliran Limbah P6
Sampah Rumah Tangga
- Pemulung Pengepul - Pencacah Reuse Aliran
Limbah P7
Sampah Rumah Tangga
- - - - - Pembakaran Aliran
Limbah P8
Sampah Rumah Tangga
- - - - - Lubang Galian
Aliran Limbah P9
Sampah Rumah Tangga
- - - - - Lahan
Kosong Aliran
Limbah P10
Sumber: Buku Putih Sanitasi 2013
Tabel 7.13 Sistem Pengelolaan Persampahan yang ada di Kabupaten Minahasa
KELOMPOK FUNGSI TEKNOLOGI
YANG DIGUNAKAN
JENIS DATA SEKUNDER
(PERKIRAAN) NILAI DATA
SUMBER DATA
USER INTERFACE
TONG SAMPAH
Jumlah 502 BLH
BAK
SAMPAH
Jumlah 40 BLH
PENGUMPULAN SETEMPAT
MOTOR SAMPAH
Jumlah 20 BLH
PENAMPUNGAN SEMENTARA
TPS Jumlah 881 BLH
PENGANGKUTAN TRUK
SAMPAH
Jumlah 7 BLH
(SEMI) PENGOLAHAN
TPS 3R Jumlah 2 BLH
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 45
AKHIR TERPUSAT
DAUR ULANG/
PEMBUANGAN AKHIR
TPA Nama TPA TPA Kulo BLH
Sumber: Buku Putih Sanitasi 2013
Pendanaan dan Pembiayaan
Pendanaan dan pembiayaan untuk kegiatan pengelolaan persampahan di
Kabupaten Minahasa baik investasi maupun operasional dan pemeliharaan,
bersumber dari dana APBD.
Tabel 7.14 Rekapitulasi Realisasi dan Pendanaan Sanitasi Komponen Persampahan Kabupaten Minahasa
No Subsektor Belanja (Rp)
Rata-rata Pertu
mbuhan (%) 2009 2010 2011 2012
2 Sampah (2a+2b) 2.544.897.000,00 2.132.570.000,00 1.669.550.000,00 2.384.230.000,00 2.182.811.750,00 1,63%
2.a Pendanaan Investasi persampahan 2.444.897.000,00 1.997.570.000,00 1.635.700.000,00 1.722.890.000,00 1.950.264.250,00
-
2.b Pendanaan OM yang dialokasikan dalam APBD 100.000.000,00 135.000.000,00 33.850.000,00 661.340.000,00 232.547.500,00
-
2.c Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur terbangun
- - - - - -
Sumber: Buku Putih Sanitasi 2013
7.4.1.3 Kondisi eksisting drainase permukiman
Pengelolaan Drainase Lingkungan
Pembangunan maupun perbaikan infrastruktur drainase di Kabupaten
Minahasa saat ini terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai upaya
untuk memberikan akses drainase yang baik kepada masyarakat. Tetapi, di
beberapa wilayah, masalah banjir dan genangan terutama pada musim
penghujan belum dapat teratasi. Hal ini disebabkan karena kapasitas
drainase yang tidak sebanding dengan debit air, kondisi drainase lingkungan
yang tidak terawat karena sampah dan sedimentasi, dan ada beberapa
wilayah yang memang merupakan daerah genangan danau.
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 46
Sistem dan Cakupan Pelayanan
Berdasarkan hasil studi EHRA yang dilakukan, sebanyak 39,6% responden
mengalami banjir rutin dengan presentase terbanyak berada di klaster 4.
Gambar 7.4 Grafik Presentase Rumah Tangga yang Mengalami Banjir
Rutin
Sumber: Buku Putih Sanitasi 2013
Untuk mengetahui dan memetakan kondisi drainase lingkungan di wilayah
kajian Buku Putih Sanitasi Kabupaten Minahasa, digunakan Diagram Sistem
Sanitasi sebagai alat bantu. Diagram sistem sanitasi drainase lingkungan dan
sistem pengelolaan drainase di Kabupaten Minahasa, dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 7.15 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Lingkungan
INPUT USER
INTERFACE
PENGUMPULAN &
PENAMPUNGAN/ PENGOLAHAN
AWAL
PENGANGKUTAN/ PENGALIRAN
(SEMI)
PENGOLAHAN AKHIR
TERPUSAT
PEMBUANGAN
AKHIR/ DAUR ULANG
KODE/ NAMA
ALIRAN
Grey Water
Dapur
Rumah Tangga
Saluran Tersier Saluran Sekunder - Sungai
Aliran
Limbah D1
Grey
Water
Dapur Rumah Tangga
Saluran Tersier - - Sungai Aliran
Limbah D2
Grey Water
Dapur rumah Tangga
- - - Tanah
Aliran
Limbah D3
Grey Kamar Mandi Saluran Tersier Saluran Sekunder - Sungai Aliran
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Kluster 0 Kluster 1 Kluster 2 Kluster 3 Kluster 4
10.0
37.520.8
78.2100.0
90.0
62.579.2
21.8.0
PRESENTASE RUMAH TANGGA YANG MENGALAMI BANJIR RUTIN
Tidak
Ya
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 47
Water Limbah D4
Grey Water
Kamar Mandi Saluran Tersier - - Sungai
Aliran
Limbah D5
Grey Water
Kamar Mandi - - - Tanah Aliran
Limbah D6
Grey Water
Talang Saluran Tersier Saluran Sekunder - Sungai
Aliran
Limbah D4
Grey Water
Talang Saluran Tersier - - Sungai Aliran
Limbah
D5
Grey
Water Talang - - - Tanah
Aliran Limbah
D6
Sumber: Buku Putih Sanitasi 2013
Tabel 7.16 Sistem pengelolaan drainase lingkungan yang ada di Kabupaten Minahasa
KELOMPOK FUNGSI
TEKNOLOGI YANG
DIGUNAKAN
JENIS DATA SEKUNDER
(PERKIRAAN) NILAI DATA
SUMBER DATA
PEMBUANGAN AKHIR/ DAUR
ULANG
SUNGAI NAMA SUNGAI DAS TONDANO
Sumber: Buku Putih Sanitasi 2013
Pendanaan dan Pembiayaan
Pendapatan daerah dari pengelolaan drainase lingkungan tidak ada.
Sedangkan untuk pembiayaan kegiatan pengelolaan drainase lingkungan,
dianggarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum.
Prosentase rata – rata pertumbuhan pembiayaan daerah untuk drainase
lingkungan belum bisa diperoleh, karena pada 2 tahun terakhir
pembangunan untuk drainase lingkungan tidak ada.
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 - 2019
BAB VII | 48
Tabel 7.17 Rekapitulasi Realisasi dan Pendanaan Sanitasi Komponen Drainase Lingkungan Kabupaten Minahasa
No Subsektor Belanja (Rp)
Rata-rata Pertumb
uhan (%) 2009 2010 2011 2012
1 Drainase (3a+3b) 271.750.000,00 405.882.000,00 0,00 0,00 169.408.000,00 -16,88%
1.a Pendanaan Investasi drainase 271.750.000,00 405.882.000,00 0,00 0,00 169.408.000,00
-
1.b
Pendanaan OM yang
dialokasikan dalam APBD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-
1.c Perkiraan biaya OM berdasarkan infrastruktur terbangun
- - - - - -
Sumber: Buku Putih Sanitasi 2013
Realisasi dan Potensi Retribusi Sanitasi untuk drainase lingkungan tidak ada,
karena Perda yang mengatur tentang retribusi drainase lingkungan tidak ada.