Post on 10-Dec-2015
description
Sistem Manajemen Sistem Manajemen Keselamatan Dan Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja (SMK3)Kesehatan Kerja (SMK3)
Pasal 86:“pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”.
Pasal 87: “setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”.
Dasar Hukum SMK3
1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. UU No. 1 Tahun1970 tentang Keselamatan Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
LATAR BELAKANG KEBIJAKANLATAR BELAKANG KEBIJAKAN K3 masih belum mendapatkan perhatian yang
memadai semua pihak Kecalakaan kerja yang terjadi masih tinggi Pelaksanaan pengawasan masih bersifat
parsial dan belum menyentuh aspek manajemen
Relatif rendahnya komitment pimpinan perusahaan dalam hal K3
Kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan kesadaran atas K3
Tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh komunitas perlindungan hak buruh internasional
Desakan LSM internasional dalam hal hak tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan
DEFINISI SISTEM MANAJEMEN DEFINISI SISTEM MANAJEMEN K3K3
Bagian dari sistem manajamen secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi :
pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif
TUJUAN PENERAPAN TUJUAN PENERAPAN SMK3SMK3
Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia (pasal 27 ayat 2 UUD 1945)
Meningkatkan komitment pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja
Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi kompetisi perdagangan global
Proteksi terhadap industri dalam negeri Meningkatkan daya saing dalam perdagangan
internasional Mengeliminir boikot LSM internasional terhadap
produk ekspor nasional Pelaksanaan pencegahan kec. masih bersifat
parsial Perlunya upaya pencegahan terhadap problem
sosial dan ekonomi yang tekait dengan penerapan K3
KRITERIA PERUSAHAANKRITERIA PERUSAHAAN
Perusahaan dengan :- tenaga kerja 100 orang atau lebih dan atau- potensi bahaya peledakan, kebakaran,
pencemaran dan penyakit akibat kerja
Pasal 3 Per. Menaker No.05/Men/1996
AZAS SMK3AZAS SMK3
Peningkatan K3 secara terus menerus dengan pola mandiri
Bagian dari sistem pengawasan K3
Bersifat wajib
Sejalan dengan kaidah internasional
Diaudit oleh Badan Audit Independen (eksternal)
Dilakukan oleh Auditor
Harus Memenuhi Persyaratan Minimum : - 5 prinsip dasar
- 12 elemen
dilaksanakan oleh perusahaan disemua sektor dan terintegrasi dgn sistem
Manajemen Perusahaan
Wajib
Untuk perusahaan-2 di sektor kegiatan usaha tertentu dapat menambah sesuai jenis dan tingkat resiko
bahaya yg ada atas persetujuan Menteri
1. Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
2. Pendokumentasian Strategi
3. Peninjauan Ulang Desain dan Kontrak
4. Pengendalian Dokumen
5. Pembelian6. Keamanan Bekerja
Berdasarkan SiMK3
7. Standar Pemantauan
8. Pelaporan dan Perbaikan
9. Pengelolaan material dan perpindahannya
10. Pengumpulan dan penggunaan data
11. Audit SiMK312. Pengembangan
Ketrampilan dan Kemampuan
Elemen Audit1. Penetapan
Kebijakan K32. Perencanaan
Penerapan K33. Penerapan K34. Pengukuran,
Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja K3
5. Peninjauan secara teratur untuk meningkatkan kinerja K3 secara berkesinambungan
Prinsip DasarPrinsip Dasar1. Komitmen dan kebijakan
1.1 Kepemimpinan dan komitmen
1.2 Initial Review 1.3 Kebijakan K32. Perencanaan
2.1 Perenc ident bhy, penilaian
resk dan pengend resk 2.2 Per. per uu dan persyart
lainnya 2.3 Tujuan dan sasaran 2.4 Indikator kinerja 2.5 Perenc awal dan perenc kegiatan yg berlangsung3. Penerapan
3.1 Jaminan kemampuan3.2 Kegiatan pendukung3.3 Ident SB, penilaian dan
pengendalian resiko4.Pengukuran dan evaluasi
4.1 Inspeksi dan pengujian 4.2 Audit SiMK3
4.3 Tindakan perbaikan dan pencegahan5. Tinjauan ulang dan
peningkatan pihak mgt
Pedoman Pedoman PenerapanPenerapan
Pedoman Penerapan SMK3
Peningkatan Peningkatan BerkelanjutanBerkelanjutan
Komitmen dan Kebijakan
Komitmen dan Kebijakan
Perencanaan SMK3
Perencanaan SMK3
Penerapan SMK3
Penerapan SMK3
Pengukuran dan Evaluasi
Pengukuran dan Evaluasi
Peninjauan Ulang Dan
Peningkatan oleh
Manajemen
Peninjauan Ulang Dan
Peningkatan oleh
Manajemen
ts@utps-k3ts@utps-k3
1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN
1.1 KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN* organisasi K3* menyediakan anggaran, SDM dan sarana* penetapan tanggung jawab, wewenang dan kewajiban* perencanaan K3* melakukan penilaian
1.2. TINJAUAN AWAL K3* identifikasi kondisi dan sumber bahaya* pengetahuan dan peraturan perundangan K3* membandingkan penerapan* meninjau sebab dan akibat* efisiensi dan efektifitas
2. PERENCANAAN
2.1. MANAJEMEN RESIKO2.2. PERATURAN PERUNDANGAN2.3. TUJUAN DAN SASARAN
* dapat diukur
* satuan/indikator pengukuran* sasaran pencapaian* jangka waktu pencapaian
2.4. INDIKATOR KINERJA2.5. PERENCANAAN AWAL DAN PERNCANAAN KEGIATAN YANG SEDANG BERLANGSUNG
3. PENERAPAN
3.1 JAMINAN KEMAMPUAN* SDM, saran dan dana* integrasi* tanggung jawab dan tanggung gugat* konsultansi, motivasi dan kesadaran* pelatihan dan kompetensi kerja
3.2 KEGIATAN PENDUKUNG• Komunikasi• Pelaporan• Pendokmentasian• Pengendalian dokumen• Pemcatatan dan manajemen informasi
3.3 IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN, DAN PENGENDALIAN RESIKO
Manajemen resiko Perencanaan (design) dan rekayasa Pengendalian administratif Tinjauan kontrak Pembelian Prosedur menghadapi keadaan darurat
atau rencana Prosedur menghadapi insiden Prosedur rencana pemulihan keadaan
darurat
4. PENGUKURAN DAN EVALUASI
4.1 INSPEKSI DAN PENGUJIAN
• Personel berpengalaman dan berkeahlian• Catatan terpelihara dan tersedia• Peralatan dan metode yang memadai• Tindakan perbaikan dan ketidak sesuaian• Penyelidikan atas insiden• Temuan dianalisa dan ditinjau ulang
4.2 AUDIT SiMK3
• Dilakuan secara berkala• Personel berkompeten• Tinjauan ulang dari hasil audit
4.3 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
hasil temuan pemantauan, audit dan tinjauan ulang SMK3 digunakan untuk perbaikan dan pencegahan
PERBEDAAN AUDIT DAN PERBEDAAN AUDIT DAN INSPEKSIINSPEKSI
AUDIT SMK3 INSPEKSI K3
• Upaya menemukan ketidaksesuaian dlm penerapan sistem manajemen
• Upaya menemukan ketidaksesuaian dlm obyek
• Mengukur kesesuaian pelaksaanaan sistem manajemen terhadap standar• Berfokus pada sistem manajemen
• Mengukur kesesuaian obyek terhadap standar
• Berfokus pada obyek
5. PENINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN OLEH PIHAK MANAJEMEN
1. Evaluasi penerapan kebijakan K32. Tujuan,sasaran dan kinerja K33. Hasil temuan audit SMK34. Evaluasi efektifitas penerapan SMK3
dan kebutuhan untuk mengubahnya
Sasaran Sistem Manajemen K3
Sasaranpenerapan
K3
Sumber daya
Manusia
Sistemprosedur
SaranaFasilitasLingkungan
Organisasi
KOMUNIKASIIJIN KERJA
HOT WORKPERMIT
PELAPORAN
DOKUMENTASIDOKUMENTASI
MANUALK3
AUDIT K3
INSPEKSIK3
FIRE DRILL
PELATIHANIDENTIFIKASI
BAHAYA
PSM
PERUNDANGANK3
SAFETYTALK
SAFETYPROMOTION
STATISTIKK3
P2K3
OKD
KEBIJAKANK3
PENGADAAN
Kondisi tanpa SMK3
DOKUMENTASI
PROGRAM K3
PELAPORANKINERJA
PENGENDALIANDOKUMEN
TINJAUAN MANAJEMEN
AUDIT K3
INSPEKSIK3
SASARAN K3
PELATIHAN
IDENTIFIKASIBAHAYA
KEBIJAKANK3
PENGUJIANKALIBRASI
TANGGAPDARURAT
PERUNDANGANSTANDARD
K3
PENGENDALIAANOPERASI
TINJAUAWAL
PENGADAAN
KOMUNIKASI
SMK3
Kondisi dengan SMK3
DIFINISI AUDIT SMK3
• Alat untuk mengukur besarnya Alat untuk mengukur besarnya keberhasilan pelaksanaan dan penerapan keberhasilan pelaksanaan dan penerapan SiMK3 di tempat kerjaSiMK3 di tempat kerja
• Pemeriksaan secara sistimatikPemeriksaan secara sistimatik• Audit dilakukan secara independen Audit dilakukan secara independen • Audit SiMK3 dilakukan oleh Badan Audit Audit SiMK3 dilakukan oleh Badan Audit
independenindependen
Bagi perusahaan :- Mempekerjakan Pekerja/buruh lebih dari
100 org - < 100 org dgn tingkat resiko bahaya
tinggi
Dibuktikan dgn
Audit
AUDIT SMK3AUDIT SMK3
EkternalEkternal(3 th sekali) InternalInternal
Badan Audit(Auditor)
Pengusaha/Pengurus
Pengawasan oleh Instansi
Ketenagakerjaan pd Pem.Prop, Pem.Kab/Kot
Wajib
Tahapan Audit Tahapan Audit EksternalEksternal
Tahap Persiapan
1. Pemeriksaan dokumen2. Wawancara utk klarifikasi3. Pengamatan aktivitas Prsh4. Pengamatan kondisi dan ling.kerja5. Penilaian kriteria berdasarkan
temuan
1. Tidak berlaku2. Terpenuhi3. Tdk terpenuhi minor4. Tdk terpenuhi mayor5. Observasi
Tingkat Penilaian
Pertemuan Awal
Pemerik- saan
Pertemuan Akhir
Penilaian Kriteria
Badan Audit :1. Status Perusahaan BUMN atau Swasta Nasional2. Memiliki jaringan minimal 10 Kacab di Tk Propinsi3. Memiliki bukti Wajib Lapor Ke-TK-an4. Memiliki minimal 10 Auditor eksternal senior dan
20 Auditor junior5. Pengalaman dalam audit sistem
Badan Audit SMK3Badan Audit SMK3
MenteriMenteri
PermohonanTertulis SKP
SKP(berlaku 3 th)
DirekturDirekturEvaluasi
(1 kali dlm 1 th)
Persyaratan Auditor Eksternal Senior 1. Pengalaman sbg Auditor Eksternal SMK3 minimal 1
th2. Tlh melaksanakan Audit kesesuaian dari Audit
Eksternal SMK3 minimal 10 kali3. Tlh menjadi ketua tim audit dari Audit Eksternal
SMK3 minimal 3 kali4. Tlh melakukan verifikasi laporan Audit Eksternal
minimal 3 kali
MenteriMenteri
PermohonanTertulis SKP
DirekturDirektur Evaluasi(1 kali dlm 1 th)
SKP(berlaku 3 th)
AuditorAuditor
TINGKAT PENERAPAN DAN KEBERHASILAN
Tabel I
% KecilKecil
64 kriteria64 kriteriaSedangSedang
122 kriteria122 kriteriaBesarBesar
166 kriteria166 kriteria
0 –59 % Tindakan hukumTindakan hukum
Tindakan hukum
60 – 84 %Bendera perak
sertifikat
Bendera perak
sertifikat
Bendera perak
sertifikat
85 – 100 %
Bendera emas sertifikat
Bendera emas sertifikat
Bendera emas sertifikat
No ELEMEN TINGKAT AWAL TINGKAT TRANSISI TINGKAT LANJUTAN
1 Pembangunan dan pemeliharaan komitmen
1.1.1; 1.2.2; 1.2.4;1.2.5; 1.3.3; 1.4.1;1.4.3; 1.4.4; 1.4.5;1.4.6; 1.4.7; 1.4.8;
1.1.3; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.7; 1.2.8; 1.2.9; 1.4.2; 1.4.9; 1.4.10
1.1.2; 1.1.4; 1.1.6; 1.2.3; 1.2.6; 1.3.1; 1.3.2;
2 Strategi pendokumentasian 2.3.1 2.1.1; 2.1.2; 2.2.1 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.2.2; 2.2.3; 2.3.2;
3 Peninjauan ulang desain dan kontrak 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.2.1; 3.2.2
3.1.4; 3.2.3; 3.2.4
4 Pengendalian dokumen 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1 4.1.3; 4.1.4; 4.2.2; 4.2.3;
5 Pembelian 5.1.1; 5.2.1 5.1.2; 5.1.3 5.1.4; 5.3.1; 5.3.2
6 Keamanan bekerja berdasarkan SMK3 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.5; 6.1.7; 6.1.8; 6.2.1; 6.3.2; 6.4.1; 6.4.2; 6.4.3; 6.4.4; 6.5.2; 6.5.3; 6.5.4; 6.5.6; 6.5.7; 6.5.8; 6.7.1; 6.7.3; 6.7.5; 6.8.1; 6.8.2
6.1.4; 6.1.6; 6.2.2;6.2.3; 6.2.4; 6.2.5; 6.3.1; 6.5.1; 6.5.5; 6.5.9; 6.6.1; 6.6.2; 6.7.2; 6.7.6; 6.7.7;
6.1.9; 6.7.4
7 Standar pemantauan 7.1.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.4.3; 7.4.4; 7.4.5
71.2; 7.1.3; 7.1.4;7.4.1; 7.4.2
7.1.5; 7.1.6; 7.3.1; 7.3.2;
8 Pelaporan dan perbaikan 8.1.1; 8.2.2; 8.3.1; 8.4.1; 8.4.2;
8.2.1; 8.3.2; 8.3.5 8.3.3; 8.3.4; 8.3.6;
9 Pengelolaan material dan perpindahannya
9.1.1; 9.1.2; 9.2.1; 9.2.3; 9.3.1; 9.3.2; 9.3.3; 9.3.4;
9.1.3; 9.3.5; 9.3.6; 9.1.4; 9.2.2;
10 Pengumpulan dan penggunaan data 10.1.1; 10.1.2 10.1.3; 10.1.5;10.2.1
10.1.4; 10.2.2
11 Audit SMK3 11.1.1; 11.1.2;11.1.13; 11.1.4;
12 Pengembangan ketrampilan dan kemampuan
12.2.1; 12.2.2;12.3.1; 12.4.1;12.5.1
12.1.2; 12.1.3; 12.1.4; 12.1.5;12.1.6; 12.3.2; 12.4.2;
12.1.1; 12.1.7;12.1.8; 12.3.3;
Tabel II : PEMBAGIAN KRITERIA TIAP TINGKAT PENCAPAIAN PENERAPAN
SERTIFIKASI SMK3
Sertifikasi SMK3 adalah bukti pengakuan tingkat pemenuhan penerapan peraturan perundangan SMK3
Proses sertifikasi SMK3 suatu perusahaan dilakukan oleh Badan Audit Independen melalui proses audit SMK3
Sertifikat SMK3 diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kesimpulan :
Penerapan SMK3 wajib berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
SMK3 merupakan pendekatan partisipatif pelaksanaan K3 dalam merubah perilaku K3
SMK3 merupakan aspek penting dalam pelaksanaan manajemen resiko, khususnya dalam mengendalikan resiko
Hasil audit menunjukan tingkat penerapan SMK3 dan pelaksanaan peraturan K3