Post on 27-Sep-2019
ANALISIS WACANA BERITA PEMILU 2009
PADA HARIAN SEPUTAR INDONESIA :
STUDI PEMBERITAAN KPU SEBELUM PEMILU LEGISLATIF
Disusun Oleh :
YUL SHELLA K.A.
NIM. 105051001992
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1430 H / 2009 M
ANALISIS WACANA BERITA PEMILU 2009
PADA HARIAN SEPUTAR INDONESIA :
STUDI PEMBERITAAN KPU SEBELUM PEMILU LEGISLATIF.
Diajukan sebagai persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Sosial Islam (S. Sos.I)
Disusun Oleh :
YUL SHELLA K.A.
NIM. 105051001992
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1430 H / 2009 M
ANALISIS WACANA BERITA PEMILU 2009
PADA HARIAN SEPUTAR INDONESIA :
STUDI PEMBERITAAN KPU SEBELUM PEMILU LEGISLATIF.
Oleh
YUL SHELLA K.A.
NIM. 105051001992
Pembimbing
GUN GUN HERYANTO, M.Si
NIP. 19760812 200501 1005
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1430 H / 2009 M
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi berjudul ANALISIS WACANA BERITA PEMILU 2009 PADA
HARIAN SEPUTAR INDONESIA STUDI PEMBERITAAN KPU
SEBELUM PEMILU LEGISLATIF telah diujikan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada
09 September 2009. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos. I) pada Program Studi Komunikasi
dan Penyiaran Islam.
Jakarta, 09 September 2009
Sidang Munaqasyah
Ketua Merangkap Anggota, Sekretaris Merangkap Anggota
Dr. Arief Subhan, M.Ag Nunung Khoiriyah, MA
NIP : 19660110 199303 1 004 NIP : 150389353
Penguji I Penguji II
Dr. Roudhonah, M. Ag Umi Musyarofah, MA
NIP : 19580910 198703 2 001 NIP 19710816 199703 2 002
Pembimbing
Gun Gun Heryanto, M. Si
NIP : 19760812 200501 1 005
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang digunakan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya
atau merupakan hasil jiplakan dari orang lain tanpa menuliskan sumber
(plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 09 September 2009
Yul Shella K.A.
ABSTRAK
Banyaknya pemberitaan tentang penyelenggaraan Pemilu 2009 khususnya
mengenai kinerja KPU yang menarik untuk dicermati, konstruksi wacana dalam
setiap pemberitaan disajikan oleh suatu media yang membentuk pemaknaan
tersendiri melalui penggunaan struktur bahasa dan kata-kata. Oleh karena itu,
sebagai gambaran bagi pembaca peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti
terkait konstruksi wacana yang terdapat dalam berita PEMILU 2009 pada Harian
Seputar Indonesia. Dengan beberapa pertanyaan yang mengikuti yakni penyajian
berita PEMILU 2009 pada Harian Seputar Indonesia ditinjau dari kognisi sosial
dan konteks sosial. Maka, peneliti memberi judul dalam skripsi ini ”Analisis
Wacana Berita Pemilu 2009 pada Harian Seputar Indonesia : Studi terhadap
Pemberitaan KPU sebelum Pemilu Legislatif.”
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan media kualitatif deskriptif
dengan model analisis wacana Teun Van Dijk yang terdiri dari 15 element yakni
tematik, skematik, detil, maksud, latar, pra anggapan, koherensi, bentuk kalimat,
kata ganti, leksikon, grafis, metafora, ekspresi, kognisi sosial dan konteks sosial.
Dalam menganalisis penelitian ini menggunakan Teori Konstruksi Realitas dari
sisi wacana yang tak lepas dari pengaruh kebijakan redaksional yang merupakan
bagian dari medium Teori Hirarki Pengaruh. Maka dicantumkan Teori Hirarki
Pengaruh yang merupakan bagian yang berpengaruh dari konstruksi wacana suatu
media.
Dari analisis yang penulis lakukan maka dihasilkan bahwa media cetak
khususnya Sindo selalu berusaha seobyektif mungkin dalam menyampaikan
pesan. Hal ini terlihat dari penggunaan kata ganti, ekspresi dan gaya bahasa
tertentu sebagai penguat informasi yang disampaikan dengan melalui verifikasi
data dan bukti sebelum tulisan diterbitkan oleh Harian Seputar
Indonesia.Kebijakan yang diberlakukan di Harian Seputar Indonesia turut
mempengaruhi berita yang dipilih seperti tidak mengandung SARA. Serta wacana
yang dibangun lebih mengedepankan unsur demokratisasi.
Sebagai media cetak yang manganut system white journalism, harian Seputar
Indonesia telah berusaha untuk seobyektif mungkin dan give solution dalam setiap
pemberitaannya namun perlu diperhatikan pula penghematan kata atau kalimat
dalam penulisan berita yang ditulis secara berulang-ulang serta menerapkan azas
fair and balance yang menjadi kaidah jurnalistik baik dalam memandang satu
kepentingan dengan kepentingan lainnya maupun satu peristiwa dengan peristiwa
lainnya.
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim
Berjuta rasa syukur ku ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa
memberikan kasih sayang dan perlindungan serta memberi kekuatan kepada
penulis untuk melampui segala rintangan dan hambatan dalam proses penulisan
skripsi ini. Serta tak lupa kepada baginda Rasullullah, Nabi Muhammad SAW
sebagai contoh yang memberikan pencerahan tentang kehidupan dan kesabaran
menghadapi cobaan dalam menunaikan tugas. Sehingga hambanya yang penuh
dengan kekurangan ini dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana.
Segala cobaan dan kepedihan yang penulis tempuh selama pendidikan seakan
sirna dan tergantikan dengan kebahagiaan dan rasa syukur yang teramat luar
biasa.
Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I) pada program studi Komunikasi dan
Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta. Skripsi yang berjudul Analisis Wacana Berita Pemilu 2009 Pada Harian
Seputar Indonesia : Studi Pemberitaan KPU Sebelum Pemilu Legislatif, ini
meneliti dan menganalisis bagaimana suatu wacana diolah dan dikemas dalam
suatu media.
Penyelesaian skripsi ini tidak akan pernah terwujud dan tercapai apabila
tidak ada “Laskar Bintang” yang menerangi dalam kegelapan serta rela dan ikhlas
membantu penulis selama perjalanan menempuh pendidikan ini. Untuk itu
izinkanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah
banyak berjasa dalam penyelesaian pendidikan penulis dan membantu selama
penyelesaian skripsi ini.
1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Dr. Arief Subhan, MA serta tak
lupa pada Dekan Senior Fakultas Dakwah dan Komunikasi Dr. Murodi.
MA.
2. Dekan bagian administrasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bapak Drs.
H. Mahmud Djalal, MA
3. Dekan bagian kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bapak
Drs. Study Rizal LK, M.Ag yang telah memberi banyak nasihat dan
dukungan dalam melanjutkan pendidikan ini.
4. Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Bapak Drs. Wahidin
Saputra, MA.
5. Sekretaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Ibu Umi Musyarofah,
M.Ag yang telah banyak berjasa dan memberi informasi serta pengarahan
yang teramat membantu penulis dalam menuntaskan pendidikan ini.
6. Bapak Gun-Gun Heryanto, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang
telah meluangkan banyak waktu, memberikan banyak ilmu dan pengetahuan
baru kepada penulis, serta memberikan pengarahan dalam membimbing
penulis sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan
banyak ilmu pengetahuan baru mulai semester I sampai semester VIII
semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
Terima kasih juga untuk redaksi Harian Seputar Indonesia yang telah
memberikan kesempatan dan kemudahan untuk melakukan wawancara dan
observasi terkhusus kepada :
1. Bapak Sururi Al Faruq selaku Pemimpin Redaksi Harian Seputar Indonesia.
2. Bapak Djaka Susila selaku Wakil Redaktur Pelaksana yang telah
meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis.
3. Mba Dian Anggraini selaku Sekretaris Redaksi Harian Seputar Indonesia
yang telah melapangkan jalan bagi penulis dalam melakukan wawancara.
4. Mas Rahmat Sahid selaku Wartawan Harian Seputar Indonesia yang telah
bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis.
5. Mba Wiendy Trihapsari selaku Koordinator Divisi Litbang yang telah
memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam
pengumpulan data, serta tak lupa kepada Mas Wisnu, Mas Bahrur, Mba
Esty, Mas Azhar, dan Joshua.
6. Seluruh jajaran redaksi Harian Seputar Indonesia, diantaranya Mas Pangeran
Ahmad Nurdin yang telah banyak diganggu penulis untuk mengetahui
beberapa informasi mengenai Harian Seputar Indonesia, Mas Azhra, Mas
Arif dan Mba Irma mantan Sekretaris Harian Seputar Indonesia.
Selain pihak-pihak diatas, terdapat pihak yang sangat berpengaruh bagi
penulis dalam menyelesaikan pendidikan sehingga terselesaikannya skripsi ini
tepat pada waktunya. Terutama dan teristimewa kepada :
1. The King in My Spirit. Ayahanda tersayang yang senantiasa mengajarkanku
untuk selalu sabar, tegar dan terus berjuang dalam mencapai suatu
keinginan.
2. The Queen in My Heart. Ibunda tercinta yang senantiasa membimbingku
untuk selalu ikhlas dalam menghadapi masalah yang sempat menyita waktu
dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. My Young Brother Surya. Jadilah Surya yang selalu menyinari bumi ini.
Semoga kita bisa menjadi anak yang berbakti dan mewujudkan impian
kedua orang tua kita. Amien Ya Robbal Alamin.
4. Bunda yang menjadi inspirator bagi penulis dalam melintasi rintangan
kehidupan. Serta seluruh bunda yang ada di dunia ini yang tak kenal
menyerah dan putus asa. “Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah
bersaudara.” (Al-Hujurat :10).
5. Seluruh saudara dan kerabat penulis di Semarang khususnya kepada Om
Kasyudatmono dan Mas Agus. “Dua karakter yang perlu diterapkan dalam
diri manusia : sabar dan bermanfaat bagi orang lain.” (Om
Kasyudatmono).
6. Dini Zalehati sahabat setia sejak sekolah. Jagalah persahabatan kita hingga
tak lekang oleh waktu. “Banyak orang keluar masuk dalam kehidupan kita,
tapi hanya sahabat sejati yang akan meninggalkan jejak kaki di sanubari
kita,” (Ibu Negara Amerika Serikat Elenoar Roosevelt).
7. Seluruh teman sepergaulanku khususnya kepada K’Lina Suhartini, K’Ipul
beserta keluarga besar Teater Kampus khususnya Teater Syahid, K’Sofwan,
Mas Andries Sumendap, K’Tio dan K’Riya Dinata yang telah memberikan
dukungan moril. “Menjadi manusia yang professional dimanapun berada,”
(K’Riya Dinata).
8. Seluruh teman seperjuanganku khususnya kepada Upi, Ayu, Ratih, Gita,
Lintang, Dwita, Nanda, Sigit serta seluruh teman KPI D dan B angkatan
2005.
9. Sosok manusia yang pernah bersama penulis dalam suka maupun duka serta
banyak membantu penulis. Semoga kau selalu sukses dan mendapatkan
kebahagiaan di dunia dan akhirat. “Biarkan masa lalu menjadi kenangan,”
(Arjumand-mu).
10. Seluruh pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah
banyak membantu sehingga terselesaikan skripsi ini.
Entah dengan kata dan ucapan apa yang dapat mewakili rasa terima kasih
yang sangat mendalam kepada laskar penolong tersebut. Tiada gading yang tak
retak, ungkapan yang membuat penulis sadar, mungkin dalam penulisan skripsi
ini terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis
mengharapkan saran dan kritik yang membangun terhadap perbaikan skripsi ini.
Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada
umumnya di masa mendatang.
Billahi Taufiq wal Hidayah. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Jakarta, 09 September 2009
Penyusun
DAFTAR ISI
ABSTRAK
KATAPENGANTAR ........................................................................................................ i
DAFTAR ISI .................................................................................................................... vi
DAFTAR TABEL ............................................................................................................. viii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1
A. Latar Belakang Masalah ................................................................... 1
B. Pembatasan Perumusan Masalah ................................................... 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ....................................................... 6
D. Metodologi Penelitian ..................................................................... 7
E. Tinjauan Pustaka .............................................................................. 24
F. Sistematika Penulisan ...................................................................... 26
BAB II LANDASAN TEORI ..................................................................................... 28
A. Teori Konstruksi Sosial ..................................................................... 28
a. Konstruksi Atas Realitas ……………………………….28
b. Media Massa sebagai Saluran Konstruksi Realitas ….....33
c. Konstruksi Realitas Politik …..………………………...35
d. Politicall Performance ……..…………………………..37
B. Teori Hierarki Pengaruh ..................................................................... 40
C. Konseptualitas Berita ......................................................................... 46
a. Konsep Berita …………………………………………...46
b. Nilai Berita ……………………………………………...50
c. Varian Berita ……………………………………………53
BAB III GAMBARAN UMUM ................................................................................. 54
A. Gambaran Umum Harian Seputar Indonesia ..................................... 54
a. Sejarah Perkembangan Koran Seputar Indonesia .......... 54
b. Sekilas Tentang Redaksi Koran Seputar Indonesia ........61
B. Gambaran Umum Pemberitaan Pemilu 2009....... ............................ 64
C. Gambaran Umum Tentang KPU ........................................................ 67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................................. 74
A. Analisis Teks Berita KPU Sebelum Pemilu Legislatif ................... 74
B. Analisis Kognisi Sosial Pemilu 2009 . .......................................... 127
C. Konteks Sosial Pemilu 2009 ………………… ………..132
BAB V PENUTUP ................................................................................................... 138
A. Kesimpulan ......................................................................................... 138
B. Saran ................................................................................................... 139
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Model Analisis Wacana Teun Van Dijk ……………………….. 13
Tabel 2.1 Teori Hirarki Pengaruh ..………………………………….……. 39
Tabel 2.2 Piramida Terbalik ……………………………………………… 48
Tabel 2.3 Asep Syamsul M. Romli. 2001 ………………………………… 53
Tabel 3.1 Jumlah Personel Redaksi SINDO Daerah dan SINDO Nasional 55
Diagram 3.2 Jumlah Personel Redaksi ............................................................. 56
Tabel 3.3 Perkembangan Harian SINDO di daerah .................................... 57
Gambar 3.4 Gambaran Umum Sistem Kerja antar Daerah dengan Pusat....... 58
Grafik 3.5 Positioning Koran SINDO dengan Koran lainnya ...................... 59
Tabel 3.6 Judul Artikel yang Dianalisis ....................................................... 66
Tabel 3.7 Pembagian Keanggotaan KPU .....................................................70
“ Jika Saya Diberi Waktu Delapan Jam Untuk Menebang Pohon, Saya Akan
Menggunakan Enam Jam Untuk Mengasah Kapak. “
(Presiden ke-16 Amerika Serikat Abraham Lincoln)
“Kekuatan Tidak Berasal Dari Kemenangan. Perjuanganlah yang Mendatangkan
Kekuatan. Jika Anda Melewati Rintangan dan Memutuskan Untuk Tidak
Menyerah,
Itulah Kekuatan.”
Dedicated For
My Parents
“ You Are
My Everlasting Love”
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Media Massa pada akhirnya mampu mempresentasikan diri sebagai
ruang publik dengan utama dan turut menentukan dinamika sosial, politik
dan budaya di tingkat global dan lokal. Artinya media massa mampu
mempengaruhi publik baik dari aspek sosial, politik dan budaya.
Dalam bidang politik media sering kali digunakan sebagai alat
propaganda politik. Politik yang dimaksud di sini adalah cara untuk meraih
kekuasaan. Proses dalam meraih kekuasaan dilakukan dengan cara
pemilihan umum, baik dalam kursi presiden maupun pemerintah daerah.
Sejauh ini, PEMILU yang diselelnggarakan sesuai dengan asas
demokratisasi bangsa Indonesia adalah PEMILU yang dimulai pasca
Reformasi atau lebih tepatnya PEMILU pada tahun 2004. PEMILU pada
tahun 2004 berbeda dengan PEMILU tahun 1999. Penyelenggaraan
PEMILU tahun 2004 lebih kompleks karena bangsa Indonesia bukan hanya
akan melakukan Pemilihan Umum legislatif namun juga pemilihan Presiden
secara langsung.1 Selain itu, pemilihan presiden dan wakil presiden tidak
dilakukan secara terpisah (seperti PEMILU 1999). Dalam PEMILU yang
dipilih adalah pasangan calon (pasangan calon presiden dan wakil presiden),
bukan calon presiden dan calon wakil presiden secara terpisah.2 Berbeda
pula pada PEMILU berikutnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2009.
Pada PEMILU 2004 terbagi menjadi dua tahap, yaitu : tahap pertama
(PEMILU legislatif), PEMILU untuk memilih partai politik (untuk
persyaratan PEMILU presiden) dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi
anggota DPR, DPRD dan DPD. Tahap pertama diselenggarakan pada
tanggal 5 April 2004. Pada tahap kedua ini hanya terdapat dua calon
presiden dan wakil presiden yang dipilih yang mendapatkan suara paling
1 Denny J. A, Jejak – jejak PEMILU 2004. (Yogyakarta : LKiS, . 2006). h..1. 2 Ibid, h..260.
tidak 50 persen. Apabila pada tahap kedua ini mencapai 50 persen suara
maka dua pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak akan
diikutsertakan pada PEMILU presiden putaran kedua.
Pada tahap pertama PEMILU 2004 adalah PEMILU legislatif yang
diikuti oleh 24 partai politik dan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004.
Tujuannya untuk memillih partai politik (sebagai persyaratan PEMILU
Presiden) dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD
dan DPD. Partai-partai politik yang memperoleh suara yang lebih besar atau
sama dengan tiga persen dapat mencalonkan pasangan calonnya untuk maju
ke tahap berikutnya, yaitu pada PEMILU presiden putaran pertama. Dan
Pemilihan Umum selanjutnya akan diselenggarakan pada tahun 2009.
Tahapan yang ditetapkan sama dengan tahapan PEMILU 2004. Namun
perbedaannya disini adalah partai politik yang diikutsertakan dalam
PEMILU Legislatif adalah sebanyak 48 partai politik dan dilaksanakan pada
tanggal 9 April 2009.3 Serta peraturan yang ditetapkan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) terkait penetapan calon anggota legislatif terpilih dengan
mekanisme suara terbanyak. Prosentase yang ditetapkan yakni partai-partai
politik yang memperoleh suara yang lebih besar atau ekuivalen dengan dua
setengah persen dapat mencalonkan pasangan calonnya untuk maju ke tahap
berikutnya, yaitu pada PEMILU presiden putaran pertama. Dengan
prosentase yang relatif lebih sedikit serta jumlah parpol yang jauh lebih
banyak daripada PEMILU sebelumnya hal ini menimbulkan pertanyaan
bagi peneliti akan proses berlangsungnnya PEMILU dalam kontekstual
wacana media khususnya media cetak.
Oleh karena itu peneliti lebih tertarik untuk meneliti PEMILU 2009 yang
mana merupakan salah satu proses politik untuk meraih kekuasaan dalam
kursi pemerintahan. Dalam proses berlangsungnya pesta demokrasi yang
dilaksanakan setiap 4 tahun sekali ini, diperlukan peran aktif Komisi
Pemilihan Umum (KPU) sebagai komite yang bertanggung jawab penuh
atas berlangsungnya Pemilihan Umum di Indonesia. Dengan demikian
3 Seputar Indonesia, 27 Februari. Tahapan PEMILU, 2009, h. 4.
ditetapkan pula undang-undang PEMILU untuk mengatur jalannya
PEMILU 2009 yakni Undang-Undang PEMILU dan Partai Politik 2008.
Dalam proses meraih kekuasaan ini, para calon memiliki banyak strategi
untuk meraih simpatik publik guna mendapat suara terbanyak. Salah satu
strateginya adalah mengadakan kampanye seperti yang tercantum dalam
Undang-Undang (UU) no. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik BAB VIII
tentang Kampanye PEMILU pada bagian Ketiga Pasal 82 Kampanye
PEMILU sebagaimana dimaksud pada pasal 81 huruf a sampai dengan
huruf e dilaksanakan sejak 3 hari setelah calon peserta PEMILU di tetapkan
sebagai peserta PEMILU sampai dengan dimulainya masa tenang.4
Diperjelas lagi pada pasal 82 bahwa masa tenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) berlangsung selama 3 hari sebelum hari/tanggal
pemungutan suara. Kampanye pemilihan ini dapat dilakukan melalui media
cetak dan media elektronik. Sistem pemberitaan,penyiaran dan iklan
kampanye pun diatur dalam pasal tersebut pada bagian ke enam tentang
Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Paragraf 2 tentang
Pemberitaan Kampanye pasal 91 ayat (1) dan (2) bahwa media massa cetak
dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan
kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh peserta
PEMILU. Begitupun dalam pemungutan suara, mulai dari perlengkapan,
waktu serta jumlah pemilih PEMILU 2009 ditetapkan dalam Undang-
undang PEMILU dan Partai Politik 2008 tersebut. Hal itu termaktub dalam
BAB IX mulai dari pasal 141 sampai dengan pasal 171.
Adapun peneliti mengambil judul tersebut dikarenakan melihat fenomena
banyaknya pemberitaan tentang penyelenggaraan PEMILU 2009 dalam
kinerja KPU yang menarik untuk dicermati, konstruksi wacana dalam setiap
pemberitaan disajikan oleh suatu media yang membentuk pemaknaan
tersendiri melalui penggunaan struktur bahasa dan kata-kata, serta Seputar
Indonesia merupakan media cetak yang begitu cepat terkemuka di
4 Undang-Undang PEMILU dan Partai Politik, (Yogyakarta : Gradien Mediatama, . 2008).
h..66.
Indonesia yang menurut Survey Nielsen merupakan media umum no 2 se-
Jabodetabek dan no 3 untuk Harian Umum tingkat Nasional.5
Oleh karena itu peneliti memberi judul dalam skripsi ini ”Analisis
Wacana Berita PEMILU 2009 pada Harian Seputar Indonesia : Studi
terhadap Pemberitaan KPU sebelum PEMILU Legislatif.”
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Pada hakikatnya, masalah itu sangat kompleks, komplesitas
permasalahan dapat mengakibatkan dalam penyelesainnya tidak terfokus
dan menyimpang. Supaya masalah tidak menyimpang dan dapat
memperjelas obyek penelitian, peneliti membatasi permasalahan pada berita
PEMILU Legislatif tahun 2009 dengan kompleksitas berita terkait kinerja
KPU pada Harian Seputar Indonesia selama 10 hari menjelang pemungutan
suara PEMILU Legislatif 8 April 2009 yakni tertanggal 30 Maret sampai
dengan 8 April. Analisis dilakukan hanya pada rubrik Road to PEMILU.
Peneliti memilih sepuluh hari menjelang PEMILU dikarenakan dalam
waktu sepuluh hari sebelum PEMILU legislatif tentunya KPU memiliki
banyak kegiatan sebagai persiapan menjelang PEMILU legislatif.
Dalam pelaksanaannya peneliti memilih Harian Seputar Indonesia karena
sebagai satu-satunya media cetak harian dari saham MNC yang telah
dikenal dan dibaca oleh masyarakat Indonesia dengan pemberitaan yang
memiliki lima bagian yakni News, Lifestyle, Referensia, Ekonomi Bisnis
dan Sport. Oleh karena itu pada bagian News disampaikan lebih heterogen.
Sebagai gambaran bagi pembaca melalui judul di atas peneliti membuat
rumusan masalah sebagai berikut :
a. Bagaimanakah konstruksi wacana yang terdapat dalam berita PEMILU
2009 pada Harian Seputar Indonesia?
b. Bagaimanakah penyajian berita PEMILU 2009 pada Harian Seputar
Indonesia ditinjau dari kognisi sosial?
5 Survey Nielsen tahun 2008.
c. Bagaimanakah konteks sosial berita PEMILU 2009 pada Harian Seputar
Indonesia?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :
a. Mengetahui konstruksi wacana yang terdapat dalam berita PEMILU
2009 pada Harian Seputar Indonesia.
b. Mengetahui penyajian berita PEMILU 2009 pada Harian Seputar
Indonesia ditinjau dari kognisi sosial?
c. Mengetahui konteks sosial berita PEMILU 2009 pada Harian Seputar
Indonesia?
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Manfaat akademis atau teoritis
1. Menambah khasanah akademik terutama mengenai kajian media
terkait dengan PEMILU 2009 pada Harian Seputar Indonesia
2. Memperdalam kajian dalam konteks analisa wacana terkait berita
PEMILU 2009 khususnya pemberitaan tentang kinerja KPU
menjelang PEMILU Legislatif.
3. Bisa menjadi informasi awal bagi penelitian serupa di masa yang akan
datang.
b. Manfaat praktis
1. Dapat dijadikan sebagai sumber, metode, teori dan gagasan yang bisa
diaplikasikan bagi peneliti selanjutnya.
2. Sebagai referensi yang dapat memberikan kontribusi bagi KPU dalam
pelaksanaan PEMILU selanjutnya.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang kontekstual bahasa
yang digunakan dalam berita PEMILU 2009 pada Harian Seputar
Indonesia bagi peneliti.
4. Mampu menjelaskan pengetahuan mendasar mengenai berita di media
cetak dan menjadi bahan evaluasi akan permasalahan-permasalahan
yang berkaitan dengan berita PEMILU legislatif tahun 2009 pada
Harian Seputar Indonesia bagi masyarakat dan para elite politik.
D. Metodologi Penelitian
Penelitian skripsi ini menggunakan metodologi penelitian seperti yang
akan dijelaskan di bawah ini :
1. Obyek Penelitian
Obyek kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berita
PEMILU 2009 yang terkait dengan kinerja KPU selama sepuluh hari
menjelang dilaksanakannya PEMILU Legilatif yakni pada tanggal 30
Maret 2009 sampai dengan 08 april 2009 dalam rubrik Road to PEMILU
pada Harian Seputar Indonesia.
2. Pendekatan Penelitian
Dalam memaparkan hasil penelitian ini, peneliti menggunakan
pendekatan media kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati.6 Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk
mendapat pemahaman yang sifatnya umum yang diperoleh setelah
melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus
penelitian, kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum
tentang kenyataan–kenyataan tersebut.7 Deskriptif merupakan suatu
teknik penelitian yang objektif sistematik dengan menggunakan metode
wawancara dan observasi serta menggambarkan secara kualitatif
pernyataan komunikasi yang diungkapkan.8
3. Model Analisis
Dalam penelitian mengenai pemberitaan analisis wacana menekankan
pada ”How The Ideological Significance of News is Part and Parcel of
The Methods Used to Process News” (bagaimana signifikansi ideologis
6 Lexy J. Maleong (ed.13), Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya, 2000), h..3. 7 Rosady Ruslan, Metodologi Penelitian Public Relation dan Komunikasi. (Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada, , 2003). h.. 215. 8 Ibid, h.. 215.
berita merupakan bagian dan menjadi paket metode yang digunakan
untuk memproses media).9 Dalam analisis wacana terdapat berbagai
macam model yang diantaranya terdapat 5 model yakni model kelompok
pengajar di Universitas East Anglia (Roger Fowler, Robert Hodge,
Gunther Kress dan Tony Trew), Model The Van Leeuwen, Model Sara
Mills, Model Teun Van Dijk, dan Model Norman Fairclough. Model
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Teun Van
Dijk yang menekankan bahwa wacana dapat berfungsi sebagai suatu
pernyataan (assertion), pertanyaan (question), tuduhan (accusation), atau
ancaman (threat). Wacana juga dapat digunakan untuk
mendiskriminasikan atau mempersuasi orang lain untuk melakukan
diskriminasi.10 Karena model ini tidak terbatas pada analisis teks semata,
melainkan juga meliputi struktur sosial, dominasi dan kelompok
kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan bagaimana kognisi atau
pikiran serta kesadaran yang membentuk dan berpengaruh terhadap teks
tertentu.11
Analisis wacana PEMILU 2009 yang disampaikan dalam berita, baik
dari metode penulisannya, kesesuaian isi yang disajikan dengan
informasi yang ingin disampikan, bahasa dan makna kata yang
dipergunakan, cara penulisan yang mudah dipahami oleh pembaca, yang
turut mendukung bagaimana pesan dan berita disampaikan. Dengan
menggunakan metode analisis wacana dalam model atau teori dari Teun
A. Van Dijk.
Elemen analisis wacana dalam struktur teks dipaparkan oleh Teun
Van Dijk dibedakan menjadi tiga struktur atau tingkatan. Dengan struktur
tersebut dapat diketahui apa dan bagaimana media mengungkapkan
peristiwa ke dalam pilihan bahasa tertentu. Struktur teks tersebut terbagi
9 Alex Sobur, Analisis Teks Media : Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis
Semiotik dan Analisis Framing. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h..48. 10 Rosady Ruslan, Metodologi Penelitian Public Relation dan Komunikasi. (Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada, 2003), h..71. 11 Eriyanto (ed. 6), Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media. (Yogyakarta : PT.
LKiS, 2008),. h..224.
ke dalam tiga bagian yakni Pertama, Struktur Makro adalah makna
global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik atau tema yang
diangkat oleh suatu teks dengan menganalisis Tema atau topik yang
dikedepankan dalam suatu berita (tematik). Kedua, Superstruktur adalah
kerangka suatu teks yang terdiri daribagian pendahuluan, isi, penutup dan
kesimpulan dengan menganalisis bagian dan urutan berita diskemakan
dalam teks berita utuh (skematik). Ketiga, Struktur Mikro yaitu makna
lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata, kalimat atau
gaya yang dipahami oleh suatu teks dengan menganalisis makna yang
ingin ditekankan dalam teks berita dengan memberi detil pada suatu sisi
atau membuat eksplisit satu sisi dan mengurangi detil pada sisi lain
(semantik), menganalisis kalimat yang dipilih (sintaksis), menganalisis
pilihan kata yang dipakai dalam teks berita (stilistik), menganalisis cara
penekanan yang digunakan dalam struktur bahasa (retoris)12.
Wacana model Van Dijk merangkum model analisis wacana dari
ketiga struktur tersebut digabungkan ke dalam satu kesatuan analisis.
Tiga dimensi yang ditekankan pada analisis wacana Van Dijk yaitu :
Pertama, analisis wacana struktur teks. Teks adalah semua bentuk
bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas, tetapi juga
semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, musik gambar, efek suara,
citra, dan sebagainya. Bahasa (teks) mampu menentukan konteks. Karena
bahasa dapat mempengaruhi orang lain (menunjukkan kekuasaannya)
melalui pemilihan kata yang secara efektif mampu memanipulasi
konteks. Dalam analisis struktur teks yang menjadi obyek penelitian
adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipahami untuk
menegaskan suatu tema tertentu. Serta membagi teks ke dalam struktur
makro, superstruktur dan struktur mikro. Dalam struktur makro hal yang
diamati adalah Tematik. Dalam superstruktur hal yang diamati adalah
Skematik. Sedangkan dalam struktur mikro hal yang diamati adalah
semantic, sintaksis, stilistik dan retoris.
12 Ibid, h..229.
Kedua, kognisi sosial yaitu mempelajari proses produksi teks berita
yang melibatkan kognisi individu atau kesadaran mental dari wartawan
atau penulis dalam membentuk teks. Analisis wacana dari dimensi
kognisi sosial adalah titik kunci dalam memahami sebuah produksi teks
atau cerita, selain meneliti teks, penulis juga meneliti proses terbentuknya
teks. Proses terbentuknya suatu teks tidak hanya bermakna bagaimana
suatu teks itu dibentuk, tetapi juga proses ini memasukan informasi yang
digunakan untuk menulis dari suatu bentuk wacana tertentu.13 Menurut
Van Dijk, analisis kognisi sosial memusatkan perhatian pada struktur
mental, proses pemaknaan, dan mental komunikator dalam memahami
sebuah fenomena dari proses produksi sebuah teks (berita, cerita, dan
sebagainya). Kognisi sosial ini difokuskan pada efek kognitif atau efek
media massa terhadap pengetahuan. Sebuah media tidak hanya
mengubah sikap, tetapi juga mengubah pengetahuan seseorang akan
sesuatu hal. Kognisi sosial menjadi bagian terpenting dan tidak
terpisahkan untuk memahami teks media. Struktur ini menekankan pada
bagaimana peristiwa dipahami, didefinisikan untuk kemudian
ditampilkan dalam suatu model. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian
atas representasi kognisi dan strategi wartawan dalam memproduksi
suatu berita. Adapun cara pencarian data adalah dengan melakukan
proses wawancara kepada narasumber yang berkaitan.
Ketiga, konteks sosial yaitu mempelajari bangunan wacana yang
berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah dengan meneliti
bagaimana wacana tentang suatu hal diproduksi dan dikonstruksi dalam
masyarakat. Konteks sosial berusaha memasukkan seluruh situasi dan hal
yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa. Dengan
mengacu pada tiga dimensi analisis wacana Van Dijk, maka yang
menjadi penelitian di masyarakat adalah konteks dan kognisi sosial
dalam menyusun berita dan struktur teks yang digunakan dalam sebuah
media. Menurut Van Dijk, wacana yang terdapat dalam sebuah teks
13 Ibid, h. 266.
adalah bagian dari wacana yang berkembang dalam masyarakat, sehingga
untuk meneliti suatu teks perlu dilakukan analisis intertekstual dengan
meneliti bagaimana wacana tentang suatu hal diproduksi dan
dikonstruksi dalam masyarakat.14 Adapun elemen dalam analisis wacana
model Teun A. Van Dijk tersebut digambarkan sebagai berikut:
Struktur Makro Temantik Topik (Judul)
Struktur Superstruktur Skematik Skema
Wacana Semantik Latar
Detil
Maksud
Pra-Anggapan
Struktur Mikro Sintaksis Koherensi
Bentukkalimat
Kata Ganti
Stilistik Leksikon
Retoris Grafis
Metafora
Ekspresi
Tabel 1.1 Model Analisis Wacana Teun Van Dijk
Dalam model Van Dijk untuk memperoleh gambaran struktur teks,
penjelasan singkatnya adalah sebagai berikut :
a. Tematik
Tematik, secara harfiah berarti tema. Tema adalah suatu amanat
utama yang disampaikan oleh penulis melalui tulisannya. Nama lain
dari tema biasa disebut juga topik. Topik secara teoritis digambarkan
sebagai bagian dari informasi penting dari suatu wacana dan
memainkan peranan penting sebagai pembentuk kesadaran sosial.15
Gagasan Van Dijk didasarkan pada pandangan ketika wartawan
meliput suatu peristiwa dan memandang suatu masalah didasarkan
14 Ibid, h. 266. 15 Alex Sobur (ed. 4), Analisis Teks Media : Suatu Pengantar untuk analisis wacana,
analisis semiotik, analisis framing, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h..75.
pada suatu mental/pikiran tertentu. Kognisi ini secara jelas dapat
dilihat dari topik yang dimunculkan dalam berita.16
b. Skematik
Skematik atau alur dari pendahuluan sampai akhir. Struktur
skematik merupakan satu kesatuan yang mendukung gagasan utama
dalam berita.17 Skematik menggambarkan bentuk wacana umum yang
disusun dengan sejumlah kategori seperti pendahuluan, isi, penutup
dan kesimpulan. Struktur skematik memberikan tekanan pada bagian
mana yang didahulukan dan bagian mana yang bisa dikesampingkan
sebagai strategi untuk menyembunyikan informasi penting.
c. Semantik
Semantik adalah disiplin ilmu bahasa yang menelaah makna satuan
lingual baik makna leksikal maupun makna gramatikal. Strategi
semantik dimaksudkan untuk menggambarkan diri sendiri atau
kelompok sendiri secara positif dengan detil yang besar, eksplisit,
langsung dan jelas. Sedangkan menggambarkan kelompok lain secara
buruk sehingga menghasilkan makna yang berlawanan yakni ketika
menggambarkan kebaikan kelompok lain disajikan dengan detil
pendek, implisit, dan samar-samar.18 Semantik menggambarkan
bentuk wacana umum dengan kategori latar, detil dan maksud.
a) Latar merupakan bagian berita yang dapat mempengaruhi semantik
(arti) yang ingin ditampilkan pada teks.19 Latar teks merupakan
elemen yang dapat mengungkap apa maksud atau isi utama yang
tidak ditampilkan dalam teks, dengan melihat latar apa yang
ditampilkan dan bagaimana latar tersebut disajikan maka penulis
16 Eriyanto (ed. 6), Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media. (Yogyakarta : PT.
LKiS, 2008),. h. 231 17 Alex Sobur (ed. 4), Analisis Teks Media : Suatu Pengantar untuk analisis wacana,
analisis semiotik, analisis framing, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h..76. 18 Ibid, h..78. 19 Eriyanto (ed. 6), Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media. (Yogyakarta : PT.
LKiS, 2008),. h. 235.
bisa menganalisis maksud tersembunyi yang ingin disampaikan
oleh wartawan.
b) Detil merupakan elemen strategi bagaimana wartawan
mengekspresikan sikapnya dengan cara yang implisit. Sikap atau
wacana yang dikembangkan oleh wartawan tidak selalu
disampaikan secara terbuka tetapi dari dengan diuraikan secara
panjang detil bagian mana yang dikembangkan dan bagian mana
yang diberitakan dengan detil yang besar, akan menggambarkan
bagaimana wacana yang dikembangkan oleh media.
c) Maksud merupakan elemen yang melihat informasi yang
menguntungkan komunikator akan diuraikan secara eksplisit dan
jelas sedangkan informasi yang merugikan akan diuraikan secara
tersamar, implisit dan tersembunyi. Tujuannya dalah publik hanya
disajikan informasi yang menguntungkan komunikator.
d. Sintaksis
Sintaksis merupakan struktur teks yang dalam pengemasannya
menentukkan koherensi dan kata ganti yang digunakan dalam kalimat.
Strategi untuk menampilkan diri sendiri secara positif dan lawan
secara negatif seperti pada pemakaian kata ganti, aturan tata kata,
pemakaian kategori sintaksis yang spesifik, pemakaian kalimat aktif
dan pasif, peletakan anak kalimat, pemakaian kalimat yang kompleks
dan sebagainya. Strategi pada level sintaksis ini diantaranya adalah :
a) Koherensi adalah pertalian atau jalinan antarkata, atau kalimat
dalam teks. Dua buah kalimat yang menggambarkan fakta yang
berbeda dapat dihubungkan sehingga tampak koheren.20 Koherensi
merupakan elemen wacana untuk melihat bagaimana seseorang
secara strategis menggunakan wacana untuk menjelaskan suatu
fakta atau peristiwa yang dipandang terpisah atau berbeda oleh
wartawan. Koherensi dapat diamati dengan mudah melalui kata
20 Ibid, h. 243.
hubung (konjungsi) untuk menghubungkan fakta. Kata hubung
yang digunakan diantaranya adalah dan, akibat, tetapi, lalu, karena,
meskipun.21
i. Koherensi kondisional ditandai dengan pemakaian anak
kalimat sebagai penjelas. Dalam koherensi kondisional ini ada
atau tidak anak kalimat tidak mengurangi anak kalimat,
walaupun kalimat kedua adalah penjelas atau keterangan dari
proposisi pertama.
ii. Koherensi pembeda berhubungan dengan pertanyaan
bagaimana dua peristiwa atau fakta hendak dibedakan. Dua
peristiwa dapat dibuat seolah-olah saling bertentangan dan
berseberangan (contrast) namun dapat dibuat saling
berhubungan.
b) Bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan
cara berpikir logis yaitu prinsip kausalitas.22 Kausalitas merupakan
prinsip sebab-akibat dari sesuatu atau berbagai hal lainnya yang
mendahuluinya.23 Logika kausalitas ini dalam bahasa menjadi
susunan subjek (yang menerangkan) dan predikat (yang
diterangkan). Dalam hal ini bentuk kalimat berkaitan dengan
persoalan teknis kebenaran tata bahasa dan menentukan makna
yang dibentuk oleh susunan kalimat.
c) Kata ganti merupakan elemen untuk memanipulasi bahasa dengan
menciptakan suatu komunitas imajinasi yang dipakai oleh
komunikator untuk menunjukkan posisi sesorang dalam wacana.
Terkadang di beberapa media menggunakan kata ‘kita’ untuk
menjadikan sebagai representasi dari sikap bersama. Batas antara
komunikator dengan khalayak dengan sengaja dihilangkan untuk
21 Ibid, h. 243. 22 Ibid, h. 251. 23 http://id.wikipedia.org/wiki/Kausalitas, diakses pkl 21:10 WIB, pada 21 Mei 2009.
menunjukkan apa yang menjadi sikap komunikator juga menjadi
sikap komunitas secara keseluruhan.24
e. Stilistik
Stilistik (style) yaitu cara yang digunakan seorang pembicara atau
penulis untuk menyatakan maksudnya dengan menggunakan bahasa
sebagai sarana.25 Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai gaya bahasa
yang digunakan pembicara atau penulis dalam menyampaikan sesuatu
dengan beragam lisan dan tulis. Gaya bahasa mencakup diksi diksi
atau pilihan leksikal, struktur kalimat, majas dan citraan. Salah satu
strategi pada level stilistik adalah leksikon. Leksikon merupakan
elemen yang menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan
kata atau frase atas berbagai kemungkinan kata atau frase yang
tersedia. Pilihan kata-kata yang tersedia menunjukkan sikap dan
ideologi tertentu.26
f. Retoris
Retoris adalah gaya yang diungkapkan dalam ucapan atau tulisan
yang memiliki fungsi persuasif dan berhubungan erat dengan
bagaimana pesan itu disampaikan kepada khalayak. Strategi pada
level retoris diantaranya sebagai berikut :
a) Grafis merupakan bagian untuk memeriksa apa yang ditekankan
atau ditonjolkan (yang berarti dianggap penting) oleh seseorang
yang dapat diamati dari teks. Elemen grafis muncul dalam bentuk
foto, gambar, atau tabel untuk mendukung gagasan atau untuk
bagian lain yang tidak ingin ditonjolkan.
b) Ekspresi dimaksudkan untuk membantu menonjolkan atau
menghilangkan bagian tertentu dari teks yang disampaikan.
24 David G. Smith, Modernism, Hyperliteracy, and Colonization of the Word, Alternative,
No. 17, 1992, h..250-252; dalam Eriyanto (ed. 8), Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks
Media, (Yogyakarta: LkiS, 2008), h. 254. 25 Alex Sobur (ed. 4), Analisis Teks Media : Suatu Pengantar untuk analisis wacana,
analisis semiotik, analisis framing, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h..82. 26 Eriyanto (ed. 6), Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media. (Yogyakarta : PT.
LKiS, 2008),. h. 255.
Elemen ekspresi adalah dengan menampilkan huruf yang berbeda
dibandingkan huruf yang lain, misalnya dengan cetak tebal, huruf
miring, huruf besar, pemberian warna atau efek lain.27
c) Metafora merupakan kelompok kata yang menyatakan arti yang
sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan
persamaan atau perbandingan. Dalam suatu wacana, wartawan
atau komunikator menyampaikan pesan melalui kiasan, ungkapan,
metafora yang dimaksudkan sebagai ornamen dari suatu berita.28.
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data-data yag diperlukan maka peneliti
menggunakan jenis penelitan discourses analysis (analisis wacana)
yang merupakan salah satu alternatif dalam menganalisis media selain
analisis isi dengan pendekatan kualitatif yang lebih sering digunakan.
Melalui discourses analysis penulis tidak hanya mengetahui isi teks
tetapi juga melihat bagaimana sebuah pesan disampaikan melalui
kata, frase, kalimat atau metafora macam apa yang akan disampaikan.
Unsur penting dalam analisis wacana kepaduan (coherence) dan
kesatuan (unity) serta penafsiran peneliti.
Dalam discourses analysis ini menggunakan beberapa teknik untuk
mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan diantaranya
sebagai berikut :
a. Dokumentasi
Penulis melakukan studi dokumentasi sebagai bukti untuk
pengujian, hasil pengkajian dokumen akan membuka kesempatan
untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diteliti.
Dokumen yang dikumpulkan berkaitan dengan penelitian
Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui
dokumen tertulis.29 Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan
data-data atau teori-teori dari buku, majalah, internet, profil
27 Ibid, h. 258. 28 Ibid, h..259. 29 http://www.google.com/wikipedia/dokumentasi, diakses 06 Oktober 2008.
lembaga, informasi tertulis dari Harian Seputar Indonesia dan yang
lainnya terkait dengan masalah yang diteliti yang dapat mendukung
serta berkaitan dengan masalah penelitian.
Dokumen-dokumen yang terkumpul seperti kumpulan berita
PEMILU 2009 pada rubrik Road to PEMILU di Harian Seputar
Indonesia yakni mulai tanggal 30 Maret sampai dengan 08 April
2009 dan diambil 8 artikel yang terkait dengan kinerja KPU
sepuluh hari menjelang PEMILU Legislatif. Ke delapan artikel
berita tersebut sangatlah penting karena merupakan pilihan berita
yang diterbitkan SINDO dari sekian banyak berita dan informasi
terkait kinerja KPU sepuluh hari menjelang PEMILU Legislatif.
b. Wawancara
Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang,
melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari
seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan
berdasarkan tujuan tertentu.30 Wawancara merupakan metode
pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi
langsung dari sumbernya.31 Penulis menggunakan teknik
wawancara semistruktur artinya wawancara dilakukan secara
bebas, tapi terarah dengan tetap berada pada jalur pokok
permasalahan yang akan ditanyakan dan telah disiapkan terlebih
dahulu. Wawancara ini dilakukan sebagai pendukung untuk kognisi
sosial dan konteks sosial dalam analisis wacana. Wawancara
semistruktur mempunyai dasar pertanyaan tertulis untuk
menanyakan pertanyaan-pertanyaan secara bebas, terkait dengan
permasalahan yang dikaji. Pedoman permasalahan yang ditanyakan
merupakan landasan atau pijakan dalam melakukan wawancara
30 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru, Ilmu Komunikasi
dan Ilmu Sosial lainnya, (Bandung : Rosdakarya, 2006). h. 35. 31 Rachmat Kriyantono (ed. 1), Teknik Praktis dan RIset Komunikasi : disertai contoh
praktis riset media, public relation, advertising komunikasi orgnisasi, komunikasi pemasaran,
(Jakarta : Kencana, 2007). h. 95
kemudian dimungkinkan untuk mengembangkan pertanyaan sesuai
dengan situasi dan kondisi sehingga mendapatkan data yang lebih
lengkap.32 Penulis akan mewawancarai Wakil Redaktur Pelaksana
dan salah satu wartawan berita politik di Harian SINDO.
c. Sumber Data
Sumber data terdiri dari dua jenis yaitu :
1. Data primer adalah data utama yang terdiri dari kata-kata dan
gambar. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini
berasal dari buku-buku teori mengenai pokok bahasan
penelitian, artikel-artikel berita PEMILU 2009 di Harian
Seputar Indonesia.
2. Data sekunder adalah data tambahan yang berasal dari
dokumen tertulis. Data sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini adalah hasil wawancara dengan responden di
lapangan.
d. Teknik Analisis Data
Langkah-langkah analisis isi kuantitatif deskripsi adalah :
1. Masalah yang akan diungkapkan peneliti adalah pesan yang
terkandung dalam berita di Harian Seputar Indonesia Jakarta
dan bentuk penyampaian pesan tersbut melalui tulisan dan
penyajian beritanya. Dari masalah ini terbentuk tiga hipotesis
yang disesuaikan dengan struktur wacana pada teori Teun
Van Dijk.
2. Setelah melakukan analisis wacana dari berita PEMILU 2009
tersebut, penulis berharap dapat menjawab rumusan masalah
yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini.
Selanjutnya dalam menggunakan data-data tersebut, peneliti
berusaha untuk memaparkan kerangka awal mengenai obyek studi
yang ditulis dengan memahami secara seksama kemudian
32 Rachmat Kriyantono (ed. 1), Teknik Praktis dan RIset Komunikasi : disertai contoh
praktis riset media, public relation, advertising komunikasi orgnisasi, komunikasi pemasaran,
(Jakarta : Kencana, 2007). h. 97.
memberikan interpretasi sesuai kecenderungan dan kerangan berpikir.
Dalam teknik penelitian skripsi ini, peneliti berpedoman pada buku “
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi)” yang
diterbitkan oleh CEQDA (Center for Quality Development and
Assurance) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.
E. Tinjauan Pustaka
Dalam penyusunan skripsi ini sebelum peneliti mengadakan penelitian
lebih lanjut kemudian menyusunnya menjadi satu karya ilmiah, maka
langkah awal peneliti lakukan adalah merangkai terlebih dahulu skripsi-
skripsi sebelumnya yang mempunyai tema hampir sama dengan yang akan
diteliti. Maksud pengkajian ini adalah agar data diketahui bahwa apa yang
peneliti teliti sekarang tidak sama dengan penelitian skripsi-skripsi
sebelumnya.
Penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu dan buku-
buku serta artikel-artikel yang membahas tentang analisis teks media.
Penelitian tentang analisis wacana adalah penelitian yang diilhami dari
kondisi politik di tahun 2009 yang didominasi dengan pesta demokrasi
Indonesia dalam pemberitaan media yang ingin menonjolkan sesuatu dari
yang lainnya untuk membuat khalayak ikut kepada ideologi media dalam
memberitakan sesuatu dan didorong pula dari buku-buku mengenai analisis
wacana.
Adapun referensi operasional dalam judul penelitian ini yakni analisis
Wacana yang menelaah bagaimana bahasa menyebabkan kelompok sosial
yang ada bertarung dan mengajukan ideologinya masing-masing.33 Berita
adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat;
kabar; laporan; pemberitahuan; pengumuman.34 PEMILU yang merupakan
suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi
33Ibnu, Hamad. Perkembangan Analisis Wacana Dalam Ilmu Komunikasi, Sebuah Telaah
Ringkas, (http://www.google.co.id/search/analisis_wacana, diakses 01 Mei 2009) ; Eriyanto (ed.
6), Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media. (Yogyakarta : PT. LKiS, 2008), h..229. 34Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia-KBBI. (Jakarta ; Balai
pustaka, . 2001). h. 140.
jabatan-jabatan politik tertentu mulai dari Presiden, wakil rakyat di berbagai
tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.
Dari pengertian literatur operasional tersebut, maka peneliti
menggunakan karya-karya berikut sebagai pedoman dalam penulisan skripsi
ini :
Buku karya Eriyanto : Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks
Media, LkiS. Serta Skripsi-skripsi yang berhubungan dengan analisis
wacana kritis. Diantaranya Skripsi Sari Vica Amelia, FISIP UI ”Media &
Pilkada (Studi Analisis Wacana Kritis terhadap Pemberitaan Sengketa
Pilkada Depok dalam Surat Kabar Harian Lokal ”Monitor Depok”) tahun
2005.
F. Sistematika Penulisan
Secara sistematis penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang
memiliki sub bab dengan penyusunan sebagai berikut :
Diawali dengan bab pendahuluan yang memperkenalkan skripsi ini
secara umum. Pada bab ini memaparkan latar belakang masalah mengenai
wacana PEMILU secara global pada tahun 2004 kemudian ditafsir dalam
perkembangan selanjutnya pada PEMILU 2009. Pembatasan dan
Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian,
Tinjauan Pustaka serta Sistematika Penulisan.
Pada bab dua saya menjelaskan konsep yang berkaitan dengan empat
teori pers, pengertian berita PEMILU 2009 dan pengeritan analisis wacana
dan analisis wacana dalam perspektif Van Dijk. Analisis model ini
menekankan pada tiga elemen wacana, yaitu konteks sosial, kognisi sosial
dan teks. Sedangkan analisis teks dipandang tiga pendekatan yakni struktur
makro (topik apa yang hendak disampaikan), super struktur (bagaimana
pendapat dirangkai sedemikian rupa), dan struktur mikro (penekanan nama,
latar, detail, dan lain sebagainya).
Adapun gambaran umum pers di Indonesia, perkembangan pers era
reformasi, konsep pers Harian Seputar Indonesia dan sekilas tentang
PEMILU 2009, serta profile Harian SINDO sebagai obyek penelitian
seluruhnya diulas pada bab tiga.
Pemaparan analisa wacana berita PEMILU 2009 pada Harian Seputar
Indonesia yang berkaitan dengan kinerja KPU selama satu bulan menjelang
PEMILU Legislatif 2009 serta pemberitaan Harian Seputar Indonesia
terhadap kampanye partai Politik Golkar dan Partai Demokrat selaku koalisi
partai yang memimpin pada pemerintahan saat ini, dianalisis pada bab
empat. Pendekatan analisis yang digunakan dalam bab ini adalah analisis
wacana Teun Van Dijk. Model ini menekankan analisisnya pada tiga hal
yakni pertama, konteks sosial ;kedua, kognisi sosial wartawan dan analisis
teks.
Kesimpulan dari analisis terhadap berita PEMILU 2009 yang terkait
pada kinerja KPU pada Harian Seputar Indonesia dan sudut pandang pers
Harian Seputar Indonesia dalam memberitakan kampanye antara Partai
Golkar dengan Partai Demokrat, menjadi penutup dalam skripsi ini. Serta
diikuti dengan saran-saran yang mungkin berguna bagi Harian Seputar
Indonesia dalam penulisan berita politik khususnya berita PEMILU 2009
jika berdasarkan penelitian yang dihasilkan perlu dilakukan perubahan.
BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Teori Konstruksi Sosial
a. Konstruksi Atas Realitas
Aktivitas media dalam melaporkan peristiwa-peristiwa yang berkaitan
dengan politik memberi dampak signifikan bagi perkembangan politik. Banyak
aspek dalam media massa yang menjadikannya penting dalam kehidupan politik,
diantaranya daya jangkau (coverage) media massa yang sangat luas dalam
menyebarluaskan informasi politik sehingga suatu masalah politik yang
disampaikan menjadi perhatian bersama dari berbagai kalangan, kemampuan
media massa dalam mewacanakan peristiwa politik sesuai dengan pandangan atau
kebijakan redaksional menjadikan media tersebut diincar oleh pihak-pihak yang
ingin melakukan pencitraan politik, dan pemberitaan peristiwa politik berkaitan
dengan media lainnya hingga membentuk rantai informasi (media as links in other
chains) sehingga menambah kekuatan peranan media pada penyebaran informasi
politik dalam membentuk opini publik.
Opini publik yang dalam proses pembentukannya dipengaruhi oleh orang-
orang yang berwenang dan mempunyai tujuan tertentu.35 Pembentukan opini
publik yang dalam media massa tidak pernah lepas dari pewacanaan yang
digunakan oleh suatu media massa. Sistem media massa yang menjalankan operasi
35 Betty RFS. Soemirat & Eddy Yehudo (ed. 5), Opini Publik, (Universitas Terbuka, 2007),
h..3-31.
jurnalistik hingga opini yang terbentuk secara tersirat dalam pewacanaan media
sangat dipengaruhi oleh proses pembuatan atau pengkonstruksian realitas.
Proses konstruksi realitas, prinsipnya adalah setiap upaya “menceritakan”
(konseptualitas) sebuah peristiwa, keadaan atau benda tak terkecuali mengenai hal-
hal yang berkaitan dengan politik adalah usaha mengkonstruksi realitas. Dalam
proses konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama.36 Bahasa merupakan
instrument pokok untuk menceritakan realitas. Konstruksi realitas ini berawal dari
persepsi terhadap suatu obyek yang kemudian hasil dari pemaknaan melalui proses
persepsi ini diinternalisasikan ke dalam sebuah wacana. Obyek kajian media
massa dalam mengkontruksi realitas terdiri atas konstruksi realitas sosial dan
konstruksi realitas politik. Kedua konstruksi ini memiliki kajian yang berbeda yang
saling mempengaruhi.
Media massa dapat berperan dalam mengkonstruksi suatu peristiwa untuk
membentuk realitas sosial. Pendekatan konstruksi sosial realitas telah menjadi
gagasan penting dan popular dalam ilmu sosial. Menurut Keneth Gergen,
konstruksi sosial memusatkan perhatiannya pada proses di mana para individu
menanggapi kejadian di sekitarnya berdasarkan pengalaman mereka.37 Teori dan
pendekatan konstruksi sosial atas realitas terjadi melalui tiga prosses silmutan yaitu
obyektivasi (interaksi sosial), eksternalisasi (penyesuaian diri), internalisasi
(proses identifikasi diri).38 Ketiga proses tersebut terjadi secara alamiah melalui
bahasa antara individu dengan individu lainnya dalam masyarakat. Peter Berger
36 Peter Berger L dan Thomas Luckman, The Sosial Construction of Reality, A Treatise in
The Sociology of Knowledge, (New York : Anchor Books, 1967) h. 34-46; dalam Ibnu Hamad,
Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa, (Jakarta : Garnit, 2004), h. 12. 37 Sasa Djuarsa Sendjaja (Ed. 9), Teori Komunikasi, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2005),
h. 8.3 38 Burhan Mungin (ed.2), Teori Paradigma dan diskursus Teknologi Komunikasi di
Masyarakat, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 202.
memandang masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk
masyarakat. Masyarakat sebagai produk manusia maksudnya adalah struktur sosial
yang eksislah yang lebih penting bagi tindakan dan persepsi manusia.
Sedangkan manusia adalah produk dari masyarakat maksudnya manusia
digambarkan sebagai entitas yang otonom melakukan pemaknaan dan membentuk
masyarakat. Manusia yang membentuk realitas, menyusun institusi dan norma
yang ada. Teori konstruksi sosial berada diantara keduanya. Proses berpikir
dialektis Berger dikemukankan melalui tiga momen simultan yakni obyektivasi,
eksternalisasi, dan internalisasi.
Obyektivasi (interaksi sosial) adalah kemampuan manusia memanifestokan
diri dalam produk kegiatan manusia yang tersedia, baik bagi produsen-produsennya
maupun orang lain. Pada tahap ini sebuah produk sosial berada pada proses
institusionalisasi.39 Salah satu contoh obyektivasi yang sangat penting adalah
signifikansi yakni pembuatan tanda oleh manusia yang kemudian tanda-tanda
tersebut dikelompokkan dalam sebuah sistem seperti bahasa.40 Bahasa mempunyai
fungsi mendasar untuk menamai atau menjuluki suatu obyek atau peristiwa.41
Eksternalisasi (penyesuaian diri) adalah penyesuaian diri dengan dunia sosio
cultural sebagai produk manusia. Jika binatang lahir ke dunia sudah ditentukan
sepenuhnya oleh instinktualnya, diarahkan pada suatu lingkungan yang khas
spesiesnya. Pada manusia berbeda, dunia manusia dibentuk oleh aktivitas manusia
sendiri. Oleh karena itu, keberadaan manusia adalah sebagai penyeimbang antara
manusia dengan dirinya sendiri serta manusia dengan lingkungan dan dunianya
39 Ibid, h. 19. 40 Ibid, h. 29-30. 41 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung : Rosdakarya, 2005),
h..242.
(diluar pribadinya). Dalam proses penyeimbang ini, manusia membentuk dirinya
sendiri sehingga menusia bisa merealisasikan dirinya dalam kehidupannya.42
Manusia juga menciptakan bahasa yang merupakan suatu bangunan simbol-simbol
yang teridentifikasikan semua aspek kehidupan.
Internalisasi (proses identifikasi diri) adalah proses pemahaman atau
penafsiran yang langsung dari suatu peristiwa obyektif sebagai pengungkapan
suatu makan; artinya sebagai suatu manifestasi diri proses-proses subyektif orang
lain yang dengan demikian menjadi bermakna secara subyektif bagi dirinya
pribadi. Internalisasi dalam arti luas merupakan dasar dari pemahaman mengani
sesama manusia dan pemahaman mengenai dunia sebagai suatu yang maknawi dari
kenyataan sosial. Salah satu wujud internalisasi adalah sosialisasi Salah satu wujud
internalisasi adalah sosialisasi. Bagaimana suatu generasi menyampaikan nilai-
nilai dan norma-norma sosial (termasuk budaya) yang ada kepada generasi
berikutnya. Generasi berikut diajar (lewat berbagai kesempatan dan cara) untuk
hidup sesuai dengan nilai-nilai budaya yang mewarnai struktur masyarakatnya.
Generasi baru dibentuk oleh makna-makna yang telah diobjektivikasikan. Generasi
baru mengidentifikasi diri dengan nilai-nilai tersebut.
Pemikiran Berger ini berimplikasi pada kenyataan obyektif dan subjektif
pada wacana berita. Objektivitas dalm berita hanya merupakan suatu mitos, karena
tidak mungkin memberi laporan tanpa berpendapat dan ketika orang berpendapat
maka akan subyektif. Pihak-pihak yang tidak mengakui adanya obyektivitas dalam
pemberitaan ini biasa dikenal sebagai subyektivis.
42 Burhan Mungin (ed.2), Teori Paradigma dan diskursus Teknologi Komunikasi di
Masyarakat, (Jakarta : Kencana, 2007), h..29-30.
Merril dan kaum subjektivis beranggapan bahwa semua wartawan baik
reporter maupun redaktur bersikap subyektif dalam menjalankan praktek-praktek
jurnalistik. Setiap kata, kalimat ataupun paragraph dalam laporannya pasti bersifat
subyektif. Dalam membuat suatu laporan wartawan senantiasa terbentur pada
keterbatasan penguasaan bahasa yang dimilikinya dan dipengaruhi oleh latar
belakang pengalaman, lingkungan, pendidikan dan fakor lainnya yang
mempengaruhi. Kata-kata dan struktur bahasa menentukan makna (gambaran)
suatu realita.43
Realitas sosial tergantung pada bagaimana seorang memahami dunia,
bagaimana seseorang menafsirkannnya. Pemahaman itu disebut sebagai realitas.
Karena itu peristiwa dan realitas yang sama bisa menghasilkan konstruksi realitas
yang berbeda dari orang yang berbeda. Setiap individu memiliki gambaran yang
berbeda-beda mengenai realitas di sekelilingnya.44 Dalam hal ini media massa turut
berperan dalam merekonstruksi suatu peristiwa atau kejadian tertentu.
b. Media Massa sebagai Saluran Konstruksi Realitas
Media massa (mass media) adalah sarana penyampaian pesan yang
berhubungan langsung dengan masyarakat luas, misalnya media elektronik (radio,
televisi dan film) ataupun media cetak (surat kabar, majalah, dsb).45
Tugas media massa adalah mengumpulkan fakta, menulis berita, menyunting
serta menyiarkan berita kepada khalayak pembaca. Media massa dikatakan unggul
jika media massa tersebut telah mencakup pada bagian dari fungsi berikut 46:
43 Kaelan, Filsafat Bahasa:Masalah dan Perkembangannya, (Yogyakarta : Paradigma,
1998), h..114-118; dalam Ibnu Hamad (ed. 2), Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa:
Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik, (Jakarta: Granit, 2004),
h..14. 44 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung : Rosdakarya, 2005),
h..176. 45 Harimurti Kridalaksana, Leksikon Komunikasi, (Jakarta;Pradnya Paramita, . 1984), h..60.
a.Media berfungsi sebagai issue intensifier. Media memunculkan isu atau konflik
dan mempertajamnya dengan posisinya sebgai intensifier (media dapat mem-
blow up realitas menjadi isu sehingga dimensi isu menjadi transparan).
b. Media berfungsi sebagai conflict diminisher. Maksudnya media dapat
menenggelamkan atau meniadakan suatu isu atau konflik, terutama bila
menyangkut kepentingan media yang bersangkutan.
c.Media berfungsi menjadi pengarah conflict resolution. Yang mana media menjadi
mediator dengan menampilkan isu dari berbagai perspektif serta mengarahkan
pihak yang bertikai pada penyelesaian konflik.
d. Media massa berfungsi sebagai pembentuk opini publik. Media merupakan
bagian dari publik oleh karena itu media massa berhak mengetahui kinerja
pelayanan publik.
Fungsi media massa dalam komunikasi politik dapat dikatakan sebagai
transmitter (poenyampai) pesan-pesan poltik dari pihak-pihak di luar dirinya,
sekaligus menjadi senders (pengirim) pesan politik yang dibuat (constructed) oleh
para wartawannya kepada audiens.47 Dalam buku Anwar Arifin yang berjudul
pencitraan dalam politik diungkapkan bahwa pesan politik yang disampaikan oleh
media massa bukanlah realitas yang sesungguhnya melainkan realitas media.48
Maksudnya realitas yang dibuat oleh wartawan dan redaktur yang mengolah
peristiwa politik menjadi berita politik, melalui proses penyaringan dan seleksi
(editing dan rapat redaksi) dengan kata lain adalah realitas buatan atau realitas
tangan kedua.
46 Eni Setiati, Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan, (Jakarta :Andi, . 2005), h..68. 47 Ibnu Hamad, Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa, (Jakarta : Granit, 2004),
h.1. 48 Anwar Arifin, Pencitraan dalam Politik; Strategi Pemenangan PEMILU dalam
Perspektif Komunikasi Politik, (Jakarta : Pustaka Indonesia, 2006) h. 5.
Dalam kehidupan sehari-hari media massa mempunyai dua peranan
normative. Pertama yaitu media massa harus bisa bersikap netral karena isi yang
disampaikan adalah cerminan dari realitas sosial yang beranggapan bahwa media
mampu merefleksikan seluruh yang ada dalam kehidupan sosial. Peran yang kedua
adalah sudah selayaknya media bertindak selektif dalam menyajikan informasinya
yang pada akhirnya isi pesan (message) pemberitaan itu cenderung selektif dan
spesifik.49
Melalui peranan dan isi media dapat melahirkan perspektif teoritik bahwa isi
media dapat dianggap sebagai penggambaran suatu realitas sosial yang ada dan
yang hidup di masyarakat.50 Media mewakili realitas sosial yang terkait dengan
berbagai macam kepentingan. Keterkaitan media ini berhubungan dengan
kepentingan yang berada di dalam maupun diluar media massa itu sendiri.
Kepentingan eksternal meliputi pemilik atau pengelola media yang berhubungan
dengan pencarian keuntungan, sedangkan kepentingan internal meliputi
kepentingan masyarakat. Sehingga hal ini yang membuat media harus bergerak
dinamis diantara kepentingan-kepentingan tersebut sebagai saluran dalam
mengkonstruksi realitas.
c.Konstruksi Realitas Politik
Berdasarkan penjabaran di atas bahwa media sebagai saluran yang
mengkonstruksi realitas diantara berbagai macam kepentingan maka para politisi
49 Mansyur Sema, Study Gate Keeping dalam Pemberitaan Surat Kabar Indonesia. Tesis ini
tidak diterbitkan. Jakarta Pasca Sarjana FISIP Universitas Indonesia JAKARTA. 1990. 50 Harsono Suwardi, Peranan Pers Dalam Politik di Indonesia: Suatu Studi Komunikasi
Politik Terhadap Liputan Berita Kampanye PEMILU 1987, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,
1993), h. 65
selalu berusaha mendapatkan dukungan media, sambil berharap konstruksi realitas
politik yang dibuat media berpihak kepadanya.51
Sebaliknya, dalam iklim politik yang berlaku di Indonesia, media massa
mempunyai kebebasan yang sangat luas dalam mengkonstruksi realitas. Kebebasan
ini bukan berarti tidak ada pembatasan sama sekali terhadap media massa
khususnya media cetak. Ada hukum yang melarang fitnah terhadap individu,
kelompok atau lembaga tertentu. Oleh karena itu, sistem politik yang diterapkan
dalam sebuah Negara akan turut menentukan kebijakan dan mekanisme kerja
media massa.
Dalam konteks ini terbuka peluang bagi sebuah media untuk bersikap
partisipan atau non partisan terhadap sebuah kekuatan poltik. Media massa yang
bersikap partisan terhadap suatu kekuatan politik (non-partisan) cenderung
memiliki khalayak yang lebih luas dan tidak stabil.52 Namun tidak dapat dipungkiri
bahwa daya tarik khalayak terhadap suatu media umumnya berbeda dengan daya
tarik terhadap media yang lain.53 Khalayak selalu memilih media sesuai dengan
keinginannya. Walaupun begitu, pengaruh media massa tetap ada. Media akan
tetap mengubah atau mempengaruhi secara perlahan dan tersamar.
Sebuah media yang lebih idelogis umumnya muncul dengan konstruksi
realitas yang bersifat pembelaan terhadap kelompok yang sealiran dan penyerangan
51 W Lance Benet (ed. 3), News The Politics of Illusion, (New York : Longman, 1996),
h..77-113; dalam Ibnu Hamad (ed. 2), Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa:sebuah
Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik, (Jakarta : Granit, 2004), h. 15. 52 Ibnu Hamad (ed. 2), Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa:sebuah Studi
Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik, (Jakarta : Granit, 2004), h..27. 53 William L. Rivers, Jay W. Jensen & Theodore Peterson (ed.2), Media massa dan
Masyarakat Modern;edisi kedua, (Jakarta : Prenada Media, 2004) h.303.
terhadap kelompok yang berbeda haluan.54 Jadi, dalam mengkonstruksi realitas
politik, faktor ideologi yang dimiliki media dan dianut khalayak akan
mempengaruhi pasar media tersebut. Dengan kata lain, muatan ideologi dan politis
dijadikan dasar untuk mempertahankan pasar (kepentingan ekonomi) tatkala suatu
media memberitakan salah satu pemberitaan politik. Selain itu faktor-faktor
tersebut, terdapat faktor lain pula yang mempengaruhi konstruksi realitas politik
oleh media yaitu kepentingan-kepentingan yang bersifat tumpang tindih pada
tingkat perorangan atau kelompok dalam sebuah organisasi media, kepentingan itu
dapat berupa kepentingan agama, kedaerahan serta struktur organisasi media
tersebut.
Organisasi media ini merupakan dasar yang efektif dalam mengumpulkan
dan mengevaluasi beberapa hal yang terkait dengan kepentingan tersebut.55
Kepentingan tersebut dipengaruhi oleh orientasi khalayak, oleh karena itu rutinitas
media menjadi suatu kebutuhan yang tersistem dan mereka telah menjadi standar,
terlembagakan dan dimengerti oleh penggunanya.
d. Politicall Performance
Indonesia merupakan Negara demokratis. Demokrasi adalah realisasi, dalam
merealisasikan demokrasi salah satu cara yang dilakukan adalah pemilihan, rakyat
berhak memilih secara langsung siapa yang akan menjadi pemimpin dan program
siapa yang telah diiklankan sesuai dengan keinginan rakyat.56 Oleh karena itu,
54 Harsono Suwardi, Peranan Pers dalam Politik di Indonesia, (Jakarta : Sinar Harapan,
1993), h..218-219. 55 Pamela Shoemaker & Stephen D. Reese, Mediating The Message Theories of Influences
on Mass Media Content; second edition, (USA :Longmann Publisher, 1991), h. 117. 56 Kenneth N. Waltz, Foreign Policy and Democratic Politics ; The American and British
Experience, (Boston : Little. Brown and Company, 1967), h. 20.
perlu adanya kinerja politik (Politicall Performance) sebagai indikator yang turut
mendukung dalam pelaksanaan kehidupan politik.
Politicall Performance atau kinerja politik jika diartikan satu persatu terdiri
dari kata kinerja yang berarti suatu kondisi yang harus diketahui dan
dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil
suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau
perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan
operasional.57 Serta politik adalah proses pelaksanaan, pembentukan dan
pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses
pembuatan keputusan-keputusan ataupun pengembangan kebijakan-kebijakan
secara otoritas yang mengalokasikan sumber-sumber dan nilai-nilai tertentu.58
Politicall Performance sebagai indikator kehidupan politik menurut
Bingham antara lain59 :
a.Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut
mewakili keinginan rakyatnya. Artinya klaim pemerintah untuk patuh pada
aturan hukum didasarkan pada penekanan bahwa apa yang dilakukannya
merupakan kehendak rakyat.
b. Pengaturan pengorganisasian perundingan (bargaining) untuk memperoleh
legitimasi dilaksanakan melalui PEMILU yang kompetitif. Pemimpin dipilih
dengan interval yang teratur, dan pemilih dapat memilih di antara beberapa
alternatif calon.
57 John Witmore, Coaching for Perfomance ; The New Edition of The Practical Guide,
(Finland : WS Bookwell, 1997), h. 104. 58 Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), h..18. 59 Goen Heryanto, Handout Komunikai Politik, (Jakarta : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Syarif Hidayatullah, 2009) h. 4.
c.Partisipasi dalam PEMILU, setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam
pemilihan umum baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dipilih untuk
menduduki jabatan penting.
d. Kerahasiaan dan Independensi. Dalam pemilihan umum yang berlangsung,
penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa.
e.Hak-hak dasar. Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar seperti,
kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi dan kebebasan pers.
Suatu sistem politik dapat lestari jika system politik secara keseluruhan
mendapatkan dukungan, seperti penerimaan dan pengakuan dari masyarakat.
Manakala dukungan terhadap lembaga-lembaga politik masih lemah maka dalam
masyarakat terdapat krisis kelembagaan.60 Krisis kelembagaan ini tentunya akan
mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin politik, untuk
kemudian krisis kebijakan akan terjadi jika masyarakat menilai kebijakan
pemerintah hanya menguntungkan sekelompok kecil.
Maka dari itu, legitimasi yang berarti dukungan masyarakat terhadap system
politik dan pemerintah yang berwenang ini sangatlah penting. Secara umum,
terdapat dua alasan utama yang menjadikan legitimasi itu penting. Pertama,
legitimasi akan mendatangkan kestabilan politk dan kemungkinan-kemungkinan
untuk perubahan sosial. Pengakuan dan dukunga masyarakat pada pihak yang
berwenang akan menciptakan pemerintahan yang stabil sehingga pemerintah dapat
membuat dan melaksanakan keputusan yang menguntungkan masyarakat umum.
Kedua, legitimasi akan membuka kesempatan yang semakin luas bagi pemerintah
60 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta : PT. Widiasrama Indonesia, 1992),
h.94.
untuk tidak hanya memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang hendak ditangani
tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan.61
Oleh karena itu, salah satu cara mendapatkan legitimasi dari masyarakat
dengan menyelenggarakan pemilihan umum untuk menentukan para wakil rakyat,
presiden dan wakil presiden serta para anggota lembaga tinggi Negara.62
B. Teori Hirarki Pengaruh
Seperti yang telah diungkapkan diatas bahwa dalam pembuatan berita terdapat
banyak faktor yang mempengaruhinya. Pamela Shoemaker dalam bukunya yang berjudul
Mediating The Message: Theories of Influences on Mass Media Content memaparkan
beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam ruang pemberitaan,
berikut penggambaran dan penjelasannya :
Level Individual
Level Rutinitas Media
Level Organisasi
Level ekstramedia
Sumber Berita
Sumber Penghasilan
Pihak Eksternal
Level Ideologi
Tabel 2.1 Teori Hirarki Pengaruh
61 Ibid, h..98. 62 Ibid, h..96.
a. Level individual
Faktor ini berhubungan dengan latarbelakang professional dari pengelola atau
pemilik media. Level individual melihat pada pengaruh aspek-aspek personal dari
pengelola media terhadap pemberitaan yang akan ditampilkan kepada khalayak.63
Latar belakang individu seperti jenis kelamin, umur, atau agama akan
mempengaruhi informasi yang disampaikan oleh media kepada khalayak. Pada
pendekatan individual ini, berita yang disampaikan oleh media tidak pernah lepas
dari aspek personalitas wartawan, reporter, kamerawan, script writer dan lainnya.
Oleh karena itu, bagaimanapun berita yang disampaikan media dilihat pula dari
personalitas wartawan yang menulis berita tersebut mengambil informasi dari suatu
kejadian atau peristiwa tak lepas dari sudut pandang yang diambil oleh wartawan
tersebut. Aspek personal dan level individual ini tentunya mempengaruhi skema
pemahaman pengelola media. Latar belakang pendidikan atau kecenderungan
orientasi pada salah satu partai politik akan secara tidak langsung mempengaruhi
pemberitaan media.
b. Level rutinitas media (media routine)
Rutinitas media berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita.
Setiap media umumnya mempunyai ukuran tersendiri tentang suatu berita. Ukuran
tersebut adalah rutinitas yang berlangsung tiap hari dan menjadi prosedur standar
bagi pengelola media yang berada di dalamnya. Rutinitas media ini berhubungan
dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk. Berbagai mekanisme yang
menjelaskan bagaimana berita diproduksi, rutinitas media karenanya
mempengaruhi bagaimana wujud akhir sebuah berita. Rutinitas media ini seperti
rapat redaksi yang mana dalam rapat redaksi tersebut berbagai hal terkait
63 Agus sudibyo, Politik Media dan Pertarungan Wacana, (Yogyakarta : LKis, 2006), h.
7-8.
pemberitaan dibahas sedetail mungkin, misalnya apakah data yang didapat sesuai
dengan rapat redaksi, kerasnya perdebatan, dan date line yang ditentukan. Rutinitas
memiliki dampak yang penting dalam memproduksi wacana simbolik. Mereka
merupakan bentuk imediasi lingkungan yang menentukan kemana individu pekerja
media membawa pekerjaannya. Rutinitas media ini juga dipengaruhi oleh oleh
faktor eksternal dan internal oleh karena itu media harus mampu beradaptasi antara
struktur birokratik media dengan faktor eksternal yang mempengaruhi secara
beriringan.
c. Level organisasi
Level organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang secara hipotetik
mempengaruhi pemberitaan. Di dalam organisasi media tidak hanya terdiri dari
pengelola media dan wartawan saja namun juga berbagai macam bagian yang turut
berperan dalam proses penyampaian berita misalnya bagian redaksi, bagian
pemasaran, bagian iklan, bagian sirkulasi dan bagian umum dan lain sebagainya.
Masing-masing bagian memiliki fungsi dan tujuan masing-masing dan strategi
yang berbeda untuk mewujudkan tujuan tersebut. Setiap organisasi berita,
mempunyai banyak elemen dan tujuan serta filosofi organisasi berbeda-beda.
Berbagai elemen tersebut mempengaruhi bagaimana seharusnya wartawan bersikap
dan bagaimana peristiwa disajikan dalam berita.
d. Level ekstramedia
Level ini berhubungan dengan faktor lingkungan di luar media. Terdapat
beberapa faktor yang termasuk dalam lingkungan di luar media yakni sumber
berita, sumber penghasilan berita, dan pihak eksternal.
1) Sumber berita juga mempunyai kepentingan untuk mempengaruhi media
dengan berbagai alasan. Sebagai pihak mempunyai kepentingan, sumber
berita tentu memberlakukan politik pemberitaan. Ia akan memebrikan
informasi yang baik bagi dirinya dan akan mengembargo informasi yang
tidak baik bagi dirinya. Pengelola media secara tidak sadar orientasi
pemberitaan telah diarahkan untuk menguntungkan sumber berita.
2) Sumber penghasilan berita misalnya berupa iklan. Media dalam
mempertahankan hidupnya tentu harus berkompromi dengan sumber
daya yang menghidupi mereka. Pihak pengiklan mempunyai strategi
untuk memaksakan keinginannya pada media. Pelanggan dalam hal
tertentu Tema tertentu yang menarik dan terbukti mendongkrak
penjualan akan terus menerus diliput oleh media. Media tidak akan
menyia-nyiakan momentum peristiwa yang disenangi oleh khalayak.
3) Pihak eksternal ini adalah pemerintah dan lingkungan. Pengaruh pihak
eksternal ini sangat ditentukan oleh corak masing-maing lingkungan
eksternal media. Pemerintah dalam banyak hal memegang lisensi
penerbitan jika media ingin tetap terbit maka harus mengikuti batas-batas
yang telah ditentukan oleh pemerintah tersebut.
e. Level ideologi
Ideologi diartikan sebagai rangka berpikir atau kerangka referensi tertentu yang
digunakan oleh individu untuk melihat realitas. Shomaker & Reese melihat
ideologi sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi isi media, ideologi
sebagai suatu mekanisme simbolik yang berperan sebagai kekuatan pengikat dalam
masyarakat. Pada level ini akan dilihat pada yang berkuasa di masyarakat dan
bagaimana media menentukan. Secara umum dapat dikatakan bahwa ideologi
mempunyai dua pengertian yang berbeda. Pengertian dalam tataran positif,
ideologi dipersepsikan sebagai realitas pandangan dunia yang menyatakan sistem
nilai suatu kelompok atau suatu komunitas sosial tertentu untuk melegitimasikan
kepentingannya. Sedangkan dalam tataran negatif menyatakan bahwa ideologi
dipersepsikan sebagai realitas kesadaran palsu yang artinya ideologi merupakan
sarana manipulative dan deceptive pemahaman manusia mengenai realitas sosial.64
Ideologi merupakan sarana yang digunakan untuk ide-ide kelas yang berkuasa
sehingga bisa diterima oleh keseluruhan masyarakat sebagai sesuatu yang alami
dan wajar.65 Menurut Antonio Gramsci mengenai hegemoni (kekuasaan tertinggi;
penampakan pimpinan politik66), media massa adalah alat yang digunakan elit
berkuasa untuk “melestarikan kekuasaan, kekayaan dan status mereka (dengan
mempopulerkan) falsafah, kebudayaan dan moralitas mereka sendiri.”67 Tingkat
ideologi menekankan pada kepentingan siapakah seluruh rutinitas dan organisasi
media itu bekerja.
64 Karl Mannhein, Ideologi and Utopia ; a Introduction to The Sociology of Knowledge,
(London : Rouledge, 1979), h. 24. 65 John Fiske, Cultural and Communication Studiest; sebuah pengantar paling
Komprehensif, (Jalan sutera), h. 239. 66 Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer ; edisi lengkap, (Surabaya : Gitamedia Press,
2006) h. 164. 67 James Lull, Media Komunikasi Kebudayaan : Suatu Pendekatan, (Jakarta : Global,
1998), h..34.
Oleh karena itu media massa dikatakan memiliki bias-bias kepentingan tertentu.
Kekuatan yang bermain didalam dan dilaur media diyakini memiliki pengaruh pada
proses komunikasi yang dilakukan media massa. Sebagai medium penyampai
pesan, media tidak bisa dikatakan netral. Jadi netralitas media itu sebenarnya tidak
ada karena pesan-pesan yang disampaikan terkandung makna tertentu jadi tidak
bisa dikatakan bebas nilai dan bahkan mungkin mengandung pesan yang sarat
dengan muatan idelogis.
C. Konseptualitas Berita
a. Konsep Berita
Berita menjadi bagian hidup umat manusia dalam interaksi sosialnya. Sejak
zaman Romawi kuno berita dinyatakan sebagai sebuah peristiwa atau fakta yang
secara khusus disistematisasikan atau dijadikan sebuah medium komunikasi. Tetapi
tidak semua peristiwa atau fakta mengandung nilai berita. Sebelum mengetahui
lebih lanjut mengenai nilai berita sebaiknya perlu dipahami konsep dan definisi
berita terlebih dahulu.
George Fox Mott mengingatkan terdapat delapan konsep berita yang harus
diperhatikan para praktisi dan pengamat media massa, meliputi: berita sebagai
laporan tercepat (news as timely report), berita sebagai rekaman (news as record),
berita sebagai fakta objektif (news as objective facts), berita sebagai sensasi (news
as sesation), berita sebagai minat insani (news as human interest), berita sebagai
ramalan (news as prediction) dan berita sebagai gambar (news as picture).68
68 Haris Sumadiria (ed.2), Jurnalistik Indonesia, (Bandung : Simbiosa Rekatama Media,
2006), h.72-79.
Definisi berita perlu diketahui secara jelas bagi keperluan tugas pokok
wartawan dan redaktur penerbitan pers dengan mencari, menghimpun, menyusun
dan membuat berita. Namun harus diketahui bahwa ada begitu banyak pengertian
berita, berikut adalah pengertian berita dari berbagai sumber.
Berita adalah informasi baru atau aktual atau informasi mengenai sesuatu yang
sedang terjadi, disajikan melalui bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke
mulut kepada orang ketiga atau orang banyak.69
Sedangkan pada Leksikon Komunikasi, berita didefinisikan sebagai berikut70 :
a. Fakta atau gagasan yang dapat menarik perhatian orang banyak dan tepat
waktunya disiarkan.
b. Pernyataan yang bertujuan untuk memberitahu.
c. Laporan tentang peristiwa atau pendapat yang disiarkan atau untuk
diketahui umum.
Selain definisi berita yang telah disebutkan diatas terdapat banyak pakar
komunikasi yang merumuskan definisi berita dengan berbagai penekanan
yang berbeda terhadap unsur yang dikandung sebuah berita salah satu
diantaranya menurut Mitchel V. Charnley menyatakan bahwa berita adalah
laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan
69 http:/Wikipedia.encyclopedia/berita/berita html, diakses 15 Agustus 2008, pkl 22:01 wib. 70 Harimukti Kridalaksana, Leksikon Komunikasi, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1984),
h. 20.
menarik bagi sebagian besar pembaca serta menyangkut kepentingan
pembaca.71
Menurut SM. Ali, meskipun pengertian berita bermacam-macam namun
definisi berita dapat dirumuskan menjadi laporan tentang sesuatu yang
menarik perhatian orang.72 Pengertian ini kemudian menjadi luas, dengan
luasnya definisi berita tersebut menggambarkan pula banyaknya sesuatu
yang dapat dijadikan berita. Namun begitu banyak definisi mengenai berita,
substansi dari definisi berita tersebut sama yakni “Information about a
recent event or events; The presentation of such information as reports by
journalist and others in the media (print, radio, television, electronic or
other), often in a format described through a compound beginning with
news such as news broadcast, newscast, newspaper, sometimes used as the
title Newsweek, Newsday and News Night.”73
Setelah merujuk kepada beberapa definisi tersebut, penulis berpendapat
bahwa berita adalah suatu peristiwa atau kejadian menarik dan penting yang
dicari, dikumpulkan, dibuat dan disusun secara sistematis oleh seorang
wartawan sehingga menjadi sebuah tulisan untuk kemudian di edit oleh
bagian redaksi penerbitan pers menjadi sebuah laporan yang perlu
disampaikan kepada publik.
71 Asep Syamsul M. Romli (ed.3), Jurnalistik Praktis, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,
2001), h..2; Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik Teori dan Praktek,
(Jakarta : PT.Remaja Rosdakarya, 2005), h. 39 72 Generoso, J. Gill, Jr, Wartawan Asia : Penuntun Mengenai Teknik Membuat Berita,
(Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993), h.11. 73 The Oxford Componion to the English Language, h..690; dalam R. Masri Sareb Putra,
Teknik Menulis Berita & Feature, (Jakarta : Gramedia, 2006), h.14.
LEAD
Teras Berita
BRIDGE
Perangkai
BODY
Tubuh Berita
LEG
KAKI BERITA
Dalam penulisan sebuah berita sangat ditentukan pada format berita yang akan
ditulis dengan piramida terbalik. Struktur piramida terbalik ini merupakan struktur
yang paling banyak digunakan dalam penulisan berita langsung.74 Berita disajikan
dengan menggunakan pola piramida terbalik karena berpijak kepada tiga asumsi
yakni memudahkan khalayak yang tidak mempunyai banyak waktu untuk
membaca keseluruhan berita untuk segera menemukan berita yang dianggap
penting atau menarik dari lead berita, memudahkan reporter dan editor memotong
bagian-bagian berita yang dianggap kurang penting, memudahkan jurnalis dalam
menyusun pesan berita melalui rumus baku sekaligus untuk menghindari adanya
fakta atau informasi penting yang tidak dilaporkan.75 Secara sederhana model
piramida terbalik tersebut digambarkan sebagai berikut :
Sangat penting
Penting
Cukup penting
Kurang penting
Tabel 2.2 Piramida Terbalik
Dalam penulisan berita tersebut menggunakan rumus 5W1H, agar berita
itu lengkap, akurat dan memenuhi standar teknis jurnalistik, yakni what
berarti peristiwa apa yang akan dilaporkan kepada khalayak, who berarti
siapa pelaku dalam peristiwa tersebut, when berarti kapan peristiwa itu
74 Asep Saeful Muhtadi (ed.1), Jurnalistik Pendekatan Teori dan Praktik, (Jakarta : Logos,
1999), h.164. 75 Haris Sumadiria (ed.2), Jurnalistik Indonesia, (Bandung : Simbiosa Rekatama Media,
2006), h..118-119.
HEAD LINE / Judul Berita
LEG
kaki berita
DATE LINE
terjadi, where berarti dimana peristiwa itu terjadi, why berarti mengapa
peristiwa itu terjadi, dan how berarti bagaimana jalannya peristiwa tersebut
dan bagaimana cara menanggulanginya.76 Dengan terpenuhinya standar
teknis jurnalistik tersebut maka akan terpenuhi pula teori yang dinyatakan
oeh Laswell yakni who says what in which channel to whom with what
effect.
b. Nilai Berita
Supaya lebih memahami makna sebuah berita maka perlu diketahui nilai-nilai
berita karena seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa tidak semua peristiwa
atau fakta mengandung nilai berita. Oleh karena itu, setelah mengetahui konsep
berita baru penulis bisa mengemukakan nilai berita. Menurut Downie JR dan
Kaiser mendefinisikan nilai berita merupakan hal yang tidak mudah. Istilah ini
meliputi segala sesuatu yg tidak mudah dikonkretkan. Beberapa elemen nilai berita
yang mendasari pelaporan kisah berita yakni sebagai berikut :
a. Immediacy artinya terkait dengan kesegeraan peristiwa yang dilaporkan.
Sebuah berita sering dinyatakan sebagai laporan dari yang baru saja terjadi.
Immediacy biasa diistilahkan dengan timelines. Unsur waktu sangat penting
dalam sebuah berita.77
b. Proximity ialah keterdekatan peristiwa dengan pembaca atau pemirsa dalam
keseharian hidup mereka. Khalayak akan tertarik dengan berita-berita yang
menyangkut kehidupan mereka.78
76 Sudirman Tebba, Jurnalistik Baru, (Jakarta : Kalam Indonesia, 2005), h.57; Haris
Sumadiria (ed.2), Jurnalistik Indonesia, Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2006), h.118-119. 77 Septiawan Santana (ed.1), Jurnalisme Kontemporer, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,
2005), h.18. 78 Ibid, h.18.
c. Consequence yaitu akibat, akibat wajar dari keteguhan pendirian, penetapan
atau pemantapan pilihan.79 Jadi konsekuensi yang dimaksud disini adalah
penetapan atau keputusan dari suatu peristiwa yang berkaitan dengan
kehidupan konkrit khalayak. Misalnya penetapan KPU bahwa PEMILU
legislatif diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 atau keputusan
parlemen yang mengesahkan Banten menjadi sebuah provinsi dan lepas dari
kewilayahan Jawa Barat.
d. Conflict yaitu pertentangan paham, pertikaian, perselisihan, persengketaan.80
Peristiwa yang mengandung konflik lebih potensial disebut berita
dibandingkan dengan peristiwa yang biasa-biasa saja.81 Contoh elemen
konflik dalam pemberitaan adalah perseteruan antar individu, antar tim atau
antar kelompok sampai antar Negara.
e. Oddity ialah keunikan atau peristiwa yang tidak biasa terjadi. Sesuatu yang
tidak biasa akan diperhatikan segera oleh masyarakat. Misalnya pencalonan
seorang sarjana yang berprofesi sebagai tukang ojek sebagai anggota
legislatif.
f. Sex,menjadi elemen tambahan bagi pemberitaan tertentu seperti pada berita
sport, selebritis atau kriminal.82
g. Emotion biasa pula disebut dengan elemen human interest. Elemen ini
menyangkut kisah-kisah yang mengandung kesedihan, kemarahan, simpati,
ambisis, cinta, kebencian, kebahagiaan, atau humor.83
79 Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer edisi lengkap, (Surabaya : Gitamedia Press,
2006), h..260. 80 Ibid, h.259. 81 Eriyanto, Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, (Yogyakarta :
LKiS, 2002), h.107. 82 Septiawan Santana (ed.1), Jurnalisme Kontemporer, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,
2005), h..19. 83 Ibid, h..19.
h. Prominence adalah unsur yang menjadi dasar istilah “names make news”.84
Unsur keterkenalan dari suatu tempat, pendapat, peristiwa atau seseorang
akan selalu diburu oleh pembuat berita.
i. Suspense menunjukkan sesuatu yang ditunggu-tunggu terhadap peristiwa
oleh masyarakat. Adanya unsur ketegangan yang disampaikan apda
masyarakat. Ketegangan masyarakat terjadi selama kasus tersebut dilaporkan
media.
j. Progress merupakan elemen “perkembangan” peristiwa yang ditunggu
masyarakat. Maksudnya perkembangan dari suatu peritiwa atau kejadian
yang masih ditunggu dan masih mendapat perhatian khusus dari publik.
Setelah mengetahui hal-hal penting yang layak menjadi acuan bagi jurnalis
dalam mencari dan menulis berita untuk media. Maka seorang jurnalis hendaknya
mampu membedakan mana fakta atau peristiwa yang mempunyai nilai berita
dengan yang tidak bernilai berita.
Melalui pemahaman mengenai nilai-nilai berita ini, Seputar Indonesia kemudian
menurunkan berita PEMILU bahkan menyediakan rubrik khusus untuk PEMILU.
Hal ini dikarenakan di tahun 2009 Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi,
pergantian masa kepresidenan dan kursi legislatif. Tentunya masyarakat akan
sangat membutuhkan berita atau segala informasi terkait berita politik khususnya
perkembangan pemilihan umum di tahun 2009.
c. Varian Berita
Dalam perspektif jurnalistik, sebuah peristiwa menjadi berita jika digolongkan
pada beberapa kategori, dilihat dari segi isi dan subyektivitasnya yaitu hard news
(berita berat), soft news atau straight news (berita ringan), spot news, developing
84 Ibid, h..19.
news, dan continuing news. Sedangkan berdasarkan segi pemaparan bahasa
pelaporan berita yakni hard news, feature news, sports news, sosial news,
interpretive, science, consumer, dan financial. Selain itu berita juga dapat
dibedakan menurut lokasi peristiwanya, berdasarkan sifatnya, menurut materi
isinya yang beraneka macam. Pengkategorian ini dimaksudkan untuk memudahkan
kontrol mekanisme kerja redaksi media massa.
Kategorisasi berdasarkan segi pemaparan bahasa pelaporan berita85:
a) Hard News merupakan desain utama dari sebuah pemberitaan yang
isinya menyangkut hal-hal penting yang langsung terkait dengan
kehidupan pembaca, pendengar atau pemirsa.
b) Feature News adalah kisah peristiwa atau situasi yang menimbulkan
kegemparan atau imaji-imaji (pencitraan). A feature story is a
creative, sometimes subjective, article designed primarily to entertain
and to inform readers of an event, a situation or an aspect of life.86
c) Sport News adalah pemberitaan yang terkait bidang olahraga .
d) Sosial News adalah berita yang terkait dengan kisah-kisah kehidupan
sosial atau terkait dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.
e) Interpretative
Pada jenis berita ini, wartawan berupaya untuk memberi kedalaman
analisis dan melakukan survey terhadap berbagai hal yang terkait
dengan peristiwa yang hendak dilaporkan.
85 Septiawan Santana, Jurnalisme Kontemporer, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005),
h..21-22. 86 Daniel Williamson, Feature Writing for Newspepar, (New York : Hasting House,
Publisher, 1975) h.12; dalam Septiawan Santana, Menulis Feature, (Bandung : Pustaka Bani
Quraisy), h.5.
f) Science
Dalam kategori ini, wartawan berupaya untuk menjelaskan dalam
bahasa berita, kemajuan perkembangan keilmuan dan teknologi.
g) Consumer
Penulis consumer story ialah membantu khalayak yang hendak
membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari.
h) Financial
Penulis berita financial memfokuskan perhatiannya pada bidang
bisnis, komersial dan investasi.
Dari berbagai kategorisasi berita yang telah dikemukakan diatas, jenis berita
yang biasa dikenal dalam dunia jurnalistik adalah87 :
JENIS BERITA PENJELASAN
Straight News Berita langsung, apa adanya, ditulis secara singkat
dan lugas.
Depth News Berita mendalam yang dikembangkan dengan
pendalaman hal-hal yang ada hingga ke
permukaan.
Investigation News Berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian
atau penyelidikan dari berbagai sumber.
Interpretative News Berita yang dikembangkan dengan pendapat atau
penilaian penulis/reporter.
Opinion News Berita mengenai pendapat seseorang, biasanya
pendapat dari cendikiawan, pejabat atau tokoh
masyarakat mengenai suatu hal.
87 Asep Syamsul M. Romli (ed.3), Jurnalistik Praktis, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,
2001), h.9.
Tabel 2.3 Asep Syamsul M. Romli. 2001
Melalui kategorisasi berita dan unsur-unsur yang telah disebutkan
diatas, kita dapat menentukan jenis berita apakah yang akan dibuat oleh
wartawan serta dapat melihat kelengkapan dan merekonstruksi berita.
BAB III
GAMBARAN UMUM
A. Gambaran Umum Harian SINDO
a. Sejarah Perkembangan Koran SINDO
Koran SINDO merupakan salah satu koran yang terbit selama 7 hari
dengan format ukuran panjang 7 kolom halaman reguler dan 8 kolom
halaman baris-kolom serta tinggi 54 cm.88 Edisi reguler terbit 49 halaman
dengan 5 bagian/section sedangkan khusus Minggu terbit 40 halaman pada
edisi akhir minggu.89
SINDO pertama kali terbit pada tanggal 30 Juni 2005 dengan tiga
jenis informasi dan berita yang disampaikan yakni News & Ekonomi-Bisnis,
Sport, Lifestyle & Referensia. Koran Nasional yang berkonsep Local
Content Network ini dilahirkan oleh PT. Media Nusantara Informasi (MNI)
dengan sub-sidiary dari PT. Media Nusantara Citra Tbk (MNC) yang
menaungi RCTI, TPI, Global TV & Trijaya Network, Women Radio,
Tabloid Genie, Majalah Trust dan Okezone.com.90
Local Content Network maksudnya adalah koran nasional satu-
satunya yang terbit di daerah dengan penyajian berita lokal yang dominan
dan selalu dimuat sebagai headline bukan berupa sisipan dan berita-berita
utama lainnya. Berita lokal SINDO diliput dari narasumber/kejadian
langsung secara cepat dan akurat oleh wartawan-wartawan SINDO daerah
88 Profil Harian SINDO, SINDO Company Profile 2008, h.9. 89 Hasil kunjungan ke Media Massa, Harian SINDO. Tgl 23 Desember 2008. 90 Profil Harian SINDO, SINDO Versi baru 2008, h.2.
yang berkompeten. SINDO tampil sebagai koran nasional dengan local
content yang menjadikan SINDO milik masyarakat di daerah.91
SINDO selain berkonsep Local Content Network juga berkonsep
koran Keluarga yang awalnya terdiri dari 24 halaman. Kemudian di tahun
2005 tepatnya tanggal 11 Juli terdiri dari 32 halaman perkembangan
selanjutnya menjadi 40 halaman pada tanggal 1 Agustus 2005. Tidak
berhenti sampai disitu, pada tahun 2006 menjadi 44 halaman tepatnya pada
tanggal 1 Oktober.92
SINDO NASIONAL
Redaktur 15
Asisten Redaktur 18
Reporter 73 (4 Kontributor)
Fotografer 8
Filling Foto 2
Editor Bahasa 19
Sekretaris Redaksi 3
Supporting Redaksi 2
Litbang 9
Total 156
Tabel 3.1 Jumlah Personel Redaksi SINDO Daerah dan SINDO Nasionalp
91 Profil Harian SINDO, SINDO Company Profile 2008, h.7. 92 Profil Harian SINDO, SINDO Versi baru 2008, h.4.
Diagram 3.2 Jumlah Personel Redaksi
Perkembangan koran SINDO sangat cepat hingga sampai ke pelosok
daerah. Tersebar di beberapa kota Indonesia dengan tiras 385.000 per hari.93
Tiap daerah memiliki tim redaksi masing-masing yang dapat memudahkan
sistem produksi berita dan editing berita sebelum koran diterbitkan. Selain
itu pengiriman dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer dan
mesin cetak jarak jauh, yang mana design per-halaman memiliki versi yang
berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Versi berbeda
tersebut terjadi bila masing-masing daerah melakukan pengoplosan berita.
Berbeda dengan koran nasional lainnya yang halaman utamanya sama
antara satu daerah dengan daerah lainnya.94
Impian menjadi pelopor media nasional terbesar di Indonesia dengan
menguasai jaringan di seluruh daerah. Jarak tidak menjadi kendala. Oleh
93 Ibid, h.5 94 Hasil kunjungan ke Media Massa, Harian SINDO. Tgl 23 Desember 2008.
Waredpel ( 4 )
Sekred ( 3 )
Supporting
Redaksi ( 2 )
Litbang ( 9 )
Ilustrator ( 8 )
Layout ( 45 )Fotografer ( 8 )
Filing Foto ( 2 )
Editor
Bahasa ( 19 )
Reporter ( 238 )
Asred ( 50 )
Redaktur ( 25 )
Redpel ( 2 )
Pemred (1 )
Total per
Oktober ( 416 )
karena itu koran yang terbit sebanyak 363 eksemplar perhari ini tersebar di
beberapa daerah meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera
Utara, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan.95
TANGGAL DAERAH HALAMAN DAN KONTEN
15 September 2005 Jawa Barat 32 halaman konten nasional
8 halaman konten daerah
17 Oktober 2005 Jawa Tengah 28 halaman konten nasional
12 halaman konten lokal
6 Februari 2006 Jawa Timur 30 halaman konten nasional
12 halaman konten nasional
11 Desember 2006 Sumatera
Utara
32 halaman konten nasional
8 halaman konten daerah
11 Juni 2007 Sumatera
Selatan
24 halaman konten nasional
12 halaman konten daerah
1 September 2007 Sulawesi
Selatan
24 halaman konten nasional
8 halaman konten daerah
Tabel 3.3 Perkembangan Harian SINDO di daerah
Dari hasil tabel tersebut dapat dilihat jika dijadikan perbandingan,
pada konten nasional sebanyak 60 persen sedangkan konten daerah
sebanyak 40 persen. Dari konten tersebut, personel redaksi sebagai
penanggung jawab layout juga terbagi pada masing-masing daerah dengan
sistem kerja dapat dilihat pada gambar berikut ini :
95 Profil Harian SINDO, SINDO Versi baru 2008, h..11-23.
Gambar 3.4 Gambaran Umum Sistem Kerja antar Daerah dengan Pusat
Sebagai suatu perusahaan, pers selalu berusaha melakukan perubahan-
perubahan dengan cara atau gaya baru khususnya dalam pengelolaan pers
untuk merebut perhatian pembaca melalui upaya peningkatan dimensi usaha
dan teknologi. Menurut reaserch Nielsen Media Index Koran SINDO
mengalami pertumbuhan pembaca di tahun 2007 dengan wave 2 sebanyak
521 lalu di tahun yang sama wave 3 sebanyak 662 selanjutnya pada wave 4
mencapai 543 dan kemudian di tahun berikutnya, tahun 2008 pada wave 1
mencapai 559.96 Hal tersebut dapat terlihat bahwa pertumbuhan pembaca
Koran SINDO dari beberapa kali penelitian menghasilkan data yang
semakin lama semakin meningkat dengan fluktuasi delapan persen. Berbeda
dengan Kompas yang mengalami fluktuasi peningkatan pertumbuhan
pembaca sebanyak empat persen.97 Hal ini tercantum pada bagian lampiran.
Harian SINDO selain menjadi koran no 2 se jabodetabek, ia juga
meraih juara koran terbaik 2008 versi majalah cakram. Majalah Cakram
adalah trade magazine, yang melayani segmen pembaca dan pengiklannya
96 Profil Harian SINDO. 2008. SINDO Company Profile 2008, h..5. 97 Hasil kunjungan ke Media Massa. 2008. Harian SINDO. Tgl 23 Desember 2008.
di industri periklanan dan media. Jadi versi Majalah Cakram maksudnya
adalah Harian SINDO meraih juara versi industri periklanan terbaik di tahun
2008. Selain itu, harian yang mendapatkan Branded Service Award dari
Markplus pada bulan November 2008.98
Tabel 3.7 Positioning Koran SINDO dengan Koran Lainnya.
Adapun visi dan misi Harian SINDO yakni memberikan informasi
kepada seluruh jenis strata baik ekonomi, sosial dan seluruh pelosok daerah
dengan berbagai macam kebudayaannya. Target pembaca SINDO berkisar
usia delapan belas tahun plus mulai dari golongan ekonomi A sampai
dengan C plus dari berbagai profesi, seperti yang telah tercantum dalam
bagan kategorisasi pembaca.
Selain itu Koran SINDO bertujuan menyuguhkan berita-berita terkini
mulai dari bidang politik, hukum, ekonomi, opini sampai budaya. Berita-
berita ekonomi menjadi andalan Koran SINDO. Selain itu Data finansial,
ekonomi makro, bursa dan keuangan serta Sektor riil, Content Ekonomi
98 Nielsen Media Indeks Wave 3. 2008.
diulas dengan diikuti analisis tajam dari pelaku pasar dan pengamat
ekonomi.99
Koran SINDO selalu berusaha menyajikan berita yang meliputi
seluruh bagian profesi dan hobi pembaca mulai dari Sport yang
menyuguhkan ; berita Bola Mancanegara, Bola Nasional dan beragam Sport
lainnya, serta didukung oleh koresponden di beberapa negara misalnya
Amerika, Inggris, Jepang, Spanyol dan Jerman.100
Lifestyle dan Referensia yang menyajikan berita dan informasi
mengenai gaya hidup kaum metropolis meliputi kesehatan, fashion,
Automotive, Selebriti, home & Garden, Trend, Teknologi, Family, Musik
dan Movie.101
News yang menyajikan berita dan informasi mengenai bidang politik,
kriminal, pertahanan dan hukum. Serta terdapat pula ekonomi dan bisnis
yang disajikan khusus untuk para pembaca yang tertarik dalam bidang
perkonomian dan bisnis. Perkembangan ekonomi dikupas pada bagian
ekonomi dan bisnis.
Impian Koran SINDO menjadi pelopor nasional terbesar di Indonesia
dengan menguasai jaringan di seluruh daerah. Jarak tidak menjadi kendala
karena Koran SINDO menggunakan cetak jarak jauh dengan mesin cetak
sendiri..
SINDO yang bertajuk koran keluarga ini hadir membawa serangkaian
berita aktual, akurat, mendalam namun tetap bergaya dan penuh warna.
99 Profil Harian SINDO. 2008. SINDO Versi baru 2008, h..7. 100 Ibid, h..8. 101 Ibid, h..9.
SINDO terus berusaha memenuhi kebutuhan informasi pembaca melalui
akses internet beralamatkan di situs www.seputar-indonesia.com yang dapat
diakses dimanapun dan kapanpun.102
b. Sekilas Tentang Redaksi Koran SINDO
Kebijakan redaksional merupakan dasar pertimbangan suatu lembaga
media massa untuk memberitakan atau menyiarkan suatu berita. Oleh
karena itu, jika suatu media massa tidak memiliki kebijakan redaksi maka
dapat dipastikan beritanya tidak akan konsisten karena ia tidak mempunyai
pendirian dalam memberitakan suatu peristiwa. Inkonsistensi itu akan
terlihat pada berita yang berubah-ubah bahkan saling bertentangan.
Bagian redaksional merupakan bagian yang mengurus pemberitaan
yang dipimpin oleh seorang pemimpin redaksi yang bertanggung jawab atas
pekerjaan yang terkait dengan pencarian dan pelaporan berita. Penentuan
berita atau peristiwa apa yang akan diangkat oleh media tersebut biasanya
diputuskan dalam rapat redaksi.
Pertimbangan yang digunakan dalam menentukan peristiwa apa yang
akan diberitakan adalah menyangkut aspek bahasa, akurasi dan kebenaran
tulisan atau beritanya serta apakah tulisan atau berita itu bernilai atau tidak,
menarik atau tidak bagi pembaca serta menjaga corak politik yang dianut
oleh media cetak tersebut.
Kebijakan redaksional bukan hal yang asing bagi setiap redaktur
sebuah surat kabar. Pemimpin redaktur, wartawan, koresponden dan bagian
102 Ibid, h.24.
lainnya yang mencari dan melaporkan peristiwa menjadi bagian
penyelenggaraan redaksional.
Redaksi Koran SINDO sebanyak 416 orang dengan terdiri dari satu
orang Pemimpin redaksi, dua orang redaktur pelaksana dan empat orang
wakil redaktur pelaksana. Koran SINDO memiliki beberapa tim redaksi
yang bertugas di wilayah daerah dan nasional. Untuk yang bertugas di
wilayah nasional sebanyak 158 orang sedangkan di wilayah daerah
sebanyak 207. Khusus bagian art division antara yang nasional dan daerah
sebanyak 53 orang. Keseluruhan jumlah tersebut memiliki tugas masing-
masing.
Pembagian tugas terdiri dari redaksi, reporter, fotografer, editor dan
art division serta litbang (penelitian dan pengembangan). Kemudian dari per
bagian tersebut terbagi lagi berdasakan penanggung jawab per-halaman.
Sedangkan untuk reporter, terbagi menjadi reporter news, reporter ekonomi,
reporter lifestyle. Pembagian tersebut memiliki tanggung jawab per wilayah
liputan, lalu kemudian terbagi berdasarkan tanggung jawab per halaman.
Selain itu pada fotografer pun terbagi penanggung jawab redaktur dan
penanggung jawab per halamannya. Sedangkan pada editor terbagi
penanggung jawab per wilayah. Diasumsikan masing-masing daerah
memiliki dua editor.103 Banyaknya penanggung jawab tim redaksi dan
maping (penyebaran) tim redaksi pada tiap daerah dapat dilihat pada
lampiran.
103 Hasil kunjungan ke Harian SINDO tgl 23 Desember 2008.
Koran SINDO edisi daerah berjumlah 6. Diasumsikan masing-masing
daerah memiliki 2 editor. Jumlah file yang harus diserahkan keseluruhan
sebanyak 543 dengan 442 artikel dan 101 captions. Dibagi secara rata,
masing-masing editor daerah menangani 45 file. Dengan perincian, tiga
puluh tujuh dalam bentuk naskah dan delapan dalam bentuk captions.104
Dalam sehari, naskah yang harus dikerjakan oleh seluruh editor
berjumlah 767 file dalam bentuk teks berita 642 dan bentuk captions 125.
Dibagi dalam 20 editor sehingga masing-masing bertanggung jawab
sebanyak 43 file berupa tiga puluh enam berupa artikel dan tujuh berupa
captions.105
Terdapat pula supporting redaksi yang terdiri dari sekretaris redaksi
dan filling foto. Sekretaris redaksi yang bertugas membantu tugas-tugas
administrasi redaksi. Sedangkan bagian litbang bertugas menganalisis,
survey dan mengorganisasikan perpustakaan karena Koran SINDO juga
memiliki perpusatakaan yang isinya bukan hanya buku-buku berisikan
kewartawanan tetapi juga buku-buku umum, ilmu pengetahuan serta novel
pun juga tersedia.
Pada tiap daerahnya sebanyak sepuluh orang redaktur dan dua puluh
enam orang asisten redaksi. Enam orang kepala redaksi dan 165 reporter
dengan 87 halaman yang harus dikerjakan dalam satu hari. Personel redaksi
koran SINDO merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terpilih, yang
104 SINDO. 2008. Diagram Redaksi Harian SINDO, h.51. 105 Ibid, h..51.
mampu membuat koran SINDO menjadi media cetak no 2 se-Jabodetabek
dan no 3 tingkat Nasional dalam waktu yang relatif singkat.
Demikianlah pemaparan mengenai Harian SINDO. Dalam
memproduksi suatu penerbitan pers, tidak boleh ada satu bidang merasa
paling penting dari bidang yang lain. Masing-masing bidang mempunyai
tanggung jawab, peran serta dan tujuan yang sama. Untuk itu, manajemen
penerbitan pers harus mampu menciptakan, memelihara dan menerapkan
sistem kerja yang proporsional dengan menumbuhkembangkan rasa
kebersamaan di antara sesama personel.
B. Gambaran Umum Pemberitaan PEMILU 2009
PEMILU hanya sebuah perhelatan akbar bernama ”pesta demokrasi”
yang segalanya telah diatur dan diketahui siapa pemenangnya. PEMILU
adalah salah satu syarat tegaknya demokrasi. Namun PEMILU yang
dipenuhi politik uang, kampanye hitam dan kecurangan hanya menghasilkan
pemimpin yang nihil kualitas. Bila itu yang terjadi, korban pertama adalah
rakyat.
PEMILU sebagai syarat demokrasi selalu berhadapan dengan praktek
uang politik. Hubungan calon legislator dengan konstituen hampir murni
hubungan jual beli. Apapun yang diberikan para kontestan politik kepada
pemilihnya adalah yang dibutuhkan dan diminta oleh masyarakat banyak
meski hanya kebutuhan perut dalam jangka waktu pendek. Fakta bahwa
kuasa uang atau harta selalu terlibat dalam politik tidak mudah dikenali.
Money politics atau politik uang adalah distorsi keji terhadap demokrasi
“suara rakyat adalah suara Tuhan”Vox Populi Vox Dei. Hati sanubari atau
nurani adalah kemuliaan dari Tuhan yang dianugerahkan kepada manusia,
suatu anugerah yang tidak bisa diperjualbelikan. Masyarakat diminta
mewaspadai kemungkinan praktek politik uang, para peserta PEMILU 2009
dihimbau untuk tidak melakukan politik uang. Seruan menghindari politik
uang adalah sebuah tindakan terpuji.
Hari-hari menjelang PEMILU, yang menjadi aktor utama adalah
partai politik, sedangkan pemerintah dan DPR hanya sebagai fasilitator yang
kemudian dilimpahkan kepada KPU. Karena itu harus terjadi hubungan dan
koordinasi harmonis antara partai politik, KPU dan pemerintah.
Masalah mengenai PEMILU 2009 begitu kompleks dan beraneka
ragam yang diberitakan media massa. Berbagai macam berita mengenai
persiapan PEMILU di media massa bukanlah kabar yang sedap didengar
atau dilihat. Misalnya mulai dari para calon presidennya, alokasi dana dan
persiapan KPU menjelang PEMILU 2009, data pemilih tetap yang selalu
berubah, surat suara yang terlambat dan salah alamat, cara penandaaan dan
penentuan calon legislator terpilih yang mengundang konflik hingga
electoral treshold partai dan kampanye partai.
Oleh karena begitu kompleksnya masalah PEMILU 2009, peneliti
hanya membatasi masalah yang diteliti hanya pada berita persiapan KPU
sebelum PEMILU Legislatif tertanggal 31 Maret 2009 – 08 April 2009 di
Koran SINDO. Berikut berita mengenai KPU tertanggal 31 Maret 2009-08
April 2009.
Tanggal Headline Halaman Judul artikel yang
dianalisis
30 Maret 2009 Pencarian
Korban
Terhambat
4 DPT Ganda Tuntas Akhir
Maret
31 Maret 2009 Hasil Quick
Count Boleh
Diumumkan di
Hari PEMILU
4 57 Parpol Terancam
Dicoret di Daerah
01 April 2009 PEMILU
Jangan
Tertunda
4 KPU Perintahkan Daerah
Coret Parpol
02 April 2009 Parpol Naikkan
Nilai Tawar
3 8 Parpol Batal Ikut
PEMILU
03 April 2009 G-20 Sepakat
Perangi Krisis
4 Ribuan Pemilih Ganda
Ditemukan Partai Politik
05 April 2009 Parpol
Optimalkan
Kampanye
4 KPU Luncurkan Tabulasi
Elektronik
07 April 2009 Fokker TNI-AU
Jatuh, 24 Tewas
4 98 % Logistik PEMILU
Telah Terkirim
08 April 2009 Fokker Jatuh
karena Cuaca
4 KPU Pastikan KPPS
Terima Logistik
Tabel 3.9 Judul Artikel yang Dianalisis
PEMILU memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur
utama dan pertama dari demokrasi. Oleh karena itu, PEMILU berkaitan
dengan kebutuhan pemerintah akan keabsahan kekuasaannya dan sebagai
sarana bagi rakyat untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan
mereka dalam kehidupan bersama.
Dengan demikian, PEMILU sebagai sarana komunikasi bagi seluruh
warga negara secara prosedural demokratisasi akan terlaksana. Sehingga
agenda besar negara dalam meraih perubahan yang lebih baik menjadi
terealisasi dengan adanya PEMILU yang demokratis.
C. Gambaran Umum Tentang KPU
Salah satu faktor penentu sukses dan berkualitasnya PEMILU sangat
tergantung dari kinerja Badan Penyelengggara atau Pelaksana PEMILU
yang terdiri dari KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN),
Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara (KPPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri
(KPPSLN), Panitia Pengawas PEMILU (Panwaslu), Panwaslu Propinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan.
Lembaga KPU bukan lembaga setingkat menteri ataupun lembaga non
departemen (LNDP). KPU bersifat independen dan permanen. KPU adalah
lembaga yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara PEMILU 2009
yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
a. Nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Tetap maksudnya adalah KPU, Propinsi dan Kabupaten/Kota sebagai
lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun
keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
c. Mandiri maksudnya KPU dalam menyelenggarakan PEMILU
bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. KPU
melaksanakan tugasnya semata-mata berdasarkan undang-undang dan
melaporkan pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada presiden
dan DPR.
Dalam keanggotaan KPU dipilih oleh DPR dan disahkan oleh
Presiden. Presiden membentuk tim seleksi berjumlah 5 orang yang berasal
dari unsur akademisi, profesional dan tokoh masyarakat yang memiliki
intergritas dan tidak menjadi anggota partai politik dalam kurun waktu 5
tahun terakhir. Keanggotaan KPU terdiri dari KPU Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Masa keanggotaan KPU Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota adalah 5 tahun sejak pengambilan sumpah/janji.
a. Keanggotaan KPU pusat
Dalam memilih calon anggota KPU, Presiden membentuk Tim
seleksi berjumlah 5 orang. Tim seleksi melakukan penelitian
administrasi, ujian tulis, rekam jejak dan wawancara. Hasil dari proses
seleksi tersebut, Tim Seleksi menyampaikan 21 nama yang akan
menjadi calon anggota KPU kepada Presiden. Presiden menetapkan
21 nama calon anggota KPU kepada DPR untuk dilakukan uji
kelayakan dan kepatutan. DPR memilih dan menyusun urutan
peringkat dari 21 nama calon anggota KPU berdasarkan hasil uji
kelayakan dan kepatutan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
DPR menetapkan 7 peringkat teratas dari 21 nama calon anggota
KPU kepada presiden untuk disyahkan sebagai anggota KPU dengan
keputusan Presiden.
b. Keanggotaan KPU Provinsi
Untuk anggota KPU Propinsi, KPU membentuk tim seleksi
sebanyak 5 orang yang terdiri dari satu orang yang diusulkan oleh
gubernur, dua orang ditunjuk oleh DPRD provinsi melalui rapat
Paripurna dan 2 orang diajukan oleh KPU.
Tim seleksi melakukan penelitian administrasi, ujian tulis,
rekam jejak dan wawancara. Setelah itu, tim seleksi mengajukan 10
nama calon anggota KPU Provinsi kepada KPU. KPU melakukan uji
kelayakan dan kepatutan terhadap sepuluh calon anggota KPU
Provinsi dan menyusun peringkat nama calon berdasarkan uji
kelayakan dan kepatutan. KPU menetapkan 5 peringkat teratas dari 10
nama calon anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud sebagai
anggota KPU Provinsi terpilih.
c. Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota
Pembentukan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi
membentuk tim seleksi sebanyak lima orang yang terdiri dari satu
orang yang diusulkan oleh gubernur, dua orang ditunjuk oleh DPRD
Kabupaten/Kota melalui rapat Paripurna dan dua orang diajukan oleh
KPU Provinsi. Tim seleksi melakukan penelitian administrasi, ujian
tulis, rekam jejak dan wawancara.
Setelah itu, Tim Seleksi mengajukan sepuluh nama calon anggota
KPU Kabupaten/Kota hasil seleksi kepada KPU Provinsi. KPU Provinsi
melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 calon anggota KPU
Kabupaten/Kota dan menyusun peringkat nama calon berdasarkan uji
kalayakan dan kepatutan. KPU Provinsi menetapkan lima peringkat teratas
dari sepuluh nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih. Berikut bagan dari
hasil analisis penulis dalam proses keanggotaan KPU :
Tabel 3.10 Pembagian Keanggotaan KPU
KPU selalu berpedoman kepada Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
Umum. Kode Etik ini merupakan komodifikasi kaidah perilaku yang belum
diatur dalam peraturan perundang-undangan, mengenai penjabaran prinsip
pelaksanaan pemilihan umum yang demokratik. Adapun hal-hal yang diatur
dalam kode etik tersebut adalah :
Presiden 5 nama sebagai Tim
Seleksi dalam KPU
Pusat
21 nama calon
anggota KPU Pusat
DPR
menentukan 7
nama teratas
5 nama sebagai Tim
Seleksi dalam KPU
Provinsi :
1 nama dari gubernur
2 nama dari DPRD
Provinsi
2 nama dari KPU
pusat
10 nama calon
anggota KPU
Provinsi
KPU Pusat
menetapkan 5
nama teratas
5 nama sebagai Tim Seleksi
dalam KPU Provinsi :
1 nama dari gubernur
2 nama dari DPRD Provinsi
2 nama dari KPU pusat
10 nama calon
anggota KPU
Kab/Kota
KPU Provinsi
menetapkan 5
nama teratas
a. Penyelenggara Pemilihan Umum menggunakan kewenangan berdasarkan
hukum.
b. Penyelenggara Pemilihan Umum bertindak nonpartisan dan tidak
berpihak (imparsial).
c. Penyelenggara Pemilihan Umum bertindak transparan dan akuntabel.
d. Penyelenggara Pemilihan Umum melayani pemilih menggunakan hak
pilihnya.
e. Penyelenggara Pemilihan Umum tidak melibatkan diri dalam konflik
kepentingan.
f. Penyelenggara Pemilihan Umum bertindak profesional.
g. Administrasi Pemilihan Umum dilaksanakan secara akurat.
KPU memiliki Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan adalah alat
kelengkapan KPU. Dewan Kehormatan KPU berjumlah 5 orang sedangkan
KPU Provinsi berjumlah 3 orang yang terdiri atas anggota KPU, KPU
Provinsi dan tokoh masyarakat atau akademisi yang memiliki intergritas.
Berangkat dari penyelenggaraan PEMILU sebelumnya, kinerja KPU
dapat menurunkan kualitas penyelenggaraan PEMILU dan dapat
menurunkan kepercayaan publik terhadap hasil PEMILU. Oleh karena itu,
meningkatnya kualitas PEMILU diindikasikan dari meningkatnya
kepercayaan publik terhadap hasil PEMILU. Secara otomatis, fungsi KPU
sebagai lembaga penyelenggara PEMILU memiliki peran strategis untuk
menghasilkan output PEMILU yang mendapat legitimasi publik, jujur dan
bersih.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Teks Pemberitaan Harian SINDO mengenai KPU sebelum
PEMILU Legislatif
Pada bab ini penulis akan memaparkan analisis wacana pemberitaan
mengenai KPU pada Harian SINDO yang disesuaikan dengan Model Teun Van
Dijk. Model Teun Van Dijk menganalisis wacana dari segi teks, kognisi sosial dan
konteks sosial. Segi teks meliputi tematik, skematik, semantik, sintaksis, stilistik,
dan retoris yang diuraikan sebagai berikut :
1.a. Analisis berita 1 : “DPT Ganda Tuntas Akhir Maret” Senin, 30 Maret
2009. Halaman : 4
Struktur Analisis
Wacana
Elemen Keterangan
Mikro Tematik Topik/
judul
KPU perintahkan KPU Kabupaten/Kota
untuk selesaikan DPT Ganda akhir Maret.
Super
Struktur
Skematik Skema
➢ Berita diawali dengan pernyataan dari I
Gusti Putu Artha bahwa KPU Pusat telah
menerbitkan surat perintah kepada KPU
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan
validasi data Daftar Pemilih Tetap (DPT)
ganda sebelum selasa tanggal 31 Maret
2009.
➢ Bagian tengah berita ini disinggung
mengenai DPT di Jawa Timur saaat
pilkada Jawa Timur yang memicu terjadi
masalah DPT di beebrapa daerah
lainnya. Diduga dalam masalah DPT di
Jawa Timur ini karena adanya rekayasa
oleh pihak tertentu.
➢ Akhir berita ini ditutup dengan
penegasan dari Staf khusus Presiden
bidang hukum bahwa masalah DPt ini
harus diselesaikan secara hukum.
Struktur
Mikro
Semantik Latar KPU pusat menerbitkan surat perintah
kepada KPU kabupatan/kota untuk
melakukan validasi ulang terhadap DPT
yang diduga ganda dan bermasalah serta
diminta selesai 31 Maret 2009.
Semantik Detil Elemen detil ini terlihat pada
diungkapkannnya pula pernyataan SBY
bahwa SBY mengetahui otak pelaku
kecurangan dan rekayasa DPT di Jawa
Timur namun ia enggan menyebutkan
pelakunya. (terdapat pada paragraf 7).
Semantik Maksud Pemerintah tidak berniat membuat PEMILU
yang ingin disukseskan secara bersama-
sama jadi cacat. SBY berharap semua
lembaga Negara membuktikan bahwa tidak
ada titik atau celah kecurangan yang bisa
mengganggu obyektivitas dan fairness
PEMILU.
Semantik Pra-
Anggapan
Dikemukakan pernyataan SBY sebagai
premis dalam proses pelaksanaan PEMILU
2009. (Paragraf 7).
Selain itu ditekankan pula pernyataan dari
Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana
mengenai masalah DPT yang harus
diselesaikan (paragraf 12).
Sintaksis Koherensi Paragraf 1 : Untuk keperluan ini, KPU
sudah menerbitkan surat perintah kepada
KPU kabupaten/kota untuk menyisisr data
DPT yang diduga ganda dan bermasalah.
“Dari surat …
Paragraf 2 : KPU kabupaten/kota … .
Kemudian, jika ada dua orang yang
mempunyai NIK yang sama, salah saatunya
juga harus dicoret, …
Paragraf 3 : Mengenai masuknya … Hal
serupa juga berlaku bagi pemilih yang tidak
jelas dan atau tidak dikenal.
Paragraf 5 : Diketahui, … . Namun,
belakangan status Wahyudi ditangguhkan
dan Herman Surjadi Sumawiredja dicopot
dari jabatannya.
Paragraf 7 : Sebelumnya, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku
sudah mengetahui otak pelaku yang telah
melakukan kecurangan dan rekayasa DPT
di Jawa Timur. Dia … . Meski demikian,
Presiden SBY ...
Paragraf 8 : Menurut SBY, … . Kendati
demikian, terkesan isu DPT ini sengaja
diarahkan adanya desain untuk kecurangan.
Paragraf 9 : SBY menegaskan, …
kecurangan yang bisa mengganggu
obyektivitas dn fairness PEMILU.
Paragraf 12 : Presiden Bidang Hukum
Denny Indrayana menegaskan agar masalah
DPT harus diselesaikan. … . Proses
penyelesaian itu harus setransparan dan
seterbuka mungkin agar masyarakat dapat
menilai siapa sebenarnya yang bertanggung
jawab dan pelakunya mendapat hukuman.
Sintaksis Bentuk
Kalimat
Paragraf 1 : Untuk keperluan ini, KPU
sudah menerbitkan surat perintah kepada
KPU kabupaten/kota untuk menyisir data
DPT yang diduga ganda dan bermasalah. …
Paragraf 2 : KPU kabupaten/kota diminta
melakukan validasi ulang terhadap DPT
yang diduga ganda dan bermasalah. …
Paragraf 3 : Mengenai masuknya sejumlah
anggota TNI dan Polri dalam DPT, KPU
juga memerintahkan KPU kabupaten/kota
memperbaikinya. …
Paragraf 4 : Data DPT hasil validasi ini
nantinya akan diserahkan pada partai
politik (parpol) peserta PEMILU 2009
dalam bentuk softcopy. …
Paragraf 5 : Diketahui, … . Data tersebut
sempat dipermasalahkan oleh banyak
pihak. Awal … . Bahkan, ada beberapa
nama ganda yang ditemukan dalam DPT
itu. Kasus … . Saat itu, Kapolda Jawa
Timur Irjen Pol Herman Surjadi
Dumawiredja menetapkan Ketua KPU
Jawa Timur Wahyudi Purnomo sebagai
tersangka.
Paragraf 6 : Temuan Herman ini diamini
Sekretaris Jendral PDIP Pramono Anung.
Menurut dia, PDIP … . PDIP menengarai
data tersebut akan digunakan dalam
PEMILU 2009.
Paragraf 7 : Sebelumnya, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku
sudah mengetahui otak pelaku yang telah
melakukan kecurangan dan rekayasa DPT di
Jawa Timur. Dia sudah mendapatkan
laporan dari para menteri terkait … . Meski
… . Dalam proses hukumannya, saya minta
seterbuka mungkin, setransparan mungkin
agar rakyat bisa mengetahui apa yang
terjadi.
Paragraf 9 : SBY menegaskan, pemerintah
tidak berniat membuat PEMILU yang ingin
disukseskan secara bersama-sama jadi
cacat.
Paragraf 10 : Direktur Lingkar Madani
untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti
mengingatkan bahwa sisa waktu yang
dimiliki KPU tidak banyak lagi. Karena itu,
… , KPU diminta tidak ragu meminta
bantuan parpol atau Badan Pengawas
PEMILU (Bawaslu).
Paragraf 11 : Menurut Ray, kebijakan
perbaikan DPT untuk yang keempat
kalinya, sekalipun terlihat lucu karena
sebelumnya KPU menyatakan tidak ada
masalah,
Sintaksis Kata Ganti Paragraf 6 : Temuan Herman ini diamini
Sekretaris Jendral PDIP Pramono Anung.
Menurut dia, PDIP menemukan ... .
Paragraf 7 : Sebelumnya, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku … di
Jawa Timur. Dia sudah mendapatkan … ,
Paragraf 9 : SBY menegaskan, … jadi
cacat. Atas kejadian itu, dia berharap semua
lembaga Negara justru … .
Stilistik Leksikon Validasi, berwewenang (paragraf 2),
validasi (paragraf 4), disidik, dicopot
(paragraf 5), diamini, menengarai
(paragraf 6), otak pelaku, kekisruhan
(paragraf 7), penggelembungan (paragraf
8), obyektivitas, fairness (paragraf 9), sisa
waktu, langkah cepat (paragraf 10),
setransparan, seterbuka (paragraf 12).
Retoris Grafis Softcopy (paragraf 4), fairness (paragraf 9).
Retoris Metafora Paragraf 8 : Menurut SBY, isu
penggelembungan DPT semakin menjadi
sesuatu yang tidak sehat dan aneh. Kasus
penggelembungan DPT, termasuk yang
terjadi di Jawa Timur, telah dijelaskan
oleh lembaga yang berkompeten dan
dilakukan sesuai dengan undang-
undang. Kendati demikian, terkesan isu
DPT ini sengaja diarahkan adanya
desain untuk kecurangan.
Paragraf 9 : SBY menegaskan, pemerintah
tidak berniat membuat PEMILU yang
ingin disukseskan secara bersama-sama
jadi cacat. Atas kejadian itu, dia berharap
semua lembaga Negara justru
membuktikan bersama-sama bahwa
tidak ada titik atau celah kecurangan
yang bisa mengganggu obyektivitas dan
fairness PEMILU.
Retoris Ekspresi Paragraf 1 : “Dari surat tersebut, KPU
kabupaten/kota diminta menyisir DPT
dan diminta selesai 31 Maret 2009,” kata
anggota KPU I Gusti Putu Artha.
Paragraf 2 : “Tapi, kedua pemilih tersebut
tetap mempunyai hak pilih,” paparnya.
Paragraf 3 : “Jika ada anggota TNI dan
Polri masuk DPT, maka diberi
penjelasan bahwa mereka tidak boleh
memilih,” tandas Putu.
Paragraf 7 : “Saya hanya berpesan
tegakkan hukum, kebenaran dan
keadilan. Dalam proses hukumannya,
saya minta seterbuka mungkin,
setransparan mungkin agar rakyat bisa
mengetahui apa yang terjadi. Jangan
saling curiga di antara kita. Kita
segamblang-gamblangnya, gunakan
logika siapa berbuat apa, ini tidak main-
main,” tanda SBY.
Paragraf 11 : Menurut Ray, “Hal ini juga
untuk menghindarkan dari PEMILU
abalabal,” tandasnya
Paragraf 12 : Presiden Bidang Hukum
1.b. Interpretasi Berita 1 : “DPT Ganda Tuntas Akhir Maret” Senin, 30
Maret 2009. Halaman : 4
Kesimpulan dari berita ini yaitu KPU Pusat memerintahkan KPU
kabupaten/kota untuk menyisir data, melakukan validasi ulang terhadap DPT
yang diduga ganda dan bermasalah kemudian hasil dari validasi ulang tersebut
diserahkan kepada partai politik peserta PEMILU 2009. Awal dari adanya
DPT ganda ini diduga disebabkan oleh pilkada Jawa Timur yang juga diduga
bahwa DPT ganda yang terjadi di Jawa Timur terjadi karena adanya rekayasa
oleh pihak tertentu hal ini diakui pula oleh Presiden SBY.
Maksud dari berita ini, Pemerintah tidak berniat membuat PEMILU yang
ingin disukseskan secara bersama-sama jadi cacat. Hal ini terlihat dari
pernyataan SBY yang turut menjadi penguat maksud berita yang ingin
disampaikan. Oleh karena itu, maksud dalam berita ini cukup jelas, karena
berita yang disampaikan pada setiap paragraf selalu diperkuat oleh pernyataan
dari narasumber yang berkompeten dengan masalah DPT tersebut.
Hal ini jelas terlihat bahwa Harian SINDO menilai KPU untuk segera
menyelesaikan masalah DPT ganda yang masih belum dapat terselesaikan
walaupun sebelumnya KPU menyatakan tidak ada masalah.
Denny Indrayana menegaskan agar masalah
DPT harus diselesaikan. “Masalah hukum
dugaan penggelembungan DPT di Jatim
harus dituntaskan secara hukum,”
ujarnya
2.a. Analisis berita 2 : “57 Parpol Terancam Dicoret Daerah” Selasa, 31
Maret 2009. Halaman : 4
Struktur Analisis
Wacana
Elemen Keterangan
Makro Tematik Topik/
Judul
Bawaslu menemukan 57 parpol di daerah
yang belum menyerahkan saldo awal
kampanye dan nomor rekening dana
kampanye PEMILU 2009.
Super
struktur
Skematik Skema ➢ Awal berita ini didahului dengan kabar
dari Bawaslu yang menemukan 57
parpol di daerah yang tidak
melaporkan saldo awal dan nomor
rekening dana kampanye PEMILU
2009 maka diperkirakan tidak bisa
mengikuti PEMILU legislatif.
➢ Di bagian tengah ditegaskan oleh
anggota Bawaslu Wahidah bahwa KPU
terlalu lama dalam memutuskan
pembatalan kepesertaan parpol.
➢ Berita ini di tutup dengan tanggapan
dari Anggota KPU Abdul Aziz bahwa
KPU akan menggelar rapat pleno
untuk menentukan sikap terkait
masalah parpol yang tidak
menyerahkan laporan saldo awal dan
nomor rekening dana kampanye.
Mikro Semantik Latar KPU diminta menindak tegas parpol yang
tidak menyerahkan saldo awal dan nomor
rekening dana kampanye.
Semantik Detil Disebutkan UU 10/2008 tentang
PEMILU, sanksi bagi parpol yang tidak
menyerahkan saldo awal dana kampanye
dan nomor rekening dana awal kampanye.
Hal ini terdapat pada paragraf 2.
Disebutkan pula beberapa parpol di daerah
yang terancam kepesertaannya dalam
pemuli legislatif. Hal ini disebutkan dalam
paragraf 3.
Semantik Maksud Parpol yang tidak menyerahkan saldo
awal dana kampanye dan nomor rekening
dana awal kampanye maka akan terancam
dicoret kepesertaannya dalam PEMILU
legislatif 2009.
Semantik Pra -
Anggapan
➢ Disebutkan UU 10/2008 sebagai
premis yang mendukung judul berita
yang ditampilkan. (paragraf 2).
➢ Pernyataan dari anggota Bawaslu
Wahidah Suaib mengenai keputusan
pembatalan parpol (terdapat pada
paragraf 6).
Sintaksis Koherensi Paragraf 2 : Wahidah … . Karena itu,
menurut dia data ini diperkirakan tidak
jauh berbeda dengan data yang dimiliki
KPU. … .
Paragraf 3 : Beberapa parpol yang
diperkirakan terancam dibatalkan
kepesertaannya adalah parpol yang justru
pada PEMILU 2004 lalu lolos electoral
threshold (ET), di antaranya … .
Paragraf 5 : KPU, … . Padahal, jeda
waktu antara batas akhir penyerahan
laporan hingga … .
Paragraf 6 : Lebih lanjut Wahidah juga
meminta data-data dari KPU di daerah
tersebut tidak diubah. Sebab, … .
Sintaksis Bentuk
Kalimat
Paragraf 1 : Akibatnya, beberapa parpol
tersebut diperkirakan tidak bias mengikuti
PEMILU Legislatif 2009. … .
Paragraf 2 : Wahidah mengatakan, … .
Karena itu, menurut dia data ini
diperkirakan tidak jauh berbeda dengan
data yang dimiliki KPU. Dengan data ini,
Wahidah meminta KPU untuk menindak
tegas parpol-parpol yang tidak mematuhi
aturan undang-undang. Sesuai dengan UU
10/2008 tentang PEMILU, ujar dia, parpol
yang tidak menyerahkan saldo awal dan
nomor rekening dana awal kampanye pada
batas waktu yang ditentukan, … .
Paragraf 3 : Beberapa parpol yang
diperkirakan terancam dibatalkan
kepesertaannya adalah … .
Paragraf 5 : KPU, tegas Wahidah, harus
secepatnya mengumumkan pembatalan
kepesertaan parpol-parpol tersebut. Sebab,
pelaksanaan pemungutan suara tinggal
Sembilan hari lagi. Wahidah menilai KPU
terlalu lama memutuskan pembatalan ini.
Padahal, …
Sintaksis Kata
Ganti
Paragraf 2 : Wahidah mengatakan, … .
Karena itu, menurut dia data ini
diperkirakan, … . Sesuai dengan UU
10/2008 tentang PEMILU, ujar dia, … .
Paragraf 7 : Menanggapi hal ini, … .
Dia mengaku KPU akan mengelar rapat
pleno untuk menentukan sikap terkait
masalah ini nanti malam (tadi malam). …
Stilistik Leksikon Pemungutan, relatif (paragraf 5),
kebijakan (paragraf 6), pleno (paragraf
7).
Retoris Grafis Electoral Threshold (paragraf 3).
Retoris Ekspresi Paragraf 1 : Akibatnya, … . “Ini data
yang diterima Bawaslu dari Panwas di
beberapa daerah. Mungkin data dari
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan
lebih banyak lagi,” ungkap anggota
Bawaslu Wahidah Suaib di Gedung KPU,
Jakarta, kemarin.
Paragraf 6 : Lebih lanjut Wahidah juga
meminta … . “Karena sebenarnya yang
berhak memutuskan pembatalan
parpol adalah KPU sesuai
tingkatannya, tidak KPU pusat. Maka
itu, putusan dan data di daerah jangan
didistorsi,” tandasnya.
Paragraf 7 : Menanggapi hal ini, … .
“Dana kampanye nanti malam kita
rapatkan, tapi memang masih ada yang
belum menyerahkan, misalnya Papua
2.b. Interpretasi Berita 2 : “57 Parpol Terancam Dicoret Daerah” Selasa,
31 Maret 2009. Halaman : 4
Berita ini menyimpulkan bahwa KPU diminta untuk bertindak tegas
terhadap parpol di beberapa daerah yang tidak menyerahkan saldo awal dan
nomor rekening dana kampanye PEMILU 2009 pada batas waktu yang
ditentukan, sesuai dengan UU 10/2008 tentang PEMILU yakni mencoret
parpol tersebut dari kepesertaanya dalam PEMILU legislatif 2009.
Maksud dari berita ini, Parpol yang tidak menyerahkan saldo awal dana
kampanye dan nomor rekening dana awal kampanye akan terancam dicoret
kepesertaannya dalam PEMILU legislatif 2009. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Wahidah untuk menindak tegas parpol yang tidak mematuhi
undang-undang..
Hal ini terlihat bahwa Harian SINDO menilai KPU untuk segera
memutuskan pembatalan terhadap parpol yang belum melaporkan saldo awal
dan nomor rekening dana kampanye PEMILU 2009 sampai batas waktu yang
telah ditentukan. Selain itu diungkapkan pula penegasan dari Wahidah bahwa
pembatalan parpol seharusnya dilakukan oleh KPU sesuai dengan tingkatannya
sehingga tidak mengalami keterlambatan dalam memutuskan masalah.
belum menyerahkan, sebagian kecil
Sulawesi Utara juga belum
menyerahkan,” paparnya.
3.a. Analisis Berita 3 : “KPU PERINTAHKAN DAERAH CORET
PARPOL, Bagi yang Tidak Serahkan Laporan Dana Kampanye”
Rabu, 01 April 2009. Halaman : 4
Struktur Analisis
Wacana
Elemen Keterangan
Makro
Tematik Topik/
Judul
KPU Pusat Perintahkan KPU Daerah coret
parpol yang tidak serahkan laporan dana
kampanye.
Super
Stuktur
Skematik Skema ➢ Berita ini diawali dengan penegasan dari
Ketua KPU Abdul Hafidz Anshary
bahwa ia akan mengirim surat kepada
KPU kabupaten/kota agar membuatkan
surat pembatalan sebagai peserta
PEMILU bagi parpol yang tidak
menyerahkan laporan awal dana
kampanye.
➢ Bagian tengah dari berita ini diulas
mengenai kewenangan eksekusi parpol
yang awalnya ada pada KPU pusat
kemudian setelah rapat pleno
kewenangan ini diberikan kepada KPU
kabupaten/kota.
➢ Berita ini ditutup dengan beberapa nama
parpol yang direkomendasikan dicoret
kepesertaannya dalam PEMILU 2009.
Mikro Semantik Latar Diawali dengan kewenangan eksekusi
parpol yang tidak menyerahkan saldo awal
dana kampanye dan nomor rekening berada
pada KPU pusat sehingga keputusan
pembatalan parpol dari kepesertaannya
terkesan lambat.
Semantik Detil ➢ Selain parpol terdapat pula beberapa
calon anggota DPD yang dicoret dari
PEMILU 2009 (paragraf 9).
➢ Diulas pula beberapa nama calon
anggota DPD dan parpol yang terancam
dicoret kepesertaannya dari PEMILU
2009 (paragraf 13-15).
Semantik Maksud Terdapat pada setiap paragraf yang
menjelaskan tentang pemberian sanksi pada
parpol yang tidak menyerahkan laporan
saldo awal dan nomor rekening dana
kampanye PEMILU 2009.
Semantik Pra-
Anggapan
Premis yang digunakan adalah pernyataan
dari ketua KPU Abdul Hafidz Anshary
bahwa KPU pusat sebagai lembaga yang
menetapkan parpol peserta PEMILU maka
ia yang memiliki wewenang untuk
memutuskan pembatalan kepesertaan dalam
PEMILU 2009.
Sintaksis Koherensi Paragraf 2 : Dia mengatakan, ... . Sebab,
semua parpol tingkat pusat sudah
menyerahkan laporan awal dana kampanye.
Paragraf 6 : Putusan pembatalan ... . Sebab,
KPU pusat merupakan lembaga yang
menetapkan parpol peserta PEMILU 2009.
Namun, setelah melalui rapat pleno pada
Senin malam, … .
Paragraf 9 : Anggota KPU yang
membidangi pelaporan awal dana
kampanye, Abdul Aziz, mengatakan selain
parpol, ada beberapa calon anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) yang juga dicoret
dari PEMILU 2009. Untuk DPD, yang
melakukan pencoretan adalah KPU pusat.
Menurut dia, ada sekitar 20 nama calon
anggota DPD yang dicoret, diantaranya
calon DPD Sumatera Selatan Firdaus
Nazuri, calon DPD Lampung Arif Maulana,
calon DPD Jambi M Thoha, dan calon DPD
Banten Muhammad Ilyas.
Paragraf 10 : Sebelumnya, … . Dalam
rekomendasinya, Bawaslu meminta agar
eksekusi pembatalan parpol sebagai peserta
PEMILU di wilayah yang bersangkutan
dilaksanakan secepatnya.
Paragraf 12 : Dalam suratnya itu, … .
Karena itu, data ini diperkirakan tidak jauh
berbeda dengan data yang dimiliki KPU.
Sintaksis Bentuk
kalimat
Paragraf 2 : Dia mengatakan, KPU
memberi kesempatan sampai 5 April 2009
bagi KPU daerah untuk mengumumkan
parpol mana saja di daerah yang dicoret
kepesertaannya dalam PEMILU 2009. Dia
mengungkapkan, … . Sebab, semua parpol
tingkat pusat sudah menyerahkan laporan
awal dana kampanye.
Paragraf 3 : Untuk sementara ujar Hafiz,
ada 32 parpol di tingkat provinsi yang
belum menyerahkan laporan awal dana
kampanye. … .
Paragraf 6 : Putusan … . Namun, setelah
melalui rapat pleno pada Senin malam, KPU
akhirnya memutuskan untuk
mendelegasikan kewenangan eksekusi pada
KPU provinsi dan kabupaten/kota.
Paragraf 8 : Menurut Hafiz, hampir di setiap
provinsi dan kabupaten/kota terdapat parpol
yang tidak menyerahkan laporan awal dana
kampanye ke KPU provinsi dan
kabupaten/kota setempat.
Paragraf 9 : Anggota KPU yang
membidangi pelaporan awal dana
kampanye, Abdul Aziz, mengatakan selain
parpol, ada beberapa calon anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) yang juga dicoret
dari PEMILU 2009. Untuk DPD, yang
melakukan pencoretan adalah KPU pusat.
Menurut dia, … .
Paragraf 10 : Sebelumnya, Bawaslu
mengirimkan surat rekomendasi ke KPU
terkait permasalahan ini. Dalam
rekomendasinya, Bawaslu meminta agar
eksekusi pembatalan parpol sebagai peserta
PEMILU di wilayah yang bersangkutan
dilaksanakan secepatnya.
Paragraf 11 : Bawaslu juga menilai putusan
untuk membatalkan parpol yang tidak
menyerahkan laporan awal dana kampanye
di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,
seharusnya menjadi kewenangan KPU
provinsi dan kabupaten/kota yang
bersangkutan.
Paragraf 12 : Dalam suratnya itu, Bawaslu
mengungkapkan telah menemukan 57
parpol di daerah yang tidak menyerahkan
laporan awal dana kampanye. Temuan ini
didasarkan pada data yang diterima dari
panwas di beberapa daerah. Data dari
panwas tersebut, juga berasal dari KPU di
daerah-daerah. Karena itu, data ini
diperkirakan tidak jauh berbeda dengan
data yang dimiliki KPU.
Sintaksis Kata Ganti Dia (terdapat pada paragraf 2, 4 dan 9
tertuju kepada Ketua KPU Abdul Hafidz
Anshary.
Leksikon Rekomendasi, mekanisme (paragraf 5);
Mendelelegasikan, eksekusi (paragraf 6);
rekomendasi (paragraf 10).
Retoris Grafis electoral threshold (paragraf 13).
Retoris
Ekspresi
Paragraf 1 : “Kita akan kirim surat ke
KPU kabupaten/kota. Apa pun partai
yang tidak menyerahkan laporan awal
dana kampanye pada 9 Maret hingga
pukul 00.00, supaya dibuatkan surat
pembatalan sebagai peserta PEMILU di
daerah pemilihan tersebut,” tegas Ketua
KPU Abdul Hafiz Anshary di Jakarta
kemarin.
Paragraf 3 : Untuk sementara ujar Hafiz,
ada … . “Yang paling banyak adalah
3.b. Interpretasi Berita 3 : “KPU Perintahkan Daerah Coret Parpol, Bagi
yang Tidak Serahkan Laporkan Dana Kampanye” Rabu, 01 April
2009. Halaman : 4
Berita ini menyimpulkan bahwa kewenangan pembatalan kepesertaan
parpol di beberapa daerah dalam PEMILU diberikan kepada KPU
kabupaten/kota bukan pada KPU pusat, karena jika diberikan kepada KPU
pusat maka hal ini akan memperlambat jalannya PEMILU 2009.
Berita ini bermaksud agar KPU mempercepat keputusan pembatalan
parpol yang tidak ikut dalam PEMILU 2009 dan segera mengumumkannnya
kepada parpol tersebut.
Gorontalo, dari 38 parpol, 8 diantaranya
tidak menyerahkan laporan awal dana
kampanye,” ungkapnya.
Paragraf 5 : Menurut dia, … . “Bawaslu
mengusulkan supaya yang mengeksekusi
bukan KPU pusat, tetapi KPU daerah.
Karena ini permintaan Bawaslu, kita
salurkan,” katanya.
Paragraf 7 : “Kita berpendapat harus
KPU pusat yang memutuskan, makanya
lambat. Sekarang dengan surat Bawaslu,
kita sudah memerintahkan KPU
kabupaten/kota untuk mengeksekusi,
kecuali calon anggota DPD kita yang
mengeksekusi,” jelasnya.
Hal ini terlihat bahwa Harian SINDO menilai keputusan pembatalan bagi
parpol yang tidak ikut dalam PEMILU 2009 diserahkan kepada KPU
kabupaten/kota yang bersangkutan agar dalam prosesnya tidak terlambat,
sesuai dengan hasil rapat pleno yang dilaksanakan KPU pusat terkait masalah
pendelegasian kewenangan keputuasan tersebut.
4.a. Analisis Berita 4 : “8 Parpol Batal Ikut PEMILU” Kamis, 02 April
2009.
Halaman : 4
Struktur Analisis
Wacana
Elemen Keterangan
Makro Tematik Topik/
Judul
Delapan Partai Politik telah diputuskan KPU
provinsi dan kabupaten untuk tidak
mengikuti PEMILU legilatif.
Super
Struktur
Skematik Skema ➢ Berita ini diawali dengan pernyataan
bahwa KPU provinsi dan kabupaten
melakukan pencoretan kepada delapan
parpol karena tidak menyerahkan
rekening khsusu dan dana kampanye dan
laporan awal dana kampanye ke KPU.
➢ Di bagian tengah berita ini dipaparkan
pendapat dari anggota KPU Andi
Hurpatih bahwa KPUD diminta untuk
menyosialisasikan parpol yang dibatalkan
agar para pemilih tidak memilih parpol
tersebut karena parpol-parpol tersebut
sudah masuk dalam surat suara.
➢ Berita ini ditutup oleh pernyataan dari
Ketua KPUD Kota Bekasi Hendy Irawan
bahwa seluruh parpol harus menyerahkan
laporan rekening kampanye sampai pada
batas akhir yang ditentukan.
Semantik Latar Pembatalan ke delapan parpol tersebut
dikarenakan tidak menyerahkan rekening
khusus dana kampanye dana laporan awal
dana kampanye ke KPU.
Semantik Detil Pemaparan data yang diperoleh dari KPU
pusat yakni beberapa nama parpol yang
gagal ikut PEMILU.
Semantik Maksud Penyebab delapan parpol tersebut dicoret
dipaparkan di setiap paragraf dan diperkuat
oleh pernyataan dari ketua dan anggota
KPU.
Semantik Pra-
Anggapan
Disebutkan pernyataan dari Koordinator
Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption
Watch (ICW) Adnan Topan Husodo berupa
opini terhadap KPU (paragggraf 8).
Sintaksis Koherensi Paragraf 1 : Pembatalan kedelapan parpol
tersebut dilakukan karena tidak
menyerahkan rekening khusus dana
kampanye dan laporan awal dana kampanye
ke KPU. … .
Paragraf 2 : Menurut Ketua … kota.
Menurut dia, semua parpol yang dibatalkan
menjadi peserta PEMILU tidak
menyerahkan laporan dana awal kampanye.
… .
Paragraf 3 : Sesuai data yang diperoleh dari
KPU pusat, parpol tersebut adalah Partai
Perjuangan Indonesia Baru yang dibatalkan
di lima provinsi.
Paragraf 4 : Parpol yang gagal ikut
PEMILU legislative tersebut dinyatakan di
Nangroe Aceh Darussalam, ...
Paragraf 5 : Abdul Hafiz menerangkan
ketika parpol tersebut nantinya dibatalkan,
suara yang masuk ke parpol atau caleg pada
parpol yang dibatalkan itu tidak akan
dihitung atau dinyatakan hangus.
Sementara itu, untuk calon DPD, Hafiz
mengatakan ada 15 calon DPD yang
dibatalkan sebgai calon anggota DPD.
Pembatalan dilakukan karena calon DPD
tersebut tidak menyerahkan laporan awal
dana kampanye atau mengundurkan diri. …
Paragraf 6 : Menurut anggota KPU Andi
Nurpati, KPUD diminta menyosialisasikan
parpol yang dibatalkan karena tidak
menyerahkan laporan awal dana kampanye.
Hal itu dilakukan mengingat parpol-parpol
yang dibatalkan tersebut sudah masuk
dalam surat suara. … .
Paragraf 7 : Dia mengungkapkan … . Jika
pemilih tidak tahu dan tetap memilih parpol
yang sudah dibatalkan, hal itu akan sia-sia.
Sebab, suaranya tidak akan dinilai dan
menjadi hangus karena memilih parpol
yang sudah dibatalkan keikutsertaannya
sebagai peserta PEMILU.
Paragraf 8 : Pemberian sanksi pencoretan
sebagai peserta PEMILU 2009 karena tidak
menyerahkan laporan awal dana kampanye
dinilai terlambat. Selain itu, peraturan
tentang penyerahan rekening itu
menimbulkan potensi konflik. … .
Sintaksis Bentuk
kalimat
Paragraf 1 : Pembatalan kedelapan parpol
tersebut dilakukan karena tidak
menyerahkan rekening khusus dana
kampanye dan laporan awal dana kampanye
ke KPU. Sesuai rencana, pencoretan parpol
dari daftar peserta PEMILU akan dilakukan
hari ini oleh Komisi Pemilihan Umum
(KPU) provinsi dan kabupaten/kota.
Paragraf 2 : Menurut Ketua KPU … , 2.487
parpol tersebut dihitung dari seluruh
kabupaten/kota di Indonesia. Artinya, satu
parpol bisa dibatalkan di lebih dari 10
kabupaten atau kota. Menurut dia, semua
parpol yang dibatalkan menjadi peserta
PEMILU tidak menyerahkan laporan dana
awal kampanye. …
Paragraf 5 : Abdul Hafiz menerangkan
ketika parpol tersebut nantinya dibatalkan,
suara yang masuk ke parpol atau caleg pada
parpol yang dibatalkan itu tidak akan
dihitung atau dinyatakan hangus. Sementara
itu, untuk calon DPD, Hafiz mengatakan
ada 15 calon DPD yang dibatalkan sebagai
calon anggota DPD. Pembatalan dilakukan
karena calon DPD tersebut tidak
menyerahkan laporan awal dana kampanye
atau mengundurkan diri. … .
Paragraf 6 : Menurut anggota KPU Andi
Nurpati, KPUD diminta menyosialisasikan
parpol yang dibatalkan karena tidak
menyerahkan laporan awal dana
kampanye. Hal itu dilakukan mengingat
parpol-parpol yang dibatalkan tersebut
sudah masuk dalam surat suara. …
Paragraf 7 : Dia mengungkapkan bahwa
permintaan tersebut sudah disebarkan KPU
melalui surat edaran. KPUD harus cepat
menyosialisasikannya. Jika pemilih tidak
tahu dan tetap memilih parpol yang sudah
dibatalkan, hal itu akan sia-sia. Sebab,
suaranya tidak akan dinilai dan menjadi
hangus karena memilih parpol yang sudah
dibatalkan keikutsertaannya sebagai peserta
PEMILU.
Paragraf 9 : Sementara itu, … . Pasalnya,
kelima parpol tersebut tidak menyerahkan
rekening kampanye hingga batas akhir
penyerahan rekening kampanye pada 9
Maret lalu.
Paragraf 11 : Ketua KPUD Kota Bekasi
Hendy Irawan mengatakan sesuai dengan
aturan yang berlaku, seluruh parpol harus
menyerahkan laporan rekening kampanye
yang batas akhir penyerahannya pada 9
Maret lalu. Hingga batas akhir penyerahan
tersebut PPNUI tidak menyerahkan laporan
rekening kampanye tersebut.
Sintaksis Kata
Ganti
Dia (pada paragraf 2 tertuju kepada ketua
KPU Abdul Hafidz Anshary).
Dia (pada paragraf 7 tertuju kepada anggota
KPU Andy Nurpatih).
Stilistik Leksikon Dibatalkan (paragraf 2); dibatalkan,
hangus (paragraf 5); menyosialisasikan,
dibatalkan (paragraf 6);
menyosialisasikannya, dibatalkan, hangus
(paragraf 7); sanksi, konflik. (paragraf 8);
Pasalnya (paragraf 9).
Retoris Ekspresi Paragraf 2 : Menurut Ketua KPU Abdul
Hafiz Anshary, … . “Tapi, itu nanti yang
berhak mengeksekusi dibatalkan sebagai
peserta PEMILU adalah KPU provinsi,”
paparnya di Gedung KPU kemarin.
Paragraf 5 : Abdul Hafiz menerangkan … .
“Kalau pembatalan calon DPD memang
menjadi wewenang KPU (pusat). Jadi
memang kita (KPU pusat) yang
mengeksekusinya,” tandasnya.
Paragraf 6 : Menurut anggota KPU Andi
Nurpati, … . “Ya, teknisnya terserah
KPUD. Sosialisasi tersebut dilakukan
agar pemilih tahu jika misalnya partai
yang akan dipilih ternyata sudah
dibatalkan,” ujarnya.
Paragraf 8 : Pemberian sanksi pencoretan …
.“KPU terlambat sekali menjatuhkan
sanksi administratif bagi peserta
4.b. Interpretasi Berita 4 : “8 Parpol Batal ikut PEMILU” Senin, 30 Maret
2009. Halaman : 4.
Kesimpulan berita ini adalah delapan parpol telah dinyatakan dicoret oleh
KPU provinsi dan kabupaten. Pembatalan parpol sebagai peserta PEMILU
2009 karena parpol tersebut tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye.
Berita ini bermaksud agar KPU segera menyosialisasikan delapan nama
parpol yang dibatalkan mengikuti PEMILU karena nama parpol tersebut telah
masuk dalam surat suara sehingga pemilih tidak sia-sia memilih parpol yang
sudah dicoret tersebut.
Penulis melihat bahwa Harian SINDO menilai KPU terlambat mengambil
keputusan atas pencoretan parpol yang dinyatakan tidak ikut PEMILU
PEMILU yang lalai menyerahkan
rekening khusus dana kampanye dan
laporan awal dana kampanye,” kata
Koordinator Divisi Korupsi Politik
Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan
Topan Husodo. Peraturan tentang … .
“KPU terlambat sekali menjatuhkan
sanksi administratif bagi peserta
PEMILU yang lalai menyerahkan
rekening khusus dana kampanye dan
laporan awal dana kampanye,” kata
Koordinator Divisi Korupsi Politik
Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan
Topan Husodo.
2009.keputusan pembatalan bagi parpol yang tidak ikut dalam PEMILU 2009
diserahkan kepada KPU kabupaten/kota yang bersangkutan agar dalam
prosesnya tidak terlambat, sesuai dengan hasil rapat pleno yang dilaksanakan
KPU pusat terkait masalah pendelegasian kewenangan keputuasan tersebut.
5.a. Analisis Berita 5 : “ Ribuan Pemilih Ganda Ditemukan Parpol”
Jum’at, 03 April 2009. Halaman : 4
Struktur Analisis
Wacana
Elemen Keterangan
Makro Tematik Topik/
Judul
DPT ganda PEMILU 2009 ditemukan di
sejumlah daerah oleh PDIP dan Panwaslu.
Super
Struktur
Skematik Skema ➢ Berita ini dibuka dengan Laporan dari
PDIP yang menemukan ribuan DPT
ganda di tiga wilayah Jakarta.
➢ Bagian tengah dari berita ini
diungkapkan pula pernyataan dari Ketua
DPD PDIP Jakarta Adang Ruchiyatna
bahwa delapan partai besar akan
berkumpul untuk membahas masalah
DPT ganda tersebut.
➢ Berita ini ditutup dengan dugaan dari
Anggota Panwaslu OKU Arif Budiman
bahwa kemungkinan akan ditemukan
kekeliruan lainnya.
Mikro Semantik Latar Kesalahan DPT terkesan sangat sistematis
dan disengaja. Hal ini dinyatakan melalui
pendapat dari Ketua DPD PDIP Adang
Ruchiyatna.
Semantik Detil Dipaparkan secara detil data yang diperoleh
Panwaslu terkait masalah DPT ganda di
beberapa daerah seperti di Jakarta,
Purwakarta, Tuban, Makasar, dan Baturaja.
Semantik Maksud Ribuan DPT ganda di beberapa daerah
tersebar di beberapa kecamatan. Hal ini
ditemukan oleh PDIP melainkan Panwaslu
setempat menemukan ratusan nama yang
sama dalam DPT.
Semantik Pra-
Anggapan
➢ Pernyataan dari Ketua DPD PDI-P
Jakarta Adang Ruchiyatna dapat
dinyatakan sebagai premis yang beropini
mengenai data DPT yang amburadul
(paragraf 3).
➢ Selain itu pernyataan dari Ketua
Panwaslu Subang Suhiban yang
membenarkan adanya DPT ganda di
beberapa daerah termasuk di Suabng
(paragraf 7).
Sintaksis Koherensi Paragraf 3 : Menurut dia, … . Karena itu,
DPT harus dibagikan ke partai politik
(parpol) jauh-jauh hari sebelumnya agar
bisa dilakukan kroscek. … .
Paragraf 13 : Di Makasar, … . Menurut dia,
jumlah ini masih bisa bertambah karena
jajarannya di … .
Sintaksis Bentuk
Kalimat
Paragraf 3 : Menurut dia, … . Karena itu,
DPT harus dibagikan ke partai politik
(parpol) jauh-jauh hari sebelumnya agar
bisa dilakukan kroscek. … .
Paragraf 5 : DPT bermasalah juga
ditemukan di Purwakarta, Jawa Barat.
Panwaslu Purwakarta menemukan data
pemilih yang tidak memiliki nomor induk
kependudukan (NIK), … .
Paragraf 7 : Di Subang, Jawa Barat,
Panwaslu setempat menemukan ratusan
nama yang sama dalam DPT, … .
Paragraf 8 : Dia memperkirakan … .
Muhiban mencontohkan di Desa Kalijati,
panwas menemukan 10 orang yang sama
dalam DPT. … .
Paragraf 9 : Di Tuban Jawa Timur,
Panwaslu setempat menemukan 1.366
orang meninggal dunia dimasukkan ke
DPT. Bahkan, empat orang di antarnya
diketahui mengalami gangguan jiwa (gila).
Selain itu, Panwas Kabupaten Tuban
menemukan 548 nama masuk DPT ganda
yang menyebar di tujuh kecamatan. Juga
menemukan puluhan anggota TNI/Polri,
anak-anak, … .
Paragraf 11 : Selain menemukan ribuan
orang meninggal, Panwaslu juga
menemukan kejanggalan lain, yaitu empat
orang yang mengalami gangguan jiwa atau
gila masuk dalam DPT. … .
Paragraf 13 : Di Makasar, Sulawesi Selatan,
Panwaslu menemukan DPT bermasalah.
Puluhan pemilih di bawah umur ditemukan
di Kota Palopo. Anggota Panwaslu … .
Paragraf 14 : Di Baturaja, Sumatera
Selatan, Panwaslu menemukan
kejanggalan dalam DPT. Dari laporan dan
temuan di lapangan, ditemukan indikasi
sejumlah warga yang tidak memiliki hak
ternyata terdaftar menjadi pemilih. Anggota
Panwaslu OKU Arif Budiman mengaku,
pihaknya telah menemukan pemilih yang
masih anak-anak, anggota TNI aktif dan
pemilih ganda dalam DPT.
Sintaksis Kata Ganti Paragraf 3 : Menurut dia, ada kesan bahwa
kesalahan DPT ini sangat sistematis dan
disengaja. Seharusnya PEMILU berjalan
fair dan adil. … .
Paragraf 8 : Dia memperkirakan
ketidakakuratan pemilih tetap ini terjadi di
532 desa/kelurahan di Kabupaten Subang...
Paragraf 13 : Di Makasar, … . Menurut dia,
jumlah ini masih bisa bertambah karena
jajarannya … .
Stilistik Leksikon Kroscek (paragraf 3), meninggal dunia,
gangguan jiwa (paragraf 9), meninggal,
gangguan jiwa (paragraf 11), di bawah
umur (paragraf 13), indikasi (paragraf 14).
Retoris Grafis Paragraf 3 : Menurut dia, … . Seharusnya
PEMILU berjalan fair dan adil. ….
Retoris Metafora Paragraf 15 : Menurut Arif, tidak menutup
kemungkinan masih banyak temuan
kekeliruan lain. Belum lagi kesalahan
nama ganda.
5.b. Interpretasi Berita 5 : “Ribuan Pemilih Ganda Ditemukan Parpol”
Jum’at, 03 April 2009. Halaman : 4.
Retoris Ekspresi Paragraf 3 : Menurut dia, … . “Kita ingin
menang PEMILU secara fair. Tapi kalau
kami kalah, ya jangan dikalahkan
dengan data yang amburadul begini,”
tandasnya.
Paragraf 4 : Menyikapi … . “Mestinya
semua partai berkepentingan dengan
persoalan ini, sehingga mereka akan
datang dalam pertemuan tersebut,”
ucapnya.
Paragraf 7 : Di Subang, … , “Hari ini
(kemarin) kami mendapat laporan di
sejumlah desa masih ada DPT ganda,
bisa sampai ratusan bahkan ribuan DPT
yang ganda. Dari satu desa saja, kami
mendapatkan 10 nama ganda,” ungkap
Ketua Panwaslu Subang Muhiban.
Paragraf 9 : Di Tuban Jawa Timur, … .
“Ini temuan sementara. Kami masih
terus mengecek,” ujar anggota Panwalu
Kabupaten Tuban Edy Thoyibi.
Paragraf 10 : DPT … . “Kami minta
dicoret bagi nama-nama pemilih yang
meninggal atau ganda,” tandasnya.
Kesimpulan berita ini adalah Ribuan Pemilih ganda tidak hanya ditemukan
oleh PDIP di wilayah Jakarta, melainkan oleh panwaslu di beberapa daerah
lainnya seperti Purwakarta, Tuban, Makasar dan Baturaja.
Berita ini bermaksud agar masyarakat mengetahui bahwa 5 hari menjelang
PEMILU legislatif dilaksanakan, masih terdapat DPT ganda di wilayah
Jakarta dan di beberapa daerah lainnya.
Penulis memandang bahwa Harian SINDO menilai KPU perlu
memperhatikan masalah DPT ganda yang terdapat bukan hanya di Jakarta
melainkan di beberapa daerah lainnya pula. DPT ini seharusnya dibagikan ke
parpol agar bisa dilakukan kroscek, sehingga secara implisit disampaikan agar
adanya kerjasama antara KPU dengan parpol peserta PEMILU 2009. SINDO
juga ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa masih banyak DPT
ganda 5 hari menjelang PEMILU legislatif.
6.a Analisis Berita 6 : “KPU Luncurkan Tabulasi Elektronik” Minggu, 05
April 2009 Halaman : 4
Struktur Analisis
Wacana
Elemen Keterangan
Makro Tematik Topik/
Judul
KPU meluncurkan sistem tabulasi
elektronik penghitungan suara PEMILU
2009.
➢ Awal dari berita ini adalah KPU
meluncurkan sistem tabulasi elektronik
PEMILU 2009 untuk menyajikan data
hasil penghitung suara dengan cepat dan
akurat.
➢ Dibagian tengah berita diungkapkan
pernyataan dari ketua KPU Abdul
Hafidz Anshary bahwa pemanfaatan
teknologi ini dimaksudkan untuk
mendukung proses pengumpulan dan
penyajian data hasil perolehan suara
PEMILU dari seluruh TPS dengan cepat
dan akurat.
➢ Berita ini ditutup oleh pernyataan
anggota KPU Abdul Aziz yang
mengatakan penambahan jumlah
anggota operator disesuaikan dengan
beban kerja tiap kabupaten/kota.
Mikro Semantik Latar KPU meluncurkan sistem tabulasi
elektronik dan menyediakan tenaga operator
untuk mengolah data.
Semantik Detil Dalam berita ini hanya sekedar memaparkan
informasi bahwa KPU meluncurkan sistem
tabulasi elektronik bersama Kepala Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT) Marzan Iskandar dan Dirut PT.
Telkom Rinaldi Firmansyah tanpa
menggambarkan bentuk dan jenisnya.
Semantik Maksud Terdapat pada paragraf 4 dijelaskan
mengenai manfaat dari peluncuran sistem
tabulasi elektronik PEMILU 2009.
Sintaksis Koherensi Paragraf 2 : Ketua KPU … memenuhi
keinginan masyarakat agar bisa mengetahui
hasil penghitungan suara dengan cepat.
Paragraf 4 : Sementara dari …, pemanfaatan
penggunaan teknologi tersebut dimaksudkan
untuk mendukung proses pengumpulan dan
penyajian data hasil perolehan suara (TPS)
dengan cepat akurat dana transparan.
Paragraf 5 : Selain itu, hal tersebut sebagai
bahan informasi yang paralel dengan
informasi yang didapatkan dari
penghitungan manual. “… ,” ujarnya.
Sintaksis Bentuk
Kalimat
Paragraf 1 : Komisi Pemilihan Umum
(KPU) meluncurkan sistem tabulasi
elektronik PEMILU 2009. Sistem ini
dirancang untuk menyajikan data hasil
penghitungan suara dengan cepat dan
akurat.
Paragraf 2 : Ketua Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Abdul Hafiz Anshary mengatakan
sistem ini dibangun untuk memenuhi
keinginan masyarakat agar bisa mengetahui
hasil penghitungan suara dengan cepat.
Paragraf 3 : “ … ,” ujar Hafiz dalam
peluncuran sistem tabulasi elektronik
PEMILU 2009 di Gedung Telkom, Jakarta,
kemarin.
Paragraf 5 : Selain itu, hal tersebut sebagai
bahan informasi yang paralel dengan
informasi yang didapatkan dari
penghitungan manual. … .
Paragraf 6 : Dalam kesempatan itu, Abdul
Hafiz Anshary didampingi Kepala Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT) Marzan Iskandar, … .
Paragraf 7 : Sementara itu, Kepala Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT) Marzan Iskandar mengatakan
infrastruktur teknologi informasi ini
seharusnya dibarengi dengan ketersediaan
tenaga operator untuk mengolah data.
Marzan menyatakan diperlukan
penambahan tenaga operator di setiap KPU
kabupaten/kota untuk meminimalkan
kesalahan dalam memasukkan data.
Paragraf 8 : Anggota KPU Abdul Aziz
mengatakan penambahan jumlah operator
ini akan disesuaikan dengan beban kerja
tiap KPU kabupaten/kota. …
Stilistik Leksikon Operasional (paragraf 4, 6), paralel
(paragraf 5), infrastruktur (paragraf 7).
Retoris Grafis Paragraf 3 : “ Tapi kita tidak menyebut
istilah itu dengan quick count,” ujar Hafiz
dalam peluncuran sistem tabulasi elektronik
PEMILU 2009 di Gedung Telkom, Jakarta,
kemarin.
6.b. Interpretasi Berita 6 : “KPU Luncurkan Tabulasi Elektronik” Jum’at,
03 April 2009. Halaman : 4.
Berita ini menyimpulkan bahwa KPU meluncurkan sistem tabulasi
elektronik untuk mempercepat proses pengumpulan dan penyajian data serta
sebagai informasi paralel yang didapatkan dari penghitungan manual di
beberapa TPS.
Berita ini bermaksud agar masyarakat mengetahui bahwa KPU
meluncurkan sistem tabulasi elektronik untuk mendukung proses
pengumpulan dan penyajian data hasil perolehan suara PEMILU dari seluruh
TPS dengan cepat dan akurat.
Penulis memandang bahwa Harian SINDO menilai usaha KPU
mempercepat penghitungan suara dengan mencoba meluncurkan sistem
Retoris Ekspresi Paragraf 3 : “Tapi kita tidak menyebut
istilah itu dengan quick count,” ujar Hafiz
dalam peluncuran sistem tabulasi elektronik
PEMILU 2009 di Gedung Telkom, Jakarta,
kemarin.
Paragraf 5 : Selain itu, hal tersebut sebagai
bahan informasi yang paralel dengan
informasi yang didapatkan dari
penghitungan manual. “Meski tetap
memakai penghitungan manual sebagai
pegangan,” ujarnya.
tabulasi elektronik dan KPU memerlukan tenaga operator untuk mengolah
data.
7.a. Analisis Berita 7 : “98 % Logistik PEMILU Telah Terkirim” Selasa,
07 April 2009 halaman : 4.
Struktur Analisis
Wacana
Elemen Keterangan
Makro Tematik Topik/
Judul
Pemerintah mengklaim 98 % logistik
PEMILU 2009 telah terkirim dengan baik.
Super
Struktur
Skematik Skema ➢ Berawal dari pernyataan Menteri
Dalam Negeri Mardiyanto yang
menyatakan bahwa logistik sudah
berada di panitia pemilih kecamatan
dan hari ini dikirimkan ke panitia
pemungutan suara.
➢ Di bagian tengah disebutkan
pernyataan ketua KPU Abdul Hafidz
Anshary yang mengatakan bahwa
untuk masalah DPT sudah melakukan
pemutakhiran data ulang dana telah
mencoret daftar pemilih yang
dinyatakan janggal.
➢ Penutup dari berita ini adalah himbauan
dari anggota KPU Andi Nurpatih agar
masyarakat menggunakan hak pilihnya
dan mencermati visi dan misi parpol
sebelum menentukan pilihan.
Mikro Semantik Latar Meski terdapat kendala di beberapa daerah
dalam pendistibusian logistik seperti
kendala geografis, Wakil ketua Biro
Logistik KPU Boradi menyatakan 99 %
logistik PEMILU 2009 sudah terkirim
dengan baik. Sementara untuk beberapa
daerah yang mengirimkan surat ke KPU
karena kekurangan surat suara setelah di
konfirmasi kembali tidak kekurangan oleh
karena itu tidak semuanya direspon KPU.
Semantik Detil Berita ini cukup detil dengan memaparkan
beberapa daerah yang rawan gerakan
separatis dan beberapa daerah yang secara
geografis sulit terjangkau.
Semantik Maksud Menurut Wakil Ketua Biro Logistik KPU
Boradi menyatakan bahwa beberapa
daerah yang secara geografis sulit
terjangkau telah mencapai prospek yang
mencerahkan. (terdapat pada paragraf 10).
Semantik Pra -
Anggapan
➢ Menteri Dalam Negeri Mardiyanto
mencontohkan daerah yang distribusi
logistiknya sedikit terhambat, seperti
Papua yang memiliki kesulitan cukup
tinggi karena distribusi logistik harus
melalui gunung dan bukit (paragraf 3).
➢ Wakil ketua Biro Logistik KPU Boradi
yang menyatakan bahwa Jika
pencetakan surat suara melebihi
ketentuan itu, penyelenggara PEMILU
bisa diancam hukuman pidana. Boradi
mengatakan, untuk daerah yang
meminta tambahan pada 8 April, KPU
tidak akan melayani (paragraf 14).
Sintaksis Koherensi Paragraf 3 : Meski ada beberapa kendala
yang akan dihadapi di beberapa daerah,
ujar Mendagri, … . Dia mencontohkan
daerah Papua yang memiliki kesulitan
cukup tinggi karena distribusi logistik
harus melalui gunung dan bukit. … .
Paragraf 4 : Sementara Provinsi Papua dan
Papua Barat akan menjadi perhatian
khusus pemerintah karena dinyatakan
sebagai provinsi yang paling rawan. … .
Paragraf 8 : Ketua Komisi Pemilihan
Umum (KPU) … , KPU sudah melakukan
pemutakhiran data ulang dana telah
mencoret daftar pemilih yang dinyatakan
janggal. … .
Paragraf 9 : Selain itu, menurut Hafiz, jika
ada pemilih yang tidak mendapatkan
undangan untuk melakukan pencontrengan
yang bersangkutan masih bisa
memberikan hak pilih dengan
menunjukkan kartu identitas seperti KTP.
Namun, nama pemilih tersebut tetap harus
terdaftar di TPS yang bersangkutan.
Menurut dia, seluruh DPT yang terdaftar
saat ini adalah data dari November 2008
lalu. … .
Paragraf 10 : Ditempat terpisah, … .
Sementara untuk beberapa daerah yang
secara geografis sulit terjangkau juga telah
samapi pada proses yang mencerahkan. …
Paragraf 11 : Untuk kekurangan logistik di
daerah, menurut Boradi, tidak semua
informasi tersebut benar. Sebab, ada
beberapa daerah yang tidak kekurangan
logistik, tetapi mengaku kekurangan.
Informasi yang tidak benar ini, ujar Boradi
, justru menyulitkan dan menghambat
kerja KPU pusat. Sebab, KPU pusat harus
meminta konfirmasi kembali ke KPU
daerah terkait permasalahan ini.
Paragraf 13 : Karena itu, menurut dia,
tidak semua informasi kekurangan surat
suara langsung direspons KPU dengan
mengirimkan surat suara tambahan. … .
Paragraf 15 : Anggota KPU Endang
Sulastri … . Hal itu dikuatkan oleh
pernyataan para gubernur yang juga
menjamin pelaksanaan PEMILU pada
tanggal itu. “… ,” ujarnya.
Sintaksis Bentuk
kalimat
Paragraf 1 : Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) Mardiyanto menyatakan
sejauh ini, … . Rencananya, baru mulai
hari ini seluruh logistik akan dikirimkan
ke panitia pemungutan suara (PPS).
Paragraf 2 : Dari … ungkap Mardiyanto
saat menghadiri teleconference dengan
seluruh gubernur, … .
Paragraf 3 : Meski ada beberapa kendala
yang akan dihadapi di beberapa daerah,
ujar Mendagri, distribusi diharapkan bisa
selesai tepat pada waktunya. Kendala itu,
menurut Mardiyanto, terkait sulitnya
kondisi geografis di beberapa daerah. Dia
mencontohkan daerah Papua yang
memiliki kesulitan cukup tinggi karena
distribusi logistik harus melalui gunung
dan bukit. … .
Paragraf 4 : Sementara Provinsi Papua dan
Papua Barat akan menjadi perhatian
khusus pemerintah karena dinyatakan
sebagai provinsi yang paling rawan. … .
Paragraf 5 : Koordinasi tersebut akan
dilakukan dengan pemda, Panglima
Kodam Trikora dan pihak kepolisian.
“Untuk distribusi di daerah tersebut, kita
menggunakan angkutan udara ke titik
terdepan,” katanya. Hal itu untuk menjaga
keamanan dan agar logistik tiba sesuai
jadwal yang telah ditentukan.
Paragraf 6 : Terkait keamanan di … , Poso
dan Papua, Mardiyanto mengaku pihaknya
sudah meminta bantuan polisi dan TNI
untuk pengamanan. Sampai saat ini,
menurut dia, Aceh, Papua, dan Poso
adalah daerah rawan II yang
membutuhkan perhatian khusus dari
pemerintah pusat.
Paragraf 7 : Sementara itu, Wakapolri
Komjen Pol Makbul Padmanegara
mengaku pihaknya sudah menmpatkan
personel tambahan di daerah-daerah yang
dinyatakan rawan. Semua personel
tersebut saat ini sudah bergabung dengan
kepolisian di daerah masing-masing. “ …
,” tandasnya. Makbul juga menyatakan
pihaknya sudah menempatkan
anggotanya di tempat pemungutan suara
(TPS) sejak dua hari sebelum hari
pencontrengan.
Paragraf 8 : Ketua Komisi Pemilihan
Umum … mengatakan, logistik PEMILU
sebagian besar sudah mencapai sasaran
sementara untuk permasalahan daftar
pemilih tetap (DPT), KPU sudah
melakukan pemutakhiran data ulang dana
telah mencoret daftar pemilih yang
dinyatakan janggal. … .
Paragraf 9 : Selain itu, menurut Hafiz, jika
ada pemilih yang tidak mendapatkan
undangan untuk melakukan pencontrengan
yang bersangkutan masih bisa
memberikan hak pilih dengan
menunjukkan kartu identitas seperti … .
Paragraf 10 : Ditempat terpisah, Wakil
Ketua Biro Logistik KPU Boradi
menyatakan, 99% logistik PEMILU 2009
sudah terkirim dengan baik. … .
Paragraf 11 : Untuk kekurangan logistik di
daerah, … . Informasi yang tidak benar ini,
ujar Boradi , justru menyulitkan dan
menghambat kerja KPU pusat. Sebab,
KPU pusat harus meminta konfirmasi
kembali ke KPU daerah terkait
permasalahan ini.
Paragraf 13 : Karena itu, … . KPU, ujar
dia, akan meminta konfirmasi terlebih
dahulu apakah kekurangan surat suara
tersebut benar adanya. “Kalau terlanjur
dicetak dan dikirim padahal tidak ada
kekurangan surat suara, kan kita bisa
dipidana,” tandasnya.
Paragraf 14 : Sesuai aturan perundangan,
… . Boradi mengatakan, untuk daerah
yang meminta tambahan pada 8 April,
KPU tidak akan melayani. … .
Paragraf 15 : Anggota KPU Endang
Sulastri menjamin PEMILU bisa
dilaksanakan pada 9 April 2009. Hal itu
dikuatkan oleh pernyataan para gubernur
yang juga menjamin pelaksanaan
PEMILU pada tanggal itu. … .
Paragraf 16 : Sementara itu, anggota KPU
lainnya, Andi Nurpati, meminta
masyarakat tetap menggunakan hak
pilihnya pada 9 April mendatang. Namun,
dia juga mengimbau masyarakat untuk
mencermati visi dan misi parpol sebelum
menentukan pilihannya. … .
Sintaksis Kata ganti Dia (pada paragraf 3,6 tertuju kepada
Menteri Dalam Negeri Mardiyanto), Dia
(pada paragraf 9 tertuju kepada Ketua
KPU Abdul Hafidz), Dia (pada paragraf
13 tertuju kepada Wakil Ketua Biro
Logistik KPU Boradi), dia (pada paragraf
16 tertuju kepada anggota KPU Andi
Nurpatih).
Stilistik Leksikon logistik (paragraf 1, 2, 3, 5, 8, 10 dan 11),
distribusi, distribusi logistik (paragraf 3),
koordinasi, aparat (paragraf 4 dan 5),
separatis (paragraf 6), personel (paragraf
7), konfirmasi (paragraf 11 dan 13)
Retoris Grafis Paragraf 2 : Dari awal, targetnya H-1
seluruh logistik sudah disalurkan ke
seluruh wilayah di Indonesia,” ungkap
Mardiyanto saat menghadiri
teleconference dengan seluruh gubernur,
ketua KPU daerah, dan panwaslu daerah
seluruh Indonesia di Mabes Polri, Jakarta,
kemarin.
Paragraf 15 : Anggota KPU Endang
Sulastri menjamin PEMILU bisa
dilaksanakan pada 9 April 2009. Hal itu
dikuatkan oleh pernyataan para gubernur
yang juga menjamin pelaksanaan PEMILU
pada tanggal itu. “Lewat teleconference,
KPU daerah juga menyatakan sudah siap
melaksanakan PEMILU,” ujarnya.
Retoris Metafora Paragraf 10 : Ditempat terpisah, Wakil
Ketua Biro Logistik KPU Boradi
menyatakan, 99% logistik PEMILU 2009
sudah terkirim dengan baik. Sementara
untuk beberapa daerah yang secara
geografis sulit terjangkau juga telah
sampai pada proses yang mencerahkan.
Misalnya, logistik di Maluku sudah
terpenuhi per 5 April 2009. … .
Retoris Ekspresi Paragraf 2 : “Dari awal, targetnya H-1
seluruh logistik sudah disalurkan ke
seluruh wilayah di Indonesia,” ungkap
Mardiyanto …
Paragraf 5 : Koordinasi tersebut akan
dilakukan dengan pemda, Panglima
Kodam Trikora dan pihak kepolisian.
“Untuk distribusi di daerah tersebut,
kita menggunakan angkutan udara ke
titik terdepan,” katanya. … .
Paragraf 7 : Sementara itu, … . Semua
personel tersebut saat ini sudah bergabung
dengan kepolisian di daerah masing-
masing. “Semuanya saat ini berada di
bawah komando kapolda,” tandasnya. …
Paragraf 8 : Ketua Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Abdul Hafidz anshary
mengatakan, … “Kita sudah mencoret
DPT yang memang tidak mempunyai
hak seperti anggota TNI/Polri dan
orang yang dinyatakan telah pindah
serta meninggal dunia,” tandasnya.
Paragraf 9 : Selain itu, … . Menurut dia,
seluruh DPT yang terdaftar saat ini adalah
data dari November 2008 lalu. “Sudah
kita validasi lagi, jadi kita harapkan
sudah lengkap semuanya,” ucapnya.
Paragraf 10 : Ditempat terpisah, …
.“Sebanyak 98% bilik dan kotak juga
7.b. Interpretasi Berita 7 : “98 % Logistik PEMILU telah Terkirim”
Selasa, 07 April 2009. Halaman : 4
Kesimpulan dari berita ini adalah sebagian besar logistik telah terkirim
sekalipun di beberapa daerah memiliki kendala geografis dan rawan dengan
gerakan separatis maka adanya pengamanan dari pihak TNI dan Polri.
Maksud dari berita ini adalah menyatakan bahwa menjelang PEMILU
legislatif, KPU telah siap dengan pendistribusian logistiknya di beberapa
daerah sekalipun lokasi yang memiliki kendala geografis telah menunjuk
prospek yang mencerahkan.
Penulis memandang bahwa Harian SINDO menilai KPU telah siap dengan
pendistribusian logistiknya dengan keyakinan sebanyak 98 % masalah logistik
untuk PEMILU telah terkirim dengan penambahan surat suara sebanyak 2 %
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koran SINDO menekankan hal ini
dengan pernyataan dari Mendagri Mardiyanto dan Wakil Ketua Biro Logistik
KPU Boradi. Selain itu, SINDO juga mengulas sekilas terkait permasalahan
DPT yang dinyatakan oleh Ketua KPU Abdul Hafidz Anshary bahwa KPU
sudah melakukan pemutakhiran data ulang dan telah mencoret daftar pemilih
yang dinyatakan janggal.
sudah sampai ke desa,” ungkap Boradi di
Gedung KPU Jakarta kemarin.
8.a. Analisis Teks Berita 8 : “ KPU Pastikan KPPS Terima Logistik”
Rabu, 08 April 2009. Halaman : 4
Struktur Analisis
Wacana
Elemen Keterangan
Makro Tematik Topik /
Judul
KPU memastikan seluruh logistik PEMILU
2009 sudah diterima KPPS tingkat desa dan
kelurahan.
Super
Struktur
Skematik Skema ➢ Berita ini diawali dengan pernyataan dari
Anggota KPU I Gusti Putu Artha bahwa
100 % logistik sudah terdistribusikan
dan telah diterima dengan aman.
➢ Di bagian tengah berita ini membahas
mengenai langkah preventif dan
antisipasi jika terjadi kecurangan yang
diungkapakan oleh Mantan Ketua
Panitia Khusus Rancangan undang-
undang Pemilihan Umum Ferry
Mursydan Baldan agar Bawaslu
membuka hotline untuk masyarakat.
➢ Berita ini ditutup dengan pernyataan dari
Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti
mengenai pemungutan dan penghitungan
suara.
Mikro Semantik Latar Berawal dari satu hari menjelang PEMILU
legislatif KPU masih menerima banyak isu
mengenai logistik dan DPT.
Detil Berita ini cukup detil dalam menyampaikan
banyaknya logistik dan surat suara yang
didistribusikan beserta jenis logistik apa saja
yang telah dikirimkan juga turut disebutkan
serta disampaikan pula waktu pemungutan
dan penghitungan suara.
Maksud Mantan Ketua Panitita Khusus Rancangan
Undang-Undang PEMILU Ferry Mursyidan
Baldan mengungkapakan beberapa hal yang
perlu diperhatikan KPU dari segi
pelaksanaan dan buku pedoman
pemungutan saura untuk KPPS (paragraf 6,
7 dan 8).
Semantik Pra-
Anggapan
➢ Pernyataan dari Wakil Ketua Umum
DPP Partai Golkar mengenai saran untuk
profesionalisme KPU yang ditunjukkan
dengan kesigapan aparat keamanan
(paragraf 14).
➢ Selain itu antisipasi yang harus
dilakukan KPU atas kepercayaan publik
terhadap KPU dinyatakan oleh Ketua
Lajnah Pemenangan PEMILU Legislatif
DPP Partai Persatuan Pembangunan
Emron Pangkapi (Paragraf 11).
Sintaksis Koherensi Paragraf 1 : Anggota KPU I Gusti Putu
Artha menyatakan 100% logistik sudah
terdistribusikan dan telah diterima dengan
aman. … .
Paragraf 3 : Suripto mengatakan, terkait
logistik bilik suara, pengadaannya
diserahkan ke KPU provinsi. Namun jika
masih ada kesulitan maka dapat diatur
masyarakat. … .
Paragraf 4 : Sampai kemarin, total surat
suara untuk tingkat DPR yang sudah
terdistribusi mencapai 174.802.288,
sedangkan surat suara untuk DPD sudah
terkirim 173.221.199. Sementara untuk
surat suara DPRD provinsi, sebanyak
182.916.018 suarat suadah dikirim. … .
Paragraf 6 : Mantan Ketua Panitia Khusus
Rancangan Undang-undang Pemilihan
Umum Ferry Mursyidan Baldan
mengatakan, beberapa hal yang perlu
mendapat perhatian dan segi pelaksanaan
adalah tentang kepastian logistik untuk
pemungutan …. Pihaknya meminta KPU
memastikan bahwa seluruh KPPS telah
memperoleh dan memegang buku pedoman
pemungutan suara.
Paragraf 8 : Politikus Partai Golkar … .
Sebab, pada prinsipnya penghitungan suara
di TPS adalah mekanisme penghitungan
suara bersama yang dilakukan KPPS dan
disaksikan saksi peserta PEMILU, …
Paragraf 9 : Mengenai langkah preventif
dan antisipasi yang bisa dilakukan, Ferry
mengusulkan Badan Pengawas PEMILU
(Bawaslu) dana panitia pengawas setempat
membuka hotline agar masyarakat bisa
secara cepat melaporkan terhadap
pelanggaran dana kecurangan di
wilayahnya. …
Paragraf 10 : Ketua Lajnah Pemenangan
PEMILU Legislatif DPP Partai Persaatuan
Pembangunan Emron Pangkapi mendesak
KPU segera menuntaskan distribusi logistik
PEMILU yang tersendat. Menurut dia, … .
Dia berharap KPU menunjukkan kinerja
yang baik sehingga kredibilitasnya bisa
dijaga. Sebab, saat ini kepercayaan publik
terhadap KPU menurun. Puncaknya terjadi
ketika dugaan penggelembungan daftar
pemilih tetap.
Paragraf 12 : Sementara itu, Ketua DPR
Agung Laksono meminta proses
pemungutan suara dilakukan cepat dan
hemat waktu. Hal ini diperlukan agar
mempercepat penghitungan suara. … .
Paragraf 13 : karena itu, Agung
mengimbau masyarakat datang tepat waktu
dan membantu agar pencontrengan bisa
diselesaikan sebelum pukul 12.00 siang.
Sebab, waktu untuk penghitungan suara
diperkirakan 6-7 jam. … .
Paragraf 14 : Wakil Ketua Umum DPP
Partai Golkar ini mengatakan, jangan
sampai pemungutan dana penghitungan
tidak selesai saat itu juga. Sebab, hal itu
akan melanggar UU. Mengenai perlu
tidaknya aturan baru yang dijadikan dasar
untuk melanjutkan penghitungan di hari
berikutnya, … .
Paragraf 15 : Direktur Lingkar Madani
untuk Indonesia Ray rangkuti mengatakan,
proses pemungutan suara dan penghitungan
merupakan salah saatu kerawanan PEMILU.
Sebab, bisa jadi pemungutan suara terjadi
sampai malam. … .
Paragraf 16 : Ray mengatakan, mencermati
perkembangan pelaksanaan PEMILU 2009,
pihaknya memiliki kekhawatiran yang
sangat luas. Ray pun telah mendata potensi
kerawanan lainnya adalah mengenai
banyaknya pemilih yang tidak terdaftar,
surat suara yang rusak tetapi tetap dipakai
lagi, dan surat suara tambahan kurang, serta
surat undangan pemilihan tidak sampai tapi
nama terdaftar sebagai pemilih.
Sintaksis Bentuk
Kalimat
Paragraf 1 : Anggota KPU I Gusti Putu
Artha menyatakan 100% logistik sudah
terdistribusikan dan telah diterima dengan
aman. … .
Paragraf 2 : Sekjen KPU Suripto Bambang
Setyadi mengatakan sampai saat ini
logistik terus bergerak. Menurut dia, untuk
mempercepat proses distribusi di tempat
pemungutan suara (TPS), KPU juga
meminta bantuan personel TNI. … .
Paragraf 3 : Suripto mengatakan, terkait
logistik bilik suara, pengadaannya
diserahkan ke KPU provinsi. … .
Paragraf 4 : Sampai kemarin, … . Total
surat suara yang sudah dikirimkan ke
daerah mencapai 699. 391. 364.
Paragraf 5 : Selain itu, logistik lainnya juga
telah dikirimkan ke daerah diantarnya
1.054.688 botol tinta, 33.005.120 keping
segel, dan 535.859.665 lembar formulir.
Paragraf 6 : Mantan Ketua Panitia Khusus
Rancangan Undang-undang Pemilihan
Umum Ferry Mursyidan Baldan
mengatakan, beberapa hal yang perlu
mendapat perhatian dan segi pelaksanaan
adalah tentang kepastian logistik untuk
pemungutan dan penghitungan saura di
TPS. Pihaknya meminta KPU memastikan
bahwa seluruh KPPS telah memperoleh
dan memegang buku pedoman pemungutan
suara.
Paragraf 8 : Politikus Partai Golkar ini
menambahkan, KPPS harus memegang
pedoman tanda sahnya surat suara serta
tabulasi penghitungan suara setiap TPS.
Sebab, … .
Kata Ganti Paragraf 1 : Anggota KPU I Gusti Putu
Artha menyatakan …. Dengan kondisi itu,
ujar dia, KPU sudah sangat siap dengan
tahapan pemungutan suara pada 9 April
2009.
Paragraf 2 : Sekjen KPU Suripto Bambang
Setyadi mengatakan sampai saat ini logistik
terus bergerak. Menurut dia, untuk
mempercepat proses distribusi di tempat
pemungutan suara (TPS), … .
Paragraf 10 : Ketua Lajnah … . Menurut
dia, jika distribusi logistik tidak tuntas akan
menghambat pelaksanaan PEMILU
mendatang. Dia berharap KPU
menunjukkan kinerja yang baik sehingga
kredibilitasnya bisa dijaga. Sebab, … .
Paragraf 17 : “… ,” jelasnya. Belum lagi,
ujar dia, saat penghitungan nanti ada
perbedaan persepsi tetang penandaan sah
surat suara dan penggelembungan hasil
suara. … .
Stilisitik Leksikon Logistik, terdistribusikan, ungkap,
pemungutan (paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,
12, 14, 15).
Personel (paragraf 2), pedoman
pemungutan (paragraf 6, 8), mekanisme
(paragraf 8), preventif, antisipasi (paragraf
9), kredibilitas, penggelembungan
(paragraf 10, 17), kerawanan (paragraf 15,
16), persepsi (paragraf 17).
Retoris Grafis Paragraf 9 : Mengenai langkah preventif
dan antisipasi yang bisa dilakukan, Ferry
mengusulkan Badan Pengawas PEMILU
(Bawaslu) dana panitia pengawas setempat
membuka hotline agar masyarakat bisa
secara cepat melaporkan terhadap
pelanggaran dana kecurangan di
wilayahnya. …
Retoris Ekspresi Paragraf 1 : Anggota KPU I Gusti Putu
Artha menyatakan 100% logistik sudah
terdistribusikan dan telah diterima dengan
aman. “Seratus persen logistik sudah
sampai di desa. Yang jelas, datu hari
sebelum hari H, logsitik sudah sampai
TPS,” ungkap Putu di Gedung KPU,
Jakarta, kemarin. … .
Paragraf 3 : Suripto mengatakan, terkait
logistik bilik suara, … . “Bilik suara bisa
dengan swadaya masyarakat,” katanya.
Paragraf 7 : “Sedangkan bagi pemilih
adalah terinformasikannya tentang
lokasi TPS, dan waktu untuk
pemungutan suara,” kata Ferry di Jakarta
kemarin.
Paragraf 9 : Mengenai langkah preventif
dan antisipasi yang bisa dilakukan, … . “Ini
semua karena kita tidak ingin menjadi
bangsa yang gagal dalam melaksanakan
PEMILU,” ujarnya.
Paragraf 11 : “KPU harus sigap mengatasi
persoalan ini. Jangan sampai nantinya
kepercayaan publik kepada KPU
semakin berkurang,” kata Emron kemarin.
Paragraf 12 : Sementara itu, … . Hal ini
diperlukan agar mempercepat penghitungan
suara. “Kalau bisa sesuai UU, semua
proses harus selesai pada hari yang
sama,” kata Agung di Gedung DPR,
Jakarta, kemarin.
Paragraf 13 : Karena itu, … . Sebab, waktu
untuk penghitungan suara diperkirakan 6-7
jam. “Harus selesai pada 9 April juga,
biar tengah malam pukul 22.00 pun tidak
apa-apa,” ujarnya.
Paragraf 14 : Wakil Ketua Umum DPP
8.b. Interpretasi Berita 8 : “KPU Pastikan KPPS Terima Logistik, Sehari
Sebelum Pencontrengan Sudah Terkirim ke TPS” Rabu, 08 April 2009.
Halaman : 4
Partai Golkar ini mengatakan, … , Agung
menilai hal itu tidak diperlukan. “Itu
komplikasi politiknya banyak, tidak
usah. Yang penting, profesionalisme KPU
yang ditunjukkan dengan kesigapan
aparat keamanan agar tidak ada yang
ganggu,” ujarnya.
Paragraf 15 : Direktur Lingkar Madani
untuk Indonesia Ray rangkuti mengatakan,
… . “Pemungutan suara sampai larut
malam, penghitungan suara dialkukan
hingga pagi,” ungkapnya.
Paragraf 17 : “Soal TPS, bisa juga
jumlah pemilih di TPS lebih dari
ketentuan. Yang lain soal logistik
PEMILU kurang dari yang semestinya.
Tinta formulir, bilik suara, alat penanda,
berbagai formulir dan sebagainya,”
jelasnya. Belum lagi, ujar dia, saat
penghitungan nanti ada perbedaan persepsi
tetang penandaan sah surat suara dan
penggelembungan hasil suara. “Juga
perasaan kecewa pendukung caleg atau
parpol, protes yang diabaikan
penyelenggara, penyelenggara dinilai
tidak transparan dan jurdil,” paparnya.
Berita ini menyimpulkan bahwa KPU telah memastikan logistik telah
terkirim dan diterima dengan aman oleh pihak KPPS. Dalam pelaksanaannya
nanti, KPU berharap agar masyarakat tepat waktu dalam melakukan
pencontrengan di TPS sehingga pada saat pemungutan dan penghitungan suara
secara manual di TPS dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
sebelumnya.
Berita ini bermaksud untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa
KPU telah mengirim logistik ke KPPS dan KPU diharapkan memastikan pula
pengiriman buku pedoman pemungutan suara ke KPPS.
Penulis memandang bahwa Harian SINDO ingin menyampaikan kepada
masyarakat bahwa satu hari menjelang PEMILU legislative, KPU meyakini
bahwa logistik telah diterima KPPS. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari
Anggota KPU I Gusti Putu Artha. Selain itu, SINDO menekankan ungkapan
dari Ketua DPR Agung Laksono yang meminta proses pemungutan suara
dilakukan secara cepat dan hemat.
VI.2. Analisis Kognisi Sosial dalam Penyajian berita PEMILU 2009
Mengenai KPU
Analisis wacana Van Dijk tidak membatasi diri pada penelitian teks semata,
melainkan penelitian pada kognisi sosial wartawan. Penelitian ini difokuskan
bagaimana sebuah teks diproduksi dengan dipengaruhi kebijakan redaksional
dalam suatu media tersebut. Menurutnya dalam analisis wacana terdapat jarak
yang sangat jauh antara struktur sosial dengan teks. Untuk menghubungkan dua
kutub yang berjauhan tersebut Van Dijk memperkenalkan kognisi sosial. Lebih
jelasnya ia menegaskan bahwa antara teks dengan publik ada sebuah elemen yang
hilang, maka komunikator/wartawanlah yang menempati elemen tersebut.
Wartawan adalah bagian dari publik yang selalu bersentuhan dengan wacana yang
berkembang di publik. Singkatnya kognisi sosial ini merupakan penghubung
antara peristiwa, teks dengan publik.
Kaitannya dengan kognisi sosial, pemahaman wartawan sangat berpengaruh
terhadap sesuatu yang diberitakan. Dalam penjelasannya Wakil Redaktur
Pelaksana Harian SINDO Djaka Susila mengungkapkan bahwa terkait berita
politik yang berkompeten terhadap masalah KPU adalah Mas Azhar, atau di sana
bisa tercantum nama wartawannya di bagian akhir artikel berita. Dalam
pembagian tugasnya, kita sudah membentuk sebuah tim dengan masing-masing
perorangan yang imbiadate terhadap sesuatu hal. Sedangkan menurut salah satu
wartawan, ia menyatakan bahwa sesuatu hal tersebut bisa dikuasai dengan
intensitas maka lama-lama akan mengetahui dan dengan diikuti rajin membaca
maka dengan sendirinya akan pandai menulis.
Dalam wawancara yang penulis lakukan pada 17 Juli 2009, pukul 16.00
WIB, mengenai berita politik khususnya PEMILU 2009 bersama dengan Wakil
Redaktur Harian SINDO Djaka Susila, penulis menemukan beberapa jawaban
tentang pandangan terhadap PEMILU 2009.
“… Sikap bagus dari politik kita adalah ketika SBY memimpin, PDI-P
menjadi oposisi, yang namanya oposisi itu pasti megnkritisi
kebijakan, itu kan hal yang lumrah.”
Pandangan inilah yang menentukan fakta apa yang dipilih untuk ditulis dan
dengan cara apa fakta tersebut dapat dipahami. Hal apakah yang menjadi tolak
ukur penulisan berita politik di Koran SINDO khususnya berita PEMILU 2009.
Sebagaimana yang diungkapkan menurut Wakil Redaktur Pelaksana dan salah
saatu wartawan berita politik :
“… Kita lebih mengedepankan demokrasi yang berjalan smoth
dengan menekankan white journalism, journalism yang bijaksana
ketika ada konflik give solution, seperti itu. Kita tidak boleh lepas
dari itu.”106
“… Untuk mempercepat demokrasi disitulah peran pers.Kita ini
mengarahkan suatu demokratisasi yang lebih baik, kita mengarahkan
wacana, mengarahkan opini, demokratisasi ini harus kita jaga
tentunya.107
Dalam menentukan tema dan gagasan atau fakta yang dipilih untuk ditulis
yakni dengan cara rapat redaksi. Proses produksi sebelum berita diterbitkan yakni
berawal dari kinerja wartawan. Tiap wartawan memiliki pos-pos tersendiri dalam
mencari berita. Di pos tersebut wartawan mencari berita yang perlu ditulis lalu
pada jam tertentu dikirim ke redaksi. Setelah itu, seluruh kiriman berita dari
wartawan dirapatkan dalam rapat redaksi pada pukul 1 siang yakni melakukan
listing berita-berita yang ada pada hari itu. Dalam rapat redaksi seluruh jajaran
redaksi menetapkan berita yang mungkin menarik untuk diangkat dan menjadi
headline Koran SINDO. Hal ini diungkapkan dalm wawancara bersama Rahmat
Sahid dan Djaka Susila :
“Di rapat redaksi, itu mekanismenya hampir sama setiap hari jika
tentang isu-isu politik dan isu-isu yang lain juga tetap dilakukan
redaksi, dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Bagaimana jam 1 itu
kita mengarah kemana, dan meramunya itu bagaimana. Itu kita akan
mengolahnya disitu. Bagaimana headlinenya apa, kita melakukan
kesepakatan di situ kita melakukan diskusi disitu. Kita berargumentasi
di situ silahkan. Ketika misalnya saya berbeda pendapat dengan
Azhar itu hal yang wajar, tapi bagaimana konten itu membuat
106 Djaka Susila, Wakil Redaktur Pelaksana, Wawancara Eksklusif, Jakarta : Redaksi
Harian SINDO, 17 Juli 2009, pkl. 16.00 WIB. 107 Rachmat Syahid, Wartawan Berita Politik, Wawancara Eksklusif, Jakarta : Redaksi
Harian SINDO, 09 Juli 2009, pkl. 16.30 WIB.
menjadi hal-hal yang menarik. Mana yang menarik, dan semua orang
punya pandangan yang lain-lain juga silahkan.”108 “Biasanya itu kejelian wartawan. Yang pertama sekali kita mencari
berita. Pertama kita itu mencari berita setiap hari trus kemudian
nanti dilist, artinya apakah yang paling bagus itu bisa menjadi berita
tetap. Nanti kita bisa beri HL 1, halaman 1 atau HL 2, halaman 2.
Tergantung kejelian dari wartwan itu untuk mencari berita, mencari
enggel.”109
Dalam wawancara yang penulis lakukan, penulis juga menyorot mengenai
penulisan berita KPU dari sudut pandang kewartawanan, misalkan berita
mengenai DPT Ganda. Berikut pernyataan yang diungkapkan :
“Daftar Pemilih Tetap atau DPT ini menjadi hal menarik untuk
diketahui oleh publik. Nah itu harus kita tulis, tapi tulis itu pun harus
berdasrkan data dan fakta. Siapa yang berani ngomong masalah ini,
ini data dari mana. Datanya dari Tim Mega Prabowo. Kita juga
harus mencari orang yang kompeten dari tim Mega Prabowo dalam
masalah itu. Nah itu juga harus seimbang, ga cuma tuduhan dari
Mega-Prabowo maka harus ada jawaban dari KPU. Nah kalau itu
sudah ada jawaban dari KPU, juga harus ada dari pihak luar, bisa
pengamat, bisa juga dari Bawaslu sebagai pengamat. Nanti disitu
akan menimbulkan solusi-solusi, bagaimana solusinya. Nah dengan
kita terus tulis terus itu bahwa masih banyak DPT yang ganda yang
pemilih ganda, masih jutaan maka itu terus menjadi ketertarikan
masyarakat. Ternyata memang banyak yang ganda. Ternyata benar
bahwa PEMILU sekarang ini persiapannya kacau. Maka itu terus
kemudian di sikapi banyak pihak termasuk dari Muhamadiyah,
termasuk dari NU, termasuk dari tokoh-tokoh agama lain untuk
menyingkapi masalah itu. Itu imbas dari pemberitaan. Karena kalau
misalkan tim Mega-Prabowo hanya complain terhadap semuanya
complain terhadap KPU tetapi ga diberitakan. Maka tidak ada
dorongan dari publik untuk memperbaiki itu nah dengan diberitakan dengan berita yang menarik dengan disuguhkan fakta, pendapat
bahwa benar DPT ganda maka nanti yang membaca juga, misalkan
dari Muhammadiyah ikut membaca, dari NU turut membaca, itu juga
ingin mengeluarkan sikap bahwa memang masalah DPT ganda yang
masuk dalam daftar pemilih tetap itu termasuk merupakan
pelanggaran terhadap hak asasi seseorang untuk ikut menyalurkan
hak pilihnya. Seperti … peran berita ini sangat menentukan karena
banyak masyarakat yang tahu. Ternyata disini itu masih jutaan
108 Djaka Susila, Wakil Redaktur Pelaksana, Wawancara Ekslusif, Jakarta : Redaksi Harian
SINDO, 17 Juli 2009, pkl. 16.00 WIB. 109 Rachmat Syahid, Wartawan Berita Politik, Wawancara Eksklusif, Jakarta : Redaksi
Harian SINDO, 09 Juli 2009, pkl. 16.30 WIB.
pemilih ganda, masih jutaan orang yang tidak ikut memilih. Nah, itu
nanti berita yang kita temukan. Dalam berita itu banyak sekali wartawan atau penulis-penulis yang
tercantum karena kita itu teamwork, kalau misalkan mendapatkan
berita di PDI misalkan pasangan Mega Prabowo menemukan
kecurangan dan menemukan tanda-tanda bahwa KPU tidak netral.
Nah kita langsung komunikasi dengan yang bertugas di KPU coba ini
tanyakan. Nah biasanya seperti itu..nah disinilah… bagaiamana
kemudian kerja redaktur utnuk mengolah hal itu untuk kemudian
menjadi prolog untuk dibaca, enak untuk disimak and pahami untuk
dicermati gitu. Beritanya lengkap, berbobot dan menimbulkan hal
yang seimbang dari berbagai sumber.”110
Dalam wawancara yang dilakukan penulis, mengenai kebijakan-kebijakan,
visi dan misi SINDO itu mempengaruhi penulisan dalam suatu berita. Editorial
policy yang menentukan mau dibawa kemana Koran kita. Editorial policy yang
dikedepankan adalah demokrasi yang berjalan dengan smoth dengan menekankan
white journalism.
Tujuan Penulisan Berita PEMILU yang ditonjolkan Koran SINDO ketika
meliput berita PEMILU 2009 agar semua orang bisa mengambil pelajaran,
teerutama terhadap pemerintah dan pelaku. Kepada pelaku misalnya untuk
meluruskan pemahaman yang tidak benar terhadap kegiatan PEMILU. Sedangkan
kepada pemerintahan adalah cara mengantisipasi dan menangani kasus-kasus
dalam PEMILU 2009.
Melihat hal tersebut, SINDO pada umumnya dalam penyajian berita
PEMILU 2009 mengangkat isu-isu yang mendukung pada pembangunan
demokrasi. Kritik atas kebijakan dapat dikatakan termasuk proses demokrasi.
Kritik-kritik yang disampaikan tidak hanya sebagai kritik saja melainkan give
solution. Dalam hal ini ditekankan bahwa SINDO menggunakan policy
110 Ibid.
journalism yang damai. Karena media berfungsi sebagai kontrol maka media
perlu mengkontrol realitas demi kelancaran proses demokrasi dengan
menampilkan berita seobyektif mungkin melalui verifikasi yang kuat.
VI.3. Analisis Konteks Sosial Berita PEMILU 2009 Mengenai KPU
Dimensi ketiga dari analisis Van Dijk Adalah analisis sosial. Menurut Van
Dijk, wacana adalah bagian dari wacana yang berkembang dalam masyarakat.
Titik penting dari analisis ini adalah untuk menunjukkan bagaimana makna yang
dihayati bersama, kekuasaan sosial diproduksi lewat praktik diskurus dan
legitimasi. Dalam analisis mengenai masyarakat ini, ada dua point penting yakni
kekuasaan (power) dan akses (acces).
Wacana yang diangkat dalam berita PEMILU 2009 Harian SINDO dalam
penelitian ini lebih menekankan pada kinerja KPU sebelum PEMILU Legislatif.
Jika dibuat suatu rumusan konteks sosial dalam hal ini adalah menjawab
pertanyaan bagaimana wacana mengenai PEMILU 2009 khususnya yang
berkembang dalam masyarakat. Bagaimana wacana mengenai PEMILU 2009
khususnya KPU dibangun secara sistematis melalui institusi pemerintah dan
birokrasi. Maka pada bagian ini saya memaparkan konteks sosial yang
melatarbelakangi PEMILU 2009 mengenai KPU sebelum PEMILU Legislatif.
Pemilihan umum adalah salah satu tuntutan yang selalu akan menjadi
pusat perhatian di dalam suatu masyarakat yang pemerintahannya menganut
sistem demokrasi perwakilan, termasuk Indonesia. Dalam Undang Undang nomor
10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal 1 ayat 1 pemilihan umum
adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945.111 Secara sederhana pemilihan umum adalah suatu sistem politik
dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi dalam sitem itu dipilih melalui
PEMILU yang adil, jujur dan berkala.112 Pemilihan umum sebagai sarana yang
bersifat demokratis untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang
berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD
negara.113 Seperti yang diungkapkan dalam undang-undang PEMILU dan Partai
Politik PEMILU adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasisan, jujur dan adil dalam Negara Kesaatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia
tahun 1945.114 Selain itu, pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan asas
kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila (Demokrasi Pancasila) dalam Negara
Republik Indonesia.
Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan
Negara Demokrasi (demokrasi berarti bahwa kekuasaan tertinggi terletak di
tangan rakyat).115 Secara prosedural, PEMILU menjadi ukuran berjalannya
demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik. PEMILU bagaikan jembatan
emas yang licin, penuh jebakan. PEMILU dan partai politik selalu menciptakan
111 Undang-Undang PEMILU dan Partai Politik 2008, 2008. Yogyakarta : Gradien
Mediatama, h..11 112 Samuel Huntington. 1995. Gelombang Demokratisasi Ketiga, Jakarta : Pustaka Utama
Grafiti, h..15. 113 Soebijono, dkk. 1992. Dwifungsi ABRI :Perkembangan dan Peranannya dalam
kehidupan politik di Indonesia, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, h..153. 114 Undang-Undang PEMILU dan Partai Politik, (Yogyakarta : Gradien Mediatama, 2008),
h. 2. 115 C.S.T. Kansil, Memahami Pemilihan Umum dan Referendum, (Jakarta : IND-Hill-Co,
1986.), h.1.
suasan hingar-bingar, gaduh, tegang dan konflik, namun menyimpan harapan bagi
kemajuan dan perbaikan sebuah negara dan bangsa.116
Tak ada demokrasi tanpa PEMILU. Demokrasi atau metode demokratisasi
tidak lebih dari pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan politik, ketika
seseorang berjuang memperoleh suara rakyat, bila seseorang itu menang
dikarenakan rakyat yang memberi suara kepada individu itu, sehingga individu itu
memeproleh kekuasaan untuk membuat keputusan. Instrumen demokrasi yang
kemudian makin memperburuk kondisi demokrasi adalah lemahnya mekanisme
penegakkan hukum yang berbuah pada adanya kepastian hukum, keterwakilan
demokratik dan pemerintahan yang bertanggung jawab sebagai bagian dari
democratic civility tidak berjalan dengan semestinya. Banyak pemimpin dan elite
politik berorientasi sempit, membuat mereka menjadikan kekuasaan sebagai target
utama mewujudkan kepentingan pribadi dan golongan. Bila ini terjadi wajar bila
angka golput terus bertambah, karena siapapun yang berkuasa tidak akan pernah
membawa perubahan yang signifikan dalam hidup bermasyarakat.
Sejatinya yang memiliki hajat besar PEMILU adalah rakyat untuk
menentukan masa depan depan mereka melalui pemilihan para wakil yang akan
duduk di DPR serta memilih presiden dan wakil presiden. Kehadiran partai politik
menjadi amat penting sebgai instrumen guna menjaring putra bangsa terbaik yang
diharapkan bisa mempengaruhi kebijakan politik pemerintah melalui lembaga
DPR dan birokrasi bangsa.
116 Komaruddin Hidayat, Politik Panjat Pinang : dimana Peran agama ?, (Jakarta : PT.
Kompas Media Nusantara, 2006), h. 49.
PEMILU secara sederhana biasa dianggap sebagai metode untuk
menterjemahkan pilihan warga ke dalam kursi badan perwakilan sebagai wujud
pentransferan kedaulatan rakyat kepada wakilnya.117 Artinya pelaksanaan dan
hasil PEMILU merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai
dasar demokrasi, disamping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat
yang dianggap cerminan pendapat warga negara. Kebebasan mengeluarkan
pendapat adalah hak dasar yang tidak bisa dijadikan bahan tawar menawar
politik.118 Politik adalah soal perebutan kekuasaan. Namun prinsip rule of law
memastikan kekuasaan diperoleh dan dijalankan secara konstitusional. PEMILU
disepakati sebagai medium demokratis dalam meniti jenjang kekuasaan secara
konstitusional.119
Di Indonesia PEMILU 2009 adalah PEMILU yang selalu muncul berbagai
macam kontroversi. Pada PEMILU 2009 diprediksikan akan semakin banyak
golput dalam pemilihan umum tahun 2009 ini. Dikarenakan rakyat yang bingung
dengan begitu banyaknya partai yang turut andil dalam pemilihan umum nanti.
Selain itu, rakyat merasa dibohongi dengan berbagai macam janji-janji dan bosan
memilih serta turut berpartisipasi karena tidak akan ada perubahan pada bangsa
Indonesia.
Penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan asas-asas Pemilihan
Umum yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara PEMILU,
kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas,
117 Arend Lijphart, Electoral Sistems & Party Sistem : A Study of Twenty-Seven
Democracies 1945-1990, (New York : Oxford university Press, 1994), h.1. 118 Donny Gahral Adian, Demokrasi Kami, (Depok :Koekoesan, 2006), h. 116. 119 Ibid, h.. 113.
efisiensi dan efektivitas. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum ini,
pemerintah memiliki lembaga khusus penyelenggara PEMILU yakni KPU. KPU
sebagai lembaga independen selain berfungsi menentukan pemilihan presiden
secara langsung tetapi juga menentukan wakil rakyat yang dipilih secara langsung
pula oleh rakyat.
Demi mewujudkan penyelenggaraaan kekuasaan negara yang sehat,
besarnya kekuasaan presiden perlu diimbangi oleh keberadaan DPR yang kuat
yaitu DPR yang dapat menjalankan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan
oleh UUD 1945 dan dapat menyuarakan aspirasi dan tuntutan rakyat yang
diwakilinya.120 DPR yang kuat hanya dapat dihasilkan oleh pelaksanaan PEMILU
yang adil dan demokratis, karena PEMILU yang adil dan demokratis mampu
melahirkan badan-badan perwakilan rakyat yang mampu mencerminkan kemauan
dan kehendak rakyat. Oleh karena itu, KPU menetapkan pemilihan khusus untuk
menentukan para wakil rakyat yang akan mengimbangi kekuasaan presiden yang
dinamakan PEMILU legislatif. Pemilihan legislatif ini dilakukan untuk
menentukan partai apa dan siapa saja yang akan menduduki kursi pemerintahan.
Oleh karena itu, KPU selain menetapkan anggota DPR dan DPRD, KPU juga
menetapkan keanggotaaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Dalam menentukan calon anggota DPD untuk diikutsertakan dalam
pemilihan legislatif. Calon anggota DPD harus mengumpulkan dukungan dari
sejumlah orang tertentu menurut ketentuan yang berlaku. Pemilihan anggota DPD
ini menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Anggota Dewan Perwakilan
120 Perpustakaan Nasional RI, Demitologisasi Politik Indonesia, (Jakarta : PT. Pustaka
CIDESINDO, 1998), h..160-161.
Daerah dipilih langsung oleh rakyat di suatu provinsi melalui pemilihan legislatif
tersebut dan berperan mewakili kepentingan provinsi bersangkutan. Setiap
provinsi diwakili oleh 4 orang anggota.
Sedangkan dalam pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
kabupaten/kota diajukan oleh partai politik peserta PEMILU 2009. Dengan
banyaknya partai politik yang mendaftar menjadi peserta PEMILU maka
pemerintah dan KPU mengalami kebingungan dalam memilah dan memilih partai
politik yang dianggap layak mengikuti PEMILU 2009. Oleh karena itu, diadakan
verifikasi partai politik. Verifikasi administratif dilakukan oleh KPU dan hasilnya
akan diberitahukan kepada Partai Politik yang bersangkutan.Untuk kemudian
partai politik yang lolos pada tahap verifikasi akan dipilih dalam pemilihan
legislatif. Pemilihan legislatif ini yang akan menentukan koalisi dan oposisi partai
lalu kemudian dicanangkan calon presiden yang akan dipilih pada pemilihan
presiden secara langsung.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah penulis menjelaskan, menganalisa dan mengkritisi permasalahan
yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik
beberapa kesimpulan sebagaimana berikut :
1. Konstruksi wacana yang dibangun Harian SINDO terlihat dari analisis teks
dengan menggunakan model Teun Van Dijk yang terbagi menjadi 15 elemnt
yakni tematik, skematik, detil, maksud, latar, pra anggapan, koherensi,
bentuk kalimat, kata ganti, leksikon, grafis, metafora, ekspresi, kognisi
sosial dan konteks sosial tersebut. Berdasarkan analisis teks tersebut maka
dihasilkan bahwa pembaca diminta untuk menginterpretasikan sendiri berita
yang disampaikan oleh Harian SINDO. Apapun yang diinterpretasikan
sudah menjadi resiko sebagai media cetak. Harian SINDO selalu
menampilkan kutipan wawancara dari berbagai narasumber dalam setiap
wacana. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kata ganti, ekspresi dan gaya
bahasa tertentu sebagai penguat informasi yang disampaikan dengan melalui
verifikasi data dan bukti sebelum tulisan diterbitkan oleh Harian SINDO.
2. Berdasarkan kognisi sosial wartawan, dalam setiap penulisan selalu tak
lepas dari kebijakan redaksional yang ditentukan oleh Harian SINDO
namun tidak dipengaruhi oleh pemilik modal. Seluruh berita yang
ditampilkan diserahkan sepenuhnya kepada redaksi dengan tidak
mengandung unsur SARA dan black campaign serta berpengaruh terhadap
kemajuan proses demokrasi Indonesia.
3. Berdasarkan analisis sosial, wacana PEMILU 2009 sangat berpengaruh
sebagai usaha mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Legitimasi yang
pudar dikarenakan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin
dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, sangatlah perlu
menyelenggarakan pemilihan umum sebagai simbolisasi dari proses
demokrasi, maka elemen utama dalam menyelengggarakan pemilihan umum
ini adalah adanya penyelenggara PEMILU yakni KPU sebagai lembaga
independen yang menyelenggarakan pemilihan umum setiap 4 tahun sekali.
B. Saran
Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan yang mungkin dapat
bermanfaat bagi perkembangan di masa yang akan datang adalah :
1. Harian SINDO telah berusaha seobyektif mungkin dan give solution dalam
setiap pemberitaannya namun perlu diperhatikan pula penghematan kata
atau kalimat dalam penulisan berita yang ditulis secara berulang-ulang.
2. Harian SINDO telah berhasil menjadi harian umum no.3 se-nasional dalam
waktu relative singkat. Maka Harian SINDO akan menjadi semakin
sempurna jika menerapkan azas fair and balance yang menjadi kaidah
jurnalistik baik dalam memandang satu kepentingan dengan kepentingan
lainnya maupun satu peristiwa dengan peristiwa lainnya.
DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Anwar, Pencitraan dalam Politik; Strategi Pemenangan PEMILU dalam
Perspektif Komunikasi Politik, (Jakarta : Pustaka Indonesia, 2006).
Denny, J. A, Jejak – jejak PEMILU 2004. (Yogyakarta : LKiS, . 2006).
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia-KBBI. (Jakarta
; Balai pustaka, . 2001).
Eriyanto (ed. 8), Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta:
LkiS, 2008).
-----------, Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media,
(Yogyakarta : LKiS, 2002).
Fiske, John, Cultural and Communication Studiest; sebuah pengantar paling
Komprehensif, (Jalan sutera).
Generoso, J. Gill, Jr, Wartawan Asia : Penuntun Mengenai Teknik Membuat
Berita, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993).
Hamad, Ibnu, (ed. 2), Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa:sebuah
Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik, (Jakarta :
Granit, 2004).
---------------, Perkembangan Analisis Wacana Dalam Ilmu Komunikasi, Sebuah
Telaah Ringkas, (http://www.google.co.id/search/analisis_wacana, diakses
01 Mei 2009).
Heryanto, Goen, Handout Komunikai Politik, (Jakarta : Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2009).
Jensen, William L. Rivers, Jay W & Peterson, Theodore (ed.2), Media massa dan
Masyarakat Modern;edisi kedua, (Jakarta : Prenada Media, 2004).
Kridalaksana, Harimurti, Leksikon Komunikasi, (Jakarta;Pradnya Paramita, 1984).
Kriyantono, Rachmat (ed. 1), Teknik Praktis dan RIset Komunikasi : disertai
contoh praktis riset media, public relation, advertising komunikasi
orgnisasi, komunikasi pemasaran, (Jakarta : Kencana, 2007).
Kusumaningrat, Hikmat & Kusumaningrat, Purnama, Jurnalistik Teori dan
Praktek, (Jakarta : PT.Remaja Rosdakarya, 2005).
Lull, James, Media Komunikasi Kebudayaan : Suatu Pendekatan, (Jakarta :
Global, 1998).
Maleong, Lexy J. (ed.13), Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT.
Remaja Rosdakarya, 2000).
Mannhein, Karl, Ideologi and Utopia ; a Introduction to The Sociology of
Knowledge, (London : Rouledge, 1979).
Maran, Rafael Raga, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001).
Muhtadi, Asep Saeful (ed.1), Jurnalistik Pendekatan Teori dan Praktik, (Jakarta :
Logos, 1999).
Mulyana, Deddy, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung : Rosdakarya,
2005).
--------------------, Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru, Ilmu
Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya, (Bandung : Rosdakarya, 2006).
Mungin, Burhan (ed.2), Teori Paradigma dan diskursus Teknologi Komunikasi di
Masyarakat, (Jakarta : Kencana, 2007).
Profil Harian SINDO, SINDO Company Profile 2008.
--------------------------, SINDO Versi baru 2008.
--------------------------, Diagram Redaksi Harian SINDO 2008.
Romli, Asep Syamsul M. (ed.3), Jurnalistik Praktis, (Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya, 2001).
Ruslan, Rosady, Metodologi Penelitian Public Relation dan Komunikasi. (Jakarta
: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
Santana, Septiawan (ed.1), Jurnalisme Kontemporer, (Jakarta : Yayasan Obor
Indonesia, 2005).
-----------------------------, Menulis Feature, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy).
Sema, Mansyur, Study Gate Keeping dalam Pemberitaan Surat Kabar Indonesia.
Tesis ini tidak diterbitkan. Jakarta Pasca Sarjana FISIP Universitas
Indonesia JAKARTA. 1990.
Sendjaja, Sasa Djuarsa (Ed. 9), Teori Komunikasi, (Jakarta : Universitas Terbuka,
2005).
Setiati, Eni, Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan, (Jakarta :Andi, . 2005).
Shoemaker, Pamela & Reese, Stephen D, Mediating The Message Theories of
Influences on Mass Media Content; second edition, (USA :Longmann
Publisher, 1991).
Sobur, Alex, Analisis Teks Media : Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana,
Analisis Semiotik dan Analisis Framing. (Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya, 2006).
Soemirat, Betty RFS. & Yehudo, Eddy (ed. 5), Opini Publik, (Universitas
Terbuka, 2007).
Sudibyo, Agus, Politik Media dan Pertarungan Wacana, (Yogyakarta : LKis,
2006).
Sumadiria, Haris (ed.2), Jurnalistik Indonesia, (Bandung : Simbiosa Rekatama
Media, 2006).
Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta : PT. Widiasrama Indonesia,
1992).
Survey Nielsen tahun 2008.
Suwardi, Harsono, Peranan Pers Dalam Politik di Indonesia: Suatu Studi
Komunikasi Politik Terhadap Liputan Berita Kampanye PEMILU 1987,
(Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993).
Tebba, Sudirman, Jurnalistik Baru, (Jakarta : Kalam Indonesia, 2005).
The Oxford Componion to the English Language, h..690; dalam R. Masri Sareb
Putra, Teknik Menulis Berita & Feature, (Jakarta : Gramedia, 2006).
Tim Prima Pena, Kamus Ilmiah Populer edisi lengkap, (Surabaya : Gitamedia
Press, 2006).
Undang-Undang PEMILU dan Partai Politik, (Yogyakarta : Gradien Mediatama,
. 2008).
Waltz, Kenneth N, Foreign Policy and Democratic Politics ; The American and
British Experience, (Boston : Little. Brown and Company, 1967).
Witmore, John, Coaching for Perfomance ; The New Edition of The Practical
Guide, (Finland : WS Bookwell, 1997).
Website :
http://id.wikipedia.org/wiki/Kausalitas, diakses pkl 21:10 WIB, pada 21 Mei
2009.
http://www.google.com/wikipedia/dokumentasi, diakses 06 Oktober 2008.
http:/Wikipedia.encyclopedia/berita/berita html, diakses 15 Agustus 2008, pkl
22:01 wib.
-9%
4%
-29%
18%
Usia Produktif
(20- 49 Thn)
61%
A, 30%
B, 28%C1, 14%
C2, 14%
D&E,
14%
10-14 Yrs, 8%
15-19 Yrs, 19%
20-29 Yrs, 34%
30-39 Yrs, 21%
40-49 Yrs, 6%
50+ Yrs, 11%
Student, 20%
Others, 13%
ABC+ 72%
S E S
A G E
G E N D E R
O C C U PAT I
O N
Grafik Kategorisasi Pembaca
Grafik Fluktuasi pertumbuhan pembaca
1,6
51
472
370
233
253
93
1,6
64
526
407
249
251
116
1,7
11
543
396
203
199
121
1,7
14
559
366
212
180
104
Kompas SINDO Media Indonesia Republika Koran Tempo Bisnis Indonesia
(In
00
0)
07 W2 07 W3 07 W4 08 W1
• Koran Nasional terbesar ke-2
• Koran Nasional yang mengalami pertumbuhan
signifikan dalam waktu singkat
POSITIONINGPertumbuhan Pembaca
Koran Distribusi Nasional
12%
-1%
Source Data : Nielsen Media Index 2007 Wave 2 – 2008 Wave 1
BlueCollar,
24%
Enterpreneur,
5%
Male,
51%Female,
49%
White Collar,
20%Housewives,
17%
A 2501 & Over
B 1751 – 2500
C1 1251 – 1750
C2 901 – 1250
D 601 – 900
E 600 & Below
BERITA ACARA WAWANCARA
Narasumber : Djaka Susila
Jabatan : Wakil Redaktur Pelaksana Harian Seputar Indonesia
Tempat : Kantin Redaksi Harian Seputar Indonesia
Pukul : 15.25 WIB s/d 17.50
1. Awal terbentuk koran SINDO itu kenapa bisa ada keingina membuat
rubrik-rubrik yang beraneka ragam itu?
Ya mungkin awalnya kan e.. kita kan di holding ya di MNC yah … MNC
group. MNC itu sudah punya bisnis media seperti di RCTI, Global TV,
dan yang baru Trans TV, e…juga punya radio, e.. MIN Network itu,
termasuk Trijaya, Global, Women Radio, dan radio TPI dangdut. Nah ..
dan juga sudah punya cetaknya itu tabloid dan majalah-majalah realita dan
Mom & Kiddie, Nah .. e.. pemilik MNC merasa perlu dan penting untuk
membuat buku harian begitu.. pola pemikirannya pertama seperti itu, ini
kita tahu juga dari ee… yang punya MNC itu bahwa membutuhkan suatu
buku harian yang untuk meningkatkan visi.. e… nah kita melahirkan
Harian Seputar Indonesia. Kenapa mengambil nama Seputar Indonesia
seperti di RCTI, tayangan di RCTI? Karena e.. awareness dari masyarakat
Indonesia tentang Seputar Indonesia itu sudah ada, gitu lho..sehingga ini
menguntungkan. Ini salah satu point kita, salah satu keuntungan kita, salah
satu advantages kita juga bahwa di group itu, group MNC kita punya
Seputar Indonesia, kita tinggal ambil, nyomot aja, ee..nama Seputar
Indonesia di TV itu jadi nama Koran kita gitu. Karena awareness diluar
dan kita di dukung oleh group maka ya … e.. ini salah satu keuntungan
kita. Tapi apakah kita hanya mengandalkan keuntungan group itu dengan
bantuan iklan walaupun iklan kita juga bayar, dengan bantuan group ya..
televise, radio dan yag lainnya apakah itu ee… menjadi kunci kita? Ga
juga dan persoalan pertama itu adalah kontent, Koran apapun kalau orang
baca itu apa yaitu kontennya, nah itu yang menajdi konten kita...e…
menampilkan konten yang seperti sekarang ini, kontennya seperti apa sih?
Yang pasti kalau kita ingin menerbitkan sebuah produk baru, dalam hal ini
Koran, kita harus punya diferensiasi dengan Koran yang lain. Seperti
media dan Koran-koran yang lain seperti teman-teman sudah tahu kan
yang e.. nah kita ingin menampilkan sesuatu yang belum ada. Maka pada
30 Juni 2005 kita mengambil three in one namanya. Three in One itu apa?
Yaitu News, Sport dan Lifestyle, itu belum ada di Koran-koran yang lain.
Nah kita menampilkan itu. Nah perkembangannya sampai tahun ke 5,
perkembangannya seperti ini, ada pengembangan di Referensia, ada
pengembangan di daerah, itu karena memang tuntutan pasar kita, e..jadi
secara berkala kita melakukan research dan e..kita selalu melakukan
analisis pasar, analisis keluar dan kedalam untuk menganalisis apakah
Koran itu tepat sasaran belum, itu yang internal terutama, sasaran yang
kita tuju yang mana sih, yang dibutuhkan target kita apa itu yang menjadi
dasar kita, termasuk rubrikasi, termasuk lifestyle harus berapa referensia
harus berapa halaman, referensia, pola tulisan seperti apa, itu yang di news
dan di sport juga seperti itu, jadi memang kata kunsinya di konten itu kita,
bahwa kita punya diferensiasi dengan Koran-koran yang lain termasuk
untuk edisi daerah.
2. Sebenarnya Harian Seputar Indonesia, segmentasinya kearah mana,
dengan melihat rubrikasi yang ada?
Yang pasti kta ingin mengubah image di masyarakat ataupun habit
masyarakat ketika membeli Koran di dalam sebuah keluarga dalam sebuah
rumah tangga, ee.. habit untuk menentukan pembeli Koran itu ada di
tangan bapak gitu lho..sehingga ibu dan anak itu lebih cenderung memilih
tabloid, kenapa pola habit itu tidak kita ubah. Seorang ibu atau seorang
anak di keluarga itu bisa menentukan pilihan Koran mana yang harus
ditentukan. Nah kita sudah berhasil mengubah itu, bahwa seorang
ibu,seorang anak sudah menentukan untuk membaca Koran A. Tentu
karena rubrikasi kita yang bermacam sehingga kita mengusung konsep
tabloid itu lifestyle mungkin ya itu kita usung ke harian terus tabloid
olahraga yang selama ini kita usung ke harian, tentu itu akan menarik
season maker, nah pola segmentasi itu yang kita tuju awalnya, lalu apa sih
e… kemana arahnya? Lalu kita ingin menuju ke medium ABC plus jadi
pasar kita ke middle up.. e… menengah keatas, memang pasar kita seperti
itu. Kita bukan Koran-koran middle low, seperti Koran-koran yang lain, itu
kan termasuk Koran-koran yang umum. Jadi memang kia sasarannya
middle up-menengah keatas.
3. Nah kan ada news, refernsia, lifestyle nah untuk news itu sendiri apa
yang melatarbelakangi diadakannya rubrik road to Pemilu itu?
Yang pasti e… sebuah Koran terutama Seputar Indonesia, ga tahu kalau
Koran yang lainnya. Perubahan itu sangat dinamis artinya sangat dinamis
itu bisa dirubah, bisa kita rubah sewaktu-waktu tergantung event nya, jika
memang event nya itu pemilu dan itu merupakan hajat besar Indonesia,
kenapa ga coba kta tampilkan rubrikasi dua halaman untuk pemilu.
Menurut saya, itu hal yang normal, yang juga dilakukan Koran-koran yang
lain karena masyarakat itu butuh informasi tentang Pemilu, karena ini
merupakan hajatan yang luar biasa, dan kita sudah melakukan itu. Dan
ketika pemilu itu sudah selesai yang kemarin dan ekskalasi politiknya pada
pasca pemilu itu pola politiknya tidak ada yang bergejolak otomatis rubrik
itu bisa kita likuidasi, kita ganti dengan rubrik-rubrik yang lain. Rubrik-
rubrik yang lain bisa kita ganti dengan masalah KESRA, itu bisa juga. jadi
rubrik-rubrik seprti itu autentatif, seperti hari ini, ada bom Mariot dan Ritz
Carlton ada ga rubrik-rubrik yang ada kita hapus semua gitu lho.. kita
hapus semua. Kita ingin memfollow up mengenai isu bom itu gitu lho..
termasuk halaman megapolitan ayng biasanya tetang isu-isu kota kita
arahkan ke isu-isu bom. Ekonomi juga isu bom jadi kita follow up
semuanya. Fleksibelitas seperti itu ya nanti next, misalnya isu daerah
sangat fleksible untuk penentuan rubrik tinggal eventnya apa, misalnya
nanti khusus ramadhan kita bisa bikin rubrik ramadhan, dan terus
menjelang lebaran kita bisa bikin rubrik khusus lebaran. Itu tergantung
event yang ada.
4. Sejak kapan rubrik Road to Pemilu itu pak?
Road To Pemilu itu sejak.. tiga bulan sebelum pemilu itu memang kita
sudah garap itu, karena memang isu politiknya sudah jalan.
5. Tiga bulan sebelum pemilu legislatif ?
Sebelum pemilu legislatif.
6. Namanya yang digunakan itu Road to Pemilu, bukan dengan nama
lain itu kenapa?
Biar keren, kita pakai istilah, apalah arti sebuah nama yang penting
kontennya. Ya kita memilih itu saja, kesepakatan Raod To Pemilu artinya
kita ingin mengupas perjalanan pemilu. Ingin mengawal sebuah perjalanan
pemilu itu. Orang bilang menanyakan apa saja itu boleh misalkan pesta
rakyat 2009 itu menurut saya hanya sebutan yang …kita enak mendengar
Road To Pemilu, menjelang piala dunia, misalnya to World Cup misalnya.
7. Ada rapat redaksi sehingga dicangkan Road To Pemilu gitu?
Ada, semua. Ada di redaksi itu sangat cair,artinya apa .. ketika mempunyai
ide pa silahkan dilontarkan gitu lho… tidak ada batasan-batasan mentang-
mentang kamu seorang reporter tidak bisa memberi ide, tidak bisa seprti
itu. Kalau punya ide silahkan lontarkan ga apa-apa. Tentunya ada
sistemnya, ada mekanismenya. Bisa juga usulan pimred itu ga kita setujui
kita pakai usulan teman reporter itu juga bisa, redpel, atau waredpel itu ga
masalah. Tapi setiap menamakan sesuatu pasti ada pembahasannya.
8. Ada visi dan misi tersendiri untuk rubrik road to Pemilu itu ?
Misinya sebenarnya kita ingin mengawal bahwa idealisme kita itu..bahasa
kerennya mengawal demokrasi gitu. Mengawal demokrasi ini berjalan
mulus gitu aja. Yang pasti kita ini menggunakan policy kita itu journalism
ya kita ingin damai aja, sesuatu yang konflik ketika kita mengedepankan
konflik misalnya kita give solution juga tidak hanya konflik-konflik ini
ktia cetakin saja. Kan ada Koran-koran seprti itu. Tapi kita ingin
mengawal ya ini merupakan proses pembaelajaran Indonesia, masyarakat
Indonesia dalam prose demokrasi. Demokrasi yang bagaimana, ya.. yang
pasti demokrasi yang jalannya Smoth kita tidak ingin bergejolak karena itu
berpengaruh juga ke masa ekonomi kita. Karena ekonomi kita itu sedang
masa pertumbuhan. Harus minum susu banyak kan. Jadi kalau kita nanti
bergejolak, kita sebagai media sebagai pilar demokrasi kita malah menjadi
e.. provokator itu malah menjadi bumerang di kita sendiri.
9. Lalu kalau dalam pengelolaan rubrik road to pemilu itu sendiri
apakah ada beberapa kendala?
Kendalanya apa Zhar? (bertanya pada Azhar seorang penulis berita
politik).. ya.. yang pasti untuk membuat berita itu obyektif ya … jika ada
sebuh data mencakup kepentingan seseorang apalagi menyangkut
kepentingan tertentu. Yang pasti jika kader politik ketika mengatakan
sesuatu itu pasti untuk kepentingan parpol itu. Tapi apakah itu sangat
obyektif? Ya itu menjadi kesulitan kita. Tapi itu nanti bisa diatasi ketika
kita floor kan dalam suara redaksi. Apakah ini layak jika dipublikasikan.
Nah verifikasi data dan sumber itu yang kita kedepankan. Yang pasti
obyektivitas. Karena apapun ketika kita menyorot tentang kubu A kita di
tuduh membela B. Ketika kita menyorot B kita dituduh membela A dan itu
normally dan itu resiko yang harus kita hadapi tapi kita dan kita ya itu
kendalanya ew.. membuat berita itu seobyektif mungkin. Dengan cara
bagaimana? Ya tadi melakukan verifikasi yang lebih detil gitu lho. Kita
menangkap sebuah isu maka kita melakukan verifikasi lebih detil. Karena
kita ada rubrik khusus jadi verifikasinya harus lebihdetil. Ini
kepentingannya kemana.
10. Jadi ketika bertolak pada satu kepentingan dan menjatuhkan
kepentingan yang lain apakah berita itu tetap diangkat atau
bagaimana?
Nah tergantung, tergantung apakah itu untuk membangun demokrasi,
bertitik tolak pada demokrasi, kalau kritiknya itu membangun menyerang
untuk demokrasi kalau itu normal-normal aja kenapa ga. Tapi kalau itu
dilakukan dengan cara memfitnah dengan melakukan black campaign
maka kita ga.
11. Apa yang membedakan menulis berita di lifestyle, referensia, politik
hiburan, itu apa yang membedakan? Sudut pandangnya lebih
kemana?
Kalau sudut pandangnya yang pasti sebuah berita itu dari sisi mana yang
menarik. Misalnya botol es-tea ini dari sudut pandang mana, dari isinya,
botolnya, sedotannya atau apanya atau sampingnya. Kebetulan samping
saya Pak SBY, itu yang menarik SBY nya kebetulan minumnya di
warung, tentunya yang menarik SBY nya kalau SBY tidak ada tentu tidak
kan menarik.
12. Berarti yang membedakan itu apa dari berita politik, hiburan?
Yang membedakan itu cuma gaya aja yang pasti. Yang pasti kalau lifestyle
itu harus lebih cair dan lebih ringan tidak bisa bahasa-bahasa yang berat
gitu sih ga bisa, terus lebih bergaya tidak bisa straight, straight itu
langsung pet..pet..pet.. tapi lebih cenderung ke tulisan-tulisan yang
feature, lebih ke deskriptif kalau yang tulisan-tulisan lifestyle, referensia.
Kalau yang news itu harus yang naratif walaupun yang deskriptifnya juga
harus kuat gitu lho. Jadi pemaparan juga harus straight walaupun disitu
juga nanti ada feature juga tapi lebih utamanya straight gitu lhoo. Tapi
kalau lifestyle itu berita yang lebih bergaya feature.
13. Kalau tadi di bilang ada beberapa konflik gitu kan?
Konflik itu diluar ya.
14. Ya dilapangan gitu, peristiwa-peritiwa di luar. Lalu biasanya
pemberitaan seperti apakah yang biasanya menimbulkan kontroversi
pro dan kontra antara pihak wartawn yang satu denga wartawan
yang lain?
Ya berita yang saling menyerang tentunya. Kaalu pemaparan visi misi aku
yakin ga sampai menimbulkan kontroversi. Tapi berita yang misalnya
kubu A menyerang partai politk yang lain atau kubu A menyerang kubu B
itu yang bisa menimbulkan kontroversi tapi ya itu tadi kalau dilakukan
verifikasi yang kuat itu akan memabtnu kita untuk lebih obyektif.
15. Lalu kalau pemilihan tema dan gagasan pada tiap rubrik. Dalam satu
rubrik itu kan ada headline, nah itu penentuan tema itu bagaimana?
Di rapat redaksi, itu mekanismenya hampir sama setiap hari jika tentang
isu-isu politik dan isu-isu yang lain juga tetap dilakukan redaksi, dari jam
1 sampai dengan jam 4 sore. Bagaimana jam 1 itu kita mengarah kemana,
dan meramunya itu bagaimana. Itu kita akan e… mengolahnya disitu.
Bagaimana headlinenya apa, kita melakukan kesepakatan di situ kita
melakukan diskusi disitu. Kita berargumentasi di situ silahkan. Ketika
misalnya saya berbeda pendapat dengan Azhar itu hal yang wajar., tapi
bagaimana konten itu membuat menjadi hal-hal yang menarik. Mana yang
menarik, dan semua orang punya pandangan yang lain-lain juga silahkan.
16. Menarik itu dari apa?
Dari listing yang ada itu apa, dari situ kita kumpul kita budget, tiap hari itu
bisa berbeda. Ga harus itu –itu terus juga ngga.
17. Kalau kebijakan redaksional Koran SINDO itu sendiri itu gimana?
Apakah kebijakan-kebijakan SINDo, visi dan misi SINDO itu
mempengaruhi penulisan dalam berita itu?
Ya pasti, pasti. Di semua Koran seperti itu. Editorial policy itu kan
kebijakan. Itu yang memang ahrus kita jalankan jadi memang apa ya.. tali
kekang kita. Kita mau kemana itu harus ditentukan pada editorial policy,
kalau kita ga terpaku pada kebijakan wah itu main sendiri-sendiri. Di
semua Koran, bukan semua Koran sih di semua perusahaan pasti punya
kebijakan itu yang harus dijalankan.
18. Contohnya, seperti apa ?
Ya tadi, misalnya kita lebih mengedepankan demokrasi yang berjalan
smoth dengan menekankan white journalism, journalism yang bijaksana
ketika ada konflik give solution, seperti itu. Kita tidak boleh lepas dari itu.
19. Kalau dari kepentingan media sendiri, kepentingan pemilik modal
misalnya?
Oo.. Kepentingan pemilik modal, kebetulan pemilik modal disini tidak
ikut campur. Cuma disarankan ke redaksi mau bagaimana penulisannya,
bagaimana editorial policy nya mau bagaimana itu semua diserahkan ke
redaksi. Ga terlalu ikut campur.
20. Editorial, berarti kalau dalam penulisan itu kan juga ada
penyuntinganya juga ya, nah bagian-bagian apa yang dipotong atau
dihilangkan?
Ya, hal-hal yang lumrah aja, kalimat-kalimat yang tidak efektif gitu aja.
Logika-logika kalimat yang ga nyambung gitu-gitu aja sih, ga ada kaliamt-
kalimta yang krusial yang harus dipotong gitu aja sih.
21. Lalu informasi atau berita apa yang dilarang atau tidak
diperkenankan din Koran SINDO khususnya berita politik?
E… berbau SARA itu pasti, kita ga akan naikkan. Berbau SARA yang
misalnya menyerang Ras, Agama dan Aliran, misalnya Black campaign
yang menyerang kesukuan misalnya … ya… e…isu-isu yang misalnya
Istri Boediono yang katanya katolik itu kan isu-isu yang menurut saya ee..
ga akan baik untuk prose demokrasi kita. Pertanyaannya.. so what kalau
dia katolik. Apakah memang benar atau hanya menjatuhkan. Tapi kalau
menyerang kebijakan silahkan, kebijakan ini tidak pas, kalau tidak pas
harus bagaimana, harus seperti itu kita, ga harus mengkritisi seperti itu tadi
ya. Ya hal-hal seperti itu terutama SARA itu yang harus kita hindari.
22. Kedua apa?
Aku pikir hanya itu saja sih, terus black campaign yang ga jelas. Kalau
mengkritisi kebijakan sih ga masalah terutama untuk Koran itu hal yang
wajar. Misalnya BLT di kritik misalnya dari kubu Mega, trus ekonomi
kerakyatan dikritik dari kubunya SBY, lebih cepat lebih baik dari kubu JK.
Tapi kalau sudah berbau SARA atau black campaign menyerang hal-hal
yang personal itu kita hindari.
23. Kenapa mengkritisi kebijakan dikatakan lumrah?
Ya itu demokrasi, demokrasi itu hal yang lumrah. Demokrasi ada,
contohnya sikap bagus dari politik kita adalah ketika SBY memimpin, PDI
P menjadi oposisi, yang namanya oposisi itu pasti megnkritisi kebijakan,
itu kan hal yang lumrah. Kalau misalkan pendukung kebijakan itu kan
ga..lho ini tuh oposisi atau koalisi.. kan gitu. Yang namanya oposisi itu di
semua Negara kan ada, yang mengkritisi kebijakan dan itu yang
membangun demokrasi. Kalau mau teori pasar itu ada, kalau misalkan ada
produk teh botol ini estea, ini kan saling bersaing kan. Mana yang lebih
oposisi mana yang ngga, biarkan pasar yang menentukan. Juga begitu,
ketiak ada kelompok yang e… incomben dengan oposisi, oposisi tentunya
akan mengkritisi incomben terus. Sekarang dikembalikan ke masyarakt
yang menilai, kita hanya menyampaikan saja, oposisi itu begini, koalisi itu
begini, hasilnya ya.. terserah masyarakat.
24. Lalu criteria apa yang membuat berita menjadi layak untuk
diterbitkan?
Criteria berita yang pasti kita punya krieteria-kriteria tertentu yang pasti
berita itu harus yang pertama factual, ayng kedua actual, yang ketiga
verifikasi datanya harus jelas ini yang ngomong siapa ketika seorang PDIP
misalnya ngomong kebijkakan luar negeri yang buakn bagian dia, ay
mugnkin ga kita muat apa hubungannya.
25. Lalu kalau berita-berita KPU itu kan ditampilkan juga dalam rubric
Road To Pemilu, seberapa pentingkah berita-berita KPU
ditampilkan?
Penting, karena dia panitianya. Misalkan gini aja ketika kita meliput
sebuah event turnamen Sepak Bola, selain pesertanya, tapi juga panitianya
siap, dimana regulasi gimana, kalau ga diliput ya menurutku Koran itu
sangatlah bodoh itu pasti harus diliput.
26. Kenapa untuk berita KPU itu di halaman 4?
Belum tentu, tergantung isu itu berpengaruh ke publik gitu lho. Karena
kita menempatkan KPU itu kan di halaman 4 dan 5, di halaman 3 juga.
Misalnya di halaman 3 mengenai peserta pemilu, dan di halaman 4 tentang
penyelenggara, KPU nya. Pembagiannya memang seperti itu, makanya
ketika berita KPU biasa aja ya masuk di halaman 4 kalau itu banyak
berpengaruh terhadap publik otomatis akan di taruh di halaman luar di
halaman 1 atau halaman 12. Tergantung kepentingan masyarakat bukan
kepentinga Koran.
27. Pada khususnya pasti sudah ditentukan untuk halaman 3 untuk
peserta pemilu untuk di halaman 4 untuk KPU, kenapa itu?
Pasti, ya untuk memudahkan isu saja. Supaya pemabca juga tidak
confused.
28. Kenapa tidak di halaman 2 atau di halaman lain?
Itu masalah penempatan saja sih, menurut saya akan menjadi perhatian
misalnya halaman 3 mengenai tim sukses, halaman 2 mengenai peserta
pemilu, halaman 4 mengenai regulasi pemilu, bisa saja mengenai regulasi
pemilu itu di halaman 2 itu juga ga apa-apa, itu hanya penempatan saja
menurut saya. Dan menurut kita yang paling menarik ya pesertanya kalau
mau ditarik skala prioritasnya, kalau menarik semua masa mau ditarik di
halaman dua semua ya ga cukup kan karena masalah space juga harus kita
pikirkan juga.
29. Lalu apakah pemberitaan KPU juga dipengaruhi visi dan misinya
SINDO ?
Ya pasti, bukan hanya berita politik saja, lifestyle dan referensia sekalipun
juga dipengaruhi.
30. Misalnya seperti apa ?
Ya yang smoth aja, kita mengkritisi iya, kita membenarkan KPU jika KPU
ini benar ya kita tulis benar, kalau KPU salah ya kita tulis salah, kan media
itu berfungsi control. Hei jalannya ga benar harusnya kamu kesini ya tulis
seperti itu kan, kalau jalannya benar ya kita tulis juga donk. Ya kita harus
fair juga donk, gitu aja.
31. Apakah berarti itu kebijakan, visi dan misi SINDO itu mempengaruhi
seluruh berita di Koran SINDO?
Ya, semua. Namanya editorial politik itu pasti menyangkut kebijakan.
32. Jadi misalnya berita yang saya ambil mengenai DPT alasannya?
DPT itu kan menyangkut Pemilu, jika kita menemukan kejanggalan-
kejanggalan kenapa ga kita kritisi gitu…itu hal yang lumrah.
33. Pentingkah DPT itu?
Sangatlah penting, kalau kamu ke KPU DPT itu sangatlah penting sama
juga dengan kertas. Kalau orang mengatakan DPT itu ga penting itu orang
bodoh itu yang mengatakan DPT itu ga penting.
34. Kenapa tidak mengangkat isu satu putaran atau dua putaran?
Menurut kita itu hanya jargonnya salah satu peserta pemilu, mau dua
putaran silahkanga apa-apa, dua putaran ga apa-apa. Tanya SBY satu
putaran strateginya apa. Tanya Mega ingin dua putaran strateginya apa,
kita tuliskan dua-duanya gitu aja. Kalau itu kan satu kepentingan parpol
bukan kepentingan Koran.
35. Kalau untuk penentuan tanggung jawab dalam satu berita itu
bagaimana?
Kita tulis nama wartawannya di setiap pemberitaan.
36. Misalnya sebelum terjun ke lapangan pemberian tanggung jawabnya
itu bagaimana?
O pasti, itu sebelum…sebelum rubric itu dibentuk kita sudah membentuk
sebuah tim misalnya, kamu imbiadate di KPU, ada yang imbiadate di
Mega-Pro, ada yang imbiadate di SBY, ada yang imbiadate imbiadate di
JK-Wiranto, ada yang imbiadate ke panwaslu dan bawaslu, ada yang
imbiadate ke DPR menurut ku itu mekanisme yang normal juga. Memang
harus seperti itu, semua Koran pasti melakukan itu.
37. Dalam terjun ke lapangan ada listing, lalu dalam listing itu
ditentukand alam rapat redaksi, nah apa yang menjadi ketertarikan
sehingga itu disetujui di rapat redaksi? Penentuan seperti apakah
yang menjadi terangkatnya isu-isu atau enggel…enggel apa?
Ya tinggal isunya aja, kita kalau ini menjadi kepentingan publik ya ga apa-
apa. Kalau ini menjadi perhatian publik ya ga apa-apa. Kadang tidak ada
suatu teori atau rumusan tertentu di sebuah pembuatan Koran tertentu ini
atau ini.. oo.. ini bagus berita, belum tentu. Kadang menggunakan filling
juga, kenapa menggunakan seperti ini, kenapa menggunakan model ini,
karena fillingku bagus, ini kayaknya menarik. Dan karena teman-teman itu
sudah berpengalaman di media itu cukup lama ada yang sepuluh tahun
terutama yang memegang kebijakan tentu akan sangat tahu. Ini berita yang
akan menjadi perhatian masyarakat.
38. Filling?
Ya, saya menangkap maksud pertanyaan itu, sebenarnya kepentingan-
kepentingan individu di partai-partai tertentu kan?
39. Ya bisa seperti atau bagaimana?
Silahkan, misalkan saya condong ke PDI P, ade condong ke mana atau
siapa condong kemana itu silahkan tapi di dalam itu kita merapat, dan
kalau kita loyal terhadap profesi kita, ya kita tanggalkan itu. Ada suatu
redaktur kita yang pro kepada Mega-Prabowo atau ke JK-Wiranto tapi
ketika penulisan fair-fair saja, saya melihat dan teman-teman di luar fair-
fair saja. Yang benci dengan kita saja, mugnikin menganggap kita
condong kesini, ya silahkan nebak ga apa-apa. Ya orang nebak kan
misalkan aku nebak mas itu cerewet ya silahkan, misalkan Seputar
Indonesia dikecam pro nya ke SBY ya silahkan padahal kita ga ada
kepentingan.
40. Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik itu sendiri?
Ya pasti, kode etik jurnalistik itu dibuat secara umum dan kalau kita
compare di semua media pasti akan melakukan seperti itu. Ga akan ada
media yang ingin mengompor-ngompori, ga aka nada media yang .. e…
ayo Negara ini keos.. itu ga ada. Ya kita semua beracuan pada kode etik
jurnalistik, kode etik jurnalistik itu yang seperti bagaimana itu semua
bener. Jika kita ingin membikin Koran ya kita taati itu kode etik
jurnalistik.
41. Sebelum berita itu diterbitkan ada pra produksi itu bagaimana
mekanismenya seperti apa?
Ya dengan perencanaan, dengan budgeting listing kita yang dikatakan
repoter waktu itu. Ada perencanaan ya seperti itu, persis yang dikatakan
reporter itu.
42. Apa yang membedakan berita politik Koran Sindo dengan Koran
yang lain?
Berita politik Koran SINDO itu lebih menarik daripada berita di Koran
yang lain. yang pasti itu.
43. Cirinya apa?
Ya kita lebih mengedepankan white journalism.
44. White journalism itu seperti apa?
Ya seperti yang sudah saya bilang ketika kritik ya give solution dong.
Dengan membangun demokrasi itu. Salah satunya itu turunannya. Kalau
orang bijaksana itu bagaimana kalau menurut kamu. Ya seperti itulah. Kita
ingin menjadi orang yang bijak. Karena white journalism 2009, 2010 itu
beda. Tingkat kedewasaan seseorang itu ukurannya apa. Karena dia sudah
umur 30, karena dia sudah sekolah S2, hmm… ga juga, orang pinter IQ
nya 150, IPK nya Cumlote, ga juga. Menurut kita, kita dalam menemukan
konflik tertentu kita dapat mengatasinya dan memberikan jalan keluar.
Dari pemilihan bahasa juga menunjukkan kebijaksanaan.
45. Apakah menggunakan majas-majas metafora?
Haa..metafora itu tulisan feature…kaalu kita sudah masuk ke tulisan-
tulisan majas metafora, personifikasi, dan lain sebagainya itu sudah masuk
ke tulisan feature, untuk tulisan straight tidak bisa itu. Misalnya wajah
ketua KPU tampak bersinar, rambutnya melambai-lambai bak sinar
mentari.. tidak seperti itu, tetapi wajah Ketua KPU tampak gembira, gitu
aja langsung. Akhir kata kalau pakai majas-majas perbandingan itu jarang
sekali digunakan dalam berita politik.
BERITA ACARA WAWANCARA
Narasumber : Rachmat Sahid
Jabatan : Wartawan Berita Politik Harian Seputar Indonesia
Tempat : Redaksi Harian Seputar Indonesia
Pukul : 17.00 WIB s/d 18.45
1. Pemberitaan politik di Koran SINDO, yang membedakan konstruksi
wacana di Koran SINDO dengan berita lifestyle, referensia atau
berita-berita nuansa yang lain itu apa?
Pertama, karena Koran SINDO itu, Seputar Indonesia itu pasarannya
menengah keatas. Jadi yang membedakan adalah visi, visi dimana
narasumber yang diambil itu juga harus kompeten, e…capable dana sudah
popular gitu. Jadi ga asal, e… Misalkan kayak biasanya Koran kuning itu
biasanya asal-asalan. Nah, kalau di Koran SINDO itu seleksinya ketat.
Bagaimana berita itu, narasumebrnya bagaimana, apa yang diomongkan
kalau terlalu tendensius, apa e…memihak ke kepentingan pihak tertentu
itu juga bisa, makanya kita berusaha untuk obyektif. Obyektif kita analisis
dari narasumber yang berkompeten.
2. Penyeleksian untuk narasumber itu sendiri ditentukan oleh wartawan
itu sendiri atau ada acuannya?
Acuan ada, dan wartawannya sendiri di lapangan melakukan seleksi alam
tersendiri. Nanti ga begitu saja melihat narasumber itu langsung
diwawancarai itu tidak, jadi kira-kira ini sesuai ga, layak ga untuk jadi
publik di koran kita.
3. Jadi, penentuan layak atau tidaknya pengutipan berita itu atau
pendapat dari narasumber itu layak atau tidaknya itu dilihat dari
apanya?
Kalau berita mengenai informasi dari KPU maka yang pertama adalah
anggota KPU. Dalam artian disini ketua KPU dan anggotanya. Jadi kalau
itu sumbernya bukan dari itu kita takut untuk mempertanyakannya lebih
jauh, kayak misalkan terus kemudian mengenai pemilu kita mengambil
narasumber dari e.. DPR itu juga yang harus sesuai, misalkan komisi II
pun itu ga semuanya. Kalau ga ketua komisi, wakil ketua, kalaupun
anggotanya itu juga yang sudah popular di telinga masyarakat atau di
depan publik jadi ga asal anggota. DPR atau misalkan pengamat juga ga
asal pengamat. Kita juga mengambil misalkan dari e..perguruan tinggi
ternama, orangnya tersohor dan pandangannya obyektiv.
4. Berarti kalau untuk mengetahui inilah yang pantas untuk
diwawancarai itu sudah ada daftar dari kebijakan SINDO atau
bagaimana?
Kalau daftar ga ada, tapi nanti ya kejelian wartawan dan standarisasi
daripada e..redaksi nanti ketika misalkan mengutip salah satu pengamat
atau tokoh yang dinilai ga layak maka juga nanti akan di ee.. akan di
potong oleh redaksi sehingga nanti wartawan juga akan memahami bahwa
narasumber ini tidak layak kutip atu belum kompeten. Begitu juga
pengamat, mengangkat dari narasumber perguruan tinggi besar yang
pertama dari UI, UGM, UNDIP termasuk saat ini beberapa pakar dari UIN
juga ada seperti Bachtiar Efendi, Komaruddin Hidayat dan juga
Azyumardi Azra.
5. Apakah berarti tergantung dari individu wartawan itu sendiri untuk
menentukan mana yang untuk diwawancarai ?
Ya.. itu disesuaikan dengan kompetensinya. Misalkan dalam politik, dalam
meminta komentar bagaimana pandangan pakar tentang intergritas bangsa.
Itu bisa menanyakan ke Komaruddin Hidayat. Misalkan tentang politik
bisa menanyakan ke pakar UGM, dll.
6. Kalau untuk mencari berita atau menulis berita itu pertama ada tema
dan gagasan yang diangkat. Dala penentuan tema dan gagasan di
Koran SINDO itu bagaimana?
Biasanya itu kejelian wartawan. Yang pertama sekali kita mencari berita.
Pertama kita itu mencari berita setiap hari trus kemudian nanti di list,
artinyaa apakah yang paling bagus itu bisa menjadi berita tetap. Nanti kita
bisa beri HL 1, halaman 1 atau HL 2, halaman 2. Tergantung kejelian dari
wartwan itu untuk mencari berita, mencari enggle.
7. Apakah kalau mencari berita itu masing-masing wartawan diberi
tanggung jawab di masing-masing tempat?
Ya, ada pos-pos tersendiri tapi juga harus kemudian tidak terpaku pada hal
itu. Tapi pembagian pos itu ada. Seperti misalkan saja iotu untuk
e..mignggu ini mencover berita-berita PDI P dan PAN terus kemudian
tentang pencapresan saya mencover Megawati-Prabowo. Tapi bukan
berarti menutup kemungkinan menulis berita lain dari capres lain , tapi
kita juga tetap ada tanggung jawab perhari untuk menulis berita. Dan kita
juga ahrus mencari enggle-enggle. Karena tiap hari itu selalu ada kejadian-
kejadian yang bisa dijadikan berita. Kalau tidak ada, kita juga harus
menggali wacana ataupun mencari sumber berita walaupun tidak ada
kejadian. Tapi kita harus mengangkat kejadian-kejadian yang layak untuk
diketahui oleh publik.
8. Kalau misalkan salah satu judul yang saya analisis adalah Pemiih
ganda pada KPU. Bagaimana penentuan awal sebelum menjadi
berita? Lalu bagaimana bisa banyak sekali wartawan yang terlibat?
Itu kan karena ada satu hal yang menarik dimana terdapat jutaan pemilih
yang e..namanya itu dobel dalam. Daftar Pemilih Tetap atau DPT ini
menjadi hal menarik untuk diketahui oleh publik. Nah itu harus kita tulis,
tapi tulis itu pun harus berdasarkan data dan fakta. Siapa yang berani
ngomong masalah ini, ini data dari mana. Datanya dari Tim Mega
Prabowo. Kita juga harus mencari orang yang kompeten dari tim Mega
Prabowo dalam amsalah itu. Nah itu juga harus seimbang, ga cuma
tuduhan dari Mega Prabowo maka ahrus ada jawaban dari KPU. Nah kalau
itu sudah ada jawaban dari KPU, juga harus ada dari pihak luar, bisa
pengamat, bisa juga dari Bawaslu sebagai pengamat. Nanti disitu akan
menimbulkan solusi-solusi, bagaimana solusinya. Nah dengan kita terus
tulis terus itu bahwa masih banyak DPT yang ganda yang pemilih ganda,
masih jutaan maka itu terus menjadi ketertrikan masyarakat … ternyata
memang banyak yang ganda. O…ternyata benar bahwa Pemiu sekarang
ini persiapannya kacau. Maka itu terus kemudian disikapi banyak pihak
termasuk dari Muhamadiyah, termasuk dari NU, termasuk dari tokoh-
tokoh agama lain untuk menyingkapi masalah itu. Itu imbas dari
pemberitaan. Karena kalau misalkan tim Mega-Prabowo hanya komplain
terhadap semuanya komplain terhadap KPU tetapi ga diberitakan. Maka
tidak ada dorongan dari publik untuk memperbaiki itu nah dengan
diberitakan dengan berita yang menarik dengan disuguhkan fakta,
pendapat bahwa benar DPT ganda maka nanti yang membaca juga,
misalkan dari Muhammadiyah ikut membaca, dari NU turut membaca, itu
juga ingin mengeluarkan sikap bahwa memang masalah DPT ganda yang
mas uk dalam daftar pemilih tetap itu termasuk merupakan apa …
pelanggaran terhadap hak asasi seseorang untuk ikut menyalurkan hak
pilihnya. Seperti … peran berita ini sangat menentukan karena banyak
masyarakat yang tahu. Ooo… ternyata disini itu masih jutaan pemilih
ganda, masih jutaan orang yang tidak ikut memilih. Nah itu nanti berita
yang kita temukan.
9. Dalam berita itu banyak sekali wartawan atau penulis-penulis yang
tercantum itu bagaimana? Bagaimana dalam satu berita terdapat
banyak penulis? Apakah ada diskusi atau bagaimana?
Nah kita itu teamwork, kalau misalkan mendapatkan berita di PDI
misalkan pasanagan Mega Prabowo menemukan kecurangan dan
menemukan tanda-tanda bahwa KPU tidak netral. Nah kita langsung
komunikasi dengan yang bertugas di KPU coba ini tanyakan. Nah
biasanya seperti itu..nah disinilah… bagaiamana kemudian kerja redaktur
utnuk mengolah hal itu untuk kemudian menjadi prolog untuk dibaca,
enak untuk disimak and pahami untuk dicermati gitu. Beritanya lengkap,
berbobot dan menimbulkan hal yang seimbang dari berbagai sumber.
10. Jadi, redaktur yang menyatukan, mengkombinasi antara berita dari
KPU, PDI P dan Bawaslu. Lalu pemikiran kata dalam artikel berita-
berita politik itu yang seperti apa dan bagaimana?
Karena kita ada, istilahnya rumus baku dimana kalau misalkan kata-
katanya ga boleh yang kasar.
11. Kata yang
kasar itu seperti apa ?
Ya… yang sifatnya menghujat & provokatif itu juga tidak. Kita lebih
cenderung menggunakan bahasa yang halus misalkan kalaupun keras itu
bukan kasar tetapi ketegasan. Misalkan meminta, meminta KPU netral,
meminta, minta itu mungkin berita pertama…meminta KPU netral. Tapi
masih ada kejadian yang menunjukkan KPU tidak netral. Terus kemudian,
bisa saja Tim Jk-Wiranto mendesak KPU untuk menyelesaikan yang
sudah pada ketegasan untuk meminta untuk menyelesaikan apa gitu. Ga
sampai apa istilahnya yang sifatnya menghujat. KPU nya ga becus itu
tidak. Tapi ada juga Koran-koran kuning yang seperti itu. KPU ga becus
ngurus DPT itu ada juga kan. Nah, kalau kita tidak ada karena kita
memang menganmbil sasarannya itu untuk menengah ke atas.
12. Untuk pemilihan kata tunjuk atau kata sapaan bagaimana ?
Ya, dinilai …. Kita ga boleh menciptakan opini. Harus ada yang ngomong
gitu. Kita ga berpihak, ga berpihak sehingga ga boleh beropini, kalau pun
ada tudingan harus ada yang menyetakan itu. Kalaupun harus ada
ketidaknetralan KPU. Itu juga kita ga boleh terus kemudian dari medianya
yang ngomong itu, dan tapi itu ahrus ada yang ngomong itu dan yang
ngomong itu harus sesuai, ada buktinya. Kayak misalkan KPU dinilai
tidak netral. Harus ada bukti-bukti bahwa KPU tidak netral . yang
ngomong itu siapa? Yang ngomong juga harus berkompeten. Kalaupun itu
tim kampanye juga yang berkompeten gitu.
13. Melalui apa yang saya baca misalkan paragraph pertama kutipan
dari kata orang gitu kemudian kedua pernyataan dari wartawan atau
penulis gitu .. terus yang ketiga ada kutipan lagi. Banyak yang seperti
itu … itu apa itu memang hanya sekekedar menginformasikan saja
atu ajrang sekali gitu penulis e…menyampaikan ide atau pikirannya
dalam berita itu ?
Tetap ada, tapi secara normatif itu ga, tapi tetap ada itu apa … sifat politik
penulis itu tetap ada turut tertuang didalamnya tapi tidak dalam
penulisannya ... Tapi biasanya itu tidak ada ... terus penjelasan judul itu
ada pada paragraf pertama yang biasa kita pakai lead. Nah … setelah itu
baru … kayak semacam piramida terbalik. Jadi yang paling penting
dihapal.
14. Misalkan kalau ada sedikit ide dari wartawan itu seperti apa?
Ide dan gagasan itu lebih pada nanti … e… pemilihan narasumber dan
pengarahan pada pertanyaan. Tapi kalau wartawannya ngomong dalam
media ya .. ga ada. Ya, biasanya itu seperti itu tapi kita ketika … biasanya
kita tetap berpihak kepada kebenaran. Sehingga kita tetap sebagai kritikus
sejati gitu lo… kritikus sejati yang menyampaikan informasi yang
berdasarkan fakta dan seharusnya bagaimana gitu. Seharusnya bagaimana
itu, kita pancing dengan pertanyaan agar mereka ngomong harus
bagaimana gitu.
15. Tadi berarti dinilai, dinyatakan, banyak tulisan kata-kata pasif dalam
berita SINDO itu ya ?
Sebenarnya pilihannya itu aktif, pilihan pertamanya aktif (itu tulisan
pertama dari wartawannya?) ga pemilihan kata-katanya yang pertama
adalah aktif misalkan DPR menilai KPU tidak maksimal, menilai bukan
dinilai. Nah kalo yang .. e… kecuali dalam hal-hal tertentu menggunakan
pasif yaitu misalkan tapi itu sebenarnya jarang labih banyak yang aktif.
Ya … biasanya memang yang kejadian itu biasanya malah pasif tapi kalau
sifatnya yang e… membangun suatu opini kearah mana itu biasanya kita
pakai yang aktif dan itu juga kecenderungan penulisan oleh watawannya
itu lebih cenderung pakai yang aktif. Jarang pakai pasif. Kalaupun kita
menilai mekasimal itu bukan KPU dinilai tapi mencari siapa dulu yang
akan menilai gitu lho. Jadi nanti menilai, kita cari dari DPR menilai gitu.
Ga dari objeknya dulu, walaupun sama-sama sebenarnya sama-sama dari
DPR juga yang menilai.
16. Proses produksi itu berarti awalnya dari wartawan ditulis setelah
ditulis oleh wartawan kemana?
Nanti redaktur yang ini kemudian mempertimbangkan enggelnya layak
atau tidak (editor), kalau editor kita cuma ada editor bahasa, kalau redaktur
sekaligus disitu editor juga baru nanti ke editor bahasa.
17. Rapat redaktur itu dilakukan oleh siapa saja?
Redaktur dan jajaran redaksi.
18. Setelah berita itu ditulis yang bertanggung jawab terhadap berita itu
siapa?
Yang bertanggung jawab tetap penulis, kecuali kalau ada redaktur yang
melintir gitu. Tapi kalau kita punya bukti makanya kita disarankan untuk
merekam, makanya biar kita sesuai quord-quordnya itu sesuai ….
Tuntutan dari beritanya.
19. Sebelum mencari berita, si wartawan seberapa banyak kita harus
mengetahui berita itu ?
Ya kita, karena intensitas, yang lama-lama mengetahui dan kita kalau ga
pernah membaca juga susah untuk bisa menulis. Makanya kita harus rajin
membaca dan mencari sesuatu yang harus diketahui. Juga apa yang akan
kita tulis bisa masuk.
20. Pemberitaan politik apakah yang mengandung kontroversi ada pro
dan kontra itu berita apa ?
Yang menimbulkan kontroversi berita-berita pemilu.
21. Di bagian apa misalnya dari wartawan menganggap begini sedangkan
wartwan lain beranggapan berbeda?
Ya biasanya, kalau sudah masuk pada berita dukung mendukung, kalau
sudah masuk berita dukung mendukung biasanya itu sudah masuk kearah
kepentingan politik sehingga itu kadang menimbulkan kontroversi di
dalam gitu. Misalkan berita e….Pan dukung tim Mega-Prabowo padahal
PAN secara resmi mendukung SBY-Boediono. Nah itu, berita-berita
seperti itu biasanya nanti kontroversi kalau misalnya naik dan juga pernah
komplain dari pihak PAN sendiri.
22. Lalu gimana itu?
Ya, kalau sudah begini … kalau keberatan ya kita klarifikasi, tapi kalau
memang ada yang ngomong ya tidak perlu.
23. Penyelesaiannya bagaimana?
Kan ada hak jawab, kalau ….. ada hak jawab apa yang ….. kan ada hak
jawab, kita menyediakan ruang untuk menyediakan.
Akhir kata kita juga mendorong berdemokratisasi, bagaimana menciptakan
wacana yang juga bisa mendorong cara berdemokratisasi bahwa suatu
pemilihan yang kurang demokratis harus kita kritisi harus kita tulis nah,
makanya disitulah kita harus terus menggali dimana suatu itu harus kita
tulis ... Untuk mempercepat demokrasi disitulah peran pers. Kita ini
mengarahkan suatu demokratisasi yang lebih baik, kita mengarahkan
wacana, mengarahkan opini, tapi tentunya demokratisasi itu harus kita
jaga.
24. Contohnya bagaimana ?
Ya kearah yang benar karena memang ada hal-hal bahwa DPT ini
berpotensi kecurangan. Nah kita harus …. Bahwa DPT itu harus terbuka,
juga yang sudah punya hak pilih itu….biar masyarakat tahu bahwa masih
banyak persoalan.