Post on 28-Oct-2021
- 1 -
i
Juknis-Juklak SIFIDA
Edisi/Tahun : I/2018
Editing Manager :
Joko Santoso, SP, MP
Composer :
Sujono Cipto Trisno,M.Pd
Editor :
Ir.M.Gunawan Syukur, M.Si
Elfrida Feronika, SE
Muhammad Taufik, S.Hut
Ramlah Syam, S.Si
Anhard Faisal
Lia Novita sary
Eni Emiliani, SE
Muhammad Assy Arie, SE
Design Grafis :
Anhard Faisal
Penerbit :
Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paser
Tana Paser, Juli 2018
ii
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warhmatullahi Wabarakatuh
Puji Syukur kami ucapkan kepada Allah, Subhanahuwata’ala, Tuhan
yang Maha Kuasa atas disusunnya Juknis-Juklak Sistem Fasilitasi Pelaksanaan
Inovasi Daerah (SIFIDA) tahun 2018. Terima Kasih yang tidak terhingga
disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya
Juknis-Juklak SIFIDA ini, antara lain :
1. Drs. A.S. Fathur Rahman, M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Paser, yang
menginspirasi pelaksanaan fasilitasi Inovasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
2. Ir. I Gusti Putu Suantara, M. Si., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Paser, yang banyak memberikan wawasan, arahan dan
bimbingan kepada penyusun sehingga Juknis-Juklak SIFIDA dapat
direalisasikan.
3. Joko Santoso, S.P., M.P., Kepala Bidang LITBANG, Bappeda Kabupaten
Paser, yang banyak memberikan wawasan, arahan dan bimbingan kepada
penyusun sehingga Juknis-Juklak SIFIDA dapat direalisasikan,
4. A. Kustoro Yuni Dewanto, SE.,MA.AK.CRMP, yang banyak memberikan
wawasan, arahan dan bimbingan kepada penyusun sehingga Juknis-Juklak
SIFIDA dapat direalisasikan
5. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan semua dalam tulisan ini, yang
ikut memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung
sehingga Juknis-juklak SIFIDA ini dapat disusun.
Sejalan dengan perintah pemerintah pusat melalui undang-undang
dan regulasi pendukung lainnya, agar pemerintah daerah melakukan reformasi
birokrasi melalui percepatan inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas
iii
pelayanan publik, kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, daya saing
bangsa dan pemberdayaan dan peranserta masyarakat dalam pembangunan
daerah, maka disusun Juknis-Juklak SIFIDA. Juknis-Juklak SIFIDA ini
diharapkan dapat memfasilitasi dan memudahkan perangkat daerah dalam
melaksanakan inovasi-inovasi agar dapat segera mewujudkan upaya-upaya
tersebut diatas.
Dengan demikian tujuan fasilitasi pelaksanaan inovasi perangkat daerah
melalui juknis-juklak SIFIDA ini adalah :
1. Terlaksananya inovasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Paser dengan target minimal One Agency One Innovation (satu
perangkat daerah minimal satu inovasi),
2. Terlaksananya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Paser yang ditunjukkan dengan peningkatan kualitas pada: mental aparatur,
pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur,
peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik.
Juknis-Juklak SIFIDA ini kedepan perlu dievaluasi dan di-review agar
dapat lebih berfungsi dan berdayaguna memfasilitasi perangkat daerah dalam
melaksanakan inovasi-inovasi, sehingga tujuan fasilitasi inovasi perangkat
daerah melalui SIFIDA di atas segera terwujud.
iv
DRUM UP INNOVATION OLEH BUPATI PASER
(Pencanangan pelaksanaan inovasi Perangkat Daerah)
Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
daya saing nasional, dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Namun, posisi
dan keadaan inovasi di Indonesia tidaklah menggembirakan. Dalam Global
Innovation Index (GII) tahun 2015, Indonesia menempati peringkat 97 dengan
skor 29,79, turun dari peringkat 87 dengan skor 31,8 pada tahun 2014.
Peringkat ini berada di bawah negara-negara tetangga lain di kawasan ASEAN
seperti Vietnam (peringkat 52), Thailand (peringkat 55), Malaysia (peringkat
32), dan Singapura (peringkat 7). Seiring dengan GII, Laporan Daya Saing
Global yang dirilis World Economic Forum (2015) yang mensurvei 148 negara
menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 34 dengan skor 4,52.
Peringkat ini berada di bawah negara tetangga seperti Thailand (peringkat 31),
Brunei (peringkat 26), Malaysia (peringkat 20), dan Singapura (peringkat 2).
Saat ini peringkat daya saing Indonesia mengalami penurunan
berdasarkan data International Institute For Manajemen Development (IMD
2016) peringkat daya saing Indonesia turun 6 peringkat, dari peringkat 42 ke
peringkat 48. Kemudian menurut World Economic Forum (WEF) pada tahun
2016 dari urutan 34 menjadi 37 dari 140. Menurut Global Innovation Index
(GII) pada bulan Agustus 2016 Indonesia berada pada level 88 dari 128
negara. Kondisi ini tentu saja merupakan tantangan yang harus di jawab
bersama, mengingat potensi Indonesia baik dari sisi sumber daya alam maupun
jumlah penduduk terbesar di dunia.Jika Indonesia tidak mengakselerasi diri,
maka tantangan dan hambatan Indonesia semakin berat. Hal ini tentunya tidak
terlepas dari menghadapi perdagangan bebas yang telah dimulai sejak akhir
tahun 2015, khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana barang, jasa, dan
tenaga kerja akan bersirkulasi bebas di antara Negara-negara ASEAN.
Inovasi menjadi salah satu alat dalam mengakselerasi peningkatan
daya saing Indonesia. Setiap elemen negara yang meliputi pemerintah, swasta,
dan masyarakat sipil harus melakukan inovasi. Inovasi pada lingkungan instansi
pemerintah meliputi antara lain kementerian, lembaga pemerintah non
kementerian (LPNK), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sangat
penting karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat dalam
meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung
v
tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang
inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat,
pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya
saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan
meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya juga
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Reformasi
birokrasi dicanangkan untuk memperbaiki penyakit-penyakit di sektor publik
melalui pembaruan di 8 area sasaran (organisasi, tata laksana, peraturan
perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan
publik, dan mindset serta cultural set aparatur). Inovasi menjadi katalisator
untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana banyak program
inovasi merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan di area-area
tersebut. Lebih jauh, inovasi sesungguhnya dapat dimaknai sebagai reformasi
birokrasi kontekstual, artinya pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan
dengan kebutuhan dan tantangan daerah setempat.
Kesadaran pentingnya inovasi, ditandai dengan telah diterbitkannya
Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya
pada pasal 386 yang menyatakan bahwa ”dalam rangka peningkatan kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan
inovasi”. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai
berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas
pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan
umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat
dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019,
disebutkan bahwa salah satu misi pemerintah adalah mewujudkan bangsa yang
berdaya saing.
Dengan demikian dalam rangka meningkatkan daya saing daerah,
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan
kualitas pelayanan publik, meningkatkan pemberdayaan dan peranserta
masyarakat dalam pembangunan daerah, dan meningkatkan kualitas
vi
kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser, saya mencanangkan Tahun 2019
merupakan tahun inovasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daearah
Kabupaten Paser. Oleh karena itu, agar semua perangkat daerah dan BUMD
pada tahun 2018 sudah memulai melaksanakan inovasi di lingkungan kerja
masing-masing agar terjadi peningkatan yang lebih baik sebagaimana
semangat “Olo Manin Aso Buen Si Olo Ndo” hari esok lebih baik daripada
hari ini.
vii
DAFTAR ISI
JUDUL Halaman
HALAMAN JUDUL ................................................................................. LEMBAR TIM PENGOLAH SIFIDA ........................................................... i
KATA PENGANTAR ................................................................................ ii
DRUM UP INNOVATION OLEH BUPATI PASER (Pencanangn pelaksanaan inovasi Perangkat Daerah) ................. iv
DAFTAR ISI .......................................................................................... vii DAFTAR TABEL ..................................................................................... ix
DAFTAR GAMBAR .................................................................................. x
BAB I
PENDAHULUAN
A. Pengertian Inovasi .................................................................... 1
B. Sistem Fasilitasi Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah (SIFIDA) 2
C. Landasan Hukum ...................................................................... 4
D. Keharusan Inovasi Perangkat Daerah (Drumming Up) ................. 5
E. Area Inovasi Perangkat Daerah ................................................. 7
F. Fokus Inovasi Perangkat Daerah ................................................ 8
G. Tujuan ..................................................................................... 8
H. Manfaat ................................................................................... 9
BAB II
PERSYARATAN SUBSTANSI, MODEL, PROPOSAL
DAN MEKANISME PENGAJUAN INOVASI
A. Persyaratan Substansi Inovasi Perangkat Daerah ........................ 10
B. Pembiayaan Inovasi Perangkat Daerah ....................................... 11
C. Mekanisme Pengajuan Inovasi Perangkat Daerah ........................ 12
D. Sistematika Penulisan Proposal Inovasi Perangkat Daerah ........... 14
BAB IV
PELAKSANAAN SIFIDA
A. Mekanisme Sistem Fasilitasi Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah
(SIFIDA) ................................................................................... 16
B. Jadwal Pelaksanaan SIFIDA ....................................................... 18
C. Monitoring Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah ...................... 19
D. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah ................. 19
viii
BAB IV
SELEKSI LOMBA INOVASI PERANGKAT DAERAH
(Seleksi hasil inoasi terbaik daerah dan tindak lanjut)
A. Seleksi Substansi ....................................................................... 20
B. Presentasi ................................................................................ 20
C. Finding Fact .............................................................................. 20
D. Penetapan Inovasi Perangkat Daerah Terbaik ............................ 21
E. Tindak Lanjut Pemerintah Daerah .............................................. 21
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................... 22
B. Rekomendasi ............................................................................ 22
ix
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Jadwal dan Tahapan SIFIDA ..................................................... 18
Tabel 2. Laporan Progress Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah ........... 19
x
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Tahapan Inovasi melalui SIFIDA ..................................... 3
Gambar 2. Mekanisme Pengajuan Proposal InovasI Perangkat Daerah Oleh Pejabat Eselon II dan III ........................................ 12
Gambar 3. Mekanisme Pengajuan Proposal Inovasi Perangkat Daerah Oleh Pejabat Eselon IV dan Staf .......... 13
Gambar 4. Mekanisme SIFIDA ........................................................ 16
- 1 -
BAB I
PENDAHULUAN
I. Pengertian Inovasi
1. Definisi Inovasi, sebagaimana Undang-Undang No. 18 Tahun 2002
pasal 1 ayat 9 : Pendanaan Inovasi Industri adalah instrumen kebijakan
berupa pendanaan yang diberikan untuk mengakselerasi proses
hirilisasi hasil penemuan dan memecah penghambat-penghambat yang
menjadi penyebab gagalnya proses inovasi.
2. Definisi Inovasi, sebagaimana Undang-Undang No. 18 Tahun 2002
pasal 1ayat 9 : 12 “Inovasi adalah kegiatan penelitian,
pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan
mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan
yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi”.
3. Definisi Inovasi menurut Kemendikbud, 2016, Inovasi adalah
penemuan hal-hal yang baru/ pembaharuan, atau penemuan baru yang
berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya
(gagasan, metode, atau alat),
4. Inovasi menurut Solution Change Indonesia, Inovasi adalah mengenai
orang untuk melakukan sebuah pembaharuan atau penemuan baru dan
hal tersebut dapat datang dari individu atau sekelompok orang dan
jarang sekali dari suatu institusi; Inovasi membutuhkan sumber yang
menjadi inspirasi dari model/contoh yang telah ada dan di buat dan
ditingkatkan fungsinya; inovasi untuk pemerintahan memberikan
perbedaan dalam melakukan inovasi terhadap norma-norma dan
praktik-praktik administratif yang sudah ada, melakukan suatu inovasi
memerlukan dukungan bagi orang-orang yang tertarik akan hal-hal
berkaitan dengan resiko.
5. Sedangkan Inovasi menurut Jat Jat Wirijadinata adalah bahwa inovasi
merupakan sebuah ide, praktek atau obyek yang dipahami sebagai
sesuatu yang baru oleh masing -masing individu atau unit pengguna
lainnya. Inovasi secara umum memiliki kekhususan dalam pelaksanaan
dan kisah sukses dari penerapan suatu daerah tidak cocok untuk
diterapkan pada daerah lain. Adaptasi dan menyesuaikan suatu inovasi
- 2 -
dengan keadaan daerah merupakan hal yang penting untuk
menentukan suatu kesuksesan.
6. Tatang A. Taufik Deputy Kepala BPPT Bidang PKT, sistem inovasi
adalah suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan atau
proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan
kecepatan inovasi dan difusinya, termasuk teknologi dan praktik
baik/terbaik, serta proses pembelajarannya. Sistem inovasi memiliki
dimensi kewilayahan atau teritorial berupa elemen sistem inovasi
daerah dan dimensi sektoral berupa sistem inovasi sektoral, serta
klaster industri.
7. Menurut Peranturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2017 tentang Inovasi Daerah, Inovasi Daerah adalah semua bentuk
pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Definisi inovasi sangat beragam namun secara ringkas menurut
Anthony (2011), inovasi adalah sesuatu yang berbeda dan memiliki
dampak. Dari definisi tersebut setidaknya ada tiga unsur yaitu sesuatu
yang dapat berupa produk, proses (metode) atau ide (gagasan). Unsur
kedua adalah berbeda yang dapat bermakna baru ataupun belum ada
sebelumnya. Hal ini tentu dibandingkan dengan situasi kondisi saat ini.
Unsur ketiga adalah dampak, yang bermakna bahwa sesuatu berbeda
tersebut mempengaruhi lingkungan di mana ia berada.
Dari beberapa definisi inovasi diatas, disimpulkan bahwa inovasi
adalah proses pembaruan terhadap apa yang telah dilakukan sebelumnya.
Pembaruan tersebut dilakukan untuk lebih memaksimalkan keuntungan,
pendayagunaan dan kemanfaatan dibandingkan dengan sebelum
dilakukannya inovasi.
J. Sistem Fasilitasi Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah (SIFIDA)
Peraturan Bupati Paser Nomor 52 Tahun 2017 tentang perubahan
atas Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Inspektorat dan Bappeda, salah satu dari fungsi Sub.
Bidang Inovasi dan Teknologi, LITBANG Bappeda Kabupaten
Paser adalah memfasilitasi pelaksanaan inovasi perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser. Terkait dengan fungsi itulah
diperlukan suatu system yang mengatur fasilitasi pelaksanaan inovasi
perangkat daerah yang diakronimkan dengan SIFIDA (Sistem Fasilitasi
- 3 -
Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah). Sistem ini disusun untuk
sementara ini berupa Juknis-Juklak SIFIDA yang merupakan satu kesatuan
system yang didalamnya berisi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
inovasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser.
Petunjuk teknis menjelaskan dan mengatur cara, proses dan prosedur
inovasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser.
Sedangkan juklak adalah system yang mengatur tahapan, waktu, proses
dan prosedur secara substantif dari pelaksanaan inovasi perangkat daerah
hingga pelaksanaan lomba inovasi daerah dalam rangka memotivasi
perangkat daerah untuk melaksanakan inovasi guna meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan daya saing daerah,
meningkatkan kualitas pelayanan public, dan peningkatan pemberdayaan
dan peranserta masyarakat dalam pembangunan daerah di lingkungan
pemerintah Kabupaten Paser.
Sistem Fasilitasi Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah (SIFIDA)
ini dimaksudkan untuk membekali setiap fasilitator inovasi Perangkat
Daerah (Government Agency innovation Facilitator) dan Sub. Bidang
Inovasi dan Teknologi, LITBANG, BAPPEDA Kabupaten Paser yang salah
satu tugas dan fungsi memfasilitasi pelaksanaan inovasi di daerah. Sistem
Fasilitasi Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah (SIFIDA) digambarkan
sebagai berikut:
Tahapan Inovasi melalui SIFIDA
Gambar 1. Tahapan Inovasi melalui SIFIDA
- 4 -
Dengan adanya SIFIDA ini diharapkan :
1. Menginspirasi pengambil kebijakan untuk mau berinovasi dan
akhirnya memberikan dukungan untuk melaksanakan inovasi
(drumming up support);
2. Mendapatkan dukungan pelaksanaan inovasi perangkat daerah dari
Kepala Daerah (eksekutif) dan legislatif (drumming up support);
3. Menggali Ide dalam upaya peningkatan daya saing daerah,
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,
meningkatkan pelayanan public, dan meningkatkan pemberdayaan
dan peranserta masyarakat dalam pembangunan (Diagnosing);
4. Memudahkan perangkat daerah dalam merancang dan melaksanakan
Inovasi perangkat daerah (Designing);
5. Dapat mengukur Innovation Readiness Level atau tingkat kesiapan
instansi pemerintah dalam berinovasi dan menggali ide-ide inovasi
baik yang berangkat dari permasalahan yang dihadapinya maupun
untuk mewujudkan visi dan misi daerah melalui pelaksanaan inovasi
secara fokus dan konsisten hingga tuntas (Delivering) ;
6. Mengukur progres inovasi yang dilaksanakan perangkat daerah
(Delivering); dan
7. Memaksimalkan manfaat inovasi kepada stakeholder atau
lingkungannya (Displaying).
K. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025;
3. UndangUndang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 386 yang menyatakan bahwa ”dalam rangka peningkatan kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat
melakukan inovasi”;
- 5 -
4. PP 35 Tahun 2007 Tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan
Badan Usaha untuk Kegiatan Perkayasaan, Inovasi dan Difusi
Teknologi;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 3 Tahun 2012 dan
Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. PermenpanRB Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan
Road Map Reformasi Birokrasi;
8. Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman inovasi
pelayanan publik;
9. Permenpan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2015-2019;
10. Permendagri No.17 Tahun 2016 tentang Pedoman pelaksanaan
penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah
12. Peraturan Bupati Paser Nomor 37 Tahun 2017 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Paser.
L. Keharusan Inovasi Perangkat Daerah (Drumming up)
Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah,
meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan pelayanan publik dan
meningkatkan pemberdayaan dan peranserta masyarakat dalam
pembangunan daerah. Namun, posisi dan keadaan inovasi di Indonesia
tidaklah terlalu menggembirakan. Dalam Global Innovation Index (GII)
tahun 2015, Indonesia menempati peringkat 97 dengan skor 29,79, turun
dari peringkat 87 dengan skor 31,8 pada tahun 2014. Peringkat ini berada
di bawah negara-negara tetangga lain di kawasan ASEAN seperti Vietnam
(peringkat 52), Thailand (peringkat 55), Malaysia (peringkat 32), dan
Singapura (peringkat 7). Laporan Daya Saing Global yang disampaikan
dalam World Economic Forum (2015) yang mensurvei 148 negara
menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 34 dengan skor
- 6 -
4,52. Peringkat ini berada di bawah negara tetangga seperti Thailand
(peringkat 31), Brunei (peringkat 26), Malaysia (peringkat 20), dan
Singapura (peringkat 2). Jika Indonesia tidak mengakselerasi diri, maka
tantangan dan hambatan Indonesia semakin berat. Hal ini tentunya tidak
terlepas dari menghadapi perdagangan bebas yang telah dimulai sejak
akhir tahun 2015, khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN, INOVASI JALAN
UTAMA Inovasi bukan lagi alternatif tetapi menjadi jalan utama yang harus
ditempuh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing
nasional, dan meningkatkan kesejahteraan bangsa di mana barang, jasa,
dan tenaga kerja akan bersirkulasi bebas di antara negara-negara ASEAN.
Inovasi menjadi salah satu alat dalam mengakselerasi peningkatan
daya saing Indonesia. Setiap elemen negara yang meliputi pemerintah,
swasta, dan masyarakat sipil harus melakukan inovasi. Inovasi pada
lingkungan instansi pemerintah meliputi antara lain kementerian, lembaga
pemerintah non kementerian (LPNK), pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota sangat penting karena dapat mengakselerasi inovasi
swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah
daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib
melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan
pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya
saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi
pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah
dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya juga
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Reformasi
birokrasi dicanangkan untuk memperbaiki penyakit-penyakit di sektor
publik melalui pembaruan di 8 area sasaran (organisasi, tata laksana,
peraturan perundangundangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas,
pelayanan publik, dan mindset serta cultural set aparatur). Inovasi menjadi
katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, banyak
program inovasi merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan di
area-area tersebut. Lebih jauh lagi, inovasi sesungguhnya dapat dimaknai
sebagai reformasi birokrasi kontekstual, artinya pelaksanaan reformasi
birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan daerah
setempat.
- 7 -
Kesadaran pentingnya inovasi saat ini ditandai dengan telah
diterbitkannya Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan
inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa ”dalam rangka
peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah
Daerah dapat melakukan inovasi”. Inovasi yang dimaksud adalah semua
bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan
efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan,
berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka,
memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan
hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
Kabupaten Paser yang merupakan wilayah paling selatan di
Kalimantan Timur juga harus melaksanakan inovasi-inovasi dalam
rangka meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan
pemberdayaan dan peranserta masyarakat dalam pembangunan
daerah, dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat,
dengan target awal minimal One Agency One Innovation (satu
perangkat daerah melaksanakan minimal satu inovasi) dan
selanjutnya Every Sub Agency One Innovation (setiap bagian, bidang,
subbag/subbid/kasi melaksanakan minimal satu inovasi) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Paser.
M. Area Inovasi Perangkat Daerah
Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah
dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, juga merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi
dicanangkan untuk memperbaiki permasalahan pada sektor public. Melalui
pembaruan di 8 area sasaran sebagaiamana Permenpan Nomor 11 Tahun
2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Area inovasi
perangkat daerah di Kabupaten Paser diselaraskan dengan arah area
perubahan sebagaiamana permenpan Nomor 11 Tahun 2015 tersebut
diatas, area perubahan ditekankan pada 8 (delapan) area perubahan yakni
pada:
- 8 -
1. Mental Aparatur
2. Pengawasan
3. Akuntabilitas
4. Kelembagaan
5. Tata Laksana
6. SDM Aparatur
7. Peraturan Perundang-undangan
8. Pelayanan Publik.
N. Fokus Inovasi Perangkat Daerah
Fokus inovasi perangkat daerah di Kabupaten Paser adalah
pencapaian titkberat tujuan reformasi birokrasi sebagaimana Peraturan
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025, dan Permendagri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi
Daerah, yaitu:
a. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,
b. Efektifitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan,
c. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan,
d. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
e. Peningkatan kualitas penyelenggaran pemerintah daerah,
f. Peningkatan daya saing,
g. Peningkatan peranserta dan pemberdayaan masyarakat.
diarahkan pada 8 (delapan) area perubahan yakni:
2. Mental Aparatur
3. Pengawasan
4. Akuntabilitas
5. Kelembagaan
6. Tata Laksana
7. SDM Aparatur
8. Peraturan Perundang-undangan
9. Pelayanan Publik.
O. Tujuan
Pelayanan Publik Inovasi menjadi katalisator untuk mempercepat
pelaksanaan reformasi birokrasi, banyak program inovasi merupakan
pengejawantahan dari upaya perubahan di area-area tersebut. Lebih jauh
- 9 -
lagi, inovasi sesungguhnya dapat dimaknai sebagai reformasi birokrasi
kontekstual, artinya pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan
dengan kebutuhan dan tantangan daerah setempat.
Kesadaran pentingnya inovasi saat ini ditandai dengan telah
diterbitkannya UndangUndang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan
inovasi. Pasal 386 yang menyatakan bahwa ”dalam rangka peningkatan
kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat
melakukan inovasi”. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk
pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
berpedoman pada prinsip: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas,
perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi
kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai
kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk
kepentingan diri sendiri.
Dengan demikian tujuan Fasilitasi pelaksanaan inovasi
perangkat daerah (SIFIDA) adalah :
1. Terlaksananya inovasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Paser dengan target minimal One Agency One
Innovation,
2. Terlaksananya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Paser yang ditunjukkan dengan peningkatan kualitas pada:
a. Mental Aparatur,
b. Pengawasan,
c. Akuntabilitas,
d. Kelembagaan,
e. Tata Laksana,
f. SDM Aparatur,
g. Peraturan Perundang-undangan,
h. Pelayanan Publik.
P. Manfaat
Manfaat inovasi perangkat daerah melalui SIFIDA ini diharapkan
terjadi peningkatan kualitas pada 8 (delapan) area perubahan dimaksud di
atas, dan pada akhirnya Pemerintah Kabupaten Paser mampu
meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan kualitas
- 10 -
penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan
pemberdayaan dan peranserta masyarakat dalam pembangunan
daerah, dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Paser.
- 11 -
BAB II
PERSYARATAN SUBSTANSI, PEMBIAYAAN
DAN MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL INOVASI PERANGKAT
DAERAH
E. Persyaratan Substansi Inovasi Perangkat Daerah
Persyaratan substansi inovasi perangkat daerah adalah sebagai
berikut:
1. Inovasi dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Paser dengan tujuan meningkatkan daya saing daerah,
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,
meningkatkan pemberdayaan dan peranserta masyarakat dalam
pembangunan daerah, dan meningkatkan kualitas kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Paser.
2. Inovasi dilaksanakan pada 8 (delapan) area perubahan sebagaiamana
dimaksud pada sub bab E BAB I Juknis-Juklak ini.
3. Penyusunan Rancangan Inovasi Perangkat Daerah terkait langsung
dengan Tupoksi Pejabat Eselon III, II, di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Paser wajib melibatkan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Inovasi
Perangkat Daerah (Tim SIFIDA) dan LITBANG Bappeda Kabupaten
Paser, sedangkan penyusunan rancangan, pelaksanaan dan evaluasi
pelaksanaan inovasi daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD,
Wakil Bupati, Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Paser mengikuti
prosedur dan aturan yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah.
4. Rancangan Inovasi perangkat daerah dan inovasi daerah yang
dilaksanakan pejabat daerah dimaksud pada point 3 di atas dibahas
dan direkomendasi oleh Tim Pengendali Mutu Kelitbangan
Daerah (TPMKD) Kabupaten Paser.
5. Inovasi perangkat daerah pada level kegiatan yang laksanakan oleh
pejabat eselon IV dan staf perangkat daerah dikonsultasikan dengan
Tim Fasilitasi Pelaksanaan inovasi perangkat daerah (Tim SIFIDA),
yang sekretariatnya berada pada Bidang LITBANG, Bappeda
Kabupaten Paser.
- 12 -
F. Pembiayaan Inovasi Perangkat Daerah
Inovasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk
mengakselerasi pertumbuhan inovasi di lingkungan pemerintah daerah
Kabupaten Paser. Inovasi bukan berarti selalu membutuhkan biaya, inovasi
pada tingkat kegiatan, inovasi dapat dilakukan untuk memangkas biaya
kegiatan atau efisiensi biaya kegiatan. Namun jika inovasi difokuskan
untuk peningkatan efektifitas dan kualitas kegiatan, maka inovasi
membutuhkan penambahan biaya. Dengan demikian pembiayaan inovasi
perangkat daerah seyogyanya dapat dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten
Paser. Pembiayaan inovasi perangkat daerah dari pihak ketiga yang syah
dan tidak mengikat, bantuan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat
diperbolehkan. Secara rinci pembiayaan inovasi perangkat daerah adalah
sebagai berikut:
1. Bersumber dari APBD Kabupaten Paser,
2. Bantuan Pemerintah Propinsi,
3. Bantuan Pemerintah Pusat, dan
4. Bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat,
5. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
Rincian estimasi pembiayaan dan rencana sumber pembiayaan
inovasi perangkat daerah oleh Pejabat eselon III dan II dituangkan dalam
proposal inovasi daerah, sedangkan inovasi perangkat daerah yang
dilakukan oleh pejabat eselon IV dan Staft perangkat daerah rincian
pembiayaan dirincikan langsung pada RKA (Rencana Kegiatan
Anggaran) kegiatan yang diinovasi.
G. Mekanisme Pengajuan Proposal Inovasi Perangkat Daerah
1. Proposal Inovasi Perangkat Daerah Oleh Pejabat Eselon III dan II
Proposal inovasi perangkat daerah oleh Pejabat Eselon III dan
II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser disusun oleh Pejabat
Eselon III atau II sebagai Innovator Leader (IL) dengan melibatkan
unsur perangkat daerah terkait dan Tim SIFIDA dan LITBANG,
Bappeda Kabupaten Paser. Proposal disusun berdasarkan oleh Tim
berdasarkan Idea concept paper (ICP) atas permasalahan yang
dihadapi pejabat eselon III dan II dalam upaya mencapai tujuan dan
sasaran program prioritas pemerintah daerah yang menjadi TUPOKSI-
nya. Proposal disampaikan ke Tim Pengendali Mutu Kelitbangan
- 13 -
Daerah (TPMKD) untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan inovasi
da selanjutnya diajukan kepada Bupati Paser melalui Bappeda
Kabupaten Paser. Secara rinci mekanisme pengajuan proposal inovasi
perangkat daerah dapat digambarkan sebagai berikut:
MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL
INOVASI PERANGKAT DAERAH OLEH PEJABAT ESELON III DAN II
Gambar 2. Mekanisme pengajuan proposal Inovasi perangkat daerah oleh
pejabat eselon
2. Proposal Inovasi Perangkat Daerah Oleh Pejabat Eselon IV dan Staft
Perangkat Daerah.
Proposal Inovasi Perangkat Daerah oleh Pejabat Eselon IV
dan Staf Perangkat Daerah diawali dari analisa permasalahan yang
dihadapi dalam mencapai target kerja kegiatan yang menjadi
TUPOKSI-nya. Pejabat Eselon IV dan Staf Perangkat Daerah yang
akan melaksanakan inovasi menyusun rancangan/proposal inovasi
kegiatan sederhana yang minimal berisi point a sampai dengan j sub
Bab minimal penulisan laporan inovasi Pejabat Eselon IV dan Staf
Perangkat Daerah berikut:
a. Judul inovasi kegiatan,
b. Analisa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sebelumnya,
c. Kondisi saat ini;
d. Kondisi yang diharapkan,
e. Tujuan dan manfaat inovasi
- 14 -
f. Fokus inovasi,
g. Stakeholders yang dilibatkan,
h. Output kunci keberhasilan inovasi
i. Milestone pencapaian tujuan,
j. Target capaian perubahan/inovasi
k. Pelaksanaan inovasi,
l. Laporan hasil pelaksanaan inovasi.
Rancangan inovasi tersebut disampaikan kepada atasan yang
selanjutnya diverifikasi oleh TPMKD. Gambaran mekanisme
penyampaian rancangan inovasi oleh Pejabat Eselon IV dan Staf
Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:
MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL INOVASI PERANGKAT DAERAH
OLEH PEJABAT ESELON IV DAN STAF PERANGKAT DAERAH
gambar 2. Mekanisme pengajuan proposal inovasi perangkat daerah
oleh pejabat eselon IV dan staf Perangkat Daerah
- 15 -
H. Sistematika Penulisan Proposal Inovasi Perangkat Daerah
Sistematika Penulisan Proposal Inovasi Perangkat Daerah oleh
pejabat eselon II, III, IV, dan Staf Perangkat Daerah adalah minimal Bab
dan Sub. Bab sebagai berikut:
a. Alternatif 1 (Proposal BAB I dan II)
BAB. I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang,
B. Analisa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
sebelumnya,
C. Kondisi saat ini;
D. Kondisi yang diharapkan,
E. Tujuan dan manfaat inovasi
BAB II
DESKRIPSI INOVASI
A. Deskripsi Judul Inovasi
B. Fokus inovasi,
C. Stakeholders yang dilibatkan,
D. Output kunci keberhasilan inovasi
E. Milestone pencapaian tujuan,
F. Target capaian perubahan/inovasi
BAB III
PELAKSANAAN INOVASI
A. Pelaksanaan, Inovasi
B. Capaian Target Inovasi (sebelum dan sesudahnya)
C. Strategi mengatasi masalah
BAB. IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Rekomendasi
b. Alternatif 2 (Prposal point 1 s.d. 10)
1. Judul inovasi kegiatan,
2. Analisa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan sebelumnya,
3. Kondisi saat ini;
- 16 -
4. Kondisi yang diharapkan,
5. Tujuan dan manfaat inovasi
6. Fokus inovasi,
7. Stakeholders yang dilibatkan,
8. Output kunci keberhasilan inovasi
9. Milestone pencapaian tujuan,
10. Target capaian kinerja aksi inovasi
11. Pelaksanaan inovasi,
12. Capaian target inovasi (sebelum, sesudah inovasi dan
prosentase capaian output kinerja aksi)
13. Rekomendasi
- 17 -
BAB IV
PELAKSANAAN SIFIDA
E. Mekanisme Sistem Fasilitasi Pelaksanaan Inovasi Perangkat
Daerah (SIFIDA)
SIFIDA sebagaiamana dijelaskan dalam BAB I sub Bab B, bahwa
Sistem ini berupa Juknis-Juklak SIFIDA yang merupakan satu kesatuan
system yang didalamnya berisi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
inivasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser.
Petunjuk teknis menjelaskan dan mengatur cara, proses dan prosedur
inovasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser.
Sedangkan juklak adalah system yang mengatur tahapan, waktu, dan
proses dan prosedur secara substantif dari pelaksanaan inovasi perangkat
daerah hingga pelaksanaan lomba inovasi daerah dalam rangka
memotivasi perangkat daerah untuk melaksanakan inovasi guna
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,
peningkatan daya saing daerah, meningkatkan kualitas pelayanan public,
dan peningkatan pemberdayaan dan peranserta masyarakat dalam
pembangunan daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser.
Mekanisme SIFIDA ini digambarkan sebagai berikut:
MEKANISME PELAKSANAAN SIFIDA
Gambar 4. Mekanisme SIFIDA
- 18 -
SIFIDA diawali dari penabuhan genderang pelaksanaan inovasi
(drumming up innovation) oleh Bupati Paser melalui Surat Edaran Bupati
Paser yang memerintahkan semua perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Paser untuk melaksanakan inovasi perangkat
daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah, peningkatan daya saing daerah, meningkatkan
kualitas pelayanan public, dan peningkatan pemberdayaan dan peranserta
masyarakat dalam pembangunan daerah di lingkungan pemerintah
Kabupaten Paser. Selanjutnya masing-masing perangkat daerah dapat
menganalisa hambatan-hambatan yang muncul dalam mencapai tujuan
dan sasaran serta program strategis daerah yang menjadi
tanggungjawabnya atau kegiatan yang dilaksanakan pejabat eselon IV dan
staf. Gagasan inovasi yang diajukan oleh pejabat eselon III dan II atau
pejabat daerah, berangkat dari permasalahan tersebut dimunculkan
gagasan inovasi untuk mengatasi masalah tersebut yang dituangkan dalam
bentuk Idea Concept Paper (ICP) atau rancangan awal inovasi. Tim yang
dibentuk perangkat daerah dan Tim SIFIDA menindaklanjuti menyusun
rancangan inovasi perangkat daerah yang selanjutnya disampaikan kepada
Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Daerah (TPMKD) untuk diuji kelayakan
gagasan dan rancangan inovasi tersebut, jika layak maka selanjutnya
diajukan persetujuan ke Bupati Paser, dan jika disetujui maka inovasi
perangkat daerah dapat dilaksanakan setelah Anggaran inovasi masuk
dalam DIPA dan dapat dipergunakan. Mekanisme SIFIDA ini diharapkan
mencapai target SIFIDA yaitu terlaksananya ONE AGENCY ONE
INNOVATION (target: satu perangkat daerah melaksanakan minimal satu
inovasi) di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser. Sedangkan gagasan
yang disampaikan pejabat eselon IV dan staf, pejabat eselon IV atau staf
menyusun rancangan inovasi baik melalui tim maupun perorangan
disampaikan pada atasan langsung (ke pejabat eselon IV untuk staf, dan
ke Kabid, Kabag, sekretaris untuk pejabat eselon IV) untuk mendapatkan
persetujuan. Apabila disetujui oleh atasan langsung, rancangan inovasi
pada tingkat kegiatan oleh pejabat eselon IV dan staf disertai RKA inovasi
kegiatan dan dikonsultasikan ke TPMKD untuk mendapatkan rekomendasi
dan selanjutnya disampaikan ke TAPD untuk mendapat anggaran, setelah
mendapat anggaran dan tercantum dalam DIPA, maka inovasi kegiatan
dapat dilaksanakan.
- 19 -
F. Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan SIFIDA
Jadwal pelaksanaan SIFIDA disusun dengan mempertimbangkan
beberapa hal yang antara lain:
1. Waktu pelaksanaan kegiatan,
2. Waktu pelaksanaan evaluasi pelaksanaan dan realisasi anggaran oleh
TEPRA,
3. Waktu pelaksanaan penyusunan rencana kerja perangkat daerah
(RKPD),
4. Waktu penyusunan anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD),
5. Waktu pelaksanaan lomba inovasi daerah, baik tingkat kabupaten,
propinsi dan pusat.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas jadwal dan tahapan
pelaksanaan SIFIDA disusun dalam bentuk tabulasi sebagai berikut:
Tabel 1. Jadwal dan Tahapan SIFIDA
NO KEGIATAN SIFIDA BULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TAHUN PENYUSUNAN RANCANGAN INOVASI
1. Analisa hambatan pelaksanaan starategi,
kebijakan, program, kegiatan pada perangkat
daerah
2. Menyampaikan gagasan inovasi (ICP) kepada
atasan langsung (untuk Pejabat eselon IV dan
staf), Kepada Tim PD dan Tim SIFIDA
3. Mengajukan uji kelayakan inovasi Inovasi kepada
TPMKD (untuk pejabat eselon III, II, Pejabat
Daerah), atau konsultasi ke TPMKD (untuk
pejabat eselon IV dan Staf)
4. Mengajukan persetujuan Ke Bupati Paser (untuk
pejabat eselon III, II, Pejabat Daerah), atau
Mengajukan ke TAPD (untuk pejabat eselon IV
dan Staf)
TAHUN PELAKSANAAN INOVASI (TAHUN BERIKUTNYA)
5. Anggaran inovasi masuk dalam DIPA
6. Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah
7. Penyampaian Laporan Hasil inovasi perangkat
daerah kepada Bupati Paser melalui Bappeda
Kabupaten Paser
8. Gelar Inovasi Perangkat Daerah (GIPA)
9. Seleksi Inovasi terbaik Tk. Kabupaten
10. Lomba inovasi Tingkat Propinsi
11. Lomba inovasi Tingkat Nasional
12. Agency Innovation Reward
- 20 -
G. Monitoring Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah
Monitoring pelaksanaan inovasi perangkat daerah dilaporkan oleh
innovation leader secara berkala kepada Bupati Paser melalui Bappeda
Kabupaten Paser Qq. Subbidang Inovasi dan Teknologi Via email:
inoteklitbangbappedapaser@gmail.com atau What-up / WA nomor
082251112907.
Laporan berkala disampaikan minimal sebulan sekali, adapun format
laporan adalah sebagai berikut :
Tabel 2. Laporan Progress Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah
LAPORAN PROGRESS
PELAKSANAAN INOVASI PERANGKAT DAERAH
Judul Inovasi :…………………………………………………
Innovation Leader : ………………………………………………..
Instansi : ………………………………………………..
No Milestone Kegiatan Waktu
pelaksanaan
Realisasi
pelaksanaan
(%)
Keterangan
1.
2.
3.
Dst.
Tana Paser, ………………20
Innovation Leader,
……………………………
NIP……………………….
H. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah
Evaluasi hasil pelaksanaan inovasi perangkat daerah disampaikan
kepada Bupati Paser melalui Bappeda Kabupaten Paser Qq. Sub Bidang
Inovasi dan Teknologi. Sistematika laporan hasil inovasi perangkat daerah
sebagaimana BAB II subbab. D.
- 21 -
BAB V
SELEKSI LOMBA INOVASI PERANGKAT DAERAH
(Seleksi hasil inovasi terbaik daerah dan tindak lanjut)
F. Seleksi Substansi
Seleksi inovasi terbaik secara substantial adalah sebagai berikut:
1. Inovasi yang disertakan dalam seleksi adalah inovasi perangkat
daerah yang difasilitasi oleh Tim SIFIDA,
2. Inovasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan 1 tahun terakhir,
3. Inovasi yang memenuhi persyaratan :
a. Novelty (start up innovation)
b. Uniqueness and Originality
c. Kebermanfaatan (social , institution and or morality impact),
d. Keberlanjutan (continuety),
e. Development
f. Commercialization,
g. Scientific approach
G. Presentasi
Inovasi perangkat daerah yang terpilih dalam seleksi inovasi
perangkat daerah terbaik, membuat presentasi hasil inovasi dalam bentuk
power point yang disajikan dalam durasi 15 menit. Presentasi power point
inovasi perangkat daerah dihadadapan TIM penilai dengan rincian waktu
sebagai berikut:
1. Presentasi hasil inovasi perangkat daerah dalam bentuk power point
selama 15 menit,
2. Tanya jawab 20 menit.
H. Finding Fact
Finding fact dilakukan bagi finalis yang lulus presentasi inovasi
dihadapan tim penilai dan untuk memastikan kesiapan finalis dalam hal
sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang akan digunakan dalam
pelaksanaan kegiatan lomba ke tingkat propinsi dan nasional. Finding fact
akan dilakukan bilamana diperlukan.
- 22 -
I. Penetapan Inovasi Perangkat Daerah Terbaik
Penetapan inovasi perangkat daerah terbaik ditetapkan dengan
keputusan Bupati Paser berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai dalam
seleksi inovasi perangkat daerah terbaik.
J. Tindak Lanjut Pemerintah Daerah
Inovasi perangkat daerah terbaik akan diikutkan dalam lomba
inovasi di tingkat propinsi dan jika menjuarai pada tingkat propinsi maka
akan diikutkan dalam lomba inovasi tingkat nasional. Project leader dari
inovasi perangkat daerah terbaik mendapatkan reward yang ditetapkan
dengan keputusan Bupati Paser.
- 23 -
BAB VI
PENUTUP
C. Kesimpulan
Berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan inovasi perangkat
daerah di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Inovasi perangkat daerah diperlukan untuk meningkatkan daya saing
daerah, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,
meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pemberdayaan dan
peranserta masyarakat dalam pembangunan daerah dan meningkatkan
kualitas kesejahteraan masyarakat, merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari reformasi birokrasi,
2. One Agency One Innovation (satu perangkat daerah malaksanakan
minimal satu inovasi) merupakan target minimal yang harus dicapai
dalam rangka tujuan inovasi sebagaiaman poin 1 diatas,
3. SIFIDA merupakan cara, prosedur, tahapan dan panduan pelaksanaan
inovasi yang merupakan satu kesatuan system fasilitasi pelaksanaan
inovasi perangkat daerah dengan tujuan menjembatani dan
memudahkan perangkat daerah dalam melaksanakan inovasi perangkat
daerah.
D. Rekomendasi
Dengan diterbitkannya juknis-juklak ini direkomendasikan sebagai berikut:
1. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan inovasi perangkat daerah
disarankan agar Perangkat daerah dapat mengikuti arahan fasilitasi
pelaksanaan inovasi perangkat daerah yang telah dituangkan dalam
juknis-juklak SIFIDA,
2. Rangkaian system fasilitasi pelaksanaan inovasi perangkat daerah
(SIFIDA) yang dituangkan dalam juknis-juklak diatas dalam
pelaksanaannya perlu dilakukan evaluasi untuk review dan reviasi
guna kesempurnaan juknis-juklak kedepan.
3. SIFIDA dapat dijadikan sebagai embrio payung hukum system
pelaksanaan inovasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan
pelayanan publik, meningkatkan pemberdayaan dan peranserta
- 24 -
masyarakat dalam pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas
kesejahteraan masyarakat.
- 25 -
Penjelasan tambahan :
1). Pejabat Eselon II : Pejabat Tinggi Pratama
2). Pejabat Eselon III : Pejabat Administrasi
3). Pejabat Eselon IV : Pengawas