Post on 20-Jan-2016
BAB I
LATAR BELAKANG PERMASALAHAN
Peran serta masyarakat adalah syarat mutlak bagi keberhasilan, kelangsungan dan
kemandirian pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kesehatan. Peran serta
masyarakat dalam pembangunan kesehatan diwujudkan antara lain dengan menjalankan cara
hidup sehat, penyelenggara berbagai upaya/pelayanan kesehatan dan dalam membiayai
pemeliharaan kesehatan.
Peran serta masyarakat (termasuk swasta) dalam pembiayaan pemeliharaan kesehatan
terlaksana antara lain dengan bentuk (1) Pengeluaran biaya langsung untuk kesehatan, (2)
Dana sehat yakni pengumpulan dana masyarakat untuk kesehatan berlandaskan semangat
gotong royong berazaskan usaha bersama dan kekeluargaan yang telah dikenal sejak tahun
1970-an di banyak desa,(3) Asuransi sosial di bidang kesehatan dan (4) berbagai bentuk
pembiayan ksehatan pra-upaya swasta, yang sedang berkembang di Indonesia.
Peran masyarakat yang cukup besar dalam pembiayaan kesehatan ini masih perlu
didorong agar dikelola dengan lebih efektif dan efisien, karena ¾ nya masih berupa
pengeluaran biaya langsung yang tidak terencana dan masih merupakan beban perorangan
yang belum diringankan dengan usaha bersama dan kekeluargaan.
Sering dikemukakan bahwa pelayanan kesehatan akan dapat lebih bermutu dan lebih
merata kalau tersedia cukup dana untuk meningkatkannya. Namun yang terjadi adalah bahwa
penambahan dana malah menaikkan biaya kesehatan bila sistem kesehatannya tidak dikelola
untuk mencegah terjadinya inefisiensi penggunaan dana. Lagi pula sitem pelayanan
kesehatan yang inefisien itu, akan selalu menghabiskan dana yang ada, berapapun
1
penambahannya. Pengalaman itu mengajarkan bahwa perbaikan dalam sistem pemeliharaan
kesehatan kepada masyarakat, memerlukan perubahan dan peningkatan sekaligus serta
serentak atas tiga hal, sebagai berikut:
1. Perbaikan sistem pelayanan kesehatan, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih efisien,
lebih efektif dan lebih bermutu.
2. Perbaikan sistem pembiayaan kesehatan berdasarkan dana pra-upaya sedemikian rupa,
sehingga pengelolaannya lebih rasional.
3. Peningkatan peranserta masyarakat, sehingga pemeliharaan kesehatan dirasakan sebagai
tanggung jawab dan usaha bersama.
Upaya pemeliharaan kesehatan dapat membawa hasil yang diharapkan, bila diberikan
penekanan yang sama kepada ketiga hal tersebut secara serentak dan sekaligus. Dengan
demikian, harus dikembangkan suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang
merangkum ke tiga hal tersebut dan diarahkan pada:
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan agar dapat secara efektif dan efisien dan
efisien meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Pengendalian biaya ,agar pelayanan kesehatan dapat lebih terjangkau oleh setiap
orang.
Pemeratan upaya kesehatan dengan peranserta masyarakat, agar setiap orang dapat
menikmati hidup sehat.
Untuk menjamin meningkatkanya derajat kesehatan masyarakat melalui pemerataan
dan peningkatan mutu upaya kesehatan serta pengendalian pembiayaan kesehatan di masa
yang penuh tantangan ini, UU no.23 tahun 1992 tentang Kesehatan telah menggariskan
Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM) sebagai suatu cara penyelenggaraan
pemeliharaan kesehatan yang terpadu dengan pembiayaannya.
2
JPKM juga merupakan cara pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan sebagai
suatu usaha bersama guna mengefektifitaskan dan mengefisienkan pembiayaan yang
sebagian besar kurang lebih 70% sudah berasal dari masyarakat. Jadi, pengembangan JPKM
sejalan dengan kebijakan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya
penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dengan lebih memusatakan peran pemerintah untuk
mengatur, membina dan menciptakan iklim yang semakin mendorong peningkatan peran
serta masyarakat itu.
Berdasarkan uraian di atas, disusunlah makalah ini yang bertujuan untuk menjelaskan
lebih lanjut tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sehingga dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang pentingnya program tersebut guna mencapai kemandirian
dalam kesehatan.
3
TINJAUAN PUSTAKA
II.1 JPKM
A. Perkembangan JPKM
Pada masa lau, para pengelola cenderung untuk tetap mengelola dana sehat dengan
skala kecil. Namun kini dengan meningkatnya ‘ability to pay’ masyarakat dan kebutuhan
mereka pada pemeliharaan kesehatan, pemerintah telah menyiapkan alternative untuk
kebutuhan masyarakat tersebut.
Bila diuraikan lebih lanjut menurut fungsi kepesertaan pendanaan pemeliharaan
kesehatan dan organisasi, maka arah pembinaan yang dituju adalah sebagai berikut:
Paket Pelayanan dasar
Bila dana sehat akan mengarah pada JPKM maka paket pelayanan kesehatan
harus meliputi;
a) Rawat jalan, yang meliputi:
Promotif, yaitu penyuluhan kesehatan
Preventif, yaitu pelayanan kesehatan pencegahan, termasuk di dalamnya
pemberian imunisasi, pelayanan KB dan pelayanan ibu dan balita.
Kuratif, yaitu pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan tindakan medis
Rehabilitative, yaitu upaya pemulihan kesehatan
b) Rawat inap
Pelayanan kesehatan penunjang yang meliputi:
Pelayanan radiodianostik dan ultrasonografi
Pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik
4
Jumlah anggota dan besarnya iuran
Dikaitkan dengan paket pelayanan kesehatan dasar di atas, maka jumlah
peserta dan besarnya iuran akan saling berkaitan. Makin besar jumlah peserta
maka makin kecil jumlah iurannya, sebaliknya bila jumlah peserta makin sedikit,
iuran yang akan dibayar akan semakin besar.
Dari perhitungan dengan menggunakan tarif dasar pelayanan kesehatan
pemerintah yang berlaku sekarang ini, untuk peserta lebih dari 1000KK atau 5000
orang, maka iuran yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 800/kapita/bulan. Pada
peserta yang sebesar ini, perlu organisasi BP JPKM yang:
Berbadan hukum (PT, koperasi atau BUMN)
Modal yang cukup
Manajemen minimum dengan 8 orang tenaga yang ‘full timer’
Tahap perkembangan
Melihat standar minimal yang harus dilakukan bagi dana sehat yang mengarah
kepada JPKM, hal tersebut tampak cukup sulit untuk dicapai. Meskipun proyeksi
ke arah hal tersebut masih ada, pada tahap ini masih membutuhkan banyak waktu
untuk mencapainya.
Untuk itu, dirumuskan tahapan perkembangan dana sehat sebagai berikut:
Dana sehat ‘PRATAMA’, yaitu dana sehat pada tahap awal
Dana sehat ‘MADYA’, yaitu dana sehat yang telah berkembang, tetapi
belum seperti yang diinginkan
Dana sehat ‘PURNAMA’, yaitu dana sehat yang sudah mantap seperti
yang kita inginkan dan mendekati persyaratan JPKM.
5
Bila dikaitkan dengan perhitungan berdasarkan tariff pelayanan kesehatan
pemerintah, tahap perkembangan dana sehat tersebut dapat dikualifikasikan
seperti tabel berikut:
Tingkat Perkembangan Dana Sehat
Indicator Pratama Madya Purnama
Kepesertaan <500 KK (2500
orang)
500-1000 KK
(2500-5000
orang)
>1000 KK (>5000
orang)
Pendanaan/iuran/premi <Rp. 500/bulan Rp. 500-800/bulan >Rp. 800/bulan
Pemeliharaan kesehatan Rawat jalan
Sub Puskesmas
Puskesmas
Ditambah:
Rawat inap dan
persalinan
Perangkat
terlengkap seperi
tertulis pada
Permenkes
Organisasi Institusi local 1-2
orang tenaga
purna waktu
3-7 orang tenaga
purna waktu
berbadan hukum
>8 orang tenaga
purna waktu
Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa banyak dana sehat yang
masih dalam skala kecil, baik ditinjau dari aspek kepesertaan, iuran, paket
pemeliharaan kesehatan maupun pengorganisasian. Oleh karena itu, dilakukan
stratifikasi dana sehat Pratama menjadi:
Dana sehat Pratama I
Dana sehat Pratama II
Dana sehat Pratama III, yang sudah mendekati criteria Dana Sehat Pratama
di atas
6
Indicator Pratama I Pratama II Pratama III
Kepesertaan <150 KK (750 orang) 150-300 KK (750-
1500) orang
300-500 KK (1500-
2500 orang)
Pendanaan/iuran Rp.150/kapita/bulan Rp. 150-300/kapita/
bulan
Rp.300-500 / kapita /
bulan
Pemeliharaan
kesehatan
Rawat jalan
subpuskes dan puskes
dengan pembatasan
Rawat jalan
subpuskes dan
puskes dengan
pembatasan
Rawat jalan
subpuskes dan
puskes tanpa
pembatasan
Organisasi Institusi local
sukarelawan
Institusi local
sukarelawan
Institusi local
sukarelawan
Jenis intervensi pada tiap kategori dana sehat
Pada Dana sehat pratama I, II dan II, jenis intervensi yang dapat dilakukan
adalah meningkatkan frekuensi dan intensitas KIE (komunikasi, informasi dan
edukasi) dari petugas Pembina kepada pengurus dana sehat.
Pada dana sehat madya, jenis intervensinya adalah pelatihan manajemen
operasional dana sehat. Pelatihan ini berkaitan dengan pengelolaan dana sehat
secara keseluruhan, termasuk manajemen keuangannya.
Pada dana sehat purnama, jenis intervensinya adalah pelatiha JPKM, sebagai
persiapan dana sehat tersebut untuk bergabung atau meningkatkan statusnya
menjadi JPKM.
7
8
B. Konsep JPKM dan Penyelenggaraannya
1. Latar Belakang
Menurut UUD 1945 pasal 28 ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan
sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini mengandung arti bahwa
negara menjamin dan memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap warga negara.
Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan RI telah menetapkan visi
Departemen Kesehatan yakni Indonesia Sehat 2010. Dalam rangka mencapai visi ini
ditetapkan strategi dasar yang mencakup 4 pilar yaitu (1) paradigma sehat, (2)
profesionalisme, (3) JPKM, dan (4) desentralisasi.
2. Problematika pembiayaan kesehatan
Pembiayaan kesehatan di Indonesia 2,5% dari PDB, 70% dari masyarakat dan
30% dari pemerintah. Pengeluarannya kebanyakan hanya untuk upaya kuratif, hanya
3% dari pengeluaran rumah tangga, 75% pengeluaran masyarakat merupakan
pengeluaran langsung (tunai). Berbagai perubahan semakin meningkatkan biaya
kesehatan.
Tiga hal yang mempengaruhi peningkatan biaya pemeliharaan kesehatan masyarakat:
1. Sistem pemeliharaan kesehatan masih berorientasi pada kuratif (belum paripurna)
2. Peran serta masyarakat dalam pembiayaan kesehatan kurang termobilisir dengan baik.
3. Inefisiensi pengeluaran masyarakat, terbatasnya dana pemerintah, serta sistem
pembayarannya yang masih membebani perseorangan yang memerlukan perawatan di
saat sakit.
9
C. Pengertian JPKM
Definisi JPKM menurut UU 23 tahun 1992 adalah suatu cara penyelenggaraan
pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan azas usaha bersama dan kekeluargaan,
yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan
secara pra upaya.
Di negara-negara maju sering dikenal sebagai Manage Care, salah satu model
pelayanan yang dianggap paling efektif dan efisien dalam pemeliharaan kesehatan sesuai
dengan perkembangan. Di Indonesia sistem JPKM ( Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat) secara prinsip merupakan adopsi dari manage care.
Manage Care Adalah suatu pelayanan kesehatan yang menyeluruh, yang dilaksanakan
secara berjenjang dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagai ujung tombak, serta
didukung olehpembiayaan di muka (pre payment) dan pra upaya (prospective payment)
(Kongsvedt_cit Julita, 2001).
Mengapa masyarakat memerlukan JPKM dalam pemeliharaan kesehatan? Karena
beberapa alasan, yakni:
1. Biaya pemeliharaan yang semakin meningkat sesuai perkembangan iptek dan pola
penyakit yang berkembang.
2. Pemeliharaan kesehatan memerlukan dana yang berkesinambungan.
3. Tidak semua orang mampu membiayai pemeliharaan kesehatannya sendiri, karena
sakit/ musibah dapat datang dengan tidak dapat diduga.
4. Pembiayaan pemeliharaan kesehatan secara sendiri-sendiri cenderung lebih mahal
karena bersifat kuratif.
5. Beban biaya dapat ditanggung secara bersama, sehingga lebih ringan. Terjadi
saling membagi resiko biaya sakit.
10
Secara umum, prinsip penting dari JPKM adalah :
1. Jaminan (pemiliharaan paripurna/ berkesinambungan, mutu, efisien dan
efektifitas).
2. Cara penyelenggaraan (mekaniskme pelaksanaan dengan langkah-langkah tertentu
JPKM)
3. Azas Usaha Bersama dan Kekeluargaan (usaha bersama dalam peran aktif antara
peserta, badan penyelenggara, dan pemberi pelayanan kesehatan/ penyedia jasa).
4. Pemeliharaan kesehatan yang paripurna (Promotif-Preventif-Kuratif-Rehabilitatif,
terpadu dan berkesinambungan).
5. Pembiayaan secara Praupaya/ prabayar di muka oleh badan penyelenggara kepada
PPK. Secara ideal JPKM merupakan suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan
kesehatan yang terarah dan terencana dengan pengelolaan yang efektif dan efisien
dan didukumg oleh pembiayaan pra upaya yang memungkinkan peningkatan
derajat kesehatan bagi pesertanya.
Manfaat Pra-upaya
1. Terhindar dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berlebihan, tidak
terencana dan tidak tepat.
2. Beban administrasi lebih ringan.
3. Penghasilan lebih stabil dan merata.
4. Mendorong pelayanan promosi dan prevensi penyakit.
D. Penyelenggaraan JPKM
11
JPKM merupakan model jaminan kesehatan pra bayar yang mutunya terjaga dan
biayanya terkendali. JPKM dikelola oleh suatu badan penyelenggara (bapel) dengan
merepakan jaga mutu dan kendali biaya. Peserta akan memperoleh pelayanan kesehatan
paripurna dan berjenjang dengan pelayanan tingkat pertama sebagai ujung tombak, yang
memenuhi kebutuhan utama kesehatannya dengan mutu terjaga dan biaya terjangkau.
Pemberi pelayanan kesehatan (PPK) adalah bagian dari jaringan pelayanan yang dikontrak
dan dibayar pra-upaya/dimuka oleh Bapel, sehingga terdorong untuk memberikan pelayanan
paripurna yang terjaga mutu dan terkendali biayanya.
Jaringan pelayanan berjenjang terdiri atas pelayanan tingkat pertama (primer),
sekunder, dan tersier. PPK I dapat berupa dokter umum/ dokter keluaraga, dokter gigi, bidan
praktek, puskesmas, balkesmas, maupun klinik yang dikontrak oleh bapel JPKM yang
bersangkutan. Jika diperlukan akan dirujuk ke tingkat sekunder ( PPK II) yakni praktek
dokter spesialis,kemudian dapat dilanjutkan ke tingkat tersier ( PPK III)yaitu pelayanan
spesialistik di rumah sakit untuk pemeriksaan atau rawat inap.
E. Para Pelaku dan Bagan JPKM
1. Peserta mendaftarkan diri dalam satuan keluarga, kelompok atau unit organisasi, dengan
membayar kepada bapel sejumlah iuran tertentu secara teratur untuk membiayai
pemeliharaan kesehatannya.
2. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), yang merupakan bagian dari jaringan pelayanan
kesehatan terorganisir untuk memberikan pelayanan paripurna dan berjenjang secara
efektif dan efisien.
12
3. Badan Penyelenggara JPKM (Bapel) sebagai badan hukum yang bertanggungjawab atas
penyelenggaraan JPKM dengan secara professional menerapkan trias manajemen,
meliputi manajemen kepesertaan, keuangan dan pemeliharaan kesehatan.
4. Pemerintah sebagai badan pembinan yang melaksanakan, fungsi untuk mengembangkan,
membina dan mendorong penyelenggaraan JPKM.
Keempat pelaku terjadi hubungan saling menguntungkan dan berlaku
penerapan kendali biaya, kendali mutu pelayanan dan pemenuhan kebutuhan medis
bagi peserta (berbentuk pelayanan paripurna dan berjenjang).
F. Bagan JPKM
G. Berbagai manfaat bagi keempat pelaku JPKM
13
1. Masyarakat.
Memperoleh pelayanan paripurna (Prevetif, Promotif, Kuratif fan Rehabilitatif)
dan bermutu
Masyarakat keluar biaya ringan, karena di JPKM terjadi subsidi silang
Masyarakat terjamin dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan
utamanya
Terjadi pemerataan pelayanan kesehatan sekaligus akan meningkatkan derajat
kesehatan.
2. Pemberi Pelayanan Kesehatan
PPK dapat merencanakan pelayanan lebih efektif dan efisien mungkin karena
ditunjang sistem pra upaya.
PPK akan memperoleh balas jasa yang lebih besar dengan terpeliharanya
kesehatan peserta
PPK dapat lebih meningkatkan profesionalisme, kepuasan kerja dan
mengembangkan mutu pelayanan.
Sarana pelayanan tingkat I, II, dan III yang selama ini memakai tarif wajar akan
mendapat pasokan dana lebih banyak apabila masyarakat telah ber-JPKM dari
tarif yang diberlakukan di JPK. Sarana pelayanan (terutama) yang selama ini
sudah mahal memang mengalami penurunan pasokan dana dari jasa pelayanan
karena efisiensi dalam sistem JPKM.
3. Dunia Usaha
Biaya pelayanan kesehatan dapat direncanakan secara tepat
Pemeliharaan kesehatan karyawan dapat terlaksana secara lebih efisien dan
efektif.
14
Pembiayaan pelayanan akan lebih efisien karena menerapkan sistem pra-upaya
bagi jasa pelayanan kesehatan, dibandingkan dengan sistem ganti rugi ( fee for
service), sistem klaim dll sebagai balas jasa pasca pelayanan.
Terjaminnya kesehatan karyawan akan mendorong produktifitas.
Merupakan komoditi baru yang menjanjikan bagi dunia usaha yang akan menjadi
Bapel.
4. Pemerintah
Pemda memperoleh masyarakat yang sehat dan produktif dengan biaya yang
berasal dari masyarakat sendiri.
Subsidi pemerintah dapat dialokasikan kepada yang lebih memerlukan, terutama
bagi keluarga miskin. Pembayaran pra-upaya dalam JPKM memakai perhitungan
unit cost riil/ non subsisdi, sehingga bisa menyesuaikan tariff untuk yang mampu.
Tahun 2005, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana program kompensasi BBM
untuk 34,6 juta penduduk miskin yang memerlukan anggaran 2,1 triliun.
Pemerintah menunjuk PT Askes sebagai Bapel yang mengelola dana tersebut
dengan berbagai pertimbangannya.
Pengeluaran Pemda dalam bidang kesehatan dapat lebih efisien.
Agar terjamin efisiensi, efektifitas dan pemerataan pemeliharaan kesehatan, maka
dalam pelaksanaannya JPKM menggunakan tujuh strategi:
1. Pembayaran iuran (premi) dimuka ke Badan Penyelenggara. Peserta JPKM
membayar sejumlah iuran dimuka secara teratur kepada Bapel, sehingga Bapel
mengetahui jumlah dana yang harus dikelola secara efisien untuk pemeliharaan
kesehatan peserta.
15
2. Pembayaran pra-upaya ke Pemberi Pelayanan Kesehatan. Pembayaran sejumlah
dimuka oleh Bapel ke PPK, sehingga PPK tahu batas anggaran yang harus
digunakan untuk merencanakan pemeliharaan kesehatan bagi peserta secara efisien
dan efektif. Pembayaran dapat berbagai cara antara lain : system kapitasi, system
anggaran, DRG ( diagnostic related group). Umumnya menggunakan system
kapitasi, pembayaran dimuka sebesar perkalian jumlah peserta dengan satuan biaya.
3. Pemeliharaan kesehatan paripurna mencakup upaya promotif/peningkatan
kesehatan, preventif/ pencegahan penyakit, kuratif/ pengobatan serta rehabilitatif/
pemulihan kesehatan yang dilakukan secara terstruktur dan berjenjang oleh sarana
pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.
4. Ikatan Kerja. Hubungan antara bapel dengan PPK, hubungan Bapel dengan peserta
diatur dengan ikatan kerja yang menata secara rinci dan jelas hak dan kewajiban
masing-masing.
5. Jaga Mutu Pelayanan Kesehatan. Jaga mutu dilakukan oleh Bapel ( dengan PPK )
agar pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai kebutuhan dan standar profesi dan
kaidah pengobatan rasional.
6. Pemantauan Pemanfaatan Pelayanan. Pemantauan ini perlu dilakukan agar dapat
melakukan penyesuaian kebutuhan medis peserta, mengetahui perkembangan
epidemiologi penyakit peserta dan pengendalian penggunaan pelayanan kesehatan
oleh peserta.
7. Penanganan Keluhan dilaksanakan oleh Bapel. Bertujuan untuk menjamin mutu dan
stabilitas dalam menjalankan kegiatan JPKM.
H. Tujuan dan Sasaran JPKM:
16
1. JPKM bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui:
Jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan utama peserta yang
berkesinambungan.
Pelayanan kesehatan paripurna yang lebih bermutu dengan biaya yang hemat dan
terkendali.
Pengembangan kemandirian masyarakat dalam membiayai pelayanan kesehatan
yang diperlukan.
Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
2. Sasaran JPKM:
Karyawan perusahaan/ dunia usaha
Seluruh anggota keluarga/ masyarakat
Mahasiswa dan pelajar.
Organisasi sosial dan masyarakat.
I. Kendala-kendala yang mempengaruhi tingkat keberhasilan JPKM:
1. Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi peserta JPKM. Hal ini dapat karena faktor
sosialiasi, pemahaman untuk menerima konsep asuransi dan program JPKM, masih
banyaknya institusi/ perorangan pelayanan kesehatan yang relatif murah.
2. Tidak siapnya aparat yang menangani program JPKM. Pengelolaan kesehatan masih
dipahami sebagai prinsip sosial dan masil mengandalkan subsidi pemerintah.
3. Pemberi Pelayanan Kesehatan belum siap dengan konsep kapitasi. Sulit merubah PPK
dari orientasi sakit dengan sistem pemayaran fee for service ke orientasi sehat dengan
sistem pembayaran kapitasi.
4. Bapel JPKM masih dianggap belum berpengalaman.
17
5. Komitmen pemerintah rendah.
J. Kebijakan Pengembangan JPKM:
1. Kepesertaan bersifat wajib dan dikaitkan sebagai prasyarat memperoleh pelayanan umum.
2. Premi ditetapkan dalam bentuk prosentase terhadap pendapatan, kecuali untuk keluarga
miskin yang harus ditanggung pemerintah.
3. 50% premi para pekerja ditanggung oleh pemberi kerja, sisanya ditanggung oleh pekerja.
4. Besarnya premi yang ditanggung oleh pemberi kerja diperhitungkan terhadap pajak
perusahaan.
5. Pengumpulan premi dilakukan oleh badan khusus yang ditunjuk pemerintah.
6. Pengelola dana adalah Bapel yang dipilih secara kompetitif untuk satu wilayah atau
kelompok penduduk tertentu dan bersifat non profit.
7. PPK adalah semua sarana pelayanan kesehatan (pemerintah maupun swasta) yang dibayar
pra-upaya.
8. Pelayanan kesehatan yang ditanggung hanya bersifat dasar/ esensial.
K. Visi Pengembangan JPKM
Adalah Kepesertaan JPKM Semesta 2010, artinya terwujudnya perlindungan
kesehatan bagi seluruh penduduk dan diharapkan dapat diraih melalui :
1. Pembinaan, pengembangan dan pendorongan profesionalisme.
2. Bimbingan teknis yang penuh daya.
3. Produksi "evidence based" standarisasi, akreditasi, sertifikasi, dan regulasi
L. Misi Pengembangan JPKM
18
1. Memantapkan institusi badan pembina JPKM di pusat, propinsi dan
kabupaten/kotamadya.
2. Mendorong profesionalisme Badan Penyelenggara JPKM dalam melaksanakan trias
manajemen yaitu; manajemen keuangan, manajemen kepesertaan, dan manajemen
pemeliharaan kesehatan.
3. Mendorong terbentuknya jaringan pelayanan kesehatan yang sadar mutu dan sadar biaya.
4. Meningkatkan kepesertaan masyarakat dalam JPKM.
19
BAB II
PERMASALAHAN
II.2 Data Administrasi Pasien
a. Nama / Umur : An. S/ 4 tahun
b. No. register : Psyandu Rama Agung
c. Status kepegawaian : -
d. Status sosial : Anak ke 1 dari 2 bersaudara
II.3 Data Demografis
a. Alamat : Rama Agung
b. Agama : Islam
c. Suku : Rejang
d. Pekerjaan : -
e. Bahasa Ibu : Bahasa rejang
f. Jenis Kelamin : Perempuan
II.4 Data Biologik
a. Tinggi Badan : 78 cm
b. Berat Badan : 15 kg
c. Habitus : Astenikus
II.5 Data Klinis
20
a. Anamnesis :
Keluhan utama : nyeri menelan sejak 3 hari yang lalu
Riwayat Penyakit sekarang :
Nyeri menelan sejak 3 hari yang lalu, berulang sejak 1 tahun yang lalu
Demam sejak tiga hari yang lalu
Nafas berbau (+)
Tidur mendengkur (+)
b. Pemeriksaan jasmani
Tanda vital
Tensi : tidak diperiksa
Nadi : tidak diperiksa
Untuk dugaan diagnosa :
Tonsil: T2-T3 hiperemis, detritus(+), kripta melebar (+)
Dugaan DD
Tenggorok : tidak hiperemis
Pembesaran KGB (-)
Konka eutrofi, hiperemis (-), livide (-)
2.6 Pemeriksaan Penunjang
Tidak dilakukan.
Anjuran Pemeriksaan Penunjang :
Tidak diperlukan.
21
2.7 Diagnosis
Tonsilitis kronis eksaserbasi akut
22
BAB III
PERENCANAAN DAN PEMILIHAN INTERVENSI
III.1 Metode Penyuluhan
Metode penyuluhan yang dilakukan untuk mensosialisasikan program JPKM adalah
metode penyuluhan berkelompok dengan sasaran masyarakat yang belum mengikuti program
JPKM, dilakukan dengan diskusi 2 arah. Selain itu juga diberikan lembaran leaflet.
III.2 Intervensi
Menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya JPKM.
Menjelaskan kepada keluarga pasien mengenai penyakit yang diderita anaknya merupakan
peradangan yang berulang pada tonsilnya.
Menjelaskan kepada keluarga pasien bahwa bakteri atau virus dapat menyerang tonsil anak
apabila daya tahan tubuh menurun.
Menjelaskan kepada keluarga dan anak bahwa makanan yang terlalu pedas, panas, dingin,
asam atau yang banyak mengandung minyak dapat memicu radang pada tonsil.
Menasehati ibu untuk memberikan makanan yang bergizi kepada anak supaya daya tahan
tubuh anak meningkat.
Menasehati ibu dan anak untuk minum air putih yang cukup untuk mengurangi peradangan.
Menasehati ibu supaya anak minum obat teratur dan sesuai petunjuk dokter.
Memberikan pemahaman bahwa penyakit ini membutuhkan rujukan ke tingkat spesialis
karena adanya indikasi untuk tonsilektomi.
23
BAB IV
PELAKSANAAN (PROSES INTERVENSI)
IV.1 Strategi Penanganan Masalah
Diagnosis Klinis : Tonsilitis kronis eksaserbasi akut
Penanganan masalah :
Promotif penyuluhan tentang penyakit dan JPKM
Preventif penyuluhan tentang upaya-upaya supaya penyakit tidak
berulang kembali dan pengoptimalan JPKM
Kuratif medikamentosa
Rehabilitative rujukan ke tingkat spesialis
Diagnosis sosial : Belum memiliki JPKM
Penganan masalah : Mengikuti program JPKM
Gambar: Gambaran tonsilitis kronis eksaserbasi akut dengan indikasi tonsilektomi.
Peradangan dapat menyebabkan sumbatan pada jalan nafas dan menimbulkan nyeri menelan.
24
Gambar: Hal-hal yang harus dihindari agar mencegah terjadinya tonsilitis, seperti minum
minuman yang dingin.
Gambar: Pemeriksaan rutin harus dilakukan untuk mengidentifikasi penyakit lebih awal,
sehingga tidak berlanjut menjadi parah.
25
Gambar: Pada kasus ini, pasien membutuhkan tindakan tonsilektomi
Gambar: JPKM berfungsi pada penjaminan pendanaan untuk tindakan lebih lanjut maupun
preventif dan promotif penyakit ini.
26
BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
5.1 Monitoring
Peran serta masyarakat adalah syarat mutlak bagi keberhasilan, kelangsungan
dan kemandirian pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kesehatan.
Peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan diwujudkan antara lain
dengan menjalankan cara hidup sehat, penyelenggara berbagai upaya/pelayanan
kesehatan dan dalam membiayai pemeliharaan kesehatan.
Peran masyarakat yang cukup besar dalam pembiayaan kesehatan ini masih
perlu didorong agar dikelola dengan lebih efektif dan efisien, karena ¾ nya masih
berupa pengeluaran biaya langsung yang tidak terencana dan masih merupakan
beban perorangan yang belum diringankan dengan usaha bersama dan
kekeluargaan.
5.2 Evaluasi
Harus dikembangkan suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan
yang diarahkan pada:
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan agar dapat secara efektif dan efisien dan
efisien meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Pengendalian biaya ,agar pelayanan kesehatan dapat lebih terjangkau oleh setiap
orang.
Pemeratan upaya kesehatan dengan peranserta masyarakat, agar setiap orang dapat
menikmati hidup sehat.
27
Untuk menjamin meningkatkanya derajat kesehatan masyarakat melalui pemerataan
dan peningkatan mutu upaya kesehatan serta pengendalian pembiayaan kesehatan di masa
yang penuh tantangan ini, UU no.23 tahun 1992 tentang Kesehatan telah menggariskan
Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM) sebagai suatu cara penyelenggaraan
pemeliharaan kesehatan yang terpadu dengan pembiayaannya.
28
DAFTAR PUSTAKA
1) Departemen Kesehatan RI, 1999, Indonesia Sehat 2010, Jakarta.
2) Hendrartini, J., 2001, Konsep Manage Care dan Aplikasinya di Indonesia, Modul
Manajemen Pembiayaan RS-MMR UGM, Jogjakarta
3) Azwar, Azrul, 2001, Kebijakan Dokter Keluaraga dalam JPKM, Makalah Seminar
Dokter Keluarga, MAK Studi Ilmu-Ilmu Kesehatan Pasca Sarjana UGM, Jogjakarta.
4) Murti, Bhisma., 2000, Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan, Kanisius, Jogjakarta
5) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). Available at :
eprints.undip.ac.id/.../Jaminan_pemeliharaan_kesehatan_masyarakat. Accessed on
January, 16th 2013
6) Departemen Kesehatan RI, 1999, Indonesia Sehat 2010, Jakarta.
7) Murti, Bhisma, 1999, Kumpulan Materi Pelatihan Penyelenggaraan JPKM, Dirjen
Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
29