Post on 07-Mar-2019
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Oleh:
Ir. EDISON PANJAITAN, M.Si (WAKIL KETUA CPMU DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH)
DISAMPAIKAN PADA RAPAT KOORDINASI REGIONAL II PROGRAM PAMSIMAS II TA. 2015
Makassar, 5 Nopember 2015
TUJUAN NEGARA DALAM ALINEA IV PEMBUKAAN UUD 1945
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2
KEKUASAAN PEMERINTAHAN
PRESIDEN
Pemerintahan Daerah
KEMENDAGRI
Kementerian/LPNK
Koordinasi Koordinasi Sebagian
Urusan
Tanggungjawab
PUSAT
DAERAH
Otonomi Seluas-luasnya Ps 18
(5) UUD ‘45
Psl 17 UUD 1945
PEMEGANG KEKUASAAN
PEMERINTAHAN – PSL 4 (1)
UUD 1945
PERATURAN PERUNDANGAN
PELAKSANAAN
Koordinator binwas dlm
penyeleng. urusan pem.
di daerah
Psl 8 ayat 3 UU 23/2014
3
KEB I JAKAN PENYELENGGARAAN PEMER INTAHAN DAERAH
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia.
Memajukan kesejahteraan umum.
Mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ikut melaksanakan ketertiban dunia
Hak Warga Negara
Ps. 27, 28 H, PS. 34 UUD 1945
Pendidikan, Kesehatan, Hak atas Pekerjaan, Hak
atas Penghidupan yg layak, dan Jaminan Sosial
Indonesia Negara Kesatuan yg
Terdesentralisasi dgn Presiden Memegang
Kekuasaan Pemerintahan (Pasal 4 UUD 1945)
Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945 NKRI dibagi atas prov, Kab, dan Kota
Asas Ootonomi dan Tugas Pembantuan
Dipimpin Gub, Bupati, Walkot yg dipilih
demokratis – memiliki DPRD dipilih melalui
Pemilu
Menjalankan Urusan Pemerintahan
Hub. Wewenang antar Tingkatan
Pemerintahan
Hub. Keuangan, Pelayanan umum,
pemanfaatan SDA dan SDA lainnya dilaks.
Adil & diatur dengan UU
Negara mengakui & menghormati satuan2
pemerintahan daerah yg bersifat khusus atau
istimewa yg diatur dgn UU
Otonomi Daerah Hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri Urusan Pemerintahan dan
Kepentingan Masyarakat setempat dalam
sistem NKRI
Tujuan
Demokrasi
Memposisikan Pemda sebagai instrumen
pendidikan politik di tingkat lokal, yg akan
menyumbang terhadap pendidikan politik
nasional demi terwujudnya civil society
Kesejahteraan
Pemda menyediakan pelayanan publik yg
efektif, efisien dan ekonomis untuk masyarakat
lokal
Selaras dg tujuan Otda penyelenggaraan
Pemda diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, & peran serta masyarakat
serta peningkatan daya saing daerah dg
memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, dan kakhasan suatu
daerah dalam sistem NKRI
4
Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir
pemerintahan ada di tangan Presiden. Urusan Pemerintahan yang
diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di
tangan Presiden.
Presiden menetapkan pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemda Kabupaten/Kota
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Dengan demikian hubungan Presiden dengan Gubernur dan
Bupati/Walikota bersifat hierarkis dan hubungan Gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat dengan Bupati/Walikota bersifat hierarkis.
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
5
KLAS IF IKAS I URUSAN PEMERINTAHAN
KONKUREN ABSOLUT
1. POLITIK LUAR NEGERI
2. PERTAHANAN 3. KEAMANAN 4. YUSTISI 5. AGAMA 6. MONETER &
FISKAL NASIONAL
PILIHAN (8) WAJIB
PELAYANAN DASAR (6)
NON PELAYANAN DASAR (18)
S P M
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
1. PEMBINAAN WAWASAN
KEBANGSAAN;
2. PEMBINAAN PERSATUAN
KESATUAN;
3. PEMBINAAN KERUKUNAN
ANTAR SARA
4. PKS;
5. KOORDINSASI TUGAS
ANTARISNTANSI YG ADA DI
DAERAH;
6. PENGEMBANGAN DEMOKRASI;
7. PELAKSANAAN URUSAN
PEMERINTAHAN YG BUKAN
MRP KEWENANGAN DAERAH/
TDK DILAKSANAKAN INSTANSI
VERTIKAL
APBN
FORKOPIMDA FORKOPIM KEC
URUSAN PEMERINTAHAN
6
1. Urusan Pemerintahan Absolut: urusan pemerintahan yang mutlak
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat .
2. Urusan Pemerintahan Konkuren: urusan pemerintahan yang dibagi
antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Urusan Pemerintahan Umum: urusan Pemerintah Pusat yang
dilimpahkan pelaksanaannya kepada Gubernur dan Bupati/Walikota
di wilayahnya masing-masing.
URUSAN PEMERINTAHAN
KLASIF IKAS I URUSAN PEMERINTAHAN
7
WAJIB
PELAYANAN
DASAR NON PELAYANAYAN
DASAR
S P M
PILIHAN
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. PU & Penataan
Ruang
4. Perumahan Rakyat
& Kawasan
Permukiman
5. Tramtibum &
Linmas
6. Sosial
Tenaga Kerja,
Pemberdayaan Perempuan &
Pelindungan Anak, Pangan,
Pertanahan, LH, Adminduk &
Capil, PMD, pengendalian
pddk &KB, perhubungan,
Kominfo, Koperasi, Usaha
Kecil & Menengah,
Penanaman Modal,
Kepemudaan & Olahraga,
Statistik, Persandian,
Kebudayaan, Perpustakaan
dan Kearsipan
1. Kelautan &
Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. ESDM
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi
Dibagi berdasarkan prinsip
Eksternalitas, Akuntabilitas dan
Efisiensi dan Kriteria tertentu
URUSAN PEMERINTAHAN
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
8
PRESIDEN
MENDAGRI
Pembinaan Pengawasan
Binwas Umum Binwas Teknis
K/L
Secara Nas.
DIKOORDINASIKAN
MENDAGRI Provinsi
Gubernur sbg wakil Pem. Binwas
umum & teknis
(PP 19/2010 & PP 23/2011)
Kab/Kota
Pemegang
kekuasaan
pemerintahan –
Psl 4 (1) UUD
1945
Psl 17
UUD 1945
Koordinator Binwas
dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan di
daerah UU 23/2014
Psl 8 (3)
Koordinasi
Otonomi Seluas-luasnya
Ps 18 (5) UUD ‘45
Tanggung jawab
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
9
PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH
1. Menetapkan NSPK, paling lama 2
(dua) tahun terhitung sejak
peraturan pemerintah mengenai
pelaksanaan urusan konkuren
diundangkan serta melaksanakan
pembinaan dan pengawasan;
1. Dalam jangka waktu 2 (dua)
tahun, Pusat belum menetapkan
NSPK, Pemda melaksanakan
urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah;
2. Membatalkan kebijakan daerah
yang tidak berpedoman pada
NSPK;
2. Menetapkan kebijakan daerah
untuk menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah berpedoman
pada NSPK;
3. Menetapkan SPM 3. Memprioritaskan pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib yg
berkaitan dengan Pelayanan
Dasar berpedoman pada SPM
KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH
10
KEWAJIBAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Salah satu Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : (pasal 67 UU No. 23 Tahun 2014)
“Melaksanakan Program Strategis Nasional”
Yang dimaksud dengan “Program Strategis Nasional” adalah program
yang ditetapkan presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis
secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan msyarakat
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT UNIVERSAL ACCES
Program Strategis Nasional
11
SANKSI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Kepala daerah dan/atau wakil kepala Daerah yg tidak
melaksanakan Program Strategis Nasional dikenai sanksi
administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk
Gubernur dan/atau wakil Gubernur serta oleh Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakil
Bupati atau Walikota dan/atau Walikota
Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali
berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Kepala Daerah
dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara selama
3 (tiga) bulan
Dalam hal Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah telah
selesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak
melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan
diberhentikan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala
Daerah
12 (Pasal 68 UU No. 23 Tahun 2014)
1. Mendorong kebijakan Pemerintah
Daerah berupa Peraturan Daerah
dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
2. Memfasilitasi peningkatan kapasitas
aparatur daerah.
3. Mendorong Pemerintah Daerah
mengalokasikan dukungan pembiayaan
dalam APBD.
DUKUNGAN KEMENDAGRI TERHADAP PROGRAM PAMSIMAS
13
5 (LIMA) KOMPONEN PROGRAM PAMSIMAS
14
1. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN DAERAH
2. PENINGKATAN PERILAKU HIGIENIS DAN PELAYANAN
SANITASI
3. PENYEDIAAN SARANA AIR MINUM DAN SANITASI UMUM
4. HIBAH INSENTIF KABUPATEN DAN DESA
5. DUKUNGAN MANAGEMENT PELAKSANAAN PROGRAM
KPI DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI :
1. MINIMAL 70% PEMERINTAH KABUPATEN MEMILIKI DOKREN
BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI UNTUK MENGADOPSI DAN
PENGARUSUTAMAAN DAN PENDEKATAN PAMSIMAS
2. MINIMAL 60% PEMERINTAH KABUPATEN MENGALOKASIKAN
ANGGARAN DARI APBD
LOGO
1. TARGET CAPAIAN PENYUSUNAN RAD-AMPL
TARGET PENYUSUNAN RAD-AMPL
Target penyusunan RAD-AMPL selama PAMSIMAS-2
secara akumulasi sebesar : 80 %
Dengan Jumlah Kabupaten/Kota sebanyak 220, maka
target sampai dengan akhir Pamsimas-2 sebanyak :
176 Kabupaten Kota.
Selama Pamsimas-1 RAD-AMPL yang telah tersusun
sebanyak 72 Kabupaten/Kota.
Dengan demikian selama Pamsimas-2 target minimal
RAD-AMPL yang tersusun sebanyak 176-72 = 104
Kabupaten/Kota.
STATUS PENYUSUNAN RAD-AMPL KABUPATEN/KOTA
REGIONAL 2 WILAYAH TIMUR
TOTALPROSES
PENYUSUNAN
SELESAI
PENYUSUNANSudah PERBUP
TOTAL NASIONAL 219 73 75 91
TOTAL 113 46 28 39
I KALIMANTAN SELATAN 10 5 0 5
II KALIMANTAN TIMUR 1 1 0 0
III KALIMANTAN BARAT 11 9 2 0
IV KALIMANTAN TENGAH 3 3 0 0
V BANTEN 3 1 0 2
VI JAWA BARAT 11 11 0 3
VII BALI 1 0 1 0
VIII NUSA TENGGARA BARAT 6 2 4 0
IX NUSA TENGGARA TIMUR 19 10 3 5
X SULAWESI UTARA 2 0 2 0
XI SULAWESI TENGAH 10 1 2 7
XII GORONTALO 4 0 0 4
XIII MALUKU 5 1 3 1
XIV MALUKU UTARA 1 0 1 0
XV SULAWESI SELATAN 15 0 5 10
XVI SULAWESI TENGGARA 4 0 4 0
XVII SULAWESI BARAT 2 0 1 1
XVIII PAPUA 2 1 0 0
XIX PAPUA BARAT 3 1 0 1
NO. PROVINSI
JUMLAH KABUPATEN/KOTA
CAPAIAN PENYUSUNAN RAD-AMPL SECARA NASIONAL S/D 2015
RAD-AMPL yang telah selesai disusun dan telah disahkan melalui Peraturan Bupati/Walikota, sejumlah : 20 Kabupaten/Kota
RAD-AMPL yang telah selesai disusun , telah workshop expose dan saat ini sedang dalam proses pengesahan, sebanyak : 55 Kabupaten/Kota
RAD-AMPL yang telah selesai disusun dan telah workshop expose, sebanyak : 75 Kabupaten/Kota
Akhir tahun 2015 selesai disusun sebanyak 75+ 72 = 147 Kabupaten/Kota atau sebesar 67 %
PREDIKSI PAMSIMAS-3
Perhitungan Capaian s/d Akhir Pamsimas-2
Capaian s/d akhir Desember 2015 = 147 Kab/ Kota
atau sebesar 67 %.
Target Pamsimas-2 sebesar 80 % sehingga masih
ada kekurangan 13 % atau 29 Kab/ Kota yang akan
diselesaikan di tahun 2016 atau sebanyak 147 + 29 =
176 Kabupaten/kota.
Perhitungan Capaian Pamsimas-3
Target Pamsimas-3 sebesar 70% dari 353 Kab/ Kota
= 248 Kab/Kota
Perhitungan capaian Pamsimas-3 = 248 – 176 = 72
Kabupaten/kota atau sebesar 20 %
LOGO
KENAIKAN REALISASI APBD UNTUK AMPL
KABUPATEN/KOTA
TARGET REALISASI APBD UNTUK AMPL
Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota (APBD)
dalam Sektor AMPL sebagai persentase dari
kebutuhan anggaran untuk mencapai target
MDGs.
Target Tahun 2014 : 50 %
Capaian Tahun 2014 : 62 %
Target Tahun 2015 : 60 %
PERSENTASE KENAIKAN APBD UNTUK AMPL
Persentase kenaikan tahunan realisasi
APBD untuk AMPL sebesar: 0,60 %
Persentase kenaikan kumulatif realisasi
APBD untuk AMPL sebesar: 1,74 %
CAPAIAN REALISASI APBD UNTUK AMPL (1)
No.
ProvinsiJumlah
Kab/Kota
Jumlah Kab/Kota
Yang Melaporkan
Realisasi APBD
Jumlah Kab/Kota
Yang Tidak
Melaporkan
Realisasi APBD
• Nasional (218 desa) 218 132 86
1 Nanggroe Aceh Darussalam 3 0 3
2 Sumatera Utara 4 0 4
3 Sumatera Barat 14 1 13
4 Riau 10 0 10
5 Jambi 4 4 0
6 Sumatera Selatan 10 10 0
7 Bengkulu 4 4 0
8 Lampung 2 0 2
9 Kepulauan Bangka Belitun g 2 2 0
10 Kepulauan Riau 2 0 2
11 Jawa Barat 11 8 3
12 Jawa Tengah 28 25 3
13 Di Yogyakarta 2 2 0
14 Jawa Timur 20 11 9
15 Banten 3 1 2
16 Bali 1 1 0
CAPAIAN REALISASI APBD UNTUK AMPL (2)
No.
ProvinsiJumlah
Kab/Kota
Jumlah Kab/Kota
Yang Melaporkan
Realisasi APBD
Jumlah Kab/Kota
Yang Tidak
Melaporkan
Realisasi APBD
• Nasional (218 desa) 218 132 86
17 Nusa Tenggara Barat 6 6 0
18 Nusa Tenggara Timur 19 18 1
19 Kalimantan Barat 11 1 10
20 Kalimantan Tengah 3 3 0
21 Kalimantan Selatan 10 2 8
22 Kalimantan Timur 1 0 1
23 Sulawesi Utara 2 2 0
24 Sulawesi Tengah 10 2 8
25 Sulawesi Selatan 15 15 0
26 Sulawesi Tenggara 4 4 0
27 Gorontalo 4 3 1
28 Sulawesi Barat 2 2 0
29 Maluku 5 0 5
30 Maluku Utara 1 0 1
31 Papua Barat 3 3 0
32 Papua 2 2 0
LOGO
KEWAJIBAN REPLIKASI KABUPATEN/KOTA
REKAP KEWAJIBAN REPLIKASI (1)
TOTAL NASIONAL 6262 792 747 -139 31
Wilayah Timur 123 2842 373 324 -101 22TOTAL BANTEN 3 125 12 13 0 0TOTAL JAWA BARAT 11 303 29 36 0 0TOTAL KALIMANTAN SELATAN 10 477 111 106 -26 4
3 BALANGAN 62 18 13 -5 1
4 KOTA BARU 59 15 5 -10 1
5 BANJAR 61 18 13 -5 1
10 TANAH BUMBU 51 15 9 -6 1
TOTAL KALIMANTAN TENGAH 3 0 0 0 0 0
TOTAL KALIMANTAN BARAT 11 0 0 0 0 0
TOTAL KALIMANTAN TIMUR 1 0 0 0 0 0
1 KUTAI BARAT 0 0 0 0
TOTAL BALI 1 0 0 0 0 0
1 TABANAN 0 0 0 0
TOTAL NUSA TENGGARA BARAT 6 0 0 0 0 0TOTAL SULAWESI TENGAH 10 419 41 50 -3 2
5 TOJO UNA-UNA 60 6 4 -2 1
7 PARIGI MOUTONG 60 6 5 -1 1TOTAL SULAWESI SELATAN 19 388 45 32 -15 3
4 KOTA PALOPO 12 2 0 -2 1
5 PINRANG 55 5 0 -5 1
6 SIDENRENG RAPPANG 48 8 4 -4 1
Jumlah
Kabupaten
/Kota
Jumlah
Kab/Kota
Yang Belum
Memenuhi
Desa
Reguler
APBN
Relikasi
Kewajiban Realisasi Kekurangan
No. KABUPATEN / KOTA
REKAP KEWAJIBAN REPLIKASI (2)
TOTAL NASIONAL 6262 792 747 -139 31
Wilayah Timur 123 2842 373 324 -101 22TOTAL BANTEN 3 125 12 13 0 0TOTAL JAWA BARAT 11 303 29 36 0 0TOTAL SULAWESI BARAT 4 157 29 14 -15 2
2 MAMUJU 58 10 7 -3 1
3 MAMUJU UTARA 53 15 3 -12 1
TOTAL SULAWESI UTARA 2 0 0 0 0 0
TOTAL SULAWESI TENGGARA 4 0 0 0 0 0TOTAL NUSA TENGGARA TIMUR 20 588 52 45 -13 7
1 SUMBA BARAT 49 4 3 -1 1
2 MANGGARAI BARAT 55 5 4 -1 1
4 TIMOR TENGAH UTARA 52 5 3 -2 1
5 KOTA KUPANG 46 4 2 -2 1
6 KUPANG 54 5 3 -2 1
7 TIMOR TENGAH SELATAN 49 4 2 -2 1
10 SIKKA 59 5 2 -3 1TOTAL GORONTALO 5 175 16 13 -3 1
2 POHUWATO 56 5 2 -3 1TOTAL MALUKU 5 64 6 6 0 0TOTAL MALUKU UTARA 3 94 27 1 -26 2
1 KAB. TIDORE KEPULAUAN 43 12 0 -12 1
2 KAB. HALMAHERA BARAT 51 15 1 -14 1
TOTAL PAPUA 2 0 0 0 0 0TOTAL PAPUA BARAT 3 52 5 8 0 0
Jumlah
Kabupaten
/Kota
Jumlah
Kab/Kota
Yang Belum
Memenuhi
Desa
Reguler
APBN
Relikasi
Kewajiban Realisasi Kekurangan
No. KABUPATEN / KOTA
KEWAJIBAN REGULER APBD 2013 s/d 2015 Provinsi
2013 2014 2015 2013 2014 2015 TOTAL 2013 2014 2015 TOTAL
• Total Nasional 1103 1447 1449 290 379 383 1052 255 488 491 1234 -26 20Total Wilayah Timur 417 776 746 114 196 195 505 101 216 233 550 -13 10
11 JAWA BARAT 50 72 79 14 18 20 52 10 23 27 60 0 012 BANTEN 23 24 24 6 6 6 18 6 9 9 24 0 013 KALIMANTAN TENGAH 22 22 0 6 6 12 6 6 12 0 014 KALIMANTAN BARAT 66 62 0 17 16 33 14 19 33 0 015 KALIMANTAN SELATAN 76 53 50 20 12 15 47 22 21 18 61 0 016 KALIMANTAN TIMUR 8 8 0 2 2 4 2 1 3 -1 1
93 KUTAI BARAT 8 8 0 2 2 4 2 1 3 -1 120 BALI 8 8 0 2 2 4 2 2 4 0 021 NUSA TENGGARA BARAT 38 38 0 10 10 20 10 10 20 0 022 NUSA TENGGARA TIMUR 97 135 134 28 35 35 98 24 39 46 109 -2 1
164 SUMBA BARAT 6 4 4 2 1 1 4 1 1 2 -2 123 GORONTALO 19 28 24 5 7 6 18 4 8 7 19 0 024 MALUKU 10 35 37 3 10 10 23 2 9 11 22 -1 1
175 MALUKU TENGAH 10 6 6 3 2 2 7 2 2 2 6 -1 125 MALUKU UTARA 4 4 0 1 1 2 1 1 2 0 026 SULAWESI UTARA 14 14 0 4 4 8 4 4 8 0 027 SULAWESI TENGAH 80 72 70 21 19 19 59 19 21 22 62 -3 2
182 BANGGAI KEPULAUAN 17 6 7 4 2 2 8 2 2 2 6 -2 1
184 MOROWALI 9 8 8 2 2 2 6 1 2 2 5 -1 128 SULAWESI BARAT 10 16 16 3 4 4 11 2 9 6 17 0 029 SULAWESI TENGGARA 28 24 0 7 6 13 8 6 14 0 030 SULAWESI SELATAN 37 113 100 10 28 25 63 8 28 28 64 -3 3
199 BULUKUMBA 10 8 8 3 2 2 7 2 2 2 6 -1 1
209 TANA TORAJA 10 8 8 3 2 2 7 2 2 2 6 -1 1
211 LUWU TIMUR 8 8 0 2 2 4 1 2 3 -1 131 PAPUA BARAT 15 24 24 4 6 6 16 4 2 8 14 -2 132 PAPUA 8 8 0 2 2 4 3 3 -1 1
Jumlah Kab
yg belum
penuhi
NoKewajiban APBD APBD
Selisih Kabupaten/Kota
APBN
1. Komitmen kuat seluruh jajaran
pemerintah di tingkat Pusat, Provinsi,
Kabupaten/Kota sampai ke tingkat
Desa/Kelurahan.
2. Tersedia sumber daya yang cukup baik
tenaga, alat maupun biaya.
3. Dukungan seluruh lapisan masyarakat
termasuk tokoh masyarakat, organisasi
kemasyarakatan, organisasi agama,
organisasi profesi, kalangan swasta dan
dunia usaha.
KUNCI KEBERHASILAN PROGRAM PAMSIMAS
29
TERIMA KASIH
30