Post on 26-Dec-2019
Implementasi PERMENAKER No.5/2018
Peran Komisi Teknis K3 & Sektor Swasta Terkait
Audist Subekti, PhD
Komisi Teknis K3
Pada acara Seminar Nasional
Implementasi PERMENAKER No
05/2018
Jakarta, 11 July 2019
3 . All Rights Reserved. 22 July 2019 © 3M 3M Confidential.
10 Hal Baru dalam PERMENAKER No 5 Tahun 2018
1. Tidak berlakunya 3 Peraturan terdahulu
2. K3 Lingkungan Kerja
3. Adanya Faktor Ergonomis yang tidak terdapat dalam peraturan terdahulu
4. Adanya Faktor Psikologi yang tidak terdapat dalam peraturan terdahulu
5. Adanya Standar Kerja Iklim Dingin
6. Ahli Higiene Industri
7. Metoda Uji
8. Penerapan Higiene dan Sanitasi
9. Pelaporan Pemeriksaan dan Pengujian
10. Stiker tidak memenuhi persyaratan K3
Meliputi hal hal sebagai berikut
3 peraturan tidak berlaku lagi yaitu:
1. Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964
tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan, serta
Penerangan dalam tempat kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas
Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja;
3. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
nomor SE.01/MEN/1978 tentang Nilai Ambang Batas
untuk Iklim Kerja dan Nilai Ambang Batas untuk
Kebisingan di Tempat Kerja.
4 . All Rights Reserved. 22 July 2019 © 3M 3M Confidential.
#2 tentang K3 Lingkungan Kerja Pelaksanaan Syarat-syarat K3 Lingkungan Kerja
Kendala meliputi Metode Uji, Kemampuan untuk melakukan Pengukuran &
Pengendalian Lingkungan Kerja, Keterbatasan Sumber Daya yang Kompeten
5 . All Rights Reserved. 22 July 2019 © 3M 3M Confidential.
Kendala meliputi Metode Uji, Kemampuan untuk melakukan Pengukuran &
Pengendalian Lingkungan Kerja, Keterbatasan Sumber Daya yang Kompeten
6 . All Rights Reserved. 22 July 2019 © 3M 3M Confidential.
# 7 tentang Metoda Uji
1. Dalam 3 Regulasi K3 terdahulu yang dicabut oleh PERMENAKER Nomor 5 tahun 2018, tidak diatur
dengan metoda uji apa parameter-parameter yang diwajibkan untuk diukur.
2. Permenaker nomor 5 tahun 2018 mewajibkan pengukuran dengan metoda uji yang
ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia (Pasal 6).
3. Jika metoda uji belum ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia, pengukuran dapat dilakukan
dengan metoda uji lainnya sesuai dengan standar yang divalidasi oleh lembaga yang berwenang.
Dalam hal ini peran dari Komisi Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja – Kementrian Tenaga Kerja dalam
menyusun draft RSNI untuk Metoda Uji dan mengajukannya sebagai Standar Nasional Indonesia untuk
Pengujian Parameter Terkait ke Badan Standar Nasional untuk di sahkan.
7 . All Rights Reserved. 22 July 2019 © 3M 3M Confidential.
# 7 tentang Metoda Uji Permenaker nomor 5 tahun 2018 mewajibkan pengukuran dengan metoda uji yang
ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6.
Adapun Rancangan Standar Nasional Indonesia yang sedang dalam proses pengesahan dari
BSN adalah sebagai berikut :
8 . All Rights Reserved. 22 July 2019 © 3M 3M Confidential.
#5 tentang Standar iklim kerja dingin Tekanan dingin adalah pengeluaran panas akibat pajanan terus menerus terhadap dingin
yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menghasilkan panas sehingga
mengakibatkan hipotermia (suhu tubuh di bawah 36 derajat Celsius).
Standar iklim kerja dingin ini tidak dimiliki oleh Permenaker nomor 13 tahun 2011.
Standar iklim kerja dingin meliputi tabel standar di mana terdapat suhu dingin, kecepatan
angin, suhu actual yang dirasakan dan tingkat bahaya. Standar iklim kerja dingin juga
menjelaskan tentang istirahat yang harus diambil untuk shift kerja 4 jam.
Saat ini Komisi Teknis 13.01 - K3 sedang menyusun Draft RSNI Metoda Pengukuran dan
Evaluasi Iklim Kerja
9 . All Rights Reserved. 22 July 2019 © 3M 3M Confidential.
#5. Ahli Higiene Industri 1. Ahli Higiene Industri adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang mencakup pengetahuan,
keterampilan dan sikap di bidang Higiene Industri yang mempunyai kualifikasi Ahli Muda Higiene Industri
(HIMU), Ahli Madya Higiene Industri (HIMA), dan Ahli Utama Higiene Industri (HIU).
2. Ahli higiene industri ini belum diatur dalam 3 regulasi yang dicabut oleh Permenaker nomor 5 tahun 2018.
3. Kompetensi Ahli Higiene Industri ini diwajibkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh lisensi K3 Ahli
K3 Lingkungan Kerja. Dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018, pengukuran dan pengendalian Lingkungan
Kerja harus dilakukan oleh Personil K3 bidang Lingkungan Kerja.
Perlu adanya EDUKASI untuk meningkatkan kompetensi pekerja yang mencakup Pengetahuan,
Keterampilan dan Sikap di bidang Higiene Industri.
10 . All Rights Reserved. 22 July 2019 © 3M 3M Confidential.
#9. Pelaporan pemeriksaan dan pengujian 1. Pemeriksaan dan pengujian harus dilakukan dan hasil pemeriksaan dan pengujian wajib
disampaikan kepada Unit Pengawasan Ketenagakerjaan.
2. Jenis Pemeriksaan dan/atau Pengujian :
1. Pertama untuk mengidentifikasi potensi bahaya Lingkungan Kerja di Tempat Kerja meliputi:
• area kerja dengan pajanan Faktor Fisika, Faktor Kimia, Faktor Biologi, Faktor Ergonomi, dan Faktor
Psikologi;
• Kualitas Udara Dalam Ruang (KUDR); dan
• Sarana dan fasilitas Sanitasi.
2. Berkala dilakukan secara eksternal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan penilaian
risiko atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ulang dilakukan apabila hasil Pemeriksaan dan/atau Pengujian sebelumnya baik secara internal
maupun eksternal terdapat keraguan.
4. Khusus dilakukan setelah kecelakaan kerja atau laporan dugaan tingkat pajanan di atas NAB
11 . All Rights Reserved. 22 July 2019 © 3M 3M Confidential.
Peran Sektor Swasta Terkait - Edukasi Pengendalian Lingkungan Kerja yang meliputi faktor fisika, kimia, biologi, ergonomic dan psikologi
Penyediaan Personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 di bidang Lingkungan Kerja
14 . All Rights Reserved. 22 July 2019 © 3M 3M Confidential.
#3 Ada Sanksi Jika Tidak Diterapkan
Pada pasal 71 permenaker ini, disebutkan bahwa Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan
Permenaker ini dikenakan sanksi sesuai UU 1/1970 Tentang K3 dan UU 13/2003 Tentang
Ketenagakerjaan.