Post on 04-Jun-2018
8/13/2019 IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
1/16
Lokakarya Lessons Learned Penanggulangan Kemiskinan
Jakarta, 18 November 2013
8/13/2019 IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
2/16
Secara normatif, penanggulangan kemiskinan merupakan salah
satu tujuan dan sasaran pokok Negara yang harus dipenuhi dantertuang dalam program pembangunan nasional .
Dalam kerangka perencanaan pembangunan, upayapenanggulangan kemiskinan perlu ditempatkan dalam bingkaiproses perubahan struktur (transformasi structural) yang sedang
berlangsung dalam masyarakat sebagai hasil dari pembangunan Dalam tataran makro, dimensi kemiskinan yang begitu luas
mengharuskan setiap upaya penanggulangan kemiskinandilakukan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan dalamprogram pembangunan baik sektoral, regional dan Nasional.
Dalam tataran mikro, model pemberdayaan masyarakat sebagaidasar penanggulangan kemiskinan sangat efektif untukmenjembatani berbagai program pembangunan.
8/13/2019 IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
3/16
PendapatanRendah
Beban Hidup
TinggiKemiskinan
- Terbatasnya Lahan
- Produktivitas rendah
- Tidak mempunyai
pekerjaan
- Kurangnya modal
- Kebutuhan dasar
(Sandang, Pangan, Papan)
- Pendidikan- Kesehatan
Faktor Budaya- Tidak menerima
perubahan
- kemalasan
8/13/2019 IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
4/16
17 provinsi yang persentase penduduk miskin dibawah rata-rata nasional dan16 provinsi yang persentase penduduk miskinnya diatas rata-rata nasional.
3.
55
3.
95
4.7
7
5.
21
5.
74
5.
93
6.
06
6.
46
7.
50
7.
72
7.
88
8.
07
8.
14
8.
24
9.
52
9.
54
10.0
6
12.
30
12.
55
12.8
3
14
.24
14
.56
14.6
7
1
4.
86
15.
43
17.
06
17.
51
17.
97
18.
34
19.
49
20.
03
26.
67
31.
13
11,37 NASIONAL
Tingkat Kemiskinan (%) Tingkat Kemiskinan Nasional (%)Sumber : BPSTNP2K
8/13/2019 IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
5/16
Tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan mengalami penurunan setiap tahun selama periode Tahun2007-2013, yakni dari 14,11% tahun 2007 menjadi 9,54 % pada tahun 2013 atau turun sebesar4.57% serta berada dibawah rata-rata nasional (11.37%). Namun masih perlu Percepatan dalammenurunkan angka kemiskinan untuk mencapai target Nasional 8-10 .
Target RPJMD Sulsel 2013-2018, menurunkan tingkat kemiskinan sampai 6 - 5 % (2018).
1,0
83,400
1,0
42,163
936,898
915,660
835,500
805,900
787,660
8.007.50
7.006.50
6.00
14.1113.41
11.9311.40
10.279.82 9.54
8.00
16.58
15.42
14.1513.33
12.3611.66 11.37
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Target RPJMD
Tingkat Kemiskinan (%) Target RPJMN 2014
Nasional
8/13/2019 IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
6/16
8/13/2019 IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
7/16Sumber : BPS Tahun 2012 (diolah)
Jawa Timur
4.960,5 rb
13,08 %
DKI Jakarta
3.668 rb
3,7 %
Lampung
1.219 rb
15,65 %
Papua Barat
2.232 rb
27,04 %
Jambi
2.701 rb
8,28 %
Nusa Tenggara
Barat
8.283 rb18,02 %
Kalimantan Selatan
1.892 rb
5,01 %Kalimantan Timur
2.461 rb
6,38 %
Sulawesi Selatan
8.059 rb
9,82 %Papua
9.764 rb
30,66 %
Maluku
3.389 rb
20,76 %
Penduduk Miskin Tersebar Tidak Merata di Indonesia
Tingkat Kemiskinan Nasional 2012 = 11,66 %Tingkat Pengangguran Terbuka 2012 = 6,14 %
Wilayah Sumatera
Pertumbuhan Ekonomi 6.2%
Tingkat Kemiskinan 11.22%
Tingkat Pengangguran 5.27%
Wilayah Kalimantan
Pertumbuhan Ekonomi 5.6%
Tingkat Kemiskinan 6.39%
Tingkat Pengangguran 5.20% Wilayah Sulawesi
Pertumbuhan Ekonomi 8.8%
Tingkat Kemiskinan 12.62%
Tingkat Pengangguran 4.69%
Wilayah Papua - MalukuPertumbuhan Ekonomi 7.9%
Tingkat Kemiskinan 21.63%
Tingkat Pengangguran 5.35%
Wilayah Jawa - Bali
Pertumbuhan Ekonomi 6.3%
Tingkat Kemiskinan 9.60%
Tingkat Pengangguran 6.41%
Wilayah Nusa TenggaraPertumbuhan Ekonomi 2.2%
Tingkat Kemiskinan 19.22%
Tingkat Pengangguran 4.08%
8/13/2019 IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
8/16
No U r a i a n Satuan 2008 2009 2010 2011
1. Indeks Pembangunan Manusia(IPM)
- 70.22 70.94 71.62 72.34
a. Angka Harapan Hidup Tahun 69.60 69.80 70.00 70.12
b. Rata-Rata Lama Bersekolah Tahun 7.23 7.35 7.84 8.19
c. Tingkat Melek Huruf % 86.53 87.22 87.76 88.37
d. Daya Beli Ribu Rp. 630.81 635.50 636.6 640.05
2 Angkatan Kerja Juta Jiwa 3.45 3.53 3.57 3.613 Pengangguran Terbuka Jiwa 312,000 314,664 298,952 236,926
4 Penduduk Miskin Jiwa 1,031.700 963,570 913,400 835,510
5 PDRB ADHB Triliun Rp. 85.14 99.95 117.83 126.26
6 Pertumbuhan Ekonomi % 7.78 6.23 8.18 8.59
7 Pendapatan Per Kapita Juta Rp. 10.91 12.63 14.67 16.6
8 Inflasi % 12.40 3.39 5.83 2.88
9 Investasi Triliun Rp. 18.53 21.89 23.54 28.83
No U r a i a n Satuan 2010 2011 2012 2013
1. Indeks PembangunanManusia (IPM)
- 70.22 70.94 71.62 72.14
2 Angkatan Kerja Juta Jiwa 3.44 3.53 3.57 3.61
3 Pengangguran Terbuka Jiwa 314,664 298,952 236,926 208,983
4 Penduduk Miskin Jiwa 1,031.70
0
913,40 815,10 805,920
5 PDRBADHB Triliun Rp. 99.95 117.86 137.39 159.427
6 Pertumbuhan Ekonomi % 8,19 7,62 8.37 7,16
7 Pendapatan Per Kapita Juta Rp. 10.83 12,57 16,93 19,23
8 Inflasi % 12.40 2.88 4.41 6.89
9 Investasi Triliun Rp. 23.51 32.96 34.78 43.5910 Ekspor Milyar US $ 1.31 2.02 2.32 2.92
11 Impor Milyar US $ 0.87 0.65 0.91 0.8
12 P A D Milyar Rp. 1,460.0 1,971.7 2.367.8 2.587.8
8/13/2019 IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
9/16
8/13/2019 IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
10/16
StrategiPenanggulangan
Kemiskinan
Mengurangi
beban
masyarakat
miskin
Pemberdayaan
masyarakat
Penguatan/
Peningkatan
Pendapatan
kelompok
Masyarakat
Program Bantuan
Sosial :
Raskin
Jamkesmas
PKHBSM
PNPM
1. Kebijakanprogram kemiskinan masih
parsial (klusterisasi bukan solusi) ;
2. Koordinasi belum efektif antara
pemerintahan pusat dan daerah
3. Belum sinergisitas dan terpadunya
program antar kementerian dalam
mengurangi angka kemiskinan
4. Program yang kurang tepat sasaran
karena tidak mengacu pada data by
name by address yang akurat
5. Keseragaman program nasional yang
tidak berdasarkan spesifik kebutuhan
penduduk miskin suatu daerah
6. SDMyang mengelola program dan
penyiapan sasaran belum optimal.
7. Anggaranyang besar tidak diikutidengan penurunan kemiskinan yangsignifikan.
8. ImplementasiPP No. 19/2010 belumefektif, Provinsi sebagai penyambungdan penghubung kepentingan dankewenangan yg bersifat Nasionaldengan yg bersifat lokal
KUR
8/13/2019 IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
11/16
Peran serta Perbankan
Pemerintah
Masya-rakat
DuniaUsaha
APBN, APBD, CSR,Dana Masyarakat
Perlindungan &Bantuan Sosial(Berbasis rumahtangga)
PemberdayaanMasyarakat(Berbasis
POKMAS)
1
2
3
4
PengembanganUMKM (Berbasisunit usaha))
ProgramPendukung(BerbasisWilayah)
Faktor PendorongNasionalPaket Peningkatan Rumah
Rakyat MiskinPendidikan & Kesehatan GratisBantuan Bibit Lingkup Pertanian
Wilkom
Grateks 2
Gerbang Taskim
Gerbang Emas
Getar Bangdes
Bantuan Modal Pengemb.
Usaha Mikro Kecil
Bantuan modal untuk wira
usaha pedesaan
Membangun Industri baruMembuka lapangan kerja baruPeningkatan Kualitas Tenaga
Pengajar (Formal & Informal)
Faktor PendorongDaerah (Sulsel)
8/13/2019 IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
12/16
Program pendidikan gratis, kualitas tenaga pengajar (Formal dan informal),
Program kesehatan gratis , PKH, Jamkesmas
Pengembangan usaha dan kewirausahaan melalui pengembangan IKM/UMKM KUR & bantuan moda
Program pemberdayaan Masyarakat : PNPM, BLK, dll
Pengembangan industri baru berbasis inovasi dan riset .
Program rumah bagi masyakat miskin
Bantuan bibit pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan dan kehutanan
Program Perwilayahan Komoditas (WILKOM), Gerakan Ekspor 2 kali lipat (GRATEKS 2), Gerakan
Pembangunan Ekonomi Masyarakat (GERBANG EMAS), GERBANG TASKIN, Gerakan Terpadu
Pembangunan Desa (GETARBANGDES)
Pengaduan Masyarakat
Meningkatkan sumberdaya manusia
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan petani/ nelayan
Membuka lapangan pekerjaan sehingga mengurangi angka pengangguran
Mengurangi angka kemiskinan
Meningkatkan pendapatan daerah
Meningkatkan pelayan publik bagi masyarakat
8/13/2019 IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
13/16
1. Untuk memastikan tingkat kemiskinan dan pengangguran berkurang,
peran Gubernur harus diperkuat
PeranPusat
Daerah
Menteri /
Menko
Lembaga Non
Kementerian
- Kebijakan Umum
Program
- Menetapkan Target Nas.
- Anggaran
GubernurWalikota/Bupati
Camat
Lurah/Desa
- Mengkoordinir Perenc. & Pelaks.- Mendistribusikan Target Kab/Kota
- Merumuskan --->Kegiatan
- Mengalokasikan Anggaran
Mengkoordinir dan
Memfasilitasi Pelaksanaan
Kegiatan
Pengawasan Kegiatan
Penanggung Jawab
Kegiatan
8/13/2019 IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
14/16
2. Rakyat tidak layak untuk miskin, negara memiliki sumberdaya alam
yang melimpah.
Tata kelola, pemerintah yang mengkoordinasikan
3. Tiga Agenda Tata Kelola Pemerintahan yaitu :
1) Agenda Akademik intelektual solusi tepat masalahkemiskinan.
2) Agenda manajerial :
a. Regulasi terarah yang berpihak pada orang miskin.
b. Perlu pengkoordinasian yang tepat di Provinsi/ Kab/Kota.
c. Local problem must be solved by local government tidakbisa secara Nasional
d. Agenda aksi bertahap, terukur dan berkesinambungan.
e. Budget anggaran secara jelas mulai dari perencanaan,
implementasi sampai pada pengawasan
f. Pelibatan langsung masyarakat baik individu maupunkelompok.
3) Agenda Perilaku Leadership dan pemerintahan yang berpihak
pada orang miskin bukan orang kaya.
8/13/2019 IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
15/16
1. Kebijakan penanggulangan kemiskinan sebaiknya melalui pendekatankewilayahan yang dilakukan secara terpadu (contoh : Getar Bangdes diSulsel) Gubernur diberi kewenangan dan tangggungjawab yang besaruntuk mengkoordinasikan program.
2. Koordinasi dapat lebih efektif apabila dititik beratkan pada tingkat ProvinsiKementerian khusus yang menangani kemiskinan (Kementerian Negara)
3. SDM yang mengelola program dan penyiapan sasaran perlu dipersiapkanlebih awal agar sesuai karakteristik sasaran yang akan dientaskan;
4. Program agar dirumuskan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah.
5. Anggarandari Pemerintah (Pusat) hendaknya tidak disalurkan secara parsial(melalui Kementerian) melainkan dalam bentuk Block Grand ke PemerintahDaerah Anggaran pusat (APBN) agar melalui Gubernur dan mendapatpersetujuan Gubernur .
6. Mempertegas implementasi kewenangan Gubernur di daerah agarpengawasan di daerah menjadi efektif (PP No. 19 Tahun 2010).
8/13/2019 IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
16/16