Post on 22-Mar-2019
i
IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP)
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG KECIL
DI DESA BROJOL KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2012
SKRIPSI
Oleh:
KOMSIYATUN
K7409090
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
Januari 2013
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Komsiyatun
NIM : K7409090
Jurusan/Program Studi : PIPS/Pendidikan Ekonomi BKK Akuntansi
menyatakan bahwa skripsi saya berjudul “IMPLEMENTASI PEMBERIAN
KREDIT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN PEDAGANG KECIL DI DESA BROJOL KECAMATAN
MIRI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2012” ini benar-benar merupakan
hasil karya saya sendiri. Selain itu, sumber informasi yang dikutip dari penulis
lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil
jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.
Surakarta, Januari 2013
Yang membuat pernyataan
Komsiyatun
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP)
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG KECIL
DI DESA BROJOL KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2012
Oleh:
KOMSIYATUN
K7409090
Skripsi
diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar
Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi
Bidang Keahlian Khusus Pendidikan Akuntansi
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
Januari 2013
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
HALAMAN PERSETUJUAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
HALAMAN PENGESAHAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
HALAMAN BUKTI REVISI
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
MOTTO
“ Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui,
sedangkan kamu tidak mengetahui.”
(Q.S Al-Baqarah: 216)
“So many of our dreams at first seem impossible, then they seem improbable, and
then when we summon the will, they soon become inevitable.”
(Christopher Reeve)
“Keberhasilan tidak pernah final dan kegagalan tidak pernah fatal,
keberanianlah yang paling penting.”
(Frances Mc Guckin)
“Bermimpi saja untuk mencapai kesuksesan tidaklah cukup, dibutuhkan usaha
keras, doa, dan semangat yang tinggi untuk mewujudkan mimpi meraih sukses.”
(Penulis)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
PERSEMBAHAN
Skripsi ini penulis persembahkan kepada:
Ibu Darini dan Bapak Tugimin tercinta,
terima kasih atas doa, kasih sayang, dan
pengorbanan yang tiada akhir hingga saya
menjadi seperti sekarang ini.
Mas Wiji, Dik Dyah, dan Dik Zanu, terima
kasih atas segala dorongan, kasih sayang,
doa, dan semangat selama ini.
Mas Tri Mujiyanto, terima kasih karena
senantiasa memberikan semangat, cinta,
kasih sayang, motivasi, perhatian, dan doa
selama ini. Semoga kesuksesan dan
kebahagiaan selalu mengiringi langkah
kita.
Almamater.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
ABSTRAK
Komsiyatun. IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
(PNPM-MP) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG
KECIL DI DESA BROJOL KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2012. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Sebelas Maret Surakarta. Desember 2012.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) prosedur pemberian
kredit PNPM-MP dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil di Desa Brojol
Kecamatan Miri Kabupaten Sragen tahun 2012, (2) dampak pemberian kredit
PNPM-MP ditinjau dari aspek pendapatan pedagang kecil di Desa Brojol
Kecamatan Miri Kabupaten Sragen tahun 2012, (3) kendala-kendala yang dialami
PNPM-MP dan para pedagang kecil dalam proses pemberian kredit PNPM-MP
serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sampel
diambil dengan purposive sampling yaitu memilih informan yang memiliki
pengetahuan yang mendalam dan dapat dipercaya untuk dijadikan sumber data.
Subjek penelitian ini adalah para pedagang penerima kredit PNPM-MP yang ada
di Desa Brojol dan pengurus PNPM-MP di Kecamatan Miri yang terdiri dari
Fasilitator Kecamatan dan Ketua Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Validitas data menggunakan trianggulasi sumber dan trianggulasi metode.
Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Prosedur
penelitian meliputi kegiatan persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan
penyusunan laporan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) prosedur dalam pemberian kredit
PNPM-MP dimulai dari kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi,
Musdes Sosialisasi, Musyawarah Dusun, Musyawarah Khusus Perempuan,
Verifikasi, MAD Prioritas Usulan, MAD Penetapan Usulan, Penetapan
Persyaratan, Pencairan Dana, Pengembalian Kredit, dan Pengelolaan Dokumen
dan Administrasi oleh UPK, (2) kredit usaha PNPM-MP memberikan dampak
positif terhadap peningkatan pendapatan pedagang di Desa Brojol secara
signifikan, (3) kendala yang dialami oleh pihak PNPM-MP dan pedagang meliputi
kendala internal dan eksternal yang upaya untuk mengatasinya disesuaikan
dengan konteks permasalahan yang dihadapi.
Simpulan penelitian ini adalah: (1) pelaksanaan pemberian kredit PNPM-
MP di Desa Brojol masih ada beberapa hal yang belum sesuai prosedur sehingga
masih perlu perbaikan, (2) terdapat peningkatan pendapatan pedagang dengan
adanya kredit PNPM-MP, (3) terdapat berbagai kendala internal dan eksternal
dalam proses pemberian kredit PNPM-MP baik dari pelaku di kecamatan maupun
pedagang selaku penerima kredit dan ada beberapa upaya untuk mengatasinya.
Kata kunci: implementasi pemberian kredit PNPM-MP, pendapatan pedagang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
ABSTRACT
Komsiyatun. THE IMPLEMENTATION OF CREDIT ISSUANCE IN THE
NATIONAL RURAL INDEPENDENT COMMUNITY EMPOWERMENT
PROGRAM (PNPM-MP) IN INCREASING THE SMALL TRADER’S
INCOME IN BROJOL VILLAGE OF MIRI SUBDISTRICT OF SRAGEN
REGENCY IN 2012. Thesis, Teacher Training and Education Faculty of Sebelas
Maret University Surakarta. December 2012.
The aim of this research is to find out: (1) credit issuance procedure in
PNPM-MP in increasing the small trader’s income in Brojol Village of Miri
Subdistrict of Sragen Regency in 2012, (2) the effect of PNPM-MP credit
issuance viewed from small trader’s income aspect in Brojol Village of Miri
Subdistrict of Sragen Regency in 2012, and (3) the constraints the PNPM-MP and
small traders face in the PNPM-MP credit issuance process and the attempt taken
to deal with such the constraints.
This research uses a descriptive qualitative approach. The sample was
taken by using purposive sampling, selecting the informants with in-depth
knowledge and reliable to be data source. The subject of this research was the
traders receiving PNPM-MP credit existing in Brojol Village and PNPM-MP
administrators in Miri Subdistrict consisting of subdistrict facilitator and the chief
of PNPM-MP Activity Organizing Unit. Techniques of collecting data used were
interview, observation, and documentation. The data validation was done by using
source and method triangulations. The data analysis was done by using technique
of analyzing qualitative data encompassing data collection, data reduction, data
display, and verification. The procedure of this research included preparation, data
collection, data analysis, and research report writing.
The result of research showed that: (1) the procedure of PNPM-MP credit
issuance started from Cross-Village Discussion (MAD) of Socialization,
Socialization Village Discussion, Hamlet Discussion, Women-Specific
Discussion, Verification, Cross-Village Discussion (MAD) of Proposal Priority,
Cross-Village Discussion (MAD) of Proposal Assignment, Prerequisite
Establishment, Fund Issuance, Credit Repayment, and Document Management
and Administration by UPK, (2) business credit of PNPM-MP affected positively
the increase in trader’s income in Brojol Village significantly, (3) the constraints
the PNPM-MP organizer and the trader faced included internal and external ones
in which the attempt to deal with them is adjusted with the context of problems.
The conclusions of research were: (1) in the implementation of PNPM-MP
credit issuance in Brojol Village, there were still several points inconsistent with
the procedure, so that some improvements were needed, (2) there was an increase
in trader’s income in the presence of PNPM-MP credit, and (3) there were some
internal and external constraints in PNPM-MP credit issuance process, from either
the performers in subdistrict or the traders as the recipient of credit and some
attempts had been taken to deal with them.
Keywords: the implementation of PNPM-MP credit issuance, trader’s income.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan banyak rahmat,
nikmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu
persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penulis menyadari bahwa dengan keterbatasan yang dimiliki, penulis tidak
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa bantuan, saran, dukungan, dan
perhatian dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati
perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. M Furqon Hidayatullah, M.Pd selaku Dekan Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah
memberikan ijin penyusunan skripsi.
2. Bapak Drs. Syaiful Bachri, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial (P. IPS) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Drs. Wahyu Adi, M.Pd selaku Ketua BKK Pendidikan Akuntansi Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (P. IPS) Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak Drs. Ngadiman, M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan
bimbingan, motivasi, dan kemudahan sehingga membantu kelancaran penulisan
skripsi ini.
5. Bapak Nurhasan Hamidi, S.E, M.Sc, Ak selaku Pembimbing II yang telah
memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Tim penguji skripsi yang telah melaksanakan tugasnya sebagai penguji terhadap
penulis dalam penyusunan skripsi ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
7. Bapak dan Ibu dosen Pendidikan Ekonomi dan BKK Pendidikan Akuntansi yang
telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
8. Bapak Drs. Budi Santoso selaku Penanggungjawab Operasional Kegiatan PNPM-
MP Kecamatan Miri yang telah memberikan ijin penelitian skripsi.
9. Bapak Agus Suryanto selaku Ketua UPK PNPM-MP Kecamatan Miri, Ibu Sri
Hastuti selaku Fasilitator Kecamatan, dan segenap pengurus UPK PNPM-MP
Kecamatan Miri yang sudah ikut membantu dalam proses penelitian.
10. Ibu-ibu kelompok penerima kredit SPP PNPM-MP Desa Brojol yang telah
membantu dalam proses penelitian.
11. Ibu dan Bapak tersayang, kakak dan adik-adikku serta Mas Tri Mujiyanto, terima
kasih atas kasih sayang, doa, semangat, dan dukungannya.
12. Teman-teman Wisma Putri Qurota a’yun: Yeny, Mutia, Dina, Tya, Fery, Riva,
Aan, Uswah, dan Tetia; serta sahabat-sahabat seperjuangan: Linda, Lelya, Yuyun,
Yona, Susi dan Tria terima kasih untuk segala dukungan dan persahabatan kita.
13. Teman-teman Pendidikan Ekonomi, BKK Pendidikan Akuntansi 2009 terutama
kelas B, semoga kesuksesan senantiasa mengiringi langkah kita.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
Penulis menyadari sepenuhnya skripsi yang telah dikerjakan ini masih jauh
dari kesempurnaan, maka penulis menerima kritik dan saran yang bersifat
membangun demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.
Akhirnya penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi perkembangan
ilmu pengetahuan.
Surakarta, Januari 2013
Penulis,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ………………………………………………………… i
HALAMAN PERNYATAAN ………………………………………………. ii
HALAMAN PENGAJUAN …………………………………………………. iii
HALAMAN PERSETUJUAN ………………………………………………. iv
HALAMAN PENGESAHAN ……………………………………………….. v
HALAMAN BUKTI REVISI ……………………………………………...... vi
HALAMAN MOTTO ……………………………………………………...... vii
HALAMAN PERSEMBAHAN …………………………………………....... viii
HALAMAN ABSTRAK ……………………………………………………. ix
HALAMAN ABSTRACT …………………………………………………… x
KATA PENGANTAR ………………………………………………………. xi
DAFTAR ISI ………………………………………………………………… xiii
DAFTAR TABEL …………………………………………………………… xvi
DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………... xvii
DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………... xviii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ………………………………………. 1
B. Perumusan Masalah …………………………………………… 6
C. Tujuan Penelitian ……………………………………………… 6
D. Manfaat Penelitian …………………………………………….. 7
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Tinjauan Pustaka ……………………………………………… 8
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat …………… 8
2. Organisasi Nonbisnis …………………………………...…. 23
3. Implementasi Pemberian Kredit PNPM-MP dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil ……………... 24
B. Penelitian yang Relevan …………………………………….. 33
C. Kerangka Pemikiran …………………………………………. 34
BAB III METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian ……………………………….. 36
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian ……………………………... 37
C. Sumber Data …………………………………………………. 38
D. Teknik Pengambilan Sampel (Cuplikan) ……………………. 39
E. Teknik Pengumpulan Data …………………………………... 39
F. Validitas Data ………………………………………………... 41
G. Analisis Data ………………………………………………… 42
H. Prosedur Penelitian ………………………………………….. 44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian …………………………………. 45
1. Kondisi Geografi dan Demografi Kecamatan Miri ……… 45
2. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Brojol …………... 48
B. Deskripsi Temuan Penelitian ………………………………… 50
1. Sejarah PNPM-MP di Kecamatan Miri ………………….. 50
2. Gambaran Umum Subjek Penelitian …………………….. 52
3. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) …………………………. 52
4. Tim Verifikasi (TV) ……………………………………... 55
5. Prosedur Pemberian Kredit SPP …………………………. 57
6. Dampak Kredit SPP PNPM-MP bagi Para Pedagang Kecil
di Desa Brojol ……………………………………………. 72
7. Kendala dalam Proses Pemberian Kredit PNPM-MP …… 76
8. Upaya Mengatasi Kendala dalam Proses Pemberian Kredit
PNPM-MP ……………………………………………….. 80
C. Pembahasan ………………………………………………….. 83
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xv
1. Prosedur Pemberian Kredit SPP PNPM-MP …………….. 84
2. Dampak Kredit PNPM-MP Terhadap Peningkatan
Pendapatan Pedagang di Desa Brojol ……………………. 91
3. Kendala Pemberian Kredit SPP PNPM-MP dan Upaya
Mengatasinya …………………………………………….. 92
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN
A. Simpulan ……………………………………………………… 96
B. Implikasi ……………………………………………………… 98
C. Saran ………………………………………………………….. 99
DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………… 101
LAMPIRAN ……………………………………………………………….. 103
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xvi
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1. Data Angka Kemiskinan di Kabupaten Sragen Tahun 2010 ……. 4
Tabel 2.1. Alokasi BLM Berdasarkan Keberadaan Desa Tertinggal ……….. 15
Tabel 2.2. Alokasi BLM Berdasarkan Rasio Penduduk Miskin dan Jumlah
Penduduk ………………………………………………………… 15
Tabel 4.1. Pembagian Wilayah Administratif Kecamatan Miri …………….. 46
Tabel 4.2. Sarana dan Prasarana Kesehatan Kecamatan Miri ………………. 47
Tabel 4.3. Sarana dan Prasarana Perekonomian Kecamatan Miri …………... 47
Tabel 4.4. Distribusi Kelompok Umur Penduduk Desa Brojol ……………… 49
Tabel 4.5. Akumulasi Dana BLM Kecamatan Miri 2009-2012 ……………... 51
Tabel 4.6. Kategorisasi Tingkat Perkembangan Kelompok SPP ……………. 64
Tabel 4.7. Kenaikan Pendapatan Informan Penerima Kredit SPP …………... 92
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xvii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran ………………………………………… 35
Gambar 3.1. Jadwal Penelitian ……………………………………………. 37
Gambar 3.2. Bagan Analisis Data Kualitatif ……………………………… 43
Gambar 4.1. Peta Wilayah Kecamatan Miri ………………………………. 48
Gambar 4.2. Struktur Organisasi UPK PNPM-MP Kecamatan Miri ……… 54
Gambar 4.3. Alur Kegiatan SPP PNPM-MP ………………………………. 71
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xviii
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara ………………………………………… 103
Lampiran 2 Fieldnote Wawancara 1 ………………………………………. 105
Lampiran 3 Fieldnote Wawancara 2 ………………………………………. 113
Lampiran 4 Fieldnote Wawancara 3 ………………………………………. 119
Lampiran 5 Fieldnote Wawancara 4 ………………………………………. 127
Lampiran 6 Fieldnote Wawancara 5 ………………………………………. 133
Lampiran 7 Fieldnote Wawancara 6 ………………………………………. 136
Lampiran 8 Fieldnote Wawancara 7 ………………………………………. 139
Lampiran 9 Fieldnote Wawancara 8 ………………………………………. 142
Lampiran 10 Fieldnote Wawancara 9 ………………………………………. 144
Lampiran 11 Fieldnote Wawancara 10 …………………………………….. 152
Lampiran 12 Fieldnote Observasi 1 ………………………………………... 159
Lampiran 13 Fieldnote Observasi 2 ………………………………………... 160
Lampiran 14 Fieldnote Observasi 3 ………………………………………... 161
Lampiran 15 Fieldnote Observasi 4 ………………………………………... 163
Lampiran 16 Fieldnote Observasi 5 ………………………………………... 165
Lampiran 17 Formulir Terkait Prosedur Pemberian Kredit PNPM-MP …… 166
Lampiran 18 Foto Penelitian …………………………..…………………... 229
Lampiran 19 Surat Permohonan Ijin Menyusun Skripsi …………………... 232
Lampiran 20 Surat Keputusan Dekan FKIP ……………………………….. 233
Lampiran 21 Surat Permohonan Ijin Research (Rektor) …………………... 234
Lampiran 22 Surat Permohonan Ijin Research (Ketua UPK PNPM-MP) .... 235
Lampiran 23 Surat Keterangan Pemberian Ijin Penelitian ………………… 236
Lampiran 24 Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian ………………….... 237
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Salah satu tujuan Bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan
Undang Undang Dasar 1945 alenia keempat adalah memajukan kesejahteraan
umum. Untuk mewujudkan hal tersebut, sejak kemerdekaan Negara Republik
Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, telah ditempuh
berbagai upaya melalui pembangunan nasional disegala bidang, yang tidak lain
bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Bangsa Indonesia.
Pembangunan nasional merupakan perwujudan dari usaha untuk
mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata secara material maupun
spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan pembangunan
nasional haruslah mencakup seluruh lapisan masyarakat dan setiap rangkaian
kegiatan pemerintah hendaknya mengikutsertakan masyarakat karena tujuan
pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu
sendiri.
Negara Indonesia merupakan negara yang tingkat kesejahteraan
masyarakatnya masih rendah. Hal itu tercermin dari masih banyaknya
permasalahan kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu
problem sosial yang amat serius yang menghambat jalannya pembangunan saat
ini. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu oleh kesenjangan pembangunan antar
wilayah dan rendahnya peluang kerja bagi angkatan kerja terutama di wilayah
perdesaan. Upaya untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan tersebut harus
menggunakan pendekatan multidisiplin yang berdimensi pemberdayaan.
Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran,
peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.
Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri
Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Pasca Bencana, PNPM
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
Mandiri Generasi, PNPM Mandiri Pariwisata serta PNPM Mandiri Wilayah
Khusus dan Desa Tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk
mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)
merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung
PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat
perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan
prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan
sejak 1998-2007 yang merupakan salah satu program Departemen Dalam Negeri.
Dalam pelaksanaannya, PNPM-MP ini memprioritaskan kegiatan bidang
infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, serta
kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan.
Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu : a) Dana Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) untuk kegiatan pembangunan, b) Dana Operasional Kegiatan
(DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan
pelatihan masyarakat (capacity building), dan c) pendampingan masyarakat yang
dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator
keuangan.
Seluruh proses kegiatan PNPM-MP pada hakekatnya memiliki dua
dimensi yaitu: pertama, memberikan wewenang dan kepercayaan kepada
masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan dan
mengambil keputusan secara terbuka dan penuh tanggungjawab. Kedua,
menyediakan dukungan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran
masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan
kesejahteraan mereka sendiri (Abang Suriyanto, 2009: Vol VI).
Melalui pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke
dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri ini, cakupan pembangunan diharapkan
dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Keefektifan dan
efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek
diharapkan juga dapat diwujudkan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan
kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya
kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri
untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses
sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk
mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1)
peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem
pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal;
(4) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar dan
ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.
Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan tersebut,
strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan rumah
tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem
pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar
desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM
Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai
pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan
masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya
kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui
Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
Pemerintah daerah memperbaiki keadaan penduduknya dengan
menggunakan PNPM-MP. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini
diharapkan mampu membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan
dan pengangguran melalui kegiatan-kegiatan yang dirancang berdasarkan keadaan
perdesaan tersebut. Dalam pelaksanaannya tentu berbagai pihak yang terlibat
dalam program tersebut mengalami kendala-kendala, baik kendala yang
bersumber dari dalam maupun dari luar pihak yang bersangkutan. Kendala-
kendala tersebut perlu ditanggulangi dengan baik agar tidak mengganggu dalam
pelaksanaan berbagai kegiatan PNPM-MP. Jika berbagai kendala yang dihadapi
mampu diatasi maka hal itu akan mendukung dalam rangka pencapaian tujuan
yang diharapkan secara lebih optimal.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk
perdesaan dengan menggunakan PNPM nampaknya belum mendapat hasil yang
sesuai dengan rencana bersama. Di Kecamatan Miri masih menunjukkan tingkat
kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi meski hanya beberapa desa.
Setiap desa memiliki tingkat perekonomian yang berbeda sehingga tingkat
kesejahteraannya juga berbeda. Hal ini tentunya harus menjadi bahan
pertimbangan bagi pemerintah, terutama dalam pengalokasian dana maupun
penentuan target kemajuan yang akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan dari
PNPM-MP tersebut. Berikut adalah data distribusi kemiskinan di Kabupaten
Sragen tahun 2010:
Tabel 1.1. Data Angka Kemiskinan di Kabupaten Sragen Tahun 2010
No.
Kecamatan
Rumah Tangga Penduduk
SM
M
HM
Jumlah
L
P
Jumlah
010 Kalijambe 686 1900 2014 4600 5929 6751 12680
020 Plupuh 624 1666 1577 3876 4249 5389 9638
030 Masaran 973 1895 1371 4239 5713 6503 12216
040 Kedawung 415 1053 891 2359 2634 3366 6000
050 Sambirejo 366 929 1055 2350 3502 3924 7426
060 Gondang 550 1109 1345 3004 4125 4523 8648
070 SB. Macan 983 1631 1099 3713 4977 5682 10659
080 Ngrampal 684 1006 878 2568 3066 3530 6596
090 KR.Malang 539 1394 1683 3616 4565 5201 9766
100 Sragen 763 1029 761 2553 3418 3940 7358
110 Sidoharjo 576 1437 1075 3088 3822 4432 8254
120 Tanon 801 1925 1666 4392 5494 6503 11997
130 Gemolong 720 1519 1551 3790 4782 5678 10460
140 Miri 315 1317 2579 4211 6342 6865 13207
150 SB.Lawang 773 1824 1878 4475 5875 6972 12847
160 Mondokan 403 1216 1172 2791 3145 3939 7084
170 Sukodono 310 1233 1663 3206 3515 4645 8160
180 Gesi 217 788 618 1623 1495 2177 3672
190 Tangen 253 648 814 1715 2118 2719 4837
200 Jenar 462 1004 1052 2518 3333 3822 7155
Total 64678 178660
(Sumber: BPS Sragen, 2010)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
Keterangan: SM = Sangat Miskin L = Laki-laki
M = Miskin P = Perempuan
HM = Hampir Miskin
Dalam pelaksanaannya, terkadang terjadi tindak kecurangan dari pihak-
pihak terkait, sebagai contoh Tim Pelaksana selaku pihak pelaksana bisa saja
menggunakan kewenangannya untuk melakukan kecurangan kaitannya dengan
pengeluaran dana sehingga hasil yang dicapai dari kegiatan yang ada tidak sesuai
dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Di sisi lain, pencapaian sasaran yang
belum optimal dari PNPM-MP dalam rangka mengurangi kemiskinan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan juga disebabkan kurangnya
kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak pelaksana PNPM-MP, seperti
UPK (Unit Pengelola Kegiatan), Timlak (Tim Pelaksana), fasilitator teknik,
fasilitator keuangan dengan masyarakat perdesaan. Berbagai permasalahan
tersebut tentunya perlu untuk ditindaklanjuti untuk memaksimalkan hasil program
yang diharapkan.
Seperti diungkapkan di atas bahwa tujuan utama dari PNPM-MP adalah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan target utamanya
yaitu Rumah Tangga Miskin (RTM). Melalui PNPM-MP ini diharapkan
masyarakat desa yang tergolong dalam kategori Rumah Tangga Miskin dapat
meningkatkan kualitas kehidupan ekonominya. Di Kecamatan Miri mayoritas
penduduknya bekerja sebagai petani dan pedagang. Kebanyakan dari mereka
memperoleh bantuan dari PNPM-MP berupa pinjaman modal untuk membuka
atau mengembangkan usaha yang dimiliki. Dengan adanya pengembangan usaha
dagang yang dimiliki ini akan semakin memperbesar peluang untuk memperoleh
penghasilan yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Selain itu, mereka juga
memperoleh pelatihan dari PNPM-MP berupa kegiatan pelatihan ketrampilan
tertentu yang dapat menunjang kemampuan mereka dalam bidang yang baru.
Apabila target dari PNPM-MP tersebut dapat terwujud, maka hal ini sejalan
dengan apa yang diamanatkan dalam konstitusi. Namun, terkadang
implementasinya di lapangan tidak selalu sesuai dengan target yang sudah
direncanakan karena adanya berbagai faktor terkait.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian dengan judul:
“IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP)
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG KECIL DI DESA
BROJOL KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2012”.
B. Perumusan Masalah
Untuk penegasan arah kajian penelitian ini maka perlu adanya perumusan
masalah. Rumusan masalah merupakan pernyataan mengenai permasalahan-
permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan jawabannya. Berdasarkan
latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah:
1. Bagaimana prosedur pemberian kredit PNPM-MP dalam meningkatkan
pendapatan pedagang kecil di Desa Brojol Kecamatan Miri Kabupaten
Sragen tahun 2012?
2. Bagaimana dampak pemberian kredit PNPM-MP ditinjau dari aspek
pendapatan pedagang kecil di Desa Brojol Kecamatan Miri Kabupaten
Sragen tahun 2012?
3. Apa saja kendala yang dialami PNPM-MP dan para pedagang kecil dalam
proses pemberian kredit PNPM-MP serta upaya untuk mengatasi kendala
tersebut?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui prosedur pemberian kredit PNPM-MP dalam meningkatkan
pendapatan pedagang kecil di Desa Brojol Kecamatan Miri Kabupaten
Sragen tahun 2012.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
2. Mengetahui dampak pemberian kredit PNPM-MP ditinjau dari aspek
pendapatan pedagang kecil di Desa Brojol Kecamatan Miri Kabupaten
Sragen tahun 2012.
3. Mengetahui kendala-kendala yang dialami PNPM-MP dan para pedagang
kecil dalam proses pemberian kredit PNPM-MP serta upaya untuk
mengatasi kendala tersebut.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat teroretis maupun manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian
ini yaitu:
1. Manfaat Teoretis
Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca tentang implementasi
pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan bagi pedagang kecil, sebagai
salah satu sumber bagi peneliti-peneliti selanjutnya, serta diharapkan dapat
memberikan kemanfaatan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis
Dapat menerapkan ilmu teori ekonomi dan ekonomi pembangunan yang
diperoleh pada saat mengikuti perkuliahan dengan kondisi maupun
permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga penulis memperoleh
gambaran yang jelas sejauh mana tercapai keselarasan antara
pengetahuan secara teoretis dan praktiknya.
b. Bagi Pemerintah
Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil
kebijakan dalam penentuan target dan alokasi dana Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).
c. Bagi Masyarakat Pengguna PNPM
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi
masyarakat khususnya sebagai pihak yang ikut berpartisipasi dalam
pelaksanaan program PNPM guna meningkatkan kesejahteraannya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Tinjauan Pustaka
Pemahaman terhadap teori-teori yang relevan diperlukan dalam penelitian
ilmiah. Kajian teori yang tepat akan memudahkan proses penelitian sebab hal
tersebut akan memberikan inspirasi bagi peneliti dalam memecahkan masalah-
masalah penelitian. Dengan kata lain, teori-teori tersebut dijadikan pedoman bagi
peneliti dalam melakukan penelitian.
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
a. Pengertian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat
penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan (Petunjuk
Teknis Operasional PNPM-MP, 2008). Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan
merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa
penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin,
efisiensi dan keefektifan kegiatan serta berhasil menumbuhkan kebersamaan
dan partisipasi masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM
Mandiri adalah:
1) PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan
sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program berbasis
pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui
harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur
program, penyediaan pendampingan dan pendanaan untuk mendorong
prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan
yang berkelanjutan.
2) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya menciptakan atau meningkatkan
kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam
memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat
memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah
serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin
keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai (pnpm-madiri.org).
b. Visi dan Misi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan
Visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan (Petunjuk Teknis Operasional
PNPM-MP, 2008) adalah sebagai berikut:
1) Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan
kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti
terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu
mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di
lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya,
serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah
kemiskinan.
2) Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah peningkatan kapasitas masyarakat
dan kelembagaan, perlembagaan sistem pembangunan partisipatif,
pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal, peningkatan kualitas dan
kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat,
pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.
c. Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Tujuan PNPM-MP (Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP, 2008)
adalah sebagai berikut:
1) Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya
kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan
dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan
pengelolaan pembangunan.
2) Tujuan khususnya meliputi:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
a) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat
miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan.
b) Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi
pengelolaan pembangunan partisipatif.
c) Menyediakan sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang
diprioritaskan oleh masyarakat.
d) Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
e) Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar
Desa (BKAD).
f) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam
upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.
g) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan cara
mendayagunakan sumber daya lokal.
d. Pendekatan dan Ruang Lingkup PNPM Mandiri
1) Pendekatan PNPM Mandiri
Pendekatan atau upaya-upaya nasional dalam mencapai tujuan program
dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah
pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:
a) Menggunakan kecamatan sebagai fokus program untuk
mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
program.
b) Memposisikan masyarakat sebagai penentu atau pengambil kebijakan
dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
c) Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses
pembangunan partisipatif.
d) Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai
dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.
e) Melalui proses pemberdayaan yang terdiri dari pembelajaran,
kemandirian, dan keberlanjutan (pnpn-mandiri.org).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
2) Ruang Lingkup PNPM Mandiri
Ruang lingkup PNPM Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan
penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat,
meliputi:
a) Penyediaan dan perbaikan prasarana atau sarana lingkungan
pemukiman, sosial, dan ekonomi secara kegiatan padat karya.
b) Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit
mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin.
c) Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama
yang bertujuan mempercepat pencapaian target pembangunan.
d) Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui
penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi
dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik (pnpm-
mandiri.org).
e. Prinsip Dasar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Sesuai dengan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Perdesaan
mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau
acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan
diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
(Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP, 2008).
Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya
tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:
1) Bertumpu pada pembangunan manusia
Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah
masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak terhadap upaya
pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.
2) Otonomi
Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan
kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa
intervensi negatif dari luar.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
3) Desentralisasi
Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas
kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan
kewilayahan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah
sesuai dengan kapasitas masyarakat.
4) Berorientasi pada masyarakat miskin
Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala
keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin.
5) Partisipasi
Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif
dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari
tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan
dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk
materiil.
6) Kesetaraan dan keadilan gender
Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik
laki-laki maupun perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di
setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan
pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan
pada saat situasi konflik.
7) Demokratis
Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan
pembangunan secara musyarawah dan mufakat.
8) Akuntabilitas dan Transparansi
Pengertian prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah masyarakat
memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan
keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara
terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal,
maupun administratif.
9) Prioritas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang
diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan
untuk pengentasan kemiskinan.
10) Keberlanjutan
Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan
keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah
mempertimbangkan sistem pelestariannya.
f. Sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MP)
Sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP tahun 2008,
sasaran program PNPM-MP yaitu:
1) Lokasi Sasaran:
Lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatan
perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara
bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan
bermasalah dalam PPK/PNPM Mandiri Perdesaan.
2) Kelompok Sasaran:
a) Masyarakat miskin di perdesaan,
b) Kelembagaan masyarakat di perdesaan,
c) Kelembagaan pemerintah lokal.
g. Dasar Hukum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan
konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila,
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus
pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan
perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan,
keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan (Petunjuk
Teknis Operasional PNPM-MP, 2008) adalah sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
1) Sistem Pemerintahan
Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah:
a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
b) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.
c) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
d) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan.
2) Sistem Perencanaan
Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan terkait adalah:
a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN).
b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
c) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009.
d) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
h. Pendanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP tahun 2008,
pendanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri meliputi:
1) Besarnya Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
Alokasi BLM untuk setiap kecamatan dilakukan dengan menggunakan dua
cara, yaitu:
a) Alokasi Berdasarkan Keberadaan Desa Tertinggal
Kecamatan yang mempunyai desa tertinggal yang telah ditetapkan oleh
pemerintah, maka alokasi BLM nya berdasarkan jumlah desa tertinggal
yang ada di kecamatan tersebut. Data Desa Tertinggal merujuk pada
data yang ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah
Tertinggal.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
Tabel 2.1. Alokasi BLM Berdasarkan Keberadaan Desa Tertinggal
Jumlah Desa Tertinggal Alokasi BLM (Rupiah)
≤ 3 1.000.000.000
4 1.250.000.000
5 1.500.000.000
6 1.500.000.000
7 1.750.000.000
8 2.000.000.000
9 2.250.000.000
10 2.500.000.000
11 2.750.000.000
≥ 12 3.000.000.000
(Sumber: PTO PNPM-MP, 2008)
b) Alokasi Berdasarkan Rasio Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk
Untuk kecamatan-kecamatan yang tidak mempunyai desa tertinggal
yang telah ditentukan pemerintah, BLM dialokasikan dengan
menggunakan rasio penduduk miskin dan jumlah penduduk di
kecamatan tersebut.
Table 2.2. Alokasi BLM Berdasarkan Rasio Penduduk Miskin
Lokasi Jumlah
Penduduk
Persen
Penduduk
Miskin
Alokasi BLM
(Rupiah)
Jawa
<25.000 ≤ 40% 1.500.000.000
> 40% 1.750.000.000
25.000-50.000 ≤ 40% 1.750.000.000
> 40% 2.000.000.000
>50.000
< 20% 2.250.000.000
20% - 40% 2.500.000.000
>40% 3.000.000.000
Luar Jawa
<15.000 ≤ 40% 1.500.000.000
> 40% 1.750.000.000
15.000-25.000 ≤ 40% 1.750.000.000
> 40% 2.000.000.000
>25.000
< 20% 2.250.000.000
20% - 40% 2.500.000.000
> 40% 3.000.000.000
(Sumber: PTO PNPM-MP, 2008)
2) Sumber dan Ketentuan Alokasi Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan
Sumber dana berasal dari:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
c) Swadaya masyarakat
d) Partisipasi dunia usaha
Ketentuan tentang alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan yaitu:
a) Berdasarkan penetapan lokasi kecamatan, Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Departemen Keuangan menerbitkan
Dokumen Anggaran yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi.
b) Alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan dicatat pada Daftar
Pembukuan Administrasi APBD Kabupaten.
3) Mekanisme Pencairan Dana
Pencairan dana adalah proses pencairan dari rekening kolektif BLM yang
dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan
(TPK) di desa. Mekanisme pencairan dana sebagai berikut:
a) Pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara UPK
dengan TPK.
b) TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan
dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar
desain, RAB, dan lampirannya).
c) Untuk pencairan berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan
Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
4) Mekanisme Penyaluran Dana
Penyaluran dana diartikan sebagai proses penyaluran dana BLM dari
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kas Daerah ke
rekening kolektif BLM yang dikelola oleh UPK. Mekanisme penyaluran
dana BLM sebagai berikut:
a) Penyaluran dana yang berasal dari Pemerintah Pusat mengikuti
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Anggaran
dari Departemen Keuangan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
b) Penyaluran dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan
melalui mekanisme APBD dan diatur dalam Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan dari Departemen Keuangan.
c) Dana yang berasal dari APBD harus disalurkan terlebih dahulu ke
masyarakat, selanjutnya diikuti dengan penyaluran dana yang berasal
dari APBN.
d) Besaran dana dari APBD yang disalurkan ke masyarakat harus utuh
(net) tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya.
5) Dana Operasional UPK dan Pelaksana di Desa
Kebutuhan biaya operasional kegiatan TPK tiap desa dan UPK bertumpu
pada swadaya masyarakat. Namun untuk menumbuhkan keswadayaan
tersebut diberikan bantuan stimulan dana dari PNPM Mandiri Perdesaan.
Dana operasional UPK sebesar maksimal dua persen (2%) dari dana
bantuan PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan di Kecamatan
tersebut. Dana operasional TPK tiap desa maksimal tiga persen (3%) dari
dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan sesuai hasil
Musyawarah Antar Desa menurut Surat Penetapan Camat (SPC) untuk
desa yang bersangkutan.
i. Alur Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan
Alur kegiatan PNPM-MP (Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MP,
2008) adalah sebagai berikut:
1) Perencanaan
Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta
perencanaan di desa, di kecamatan, dan di kabupaten. Tahap persiapan
dan sosialisasi awal dimulai dari MAD, sosialisasi sampai dengan
pelatihan KPMD/K. Perencanaan kegiatan di desa dimulai dengan tahap
penggalian gagasan sampai dengan musdes perencanaan atau dikenal
dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD). Perencanaan
kegiatan di kecamatan dimulai dengan MAD prioritas usulan sampai
dengan MAD penetapan usulan. Perencanaan kegiatan di kabupaten
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
adalah perencanaan koordinatif yang dimulai dari keterlibatan utusan
kecamatan dalam forum SKPD sampai dengan musrenbang kabupaten.
2) Pelaksanaan
Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada
prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, maka perlu adanya
persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan
pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya
manusia, termasuk masyarakat, TPK, UPK, dan seluruh pelaku PNPM
Mandiri Perdesaan lainnya. Karena itu, TPK dan UPK perlu
mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan
yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Pelatihan UPK, BP-UPK, TPK,
dan pelaku desa lainnya dilakukan dalam masa setelah penandatanganan
SPPB oleh Camat sampai dengan masa persiapan pelaksanaan.
3) Pelestarian Kegiatan
Pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus dijamin dapat
memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable).
Di samping manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem dan
proses perencanaan, aspek good governance, serta prinsip-prinsip PNPM
Mandiri Perdesaan harus memberi dampak perubahan positif secara
berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka
semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan harus mengetahui dan mampu
memahami latar belakang, dasar pemikiran, prinsip, kebijakan, prosedur,
dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan secara benar.
j. Peran Para Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan (Petunjuk Teknis Operasional
PNPM-MP, 2008)
1) Pelaku di Perdesaan
a) Kepala Desa (Kades)
Peran kepala desa adalah sebagai pembina dan pengendali
kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan
di desa.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
b) Badan Permusyawarahan Desa (BPD)
Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, BPD berperan
sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PNPM
Mandiri Perdesaan, termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan,
dan pelestarian di desa.
c) Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
TPK terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah
desa yang mempunyai fungsi dan peran untuk mengkoordinasi
pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola adsministrasi, serta
keuangan PNPM Mandiri Perdesaan. TPK sekurang-kurangnya terdiri
dari ketua, bendahara, dan sekretaris.
d) Tim Penulis Usulan (TPU)
TPU berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui
musyawarah desa.
e) Tim Pemantau
Tim Pemantau menjalankan fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan
kegiatan yang ada di desa.
f) Tim Pemelihara
Tim Pemelihara berperan menjalankan fungsi pemeliharaan terhadap
hasil-hasil kegiatan yang ada di desa, termasuk perencanaan kegiatan
dan pelaporan.
g) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K)
KPMD/K adalah warga desa terpilih yang bertugas memfasilitasi
atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan
tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat
pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan.
h) Kelompok Masyarakat (Pokmas)
Pokmas adalah kelompok masyarakat yang terlibat dan mendukung
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, baik kelompok sosial, kelompok
ekonomi maupun kelompok perempuan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
2) Pelaku di Kecamatan
a) Camat
Camat atas nama bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan
PNPM Mandiri Perdesaan kepada desa-desa di wilayah kecamatan.
b) Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK)
PjOK adalah seorang kasi pemberdayaan masyarakat atau pejabat
lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang
ditetapkan berdasar surat keputusan bupati dan bertanggung jawab
atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan.
c) Tim Verifikasi (TV)
TV adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki
pengalaman dan keahlian khusus dalam bidang teknik prasarana,
simpan pinjam, pendidikan, kesehatan atau pelatihan ketrampilan
masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dalam
musyawarah desa.
d) Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional
pelaksanaan kegiatan antar desa. Pengurus UPK sekurang-kurangnya
terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.
e) Badan Pengawas UPK (BP-UPK)
BP-UPK berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan,
administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh UPK.
f) Fasilitator Kecamatan (F-Kec) dan Fasilitator Teknik Kecamatan (FT)
Fasilitator Kecamatan (F-Kec) dan FT adalah pendamping
masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan PNPM-MP.
g) Pendamping Lokal (PL)
Pendamping lokal adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang
membantu FK/FT untuk memfasilitasi masyarakat dalam
melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada
tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
h) Tim Pengamat
Tim pengamat adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk
memantau dan mengamati jalannya proses musyawarah antar desa.
i) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
BKAD adalah lembaga lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas
dasar kesepakatan dua atau beberapa desa di satu wilayah dalam satu
kecamatan dan atau antar kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan
tertentu.
j) Setrawan Kecamatan
Setrawan Kecamatan diutamakan dari pegawai negeri sipil di
lingkungan kecamatan yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat
melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di lingkungan
pemerintah kecamatan, perubahan tata pemerintahan, dan
mendampingi masyarakat.
3) Pelaku di Kabupaten
a) Bupati
Bupati merupakan pembina Tim Koordinasi PNPM Mandiri
Kabupaten, Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) serta
bertanggungjawab atas pelaksanaan PNPM Mandiri di kabupaten.
b) Tim Koordinasi PNPM-Mandiri Kabupaten (TK PNPM Kab)
Tim Koordinasi PNPM Mandiri kabupaten dibentuk oleh bupati untuk
melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat,
pembinaan administrasi, dan fasilitas pemberdayaan masyarakat pada
seluruh tahapan program PNPM Mandiri Perdesaan.
c) Penanggung jawab Operasional Kabupaten (PjOKab)
PjOKab adalah seorang pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan
Masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di
kabupaten yang berperan sebagai pelaksana harian TK PNPM
Mandiri kabupaten.
d) Fasilitator Kabupaten (F-Kab)
Fasilitator Kabupaten adalah tenaga professional yang berkedudukan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
di tingkat kabupaten. Peran Fasilitator Kabupaten adalah sebagai
supervisor atas pelaksanaan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di
lapangan yang difasilitasi oleh Fasilitator Kecamatan dan
memfasilitasi perencanaan koordinatif di tingkat kabupaten.
e) Fasilitator Teknik Kabupaten (FT-Kab)
Fasilitator Teknik Kabupaten adalah tenaga konsultan teknik dan
manajerial profesional yang berkedudukan di tingkat kabupaten dan
berperan sebagai supervisor atas hasil kualitas teknik kegiatan
pembangunan prasarana perdesaan pada perencanaan desain dan
RAB, survai, dan pengukuran, pelaksanaan, serta operasi dan
pemeliharaan.
f) Pendamping UPK
Pendamping Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah konsultan yang
bertugas melakukan pendampingan kepada Unit Pengelola Kegiatan
dan lembaga pendukung agar menjadi suatu lembaga andal dan
memiliki akuntabilitas.
g) Setrawan Kabupaten
Setrawan Kabupaten merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan
pemerintah daerah kabupaten yang dibekali kemampuan khusus
untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di
kalangan lingkungan pemerintah, perubahan tata kepemerintahan,
mengkoordinasi dan memfasilitasi setrawan kecamatan, serta
mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen
pembangunan partisipatif.
4) Pelaku Lainnya
a) Gubernur sebagai pembina dan penanggungjawab pelaksanaan PNPM
Mandiri Perdesaan di tingkat provinsi.
b) TK PNPM Mandiri Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh gubernur
yang berperan dalam melakukan pembinaan administrasi dan peran
serta masyarakat, memberikan dukungan pelayanan dan proses
administrasi di tingkat provinsi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
c) Penanggung jawab Operasional Provinsi (PjOProv) adalah pejabat di
lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau pejabat
lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di provinsi yang
berperan sebagai pelaksana harian TK-PNPM.
d) Di tingkat provinsi disediakan beberapa tenaga ahli yang dipimpin oleh
seorang Koordinator Manajemen Provinsi (KM-Prov).
e) Di tingkat wilayah disediakan Konsultan Manajemen Wilayah yang
dipimpin oleh Koordinator Wilayah (Korwil).
f) Di tingkat nasional disediakan beberapa tenaga ahli yang dipimpin oleh
seorang Ketua Tim Konsultan Manajemen Nasional (KT-KM Nas).
g) Tim Pengendali PNPM Mandiri berperan dalam melakukan pembinaan
kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri di provinsi dan kabupaten
yang meliputi pembinaan teknis dan administrasi. Dalam menjalankan
tugasnya Tim Pengendali PNPM Mandiri Perdesaan didukung oleh
Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan.
2. Organisasi Nonbisnis
a. Pengertian Organisasi Nonbisnis
Organisasi nonbisnis berbeda dengan organisasi bisnis karena
organisasi nonbisnis tidak memiliki indikator kinerja yang dapat dibandingkan
dengan laba pada perusahaan bisnis. Selain itu, pada umumnya organisasi
nonbisnis tidak menjadi subjek dari kompetisi dalam pasar. Belkaoui (2006)
menyatakan bahwa “organisasi nonbisnis adalah suatu organisasi yang
memiliki sasaran pokok untuk mendukung suatu program atau perihal dalam
menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil tanpa ada
perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (keuntungan)”. Contoh-
contoh dari organisasi nonbisnis meliputi organisasi pribadi, nirlaba dan
filantropis seperti perguruan tinggi dan universitas, rumah sakit, badan
kesehatan dan kesejahteraan, organisasi keagamaan, yayasan negara dan unit
pemerintahan lokal, dan organisasi-organisasi keanggotaan seperti
perdagangan dan profesional.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
b. Karakteristik Organisasi Nonbisnis
Karakteristik organisasi nonbisnis juga berbeda dengan karakteristik
organisasi bisnis. Ada tiga karakteristik organisasi nonbisnis (Belkaoui, 2006)
yaitu:
1. Sejumlah sumber daya diterima dari penyedia sumber daya yang
tidak mengharapkan untuk menerima pembayaran kembali ataupun
keuntungan ekonomi yang proporsional terhadap sumber daya yang
telah mereka berikan.
2. Operasi bisnisnya terutama bergerak untuk tujuan-tujuan selain
penyediaan barang atau jasa yang mendapatkan laba atau ekuivalen
laba.
3. Tidak ada saham kepemilikan yang pasti yang dapat dijual,
dialihkan, atau ditebus, atau yang akan menjadi hak atas bagian dari
distribusi nilai sisa dari sumber daya pada saat organisasi dilikuidasi.
3. Implementasi Pemberian Kredit Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dalam Meningkatkan
Pendapatan Pedagang Kecil
a. Konsep Implementasi
Widodo (2006:19) mendefinisikan “impelementasi sebagai penyediaan
sarana untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan dapat menimbulkan dampak
atau akibat terhadap sesuatu tertentu”. Joner dalam Widodo (2006:22)
mengartikan implementasi sebagai suatu proses yang dapat dilaksanakan
dengan mudah. Gunawan (2006) dalam bukunya Implementasi Kebijakan
Publik menyatakan bahwa:
Jasa negara atau daerah terlihat dihadapan rakyatnya melalui
keberhasilan menetapkan kebijakan yang diputuskan pejabat-pejabat
yang mempunyai kewenangan setelah mempertimbangkan berbagai
hal. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan baik dalam jajaran
legislatif maupun eksekutif dituntut untuk mengoptimalkan kinerja
kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk program pembangunan.
Program pembangunan harus melalui proses strategik penetapan bukan
saja berupa keputusan mengenai persoalan yang terjadi namun juga proses
bagaimana cara mencapai tujuan kebijakan tersebut. Disamping itu perlu
dirumuskan pula bagaimana mengimplementasikannya (Gunawan, 2006:217).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
Nugroho (2004:106) memberikan penjelasan mengenai implementasi
program yaitu:
Implementasi program pada prinsipnya adalah cara agar sebuah
kebijakan program dapat mencapai tujuannya. Untuk
mengimplementasikan program pembangunan, maka ada dua pilihan
langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan program-
program pembangunan dan implementasi program dalam bentuk
keputusan dan peraturan.
Manurung (2003:12) mengemukakan bahwa “implementasi program
merupakan kebijakan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan perusahaan
dengan menggunakan strategi yang tepat”. Program-program yang
diimplementasikan merupakan kerangka kerja yang harus dilaksanakan untuk
mencapai tujuan yang direncanakan. Implementasi diartikan sebagai
pelaksanaan dari setiap kegiatan yang direncanakan sebelumnya.
Fungsi implementasi merupakan tindakan untuk membentuk suatu
hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran negara
diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
melalui berbagai program kerja. Dengan demikian, fungsi implementasi terdiri
dari tindakan atau cara-cara atau saran-saran tertentu yang dirancang secara
khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan yang dan sasaran-sasaran
yang dikehendaki. Smith dan Grindle dalam Wahab (2000:37) melihat bahwa
implementasi merupakan sandungan terberat dan serius bagi efektivitas
kebijaksanaan pembangunan dibanding sosial ekonomi.
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program
Program yang akan diimplementasikan tidak lepas dari berbagai faktor
yang turut memberikan pengaruh terhadap program itu sendiri. Manurung
(2003:38) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi
program terdiri dari dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
1) Faktor Internal
Faktor internal di sini mencakup keseluruhan program yang dapat
dikendalikan baik oleh pimpinan maupun oleh anggota organisasi
yang bersangkutan. Faktor internal terdiri dari:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
a) Misi dan tujuan program
Setiap organisasi mempunyai misi dan tujuan yang ingin
dicapai.
b) Strategi pencapaian tujuan
Misi dan tujuan suatu program dapat tercapai melalui bentuk
strategi yang digunakan.
c) Sifat dan jenis kegiatan
Sifat dan jenis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.
d) Jenis teknologi yang digunakan
Implementasi program pembangunan yang dilaksanakan tidak
terlepas dari jenis teknologi yang digunakan.
2) Faktor Eksternal
Organisasi berada dalam lingkungan dan tidak terlepas dari
pengaruh lingkungan. Agar kegiatan program itu dapat
melaksanakan misi dan tujuannya, maka harus memperhitungkan
faktor-faktor eksternal yang terdiri dari:
a) Kebijakan pemerintah
Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah baik yang
dikeluarkan melalui perundang-undangan, peraturan-peraturan
pemerintah, surat-surat keputusan menteri dan pejabat
pemerintah dan sebagainya adalah merupakan arahan yang
harus diperhitungkan.
b) Sosial Budaya Masyarakat
Faktor sosial budaya masyarakat tidak dapat diabaikan dalam
implementasi program pembangunan untuk memperhatikan
kepentingan masyarakat di sekitar organisasi.
c) Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat
dan harus disesuaikan dengan kegiatan program yang tepat.
c. Konsep Kredit
Kata “kredit” bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat.
Kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota besar tetapi juga masyarakat
di perdesaan. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu credere yang
berarti kepercayaan (Thomas Suyatno, 2003:12). Seseorang atau suatu badan
yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di
masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah
dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan (kontraprestasi) tersebut dapat berupa
barang, uang, maupun jasa. Dengan akan diterimanya kontraprestasi pada
masa yang akan datang, maka jelas tergambar bahwa kredit dalam arti
ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
Menurut Raymond P. Kent dalam buku karangannya Money and
Banking, “kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban
untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan
datang karena penyerahan barang-barang sekarang” (Thomas Suyatno,
2003:13). Dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 disebutkan
bahwa yang dimaksud kredit adalah:
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga.
Kredit yang diberikan oleh pihak pemberi kredit didasarkan atas
kepercayaan sehingga pemberian kredit tersebut merupakan pemberian
kepercayaan. Ini berarti pihak pemberi kredit akan benar-benar memberikan
kredit apabila pihak tersebut yakin bahwa penerima kredit akan
mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan
syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak (Thomas Suyatno,
2003:14). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit
terdiri dari:
1) Kepercayaan, yaitu keyakinan pihak pemberi kredit bahwa prestasi yang
diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar
diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2) Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi
dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3) Degree of risk, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai
akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian
prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima. Semakin lama kredit
diberikan, maka semakin tinggi pula tingkat risikonya. Inilah yang
menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko ini,
maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.
4) Prestasi, merupakan objek kredit yang dapat berbentuk uang, barang,
maupun jasa.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
Terkait dengan tujuan pemberian kredit, khususnya oleh lembaga-
lembaga pemerintah dalam mengemban tugasnya sebagai agent of
development ada beberapa tujuan yang hendak dicapai (Thomas Suyatno,
2003:15), yaitu:
1) Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan
pembangunan
2) Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan
fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat
3) Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin
dan dapat memperluas usahanya
Dalam kehidupan perekonomian yang modern ini kredit memegang
peranan penting dalam meningkatkan kegiatan usaha dan hubungan
internasional. Kredit yang diterima oleh debitur secara umum memiliki fungsi
sebagai berikut (Thomas Suyatno, 2003:16):
1) Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang
2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
4) Kredit dapat meningkatkan gairah berusaha
5) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan
6) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional
d. Konsep Pendapatan
Teori pendapatan secara garis besar dikelompokkan dalam dua
kategori yaitu pendapatan dalam arti akuntansi dan pendapatan dalam arti
ekonomi. Konsep pendapatan secara akuntansi merupakan pendapatan yang
dikaitkan dengan prosedur akuntansi tertentu dan mengenai kapan pendapatan
harus dilaporkan. Menurut Keynes “pendapatan adalah determinan primer dari
seberapa banyak orang yang memilih untuk mengkonsumsi”. Menurut
Winardi (1992:171) “pendapatan adalah hasil berupa uang atau materi lainnya
yang dapat dicapai dari penggunaan faktor-faktor produksi”. Dalam Standar
Akuntansi Keuangan No. 23 (1999:2) pengertian “pendapatan adalah arus
masuk bruto dan manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal
perusahaan selama satu periode, apabila arus masuk itu mengakibatkan
kenaikan ekuitas (modal) yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal”.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
Konsep pendapatan dalam artian ekonomi merupakan penerimaan
pendapatan secara umum tanpa mempertimbangkan analisis dan perhitungan
akuntansi tertentu. Pendapatan keluarga merupakan salah satu contoh konsep
pendapatan secara ekonomi. Ada beberapa definisi pengertian pendapatan
keluarga dari para ahli (Ninik Asri Rokhana, 2005: 8), yaitu:
1) Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers (1982)
Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun barang,
baik dari pihak lain maupun hasil sendiri dengan dinilai sejumlah uang
atas harga yang berlaku pada saat ini.
2) Bayu Wijayanto (1999)
Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang diperoleh seluruh
anggota keluarga yang bekerja.
Mulyono Sumardi dan Hans Dieter Evers (Ninik Asri Rokhana,
2005:8) membedakan pendapatan menjadi tiga macam, yaitu:
1) Pendapatan yang berupa uang
Pendapatan yang berupa uang yaitu segala penghasilan yang berupa uang
yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa,
sumber-sumber utamanya adalah:
a) Dari gaji dan upah yang diperoleh dari kerja pokok, kerja sampingan,
kerja lembur, dan kerja musiman.
b) Dari usaha sendiri yang meliputi: hasil bersih dari usaha sendiri,
komisi, dan penjualan dari kerajinan rumah.
c) Dari hasil investasi, yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik
tanah.
d) Keuntungan sosial, yakni pendapatan yang diperoleh dari kerja sosial.
2) Pendapatan berupa barang
Pendapatan yang berupa barang yaitu segala penghasilan yang sifatnya
reguler, tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa dan diterimakan dalam
bentuk barang atau jasa. Pendapatan ini berupa:
a) Bagian pembayaran upah dan gaji dalam bentuk beras, pengobatan,
transportasi, perumahan dan rekreasi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
b) Barang yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah antara lain
pemakaian barang yang diproduksi di rumah, sewa yang seharusnya
dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang ditempati.
3) Penerimaan yang merupakan pendapatan
Penerimaan yang merupakan pendapatan yaitu penerimaan yang berupa
pengambilan tabungan, penjualan barang-barang yang dipakai, penagihan
piutang, pinjaman uang, kiriman uang, hadiah atau pemberian uang.
e. Konsep Usaha Kecil
Usaha kecil merupakan usaha yang integral dalam dunia usaha
nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang signifikan
dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan
pembangunan ekonomi pada khususnya. Selain itu, usaha kecil juga
merupakan kegiatan usaha dalam memperluas lapangan pekerjaan dan
memberikan pelayanan ekonomi yang luas agar dapat mempercepat proses
pemerataan dan pendapatan ekonomi masyarakat.
1) Pengertian Usaha Kecil
Berdasarkan UU No. 9 / 1995 Bab I Pasal 1 Ayat (1) tentang Usaha
Kecil, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah “kegiatan ekonomi rakyat
yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil
penjualan tahunan seperti kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-
undang ini”. Menurut surat edaran BI No. 26/1/UKK/ tanggal 29 mei
1993, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah:
Usaha yang memiliki total asset maksimum Rp600.000.000,00
(enam ratus juta rupiah) tidak termasuk rumah dan tanah yang
ditempati. Pengertian usaha kecil ini meliputi usaha perseorangan,
badan usaha swasta dan koperasi, sepanjang asset yang dimiliki
tidak melebihi nilai Rp600.000.000,00.
Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 / 1998 pengertian usaha
kecil adalah “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang
usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu
dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
Dalam perkembangan usahanya seringkali usaha kecil menghadapi
kendala, baik kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala internal
terutama berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan
sumber daya manusia tersebut menyebabkan usaha kecil kurang mampu
memanfaatkan peluang yang ada, baik akses pasar, akses terhadap sumber
pembiayaan, dan akses terhadap teknologi, sedangkan kendala eksternal
berkaitan dengan iklim usaha yang kurang kondusif terhadap
perkembangan usaha kecil. Selama ini berbagai kebijaksanaan terkesan
lebih berpihak pada sektor usaha besar (R. Maryatmo, 1996:3).
2) Karakteristik Usaha Kecil
Secara umum sektor usaha kecil memiliki karakteristik sebagai
berikut (Singgih Wibowo, 2000:1):
a) Usaha kecil mempunyai strategi tersendiri dengan membuat
produk yang khusus, unik, dan spesial agar tidak kalah bersaing
dengan usaha besar.
b) Daerah pemasaran produknya tidak terlalu jauh sehingga tabiat
konsumennya dapat dipahami.
c) Permodalannya tidak besar.
d) Usaha kecil sering mengabaikan hal-hal prinsip dalam
pengoperasian usahanya.
e) Kebanyakan pengelola tidak membiasakan diri mencatat data
transaksi, keuangan, pembukuan, dan sebagainya dengan baik
dan tertib. Mereka lebih mengandalkan daya ingat saja.
Akibatnya sulit mendapatkan kredit karena pihak kreditur
meragukan kemampuan usaha kecil untuk mengembalika
pinjaman sesuai aturannya.
f) Kebanyakan pengelola usaha kecil enggan mengeluarkan biaya
untuk promosi dan penelitian ala usaha besar.
g) Komunikasi dengan konsumen berjalan cepat dan seringkali
berlangsung kepada pemilik.
h) Data dan fakta yang benar dan aktual yang sangat diperlukan
dalam pengelolaan ilmiah tidak mencukupi, bahkan tidak ada.
Karakteristik yang dimiliki oleh usaha kecil menyiratkan adanya
kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya
masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang
berkaitan dengan pendanaan tampak sulit untuk mendapatkan solusi yang
tepat dan jelas.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
3) Kelemahan Usaha Kecil
Kelemahan yang sering dijumpai pada usaha kecil pada umumnya
dapat ditinjau dari beberapa aspek (Singgih Wibowo, 2000:3), yaitu:
a) Kelemahan Keorganisasian
Kelemahan ini umumnya berupa tidak jelasnya struktur organisasi,
pembagian tugas dan wewenang yang tidak jelas, status karyawan,
sistem penggajian dan kepegawaian yang tidak beres. Selain itu
kepemimpinan seorang diri mempunyai kelemahan yang dapat
menghancurkan usaha. Terutama jika pimpinan sakit dalam waktu
lama atau bahkan meninggal dunia, sementara persiapan kader belum
dilakukan.
b) Kelemahan di Bidang Keuangan
Usaha kecil biasanya lemah dalam membuat anggaran, tidak adanya
pencatatan dan pembukuan yang memadai, dan tidak adanya batasan
yang tegas antara harta milik pribadi (keluarga) dengan milik
perusahaan.
c) Kelemahan di Bidang Pemasaran
Kelemahan ini lazimnya berupa ketidakserasian antara program
produksi dengan penjualan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya
penelitian pasar sehingga tidak tahu bagaimana posisi pasarnya,
mengidentifikasi para pesaing, cara menghadapi persaingan, fungsi
promosi, dan lain-lain.
d) Kelemahan di Bidang Pengelolaan Usaha
Kelemahan dalam hal pengelolaan usaha mencakup masih rendahnya
kemampuan manajemen pengelola dalam mengatur kegiatan usaha
terutama terkait dengan kegiatan produktivitas usahanya.
e) Kelemahan Lain-lain
Kelemahan lain yang sering menjadi jebakan adalah perluasan yang
emosional tanpa didukung data dan fakta yang aktual. Selain itu juga
seringnya unsur keluarga diikutcampurkan ke dalam persoalan-
persoalan usaha.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
f. Implementasi Pemberian Kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang
Kecil
Implementasi pemberian kredit PNPM-MP merupakan perwujudan
secara nyata dari program yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi ini
dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan dari program
penyaluran kredit PNPM-MP dan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian
antara target dengan realisasinya. Berbagai aspek yang termasuk di dalamnya
antara lain implementasi prosedur dalam pemberian kredit kepada masyarakat,
khususnya bagi para pedagang kecil di perdesaan, kendala-kendala yang
dihadapi oleh PNPM-MP maupun pedagang kecil kaitannya dengan
penyaluran kredit tersebut, serta dampak ekonomi dari pemberian kredit
PNPM-MP berupa peningkatan pendapatan para pedagang kecil.
Implementasi pemberian kredit yang dilaksanakan sesuai dengan tata
cara dan prosedur yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional akan
memberikan jaminan terhadap hasil program yang diharapkan, salah satunya
adalah meningkatnya pendapatan para pedagang kecil. Hal ini terjadi karena
bantuan kredit yang diperoleh para pedagang kecil dari PNPM-MP dapat
digunakan untuk mengembangkan usaha yang sudah dimiliki atau mendirikan
usaha baru. Simpulannya adalah apabila implementasi pemberian kredit
PNPM-MP dilaksanakan secara benar menurut ketentuan yang berlaku, maka
akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam rangka meningkatkan
pendapatan pedagang kecil.
B. Penelitian yang Relevan
Hasil penelitian yang relevan yang dapat mendukung dalam penelitian ini
adalah penelitian dari Agus Budiyono (2010) yang berjudul “Dampak
Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Peningkatan
Pendapatan Masyarakat di Desa Darupono Kecamatan Kaliwungu Selatan
Kabupaten Kendal”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dampak
pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Darupono Kecamatan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
PNPM mandiri sangat membantu dalam peningkatan tumbuhnya usaha kecil dan
menengah yang ada pada masyarakat desa yang selama ini sangat bergantung
pada pinjaman karena kekurangan modal sehingga dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan program PNPM Mandiri
Perdesaan di Desa Darupono memberikan dampak ekonomi yang cukup
signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa setempat.
Hasil penelitian lain yang relevan yaitu penelitian dari Abang Suriyanto
(2009) yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Noyan Kabupaten Sanggau”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara program kegiatan
PNPM Mandiri Perdesaan yang dicanangkan dengan pelaksanaannya, serta
dampak program tersebut terhadap masyarakat di Kecamatan Noyan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan berbagai program PNPM Mandiri
Perdesaan di Kecamatan Noyan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, namun
begitu masih ada beberapa hal yang masih perlu perbaikan. PNPM Mandiri
Perdesaan juga memberikan dampak positif terhadap berbagai segi kehidupan
masyarakat di Kecamatan Noyan, yaitu berkurangnya jumlah penduduk miskin,
berkembangnya usaha peningkatan pendapatan masyarakat, meningkatnya
kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan, meningkatkan
kemandirian kelompok dalam kegiatan pengelolaan dana, administrasi kelompok,
dan berbagai kegiatan kelompok lainnya, serta meningkatkan kapasitas
masyarakat.
C. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran digunakan untuk memberi landasan atau dasar
berpijak pada penelitian yang akan dilakukan serta dimaksudkan untuk
memperjelas makna dan maksud teori yang dipakai, atau memperjelas kata-kata
yang mungkin masih abstrak pengertiannya dalam teori tersebut, maka dapat
dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
PNPM-MP merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat
perdesaan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.
Selain itu pemerintah juga membuat program untuk membantu mengatasi masalah
perekonomian penduduk perdesaan seperti pengadaan koperasi simpan pinjam
perempuan. Sorotan penelitian ini adalah pada prosedur kegiatan penyaluran
kredit PNPM-MP bagi para pedagang kecil di perdesaan, dampak ekonomis
terhadap peningkatan pendapatan pedagang penerima kredit, dan berbagai kendala
yang dialami pihak-pihak terkait serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.
Sebelum ada kredit PNPM-MP pendapatan para pedagang dari hasil
penjualan barang dagang dapat dikatakan relatif kecil, selain karena belum
mempunyai kios tetap untuk berjualan, juga dikarenakan variasi maupun kuantitas
barang dagang yang masih sedikit. Melalui program kredit PNPM-MP yang
dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, para pedagang
kecil yang mengalami kesulitan permodalan untuk mengembangkan usahanya
dapat memperoleh bantuan kredit dengan syarat-syarat yang relatif mudah.
Bantuan kredit usaha yang diperoleh ini selanjutnya akan dapat digunakan untuk
mengembangkan usaha, menambah jumlah dan variasi barang dagang, dan
membuka usaha dagang di bidang yang lain. Dampaknya adalah pendapatan para
pedagang kecil dapat meningkat secara signifikan seiring dengan berkembangnya
usaha yang dimiliki.
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran
Kondisi awal
Implementasi
kredit berhasil
Pendapatan
meningkat
Pengembangan
usaha dagang
Program kredit
PNPM-MP
Kelesuan usaha
dagang
Pendapatan
relatif kecil
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
BAB III
METODE PENELITIAN
Metode penelitian diperlukan untuk mendapatkan kebenaran dari suatu
penelitian. Metode penelitian harus dipilih terlebih dahulu sebelum kegiatan
penelitian dilaksanakan. Hal ini dikarenakan ketepatan dalam memilih metode
akan mengantarkan penelitian ke arah tujuan yang ingin dicapai, yaitu hasil
penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Kartini Kartono
(1990:28) “Metode penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan,
mengembangkan, dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran suatu peristiwa
atau pengetahuan dengan memakai metode-metode ilmiah.” Berdasarkan
pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode adalah salah satu ilmu
pengetahuan yang membahas tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan
penelitian sehingga peneliti dapat memahami objek penelitian dengan memakai
pendekatan ilmiah.
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Tempat menunjukkan hal penting dalam suatu penelitian sebab di tempat
penelitian inilah diperoleh data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang
diperlukan sehubungan dengan kepentingan penelitian. Penelitian mengenai
implementasi pemberian kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil
dilakukan di Desa Brojol Kecamatan Miri karena lokasinya mudah dijangkau
sehingga memudahkan dalam pengadaan penelitian dan penghimpunan data yang
dibutuhkan. Selain itu juga karena mayoritas penduduk Desa Brojol Kecamatan
Miri bekerja sebagai petani dan pedagang sehingga hal ini sesuai dengan subjek
penelitian yaitu para pedagang kecil. Objek penelitiannya adalah aspek
pendapatan para pedagang setelah memperoleh kredit PNPM-MP.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
2. Waktu Penelitian
Waktu pelaksanaan penelitian yaitu pada bulan Oktober-November 2012.
No.
Jenis
Kegiatan
Tahun 2012-2013
September Oktober November Desember Januari
1. Penyusunan
Judul
2. Penyusunan
Proposal
3. Perijinan
4. Pengumpulan
Data dan
Analisis Data
5. Penyusunan
Laporan dan
Ujian Skripsi
Gambar 3.1. Jadwal Penelitian
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif yang
dilakukan pada suatu objek dan mengkondisikannya seperti apa adanya. Menurut
pendapat Kirk dan Miller sebagaimana dikutip Moleong (2004: 4), “Penelitian
kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara
fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan
berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam
peristilahannya”. Bentuk penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali atau
membangun proporsi atau menjelaskan makna dibalik realita. Penelitian deskriptif
adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai
fenomena-fenomena atau situasi yang aktual atau yang ada pada saat penelitian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
berlangsung. Sutopo (2002: 111) mengatakan bahwa “… dalam penelitian
kualitatif studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan
mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut
apa adanya di lapangan studinya”. Menurut Bogdan dan Taylor (1975: 5) dalam
Lexy J. Moleong, (2004: 4) menyatakan bahwa ”metodologi kualitatif sebagai
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.
Dari kajian tentang definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa
penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa
yang dialami oleh subjek penelitian meliputi perilaku, persepsi, tindakan yang
sifatnya secara holistik dan naturalistik.
Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan atau
memperoleh data yang kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan
kebenaran secara ilmiah. Sesuai dengan permasalahannya, penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang akan mendeskripsikan
implementasi pemberian kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil di Desa
Brojol Kecamatan Miri Kabupaten Sragen tahun 2012.
C. Sumber Data
Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana yang dikutip Lexy J. Moleong
(2004: 157), “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan
tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.
Artinya sumber data dalam penelitian kualitatif adalah manusia, tingkah laku,
dokumen serta benda-benda lain.
Ketepatan dalam memilih dan menentukan sumber data sangat penting
karena akan dapat menentukan ketepatan data yang diperoleh. Jenis sumber data
yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1. Informan
Menurut Moleong (2004: 90), “Informan adalah orang yang dimanfaatkan
untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian”.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
Informan dalam penelitian ini adalah pengurus UPK PNPM-MP Kecamatan
Miri, Fasilitator Kecamatan dan Ketua Kelompok SPP Desa Brojol dan
beberapa pedagang di Desa Brojol sebagai sampel penelitian.
2. Dokumen dan Arsip
Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang
berhubungan dengan objek penelitian, dapat berupa laporan-laporan atau
catatan-catatan perusahaan, studi kepustakaan atau instansi terkait.
D. Teknik Pengambilan Sampel (Cuplikan)
Teknik sampling digunakan untuk menyeleksi dan memfokuskan
permasalahan agar pemilihan sampel lebih mengarah pada tujuan penelitian.
Teknik cuplikan merupakan suatu bentuk khusus atau proses bagi suatu
perumusan atau pemilihan dalam penelitian yang mengarah pada seleksi (H.B
Sutopo, 2002: 55). Cuplikan dalam penelitian kualitatif sering dinyatakan dengan
internal sampling artinya cuplikan mewakili informasinya. Pengambilan sampel
dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling atau sampel
bertujuan, yakni didasarkan pada landasan teori yang digunakan, keingintahuan
pribadi, karakteristik empiris yang dihadapi dan sebagainya. Sumber data
digunakan di sini tidak sebagai yang mewakili populasinya tetapi lebih cenderung
mewakili informasinya. Dalam purposive sampling ditetapkan kualifikasi dan
pemilihan informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara
mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. Pada
saat pelaksanaannya, pengumpulan dan pilihan informan dapat berkembang sesuai
dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data. Sampel
penelitian dalam penelitian ini yaitu pedagang penerima kredit usaha PNPM-MP
yang berasal dari Desa Brojol Kecamatan Miri.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh untuk
mendapatkan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dengan
menggunakan alat-alat atau instrumen data sehingga didapatkan data yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
objektif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga,
yaitu:
1. Observasi
Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek
penelitian, mencari kejadian yang diteliti melalui penglihatan dan pendengaran.
Observasi yakni mengadakan pengamatan dan pencatatan hal-hal yang
diperoleh selama penelitian yang menyangkut implementasi pemberian kredit
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)
dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil di Desa Brojol Kecamatan
Miri.
2. Wawancara
Menurut Lexy J. Moleong (2004: 186), “Wawancara adalah percakapan dengan
maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Menurut Nana
Syaodih (2006:216):
Wawancara (interview) ditujukan untuk memperoleh data dari individu
dan dilaksanakan secara individual. Beberapa bentuk wawancara yaitu:
a. Wawancara terstruktur adalah apabila bahan wawancara sudah
dipersiapkan terlebih dahulu.
b. Wawancara setengah terstruktur adalah bentuk wawancara yang
sudah disiapkan terlebih dahulu, akan tetapi memberikan keleluasaan
untuk menerangkan lebih jauh, namun tidak langsung pada topik
bahasan atau mungkin mengajukan topik bahasan sendiri selama
wawancara berlagsung.
c. Wawancara tidak terstruktur yaitu prakarsa untuk memilih topik
bahasan diambil oleh informan.
Dalam penelitian ini yang diterapkan adalah wawancara setengah terstruktur.
Daftar pertanyaan sesuai dengan topik bahasan sudah dipersiapkan
sebelumnya, namun tetap memberikan keleluasaan bagi informan untuk
menerangkan lebih jauh. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka
diperlukan informasi yang sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan
permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan
informasi secara langsung dari informan mengenai implementasi pemberian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
kredit PNPM-MP dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil. Ada
beberapa pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu pengurus
UPK PNPM-MP Kecamatan Miri, Fasilitator Kecamatan, dan sejumlah
pedagang di Desa Brojol Kecamatan Miri.
3. Dokumentasi
Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang bersumber dari arsip dan
dokumen yang ada dalam kegiatan PNPM-MP. Dokumentasi adalah
mengumpulkan data yang ada dalam perusahaan atau instansi yang relevan
dengan permasalahan yang diteliti, yaitu implementasi pemberian kredit
PNPM-MP bagi para pedagang kecil.
F. Validitas Data
Validitas data sangat diperlukan agar data dan informasi yang telah
diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sutopo (2002: 78)
mengemukakan bahwa, ”Validitas data merupakan jaminan bagi kemantapan
kesimpulan dan tafsir makna sebagai hasil penelitian”. Pemantapan keabsahan
data diperlukan teknik pemeriksaan data yang didasarkan pada suatu kriteria
tertentu, sedangkan dalam penelitian ini teknik pemeriksaan data dilakukan
dengan cara trianggulasi dan reviu informan untuk menjamin validitas data.
Patton (1984) seperti yang dikutip Sutopo (2002: 78) membedakan empat
macam teknik trianggulasi sebagai cara untuk meningkatkan validitas data dalam
penelitian kualitatif, yaitu:
1. Trianggulasi Sumber
Cara ini mengarahkan peneliti agar dalam mengumpulkan data,
peneliti wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia.
Artinya, data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya
apabila digali dari beberapa sumber yang berbeda.
2. Trianggulasi Metode
Jenis Trianggulasi ini dapat dilakukan oleh seorang peneliti dengan
mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau
metode pengumpulan data yang berbeda. Dalam trianggulasi metode
yang ditekankan adalah penggunaan metode pengumpulan data yang
berbeda dan bahkan lebih jelas diusahakan mengarah pada yang sama
untuk menguji kemantapan informasinya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
3. Trianggulasi Peneliti
Yang dimaksud dengan cara trianggulasi peneliti adalah hasil
penelitian baik data maupun simpulan mengenai bagian tertentu
ataupun keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti.
4. Trianggulasi Teori
Trianggulasi teori dilakukan dengan menggunakan perspektif lebih
dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Dari
beberapa perspektif teori yang akan digunakan akan dapat diperoleh
pandangan yang lebih lengkap, tidak hanya sepihak sehingga bisa
dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.
Jenis trianggulasi yang digunakan untuk mencapai validitas dalam
penelitian ini adalah trianggulasi sumber yakni penggunaan beberapa narasumber
yang berbeda untuk mengumpulkan data atau informasi yang sejenis sehingga
informasi yang diperoleh dari narasumber satu dapat dibandingkan dengan
informasi yang diperoleh dari narasumber lain. Selain itu penelitian ini juga
menggunakan trianggulasi metode yaitu mengumpulkan data sejenis tetapi dengan
menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. Metode
pengumpulan data yang dipakai yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.
Reviu informan dilakukan pada waktu data yang diperoleh sudah cukup
lengkap kemudian disusun penyajian data tersebut walaupun mungkin masih
belum utuh dan menyeluruh, unit-unit laporan tersebut dikomunikasikan dengan
informannya. Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah laporan yang disusun
merupakan pernyataan atau deskripsi sajian yang mereka setujui.
G. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan bersamaan
dengan proses pengumpulan data sampai diperoleh suatu kesimpulan. “Analisis
data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola,
kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan hipotesis kerja seperti
yang disarankan data” (Moleong, 2004: 248). Penelitian ini menggunakan teknik
analisis deskriptif kualitatif. Kegiatan menguraikan dan menggambarkan objek
penelitian terutama pada dampak ekonomi yang dirasakan para pedagang ditinjau
dari aspek peningkatan pendapatan sebagai hasil dari pemberian kredit Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Selain itu penelitian ini
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
juga menguraikan mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam proses
penyaluran kredit dari PNPM-MP kepada para pedagang kecil.
Analisis data kualitatif terdiri dari alur kegiatan yang terjadi secara
bersamaan (Sugiyono, 2008:247), yaitu:
1. Reduksi Data
Reduksi data dalam penelitian ini menjalankan analisis, menggolongkan,
mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data
sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian Data
Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menyajikan sekumpulan
informasi yang tersusun dengan memberi kemungkinan adanya penarikan
kesimpulan dan pengambilan tindakan dalam bentuk uraian singkat. Dalam
penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian
singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.
3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi
Langkah selanjutnya dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan
dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara,
dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan
yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan
konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data,
maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredible.
Gambar 3.2. Tahap Analisis Data Kualitatif
Pengumpulan Data
Reduksi Data Verifikasi
Penyajian Data
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
H. Prosedur Penelitian
Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan
mengambil prosedur penelitian dari Sutopo (2002: 187-190), yaitu:
1. Persiapan
a. Menyusun proposal penelitian yang meliputi pengajuan judul dan penulisan
proposal penelitian kepada dosen pembimbing.
b. Membuat desain penelitian yaitu dengan mengumpulkan bahan/sumber
materi penelitian yang berasal dari lapangan berupa data dan pengamatan
awal serta menyiapkan instrumen penelitian atau alat observasi.
c. Mengurus perizinan penelitian.
2. Pengumpulan Data
a. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan
pengamatan serta atau observasi partisipan.
b. Membuat fieldnote (catatan lapangan) dan transkrip hasil wawancara.
c. Memilah dan mengatur data sesuai kebutuhan.
3. Analisis Data
a. Menentukan teknik analisis data yang tepat sesuai desain penelitian yang
meliputi reduksi data (pembuatan matriks hasil penelitian lapangan),
penyajian data (pembuatan matriks hasil lapangan dengan matriks teori) dan
penarikan kesimpulan (verifikasi).
b. Mengembangkan hasil intepretasi data dengan analisis lanjut kemudian
disesuaikan dengan hasil temuan di lapangan.
c. Melakukan pengayaan dalam menganalisis data yang sudah ada dengan
dosen pembimbing.
d. Membuat simpulan akhir sebagai temuan penelitian.
4. Penyusunan Laporan Penelitian
a. Penyusunan laporan awal.
b. Reviu laporan yaitu mendiskusikan laporan yang telah disusun dengan dosen
pembimbing.
c. Melakukan perbaikan laporan sesuai hasil diskusi.
d. Penyusunan laporan akhir.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Kondisi Geografi dan Demografi Kecamatan Miri
Kecamatan Miri berada di ujung barat Kabupaten Sragen yang
berbatasan langsung dengan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali dan
merupakan kecamatan yang jaraknya terjauh dari pusat pemerintahan daerah
Kabupaten Sragen yaitu sekitar 50 km. Tekstur wilayah Kecamatan Miri
adalah berbukit dan masih lebat pepohonannya. Kecamatan Miri dilewati
beberapa aliran sungai, seperti Sungai Mudal, Sungai Giren, dan Sungai
Bakalan. Ada pula dua waduk besar yaitu Waduk Kedungombo dan Waduk
Kedungkancil. Penduduk di Kecamatan Miri memanfaatkan air sungai dan
waduk tersebut untuk mengairi lahan pertanian mereka. Lahan pertanian di
Kecamatan Miri masih cukup luas yaitu 1.417,77 Ha karena mayoritas
penduduknya adalah petani dan pedagang. Lahan pertanian tersebut
diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu lahan irigasi teknis 194 Ha, lahan
irigasi sederhana 51,20 Ha, dan lahan tadah hujan 1172,57 Ha. Berikut adalah
batas wilayah Kecamatan Miri (Buku PDRB Kabupaten Sragen).
Sebelah utara : Kabupaten Grobogan
Sebelah timur : Kecamatan Sumberlawang
Sebelah Selatan : Kecamatan Gemolong dan Kecamatan Kalijambe
Sebelah barat : Kabupaten Boyolali
Luas wilayah Kecamatan Miri adalah 5.380,99 Ha dengan jumlah
penduduk 32.788 jiwa pada awal tahun 2012 yang terdiri dari 16.202
penduduk laki-laki dan 16.586 penduduk perempuan. Jumlah penduduk
tersebut terdiri dari 9811 KK dan 2843 KK miskin (Data Sekunder BPS
Kabupaten Sragen). Ada sepuluh desa yang masuk dalam wilayah
administratif Kecamatan Miri. Berikut adalah pembagian wilayah
administratif Kecamatan Miri.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
Tabel 4.1. Pembagian Wilayah Administratif Kecamatan Miri
No. Nama Desa Pusat Desa Jumlah Dukuh Jumlah RT
1. Desa Geneng Pelem 8 21
2. Desa Jeruk Dungdang 14 25
3. Desa Sunggingan Kropak 8 20
4. Desa Girimargo Girimargo 15 23
5. Desa Doyong Pungkruk 7 18
6. Desa Soko Bulaksari 15 26
7. Desa Brojol Purwosari 11 18
8. Desa Bagor Kaliapang 10 17
9. Desa Gilirejo Lama Gilirejo 11 21
10. Desa Gilirejo Baru Sumberejo 5 15
(Sumber: Buku PDRB Kabupaten Sragen 2008 diupdate Januari 2012)
Kecamatan Miri memiliki beberapa potensi alam yang dapat
dikembangkan menjadi daerah wisata, seperti Waduk Kedungombo dan
Waduk Kedungkancil yang bisa dikelola menjadi tempat wisata pemancingan.
Ada pula tempat penangkaran ikan gurame, karper dan nila di Desa Girimargo
dan sumber mata air Ontrowulan serta makam Pangeran Samudera di kawasan
Gunung Kemukus yang sangat menarik untuk tujuan wisata, namun sampai
saat ini keberadaan tempat-tempat potensi wisata ini masih kurang terawat
sehingga kurang begitu menarik minat turis domestik maupun turis asing
untuk berkunjung.
Ditinjau dari bidang pendidikan, mayoritas penduduk Kecamatan Miri
adalah lulusan SMP dan SMA atau sederajat. Kecamatan Miri memiliki 2 SD
swasta dan 25 SD Negeri, 2 SMP/MTs swasta dan 4 SMP/MTs Negeri, 4
SMA/K swasta dan 1 SMA/SMK Negeri. Kecamatan Miri belum mempunyai
Akademi atau Perguruan Tinggi. Kelengkapan sarana prasarana kesehatan dan
perekonomian Kecamatan Miri adalah sebagai berikut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
Tabel 4.2. Sarana dan Prasarana Kesehatan
Jenis Sarana Prasarana Jumlah
Rumah Sakit -
Puskesmas 1
Puskesmas Pembantu 5
PKD/Polindes 10
Posyandu 54
Dokter 1
Mantri 2
Bidan
Apoteker
Ahli Gizi
Apotik/Toko Obat
13
-
-
-
(Sumber: Buku PDRB Kabupaten Sragen 2008 diupdate Januari 2012)
Tabel 4.3. Sarana dan Prasarana Perekonomian
No. Uraian Jumlah
1. Pasar 6
2. Koperasi 5
3. KUD 1
4. BPR 1
5. LKD 10
6. Pertokoan 141
7.
8.
Warung
Pangkalan Minyak
155
3
(Sumber: Buku PDRB Kabupaten Sragen 2008 diupdate Januari 2012)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
Berikut ini adalah peta wilayah Kecamatan Miri:
Gambar 4.1. Peta Wilayah Kecamatan Miri
(Sumber: Buku PDRB Kabupaten Sragen 2008 diupdate Januari 2012)
2. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Brojol
Desa Brojol merupakan salah satu desa yang masuk dalam wilayah
administratif Kecamatan Miri. Desa Brojol terletak di perbatasan dengan
Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. Pusat Desa Brojol adalah Dukuh
Purwosari yang terletak di tengah-tengah desa. Desa Brojol memiliki tekstur
wilayah yang berbukit dengan didominasi jenis tanah kapur/gamping dan
tanah merah. Luas wilayah Desa Brojol adalah 463,71 Ha. Luas wilayah
tersebut diklasifikasi dalam beberapa jenis lahan, yaitu lahan persawahan
tadah hujan 204,14 Ha, tanah pekarangan/bangunan 82,56 Ha, tegal/kebun
92,21 Ha, hutan negara 67 Ha, dan sungai serta jalan 17,80 Ha. Tanaman
usaha yang dihasilkan Desa Brojol antara lain padi, jagung, ketela pohon,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
kacang tanah, kacang hijau, buah mangga, dan tebu. Batas wilayah Desa
Brojol adalah sebagai berikut.
Sebelah utara : Desa Bagor
Sebelah timur : Desa Girimargo dan Desa Soko
Sebelah selatan : Desa Sunggingan
Sebelah barat : Kecamatan Andong Boyolali
Penduduk Desa Brojol mayoritas adalah petani dan pedagang. Ada
pula yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), buruh industri dan
buruh bangunan. Untuk segi pendidikan mayoritas penduduknya adalah tamat
SMP dan SMA. Untuk sarana perumahan terdiri dari 93 rumah berdinding
tembok, 87 rumah semi permanen, 565 rumah berdinding kayu/papan, dan 26
rumah berdinding bambu/sirap (Data Sekunder Desa Brojol). Berikut adalah
distribusi kelompok umur penduduk Desa Brojol.
Tabel 4.4. Distribusi Kelompok Umur Penduduk Desa Brojol
Kelompok Umur (th) Laki-laki Perempuan Jumlah
0-4 73 89 162
5-9 127 132 259
10-14 139 167 306
15-24 237 239 476
25-35 234 268 502
36-44 254 275 529
45-54 273 271 544
55-64 168 172 340
≥65 118 123 241
Total 1673 1786 3459
(Sumber: Buku PDRB Kabupaten Sragen 2008 diupdate Januari 2012)
Dari distribusi penduduk tersebut yang memeluk agama Islam
sebanyak 3359 orang, sedangkan yang memeluk agama Katholik sebanyak
100 orang. Terkait dengan upaya untuk menekan pertumbuhan jumlah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
penduduk, warga Desa Brojol juga mengikuti program Keluarga Berencana
(KB) dengan rincian sebagai berikut: PIL 60 orang, AUD 12 orang, MOD 1
orang, MOW 9 orang, Susuk 108 orang, Suntik 165 orang, dan PUS 449
orang. Sarana prasarana di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan
agama yang ada di Desa Brojol meliputi 1 balai desa, 2 kantor desa, 1 pasar
umum, 1 lumbung desa, 3 PAUD, 1 TK, 2 Sekolah Dasar, 1 Puskesmas
Pembantu, 4 Posyandu, 8 masjid, dan 1 gereja.
B. Deskripsi Temuan Penelitian
1. Sejarah PNPM-MP di Kecamatan Miri
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
(PNPM-MP) merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan
(PPK) yang digunakan pemerintah untuk menanggulangi dan mengurangi
tingkat kemiskinan di Kecamatan Miri. Mata pencaharian utama masyarakat
Kecamatan Miri adalah petani dan pedagang. Kecamatan Miri memiliki
sejumlah sumber daya alam potensial seperti perkebunan tebu yang cukup
luas, penambangan batu kapur untuk material bangunan, usaha perikanan,
pohon jati, dan mahoni. Adapun produk unggulan pertanian kecamatan ini
adalah tebu, padi, kacang tanah, dan singkong. Produk unggulan yang lain
adalah kerupuk usus, industri tempe, dan konveksi. Kecamatan Miri telah
berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan mulai tahun 2009. Hingga saat
ini Kecamatan Miri telah mendapatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat
(BLM) sebesar Rp5.900.000.000,00 yang dikelola oleh Unit Pengelola
Kegiatan (UPK) Kecamatan Miri. Tugas dari Unit Pengelola Kegiatan ini
adalah sebagai suatu bentuk organisasi yang menaungi dan mengelola
berbagai kegiatan PNPM-MP di tingkat kecamatan. Sampai saat ini jumlah
dana BLM yang dikucurkan di Kecamatan Miri sudah hampir mencapai
Rp6.000.000.000,00. Berikut adalah akumulasi dana BLM yang dikelola oleh
UPK Kecamatan Miri dari tahun 2009 hingga 2012.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
Tabel 4.5. Akumulasi Dana BLM Kecamatan Miri 2009-2012
Tahun Jumlah
2009 Rp2.000.000.000,00
2010 Rp1.500.000.000,00
2011 Rp1.500.000.000,00
2012 Rp 900.000.000,00
Total Rp5.900.000.000,00
(Sumber: Data Bendahara UPK Kecamatan Miri)
Secara umum, dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan dimanfaatkan
masyarakat untuk mendukung kegiatan di bidang peningkatan kapasitas,
pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana perdesaan, kegiatan
pendidikan dan kesehatan, serta kegiatan ekonomi melalui perguliran dana
untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok
Perempuan (SPP). Secara akumulatif dari awal mendapatkan BLM hingga saat
ini sebagian besar dana tersebut di Kecamatan Miri yaitu 75% dimanfaatkan
masyarakat untuk mendukung kegiatan di bidang sarana prasarana,
pendidikan, dan kesehatan. Sisanya sebesar 25% dialokasikan untuk dana
perguliran UEP dan SPP.
Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen berdiri
pada tahun 2009. UPK ini dibentuk dengan tujuan untuk mengelola
pelaksanaan kegiatan-kegiatan PNPM-MP agar berjalan sesuai dengan kaidah,
ketentuan, petunjuk teknis operasional, dan tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan bersama demi kelancaran agenda yang telah disusun. Kegiatan
awal yang dilakukan adalah pengelolaan dana BLM yang meliputi kegiatan
Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dan BLM yang berupa penyaluran dana
untuk kegiatan pembangunan secara fisik, seperti pembangunan sarana
prasarana perdesaan (jembatan, jalan, pasar, sumur dalam, kamar mandi
umum, sekolah, posyandu, dan sebagainya).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
2. Gambaran Umum Subjek Penelitian
Subjek penelitian implementasi pemberian kredit PNPM-MP dalam
meningkatkan pendapatan pedagang kecil di Desa Brojol Kecamatan Miri
Kabupaten Sragen tahun 2012 adalah warga masyarakat Desa Brojol yang
menerima kredit usaha PNPM-MP dan bekerja sebagai pedagang. Dalam
penelitian ini teknik pengambilan cuplikan (sample) yang digunakan adalah
purposive sampling sehingga perlu dilakukan seleksi kualitatif atau penetapan
kualifikasi informan yang dianggap mengetahui secara mendalam terkait
dengan permasalahan penelitian. Subjek penelitian yang memenuhi kualifikasi
tersebut adalah perwakilan ketua kelompok SPP Desa Brojol, perwakilan
anggota kelompok peminjam, Ketua UPK PNPM-MP Kecamatan Miri, dan
Fasilitator Kecamatan. Dari hasil penelitian melalui wawancara rata-rata
jawaban dari para informan sama, maka penulis hanya menyajikan hasil
wawancara dari beberapa pedagang dan informan tambahan yang berguna
untuk cek dan ricek data yang ada yaitu Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
Kecamatan Miri dan Fasilitator Kecamatan. Dari beberapa subjek penelitian
yaitu para pedagang yang telah diwawancara, sebagian besar menggunakan
uang pinjaman PNPM-MP untuk mengembangkan usaha jualan yang dimiliki,
seperti usaha jualan pakaian, perabotan rumah tangga, warung kelontong, dan
usaha produksi kerupuk.
3. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola
operasional kegiatan dan administrasi PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat
kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam
mengoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Kepengurusan UPK
masih cukup sederhana karena hanya terdiri dari ketua, sekretaris, dan
bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan
dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa. Tugas dan tanggungjawab UPK
meliputi:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri
Perdesaan di kecamatan
b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan
seluruh transaksi kegiatan PNPM-MP
c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM-MP baik yang
bersifat keuangan maupun non keuangan
d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir
e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam
f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM-MP dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM-MP bersama pelaku
lainnya
g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap terjadi transaksi baik
keuangan maupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan
ketentuan program
h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai
dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD
i. Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada
BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan
j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan
Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa
dalam setiap tahapan proses PNPM-MP sesuai kebutuhan
k. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung
administrasi dan pelaporan pelaku desa
l. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan
mekanisme PNPM-MP untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan
menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir
m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak
luar dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah
n. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan,
pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi
pengembangan usaha kelompok
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
o. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan,
bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM-MP
p. Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan
pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan
informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang
membutuhkan
q. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan
yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM-MP
Adapun kriteria yang harus dipenuhi sebagai pengurus Unit Pengelola
Kegitan (UPK) Kecamatan, yaitu:
a. Memiliki sikap mental yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan dapat
dipercaya
b. Pendidikan minimal SMA atau sederajat
c. Memiliki kemampuan di bidang administrasi dan keuangan
d. Dapat diterima oleh masyarakat
e. Bukan PNS, staf kecamatan, atau aparat desa
f. Mempunyai cukup waktu dan kesungguhan
Berikut adalah susunan kepengurusan Unit Pengelola Kegiatan
Kecamatan Miri tahun 2012:
Gambar 4.2. Struktur Organisasi UPK PNPM-MP Kecamatan Miri
Ketua UPK
(Agus Suryanto)
Sekretaris UPK
(Rina Dwi F)
Bendahara UPK
(Alfiah Rahma W)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa struktur kepengurusan
UPK PNPM-MP Kecamatan Miri masih cukup sederhana karena hanya terdiri
dari tiga posisi lini yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara.
4. Tim Verifikasi (TV)
Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat dan
instansi terkait yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus di bidang
teknik prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan, dan pelatihan
ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan dalam
musyawarah desa perencanaan usulan. Peran Tim Verifikasi adalah
melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta
PNPM-MP dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada BKAD/MAD
sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Adapun tugas dan
tanggung jawab Tim Verifikasi yaitu:
a. Memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan masing-
masing desa
b. Melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang ditulis
dalam usulan dengan fakta di lapangan
c. Memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria dan tujuan PNPM-MP, serta
bersama dengan BKAD memeriksa keterkaitan usulan antar desa sebagai
suatu konsep pengembangan wilayah
d. Menyampaikan usulan kegiatan kepada Fasilitator Kabupaten agar
dilakukan pemeriksaan kembali
e. Membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan
f. Menyampaikan dan menjelaskan rekomendasi hasil pemeriksaan usulan
kegiatan kepada peserta MAD
Untuk menjadi Tim Verifikasi PNPM-MP ada beberapa kriteria yang
harus dipenuhi, yaitu:
a. Anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus di
bidang teknik prasarana, keuangan, perbankan, simpan pinjam,
pendidikan, kesehatan, dan pelatihan ketrampilan masyarakat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
b. Sanggup meluangkan waktu sesuai dengan kebutuhan kegiatan verifikasi
yang diperlukan
c. Diutamakan berasal dari penduduk setempat (desa, kecamatan, atau
kabupaten)
d. Mempunyai wawasan yang cukup dan bersikap netral atau tidak memihak
salah satu atau beberapa desa saja
e. Jumlah personel antara 5 sampai dengan 10 orang
Tim Verifikasi PNPM-MP Kecamatan Miri terdiri atas tiga orang.
Jumlah ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya karena jumlah
minimalnya adalah lima orang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa
pelaksanaan tugas dari Tim Verifikasi dalam melakukan analisis kredit dan
observasi lapangan belum terlaksana secara optimal seperti yang diungkapkan
oleh Ibu Sri Hastuti (Informan X) dalam kutipan wawancara berikut:
…bukan hanya sebatas itu, untuk pelaku PNPM-MP di tingkat
kecamatan juga ada beberapa hal yang belum optimal pelaksanaan
tugasnya sesuai ketentuan. Sebagai contoh pelaksanaan tugas Tim
Verifikasi yang belum maksimal dalam melakukan analisis kredit dan
survai lapangan.
Unsur subjektivitas dalam proses verifikasi juga masih ada. Hal itu
karena penentuan layak tidaknya suatu kelompok yang akan didanai oleh
BLM belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek-aspek penilaian secara
objektif, tetapi hanya didasarkan pada tafsir perkiraan saja. Ada beberapa hal
yang perlu diperhatikan terkait dengan pembentukan Tim Verifikasi PNPM-
MP ini, yaitu:
a. Pembentukan Tim Verifikasi harus mempertimbangkan adanya
keseimbangan dan keterlibatan kaum perempuan sebagai wujud penerapan
salah satu prinsip dan kebijakan dalam PNPM-MP yakni prinsip
kesetaraan dan keadilan gender. Dalam prinsip ini laki-laki maupun
perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan
program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan.
b. Pembentukan Tim Verifikasi harus benar-benar berdasarkan kualifikasi
yang dibutuhkan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
5. Prosedur Pemberian Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan salah satu
jenis program PNPM-MP yang memberikan kredit permodalan usaha untuk
kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Program ini
diadakan setiap tahun sekali dengan sasaran penerimanya adalah kelompok
rumah tangga miskin (RTM). Pada hakikatnya kegiatan SPP ini berupaya
untuk memberdayakan keberadaan kelompok simpan pinjam perempuan yang
sudah ada di masyarakat untuk selanjutnya dikembangkan demi peningkatan
kapasitas dan pembangunan karakter yang berbasis kelompok. Program SPP
ini juga menanamkan nilai tanggung jawab kelompok dan kemandirian dalam
pengelolaan dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
a. Tujuan Kegiatan SPP
1) Tujuan Umum
Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan
potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses
pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial
dasar, memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan,
meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola dana
pinjaman, serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan
penciptaan lapangan kerja. Hal tersebut sesuai dengan yang
disampaikan oleh Ibu Sri Hastuti (Informan X) berikut ini:
Tujuan utama dari program SPP ini adalah dalam rangka
pemberdayaan dan pengembangan kualitas kelompok
peminjam mbak. Pengembangan yang dimaksud memiliki dua
artian, yaitu dalam artian ekonomis dan karakter masyarakat.
Dalam artian ekonomis, melalui program kredit usaha ini
kelompok peminjam diharapkan dapat meningkat taraf
kesejahteraan ekonominya, seperti usaha yang dimiliki
mengalami kemajuan, pendapatan yang diperoleh meningkat,
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan
baik, dan lain-lain. Dalam artian pengembangan karakter
diharapkan masyarakat dapat mengubah pola pikir dan cara
pandang tentang bagaimana untuk mengelola dana dan
memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
2) Tujuan Khusus
a) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha
ataupun sosial dasar.
b) Memberikan kesempatan kaum perempuan untuk meningkatkan
ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha.
c) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum
perempuan.
b. Ketentuan Dasar
Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan ini memiliki
beberapa ketentuan dasar, yaitu:
1) Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat
mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan
dengan tidak mengesampingkan prosedur dan aturan yang berlaku.
2) Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui
kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku
dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
3) Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang
profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan
pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan
kesejahteraan.
4) Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi
pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan
aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan. Pengembangan yang
dimaksud juga mencakup aspek pembangunan karakter masyarakat.
5) Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pada
dasarnya program SPP ini adalah program dari, oleh, dan untuk
masyarakat sehingga pelaksanaan atas apa yang sudah direncanakan
dan ditetapkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara materiil
maupun moril kepada masyarakat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
c. Ketentuan Pendanaan BLM
Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang
disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Kelompok
Perempuan (SPP) setiap kecamatan maksimal 25% dari alokasi BLM.
1) Sasaran Program SPP
Sasaran program ini adalah rumah tangga miskin yang
produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun
kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan
yang sudah ada di masyarakat. Untuk Desa Brojol penerima kredit
program SPP belum sepenuhnya kelompok rumah tangga miskin. Ada
anggota kelompok yang sebenarnya tidak tergolong dalam kategori
miskin tetapi masih bisa memperoleh kredit SPP PNPM-MP ini,
seperti yang diungkapkan oleh Ibu Atik Lestari (Informan IV) berikut:
…dulu juga disampaikan kalau yang berhak mendapat
pinjaman itu dari golongan miskin dan bukan PNS. Tapi
menurut pengamatan saya tidak semua yang mendapat kredit
itu orang miskin mbak. Mungkin ada anggapan kalau orangnya
miskin bagaimana mau buka usaha lha wong paling-paling
uangnya dipakai untuk makan dan biaya anak sekolah. Jadi
orang yang bisa dikatakan cukup mampu juga bisa memperoleh
kredit ini yang penting bukan PNS.
Menurut ketentuan yang ada, kelompok peminjam yang
menjadi sasaran pengembangan dari program SPP adalah kelompok
yang sudah berumur minimal satu tahun, sudah memiliki administrasi
sederhana, dan pengelolaan kegiatan simpan pinjam. Tetapi dalam
kenyataannya khusus untuk Desa Brojol banyak kelompok dadakan
yang bermunculan dengan beberapa anggota kelompok peminjam yang
berasal dari RT atau dukuh lain, seperti penjelasan yang disampaikan
oleh Bapak Agus Suryanto (Informan IX) berikut:
Seharusnya kelompok peminjam itu adalah kelompok yang
sudah berumur minimal satu tahun untuk kemudian
dikembangkan melalui program SPP ini. Akan tetapi
kenyataannya di lapangan banyak muncul kelompok dadakan
hanya untuk tujuan mendapatkan pinjaman.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
2) Bentuk Kegiatan
Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman
sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang
mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana
pinjaman. Bentuk kegiatan SPP ini berorientasi pada pemberdayaan
dan pengembangan kelompok simpan pinjam yang sebelumnya sudah
terbentuk dalam masyarakat.
3) Ketentuan Kelompok SPP
a) Kelompok yang dikelola anggotanya kaum perempuan yang satu
sama lain saling mengenal, berada dalam lingkup satu RT atau satu
dukuh, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah
berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
b) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan
dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
c) Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai
sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
d) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan
baik.
e) Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara
sederhana.
d. Mekanisme Pengelolaan
Mekanisme tetap mengacu pada alur kegiatan program akan tetapi
perlu memberikan beberapa penjelasan dalam tahapan sebagai berikut:
1) Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi
Dalam MAD Sosialisasi dilakukan sosialisasi tentang ketentuan
dan persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat
desa memahami adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkan. Yang
terlibat dalam MAD Sosialisasi ini yaitu camat, kepala desa, BPD,
LPM, perwakilan RTM tiap desa, wakil perempuan tiap desa, komite
sekolah, LSM, dan tokoh masyarakat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
2) Musdes Sosialisasi
Dalam Musdes Sosialisasi dilakukan sosialisasi tentang
ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP di tingkat desa sehingga
pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan
melakukan persiapan proses lanjutan. Musdes ini dihadiri oleh pelaku-
pelaku internal dari desa yang bersangkutan, seperti kepala desa, BPD,
LPM, wakil RTM, wakil perempuan, LSM, dan tokoh masyarakat.
3) Musyawarah Dusun
Proses identifikasi kelompok melalui musyawarah di dusun
atau kampung dengan proses sebagai berikut:
a) Identifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan tersebut di atas,
termasuk kondisi anggota.
b) Kader melakukan identifikasi perkembangan kelompok SPP dan
melakukan kategorisasi kelompok yang terdiri dari: Kelompok
Pemula, Kelompok Berkembang, dan Kelompok Siap. Proses
kategorisasi kelompok mengacu pada ketentuan kategori
perkembangan kelompok.
c) Menyiapkan daftar pemanfaat setiap kelompok beserta jumlah
kebutuhan dan daftar rumah tangga miskin yang akan menjadi
pemanfaat.
d) Rumah tangga miskin yang belum menjadi anggota kelompok agar
dilakukan tawaran dan fasilitasi untuk menjadi anggota kelompok
sehingga dapat menjadi pemanfaat.
e) Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara dilampiri
daftar kelompok yang diidentifikasi, kelompok SPP dengan daftar
pemanfaat yang diusulkan, peta sosial dan peta rumah tangga
miskin, serta rekapitulasi kebutuhan pemanfaat.
4) Musyawarah Desa dan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP)
Musyawarah ini merupakan tahapan seleksi di tingkat desa
yang meliputi:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
a) Penentuan usulan desa untuk kegiaan SPP melalui keputusan
Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Hasil dalam keputusan
MKP merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP.
b) Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang
diusulkan dalam paket usulan desa.
c) Penulisan usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan
proposal kelompok yang akan dikompetisikan di tingkat
kecamatan. Pengisian data dalam proposal pengajuan kredit
PNPM-MP harus dilakukan dengan teliti, benar, lengkap, dan
sesuai dengan petunjuk pengisian yang ada. Dalam proses
penyusunan proposal ini, calon peminjam dapat melakukan
beberapa kali konsultasi dengan Fasilitator Kecamatan hingga
proposal ini dirasa sudah layak untuk selanjutnya diajukan ke Tim
Verifikasi guna pemeriksaan proposal, analisis kredit, dan
penentuan pemberian kredit. Di Desa Brojol beberapa peminjam
merasa mengalami kesulitan dalam penyusunan proposal ini,
seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Mardiyanti (Informan I)
berikut:
Kebetulan lembaran proposalnya sudah disediakan dari
pihak kecamatan jadi saya dan ibu-ibu lain hanya tinggal
mengisi saja dengan lengkap. Meskipun hanya tinggal ngisi
tapi yang namanya saya ini sudah cukup tua mbak jadi ya
susah. Lha wong ngisi datanya itu harus benar-benar
ditanyai satu-satu lho mbak anggota saya itu. Masalah
jaminannya apa, terus disuruh ngitung rencana angsuran
itu. Kalau saya kerjakan sendiri kan pusing saya mbak
semua yang ngisi saya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Darini (Informan III)
berikut:
Kalau bikin proposal ini tidak boleh sembarangan lho mbak
karena pengisian datanya harus benar. Untuk kelompok
saya saja dulu itu harus beberapa kali tanya ke Fasilitator
Kecamatan baru bisa benar dan lengkap semua datanya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
d) Dalam penulisan usulan SPP paling tidak harus memuat beberapa
hal sebagai berikut:
(1) Sekilas kondisi kelompok SPP.
(2) Gambaran kegiatan dan rencana yang menjelaskan kondisi
anggota, kondisi permodalan, kualitas pinjaman, kondisi
operasional, rencana usaha dalam satu tahun yang akan datang,
dan perhitungan rencana kebutuhan dana.
(3) Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi
dengan peta sosial dan peta rumah tangga miskin.
5) Verifikasi
Hal-hal yang diperhatikan dalam proses verifikasi kegiatan SPP
yaitu:
a) Penetapan Formulir Verifikasi
Penetapan formulir verifikasi merupakan proses penyesuaian
dengan contoh format formulir yang telah tersedia. Contoh format
formulir masih harus disesuaikan dengan kondisi lokal namun
tidak mengurangi prinsip dasar penilaian analisis kredit yang
meliputi penilaian tentang permodalan, kualitas pinjaman,
manajemen, pendapatan, dan likuiditas.
b) Proses Pelaksanaan Verifikasi
Verifikasi kelompok SPP mencakup beberapa hal sebagai berikut:
(1) Pengalaman kegiatan simpan pinjam
(2) Persyaratan kelompok
(3) Kondisi kegiatan simpan pinjam dengan penilaian
permodalan, kualitas pinjaman, administrasi dan
pengelolaan, pendapatan, dan likuiditas (pendanaan jangka
pendek)
(4) Penilaian khusus rencana kegiatan
(5) Jumlah rumah tangga miskin sebagai calon pemanfaat
diverifikasi dengan daftar rumah tangga miskin
(6) Penilaian kategorisasi kelompok
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
Dengan memperhatikan indikator-indikator pada tabel di
bawah ini dan memberikan nilai pada setiap indikator untuk
kemudian dijumlahkan nilainya akan diperoleh kategorisasi
kelompok sebagai berikut:
(a) Kelompok Pemula adalah jika hasil penjumlahan nilai
tiap-tiap indikator sampai dengan 9
(b) Kelompok Berkembang adalah jika hasil penjumlahan
nilai tiap-tiap indikator antara 10 sampai dengan 18
(c) Kelompok Siap/Matang adalah jika hasil penjumlahan
nilai tiap-tiap indikator di atas 18
Tabel 4.6. Kategorisasi Tingkat Perkembangan Kelompok SPP
Tabel Indikator Perkembangan Kelompok SPP
Indikator Nilai = 1 Nilai = 2 Nilai = 3 Nilai = 4
Ikatan
Pemersatu
Domisili,
geografis,
atau keluarga
Kegiatan simpan
pinjam kurang
dari satu tahun
Kegiatan
simpan pinjam
satu sampai
tiga tahun
Kegiatan
simpan
pinjam lebih
dari tiga tahun
Kegiatan
anggota
untuk tujuan
bersama
Belum
mempunyai
kegiatan
secara rutin
Mempunyai
kegiatan tapi
belum terencana
dengan baik
Mempunyai
kegiatan
simpan pinjam
yang masih
berjalan
dengan baik
Mempunyai
kegiatan
simpan
pinjam yang
terus
berkembang
Pengurus Belum
mempunyai
pengurus
yang
disepakati
Pengurus sudah
mempunyai
pertemuan tetapi
belum rutin
Ada pertemuan
rutin tetapi
belum ada
agenda
pertemuan
terencana
Ada
pertemuan
rutin dan
agenda
pertemuan
terencana
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
Aturan
Kelompok
Belum ada
kesepakatan
mencapai
tujuan
bersama
Mempunyai
kesepakatan
untuk tujuan
bersama tetapi
tidak secara
tertulis
Mempunyai
aturan tertulis
tetapi belum
seluruhnya
dilaksanakan
Mempunyai
AD/ART
yang telah
dilaksanakan
dengan baik
Iuran
Anggota
Belum
mempunyai
iuran anggota
secara
wajib/tetap
Mempunyai
iuran tapi belum
mencukupi
operasional
kelompok
Mempunyai
iuran wajib dan
sukarela untuk
operasional
kelompok
Mempunyai
iuran wajib,
iuran sukarela,
dan simpanan
sebagai modal
Administrasi
Kelompok
Belum
mempunyai
administrasi
secara tertulis
Mempunyai
administrasi
tertulis tetapi
belum
mempunyai
laporan tertulis
Mempunyai
administrasi
tertulis dan
mempunyai
laporan tertulis
tetapi belum
secara rutin
dipertanggung
jawabkan
Mempunyai
administrasi
tertulis dan
laporan
tertulis dan
secara rutin
dipertanggung
jawabkan
(7) Pembuatan berita acara hasil verifikasi yang di dalamnya
mencantumkan rekomendasi-rekomendasi termasuk jumlah
usulan kelompok apakah sudah dalam kewajaran,
keterlibatan rumah tangga miskin sebagai pemanfaat, dan
kategorisasi perkembangan kelompok
Sebelum adanya proses verifikasi yang dilakukan oleh Tim
Verifikasi di tingkat kecamatan, ada serangkaian kegiatan survai
lapangan dalam rangka mengetahui kondisi nyata dari masyarakat
yang mengajukan kredit. Informasi yang diperoleh melalui survai ini
nantinya akan sangat diperlukan dalam melakukan analisis kredit dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
pengambilan keputusan pemberian kredit. Temuan penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan survai oleh Tim Verifikasi di
Kecamatan Miri masih belum optimal karena kegiatan terjun langsung
ke lapangan dilakukan apabila terjadi suatu masalah seperti
keterlambatan dalam pembayaran angsuran pinjaman SPP. Hal
tersebut diungkapkan oleh Bapak Agus Suryanto (Informan IX)
berikut:
…peninjauan langsung kepada pedagang dilakukan dalam
keadaan tertentu misal ketika ada pedagang yang merupakan
anggota kelompok SPP yang agak bandel dalam membayar
angsuran pinjaman barulah ada tim kami yang turun langsung
ke lapangan. Tetapi kalau untuk survai secara periodik belum
bisa dikatakan optimal dik.
Pelaksanaan tugas Tim Verifikasi yang belum sepenuhnya
optimal tersebut cenderung disebabkan oleh faktor kesibukan dari
anggota Tim Verifikasi yang latar belakangnya guru dan kepala desa
sehingga tugas mereka untuk melakukan survai dan analisis kredit
kurang terlaksana dengan baik.
6) MAD Prioritas Usulan
Tahapan ini merupakan tahapan evaluasi akhir dengan model
prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi.
Prioritas penilaian ditekankan pada kelompok yang lebih
mengutamakan calon pemanfaat kategori rumah tangga miskin. Dalam
tahapan prioritas kebutuhan ini usulan-usulan kelompok yang
tergabung dalam paket usulan desa dinilai. Penilaian dilakukan dengan
basis usulan kelompok sehingga jika ada kelompok yang tidak layak
maka tidak secara otomatis menggugurkan paket usulan desa tersebut,
kelompok yang dianggap layak tetap mendapatkan pendanaan sampai
jumlah kuota BLM tepenuhi. Pemeringkatan dilakukan pada seluruh
kelompok SPP tanpa memperhatikan asal desanya sehingga ranking
prioritas yang diperoleh merupakan peringkat kelompok, bukan
peringkat paket usulan desa. Hasil pemeringkatan kelompok SPP
sudah dapat menunjukkan kebutuhan pendanaan BLM untuk SPP
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
sehingga sudah dapat ditentukan kelompok-kelompok layak yang akan
didanai dari BLM. Tahap selanjutnya adalah melakukan
penyempurnaan dokumen usulan, misalnya KK, KTP dan Perjanjian
Pinjaman. Prioritas kebutuhan kelompok SPP harus
mempertimbangkan:
a) Keterlibatan rumah tangga miskin sebagai anggota dan pemanfaat
b) Kategori tingkat perkembangan kelompok
c) Hasil penilaian kelayakan kelompok pengusul yang dituangkan
dalam berita acara tim verifikasi
d) Pertimbangan lain yang mendukung pengurangan jumlah rumah
tangga miskin dan peningkatan kesempatan kerja/usaha
7) MAD Penetapan Usulan
Pada tahapan ini keputusan pendanaan mencakup penentuan
pendanaan usulan dengan menentukan kelompok-kelompok yang telah
memenuhi syarat pemeringkatan dapat didanai dengan dana BLM.
Dalam MAD Penetapan Usulan ini dimungkinkan adanya kelompok
yang didanai sesuai dengan MAD Prioritas Usulan mengundurkan diri
sehingga peringkat selanjutnya yang akan menerima. Jika terjadi tidak
sama jumlah kebutuhan pada kelompok terakhir maka agar diputuskan
melalui musyawarah. Bagi kecamatan yang telah mengelola dana
bergulir, maka pada MAD ini dapat juga dilakukan proses MAD
Perguliran.
8) Penetapan Persyaratan
Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam
perjanjian pinjaman paling tidak mencakup hal-hal berikut:
a) Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan besarnya jasa pinjaman
ditentukan berdasarkan buga pasar untuk pinjaman pada lembaga
keuangan di wilayah masing-masing. Sistem perhitungan jasa
pinjaman menurun atau tetap
b) Jangka waktu pinjaman sumber dana BLM maksimal 12 bulan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
c) Jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur tiga kali
angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatikan siklus usaha baik
pada tingkat pemanfaat maupun tingkat kelompok
d) Angsuran langsung dari kelompok ke UPK tanpa melalui perantara
di luar kelompok, bisa dilakukan oleh ketua, sekretaris, atau
bendahara kelompok yang bersangkutan
Di Desa Brojol rata-rata tenggang waktu pembayaran angsuran
pinjaman adalah 12 bulan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (1,5%
untuk kecamatan, 0,5% untuk tanggung renteng anggota kelompok).
Angsuran dibayarkan sebulan sekali setiap tanggal 16. Hal tersebut
sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Darini (Informan III)
berikut:
Pengangsuran kredit dilakukan sebulan sekali selama satu
tahun hingga lunas seluruh pinjamannya. Besarnya angsuran
yaitu pokok pinjaman ditambah bunga 2%, yang 1,5% untuk
UPK Kecamatan sedangkan yang 0,5% untuk tanggung renteng
semua anggota kelompok yang biasanya dimasukkan ke dalam
kas kelompok.
9) Pencairan Dana
Ketentuan pencairan dana BLM kepada penerimanya adalah
sebagai berikut:
a) Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri
SPPB dengan bukti penyaluran
b) Pencairan dilakukan sekaligus (100%) untuk setiap kelompok
c) Pada saat yang bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP
setelah dikurangi operasional UPK 2% dan operasional desa 3%
dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok
sebagai penerima dan UPK sebagai pengelola kegiatan
d) Kelompok membuat perjanjian pinjaman dengan UPK sebagai
lampiran kuitansi penerimaan dana
e) Kelompok menyerahkan kuitansi/tanda terima uang tiap pemanfaat
kepada UPK
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
10) Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di UPK
Pengelolaan dokumen dan administrasi kegiatan di tingkat
UPK meliputi:
a) Pengelolaan dokumen UPK mencakup pengelolaan data kelompok
dan peminjam/pemanfaat, pengelolaan proposal penulisan usulan
dengan peta sosial, pengelolaan dokumen penyaluran (kuitansi dan
Surat Perjanjian Pemberian Bantuan)
b) Pengelolaan administrasi meliputi Rekening Pengambilan SPP,
Buku Bantu Bank SPP, Buku Kas Harian SPP, dan kartu pinjaman
c) Pengelolaan pelaporan mencakup Laporan Realisasi Penyaluran,
Laporan Perkembangan Pinjaman SPP, Laporan Kolektibilitas
SPP, Neraca, dan Laporan Operasional
Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kegiatan
PNPM-MP termasuk dalam pengelolaan dokumen dan administrasi di
Kecamatan Miri terkadang masih kurang teratur dengan baik. Hal
tersebut disebabkan oleh kurangnya jumlah pengurus Unit Pengelola
Kegiatan (UPK) Kecamatan Miri yang hanya terdiri dari tiga posisi lini
yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara sehingga ada kalanya jumlah
dan beban pekerjaan tidak sebanding dengan tenaga pengelolanya.
Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Hastuti (Informan X) dalam
petikan wawancara berikut:
…dari kami sendiri kendalanya adalah pada kurangnya jumlah
personel pengelola di sini sehingga terkadang pengelolaan
pekerjaan kurang teratur. Sebetulnya kami membutuhkan
tambahan tenaga di sini mbak, tetapi anggaran kami memang
hanya cukup untuk pegawai yang ada sekarang ini.
11) Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di Kelompok Peminjam
Hal-hal yang dikelola di tingkat kelompok peminjam meliputi
data-data peminjam, dokumen pendanaan dan kuitansi di kelompok
maupun pemanfaat, administrasi realisasi pengembalian pinjaman ke
UPK, administrasi penyaluran dan pengembalian atau kartu pinjaman
pemanfaat, dan administrasi pinjaman pemanfaat.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
70
12) Penetapan Daftar Tunggu (Waiting List)
Usulan kegiatan kelompok SPP yang belum terdanai oleh BLM
tetapi telah dianggap layak untuk didanai dengan dana bergulir. Jika
dana bergulir tidak mencukupi, maka kelompok layak dapat ditetapkan
sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam daftar tunggu
kelompok. Daftar tunggu ini ditetapkan dengan berita acara. Selain
menetapkan daftar tunggu juga menetapkan mekanisme dan
persyaratan dalam pendanaan kelompok yang termasuk daftar tunggu.
13) Pelestarian dan Pengembangan Kegiatan
Pelestarian kegiatan SPP mengacu pada ketentuan pengelolaan
dana bergulir dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM yang
mencakup:
a) Pelestarian Kegiatan
Dasar-dasar dalam mewujudkan pelestarian kegiatan yaitu:
(1) Adanya dana kegiatan SPP yang produktif dan bertambah
jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat
miskin
(2) Adanya pelestarian prinsip PNPM Mandiri Perdesaan terutama
keberpihakan kepada orang miskin dan transparansi
(3) Penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan ataupun
kelembagaan kelompok
(4) Pengembangan layanan kepada masyarakat
(5) Pengembangan permodalan
b) Pengembangan Kelompok
Pengembangan kelompok SPP diarahkan sebagai lembaga
pengelola simpan pinjam yang profesional dan akuntabel sehingga
mampu menarik minat kerja sama lembaga lain sebagai lembaga
penyalur dan pengelola pinjaman. Fasilitasi pengembangan
kelompok dapat didasarkan pada tingkat perkembangan kelompok
dan fungsi kelompok yang dijelaskan dalam pengelolaan dana
bergulir.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
71
Gambar 4.3. Alur Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
MAD Sosialisasi
MAD Prioritas
Usulan
Musdes Sosialisasi
Musdes dan MKP
(Seleksi Kelompok)
Musyawarah Dusun
Pengembalian SPP
Musdes Informasi
Hasil MAD
MAD Penetapan
Usulan
Musdes
Pertanggungjawaban Identifikasi
Kelompok SPP
Penyempurnaan
Dokumen
Usulan SPP
Verifikasi
RPD, Pencairan,
Pelaksanaan,
LPD
Supervisi dan
Monitoring
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
72
6. Dampak Kredit PNPM-MP bagi Pendapatan Para Pedagang di Desa
Brojol
Dalam pengertian umum pendapatan adalah hasil dari kegiatan usaha.
Dengan adanya pendapatan itu berarti sebuah usaha masih berjalan dan layak
untuk dipertahankan walaupun sebenarnya masih ada beberapa hal yang lain
selain pendapatan yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk meneruskan
sebuah usaha. Dengan memperhatikan jumlah pendapatan akan diketahui
apakah suatu usaha mendapatkan untung atau justru mengalami kerugian.
Program kredit usaha PNPM-MP dalam bentuk Simpan Pinjam
Kelompok Perempuan (SPP) memberikan dampak yang positif terhadap
peningkatan pendapatan para pedagang di Desa Brojol. Para pedagang
penerima kredit SPP ini sebagian besar memanfaatkan dana pinjaman tersebut
untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha yang sudah dimiliki
sebelumnya. Pengembangan usaha yang dimaksud adalah dengan menambah
jumlah dan jenis dagangan yang dijual, beralih dari berjualan keliling menjadi
berjualan menetap di pasar karena sudah mampu membayar sewa kios, dan
memperluas usaha jualan di bidang yang lain. Ibu Sri Mardiyanti (Informan I)
dalam wawancara tanggal 4 Oktober 2012 menyatakan bahwa:
Setelah tahun 2009 hingga sekarang saya mendapatkan kredit PNPM
Mandiri, saya bisa berjualan di pasar, menambah jumlah dan jenis
barang dagangan saya sehingga apa yang dibutuhkan oleh pembeli itu
saya ada stok barangnya gitu mbak. Kalau dibandingkan antara
sebelum dan sesudah memperoleh kredit PNPM Mandiri ya jelas ada
peningkatan mbak. Dulu saya dalam sehari paling cuma dapat
Rp20.000. sekarang sebulan saya bisa mendapatkan Rp1.200.000,00
sebulan dari berdagang.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Darini (Informan III) dalam
wawancara tanggal 7 Oktober 2012 berikut:
Dengan adanya kredit usaha PNPM Mandiri ini bisa saya gunakan
untuk membayar sewa kios Rp150.000,00 setiap bulan. Kemudian juga
saya gunakan untuk memperbanyak jumlah dan variasi barang
dagangan saya, seperti aksesoris wanita, jepit rambut, bedak, lipstick,
cermin, sisir dan lain-lain. Saya juga menjual minuman bagi para
pedagang di pasar, seperti teh, kopi, susu, dan lain-lain. Hal ini tentu
bisa menambah jumlah pendapatan saya mbak karena saya tidak hanya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
73
mengandalkan hasil dari penjualan perabot rumah tangga, tetapi juga
dari penjualan dagangan saya yang lain. Istilahnya kalaupun penjualan
dari perabot itu sedikit, paling tidak penjualan dari minuman bisa
setiap hari diandalkan. Sekarang terkadang saya dibantu adik laki-laki
saya dalam berjualan mbak. Dulu penjualan dari perabot dalam sehari
paling Rp20.000,00. Sekarang bisa sampai Rp50.000,00 karena barang
yang saya jual juga semakin banyak jenis dan jumlahnya mbak. Dari
hasil penjualan minuman saja dalam sehari saya bisa memperoleh
sekitar Rp40.000,00.
Informan lain yaitu Ibu Sri Wahyuni (Informan V) dalam wawancara
tanggal 25 Oktober 2012 juga mengungkapkan hal yang senada sebagai
berikut:
Tapi setelah ada pinjaman PNPM saya bisa kulak beras, air galon, dan
gas untuk saya jual di warung saya. Memang saya jualannya nggak
kayak grosiran yang barangnya banyak, yang penting menurut saya
adalah setiti mbak. Dengan setiti insyaallah bisa menghasilkan sedikit
demi sedikit. Pendapatan saya sebelum warung kelontong saya tambah
gede ini paling Rp25.000,00, namun sekarang dalam sehari pendapatan
saya sekitar Rp100.000,00.
Selain itu ada juga uang pinjaman PNPM-MP yang mereka gunakan
untuk membeli motor bekas sebagai kendaraan untuk berjualan keliling seperti
yang diungkapkan oleh Ibu Kursi Setyaningsih (Informan II) dalam
wawancara tanggal 6 Oktober 2012 berikut:
…pada tahun 2010 saya sudah bisa membeli motor meskipun cuma
motor bekas mbak. Motor ini sangat membantu saya dalam berjualan.
Biasanya ketika masih naik sepeda, saya hanya berjualan di sekitar
Desa Brojol, namun setelah adanya motor ini saya bisa berjualan
keliling Kecamatan Miri bahkan kadang sampai keliling juga ke
Kecamatan Andong Boyolali. Hal ini berpengaruh pada pendapatan
saya yang dulu dalam sehari hanya menghasilkan Rp60.000,00 setelah
adanya kredit PNPM Mandiri sehari saya bisa dapat uang
Rp100.000,00.
Salah satu informan yaitu Ibu Atik Lestari (Informan IV)
mengungkapkan bahwa uang pinjaman PNPM-MP selain digunakan untuk
memperbesar usaha jualan yang dimiliki juga digunakan untuk membuka
usaha lain yaitu mendirikan warung makan. Hal tersebut sesuai dengan yang
Ibu Atik ungkapkan dalam wawancara tanggal 7 Oktober 2012 berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
74
…pada tahun 2010 saya mendapat pinjaman Rp4.000.000,00 yang
saya pakai untuk membuka usaha warung makan. Lumayan lah mbak
dari usaha warung makan saya itu saya tidak haya mengandalkan hasil
jualan di pasar. Dulu ketika hanya berjualan jajanan di pasar saya
sehari hanya mendapat uang Rp60.000,00. Tetapi sekarang bisa
sampai Rp150.000,00. Pendapatan saya dari warung makan dalam
sehari kurang lebih Rp100.000,00.
Usaha mendirikan warung makan juga dilakukan oleh Ibu Murtini
(Informan VII) yang sebelumnya hanya ibu rumah tangga yang tidak
mempunyai usaha jualan. Berikut adalah petikan wawancara dengan Ibu
Murtini pada tanggal 25 Oktober 2012:
…tahun kedua saya pakai untuk usaha buka warung mi ayam, lumayan
lah mbak hasilnya sekitar Rp120.000,00 setiap hari. Saya berjualan
dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam mbak.
Dana pinjaman PNPM-MP tidak hanya digunakan untuk berbagai hal
tersebut, namun ada juga penerima kredit usaha PNPM-MP yang
menggunakan dana pinjaman untuk mendirikan usaha produksi. Salah satunya
adalah Ibu Ngatmi (Informan VI) yang sebelumnya hanya berjualan kerupuk
di pasar. Dana pinjaman PNPM-MP beliau gunakan untuk mendirikan usaha
produksi kerupuk di rumahnya. Dengan begitu beliau tidak perlu lagi membeli
kerupuk di Pasar Gemolong untuk kemudian dijual kembali di Pasar Brojol.
Berikut adalah petikan wawancara pada tanggal 25 Oktober 2012:
Uang pinjaman itu saya pakai untuk membeli alat-alat yang saya
perlukan untuk membuat kerupuk. Sisanya saya pakai untuk beli
bronjong baru untuk wadah kerupuk yang mau saya jual. Setelah saya
membuat kerupuk sendiri itu pendapatan saya semakin besar mbak
bisa sampai Rp250.000,00 sehari karena banyak yang kulak ke tempat
saya. Jadi pendapatan saya tidak hanya dari berjualan kerupuk di pasar
mbak.
Hasil wawancara terhadap para pedagang tersebut diperkuat dengan
pernyataan pelaku PNPM-MP di kecamatan yaitu Bapak Agus Suryanto
(Informan IX) selaku Ketua UPK PNPM-MP Kecamatan Miri dalam
wawancara tanggal 11 Oktober 2012 sebagai berikut:
Barometer kami untuk menilai dampak positif dari adanya pemberian
kredit usaha bagi para pedagang adalah semakin bertambahnya nilai
kredit yang diajukan oleh mereka. Pada tahun pertama mungkin ada
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
75
yang cuma meminjam Rp1.000.000,00 untuk menambah modal
usahanya. Untuk tahun kedua pinjaman yang diajukan meningkat
menjadi Rp2.000.000,00. Untuk tahun ketiga pinjaman yang diajukan
Rp3.000.000,00 dan seterusnya. Nah ini kami anggap sebagai salah
satu indikator bahwa program SPP ini bisa meningkatkan taraf
kehidupan ekonomi para pedagang penerima kredit PNPM-MP ini dik.
Selain melakukan wawancara terhadap beberapa informan, penulis
juga melakukan kegiatan observasi ke Pasar Brojol pada tanggal 14 Oktober
2012 dan ke beberapa warung yang dimiliki oleh informan pada tanggal 25
Oktober 2012. Tujuan dari observasi ini adalah untuk melihat bukti nyata dari
usaha jualan para informan beserta dampak pemberian kredit SPP PNPM-MP
terhadap kondisi usaha dagang dan pendapatan mereka. Hasil observasi
menunjukkan bahwa data yang diperoleh melalui wawancara sudah sesuai
dengan kondisi nyata di lapangan, seperti kondisi fisik usaha jualan, kondisi
kios tempat berjualan, dan jumlah pembeli yang datang. Begitu pula dengan
usaha warung kelontong maupun warung makan yang dimiliki oleh para
informan. Kondisi fisik dan jualan mereka sudah sesuai dengan informasi
yang mereka ungkapkan pada saat wawancara.
Berdasarkan berbagai hasil observasi dan wawancara terhadap
beberapa pedagang tersebut, dapat diketahui bahwa dana pinjaman yang
diperoleh para pedagang dari program SPP PNPM-MP mereka gunakan
sebagai tambahan modal untuk mendirikan usaha jualan baru dan
mengembangkan usaha jualan yang sudah dimiliki yaitu dengan menambah
jumlah dan jenis barang dagangan yang bertujuan untuk meningkatkan
pendapatan keluarga. Hasil observasi dan wawancara tersebut juga
menunjukkan adanya dampak positif dari penyaluran kredit usaha SPP
PNPM-MP terhadap peningkatan pendapatan pedagang penerima kredit SPP
di Desa Brojol khususnya untuk tahun 2012 ini. Peningkatan pendapatan
tersebut cukup signifikan dengan jumlah kredit yang diterima. Pendapatan
yang diterima dari usaha dagang tersebut mereka gunakan untuk memenuhi
kebutuhan keluarga, mengembangkan usaha, dan membayar angsuran kredit.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
76
7. Kendala dalam Proses Pemberian Kredit Usaha SPP
Proses yang harus dilaksanakan dalam pemberian kredit usaha SPP
mulai dari Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi hingga pengembalian
pinjaman oleh peminjam membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Prosedur
yang ada harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang sudah
ditetapkan. Melalui pelaksanaan prosedur yang baik diharapkan akan dapat
mendukung pencapaian tujuan program SPP yaitu pemberdayaan dan
pengembangan kelompok simpan pinjam di masyarakat, pemenuhan
kebutuhan sosial dasar, pengurangan angka kemiskinan, dan perluasan
lapangan kerja di kawasan perdesaan.
Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan prosedur tersebut
diantaranya adalah pelaku di kecamatan dan pelaku tingkat desa, sedangkan
penerima kredit PNPM-MP adalah masyarakat yang tergolong dalam Rumah
Tangga Miskin di perdesaan. Pelaksanaan program SPP yang melibatkan
banyak pihak ini tidak semudah dalam prosedur tertulis, apalagi masyarakat
perdesaan yang mayoritas tingkat pendidikan dan ekonominya masih rendah
sangat membutuhkan pendampingan dan bimbingan yang intensif agar
pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkan sesuai dengan yang diharapkan.
Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, ada beberapa kendala
yang dihadapi dalam proses pemberian kredit usaha SPP ini, yaitu:
a. Kendala yang Dihadapi Pelaku Tingkat Kecamatan
Secara umum ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku
PNPM-MP di tingkat Kecamatan Miri. Kendala yang pertama adalah
kurangnya jumlah personel dalam kepengurusan Unit Pengelola Kegiatan
(UPK) Kecamatan Miri yang hanya terdiri dari tiga orang pengurus yaitu
ketua, sekretaris, dan bendahara. Hal tersebut berdampak pada
pelaksanaan kegiatan pengelolaan yang kurang maksimal, termasuk dalam
proses penyaluran kredit SPP menjadi terkesan kurang teratur, seperti yang
diungkapkan oleh Ketua UPK Kecamatan Miri yaitu Bapak Agus
Suryanto (Informan IX) dalam wawancara tanggal 11 Oktober 2012
berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
77
Dari kami selaku pengelola lebih cenderung pada pelaksanaan
kegiatan pengelolaan yang kurang maksimal karena jumlah
personel kami yang terbatas. Apalagi untuk UPK ini sendiri
struktur organisasinya masih sangat sederhana sehingga terkadang
pekerjaan kami termasuk dalam proses penyaluran kredit usaha ini
terkesan semrawut begitu.
Kendala yang kedua adalah yang berasal dari Tim Verifikasi
PNPM-MP. Anggota Tim Verifikasi Kecamatan Miri yang terdiri atas
orang-orang sibuk menyebabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
untuk melakukan survai secara teratur dan analisis kredit dalam
pemeriksaan untuk menentukan keputusan pemberian kredit menjadi
kurang optimal. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Agus Suryanto
(Informan IX) berikut:
Untuk unit yang lain misalnya Tim Verifikasi seharusnya juga
melakukan survai secara teratur kepada masyarakat peminjam dan
melakukan analisis kredit secara tepat, tetapi karena mungkin
anggota Tim Verifikasi ini termasuk orang-orang yang sibuk jadi
tugas mereka agak terbengkalai. Ini juga menjadi kendala bagi kita
dik.
Kendala yang ketiga adalah kendala yang berasal dari luar institusi
PNPM-MP Kecamatan Miri yaitu dalam hal kesiapan masyarakat desa
selaku penerima kredit SPP yang masih kurang sehingga masih
membutuhkan pendampingan dan bimbingan fasilitator yang intensif.
Kendala lain yang bersumber dari masyarakat penerima kredit adalah
sikap mental masyarakat yang masih menunjukkan egoisme yang kuat dan
basis kelompok yang rendah, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri
Hastuti (Informan X) dalam petikan wawancara berikut:
Salah satu kendala yang masih ada sampai sekarang adalah pada
masyarakat penerima kredit. Menurut saya mereka masih
membutuhkan pendampingan yang intensif karena latar belakang
pendidikan mereka yang rata-rata hanya lulusan SD atau SMP.
Untuk sekedar menyusun proposal pengajuan kredit saja mereka
harus konsultasi beberapa kali kepada fasilitator agar pengisian
datanya benar dan lengkap. Kendala yang lain terkait dengan sikap
mental atau karakter masyarakat perdesaan yang berpikiran bahwa
yang penting aku dapat pinjaman begitu mbak, bukan pada
bagaimana usaha untuk bisa memperoleh pinjaman dan mengelola
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
78
dana itu untuk memenuhi kebutuhannya. Kebersamaan dalam
kelompok peminjam juga relatif masih rendah karena mereka
hanya memikirkan diri sendiri dan kurang bertanggung jawab
terhadap anggota kelompok yang lain.
Beberapa kendala tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai bahan
evaluasi bagi para pelaku PNPM-MP tingkat kecamatan khususnya,
sekaligus menjadi tantangan bagi mereka untuk dapat melaksanakan tugas
dan kewajiban secara lebih baik lagi ke depannya.
b. Kendala yang Dihadapi Masyarakat Penerima Kredit SPP
Ada beberapa kendala yang dihadapi masyarakat penerima kredit
PNPM-MP. Kendala yang pertama yaitu adanya kesulitan dalam
penyusunan proposal pengajuan kredit Simpan Pinjam Kelompok
Perempuan. Dalam penyusunan proposal ini tidak boleh dilakukan
sembarangan atau pengisian data yang tidak benar dan tidak lengkap
karena proposal ini selanjutnya akan diperiksa oleh Tim Verifikasi guna
melakukan analisis kredit dan penentuan keputusan tentang pemberian
kredit SPP bagi masyarakat penerima kredit ini sehingga pengisiannya
harus dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang ada. Pernyataan
tentang kesulitan dalam menyusun proposal pengajuan kredit ini
diungkapkan oleh Ibu Darini (Informan III) dalam petikan wawancara
pada tanggal 7 Oktober 2012 berikut:
Kendala yang saya alami mengenai pembuatan proposal untuk
mengajukan kredit itu lho mbak. Kan data yang harus diisi
lumayan banyak dan ada beberapa hal yang saya masih perlu
bantuan, jadi ya memang agak sedikit susah mbak.
Kendala yang kedua terkait dengan pembuatan kelompok
peminjam. Sebagian besar informan dalam penelitian ini menyatakan
bahwa kendala dalam pembuatan kelompok peminjam ini cenderung
dikarenakan oleh adanya anggota masyarakat yang kurang rajin dalam
membayar angsuran pinjaman sehingga tidak ada yang berkenan untuk
memasukkan orang tersebut ke dalam kelompoknya, seperti yang
diungkapkan oleh Ibu Kursi Setyaningsih (Informan II) berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
79
…hanya saja saya agak sedikit kerepotan ketika akan membuat
kelompok peminjam untuk Desa Munggur ini. Hal itu karena ibu-
ibu dari Desa Kapulogo banyak yang ingin ikut bergabung di
kelompok saya, padahal dalam aturan yang dulu sudah
disosialisasikan oleh UPK Kecamatan semua anggota yang ada
dalam satu kelompok itu harus berasal dari satu RT yang sama.
Kejadian seperti ini juga diakibatkan karena kurang
diberdayakannya kelompok simpan pinjam yang sudah ada. Masyarakat
justru berlomba-lomba untuk membentuk kelompok dadakan yang
keanggotaannya tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.
Ketidaksesuaian ini tampak pada pemasukan anggota kelompok peminjam
yang berasal dari RT atau bahkan dari dukuh lain.
Kendala yang ketiga adalah dalam kegiatan pengumpulan angsuran
SPP, seperti yang diungkapkan Ibu Darini (Informan III) berikut:
Lalu masalah pengumpulan angsuran itu terkadang ada anggota
saya yang kurang rajin dalam membayar angsuran sehingga perlu
didatangi langsung ke rumahnya. Itu yang kadang membuat saya
repot. Seharusnya semua anggota dengan kesadaran diri untuk
mengumpulkan uang angsuran ke tempat saya. Tetapi kadang
sampai pada tanggal penyetoran masih ada yang belum menyetor.
Kendala yang keempat adalah kendala yang berasal dari luar
masyarakat penerima kredit SPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kendala tersebut terkait dengan proses pembayaran angsuran kredit SPP ke
UPK Kecamatan Miri. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Atik Lestari
(Informan IV) berikut:
Kemudian untuk masalah penyetoran angsuran ke UPK itu kadang-
kadang kantornya kosong nggak ada pengurusnya sama sekali
mbak, padahal hari itu waktunya kelompok saya untuk setor.
Akhirnya saya harus datang lagi ke UPK keesokan harinya. Pihak
UPK sendiri bilang katanya waktu itu lagi ngurusi pelatihan di
Desa Gilirejo. Harusnya hal seperti itu kan ada sendiri bagian yang
mengurusnya.
Permasalahan ini hendaknya menjadi masukan untuk pelaku
tingkat kecamatan khususnya UPK Kecamatan Miri untuk lebih
meningkatkan kinerja secara optimal dalam pengelolaan berbagai kegiatan
PNPM-MP terutama program kredit SPP ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
80
8. Upaya Mengatasi Kendala dalam Proses Pemberian Kredit SPP
Berbagai kendala dalam proses pemberian kredit SPP baik dari pelaku
di tingkat kecamatan maupun masyarakat penerima kredit telah dijabarkan
pada bagian sebelumnya. Kendala-kendala yang timbul tersebut dapat berasal
dari dalam maupun luar pihak yang bersangkutan. Penanganan lebih lanjut
sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul agar tidak
mengganggu pelaksanaan program kredit SPP yang sudah berjalan. Hal ini
penting untuk menjamin pencapaian tujuan agar sesuai dengan yang sudah
ditargetkan. Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai
kendala tersebut, yaitu:
a. Upaya Pelaku Tingkat Kecamatan Miri
1) Melaksanakan Reorganisasi dalam Kepengurusan UPK
Upaya ini dilakukan untuk mengubah pola kerja yang tidak
produktif agar menjadi lebih produktif. Jalan yang ditempuh dalam
upaya ini diantaranya mengubah kepengurusan UPK Kecamatan Miri
dan memaksimalkan kinerja meskipun dengan jumlah personel
pengelola yang terbatas. Untuk kepengurusan UPK Kecamatan Miri
belum lama ini mengalami perubahan, Ibu Rina Dwi F yang dulu
menjabat sebagai Ketua UPK Kecamatan Miri diturunkan jabatannya
menjadi Sekretaris UPK, sedangkan posisi Ketua UPK digantikan oleh
Bapak Agus Suryanto. Hal ini dilakukan karena dalam kepengurusan
yang semula kinerja UPK dinilai kurang optimal.
2) Memperbaiki Rencana Kerja
Upaya perbaikan rencana kerja ini dilakukan melalui
penyusunan rencana kerja yang benar-benar disesuaikan dengan
kebutuhan program dan ketentuan yang berlaku, meningkatkan
efisiensi kinerja, meminimalisir pemborosan sumber daya, dan
melakukan pengelolaan kegiatan yang seefektif mungkin. Perbaikan
rencana ini sangat perlu dilakukan karena akan berpengaruh secara
langsung terhadap keberhasilan program dan memberikan kontribusi
yang besar dalam pencapaian tujuan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
81
3) Melakukan Penyadaran Masyarakat
Penyadaran masyarakat yang dimaksud adalah melakukan
upaya pembangunan karakter (character building) dan sikap mental
masyarakat akan arti penting pengembangan basis kelompok yang
kuat, mandiri, dan saling bertanggungjawab satu sama lain. Sikap
egois dan individualis perlu dihilangkan agar pengembangan
kelompok dalam aspek pembangunan sikap mental dan mindset yang
baik dapat tercapai.
4) Melaksanakan Kegiatan Pendampingan yang Intensif
Kegiatan pendampingan dan bimbingan yang intensif kepada
masyarakat terutama terkait dengan permasalahan teknis yang dialami
oleh masyarakat, sebagai contoh dalam kegiatan penyusunan proposal
pengajuan kredit oleh setiap kelompok peminjam mungkin saja
mengalami kesulitan dalam pengisian data yang benar, lengkap, dan
sesuai dengan petunjuk pengisian. Dalam situasi tersebut tugas dari
pelaku di kecamatan adalah memberikan bimbingan kepada
masyarakat perdesaan penerima kredit PNPM-MP yang mayoritas latar
belakang pendidikannya relatif masih rendah agar penyusunan
proposal dapat dilakukan dengan benar dan lengkap. Berbagai upaya
tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Sri Hastuti
(Informan X) dalam wawancara pada tanggal 18 Oktober 2012 sebagai
berikut:
Upaya yang kami lakukan yaitu melakukan kegiatan
pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat terutama
terkait dengan penyusunan proposal pengajuan kredit, jadi
nanti semakin lama mereka akan semakin terlatih dan terbiasa
untuk mengelola cara untuk memenuhi kebutuhan kredit. Kami
juga berupaya untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat
akan pentingnya pengembangan kelompok yang kuat dan
saling bertanggung jawab satu sama lain. Untuk masalah
kekurangan personel kami berupaya untuk memaksimalkan
kinerja dengan jumlah pengurus yang ada saat ini mbak karena
terus terang untuk menambah jumlah personel belum dapat
dilakukan mengingat keterbatasan anggaran yang ada.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
82
b. Upaya Masyarakat Penerima Kredit SPP
1) Terkait Penyusunan Proposal Pengajuan Kredit SPP
Untuk masalah kesulitan dalam penyusunan proposal,
masyarakat penerima kredit biasanya meminta bantuan kepada
sekretaris atau bendahara kelompok untuk ikut membantu dalam
pengisian data dalam proposal pengajuan kredit tersebut. Upaya lain
yang ditempuh adalah berkonsultasi kepada Fasilitator Kecamatan
mengenai kesulitan yang dialami sehingga nantinya akan dibantu oleh
Fasilitator Kecamatan dalam pengisiannya. Hal ini seperti yang
diungkapkan oleh Ibu Darini (Informan III) dalam petikan wawancara
sebagai berikut:
Sebenarnya untuk proposal itu lembarnya sudah disediakan
dari kecamatan mbak, kami hanya tinggal mengisi saja.
Berhubung saya adalah ketua kelompok jadi saya yang
bertugas untuk mengurus itu. Sempat beberapa kali saya harus
datang ke kantor PNPM Miri untuk menanyakan tentang
pembuatan proposal itu. Untungnya ada Ibu Tuti Fasilitator
Kecamatan yang mendampingi saya dalam membuat proposal
itu.
2) Terkait Pembayaran Angsuran SPP
Penyetoran angsuran SPP dilakukan sebulan sekali pada
pertengahan bulan. Ada kalanya ketua kelompok peminjam mengalami
kesulitan dalam penarikan uang angsuran kepada para anggota
kelompok. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh ketua kelompok
adalah dengan mendatangi seluruh anggota kelompok peminjam agar
segera membayar angsuran, terutama apabila memang sudah tanggal
jatuh tempo untuk membayar angsuran ke UPK Kecamatan. Mengenai
penyetoran angsuran ke UPK Kecamatan tidak selalu harus ketua
kelompok yang menyetorkan, bisa digantikan oleh sekretaris,
bendahara, atau bahkan anggota. Upaya yang dilakukan tersebut
seperti yang diungkapkan oleh Ibu Darini (Informan III) sebagai
berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
83
Yang masalah angsuran tadi saya terpaksa mendatangi
langsung ke rumah anggota saya yang belum membayar
angsuran itu mbak, terutama ibu-ibu yang tidak punya usaha
berdagang tadi kan harus menunggu suaminya memberi uang.
3) Terkait Pembentukan Kelompok Peminjam
Permasalahan dalam pembentukan kelompok peminjam diatasi
dengan jalan tidak memasukkan anggota masyarakat yang dirasa
kurang rajin dalam membayar angsuran SPP. Kekosongan anggota
diisi dengan memasukkan anggota kelompok yang berasal dari RT lain
atau dukuh lain meskipun sebenarnya hal ini menyalahi ketentuan
yang ada, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Mardiyanti (Informan
I) berikut:
Terus kalau tentang anggota saya terpaksa mengambil anggota
dari RT lain, bahkan ada satu anggota yang berasal dari dukuh
lain mbak. Tetapi selama kami masih bisa membayar angsuran
dengan lancar ya itu tidak menjadi masalah bagi kami mbak.
Buat apa anggota kami berasal dari satu RT kalau tidak
sanggup untuk membayar tepat waktu.
Pelaksanaan berbagai upaya dalam mengatasi kendala-kendala
di atas harus dilakukan dengan maksimal agar tidak mengganggu
proses pemberian kredit SPP PNPM-MP sehingga tujuan program
yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Diperlukan suatu
bentuk koordinasi dan kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang
terlibat dalam proses penyaluran kredit SPP ini sehingga segala
sesuatunya dapat berjalan dengan lancar dan taat aturan.
C. Pembahasan
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang implementasi pemberian
kredit SPP PNPM-MP dalam meningkatkan pendapatan pedagang di Desa Brojol.
Hasil penelitian dari wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur
pemberian kredit SPP di Kecamatan Miri masih ada beberapa bagian yang belum
sesuai dengan yang seharusnya, seperti pelaksanaan tugas dari unit tertentu dan
terkait dengan pembentukan kelompok peminjam. Temuan hasil penelitian juga
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
84
menunjukkan bahwa terdapat dampak positif antara pemberian kredit SPP PNPM-
MP dengan peningkatan pendapatan para pedagang penerima kredit tersebut. Oleh
karena itu, layak dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan prosedur, dampak
kredit terhadap pendapatan, dan kendala yang dihadapi dalam proses pemberian
kredit SPP serta upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.
1. Prosedur Pemberian Kredit Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
Dalam proses pemberian kredit SPP PNPM-MP ada beberapa tahapan
prosedur yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan prosedur ini harus sesuai
dengan ketentuan atau aturan tertulis yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Berdasarkan temuan hasil penelitian yang terkait dengan prosedur pemberian
kredit SPP PNPM-MP, tahapan prosedur yang harus dilaksanakan, yaitu:
a. Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi
MAD Sosialisasi merupakan pertemuan antar desa untuk
sosialisasi awal tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur, penentuan
kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam pelaksanaan PNPM-MP
maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM-MP salah satunya
adalah program kredit SPP. Waktu pelaksanaan MAD Sosialisasi ini
adalah sebelum pelaksanaan Musdes Sosialisasi atau selambat-lambatnya
dua minggu setelah fasilitator pertama kali ditugaskan di kecamatan
tersebut. Tempat pelaksanaan MAD Sosialisasi ini biasanya di kantor
kecamatan atau balai pertemuan di Kecamatan Miri. Peserta dalam MAD
Sosialisasi ini yaitu camat, kades, BPD, LPM, RTM, wakil perempuan,
LSM, komite sekolah, dan tokoh masyarakat.
b. Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi
Musdes Sosialisasi merupakan musyawarah masyarakat desa yang
dilaksanakan segera setelah MAD Sosialisasi. Musyawarah ini juga masih
merupakan bagian dari kegiatan sosialisasi PNPM-MP di desa. Tempat
pelaksanaannya adalah di balai desa Brojol. Tujuan dari Musdes
Sosialisasi yaitu:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
85
1) Sosialisasi program PNPM-MP kepada BPD, aparat pemerintah desa,
tokoh masyarakat, dan masyarakat umum di desa.
2) Memilih Ketua TPK sebagai penanggungjawab operasional kegiatan di
desa, sekretaris, dan bendahara TPK.
3) Memilih dan menetapkan dua orang KPMD yaitu satu orang laki-laki
dan satu orang perempuan.
4) Menyepakati dan menetapkan jadwal musyawarah desa informasi hasil
MAD prioritas usulan.
5) Menyepakati pembuatan dan lokasi pemasangan papan informasi
PNPM-MP dan media informasi lainnya.
c. Musyawarah Dusun
Musyawarah Dusun adalah musyawarah di tingkat dusun yang
bertujuan untuk menggali gagasan-gagasan kegiatan atau kebutuhan
masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan yang
dihadapi dan mengembangkan potensi yang ada di masyarakat. Salah
satunya adalah tentang kebutuhan tambahan modal usaha bagi perempuan
yang tertuang dalam gagasan pemberian kredit usaha SPP. Ada beberapa
tahapan dalam proses penggalian gagasan ini, yaitu:
1) Penentuan Klasifikasi Kesejahteraan
Tujuan dari penentuan klasifikasi kesejahteraan adalah
mengelompokkan rumah tangga di desa dalam kategori kaya,
menengah, dan miskin menurut kriteria dan istilah setempat. Hasil
pengelompokan selanjutnya akan digunakan oleh fasilitator kecamatan
untuk menggambarkan rumah tangga yang ada di desa pada sebuah
peta.
2) Penyusunan Peta Sosial
Setelah membuat klasifikasi tingkat kesejahteraan, peserta
pertemuan dusun difasilitasi oleh KPMD untuk membuat peta sosial.
Penyusunan peta sosial dilakukan dengan menggambarkan pada
sebuah sketsa peta dusun yang memuat tentang kondisi geografis,
sumber daya alam, fasilitas umum, dan potensi desa lainnya, termasuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
86
yang di luar batas desa yang membawa pengaruh besar terhadap sosial
ekonomi desa, seperti hutan, tambang, kebun, pabrik, dan pasar. Sketsa
peta ini dilengkapi dengan hasil pemetaan rumah tangga miskin yang
telah dilakukan sebelumnya. Hasil penyusunan peta sosial dipakai
sebagai dasar untuk menggali gagasan masyarakat sesuai kebutuhan
dan berguna bagi mayoritas RTM, serta dapat digunakan sebagai alat
bantu dalam melaksanakan dan memantau tahapan PNPM-MP, seperti
penulisan usulan, verifikasi, Musdes, dan Musyawarah Antar Desa.
d. Musyawarah Khusus Perempuan (MKP)
Musyawarah Khusus Perempuan merupakan pertemuan di tingkat
desa yang hanya dihadiri oleh perempuan untuk membahas gagasan-
gagasan yang berasal dari kelompok perempuan. Tempat yang biasanya
dipakai untuk MKP adalah balai desa dengan pesertanya yaitu wakil-wakil
perempuan dari dusun dan wakil-wakil dari kelompok perempuan yang
ada di desa. Tujuan dari MKP ini yaitu:
1) Menentukan usulan kegiatan yang merupakan aspirasi perempuan
yang meliputi kegiatan pembangunan prasarana, kegiatan peningkatan
kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif, kegiatan bidang
kesehatan dan pendidikan.
2) Menentukan usulan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok simpan
pinjam perempuan yang masih berjalan aktif dan berusia minimal satu
tahun.
3) Memilih wakil perempuan untuk hadir dalam MAD prioritas usulan.
4) Memilih wakil perempuan yang akan terlibat dalam penetapan usulan.
e. MAD Prioritas Usulan
MAD Prioritas Usulan adalah pertemuan di kecamatan yang
bertujuan membahas dan menyusun peringkat usulan kegiatan.
Penyusunan peringkat didasarkan atas kriteria kelayakan sebagaimana
yang digunakan oleh Tim Verifikasi dalam menilai usulan kegiatan.
Penyusunan prioritas usulan-usulan SPP dilakukan secara terpisah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
87
sebelum penyusunan prioritas usulan-usulan desa lainnya. Waktu
pelaksanaan MAD Prioritas Usulan ini adalah setelah Musyawarah Desa
perencanaan, penulisan usulan, dan verifikasi seluruh usulan. Musyawarah
ini dihadiri oleh camat, instansi dinas terkait tingkat kecamatan, tim
pengamat, enam orang wakil tiap desa (kades, ketua tim pelaksana, empat
orang wakil masyarakat), pengurus UPK, dan anggota masyarakat lainnya
yang berkenan hadir. Tujuan MAD Prioritas Usulan ini yaitu:
1) Menyusun dan menetapkan peringkat usulan kegiatan dari tiap desa
sesuai dengan skala prioritas yang telah disepakati.
2) Menetapkan jadwal MAD penetapan usulan serta waktu penyelesaian
pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional kegiatan
4) Mendapatkan umpan balik mengenai kualitas pendampingan oleh
Fasilitator Kecamatan.
Untuk tahapan penyusunan dan penetapan peringkat usulan adalah
sebagai berikut:
1) Presentasi Laporan Tim Verifikasi
a) Ketua Tim Verifikasi membacakan rekomendasi terhadap usulan-
usulan desa yang masuk.
b) Peserta memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap
rekomendasi Tim Verifikasi.
c) Jawaban dan klarifikasi pertanyaan oleh Tim Verifikasi.
d) Peserta diminta untuk menyepakati usulan-usulan yang akan
dibahas dalam diskusi kelompok dengan memperhatikan
rekomendasi dari Tim Verifikasi.
2) Pembahasan Usulan di Kelompok
a) Pembagian kelompok kecil
b) Semua usulan yang sudah diverifikasi dan disepakati oleh peserta
MAD Prioritas Usulan dibagikan kepada masing-masing kelompok
c) Setiap kelompok membahas usulan-usulan desa yang telah
disepakati sebelumnya (di luar usulan SPP)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
88
Kriteria usulan yang perlu dinilai meliputi beberapa hal sebagai
berikut:
1) Lebih bermanfaat bagi RTM
2) Berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan
3) Dapat dikerjakan oleh masyarakat
4) Didukung oleh sumber daya yang ada
5) Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan
Hasil penilaian dari berbagai kelompok tersebut selanjutnya akan
diserahkan kepada Fasilitator Kecamatan.
f. MAD Penetapan Usulan
MAD Penetapan Usulan merupakan musyawarah untuk mengambil
keputusan terhadap usulan yang didanai melalui PNPM-MP. Keputusan
pendanaan harus mengacu pada peringkat usulan yang telah dibuat pada
saat MAD prioritas usulan. MAD Penetapan Usulan ini dihadiri oleh
camat, ketua dan sekretaris MAD, Tim Pengamat, enam orang wakil tiap
desa, pengurus UPK, seluruh KPMD, dan anggota masyarakat yang
berminat untuk hadir. Tujuan dari MAD Penetapan Usulan yaitu:
1) Membahas dan menetapkan jenis kegiatan yang akan didanai oleh
PNPM-MP beserta besar dananya.
2) Menyusun jadwal pelaksanaan PNPM-MP.
3) Menyepakati sanksi-sanksi dan tata cara perguliran yang akan
diterapkan selama pelaksanaan PNPM-MP di wilayah kecamatan
tersebut serta memilih minimal tiga orang wakil MAD sebagai
pengawas kinerja UPK dalam mengelola dana PNPM-MP.
4) Membahas berbagai keluhan yang timbul selama proses dalam tahap
sosialisasi dan perencanaan.
g. Musdes Informasi Hasil MAD
Musdes ini merupakan musyawarah sosialisasi hasil penetapan
alokasi dana PNPM-MP yang diputuskan dalam MAD Penetapan Usulan.
Musdes ini dilaksanakan di desa yang mendapatkan dana maupun tidak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
89
mendapatkan dana PNPM-MP. Bagi desa yang mendapatkan alokasi dana
tujuan dari Musdes ini yaitu:
1) Menentukan susunan lengkap TPK
2) Menyepakati besarnya insentif pekerja dan tata cara pembayarannya
3) Menyepakati jadwal pelaksanaan tiap kegiatan yang akan dilaksanakan
4) Menyepakati sanksi-sanksi yang akan diberlakukan di desa tersebut
5) Menjelaskan mekanisme pengadaan bahan dan alat
6) Menyepakati realisasi sumbangan atau kontribusi masyarakat
7) Membentuk tim khusus yang akan memantau pelaksanaan PNPM-MP
h. Musdes Pertanggungjawaban
Musdes ini dimaksudkan untuk menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh TPK kepada masyarakat.
Musdes pertanggungjawaban dilakukan secara bertahap minimal dua kali
yaitu setelah memanfaatkan dana PNPM-MP tahap pertama dan tahap
kedua. Waktu pelaksanaannya yaitu setelah selesai tahap pencairan dana
dari UPK ke TPK dan sebelum pencairan tahap berikutnya. Tujuan dari
Musdes Pertanggungjawaban ini yaitu:
1) Melaporkan realisasi dari rencana kegiatan yang didanai PNPM-MP.
2) Mempertanggungjawabkan semua pengeluaran keuangan yang
digunakan untuk biaya bahan, upah/ongkos, honor, pinjaman kepada
kelompok, dan operasional lainnya.
3) Mengevaluasi hasil pekerjaan dari masing-masing unit.
4) Memperbaiki hal-hal yang dirasa kurang berjalan baik saat ini.
5) Membuat persiapan pelaksanaan tahap berikutnya.
i. Penetapan Persyaratan Pengembalian Kredit
Untuk Desa Brojol kesepakatan mengenai syarat pengembalian
kredit yakni rata-rata tenggang waktu pembayaran angsuran pinjaman
adalah 12 bulan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (1,5% untuk
operasional di kecamatan, 0,5% untuk tanggung renteng anggota
kelompok). Tanggung renteng ini dimaksudkan untuk mengantisipasi
apabila ada anggota kelompok yang tidak bisa mengangsur, maka semua
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
90
anggota kelompok tersebut bertanggungjawab untuk menutup pembayaran
angsuran anggota yang masih kurang. Angsuran dibayarkan sebulan sekali
setiap tanggal 16. Pembayaran angsuran yang tepat waktu akan
memperoleh IPTW (Insentif Pelunasan Tepat Waktu).
j. Pencairan Dana
Pencairan dana melalui desa sesuai dengan ketentuan program
dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran. Pencairan dilakukan sekaligus
(100%) untuk setiap kelompok setelah dikurangi operasional UPK 2% dan
operasional desa 3% dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh ketua
kelompok sebagai penerima dan UPK sebagai pengelola kegiatan. Tujuan
kuitansi ini adalah kelompok yang telah menerima langsung dari UPK dan
selanjutnya mengembalikan ke UPK.
k. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di UPK
Pengelolaan dokumen dan administrasi ini meliputi pengelolaan
data kelompok dan peminjam, proposal penulisan usulan dengan peta
sosial, kuitansi, rekening pengembalian SPP, Buku Bantu Bank SPP, Buku
Kas Harian SPP, kartu pinjaman, Laporan Realisasi Penyaluran, Laporan
Perkembangan Pinjaman SPP, Laporan Kolektibilitas SPP, Neraca, dan
Laporan Operasional.
l. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di Kelompok
Dokumen dan administrasi yang dikelola di tingkat kelompok
meliputi data-data peminjam, dokumen pendanaan/kuitansi di kelompok
maupun pemanfaat, administrasi realisasi pengembalian pinjaman ke
UPK, administrasi penyaluran dan pengembalian/kartu pinjaman
pemanfaat, administrasi pinjaman pemanfaat, dan buku kas kelompok
yang mengelola kas yang bersumber dari dana tanggung renteng.
m. Penetapan Daftar Tunggu
Usulan kegiatan kelompok SPP yang belum terdanai oleh BLM
tetapi telah dianggap layak untuk didanai dengan dana bergulir. Jika dana
bergulir tidak mencukupi, maka kelompok layak dapat ditetapkan sebagai
kelompok tunggu yang dilaporkan dalam daftar tunggu kelompok.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
91
n. Pelestarian dan Pengembangan Kegiatan
Pelestarian kegiatan SPP mengacu pada ketentuan pengelolaan
dana bergulir dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM,
sedangkan pengembangan kelompok yang dimaksud adalah kelompok
SPP diarahkan sebagai lembaga pengelola simpan pinjam yang profesional
dan akuntabel sehingga mampu menarik minat kerja sama lembaga lain
sebagai lembaga penyalur dan pengelola pinjaman. Pengembangan
kelompok yang ditinjau dari sudut pandang pembangunan karakter yang
berbasis kelompok juga perlu diperhatikan. Hal ini karena masih
kurangnya rasa memiliki dan rasa tanggung jawab kelompok dari para
anggota kelompok peminjam. Melalui program kredit SPP ini diharapkan
dapat membangun sikap mental dan karakter kelompok yang kuat
sehingga dampak dari program ini tidak melulu terfokus pada tujuan
secara ekonomis berupa peningkatan pendapatan maupun perkembangan
usaha yang dimiliki para penerima kredit SPP. Jadi antara tujuan ekonomis
dan tujuan non ekonomis harus terjalin suatu bentuk keseimbangan.
2. Dampak Pemberian Kredit PNPM-MP Terhadap Peningkatan
Pendapatan Pedagang di Desa Brojol
Pada dasarnya program kredit usaha Simpan Pinjam Kelompok
Perempuan dilakukan dengan tujuan untuk memberdayakan dan
mengembangkan kelompok simpan pinjam yang sudah ada di masyarakat.
Pengembangan ini mencakup aspek ekonomis maupun non ekonomis.
Ditinjau dari aspek ekonomis, dampak program SPP ini dapat dilihat dari
besarnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat penerima kredit SPP ini.
Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran kredit usaha
SPP ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan para
pedagang. Mereka menggunakan kredit SPP ini untuk menambah barang
dagang, membeli motor bekas yang dipakai untuk berjualan, membuka usaha
produksi kerupuk, dan mendirikan warung makan. Berikut ini adalah tabel
yang menyajikan kenaikan pendapatan para informan penerima kredit SPP.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
92
Tabel 4.7. Kenaikan Pendapatan Informan Penerima Kredit SPP (Perbulan)
No. Nama Informan Sebelum
Menerima Kredit
Sesudah
Menerima Kredit
1. Sri Mardiyanti Rp 600.000,00 Rp 1.200.000,00
2. Kursi Setyaningsih Rp1.800.000,00 Rp 3.000.000,00
3. Darini Rp 600.000,00 Rp 2.700.000,00
4. Atik Lestari Rp1.800.000,00 Rp 7.500.000,00
5. Sri Wahyuni Rp 750.000,00 Rp 3.000.000,00
6. Ngatmi Rp2.250.000,00 Rp 7.500.000,00
7. Murtini 0 Rp 3.600.000,00
8. Suratmi Rp6.000.000,00 Rp12.000.000,00
(Sumber: Hasil Wawancara Informan)
Dari tabel tersebut dapat kita lihat kenaikan pendapatan informan yang
signifikan antara sebelum dengan sesudah menerima kredit usaha SPP PNPM-
MP, bahkan ada yang kenaikan pendapatannya mencapai hampir lima kali
lipat dari sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dalam
pelaksanaan prosedur pemberian kredit usaha SPP ini masih ada beberapa hal
yang belum sesuai dengan ketentuan yang seharusnya tetapi dampak program
ini dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan pendapatan pedagang di
Desa Brojol. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang relevan dari Agus
Budiyono (2010) yang menyatakan bahwa pelaksanaan program PNPM-MP
memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan penerimanya.
3. Kendala Pemberian Kredit Usaha Simpan Pinjam Kelompok Perempuan
PNPM-MP dan Upaya Mengatasinya
Secara garis besar ada dua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
pemberian kredit PNPM-MP yaitu pelaku di tingkat Kecamatan Miri selaku
penyalur dan pengelola kredit PNPM-MP dan para pedagang kecil di Desa
Brojol selaku penerima kredit PNPM-MP. Para pelaku tersebut mempunyai
peran dan tanggung jawab masing-masing.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
93
Dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh
pihak-pihak terkait. Jika ditinjau dari sudut pandang pelaku PNPM-MP di
tingkat kecamatan, salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya jumlah
tenaga pengelola dalam kepengurusan UPK yang hanya terdiri dari tiga orang
yaitu Ketua UPK, Sekretaris UPK, dan Bendahara UPK sehingga berdampak
pada kegiatan pengelolaan kegiatan dan administrasi yang kurang terlaksana
dengan baik. Kendala yang kedua yaitu belum maksimalnya pelaksanaan
tugas Tim Verifikasi dalam melaksanakan analisis kredit dan survai lapangan
sebelum menetapkan keputusan pemberian kredit yang layak bagi para
pedagang yang mengajukan kredit. Pelaksanaan tugas yang belum optimal ini
disebabkan oleh kesibukan lain dari anggota Tim Verifikasi sehingga
tanggung jawabnya agak terbengkalai. Kendala yang ketiga yaitu kurangnya
kesiapan masyarakat dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi yang
relatif rendah sehingga masih membutuhkan pendampingan dan bimbingan
yang intensif. Kendala lain yaitu sikap mental masyarakat yang masih
menunjukkan egoisme yang tinggi. Ini tampak dari sikap mementingkan diri
sendiri dalam membayar angsuran pinjaman sehingga tanggung jawab
terhadap anggota kelompok yang lain masih kurang.
Ditinjau dari sudut pandang masyarakat selaku penerima kredit ada
beberapa kendala yang dihadapi. Pertama, terkait dengan masalah penyusunan
proposal pengajuan kredit. Kendala ini menyangkut pengisian data dan
perhitungan rencana pembayaran angsuran secara benar, lengkap, dan sesuai
dengan petunjuk pengisian. Beberapa kelompok bahkan harus berkonsultasi
beberapa kali dengan Fasilitator Kecamatan hingga proposal yang mereka
buat sudah benar dan lengkap. Kedua, terkait pembentukan kelompok
peminjam. Informasi dari para informan menyebutkan bahwa kendala dalam
pembentukan kelompok peminjam ini disebabkan adanya beberapa anggota
masyarakat yang kurang rajin membayar angsuran pinjaman sehingga tidak
ada yang berkenan untuk memasukkan orang tersebut ke dalam kelompoknya.
Hal semacam ini tidak akan terjadi seandainya kelompok simpan pinjam yang
sudah ada di masyarakat lebih diutamakan pemberdayaannya daripada
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
94
membentuk kelompok-kelompok dadakan yang justru akan memunculkan
permasalahan baru. Ketiga, terkait dengan kegiatan pengumpulan angsuran
dari anggota kelompok peminjam. Ini terjadi karena ada anggota dari
kelompok peminjam yang kurang rajin dalam membayar angsuran sehingga
ketua kelompok harus mendatangi rumah anggotanya tersebut terutama jika
sudah jatuh tempo pembayaran angsuran. Keempat, terkait dengan proses
penyetoran angsuran ke UPK. Terkadang tidak ada satupun pengurus UPK di
kantor karena sedang mengurus kegiatan PNPM-MP yang lain di beberapa
tempat. Hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah pengurus UPK
Kecamatan Miri sehingga pengelolaan kegiatan yang satu dengan yang lain
kurang terorganisir dengan baik.
Dalam rangka mengatasi berbagai kendala tersebut, ada beberapa hal
yang dilakukan oleh pelaku di kecamatan maupun masyarakat penerima
kredit, yaitu:
a. Upaya Pelaku Tingkat Kecamatan Miri
1) Melaksanakan Reorganisasi Kepengurusan UPK
Langkah ini ditempuh dengan cara mengadakan perubahan
kepengurusan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Miri dengan
tujuan untuk meningkatkan produktifitas kerja dan efisiensi dalam
melaksanakan pengelolaan kegiatan maupun administrasi.
2) Memperbaiki Rencana Kerja
Perbaikan rencana kerja ini dilakukan dengan melakukan
pengkajian ulang terhadap program-program yang sudah dilaksanakan
selama beberapa waktu terakhir. Sudah terjadi kesesuaian atau belum
antara ketentuan yang ada dengan realisasi program di lapangan.
Program-program yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan
harus diperbaiki.
3) Melakukan Penyadaran Masyarakat
Penyadaran masyarakat dimaksudkan untuk mengubah sikap
mental masyarakat yang egois dan individualis menjadi karakter
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
95
kelompok yang kuat, mandiri, dan bertanggungjawab dalam mengelola
dana dan kegiatan kelompok peminjam. Penyadaran masyarakat juga
bertujuan untuk membangun kebersamaan dalam kelompok.
4) Melaksanakan Kegiatan Pendampingan yang Intensif
Kegiatan pendampingan dan pembimbingan ini dilakukan
terutama ketika proses penyusunan proposal pengajuan kredit oleh
masing-masing kelompok peminjam karena sebagian dari mereka
mengalami kesulitan dalam mengisi data dan menyusun perhitungan
rencana pembayaran angsuran dengan benar dan sesuai petunjuk
pengisian. Pendampingan ini dilakukan oleh Fasilitator Kecamatan
yang terdiri dari dua orang yaitu Bapak Panjoyo dan Ibu Sri Hastuti.
b. Upaya Masyarakat Penerima Kredit SPP
1) Upaya yang dilakukan terkait dengan kendala dalam penyusunan
proposal pengajuan kredit adalah ketua kelompok meminta sekretaris
atau bendahara kelompok untuk ikut membantu dalam menyusun
proposal. Bahkan ada kelompok yang berkonsultasi kepada fasilitator
kecamatan beberapa kali hingga proposal mereka benar dan lengkap.
2) Terkait dengan kendala dalam penarikan angsuran, maka ketua
kelompok mendatangi rumah anggotanya yang kurang rajin dalam
membayar angsuran terutama apabila sudah jatuh tempo untuk
membayar angsuran ke UPK Kecamatan Miri. Dalam melakukan
upaya ini ketua dibantu sekretaris dan bendahara kelompok sehingga
tidak akan terlalu kerepotan.
3) Langkah yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan terkait dengan
pembentukan kelompok peminjam dilakukan dengan cara tidak
memasukkan anggota masyarakat yang kurang rajin dalam membayar
utang. Kekosongan anggota dalam kelompok peminjam dapat diisi
oleh masyarakat dari RT lain atau dukuh lain. Meskipun sebenarnya
menyalahi aturan namun dalam praktiknya hal tersebut masih tetap
dilakukan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
96
BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan analisa data dan pembahasan mengenai implementasi
pemberian kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan (PNPM-MP) dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil di Desa
Brojol Kecamatan Miri Kabupaten Sragen tahun 2012, maka dapat diambil
simpulan sesuai pertanyaan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian yang
meliputi:
1. Prosedur pemberian kredit PNPM-MP bagi para pedagang meliputi beberapa
tahap kegiatan yaitu Musyawarah Antar Desa (MAD) sosialisasi, Musdes
sosialisasi, Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa dan Musyawarah Khusus
Perempuan (MKP), verifikasi, MAD prioritas usulan, MAD penetapan usulan,
penetapan persyaratan, pencairan dana, pengelolaan dokumen dan
administrasi di UPK, pengelolaan dokumen dan administrasi di kelompok
peminjam, penetapan daftar tunggu, serta pelestarian dan pengembangan
kegiatan. Pelaksanaan prosedur pemberian kredit PNPM-MP di Desa Brojol
Kecamatan Miri belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang termuat dalam
ketentuan Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Salah satunya adalah belum
optimalnya pelaksanaan tugas dari tim verifikasi dalam melakukan analisis
kredit secara objektif dan survai lapangan sebelum menentukan keputusan
pemberian kredit.
2. Penyaluran kredit PNPM-MP memberikan dampak positif terhadap
peningkatan pendapatan para pedagang di Desa Brojol pada tahun 2012. Para
pedagang tersebut menggunakan kredit PNPM-MP untuk mengembangkan
usaha dagang yang sudah dimiliki yaitu dengan menambah jumlah dan jenis
barang dagang, membeli motor bekas yang dipakai untuk berjualan, membuka
usaha produksi kerupuk, dan mendirikan warung makan. Pengembangan
usaha ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kenaikan
pendapatan para pedagang penerima kredit PNPM-MP di Desa Brojol.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
97
3. Kendala dalam proses pemberian kredit dialami oleh pelaku di tingkat
kecamatan maupun pedagang penerima kredit PNPM-MP. Pelaku di tingkat
kecamatan mengalami beberapa kendala, yaitu:
a. Kurangnya jumlah tenaga pengelola dalam kepengurusan Unit Pengelola
Kegiatan (UPK) yang hanya terdiri dari tiga posisi lini yaitu ketua UPK,
sekretaris UPK, dan bendahara UPK.
b. Belum maksimalnya pelaksanaan tugas Tim Verifikasi dalam
melaksanakan analisis kredit dan survai lapangan sebelum menetapkan
keputusan pemberian kredit yang layak bagi para pedagang yang
mengajukan kredit.
c. Kurangnya kesiapan masyarakat dengan latar belakang pendidikan dan
ekonomi yang relatif rendah sehingga masih membutuhkan pendampingan
dan bimbingan yang intensif.
d. Sikap mental masyarakat yang masih menunjukkan egoisme yang tinggi
dan tanggung jawab kelompok yang masih relatif rendah.
Kendala-kendala tersebut diatasi dengan berbagai upaya, yaitu melaksanakan
reorganisasi kepengurusan Unit Pengelola Kegiatan (UPK), memperbaiki
rencana kerja, melakukan penyadaran masyarakat, dan melaksanakan kegiatan
pendampingan yang intensif. Para pedagang selaku penerima kredit juga
megalami beberapa kendala, yaitu:
a. Kesulitan dalam penyusunan proposal pengajuan kredit PNPM-MP.
b. Kendala dalam pembentukan kelompok peminjam yang disebabkan
adanya beberapa anggota masyarakat yang kurang rajin membayar
angsuran kredit.
c. Kendala dalam kegiatan pengumpulan angsuran dari anggota kelompok
peminjam.
d. Kendala dalam proses penyetoran angsuran kredit ke Unit Pengelola
Kegiatan (UPK) di kecamatan.
Ada beberapa upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, yaitu terkait
kesulitan penyusunan proposal pengajuan kredit, maka ketua kelompok
peminjam meminta bimbingan Fasilitator Kecamatan. Terkait pengumpulan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
98
angsuran dari anggota kelompok peminjam, maka ketua kelompok peminjam
dibantu sekretaris dan bendahara kelompok mendatangi rumah anggotanya
yang kurang rajin mengangsur. Kendala terkait pembentukan kelompok
peminjam diatasi dengan cara tidak memasukkan anggota masyarakat yang
kurang rajin membayar angsuran. Kekosongan anggota diisi oleh anggota
masyarakat dari RT lain bahkan dukuh lain. Berbagai upaya untuk mengatasi
kendala yang timbul sudah dilaksanakan, namun sampai saat ini belum
sepenuhnya dapat teratasi. Oleh karena itu, berbagai upaya perbaikan masih
harus terus dilakukan secara berkelanjutan oleh berbagai pihak terkait.
B. Implikasi
Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dikaji implikasinya yaitu
implikasi teoretis dan implikasi praktis sebagai berikut:
1. Implikasi Teoretis
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberian kredit
PNPM-MP bagi para pedagang di Desa Brojol ternyata mampu memberikan
dampak positif terhadap peningkatan pendapatan yang cukup signifikan. Hal
ini berbanding lurus dengan visi PNPM-MP yaitu meningkatkan kesejahteraan
dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Meskipun demikian dalam
pelaksanaan prosedur pemberian kredit ini masih ada beberapa hal yang belum
sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tertulis yang tertuang dalam Petunjuk
Teknis Operasional (PTO) PNPM-MP.
2. Implikasi Praktis
Implikasi praktis dari penelitian ini yaitu masih adanya kesenjangan
antara pelaksanaan pemberian kredit di lapangan dengan ketentuan dalam
PTO PNPM-MP. Salah satunya yaitu terkait dengan pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab dari Tim Verifikasi yang belum dilaksanakan sebagaimana
mestinya. Dalam prosedur tertulis disebutkan bahwa tugas Tim Verifikasi
adalah melaksanakan survai lapangan dan menganalisis kredit secara objektif
sebelum menetapkan keputusan pemberian kredit yang layak bagi masyarakat,
namun kenyataannya tugas tersebut belum dilaksanakan dengan optimal.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
99
Terkait dengan tahap pembentukan kelompok peminjam, dalam
prosedur tertulis semua anggota kelompok peminjam harus berasal dari dukuh
yang sama, namun dalam kenyataannya ada beberapa kelompok yang
anggotanya berasal dari dukuh lain. Pelaku PNPM-MP di tingkat kecamatan,
desa, maupun masyarakat penerima kredit harus segera membenahi berbagai
keadaan yang ada agar segala sesuatu yang terkait implementasi pemberian
kredit PNPM-MP dapat berjalan sesuai dengan aturan yang seharusnya. Hal
ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan yang diharapkan.
C. Saran
Berdasarkan simpulan hasil penelitian dan implikasinya, maka penulis
mengajukan saran sebagai berikut:
1. Bagi Masyarakat Penerima Kredit PNPM-MP
Masyarakat penerima kredit PNPM-MP hendaknya melaksanakan segala
ketentuan yang berlaku dalam proses memperoleh kredit dengan baik,
termasuk dalam tahap pembentukan kelompok peminjam dan penyetoran
angsuran kredit ke UPK Kecamatan. Berbagai bentuk penyimpangan yang ada
saat ini harus segera dibenahi agar tidak mengganggu pelaksanaan program
yang sudah direncanakan.
2. Bagi Pelaku PNPM-MP Tingkat Kecamatan
Pelaku PNPM-MP tingkat kecamatan hendaknya melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya dengan baik karena kualitas kinerja mereka akan
berpengaruh besar terhadap keberhasilan program yang dilaksanakan,
khususnya Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugasnya untuk menganalisis
kredit secara lebih objektif dan melakukan survai lapangan untuk menentukan
keputusan pemberian kredit. Penambahan jumlah tenaga dalam kepengurusan
Unit Pengelola Kegiatan juga layak untuk dipertimbangkan demi peningkatan
efisiensi, efektivitas, dan kualitas kinerja UPK. Upaya penyadaran secara
nyata juga perlu dilaksanakan secara lebih optimal khususnya oleh para pelaku
di tingkat kecamatan yang disertai dengan koordinasi dan kerjasama yang baik
dengan semua pihak.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
100
3. Bagi Universitas
Pihak universitas hendaknya dapat menjalin kerjasama dengan organisasi
nirlaba untuk program magang agar mahasiswa dapat mengetahui mekanisme
dan prosedur dari berbagai kegiatan organisasi nirlaba, termasuk dalam
kegiatan perkreditan dan pencatatan laporan keuangannya.
4. Bagi Pemerintah
Pemerintah hendaknya mengefektifkan kegiatan survai dan pengecekan secara
rutin terhadap pelaksanaan berbagai program PNPM-MP pada khususnya, dan
kegiatan organisasi nirlaba yang berada di bawah naungan pemerintah pada
umumnya untuk menanggulangi terjadinya berbagai penyimpangan oleh
pihak-pihak yang terlibat dan memantau serta menilai sejauh mana suatu
kegiatan sudah terlaksana dan derajat keberhasilan yang dicapai. Transparansi
dalam pelaporan berbagai kegiatan publik juga perlu untuk ditingkatkan agar
tidak menimbulkan prasangka negatif dari berbagai pihak.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user